Page 1


Kemelut Ekonomi Indonesia adalah sebuah tanda, anomali sebuah bangsa besar yang tak sanggup mensejahterakan rakyatnya, tergerus kekerdilan nurani yang bekerja demi kepentingan segelintir golongan dalam semangat neokolonialisme!


Kemelut Ekonomi Indonesia Cataran Perjalanan Perekonomian Indonesia 2008 tahun ke-6 / edisi khusus akhir tahun 2008 Redaksi Pimpinan Redaksi: Bonnie Setiawan Redaktur Pelaksana: Salamuddin Daeng Reporter: veronika, britany Kontributor: ponny anggoro, revitriyoso husodo Layout: Sketsanusa / cin cover:

cukil lino karya sukamto finalis trienal seni grafis indonesia 2003 1) nyalip dari kiri sih, maut kan, 48 x 58 cm 2) menjaring rupiah dan menebar maut di pantura, 46 x 56 cm Institute for Global Justice (IGJ) Jl. Matraman 12A, Jakarta 10430, Indonesia Telp. +62-21-3107578 Faks. +62-21-3107586 Email. igj@globaljust.org Website. www.globaljust.or Global Justice Update mengundang anda untuk menuliskan gagasan kritis, kreatif, inovatif dan visioner yang berorientasi pada tema-tema yang membangun wacana keadilan global di tengah masyarakat. Naskah 10-15 halaman kwarto, selayaknya dilengkapi dengan referensi acuan maupun pendukung. Redaksi dapat menyunting naskah tanpa mengubah maksud maupun isi.


Globalisasi

Nasional

Gerakan Sosial

Publik Regional

Program Legislasi Nasional

Kemelut Ekonomi 2008

4

Gurita Pasar Bebas (Paksaan Isu Liberalisasi Pasar dalam G-20, Sidang Umum PBB, Putaran Doha WTO dan APEC)

6

Putaran Doha tidak akan Mencegah Krisis Pangan

12

Anarki Kapitalisme Amerika dan Anarki Pasar Politik Indonesia Sepanjang Tahun 2008-2009 Oleh: Bonnie Setiawan

19

Karut Marut Pengelolaan Energi Nasional Oleh: Salamuddin Daeng

30

Konversi Energi 2008 “Kebijakan Memperkaya Pebisnis Gas”

47

Pengakuan Hak Nelayan Tradisional “Untuk Tegaknya Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat” Oleh: Muhammad Reza

61

Perkembangan Krisis Umum Imperialisme dan Dampaknya Terhadap Klas Buruh Indonesia Oleh: Rudi HB Daman

66

Neoliberalisme, Deindustrialisasi dan Gerakan Rakyat Pekerja Oleh: Adi Rusprianto. Amd

78

Melegalkan Penjualan Tanah dan Air Ibu Pertiwi Oleh: Gunawan

90

Siapakah Arsitek Keruntuhan Ekonomi?

99

Berakhirnya Pembangunan yang Berkeadilan “Potret Kasus Penggusuran Pasar Tradisional Cimahi dan Keterlibatan Bank Dunia” Oleh: Liem Mei Ming

112

Tergerusnya Ekonomi Negeri Miskin ” Studi kasus Dampak Kenaikan BBM bagi Kota Kupang Nusa Tenggara Timur” Oleh: Salamuddin Daeng & Mince Simatau

126

Arbitrase Newmont vs Pemerintah RI “Pelanggaran Kontrak Karya Berpotensi Merugikan Rakyat Puluhan Triliun”

140

Hati-hati dengan Kertas! Oleh: Riza Zuhelmy

147

Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun Anggaran 2009 Rancangan Undang-Undang yang Sedang Dalam Pembahasan

160

daftar is i

Redaksi


Kemelut Ek o n o m i

2008

K

emelut ekonomi 2008, diawali dengan krisis pangan (food crisis) melanda dunia. Harga kebutuhan pokok beras, gandum, jagung, kedelai meningkat tajam di pasar internasional. Para analis ekonomi menggambarkan krisis ini sebagai the silent tsunami. Kerusuhan terjadi di berbagai belahan dunia. Di Indonesia ribuan pengusaha kecil melakukan protes atas kenaikan harga kedelai dan mendesak pemerintah untuk mengatasinya. Tak lama berselang, pada Mei 2008, pemerintah menetapkan kebijakan menaikkan harga BBM 28,7 persen, menciptakan dampak yang kuat terhadap kenaikan harga-harga di luar inflasi. Kenaikan yang paling terasa adalah kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat, diikuti meningkatnya ongkos produksi perusahaanperusahaan, biaya transportasi dan beragam kebutuhan hidup lainnya. Kebijakan pemerintah tersebut dijalankan di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat yang juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah SBYJK sebelumnya. Pada bulan Maret dan Oktober 2005, beberapa bulan setelah SBYJK dilantik sebagai presiden RI, pemerintah langsung mengambil langkah yang sangat kontroversial: menaikkan harga BBM hingga 120 persen. Alasannya satu, yaitu untuk menyesuaikan harga BBM dengan harga pasar. Padahal situasi ekonomi Indonesia saat itu belum cukup membaik akibat terkena hantaman krisis 1997. Tidak hanya menaikkan harga BBM, pemerintah juga merencanakan menjual sedikitnya 34 BUMN dan cabang-cabang produksi strategis dalam rangka memobilisasi dana bagi penyelenggaraan kekuasaan. Sementara pada tahun 2005 Bank Dunia merilis sedikitnya 48 persen rakyat Indonesia terperangkap dalam kemiskinan yaitu berpendapatan antara 1-2 dolar AS per hari. Di tengah situasi krisis yang melanda bangsa ini, perekonomian dunia kembali diguncang oleh krisis keuangan global yang dipicu oleh kredit macet yang melanda lembaga keuangan AS. Lembaga-lembaga keuangan terkemuka yang berusia ratusan tahun rontok dihantam krisis seperti rontoknya menara kembar WTC. Krisis ini menjalar ke seluruh penjuru dunia, menghantam bursa-bursa utama dan perbankan ternama di dunia. Pemerintah AS menyuntikkan dana sedikitnya

