Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune
Jumat, 1 Februari 2013
Sambut Imlek, Pemkab Gelar Pasar Murah Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok bagi masyarakat menjelang Hari Raya Imlek 2564 Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Pontianak melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Energi (Disperindagkoptamben) menggelar Pasar Murah di Kecamatan Sungai Pinyuh, Kamis (31/1) kemarin. Pasar murah tersebut dihadiri langsung Setda Kabupaten Pontianak, Gusti Ramlana, Assisten II, Ismail, Kepala Disperindagkoptamben, Darwin serta anggota DPRD Kabupaten Pontianak, Eddy Sugito. Pasar murah tersebut, dilaksanakan di tiga titik, yaitu Sekretariat Badan Pemadam Api Sungai Pinyuh (BPA-SP), Pasar Seliung Dalam, dan Desa Sungai Purun Kecil. Pada kesempatan tersebut, Setda Kabupaten Pontianak, Gusti Ramlana mengatakan pasar murah rutin digelar oleh Pemda mengantisipasi kenaikan harga Sembako menjelang perayaan Hari Raya Imlek.
Hal ini, juga dilaksanakan disetiap peringatakan hari raya umat agama lainnya. “Pasar murah digelar sebagai bentuk kepedulian Pemda untuk membantu warga yang berpenghasilan rendah dalam menyambut hari raya Imlek. Karena biasanya menjelangan kegiatan hari besar keagamaan harga kebutuhan Sembako meningkat,” katanya. Lanjutnya lagi, dengan adanya pasar murah diharapkan dapat meringankan beban hidup warga Kabupaten Pontianak, khususnya etnis Tionghoa yang akan melaksanakan Hari Raya Imlek nanti. “Pasar murah punya misi untuk membantu meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena pasar murah dirasakan dapat membantu masyarakat,” katanya. Sedangkan Kepala Disperindagkoptamben, Darwin mengatakan pasar murah tak hanya dilaksanakan di Kecamatan Sungai Pinyuh, tapi juga dilaksanakan di lima kecamatan lainnya di daerah pesisir yaitu Kecamatan Mempawah Hilir dan Kecamatan Mempawah Timur, Kecamatan Segedong,
Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Tiga pondok pesantren (Potren) di Kabupaten Pontianak, Kamis (31/1) kemarin menerima bantuan buku bacaan dan ilmu pengetahuan dari Perpustakaan Provinsi Kalbar, melalui Kantor Perpustakaan dan Arsip (Perusda) Kabupaten Pontianak, yang diserahkan secara simbolis Kepala Kantor Perusda Kabupaten Pontianak, Johana Sari Margiani. “Selain tiga Pontren yang menerima bantuan buku yaitu Potren At Taufikiyah Desa Nusapati, Potren Al Muklisin Desa Antibar dan Potren Al Qomar. Kami juga menyerahkan bantuan buku kepada Perpustakaan Kecamatan Sungai Pinyuh dan
PASAR MURAH Setda Kabupaten Pontianak, Gusti Ramlana, menggelar pasar murah menyambut imlek di Kecamatan Sungai Pinyuh. FOTO : Johan Wahyudi/Borneo Tribune
Kecamatan Siantan dan Kecamatan Sungai Kunyit dengan waktu yang berbeda. “Kecamatan Anjongan, Toho dan Sadaniang, memang tak dilaksanakan pasar murah karena sudah dilaksanakan pada menyambut Hari Raya
Natal dan Tahun Baru,” katanya. Adapun sembako yang dijual dalam satu paket yaitu beras 2 kg, gula 2 kg, teribu 1 kg, susu 2 kaleng, mentega 2 sachet, minyak goreng 1 liter dan kacang tanah 1 kg.
