Pandangan greenpeace terhadap visi misi prabowo hatta

PANDANGAN GREENPEACE INDONESIA Terhadap Visi, Misi dan Agenda Politik Pasangan Capres/Cawapres

Prabowo Subianto – Hatta Radjasa

Pandangan Greenpeace Indonesia Terhadap Visi, Misi dan Agenda Politik Pasangan Capres/Cawapres Prabowo Subianto – Hatta Radjasa

Perlindungan Iklim dan Energi Terbarukan Prabowo-­‐Hatta menjadikan kedaulatan energi sebagai salah satu skala prioritas. Kedaulatan energi dapat tercapai apabila kita dapat secara mandiri mengamankan pasokan sumber energi Indonesia jangka panjang sehingga tidak lagi terpengaruh dan tergantung pada pasokan sumber energi dunia juga fluktuasi harga yang diakibatkan oleh faktor eksternal yang melemahkan sektor fiskal dan perekonomian Indonesia. Salah satu jalan keluar untuk mencapai kedaulatan energi adalah dengan tidak lagi memprioritaskan energi fosil sebagai sumber energi utama Indonesia. Selain tidak terbarukan dan akan habis suatu saat nanti, eksploitasi sumber daya alam yang terkait dengan energi (batubara, minyak bumi dan gas) meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang besar dan berbagai permasalahan sosial di dalamnya.

Keinginan Prabowo-­‐Hatta untuk mengurangi subsidi BBM haruslah diikuti dengan langkah implementasi yang jelas. Pada tahun fiskal 2013, Pemerintah Indonesia mengalokasikan Rp199,9 triliun (US$18,0 miliar) dari anggaran pemerintah untuk subsidi produk minyak bumi dan Rp100,0 triliun (US$9,0 miliar) untuk subsidi listrik. Total subsidi energi 2013 sebesar Rp299,8 triliun (US$27,0 miliar) dari anggaran diperuntukkan untuk subsidi energi, yang mana setara dengan sekitar 2,5% PDB dan 25% dari anggaran total.1 Pasangan Prabowo-­‐Hatta seharusnya melihat subsidi energi tidak hanya pada sektor BBM saja, tetapi juga subsidi energi di sektor kelistrikan karena subsidi terhadap energi fosil justru membuat harga listrik kita menjadi murah karena subsidi tanpa memperhitungkan kerugian dampak lingkungan yang menjadi biaya sebenarnya. Hal ini yang menjadi salah satu hambatan bagi energi terbarukan untuk berkompetisi pada harga jual apabila dibandingkan dengan listrik murah yang selama ini kita dapatkan justru mendapatkan subsidi besar tanpa memperhitungkan kerugian ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat.

Prabowo-­‐Hatta mengutamakan pemanfaatan gas alam Indonesia untuk bisa mengurangi konsumsi minyak yang cukup besar. Hal ini harus dianalisa tidak hanya dari perbandingan harga dan efektifitas produksinya saja, tetapi berapa kerugian lingkungan Indonesia akibat eksplorasi gas | 2

1

http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_indonesia_review_i1v1_bahasa.pdf

www.100persenindoensia.org

secara besar-­‐besaran dilakukan. Gas alam selain merupakan sumber energi tidak terbarukan yang suatu saat akan habis, juga harus dibayar dengan jejak kerusakan lingkungan yang cukup mahal.

Beberapa studi menjelaskan bahwa eksplorasi gas alam dengan beberapa metode menimbulkan resiko lingkungan yang juga cukup besar. Metode “shale gas” kurang lebih mengambil air 10.000 – 30.000 m3 tergantung dari faktor geologi dan kedalamannya.2 Belum lagi permasalahan limbah pembuangan cair yang membutuhkan kebijakan dan pengawasan ketat dari pihak pemerintah. Beberapa bahan kimia yang terindikasi terkandung dalam limbah cair hasil eksplorasi gas alam adalah klorida, bromide, kalsium, barium, strontium, radium, dan besi yang cukup beresiko untuk kesehatan manusia dan juga lingkungan.3 Potensi penggunaan bahan kimia dalam proses eksplorasi dapat memungkinkan terjadinya pencemaran air tanah. Belum lagi resiko terjadinya getaran bumi yang diakibatkan oleh proses eksplorasi “fracking”.4 Keinginan Prabowo-­‐Hatta untuk terus melakukan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia terlihat jelas dengan mendorong usaha batubara, nikel, tembaga, bauksit dan bijih besi menjadi pertambangan yang ramah lingkungan dan sosial.

