OPINI 5
KAMIS, 5 SEPTEMBER 2013 29 SYAWAL 1434 H
Mencari CPNS Berkualitas ahun 2013 telah dipastikan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tataran pemerintah daerah dihentikan. Namun tidak semua pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk tahun ini menerima CPNS sebagaimana yang diizinkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemda di Sumatera Barat yang menerima CPNS adalah; Pemprov Sumatera Barat sebanyak 193 formasi yang terdiri dari guru dan tenaga teknis, Pemko Sawahlunto 40 formasi, Pemkab Dharmasraya 50 formasi, Pemkab Pasaman 50 formasi, Kota Padang Panjang 50 formasi, Pemkab Solok Selatan 100 formasi dan Pemkab Mentawai 141 formasi. Jumlah total penerimaan CPNS untuk wilayah Sumatera Barat tahun 2013 ini sebanyak 624 formasi. Mayoritas formasi tersebut untuk guru. Diperkirakan seleksi CPNS tahun 2013 yang rencananya akan dilaksanakan bulan September ini akan diikuti puluhan ribu orang. Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Mentawai akan diserbu oleh para peserta tes CPNS. Jumlah peserta tes membeludak, sebagai dampak dari moratorium penerimaan CPNS selama dua tahun belakangan (2011 dan 2012). Membeludaknya peserta tes/seleksi CPNS semestinya menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk merekrut atau memilih bibit unggul dari puluhan ribu peserta tes. Tentu pemerintah daerah lebih memiliki keleluasaan untuk mendapatkan CPNS yang lebih berkualitas, baik dari sisi kemampuan intelektual, integritas, kejiwaan, etos kerja, disiplin dan lainnya. Untuk mendapatkan CPNS yang berkualitas dengan kriteria seperti yang disebutkan di atas tentu bukan pekerjaan mudah. Apalagi telah ada aturan baku yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun untuk sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, mau tak mau kriteria yang demikian memang harus menjadi rujukan. Apalagi di kementerian ini juga ada kata-kata reformasi birokrasi. Hanya dengan CPNS yang berkualitas dari tinjauan berbagai dimensi tadilah reformasi birokrasi bisa direalisasikan. Dengan sistem yang lama, dipastikan wajah birokrasi kita tidak akan pernah membaik. Apalagi jika kepala daerah, sekda, kepala SKPD, para Muspida sama-sama melakukan kolusi, nepotisme dan suap untuk meloloskan keluarga dan karibnya menjadi CPNS, bisa dipastikan reformasi birokrasi hanya jalan di tempat saja. Praktik-praktik seperti itu bukan rahasia lagi. Untuk bisa menjalankannya memang sangat dibutuhkan political will dari semua pihak yang selama ini menjadikan posisi dan jabatan strategisnya untuk meloloskan CPNS tententu dengan mengenyampingkan berbagai kriteria yang semestinya dimiliki oleh CPNS guna mengubah wajah birokrasi kita yang kondisinya sangat parah. Melalui CPNS yang berkualitas kita berharap akan tercipta layanan birokrasi yang berkualitas pula. Kita tentu sangat risau dengan sejumlah layanan di jajaran Pemko Padang yang sangat buruk berdasarkan hasil pantauan Tim Ombusdman. Kita sangat tidak berharap CPNS yang diterima tahun 2013, kinerjanya setelah diangkat menjadi PNS juga buruk, sebagaimana temuan Tim Ombusdman tersebut. Sebagaimana berita headline halaman satu Haluan edisi Jumat (23/8) lalu, ada sembilan institusi di Kota Padang yang memberikan layanan buruk kepada masyarakat. Sembilan institusi tersebut adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Rasyidin Padang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang, Kantor Pertanahan Kota Padang dan Kantor Samsat Kota Padang. Berikutnya pelayanan pada Satuan Lalulintas (Sat Lantas) Polresta Padang, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Padang, Kantor Imigrasi Kelas I Padang, Lapas Kelas II A Padang dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur (sampel Kementerian Agama) di Kota Padang. Pelayanan buruk itu adalah hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia (RI), selaku lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Sembilan lembaga itu dipantau dan diselidiki melalui investivasi oleh Tim Ombudsman mulai April 2013 sampai Agustus 2013. Wakil Ketua Ombudsman RI, Hj Azlaini Agus mengatakan buruknya layanan tersebut ditengarai karena rendahnya kesadaran para PNS penyelenggara layanan publik di Kota Padang, atas kewajibannya memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Temuan layanan yang buruk itu dibeberkan di hadapan sekitar 50 peserta yang hadir dalam seminar Hasil Supervisi Pelayanan Publik di Kota Padang yang diselenggarakan di Hotel Pangeran Beach, Padang Kamis (22/8) lalu. **
T
Bank Mandiri Dibobol, Rp300 Juta Raib
Bombastis Kampanye Capres OLEH: ARDI WINANGUN Penggiat Komunitas Penulis Lapak Isu eski Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 terbilang masih satu tahun lagi, namun kampanye dari calon presiden (capres) sudah marak. Kalau kita melihat iklan di televisi, terutama pada saat bulan Ramadhan, para capres tak henti-hentinya mensosialisasikan diri. Lihat saja bagaimana Prabowo Subianto, Wiranto, dan Aburizal Bakrie, tampil di media. Selain mengucapkan selamat berpuasa dan Idul Fitri, mereka juga menjual program kerjanya. Karena iklan di televisi terbilang mahal, maka program yang ditunjukkan adalah visualisasi kedekatan dengan rakyat kecil dan kesuksesan pembangunan pertanian. Di rasa iklan di televisi kurang, maka untuk menjabarkan program-programnya para capres memasang iklan di media cetak menguraikan secara gamblang apa saja yang bisa dilakukan bila dirinya terpilih. Karena iklan atau promosi, maka mereka pasti terikat dengan teori dan strategi iklan yang mengharuskan produk yang ada dibuat sedemikian bagus dan menarik sehingga mampu membuat orang untuk memilih atau menggunakan produk itu sehingga tak ada iklan yang jelek. Saking semangatnya beriklan, terkadang iklan itu terlalu mengada-ada dan sepertinya susah untuk dinalar. Contohnya, ada sebuah iklan pewangi tubuh pria yang menawarkan pengguna produknya untuk menjadi astronot. Tentu tidak semua pengguna produk pewangi tubuh itu bisa langsung ke luar angkasa setelah membeli. Namun mereka harus diseleksi secara ketat. Menjadi astronot bukan perkara mudah. Seseorang harus menjalani rangkaian test
M
yang demikian panjang dan jelimet. Dan itu pun harus disesuaikan dengan program institusi yang sudah biasa mengirim astronot ke luar angkasa, misalnya NASA. Orang Indonesia yakni Pratiwi Soedharmono saja gagal pergi mengangkasa meski sudah menjalani berbagai rangkaian test yang panjang dan jelimet. Apalagi hanya seorang pengguna pewangi tubuh. Jadi sepertinya iklan itu mengada-ada. Bombastis! Disebut terlalu mengadaada mungkin tidak menjadi masalah bagi pengiklan. Yang penting bagi mereka produknya laris manis. Dalam beriklan, tim sukses capres pun menggunakan teori seperti itu. Sehingga semua yang divisualkan atau diuraikan yang menonjolkan kebaikan, kesuksesan, dan janji untuk hidup yang lebih baik. Terlalu bombatisnya iklan capres rupanya menimbulkan pertanyaan akan masalah realistisnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa galau karena ada sebuah iklan kampanye dari seorang capres. Diungkapkan dalam sebuah acara, pria asal Pacitan, Jawa Timur, itu mencontohkan ada seorang capres yang dalam pidatonya yang berapi-api bahwa pertumbuhan akan dua digit, nilai tukar Rp7.000 atau Rp8.000 rupiah, pendidikan dan kesehatan gratis, tidak akan ada impor lagi karena semua kebutuhan dicukupi, korupsi tidak ada, infastruktur dibangun serentak, dan tanah dibagi sesuai landreform. Susilo Bambang Yudhoyono mengharap agar kita berpikir jernih dan tidak memberi angin surga. Ini ditekankan sebab capres harus tahu betul kondisi bangsa Indonesia dan dunia. Capres yang mengkam-
