Haluan 20 Oktober 2017

Page 1

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat JUMAT,

20 Oktober 2017 / 30 Muharram 1439 H / Edisi: 017, Tahun ke-70 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

SOAL POLEMIK IZIN TAMBANG

KPK Peringatkan Pemprov Sumbar

RAZIA TAMBANG – Personil Pol PP Sumbar menggelar razia tambang ilegal di Nagari Aia Dingin, Kabupaten Solok, beberapa waktu yang lalu. Persoalan tambang ilegal di Sumbar saat ini menjadi pelik, bahkan KPK Sumbar ikut pula turun tangan agar tambang-tambang yang tidak berizin segera ditutup. HUMAS

PADANG, HALUAN —Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi waktu Pemprov Sumbar untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah hingga akhir tahun ini. Jika tidak, KPK akan turun ke lapangan untuk mengusutnya. Selain itu, KPK meminta Pemprov Sumbar melaporkan ke KPK perusahaan tambang yang tidak sesuai dengan aturan. “Kami meminta pemerintah provinsi melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Itu saja,” ujar Ketua Tim Kajian Sumber Daya Alam Litbang KPK, Dian Patria, sehubungan dengan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan tambang di Sumbar, Kamis (19/10).

Dengan mengutip data Kementerian ESDM, Dian membeberkan, untuk wilayah Sumbar dan Jambi, IUP yang belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) hingga saat ini berjumlah 369 IUP. Di kedua provinsi itu terdapat 522 IUP, yakni 362 IUP di Sumbar dan 160 IUP di Jambi. Sebanyak 70 persen dari jumlah IUP itu belum diterbitkan SPPT-nya. Dian menjelaskan, kehadiran Tim Kajian Sumber Daya Alam Litbang KPK di Padang pada Kamis (19/10), untuk mengikuti Koordinasi dan supervisi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2017 dengan pemerintah provinsi se-Sumatera.

>> KPK hal 07

DISAMPAIKAN KE MENHUB DALAM RAPAT KOMISI V DPR RI

Moratorium Kereta Api di Sumbar! Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syetan) semuanya. (QS Al Hijr ayat 43)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.44 12.06 15.19 18.10 19.29

WIB WIB WIB WIB WIB

JPU TUNTUT BASKO TIGA TAHUN

Pengacara: Alat Buktinya Tidak Sahih PADANG, HALUAN – Penasihat Hukum (PH) H. Basrizal Koto, Dr. Fachmi, SH, MH, menilai tuntutan tiga tahun yang diajukan jaksa kepada majelis hakim pada sidang agenda penuntutan pada perkara dugaan pemalsuan surat, sebagai tuntutan yang tidak fair. Sebab, tuntutan tidak didasari alat bukti yang sahih. Tuntutan tiga tahun tersebut disampaikan Muliadi Sajaen dkk selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar di Pengadilan Negeri (PN) Padang, Kamis (19/10). Jaksa menilai Basko secara sah melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP tentang Pemalsuan Surat, dan menjadikan keterangan saksi-saksi serta enam pucuk fotokopi surat berlegalisir tentang surat perjanjian sewa-menyewa antara PT Basko Minang Plaza (BMP) dengan PT KAI Divre Sumbar, yang justru dinyatakan tidak otentik dalam hasil uji Laboratorium Kriminal (Labkrim) Polri. Menurut JPU, hal-hal yang memberatkan tuntutan, pertama, penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 200, 201, dan 205 atas nama Basrizal Koto oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota

>> PENGACARA: hal 07

JAKARTA, HALUAN — Operasional kereta api di Sumbar yang kerap memakan korban jiwa jadi pembahasan alot dalam rapat antara Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Kamis (19/10). DPR meminta Kementerian Perhubungan untuk sementara waktu menghentikan operasional kereta api di Sumbar, sampai adanya jaminan keselamatan bagi pengendara lain. Sorotan terhadap tingginya angka kecelakaan kereta api di Sumbar disampaikan anggota Komisi V DPR F-PDIP Alex Indra Lukman dihadapan Menhub. “Data yang kami kumpulkan, sejak Januari 2016 sampai sekarang, sudah terjadi 37 kali kecelakaan sehingga dalam satu bulan itu hampir terjadi dua kali kecelakaan. De-