4

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


re da ks i

USD 1,000 triliun untuk perbankan dan bursa saham. Langkah bailout tersebut diikuti oleh negara-negara industri maju di seluruh Eropa, Jepang, dan China yang terkena dampak krisis. Akan tetapi langkah penyelamatan institusi keuangan, bank dan bursa saham yang menopang sistem kapitalisme tersebut tidak membuahkan hasil. Tahun-tahun mendatang dunia akan dilanda kemelut ekonomi yang parah dan panjang. Krisis keuangan global ekonomi memberi dampak lebih buruk bagi Indonesia. Bursa saham nasional rontok seketika, para pemain di pasar keuangan menyelamatkan uang mereka, melepaskan saham-saham mereka di BEI. Sebagian besar pelaku pasar keuangan memindahkan aset mereka ke dalam bentuk mata uang dolar. Keadaan ini segera berimplikasi terhadap menurunnya nilai tukar mata uang negara ini. Rupiah kembali ambruk terhadap beberapa mata uang asing seperti dolar AS dan euro. Tidak hanya itu, harga komoditas utama menurun secara tajam, CPO, minyak, gas, batubara, dan lain-lain yang menjadi andalan ekspor Indonesia menurun secara tajam. Menurunnya harga komoditas pertanian dan perkebunan menyerang petani kecil yang terpaksa harus menanggung rugi yang sangat besar. Pemerintah mencari selamat, menyelamatkan keuangan negara dengan mengambil utang luar negeri dalam jumlah besar. Kebiasaan lama yang belum berubah dalam mengatasi masalah. Kebijakan yang terus memerangkap Indonesia dalam rantai ketergantungan yang semakin panjang terhadap lembaga keuangan dunia. Keadaan usaha-usaha nasional yang sudah rapuh akibat kebjakan neoliberal (pasar bebas) sebagian besar telah bangkrut. Pada situasi yang buruk pemerintah kembali menjalankan kebijakan yang kontraproduktif dengan meningkatkan suku bunga dan mempermudah pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri pada September 2008. Kedua-duanya tidak hanya menyerang rakyat akan tetapi juga menyerang dunia usaha. Dan pemerintah hendak melepaskan tanggung jawabnya, membiarkan para pekerja beradu vis-a-vis dengan pekerja. Para analis meramalkan sedikitnya 1 juta pekerja terancam mengalami PHK dalam tahun 2008 dan 2009. Gambaran di atas memperlihatkan gejala makroekonomi Indonesia yang semakin buruk dan kebijakan pemerintah yang semakin menjerumuskan masyarakat ke dalam jurang krisis. Memburuknya keadaan telah terasa hampir di seluruh sektor – tani, buruh, UKM, industri menengah dan besar – yang terjatuh dalam deindustrialisasi.

Redaksi

redaksi

5


Gurita Pasar Bebas (Paksaan Isu Liberalisasi Pasar dalam G-20, Sidang Umum PBB, Putaran Doha WTO dan APEC) Penyelesaian isu pertanian dan NAMA (Non-Agriculture Market Access) diharapkan dapat tercapai melalui forum Ministerial Meeting WTO. Ini merupakan sinyal politik yang dikirim oleh pertemuan para pemimpin negara yang tergabung dalam kelompok G-20. Gagasan untuk memperjuangkan mencapai persetujuan atas modalitas tahun ini, muncul dari diskusi pertemuan tiga puluh anggota plus WTO di Green Room yang dipimpin Pascal Lamy usai mengikuti pertemuan pemimpin G-20 di Washington pada 15 November 2008. Pertemuan tingkat pemimpin negara tersebut juga mendiskusikan krisis keuangan global.


setiap pihak harus memberi kontribusi

sesi keuangan internasional dengan mendesakkan agenda proteksionis dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya adalah dalam paragraf 13 komunike yang dihasilkan pemimpin G-20. Paragraf tersebut membahas agenda negosiasi Doha. Disebutkan dalam paragraf tersebut: “Kami menekankan pentingnya menolak proteksionis.� Secara langsung mereka juga menegaskan tidak menginginkan dalam kondisi ketidakpastian keuangan. Hal tersebut berarti bahwa negara yang tergabung dalam kelompok G-20 akan tetap menahan diri untuk tidak meningkatkan hambatan baru atas tarif untuk investasi atau untuk perdagangan barang dan jasa. Mereka juga tidak menerapkan pembatasan ekspor baru, atau mengimplementasikan langkah WTO secara tidak konsisten untuk merangsang ekspor. Lebih lanjut negara anggota seharusnya berjuang untuk mencapai persetujuan tahun ini tentang modalitas karena dinilai akan membawa keberhasilan penyelesaian Doha Development Agenda WTO. Harapan itu tercetus dengan ambisius. Para pemimpin juga menginstruksikan menteri perdagangan mereka untuk mencapai tujuan ini dan tetap mendampingi secara langsung proses politik tersebut jika diperlukan. Mereka mengakui bahwa negara dalam kelompok G-20 memiliki taruhan paling besar dalam sistem perdagangan global dan oleh karenanya