Sebagian besar pertambangan mineral di Indonesia dilakukan dengan cara terbuka. Lubang-­‐ lubang tambang menimbulkan dampak lingkungan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air.

Air lubang tambang mengandung berbagai logam berat yang dapat merembes ke sistem air tanah dan dapat mencemari air tanah sekitar.

Permasalahan air asam tambang adalah ancaman besar yang selalu menjadi masalah. Air asam tambang mengandung logam-­‐logam berat yang menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang. Air asam tambang dapat mencemari air permukaan dan air tanah. Belum lagi permasalahan tailing yang mengandung logam-­‐logam berat seperti tembaga, timbal atau timah hitam, merkuri, seng, dan arsen.5 Lubang-­‐lubang raksasa, drainase air tambang asam, dan erosi tanah hanya sebagian dari masalah dari operasi pertambangan skala besar. Hamparan alam yang rusak adalah kondisi permanen yang tak akan pernah pulih, sekeras apapun usaha yang dilakukan untuk memulihkannya.

Penambangan di Indonesia khususnya batubara yang menempati peringkat teratas dengan jumlah produksi tertinggi saat ini mengakibatkan meluasnya penggundulan hutan, erosi tanah, kehilangan sumber air, polusi udara, dan rusaknya keutuhan sosial masyarakat yang tinggal di dekat lokasi pertambangan. Penambangan batubara besar-­‐besaran mengikis habis tanah, menurunkan

2

http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2014/em/c4em00018h?page=search http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2014/em/c4em00018h?page=search) 4 http://pubs.rsc.org/en/journals/articlecollectionlanding?sercode=em&themeid=8150d325-­‐c305-­‐4587-­‐a426-­‐ 9c1127d29a9e 5

| 3 http://fppb.ubb.ac.id/?Katagori=Lingkungan&&judul_artikel=DAMPAK+PENAMBANGAN+BAGI+MASYARAKAT+ BANGKA+BELITUNG&&id=363&&Page=artikel_ubb&&ID_Menu=363 3

www.100persenindoensia.org

tingkat permukaan air, dan menghasilkan jutaan ton limbah beracun, serta menggusur masyarakat adat dari tempat hidupnya yang telah mereka diami dari generasi ke generasi sepanjang puluhan tahun bahkan ratusan tahun.6 Pasangan Prabowo-­‐Hatta telah berkomitmen untuk terlibat aktif dalam penanggulangan perubahan iklim. Hal ini haruslah diwujudkan dalam langkah-­‐langkah nyata pencegahan penyebab utama dari penyumbang terbesar emisi karbon dari Indonesia, yaitu deforestasi dan penggunaan energi fosil khususnya batubara yang menjadi sumber energi terkotor di dunia. Apabila pengurangan penggunaan energi fosil tidak dilakukan, akan menjadi sulit bagi Indonesia untuk mengurangi tingkat emisi karbonnya. Prabowo-­‐Hatta haruslah memberikan jalan keluar yang jelas, dengan target dan waktu yang terukur untuk secara bertahap mengurangi penggunaan energi fosil menuju energi terbarukan yang bersih.

Perlindungan Air dari Bahan Kimia Beracun dan Berbahaya Dalam mewujudkan keberlanjutan pembangunan (sustainable development) ketersediaan air bersih menjadi faktor yang sangat penting. Ketersediaan air sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, bahkan air dapat menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Hampir seluruh sungai utama di Indonesia terus mengalami penurunan kualitas air, salah satu penyebab yang paling berbahaya adalah pencemaran bahan kimia berbahaya industri, sehingga air sungai tidak dapat digunakan langsung sebagai sumber air bersih, padahal masyarakat yang belum mempunyai akses terhadap air bersih masih sangat besar, sekitar 119 juta orang. Pencemaran terhadap air permukaan (sungai) dan air tanah pada umumya berasal dari kegiatan industri, pertanian dan rumah tangga. Di Indonesia, pada tahun 2007 tercatat ada sekitar 13 ribu industri besar dan menengah dan sekitar 94 ribu industri kecil yang berpotensi mencemari air permukaan dan air tanah.