KALAU kereta ini menjadi kereta maut, saya mohon diberhentikan dulu operasionalnya sampai standar keselamatannya dipenuhi. Saya rasa kita bertanggung jawab semuanya untuk itu” ALEX INDRA LUKMAN Anggota DPR RI.

ngan korban jiwa sebanyak 9 orang meninggal ditempat. Total seluruh korban jiwa dan luka-luka itu 50 orang, berarti itu kira-kira tiga orang perbulan,” kata Alex dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10). Berdasarkan data tersebut, Alex mempertanyakan tentang standar keselamatan kereta api

di Sumatera Barat. Dia membandingkannya dengan UU Nomor 23 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perkeretaapian dan Standar Keselamatan Perkeretaapian, terutama tentang perlintasan sebidang. “Saya mohon, tolong dipersiapkan dulu sesuai standar keselamatan lipsus

Walikota Bukittinggi Diundang Khusus SBY BUKITTINGGI, HALUAN — Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias diundang secara khusus oleh mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya, Jalan Mega Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, Kamis (19/10). Tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai presiden selama dua periode itu ternyata masih menyimpan banyak kenangan dan kerinduan yang tak bisa dilupakannya dengan WALIKOTA Bukittinggi Ramlan Nurmatias diundang secara khusus oleh Susilo Bambang Kota Bukittinggi. Dalam pertemuan terseYudhoyono (SBY) di kediamannya di Jalan Mega Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, Kamis (19/10). YULMAN

>> WALIKOTA hal 07

sehingga kereta tersebut layak dioperasikan. Hampir seluruh perlintasan sebidang itu tidak ada pintu perlintasannya. Itu menjadi ancaman,” tambah Bendahara Fraksi PDI Perjuangan ini. Disampaikan Alex, negara wajib melindungi segenap rakyat Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara 1945 dan memberikan rasa aman pada rakyat sesuai nawacita Bapak Presiden Joko Widodo. Karena itu, dia meminta operasi kereta api di Sumbar dihentikan sampai aspek keselamatan terpenuhi. “Kalau kereta ini menjadi kereta maut, saya mohon diberhentikan dulu operasionalnya sampai standar keselamatannya dipenuhi. Saya rasa kita bertanggung jawab semuanya untuk itu,” ungkapnya.

Alex menegaskan akan menempuh jalur lain untuk memperjuangkan masalah ini jika Kementerian Perhubungan yang paling bertanggung jawab tidak menggubrisnya. “Saya tegaskan dan mohon untuk diperhatikan, ini untuk kedua kalinya saya sampaikan dalam rapat ini, kalau tidak diindahkan, mohon izin saya akan melakukan upaya konstitusional lainnya karena ini menyangkut nyawa manusia,” tegas Alex. Budi lantas memberi janji akan mempelajari dan mengevaluasi persoalan tersebut. “Saya tidak merekam secara pasti, tapi saya pikir bahwa kecelakaan yang begitu banyak menjadi satu tugas bagi kami untuk menyelesaikan-

>> MORATORIUM hal 07

advertorial ASN perempuan yang bertugas di DPRD Sumbar berfoto bersama usai melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks, Kamis (19/10). LENI

DETEKSI DINI KANKER SERVIKS

ASN DPRD Sumbar Jalani Pemeriksaan PADANG, HALUAN — Puluhan orang Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita dan istri ASN yang bekerja di lingkungan DPRD Sumbar melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks di DPRD Sumbar, (19/10). Kegiatan ini terlak-

sana dengan dukungan tim dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumbar. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza

>> ASN DPRD hal 07

Mantan Kadis PU Ditahan, Dua Rekanan Buron PADANG PARIAMAN, HALUAN — S etelah diperiksa selama tiga jam, mantan Kepala Dinas Pekerjan Umum (PU) Pemkab Padang Pariaman berinisial ASM, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik pidana khusus Kejari Pariaman, Rabu (18/10) malam. Dia bertanggung jawab atas kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana pembangunan sarana prasarana jaringan air bersih di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2012 lalu. Kasus ini sebenarnya bu-

>> MANTAN hal 07 www.harianhaluan.com

KEPALA Kejaksaan Negeri (Kajari) Pariaman, Jusia Koni memperlihatkan barang bukti berupa uang dugaan korupsi dana pembangunan sarana prasarana jaringan air bersih di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2012 lalu. BUSTANUL ARIFIN Redaktur: Bhenz Maharajo

Layouter: Ir_v@nd


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.