panyekan mampu berbuat seperti itu bisa jadi sangat bersemangat untuk menjadi presiden sehingga dirinya optimis mampu berbuat yang lebih baik. Capres yang mengkampanyekan demikian bisa jadi merasa mempunyai pengalaman dalam bidang ekonomi, pertanian, dan lain sebagainya, sehingga dirinya memberi harapan baru kepada rakyat Indonesia. Iklan bombatis sebenarnya bukan kali ini seperti yang disinggung oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam setiap pilkada, para calon kepala daerah selalu mengiklankan diri mampu berbuat baik untuk daerahnya. Iklan yang biasa ditawarkan adalah pendidikan dan sekolah gratis. Karena hal yang demikian biasa maka calon kepala daerah biasanya mengiklan sesuatu yang menjadi masalah besar di daerah itu. Contohnya di Jakarta problemnya adalah kemacetan dan banjir. Untuk menarik pemilih maka calon kepala daerah berjanji akan mampu mengatasi kemacetan dan banjir. Dalam Pilkada Jakarta
tahun lalu bahkan ada seorang calon kepala daerah berani berjanji akan mampu membenahi masalah Jakarta dalam waktu 3 tahun. Bombastis! Menanggapi iklan-iklan yang demikian, ada masyarakat yang cuek ada pula masyarakat yang kritis. Masyarakat tingkat bawah dan ini merupakan mayoritas pemilih dalam pemilu, biasanya cuek akan iklan-iklan seperti itu. Mereka hanya melihat sosoknya itu tampilannya bagus dan mempunyai kharisma. Namun ada pula masyarakat yang melihat seseorang dari pengalaman kerjanya yang terbukti. Dalam Pilkada Jakarta yang lalu sepertinya Jokowi tidak beriklan secara bombatis. Namun karena kinerjanya saat menjadi Walikota Solo bagus maka rakyat Jakarta memilihnya. Dukungan masyarakat kepada Jokowi semakin menguat ketika Fauzi Wibowo dalam memimpin Jakarta terbilang tidak sukses. Problem kemacetan dan banjir tak terentaskan. Sehingga masyarakat ingin adanya perubahan dengan tampilnya gu-
bernur baru. Kita di sini jangan terjebak atau saling serang pada kampanye capres yang bombastis. Penting di sini adalah dilakukan pendidikan politik yang cerdas. Bila masyarakat cerdas tentu masyarakat akan mampu mengkalkulasi janji-janji dari para capres. Misalnya ada janji pendidikan dan kesehatan gratis maka janji itu bisa dicek dengan APBN untuk bidang itu selama ini. Demikian pula bila landreform dijanjikan itu bisa diukur dengan luas tanah di Indonesia. Demikian pula bila janji mampu mencukupi kebutuhan diri sendiri atau tidak impor hal demikian bisa dibandingkan dengan kemampuan kita berproduksi dan jumlah konsumsi. Dengan membandingkan angka-angka di lapangan dan janji yang dikampanyekan maka kita bisa mengukur janji itu hanya sekadar janji atau janji yang bisa direalisasikan. Bila janji itu hanya sekadar janji maka jangan pilih capres itu. Namun bila janji itu bisa direalisasikan, maka kita harus mendukungnya. ***
Dibuai “Angin Surga” PLN emadaman listrik bergilir akibat krisis energi di Sumbar terasa makin parah sejak beberapa hari terakhir. PLN pun seperti kehabisan akal mengantisipasi pemadaman, sementara pusat terlihat acuh. Padahal, potensi krisis sudah terbaca oleh PLN jauh hari sebelum Ramadan lalu. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mengantisipasi pemadaman, terutama di bulan Ramadan. Namun upaya keras PLN itu belum membuahkan hasil. Sehingga pemadaman masih terjadi saat Ramadan, bahkan sampai sekarang. Seperti diberitakan Haluan, semua upaya sudah dilakukan PLN untuk mengantisipasi pemadaman, setidaknya mengurangi durasinya. Perbaikan sejumlah pembangkit segera dituntaskan. Sementara kekurangan debit air diatur pola pengoperasian PLTA seoptimal
P
mungkin. “Semua upaya sudah kita lakukan. Namun karena memang sejumlah pembangkit kita sedang dalam perbaikan, ditambah PLTA tak bisa beroperasi maksimal karena keterbatasan debit air danau, solusi satu-satunya menambah pasokan baru dari PLTU Teluk Sirih yang disiapkan mulai beroperasi 10 September. Ini yang bisa mengantisipasi pemadaman,” begitu kata Humas PLN Wilayah Sumbar, Ridwan. Keterangan dari juru bicara PLN Wilayah Sumbar itu menandakan krisis listrik Sumbar masih berlangsung sampai 10 September ini. Itu pun kalau persiapan operasi pembangkit baru, PLTU Teluk Sirih sesuai rencana. Jelas, masyarakat tak sabar menunggu solusi terakhir PLN ini. Namun seiring menunggu 10 September, saya terenyuh membaca surat kabar lokal