positif yang diperlukan demi mencapai hasil yang diharapkan. Tuntutan untuk segera mengakhiri Putaran Doha (Doha Round) nampaknya sudah menjadi agenda yang telah dipikirkan sebelumnya. Ide liberalisasi perdagangan benar-benar telah direncanakan dan diperjuangkan oleh segenap epistemic community rezim pasar bebas pada setiap perundingan internasional, termasuk pertemuan G20. Oleh karena itu pemimpin kelompok G-20 yang mengadakan pertemuan pada tanggal 15 November 2008 memang sudah diharuskan mengambil keputusan atas kebutuhan untuk menyelesaikan sesegera mungkin negosiasi perdagangan multilateral Putaran Doha. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Brazil, Celso Amorim, pada pertemuan tersebut. Ia menyatakan bahwa para pemimpin seharusnya memberi instruksi untuk para negosiator perdagangan atau menteri untuk mengakhiri modalitas (pertanian dan NAMA) dalam waktu tertentu, dan atas dasar tema yang didiskusikan pada bulan Juli (20 poin proposal Lamy yang gagal mendapatkan konsensus pada mini-Ministerial yang diinisiasi Lamy pada bulan Juli). Amorim mengakui bahwa banyak yang tidak setuju dengan isinya, namun mempertahankan bahwa “tidak seorang pun berkeberatan� dengan dua puluh tema yang ditunjukkan Lamy pada Green Room (pertemuan kelompok kecil gurita pasar bebas

7

gl oba li s a s i

P

enegasan untuk menyelesaikan re-


pada pertemuan menteri di WTO) dan

kembali (melanjutkan) dan mengakhiri

dari sejumlah itu, delapan atau sepuluh diseleksi untuk kelompok yang lebih kecil. Pada mini-Ministerial bulan Juli 2008, pembicaraan mengalami kebuntuan, dan akhirnya gagal saat merundingkan beberapa isu pokok seperti pertanian dan NAMA. AS khususnya, menunjukkan bahwa Special Safeguard Mechanism (SSM) merupakan titik yang memperburuk seluruh negosiasi. Angka 140% diusulkan oleh Pascal Lamy (dari volume impor dasar) sebelum SSM dapat diperbolehkan untuk meningkatkan bea di atas tingkat yang mengikat pra-Doha. Usul ini ditolak India, China dan G-33 karena angkanya jauh terlalu tinggi. Angka ini juga tidak diterima oleh Susan Schwab, perwakilan dagang AS, yang menegaskan angka 150% sebagai angka awal (pemicu). Untuk memecah kebuntuan SSM, Lamy malah mengusulkan seperangkat asas, yang membuang model SSM dan menggantinya dengan model lain yang nampaknya serupa dengan safeguard (pengaman) normal. Ini nampaknya juga ditolak Schwab. Pada penjelasan terpisah dengan media, Menteri Perdagangan India Kamal Nath menjelaskan bahwa proposal isu SSM tidak memuaskan dan belum cukup dalam kerangka SSM. Dalam diskusi panel Sidang Umum PBB tentang krisis keuangan di New York, AS dan Brazil, dinyatakan pula dukungan untuk mengadakan

Putaran Doha. India berpendapat bahwa melanjutkan Putaran Doha tanpa memikirkan solusi di sektor pertanian untuk SSM bagi negara berkembang, maka tetap saja tidak akan membawa hasil. Amorim yakin bahwa ada kemungkinan menyelesaikan modalitas sampai akhir tahun 2008. Ia optimis dengan pendapatnya sehingga belum berpikir tentang alternatif Plan B. Sebab pilihan untuk beralih dari rencana melanjutkan Putaran Doha berarti sampai pada posisi kalah. Dengan kata lain, melanjutkan Putaran Doha masih merupakan solusi. Amorim dan Lamy mengatakan bahwa ada hubungan kuat antara perdagangan dan keuangan. Tentu saja, di satu sisi terjadilah kekacauan kredit dan seluruh masalah di mana krisis keuangan menciptakan perdagangan. Tetapi di sisi lain juga, ada tanda positif bahwa penyelesaian Putaran Doha dapat menunjukkan aktivitas ekonomi secara umum. Amorim mencatat bahwa kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah negara sekarang ini adalah menerapkan proteksionis. Sebab pilihan sistem ekonomi politik proteksionis dianggap Amorim mampu meningkatkan pajak dan tepat untuk membatasi investasi dan konsumsi. ’Obat’ ini yang harus diinjeksikan dalam sistem ekonomi politik internasional lewat penyelesaian sesegera mungkin Putaran Doha.

8

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


G-20 yang dibentuk oleh 7 negara

Sentral yang mendesak seluruh negara

terkaya (G7 – richest countries), 12 negara berkembang (emerging countries) dan Uni Eropa sebagai bloc-heads of state di Washington menghasilkan sejumlah konsensus dan akan memberlakukannya. Mereka bertemu untuk mempersiapkan landasan untuk pertemuan anti-krisis yang menjadi bagian utuh dalam pertemuan tersebut. G-20 yang dinilai sebagai representasi luas dalam sistem ekonomi politik dunia memiliki peran kritis dalam menjamin stabilitas ekonomi dan keuangan. Pertemuan G-20 meminta reformasi “komprehensif” institusi multilateral yang lahir dari konferensi Bretton Woods 1944, seperti IMF dan Bank Dunia, sehingga mereka dapat lebih merefleksikan persoalan ekonomi yang berubah dalam perekonomian dunia dan menjadi lebih responsif untuk tantangan di masa depan. Dalam pertemuan tersebut diperoleh kesamaan pemikiran tentang penyebab krisis yang sedang terjadi, yakni sebagian besar merupakan hasil pengambilan risiko yang eksesif (excessive risk taking) dan praktik manajemen risiko yang salah dalam pasar keuangan, kebijakan makroekonomi yang salah, yang meningkatkan imbalance internal dan eksternal, seperti juga defisiensi dalam regulasi keuangan dan pengawasan di sejumlah negara maju. Gagasan Brazil mendapat resistensi dari Menteri dan Presiden Bank