Dimana harga setiap komoditi dijual dibawah harga pasar. “Pemda memberi subsidi sebesar 40 persen. Misal harga besar perkilo Rp 10 ribu, maka di pasar murah dijual perkilo Rp 6 ribu,” katanya. o
nya tak bisa serantak kita laksanakan. Namun kita berusaha bertahap sehingga semua desa dan kelurahan, serta kantor kecamatan ada perpustakaan,” katanya. Untuk itu, Johana sangat mengucapkan terima kasih kepada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalbar, yang sangat mendukung program Perusda Kabupaten Pontianak, sehingga bisa semakin berkembang. “Saya berharap kerjasama dengan semua pihak demi kemajuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini terus terjalin dengan baik. Saya juga mengajak dan menghimbau masyarakat agar memanfaatkan perpustakaan yang ada baik di desa, kecamatan maupun perpustakaan umum lainnya disetiap kecamatan,” katanya. o
BUKU BACAAN Kepala Kantor Perusda Kabupaten Pontianak, Johana Sari Margiani saat menyerahkan bantuan buku bacaan secara simbolis kepada Sekcam Sungai Sungai Pinyuh, Daeng Dicky. FOTO : Johan Wahyudi/Borneo Tribune
Dewan Bantah Musrenbang Desa Tidak Diakomodir Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Masdar AR membantah kalau legislatif tidak mengakomodir hasil musrenbangdes seperti yang dituding oleh sejumlah kepala desa. Menurutnya, kewenangan musrenbang itu berada di tangan eksekutif. Dimana setiap camat diberi instruksi untuk mengundang kepala desa menggelar musrenbangdes yang kemudian hasilnya dibawa ke
musrenbangcam hingga musrenbang kabupaten. Disini, legislatif juga diundang membahasnya untuk menjadi KUA PPAS yang kemudian tertuang dalam APBD. Sementara dari pihak legislatif sendiri dijelaskan dia disebut dengan pokokpokok pikiran yang merupakan hasil dari reses setiap anggota di daerah pemilihannya masing-masing. ”Pokok-pokok pikiran inilah bagian dari musrenbang itu. Itu pun melihat dari kebutuhan dan kemampuan
Bupati Bantu Masjid Babul Jannah Parit Banjar Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya
Tiga Pontren Terima Bantuan Buku Perpustakaan Koperasi Primata di Pasir Wan Salim. Adapun jumlah buku yang diserahkan disetiap perpustakaan sebanyak 1000 buku dengan 500 judul,” kata Kepala Kantor Perusda, Johana, usai menyerahkan bantuan buku secara simbolis. Lanjutnya lagi, bantuan buku bacaan tak lain diharapkan warga masyarakat untuk gemar membaca untuk menambah wawasan sehingga tidak ketinggalan informasi dan ilmu pengetahuan yang terus maju dan berkembang. “Bahkan untuk perkembangan perpustakaan desa, Pemda juga telah menganggarkan dana sharing 2013 untuk pengadaan buku-buku di perpustakaan desa, perpustakaan umum, khusus dan perpustakaan rumah ibadah. Walaupun semua-
5
keuangan daerah. Akan tetapi lebih diprioritaskan hasil ajuan musrenbang sehingga ada sinkronisasi antara pokok-pokok pikiran dan musrenbang,” ucapnya ketika ditemui diruangannya Kamis (31/1). Memang Masdar memaklumi jika kepala desa ada yang kecewa karena selama ini mereka merasa musrenbang yang digelar sia-sia saja karena kurang terakomodir. “Wajar saja mereka kecewa karena musrenbang hanya dianggap formalitas saja. Kalau pun
ada tapi sedikit,” tuturnya. Meskipun demikian ia berharap kepala desa dapat bijak menyikapi musrenbang karena berkaitan dengan pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Usman mengaku prihatin usulan musrenbang kurang diakomodir. Namun demikian ia berharap tidak gegabah mengambil sikap mengingat ini merupakan cikal bakal pembangunan yang merupakan aspirasi dari tingkat RT/ RW, dusun
hingga desa. Sementara terkait dengan pokok-pokok pikiran anggota dewan, Usman menjelaskan bahwa itu merupakan usulan yang tidak terakomodir di APBD. “Memang sepatutnya disondingkan dengan aspirasi masyarakat yang diusulkan dalam musrenbang. Itu saya jalankan di daerah pemilihan saya. Kalau di dapil lain saya tidak tahu bagaimana polanya. Tapi saya yakin teman-teman di dewan tetap membangun komunikasi dengan RT/RW dan kepala desa,” jelasnya. o
