tahun 1942. Dalam masa yang cukup panjang ini, kebijakan luar negeri Belanda mengutamakan netralitas. Pada zaman berikutnya yakni pasca Perang Dunia II, Belanda mencampakkan prinsip netralitas dalam kebijakan luar negerinya. Hal ini didorong oleh pengalaman diinvasi dan diduduki oleh pasukan Nazi Jerman dalam perang tersebut. Pelajaran yang diambil Belanda adalah bahwa netralitas tidak bisa menjamin kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Pelajaran pahit ini dikombinasikan dengan ancaman komunisme Uni-Soviet di Eropa Tengah dan Timur; Belanda memperlihatkan kecenderungan untuk lebih condong ke aliansi Barat. Fenomena ini juga menjadi latar belakang hisotris mengapa Belanda menjadi salah pendukung setia North Atlantic Treaty Organisation (NATO).
2. Mekanisme dan Prosedur Kebijakan Di Belanda, yang secara formal dan memiliki otoritas dalam menentukan dan merumuskan kebijakan luar negeri adalah pemerintah nasional. Hal itu secara eksplisit tercantum dalam Konstitusi bahwa: “The King shall have the supreme direction of foreign relations.� Berdasarkan prinsip konstitusionil ini, maka Menlu adalah yang bertanggung jawab dalam hal hubungan luar negeri. Sang menteri mengepalai Kemlu dan yang menentukan siapa yang mewakili Belanda di negara-negara sahabat dan organisasi internasional. Dan sejak tahun 1965, sebuah kementerian tanpa portofolio yang berkaitan erat dengan Kemlu dibentuk khusus untuk menangani urusan kerjasama pembangunan. Dari perspektif konstitusional, Menlu Belanda memperoleh kebebasan konstitusional yang lebih besar daripada sejawatnya di banyak negara Eropa. Tetapi dalam hal seperti perjanjian dan traktat internasional, instruksi bagi perwakilan di luar negeri, serta isu-isu penting lainnya yang berkaitan dengan kebijkan luar negeri harus dibawa dan dibahas oleh Dewan Menteri dan selanjutnya harus mendapatkan persetujuan parlemen.57 Dewan Menteri ini juga disebut dengan kabinet dan diketuai serta dikoordinir oleh Perdana Menteri.
57
Rules of Procedure of the Council of Ministers, Pasal 2b, c, dan d. 56