”untuk melawan tekanan proteksionis” dalam perdagangan dan investasi, dan menyatakan dukungan mereka untuk ”konklusi ambisius dan serta merta” dalam pembicaraan perdagangan multilateral Putaran Doha WTO. Namun Menteri Keuangan Brazil Guido Mantega yang mengetuai pertemuan itu, menyatakan bahwa sejumlah persoalan akan muncul ketika mekanisme peraturan konkret (concrete regulatory mechanism) didiskusikan. Kekhawatiran itu bisa jadi tidak berlebihan mengingat belum adanya kesamaan di tingkatan gagasan dasarnya. G-20 terdiri dari anggota G-7 (Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan AS), 12 negara berkembang (Argentina, Australia, Brazil, China, India, Indonesia, Meksiko, Rusia, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Turki), dan Uni Eropa sebagai bloc. Tetapi G-20, walaupun anggotanya

gurita pasar bebas

9


tercatat dari dua per tiga penduduk dunia, pertemuan ini tidak mewakili negara termiskin secara langsung. Ini diakui Menteri Keuangan Afrika Selatan Trevor Manuel yang juga turut mengikuti acara konferensi press. G-20 menggarisbawahi tentang diperlukannya aturan internasional karena intensifikasi aliran modal yang bersifat lintas batas, dan membuat kerjasama internasional makin kuat. Selain itu, kebutuhan sistem peringatan lebih awal untuk mencegah krisis juga merupakan faktor penting diciptakannya regulasi internasional tersebut. Tindakan pemerintah seharusnya tidak berdasarkan konsep ideologi namun lebih pada pragmatisme dan kebijakan anti-siklis harus diadopsi, dengan fleksibilitas fiskal, dan juga meluaskan investasi dan belanja publik untuk mencegah resesi yang makin panjang atau bahkan depresi, demikian ditulis pemerintah Brazil. Kelompok bipartisan empat pejabat Kongres AS telah mengirim surat kepada Presiden George W. Bush. Surat tersebut berisi desakan untuk tidak mengikuti agenda yang menggiring negosiasi (WTO) lewat usaha tergesagesa untuk membuat jadwal pertemuan setingkat menteri, tanpa dasar pemikiran dan analisis yang cukup. Surat yang dikirim kepada Bush tersebut menyatakan bahwa proposal yang sekarang ini ada di meja perundingan tidak akan memberikan akses pasar baru

10

GL

BAL JUSTICE UPDATE

untuk pertanian dan barang industri AS, dan memperingatkan pemerintahan Bush untuk tidak membuat konsesi demi mengamankan perjanjian tahun ini. “Aliran perdagangan internasional dan rezim perdagangan yang berdasarkan aturan yang kuat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global dan AS, yang secara khusus diperlukan untuk masa krisis besar ini. Untuk memenangkan dukungan Kongres, hasil negosiasi ini harus memfasilitasi peningkatan yang berarti dalam aliran perdagangan internasional dan lebih lanjut memperkuat sistem yang berdasarkan aturan perdagangan internasional. Surat tersebut datang justru ketika negosiasi WTO makin meningkat intensitasnya baik untuk sektor pertanian dan NAMA. Pemimpin Kongres AS dalam suratnya pada Bush itu menyatakan bahwa panggilan untuk segera mengakhiri perundingan Doha akhir tahun ini dalam rangka menyelesaikan krisis adalah terlalu prematur. “No deal is better than bad deal� menjadi isyarat pada pemerintahan Bush untuk tidak menginisiasi dan mengambil bagian dalam Putaran Doha. Deal di meja perundingan WTO tidak akan menciptakan aliran perdagangan yang baru untuk menstabilkan perekonomian global. Pemerintahan Bush seharusnya tidak menyetujui kesepakatan yang tidak membawa kesejahteraan untuk petani dan perusahaan AS pada saat ini. Dalam

edisi khusus akhir tahun 2008


suratnya, pejabat Kongres menegaskan

menekankan

bahwa

Putaran

bahwa sejak Putaran Doha WTO diluncurkan pada tahun 2001, telah mendukung usaha pemerintah untuk mencapai hasil yang balance yang akan memberikan akses pasar baru yang berharga untuk produk pertanian dan barang industri dan pelayanan AS, khususnya dari pasar (negara) yang baru lahir yang utama dan pasar (negara) maju. Kongres mengingatkan bahwa kemungkinan hasil perjanjian di perundingan itu tidak berpihak kepada petani, buruh dan perusahaan AS atau dengan kata lain, justru hasilnya akan merugikan pihak tersebut dan juga perekonomian global serta WTO sendiri. Di sini nampak jelas bahwa pemerintah AS yang menjadi motor rezim pasar bebas justru mendapatkan tekanan dari Kongres untuk lebih berhati-hati pada pilihan kebijakan liberalisasi pasar. Dengan kata lain, Kongres justru melihat bahwa peran dan kontrol negara amat diperlukan untuk kondisi depresi keuangan internasional. Liberalisasi pasar hanya mitos. Terbukti bahwa asumsi ’negara harus keluar dari perdagangan’ hanya dalih untuk justifikasi negara pemodal besar menjalankan praktik imperialisme di negara Dunia Ketiga. Desakan untuk segera mengakhiri Putaran Doha dilakukan juga melalui forum APEC. Kerja sama ekonomi regional Asia Pasifik ini juga