Sampai saat ini ada lebih dari 100.000 bahan kimia sintetis telah diperkenalkan dan beredar di seluruh dunia termasuk di Indonesia, dengan pertambahan setiap tahunnya mencapai 1.500 bahan kimia baru. Banyak diantara bahan kimia tersebut bersifat persisten, dapat terakumulasi dalam jaringan makhluk hidup, dapat terangkut melalui udara, air, dan spesies berpindah dan melintasi batas internasional serta tersimpan jauh dari tempat pelepasan dan sampai ke rantai makanan manusia dan bersifat beracun mengancam lingkungan dan kesehatan generasi mendatang dengan berbagai dampak berbahaya seperti kanker, gangguan pada sistem reproduksi, sistem imun, sistem syaraf dan lainnya.

6

http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/perubahan-­‐iklim-­‐global/Energi-­‐Batu-­‐Bara-­‐yang-­‐Kotor/

| 4

www.100persenindoensia.org

Bahan-­‐bahan kimia berbahaya tersebut dapat terlepas dari produk akhir ataupun terlepas ke dalam sungai-­‐sungai, air bawah tanah, udara dan tanah kita dari fasilitas-­‐fasilitas produksi (pabrik) dan kemudian tersebar, bertahan dan terakumulasi dalam lingkungan dengan potensi sampai ke dalam rantai makanan kita. Pencemaran bahan kimia berbahaya adalah ancaman serius tidak hanya bagi sumber daya air kita tapi terutama bagi kesehatan generasi mendatang kita dan sudah seharusnya pemerintah mendatang melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman ini.

Strategi pertumbuhan ekonomi tinggi berkualitas melalui peningkatan pertumbuhan yang ditarik oleh sektor produksi dari pasangan Capres-­‐Cawapres ini ditandai dengan target ekspansi pada sektor industri tekstil, sepatu dan alas kaki, elektronik dan peningkatan nilai tambah (hilirisasi) pada sektor tambang (khususnya nikel, tembaga, bauksit, batubara), migas, kehutanan dan meningkatkan daya saing dari dari industri hilir kelapa sawit, karet, kakao, bubur kayu dan kertas, dan produk primer lainnya.

Sebagian besar dari industri tersebut adalah sektor industri yang intens dalam penggunaan/ eksploitasi sumber daya air, intens menghasilkan polusi, intens dalam penggunaan bahan kimia berbahaya atau berpotensi melepaskan bahan kimia berbahaya dari prosesnya, baik itu ke air/ sungai, udara dan tanah dan berpotensi mencemari air bawah tanah juga.

Potensi pencemaran pun dapat mengancam lautan kita, seperti contohnya lobi-­‐lobi gencar yang dilakukan oleh kumpulan asosiasi industri khususnya asosiasi industri minyak bumi Indonesia terhadap draft Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kementerian lingkungan hidup Indonesia untuk memperbolehkan dumping limbah kedalam lautan.7 Indikasi ekspansi masif dari sektor-­‐sektor tersebut tentulah sangat mengkhawatirkan, apalagi ditambah tidak adanya komitmen menuju nol pembuangan semua bahan kimia berbahaya, dan penerapan prinsip kehati-­‐hatian (precautionary principle) dan pendekatan pencegahan (preventive approach) dalam dokumen visi misi ini. Hal ini tentu dapat menjadi hal yang bertolak belakang dengan pencapaian visi dan misi pasangan Capres-­‐Cawapres ini.

Asistensi dan inovasi penghapusan penggunaan bahan-­‐bahan kimia berbahaya dan substitusi dengan bahan yang aman, khususnya pada industri kecil dan menengah yang akan diprioritaskan peningkatan alokasi anggarannya dalam hal ini, merupakan salah satu jalan keluar dari ancaman bahan kimia berbahaya. Diperlukan investasi pada pengembangan inovasi green chemistry dan produksi bersih. Regulasi kandungan bahan kimia berbahaya dalam produk (ekspor) di dunia semakin menjadi pertimbangan dan semakin diperkuat dan menjadi salah satu faktor daya saing.