yang memuat besar-besar berita adanya tambahan daya 50 MW untuk Sumbar, bahkan ada 150 MW untuk Sumatera untuk mengantisipasi pemadaman. Keterangan ini bersumber dari mantan Dirut PLN, Dahlan Iskan yang memerintahkan Dirut PLN penggantinya memaksimalkan PLTD dan genset untuk mengantisipasi krisis listrik di Sumbar, dan Sumatera bagian tengah umumnya. Dalam pikiran saya, tambahan daya ini segera terealisasi sehingga pemadaman bisa dihentikan. Namun ternyata, setelah berita itu saya baca, dalam keterangan Meneg BUMN ini, tambahan daya dari genset itu baru direncanakan bisa teralisasi akhir bulan ini. Ala… mak… lagi-lagi dibuai “angin surga”. Untuk apa lagi tambahan daya dari genset, jika realisasinya hanya bisa jelang akhir bulan juga. Sementara PLTU
Teluk Sirih sudah dijadwalkan beroperasi 10 September. Ini artinya bantuan dari pusat datang setelah masyarakat Sumbar lepas dari “kelaparan” listrik yang dirasakan jauh hari sebelum Ramadan lalu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan PLN untuk mengatasi pemadaman? Sejauh mana sih koordinasi PLN Sumbar dengan pusat? Sebab, jika memang pusat peduli, tentunya tambahan daya dari genset yang direncanakan sekarang bisa dilakukan ketika baru-baru deficit energy mulai terasa sebelum Ramadan lalu. Apalagi, PLN katanya sudah menerapkan sistem IT online yang tentunya semua informasi di daerah langsung terbaca di pusat. Bahkan dengan teknologi serta pemeliharaan komponen PLN, potensi defisit itu sudah bisa terbaca jauh hari. Tapi kok antisipasi nya baru sekarang setelah begitu lama masya-
Oleh:
DAVID M BUNGSU rakat merana oleh pemadaman bergilir. Ya… tapi inilah PLN kita. Walau bagaimanapun, terima kasih PLN yang telah menerangi hidup kita. (h/*)
Ayo unjuk gigi Tim Polresta Padang? Mukhlis-Genius Klaim Menang
Kapan Tersangka Korupsi Hambalang Ditahan?
Masih bisa berubah Jo…
PEMBERITAHUAN SETIAP artikel/opini yang dikirim ke Redaksi Haluan, panjang tulisan minimal 1.000 words (kata) dan maksimal 1.350 words (kata). Hendaknya artikel tak dikirim secara bersamaan ke media lain yang terbit di Kota Padang. Setelah 15 hari jika artikel tak dimuat, maka tulisan tersebut kami nilai tak layak muat. Terima kasih.
Pemimpin Umum
: H. Basrizal Koto
WPU / Penanggungjawab Pemimpin Redaksi
: Zul Effendi, : Yon Erizon
Pemimpin Perusahaan
: Indra Helmi
Pendiri H. Kasoema
Redaktur Pelaksana
: Ismet Fanany MD
Penerbit: PT Haluan Sumbar Mandiri (Haluan Media Group). SIUPP No 014.SK.Menpen.SIUPP A.7 1985 tanggal 19 November 1985.
Redaktur Pelaksana
: Syamsu Rizal
Terbit Sejak 1948
Manejer Pemasaran & Red.Khusus : David Ramadian Koordinator Minggu & Online
: Eko Yanche E
Koordinator Liputan
: Rudi Antono
Manajer Cetak
: Mardius Caniago
Padang Kebanjiran
KEMBALI kita mendengar penegasan Ketua KPK Abraham Samad bahwa pihaknya akan segera menahan para tersangka yang tersangkut kasus dugaan korupsi Proyek Pembangunan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang. Harapan kita, kiranya kasus korupsi yang satu ini bisa segera dituntaskan sehingga tidak terkesan sengaja diulur-ulur. KPK juga kita harapkan tetap bersikap tegas dalam menumpas tindak pidana korupsi di Tanah Air.
NYARIS sepanjang Rabu (04/ 9) kemarin, Kota Padang diguyur hujan lebat. Akibatnya, sejumlah lokasi di kota ini langsung kebanjiran. Kepada pemimpin kota berikutnya, sebagai warga kota kami menumpangkan harapan kiranya masalah ini kelak segera dicarikan solusinya sehingga warga kota tetap bisa tinggal di kota ini dengan tenang, aman dan nyaman.