harus segera diakhiri dan menghasilkan keputusan liberalisasi sebagai jawaban atas krisis keuangan internasional. Presiden Bush yang menghadiri pertemuan di Peru juga berperan aktif dalam menggiring forum ini untuk membuka katup perdagangan masingmasing negara seluas-luasnya dengan landasan asumsi keunggulan komparatif (comparative advantage). Epistemic community yang terdiri dari sejumlah ilmuwan dan korporasi nampaknya cukup berhasil mengonstruksi diskursus liberalisasi dalam beberapa forum perundingan internasional. Tercatat beberapa forum perundingan internasional sejak kebuntuan Putaran Doha pada Juli 2008 adalah G-20, Sidang Dewan Umum PBB dan APEC, menggarisbawahi liberalisasi pasar sebagai jawaban atas resesi moneter internasional sekarang ini. Kekuatan hegemonik membangun wacana dilakukan secara masif oleh segenap mesin politik termasuk perundingan dan perjanjian internasional. Bahkan pemberian utang luar negeri (lagi) oleh Bank Dunia dan ADB pada sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia pun dilakukan sebagai sarana jeratan ekonomi pasar bebas. Liberalisasi, privatisasi dan deregulasi yang sebenarnya adalah jebakan rezim ekonomi pasar bebas nampaknya belum disadari.

gurita pasar bebas

Doha

11


Bloc history pun selalu dibangun untuk melayani ekspansi pemodal raksasa dalam mempertahankan model produksi pengisapan atas kaum buruh di negara maju dan terutama di negara berkembang. WTO, ADB dan PBB merupakan struktur internasional yang dibangun dengan dalih ‘kerja sama’ namun sebenarnya bertujuan untuk melegalisasi upaya penjajahan ekonomi atas Dunia Ketiga. (vero)

Sumber: • SUNS #6592 18 November 2008 • SUNS # 6584 6 November 2008 • Third World Network (www.twnside.org.sg), TWN Info Service on Trade and WTO Issues, 5 Desember 2008

12

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Putaran Doha tidak akan Mencegah Krisis Pangan

Demikian kesimpulan Pelapor Khusus PBB (UN Special Rapporteur) Prof Olivier De Schutter dalam penelitian awal dari laporan yang disusunnya mengenai pemenuhan untuk Hak atas Pangan.


P

...negara seharusnya menghindari ketergantungan yang berlebihan dalam perdagangan internasional untuk memenuhi ketahanan pangan (De Schutter)

14

GL

rof. De Schutter mengatakan bahwa WTO (Organisasi Perdagangan Dunia – World Trade Organisation) tidak akan mencegah krisis pangan. Karena itu dia menyerukan negaranegara anggota untuk hanya menerima keputusan-keputusan di bawah kerangka WTO yang sesuai dengan hak mereka untuk memenuhi kewajiban atas pangan. Ahli hak asasi tersebut mengatakan bahwa negaranegara harus menentukan posisi-posisinya dalam perundingan perdagangan yang sesuai dengan strategi nasional untuk memenuhi hak atas pangan warga negaranya dan selalu melakukan kajian hak asasi manusia pada perjanjian-perjanjian perdagangan. Dalam presentasinya di depan media di kantor PBB di Jenewa ketika perundingan rutin di WTO sedang dilakukan Desember lalu, ahli independen tersebut mengatakan, sampai sekarang, perjanjian perdagangan telah gagal untuk mengatasi kelaparan di dunia. Dia menunjuk masih ada 963 juta orang yang keleparan di dunia. Jumlah itu telah bertambah sebanyak 100 juta pada tahun 2006 akibat krisis pangan global. Sebelumnya pada tahun 2005 terdapat 852 juta orang yang kelaparan. Prof. De Schutter mengatakan saat ini ada semacam konsensus bahwa kita tidak sukses memastikan bahwa perdagangan bekerja untuk pembangunan dan bisa memerangi kemiskinan. Dia mencatat, bahwa ada semacam keyakinan “kita belum cukup jauh berjalan, kita harus lebih banyak menghilangkan mekanisme perdagangan yang mendistorsi, menghilangkan sebagian besar subsidi dan kita harus memperbaiki akses pasar untuk negara berkembang�. Pelapor khusus PBB juga mengkritik kebijakan pertanian yang berlangsung di negara-negara maju di OECD (organisasi negara-negara maju). �Kita semua tahu, dampak yang sangat buruk terjadi di pertanian negara-negara berkembang akibat skema subsidi dan dukungan domestik di negara-negara OECD. Kita tahu ini adalah masalah serius yang harus diatasi dan masih banyaknya hambatan tarif dan non-tarif yang menghalangi negara berkembang mendapatkan keuntungan dari perdagangan produkproduk mereka.