7

Indonesian Petroleum Association 2012 Annual Report, Fortyfirst General Meeting, 5th December 2012.

Section 7 – Environment And Safety Committee Report on 2012 Activities

| 5

www.100persenindoensia.org

Pencemaran terhadap air permukaan (sungai) dan air tanah pada umumya berasal dari kegiatan industri, pertanian dan rumah tangga. Mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan dengan pola pengembangan pertanian organik maupun pertaninan yang hemat lahan dan air dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah pencemaran dari sektor ini.

Komitmen untuk menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran bahan kimia berbahaya beracun adalah sebuah keharusan dan harus secara konsisten terus menerus dilakukan, namun belumlah cukup untuk menciptakan masa depan Indonesia yang bebas bahan kimia berbahaya beracun. Hal ini disebabkan keterbatasan sistem dan regulasi mengenai manajemen bahan kimia berbahaya yang kita punyai kini terbukti gagal dan tidak efektif mencegah pelepasan bahan kimia berbahaya beracun kedalam lingkungan kita.

Pencegahan (preventive approach) sudah disebutkan dalam dokumen visi misi pasangan Capres-­‐Cawapres ini sebagai salah satu jalan keluar dari ancaman bahan kimia berbahaya, meskipun harus lebih diperjelas maksud dari kata mencegah tersebut. Tetap diperlukan sebuah komitmen politik untuk menuju nol pembuangan (zero discharge) semua bahan kimia berbahaya beracun yang berdasarkan prinsip kehati-­‐hatian (precautionary principle) dan pendekatan pencegahan (preventive approach) dalam manajemen bahan kimia berbahaya. Komitmen menekankan pada prinsip substitusi dan meliputi pertanggungjawaban produsen agar dapat mendorong inovasi, serta mengeliminasi penggunaan materi toksik.

Rencana langkah rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air, apabila termasuk merehabilitasinya dari pencemaran bahan kimia berbahaya industri, seharusnya memberikan insight bahwa hanya bersandar pada pendekatan reaktif (atur dan awasi dan penegakan hukum – tindakan tegas) bukanlah jalan keluar dari ancaman bahan kimia berbahaya beracun. Apabila pemerintah tidak mampu membuktikan siapa industri yang bertanggungjawab melakukan pencemaran terhadap sungai, dan ini adalah kasus yang seringkali ditemui di Indonesia8, maka uang pembayar pajaklah yang akan digunakan untuk membersihkannya, dan biaya pemulihan-­‐pembersihan tidaklah kecil ditambah lagi dekontaminasi total mendekati mustahil.Ini belum termasuk biaya-­‐biaya kesehatan, lingkungan, ekonomi lokal dan sosial yang seringkali tidak diperhitungkan.

Salah satu industri yang dapat menjadi ancaman terhadap sumber daya air adalah industri tambang. Industri tambang tergolong dalam industri yang paling intens dalam mengeksploitasi sumber daya air. Kegiatan ekstraksi dan juga kegiatan peleburan (smelting) sebagai bagian dari hilirasasi berpotensi menghasilkan polusi berbagai bahan kimia berbahaya yang begitu besar, lewat pembuangan tailing ke sungai atau ke laut atau lewat polusi udara dan air dari proses peleburan.

Sebagai salah satu alternatif agar ekspansi sektor yang sangat merusak dan polutif ini dapat diminimalisasi adalah dengan mengembangkan sektor recycling. Namun jauh lebih penting lagi

8

http://www.mongabay.co.id/2012/10/09/kala-­‐sungai-­‐sumur-­‐dan-­‐ribuan-­‐hektare-­‐sawah-­‐di-­‐bandung-­‐ tercemar-­‐limbah-­‐tekstil/

| 6

www.100persenindoensia.org

adalah mendorong pertanggungjawaban industri yang diperluas (extended producer responsibility), salah satunya dalam pertanggungjawaban dalam mengelola sisa/limbah produk dan pemasaran yang bertanggungjawab.

Perlidungan Hutan dan Gambut Prabowo dan Hatta Rajasa menempatkan reformasi pengelolaan sumberdaya alam (termasuk di dalamnya sektor kehutanan) dan industri dalam kerangka membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari sumberdaya alam tersebut, bagi sebesar-­‐besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara berdasarkan TAP-­‐MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, reformasi pengelolaan sumberdaya alam diperlukan karena terjadinya ketimpangan dalam struktur penguasaan sumberdaya alam, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya beserta menurunnya kualitas lingkungan hidup, hal ini juga dipercaya sebagai akar masalah dari berbagai konflik yang terjadi di Indonesia.