+6281382127***
+6285376151***
Direktur Haluan Media Group: H Desfandri. Dewan Redaksi : H. Basrizal Koto, H. Desfandri, H. Hasril Chaniago, Zul Effendi, Yon Erizon, Indra Helmi, Ismet Fanany MD, Eko Yanche Edrie, Syamsu Rizal, Sekretaris Redaksi: Silvia Oktarice, Redaktur: Afrianita, Atviarni, Dodi Nurja, Nova Anggraini, Rahmatul Akbar. Asisten Redaktur: Devi Diani. Reporter Padang: Ade Budi Kurniati, Nasrizal, Perwakilan Bukittinggi: Haswandi (Plt Kepala), Syamsuardi S, Ridwan, Pariaman/Padang Pariaman: Dedi Salim, Trisnaldi, Payakumbuh/Limapuluh Kota: Zulkifli, Syafril Nita, Sri Mulyati, M Siebert, Pasaman:Atos Indria, Ahdi Susanto, Welina, Agam: Rahmat Hidayat, Kasra Scorpi, Padang Panjang: Iwan DN, Rian Syair, Tanah Datar: Yuldaveri, Emrizal, Pasaman Barat: Suryandika, M. Junir, Gusmizar, Pesisir Selatan: Sabrul Bayang, M. Joni, Haridman, Kabupaten Solok/Kota Solok: Syamsuardi Hasan, Riswan Jaya, Alfian, Almito, Marnus Chaniago, Solok Selatan: Icol Dianto, Sawahlunto: Fadilla Jusman, Sijunjung: Elfa Fuadiansyah, Azneldi, Dharmasraya: Maryadi, Ferry Maulana, Biro Jakarta: Syafril Amir, Jamalis Jamin, Surya, Biro Riau: Moralis, Biro Kepri: M Sahdan Tim Kerja Usaha: Efri Hanter (Kabag Sirkulasi), Yursil Masri (Manajer Keuangan), Andiyanto (Koord Sirkulasi), Yunasbi (Kabag Iklan), Tata Letak/Desain: David Fernanda, Nurfandri, Rahmi, Syamsul Hidayat, Jefli, HRD : Desmasari, Umum : Nurmi, Kasir : Desy, TI : Teguh ,Pra Cetak : Sawal Marjuni HRP, Mai Hendri, Cetak : Mardianto (Koordinator), Afandi, Rudi Kurniawan, Jecky Jekcson. Haluan Media Group: CEO H.Basrizal Koto, Direktur: H Desfandri. Kantor Jakarta: Graha Basko, Jln. Kebun Kacang XXIX No.2A Jakarta Pusat 10240. Telp. (021) 3161472, 3161056 Fax. (021) 3915790, Iklan dan Sirkulasi: (0751) 4488700, Alamat Redaksi/Bisnis: Komplek Bandara Tabing, Jl Hamka Padang. Telp. (0751)4488700, 4488701, 4488702, 4488703, Fax (0751) 4488704 Email: haluanpadang@gmail.com, redaksi_haluan@yahoo.com, website: http/harianhaluan.com, Harga Langganan/iklan: Harga langganan bulanan dalam kota Padang Rp78.000, Harga eceran Rp3.500,- Tarif iklan: Tarif Iklan: Display FC halaman satu: Rp50.000/mm kolom, Display BW halaman satu: Rp35.000/mm kolom, Display halaman dalam FC: Rp35.000/mm kolom, Display halaman dalam BW: Rp17.500/mm kolom, Iklan SC :Rp25.000/mm kolom, Sosial/Ucapan Selamat FC: Rp15.000/mm kolom, Sosial/Ucapan Selamat BW: Rp10.000/mm kolom, Dukacita: Rp10.000/mm kolom, Iklan kolom (maks 300 mmk) FC: Rp15.000, Iklan Kolom (maks 300 mmk) BW: Rp10.000, Advertorial FC: Rp40.000/mm kolom, Advertorial BW: Rp25.000/mm kolom Bank: BRI Cabang Padang Rek No: 0058-01-001430-30-8, Bank Nagari Cabang Utama Padang Rek No: 1008.0103.00009.1 PT Haluan Sumbar Mandiri Dicetak oleh Unit Percetakan PT Haluan Sumbar Mandiri Padang. Klik http://www.harianhaluan.com
>> Editor : Syamsu Rizal
>> Penata Halaman : Syamsul Hidayat