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


putaran doha tidak akan mencegah krisis pangan

gl oba li s a s i

Dia menekankan bahwa implementasi yang lebih jauh dari program reformasi, “didasarkan atas ilusi bahwa dengan menghilangkan distorsi, kita akan mencapai level yang sama”.  “Itu tidak benar,” kata Prof. De Schutter. ” Bahkan tanpa subsidi di negara-negara maju, produktivitas di negara maju dan negara berkembang sangat berbeda, dan itu perlu menjadi perhatian”. Kecuali di negara anggota Cairns Group (kelompok negara eksportir pertanian seperti Australia dan Selandia Baru) di mana mereka telah mempersiapkan diri dan memiliki keunggulan kompetitif di pertanian. Di tahun 2006, produktivitas tenaga kerja di negara kurang terkembang (LDCs) hanya 46 persen dari produktivitas tenaga kerja di negara berkembang dan kurang dari 1 persen dari negara maju. Dalam konteks ini, ide untuk meningkatkan ‘lapangan permainan yang sama’ tidak berarti, demikian dalam ditulis dalam laporan. Ditambahkan, dengan memperdalam liberalisasi perdagangan tidak akan menjadikan petani di negara-negara berkembang dapat berkompetisi dengan level yang sama dengan negara maju, kecuali upah dan harga produk pertanian di negara-negara Selatan ditekan rendah sekali untuk mengompensasi rendahnya produktivitas per tenaga kerja. Inilah alasan yang menjustifikasi perlakuan berbeda dan khusus untuk negara berkembang, demikian kata Prof. De Schutter. Pesan inti yang ingin disampaikan dalam laporan Pelapor Khusus PBB adalah perdagangan bukanlah pengganti dari pengembangan kapasitas dari setiap negara untuk memberi makan populasi warganya. Laporan tersebut berpendapat bahwa jika perdagangan bekerja untuk pembangunan dan berkontribusi pada realisasi hak atas kecukupan pangan, maka perlu untuk mengakui kekhususan masing-masing produk pertanian dan tidak menyamakan seperti komoditas lainnya. Serta memperbolehkan fleksibilitas kepada negera-negara berkembang, untuk melindungi produsen pertanian mereka dari kompetisi dari negara yang petaninya sudah maju. ”Kita seharusnya tidak percaya bahwa perdagangan internasional akan mencapai keamanan pangan dengan cara yang berkelanjutan”, demikian dikatakan oleh De Schutter.

15


Laporan

pelapor

khusus

ini

mengkaji

liberalisasi

perdagangan di sektor pertanian dari persektif hak asasi untuk mendapatkan kecukupan pangan, seperti yang diakui dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional dalam Hak Ekonomi, Sosial dan Kultural. Ini memiliki empat implikasi, demikian kata De Schuter: Pertama, proses liberalisasi mengharuskan negara memerlukan strategi nasional untuk pelaksanaan hak atas pangan, di mana peran dari perdagangan harus ditentukan dengan mengacu pada hak asasi manusia dan tujuan pembangunan. Kedua, ini juga menekankan perlunya sistem perdagangan multilateral yang kolaboratif, dan tidak memaksa komitmen negara yang bertentangan dengan kewajiban pemenuhan hak asasi, dan karenanya menekankan pentingnya negera memilliki ruang kebijakan yang cukup. Ketiga, menurut laporan tersebut, perspektif hak untuk mendapatkan pangan, memerlukan perubahan pengukuran yang saat ini cenderung abstrak (seperti nilai pendapatan bersih bruto atau GDP) menjadi ke arah yang lebih memfokuskan pada kerentanan dan ketidaktahanan pangan. Keempat, laporan Pelapor Khusus mengingatkan nilai khusus mengenai pangan yang aman, bergizi, secara budaya layak dan pangan yang berkelanjutan sebagai hak dasar bagi semua, Karenanya, dampak pada kesehatan nutrisi dan lingkungan seharusnya menjadi sesuatu yang terintegrasi dengan diskusi mengenai perdagangan. Memisahkan diskusi antara dampak perjanjian WTO dari faktor-faktor yang melemahkan kapasitas negara dalam mengimplementasikan kewajiban hak asasi manusia merupakan merupakan hal yang tidak mungkin, karena aturan yang diterapkan di bawah perjanjian pertanian akan memberikan dampak kombinasi di perdagangan, fiskal dan kebijakan sosial di tingkat domestik. Laporan tersebut dihasilkan dari ahli independen yang melakukan konsultasi dari berbagai sektor termasuk para duta besar perwakilan negara-negara anggota WTO. Ini juga pertama kali WTO menerima permintaan dari Pelapor Khusus untuk

16

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


melakukan misi menilai perjanjian pertanian dari perspketif hak asasi manusia. Misi Prof. Olivier De Schutter ke WTO telah membawanya ke diskusi kontroversial seperti mekanisme pengaman khusus (special safeguard mechanisms) dan ‘kekhususan’ produk-produk pertanian yang menjadi kunci dan perdebatan dalam perundingan pertanian dalam beberapa tahun terakhir. Dalam laporan tersebut, aturan pengamanan (safeguard) dalam perdagangan pertanian adalah krusial. Negara khususnya negara berkembang sesuai dengan prinsip perlakuan khusus dan berbeda, harus mendapatkan kebebasan untuk menetapkan aturan yang melindungi pasar domestik dari kerentanan harga pasar internasional. Meskipun hanya sekitar 15 persen dari seluruh pangan yang diproduksi diperdagangkan, harga di pasar internasional memiliki dampak pada petani di dunia untuk mendapatkan hidup yang layak. Dan, sekarang ada kecenderungan kesamaan harga di tingkat domestik dan harga internasional, akibat dari liberalisasi perdagangan. Kecuali dan sampai ada mekanisme yang cukup telah beroperasi di level internasional untuk mengatasi masalah volatilitas harga, sangat penting bagi negara untuk memiliki fleksibilitas penuh untuk melindungi pasarnya dari banjir impor. Skema manajemen suplai dan mekanisme pemasaran yang terarah memiliki peran dalam hal ini. Pelapor Khusus menggarisbawahi pentingnya konsultasi yang terlibat dan terbuka. Misalnya disebutkan, dengar pendapat dengan parlemen nasional. Organisasi petani akan memainkan peran penting dalam merancang strategi nasional hak atas pangan, dan strategi tersebut akan mencakup lebih luas dari konteks isu WTO, sebagai dukungan bagi posisi pemerintah dalam berdiskusi dengan lembaga keuangan internasional, dengan negara dan lembaga donor serta dalam perundingan bilateral. De Schutter menyarankan, negara seharusnya menghindari ketergantungan yang berlebihan dalam perdagangan internasional untuk memenuhi ketahanan pangan. Dalam membangun kapasitas produksi pangan yang dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi, negara harus mendukung petani-petani skala kecil. putaran doha tidak akan mencegah krisis pangan