Sehingga untuk mencapai pembangunan perekonomian yang kuat, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana yang dimaksudkan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikan ketimpangan dalam struktur penguasaan sumberdaya alam tersebut, dan perlindungan lingkungan hidup yang kuat. Meningkatkan nilai tambah dari sumberdaya alam adalah hal penting ketiga, yang hanya bisa terlaksana dengan baik jika persoalan ketimpangan struktur penguasaan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan hidup berhasil dilakukan.

Mempertegas perlindungan keanekaragaman hayati, flora dan fauna sebagai bagian dari asset bangsa, telah menjadi bagian dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, tetapi dengan cara apa hal tersebut bisa diwujudkan?

Menjadikan sektor kehutanan sebagai bagian dalam melaksanakan ekonomi kerakyatan dengan memprioritaskan peningkatan anggaran, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan, dan mendorong semua usaha kehutanan dan produk turunannya mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan lestari, tidak menjamin sepenuhnya perlindungan hutan dan gambut tersisa (baca: aset bangsa), jika orientasinya masih pada eksploitasi.

Sehingga yang seharusnya dilakukan adalah menelorkan komitmen dan kebijakan Nol Deforestasi dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, dan perlindungan gambut secara total.

Untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, Prabowo dan Hatta Rajasa juga berkomitmen untuk mereboisasi 77 juta hektar hutan yang sudah rusak. Darimanakah sumber data tersebut dan dimana lokasinya?

Sebagai perbandingan data resmi dari Kemenhut dalam Buku Basis Data Spasial Kehutanan tahun 2013, hanya menyebutkan luas angka lahan kritis di Indonesia tahun 2011 yaitu seluas 27,30 | 7 juta hektar. Sementara luas Hutan yang tersisa sampai dengan tahun 2012 hanya 94,34 juta hektar. www.100persenindoensia.org

Untuk memperkuat perlindungan hutan dan gambut yang tersisa, hal yang sangat penting untuk dilakukan namun belum tercantum pada visi dan misi adalah mengkaji ulang seluruh agenda pembangunan yang masih beriorentasi pada konversi hutan dan gambut, mengkaji ulang kebijakan yang berpotensi merusak hutan dan gambut, serta memperkuat komitmen perlindungan hutan dan gambut yang sudah ada; antara lain moratorium hutan yang akan berakhir pada Mei 2015, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan gambut, serta perlindungan gambut secara menyeluruh tanpa pengecualian. Hal ini juga dimaksudkan agar komitmen dalam perlindungan lingkungan hidup dapat lebih bermakna dalam mewujudkan agenda menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Pemulihan dan Perlindungan Laut Pasangan Prabowo-­‐Hatta belum menunjukkan komitmen kuat dan arah yang jelas untuk memulihkan krisis yang dialami laut Indonesia. 9 Dalam dokumen agenda politiknya, Prabowo-­‐Hatta tidak menyebutkan langkah-­‐langkah yang terukur untuk memastikan pengakhiran penangkapan ikan berlebih (overfishing) akibat penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan penangkapan ikan yang merusak dan ilegal termasuk dampak pencemaran dari kegiatan pertambangan dan perubahan iklim bagi lautan.

Terkait urgensi pemulihan sumber daya ikan dan perbaikan tata-­‐kelola perikanan tangkap di Indonesia, Prabowo-­‐Hatta perlu menjalankan langkah penting untuk mengontrol, mengevaluasi perizinan dan membatasi penerbitan izin penangkapan ikan secara ketat dan transparan sesuai rekomendasi dari hasil pengawasan dan penelitian ilmiah di wilayah Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta menerapkan prinsip kehati-­‐hatian (precautionary approach).

Greenpeace Indonesia juga memandang langkah pasangan Prabowo-­‐Hatta untuk mendorong industri hilir ekstraktif pertambangan mineral guna meningkatkan nilai tambah justeru dapat semakin meningkatkan risiko dan ancaman kerusakan serta pencemaran ekosistem pesisir dan laut bahkan rawan menimbulkan konflik sosial.

