dengan Korea (Korea-ASEAN FTA), dan dengan Jepang (Japan-ASEAN FTA). Semua keterikatan Indonesia dalam FTA ini telah dianalisis hanya akan membawa kerugian bagi Indonesia, sebagaimana yang telah dapat dilihat dalam IJEPA dan CAFTA. •
Sudah pasti disepakatinya AANZFTA di tengah-tengah krisis global, akan menjadi beban berat bagi perekonomian Indonesia. AANZFTA bersifat meliberalisasikan perekonomian lebih luas, sehingga Indonesia terutama akan kehilangan pendapatan dari dihapusnya atau berkurangnya bea-masuk. Contohnya, tarif pakaian jadi, alas kaki dan otomotif dalam AANZFTA akan dihapus menjadi 0%. Hal ini berarti bahwa: pertama, Indonesia akan kehilangan pendapatan dari pengenaan tarif; dan kedua, Indonesia akan dibanjiri produk-produk Australia/ NZ yang akan mematikan industri dalam negeri.
•
Sebagian besar produk Australia, yaitu 57% adalah untuk pasar Asia. Sementara ekspor ke AS dan Uni-Eropa hanya 18%. Produk tersebut diantaranya adalah otomotif, elektronik, susu dan produk susu, daging, gandum, gula, hewan hidup, aluminium, kapas, dan tembaga. Indonesia mengimpor dalam jumlah besar dari Australia dalam hal gula, kapas, buah-buahan, olahan buah-buahan, palawija, olahan palawija; serta sayur-mayur dari Australia dan NZ. Bisa diperkirakan bahwa produk-produk domestik akan segera tersingkir dan digantikan produk impor dari Australia/NZ. Hal ini akan berdampak besar pada sektor pertanian dan kehidupan petani Indonesia.
•
Liberalisasi investasi dalam AANZFTA, akan berarti hadirnya lebih dari 400 perusahaan Australia/NZ yang akan beroperasi di Indonesia, terutama di sektor pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Ini akan mematikan sektor usaha pertambangan dan konstruksi Indonesia. Terlebih lagi yang lebih berbahaya, ini akan mendorong penjarahan sumber-sumber alam Indonesia oleh tangan asing. Australia sangat kuat dan dominan kepentingannya dalam usaha pertambangan mineral dan batu-bara.
3. Proses perundingan di dalam AANZFTA, tidak melibatkan para pihak yang berkepentingan (multi-stake holders) dan perwakilan kelompokkelompok masyarakat yang akan terkena dampak perjanjian ini. Bahkan terkesan pemerintah akan lebih tunduk pada kepentingan modal asing daripada membawakan kepentingan nasional dan rakyat Indonesia.
68
•
Pemerintah tunduk pada kepentingan negara asing, antara lain disebabkan karena pemerintah menerima utang dan bantuan. Utang dan bantuan ini menciptakan proyek-proyek yang akan memperkaya elit-elit penguasa dan birokrasi.
•
Indonesia adalah penerima terbesar bantuan dana (hibah) dari Australia sebesar US$ 380 juta atau Rp 3,4 triliun di tahun anggaran 2007-2008. Dana tersebut GL
BAL JUSTICE UPDATE
e di s i 1 tahu n 2 0 0 9