17


Karena di seluruh negara-negara berkembang, pertanian merupakan penyumbang setengah dari angkatan kerja. Di negara yang kurang berkembang, pertanian bahkan menyumbang 70 persen angkatan kerja, sehingga pemenuhan hak atas pangan tidak punya alternatif kecuali memperkuat sektor pertanian dengan tekanan pada petani skala kecil. Salah satu fakta yang diajukan oleh Prof. De Schutter adalah ketidakseimbangan dalam rezim perdagangan saat ini di mana, pembatasan dilakukan di tingkat negara, tidak berlaku untuk perusahaan transnasional. Sehingga perusahaan justru memperoleh kebebasan yang lebih banyak, serta tidak menjadi subjek dari kewajiban apapun berkaitan dengan kekuasaaan yang berlebihan di pasar internasional. Pelapor Khusus ini secara resmi akan memberikan presentasi temuan-temuannya pada Maret 2009 dalam sesi Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa.

Sumber: • “Doha Round will not prevent another food crisis” oleh Kanaga Raja, dari South-North Development Monitor (SUNS) #6614, 19  Desember 2008. • Laporan lengkap dari Prof. Prof Olivier De Schutter yang berjudul Building Resilience : A Human Rights Framework for World Food and Nutrition Security (A/HCR/9/23) bisa diunduh dari situs: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=101 atau http:// daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/155/08/PDF/G0815508. pdf?OpenElement

18

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


ANARKI KAPITALISME AMERIKA DAN ANARKI PASAR POLITIK INDONESIA SEPANJANG TAHUN 20082009 Oleh: Bonnie Setiawan


ANARKI KAPITALISME

Mesin kapitalisme tidak hanya dialiri oleh minyak dan oli dan chipchip komputer, tapi juga dialiri oleh darah dari korban-korban manusia.

20

GL

Krisis global menandai peristiwa paling penting sepanjang tahun 2008. Yang lebih hebat lagi sebenarnya adalah sebelum krisis di bulan Oktober tersebut, sejak awal tahun 2008 telah terjadi kenaikan harga minyak, komoditas pangan dan pertanian serta komoditas pertambangan. Di satu pihak, ini juga merupakan krisis harga yang luar biasa, tetapi di lain pihak juga merupakan windfall profit (keuntungan yang jatuh dari langit) yang luar biasa. Dan sebagaimana biasa, yang menjadi korban adalah kaum miskin. Krisis harga di satu pihak mengharu-biru konsumen, terutama warga miskin, karena harga pangan yang melonjak; dan di lain pihak produsen kecil termasuk petani tidak mendapat apaapa dari kenaikan harga. Yang menikmati adalah para pedagang dan produsen besar, akibat pasar yang telah dimonopoli dan dikuasai pemain-pemain besar. Ini ciri khas pasar kapitalistik. Kenaikan harga beras, jagung, gandum dan lainnya; naiknya harga minyak, batu bara, timah, bijih besi dan lainnya; hanya dinikmati oleh penguasa-penguasa modal (baik asing maupun domestik). Ini memperlihatkan dengan jelas, siapa yang selalu diuntungkan di dalam sistem kapitalisme pasar bebas. Namun, sebagaimana hukum besi kapitalisme, kapitalisme adalah anarki. Modal selalu berada dalam krisis yang satu ke krisis yang lainnya. Krisis adalah inheren di dalam tubuh kapitalisme. Hanya pengusaha yang tidak memahami kapitalisme yang akan frustrasi dengan naik-turunnya krisis. Anarki dalam krisis kapitalisme dibenarkan, karena merupakan waktu bagi penyingkiran atas pihak-pihak yang lemah serta konsolidasi bagi pihak-pihak yang kuat. Pada Oktober 2008, krisis melanda jatungnya kapitalisme dunia, Amerika Serikat. Hanya dalam hitungan detik, semua saham berguguran, tumbang satu persatu tanpa bisa dihentikan. Jerit dan panik melanda para penghuni bursa, yang mewakili detak nadi dan perputaran darah kapitalisme. Saham jatuh antara 30-50%. Hanya dalam hitungan detik pula, krisis bursa saham menyebar bagai virus di tubuh manusia ke berbagai pusat bursa saham di seluruh dunia. London, Shanghai, Tokyo, Moskow, Singapura, semua terkena hebatnya badai topan krisis. Tiba-tiba BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