Pasangan Prabowo-­‐Hatta harus mengutamakan senses of crisis dengan memprioritaskan agenda pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat tambang termasuk pembenahan tata-­‐kelola, penertiban izin bermasalah dan penegakan hukum. Kementerian ESDM menyebutkan dari total 10.922 IUP yang sudah menyandang izin yang tidak bermasalah atau clean and clear (CNC) hanya 6.042 IUP (55,31 persen).10 Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada 2013 lalu menyebutkan jumlah konflik (akibat tambang) yang terjadi meningkat tajam daripada tahun-­‐tahun sebelumnya. Sepanjang 2013, terjadi 369 kasus dengan luasan wilayah konflik mencapai 1.281.660,09 hektar yang melibatkan 139.874

9

http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/533771/Laut%20Indonesia%20dalam%20Krisis.pdf 10 http://economy.okezone.com/read/2014/04/11/19/968994/46-­‐izin-­‐usaha-­‐tambang-­‐masih-­‐bermasalah

| 8

www.100persenindoensia.org

kepala keluarga (KK). Jauh meningkat tajam pada tahun sebelumnya, di 2012 jumlah konflik terjadi sebanyak 198 kasus atau naik 86,36%. Dan kurun 6 tahun terakhir, tercatat 13 orang meninggal, 125 orang luka-­‐luka dan 234 orang ditahan karena konflik pertambangan.11 Sejarah dan catatan kelam konflik pertambangan diatas jelas menjadi potret nyata bahwa masyarakat korban tambang terpecah-­‐belah, tidak berdaulat, mengalami ketidakadilan dan kehilangan martabat. Kondisi ini tidak sejalan dengan visi yang ditegaskan oleh Prabowo –Hatta, yaitu: membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat.

Prabowo-­‐Hatta perlu lebih berani berkomitmen untuk melaksanakan langkah nyata dalam menghentikan kerusakan lingkungan akibat industri pertambangan mineral di Indonesia diantaranya dengan memastikan pengaturan yang sangat ketat serta keterpaduan dan keselarasan pengelolaan berbagai aktivitas ekstraktif non-­‐perikanan yang berdampak penting terhadap kelestarian laut dan sumberdaya ikan berdasarkan pendekatan ekosistem dan prinsip keberhati-­‐hatian.

Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur terkait pembangunan bebas hambatan di atas laut pada beberapa segmen jalur pantura Jawa yang ditawarkan oleh Prabowo-­‐Hatta juga perlu diurungkan karena berpotensi mengorbankan kelestarian ekosistem-­‐alami pesisir dan laut serta menjadi justifikasi untuk proyek-­‐proyek reklamasi yang turut mengusur dan mengorbankan ruang-­‐ hidup masyarakat nelayan dan lokal.

Komitmen Prabowo-­‐Hatta untuk mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan; dan melindungi keanekaragaman hayati dan flora serta fauna bagian dari aset bangsa penting diapresiasi dan penting pula menjadi ruh, kerangka-­‐fikir utama dan prioritas tindakan dari “Agenda dan Program Nyata untuk Menyelamatkan Indonesia”, yaitu turut menyelamatkan ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir, lingkungan dan kekayaan hayati laut Indonesia dari ancaman kerusakan serta memastikan laut sehat dan terlindungi untuk terus dinikmati secara adil dan bertanggungjawab oleh generasi sekarang dan akan datang (lihat Visi Bersama Kelautan Indonesia 2025).12

Informasi lebih lanjut hubungi: Greenpeace Indonesia I Mega Plaza Building 5th Floor | Jl. HR. Rasuna Said Kav. C3 | Jakarta 12920 Phone: +62 21 521 2552 (hunting) | Fax: +62 21 521 2553 | Website: www.greenpeace.or.id

11

http://www.jatam.org/saung-­‐pers/siaran-­‐pers/448-­‐tak-­‐ada-­‐ruang-­‐bagi-­‐penjahat-­‐tambang-­‐di-­‐pemilu-­‐ 2014.html 12 http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/reports/Visi-­‐Bersama-­‐Kelautan-­‐Indonesia-­‐2025/

| 9

www.100persenindoensia.org