Bupati Pontianak Ria Norsan menyerahkan bantuan sebesar Rp 10 juta dari Pemerintah Kabupaten Pontianak dan Rp 25 juta dari dana pribadi kepada pengurus Masjid Babul Jannah, Desa Parit Banjar, Kecamatan Mempawah Timur, Rabu pekan lalu saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun 1434 H di masjid tersebut. Dalam sambutannya Bupati Pontianak, Ria Norsan yang hadir bersama istri, Erlina mengajak para jemaah untuk selalu mensyukuri nikmat dari Allah taala berupa kesehatan dan usia. Bupati pun meminta para jemaah untuk memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam. “Kita harus banyak bershalawat agar kelak mendapatkan safaatnya.” Katanya. Dan pada kesempatan itu, juga bupati mengingatkan masyarakat Desa Parit Banjar khususnya jemaah Masjid Babul Jannah agar selalu menjaga tali silaturahmi dan persatuan serta kesatuan. Terlebih dengan akan digelarnya pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pontianak di tahun 2013 ini. “Kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai gara-gara pilkada beda pilihan kemudian terjadi permusuhan. Jaga silaturahmi. Jaga keamanan dan ketertiban desa kita,” ungkapnya. Serta tak lupa mengajak seluruh masyarakat Desa Parit Banjar untuk selalu menciptakan situasi kondusif yang dapat mendukung proses pembangunan daerah. “Kalau ada masalah besar mari kita kecilkan, dan kalau ada masalah kecil kita musyawarahkan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan,” katanya. o
Draft LKPJ Mulai Dibahas Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya Jajaran SKPD yang ada di Kabupaten Kubu Raya mulai membahas draft Laporan Kerja dan Pertanggung Jawaban pemerintah daerah tahun 2012. “Hari ini, seluruh SKPD yang ada di Kubu Raya berkumpul dan membahas LKPj yang menjadi agenda rutin setiap tahunnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah dan seluruh SKPD yang ada , sesuai amanat UU nomor 32 tentang pemerintahan,” kata Asisten I Bagian Hukum dan Pemerintahan, Setda Kubu Raya, Agus Supriadi di Gardenia, Kamis (31/1). Dia mengatakan dalam pembahasan tersebut, setiap SKPD yang ada diberikan penguatan agar bisa melaporkan berbagai program yang sudah dilaksanakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Diharapkan, dari LKPj tersebut, dapat diketahui berbagai permasalahan yang dihadapi oleh setiap SKPD maupun pencapaian program yang telah dilakukan. “Untuk itu, kita harapkan setiap SKPD yang ada bisa menyampaikan laporan dengan baik, agar ketika LKPj ini sudah diserahkan kepada DPRD untuk ditelaah, tidak ada kesalahan dalam penyampaiannya,” tuturnya. Agus juga menyampaikan kepada setiap SKPD yang ada agar bisa melampirkan berbagai penghargaan dan prestasi yang telah di dapat, terhadap berbagai program yangtelah dilakukan. Menurutnya, hal itu sangat penting, karena dari LKPj itu nantinya akan menjadi penilaian maju dan mundurnya kinerja pemerintahan, baik dari pemeirntah provinsi maupun pusat. Di tempat yang sama, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan, Kabupaten Kubu Raya terus melakukan pembenahan diri untuk menjadi kabupaten yang terdepan dan berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu seluruh SKPD harus diberikan pembekalan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban . “Kubu Raya sebagai daerah otonom yang usianya masih baru, diperlukan langkah-langkah strategis dan terarah untuk dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan secara efisien dan efektif,” kata Muda. Menurutnya, untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Untuk itu kepala daerah mempunyai kewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan LKPJ kepada DPRD. o