anarki kapitalisme amerika dan anarki pasar politik indonesia

n as i on a l

kekayaan para kapitalis dan spekulan keuangan terpotong hampir separuhnya. Di Asia, sebagai pusat pertumbuhan dunia yang baru, indeks bursa saham melorot separuhnya. Kerugian terbesar dicatat di bursa Shenzhen dan Shanghai di China sebesar 62,72%, disusul oleh bursa Mumbai di India sebesar 53,83% dan bursa Indonesia sebesar 51,17%. Selanjutnya disusul Singapura 50,21%, Hong Kong 42,91%, Filpina 48,29%, Thailand 47,95%, Jepang 42,91% dan Malaysia 39,98%. Demikian pula Forbes Asia mencatat bahwa kekayaan para 480 orang super-kaya (Tycoons) di Asia, turun drastis dari US$ 940 miliar tinggal menjadi US$ 779 miliar hanya dalam hitungan hari.a Hancurnya bursa saham dunia mematikan aliran darah keuangan dunia. Terpaksa darah-darah mengalir kembali ke jantung-jantung kapital dunia, agar kapitalisme pusat tidak mengalami pendarahan lebih parah. Akibatnya outflow capital (keluarnya modal) dari pasar negara-negara emerging markets (pasar bertumbuh) membuahkan krisis baru di negara-negara kapitalisme pinggiran. Ini seperti yang terjadi di Indonesia, Malaysia, Thailand, Brazil, Argentina, Turki, India dan lainnya. Krisis bursa saham di AS langsung menyebar luas dan memukul seluruh bursa saham dunia. Dan selanjutnya, bisa ditebak, memukul perbankan dan sektor keuangan, dan selanjutnya memukul ekonomi riil, sektor riil. Ini semua seperti penyakit menular di tubuh kapitalisme dunia. Kerusakan aliran darah, akan menghentikan kerja jantung, paru-paru, otak, ginjal; dan selanjutnya melumpuhkan kaki, tangan dan badan secara keseluruhan. Raksasa kapitalisme global sedang terhuyung-huyung kesakitan, karena kanker atau tumor yang diidapnya kini bereaksi hebat. Kanker dan tumor yang sudah bertahun-tahun diidapnya tersebut, masuk dalam fase stadium keempat, mengakibatkan penderitanya kesakitan luar biasa. Kini ia menunggu operasi besar. Inilah krisis terhebat dalam kapitalisme. Semenjak Depresi Besar (the great depression) tahun 1929-1930, inilah krisis terbesar yang terburuk di awal abad ke-21, yang lebih sistemis dan besarannya jauh melampaui krisis-krisis sebelumnya.

21


HAKIKAT KAPITALISME Bagi yang memahami hakikat kapitalisme, baik dari kubu kiri maupun kanan, ini adalah hal yang tak terelakkan dan seharusnya sudah bisa dibaca sebelumnya. Sejak dua tahun lalu, saya sudah ‘miris’ dengan kondisi keuangan di AS, yang rasanya mustahil bisa berjalan terus. Dengan utang luar negerinya yang terus membengkak, defisit anggarannya yang juga tambah besar – terutama karena harus membiayai perang Irak dan Afghanistan yang jumlahnya mencapai triliunan dollar AS, dan kerakusan gaya hidup warga Amerika yang luar biasa – sehingga menolak konsep perubahan iklim sekalipun; membuat hati saya merinding. Apakah memang kapitalisme tanpa batas? Apakah tidak ada batas-batas dari ekonomi modal? Jawabannya bisa kita temukan sekarang. Kapitalisme ada batasnya yang paling jauh sekalipun. Nun di satu tempat, ada perbatasannya, yang berupa jurang menganga, yang akan membawa kehancuran bagi yang meluncur ke arahnya. Mesin kapitalisme adalah mesin penuh kontradiktif, yang terus dipacu dengan berbagai pertumbuhan ekonomi dan ekspansi modal. Tapi di dalam mesin itu, ada sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh kaum kapitalis itu sendiri dan sangat dimengerti oleh kebanyakan analis kiri. Apa itu? Itu adalah darah manusia. Mesin kapitalisme tidak hanya dialiri oleh minyak dan oli dan chip-chip komputer, tapi juga dialiri oleh darah dari korban-korban manusia. Itu kontradiksinya. Laksana mesin robot modern dengan teknologi canggih super multi-conductor, tapi sesungguhnya di dalamnya berupa campuran daging dan darah manusia ala Frankenstein. Tidak percaya? Silahkan lihat sendiri. Menarik sekali melihat terungkapnya skandal Madoff. Bernard Madoff, adalah pemilik perusahaan sekuritas investasi Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, yang telah berdiri sejak tahun 1960, di samping juga sebagai hedge fund. Madoff kini dijuluki sebagai penipu terbesar abad ini. Ia memang benar-benar penipu superkomplet dari kapitalisme global. Madoff ditangkap pada 11 Desember 2008 dengan tuduhan mengadakan penipuan besar-besaran sebesar US$ 50 miliar dengan “skema Ponzi”. Skema Ponzi adalah semacam investasi yang membayarkan keuntungan besar kepada para investornya, yang sesungguhnya berasal dari

22

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


uang yang dibayarkan oleh investor lainnya yang bergabung belakangan. Para investor percaya, karena pembayarannya terus dilakukan tanpa ada masalah. Lagipula Madoff adalah orang terhormat dalam jajaran kapitalisme. Ia adalah bekas ketua bursa saham Nasdaq, dan sampai sekarang masih menjabat anggota salah satu komite Nasdaq OMX Group. Madoff juga pernah menjadi anggota S&EC (Securities and Exchange Commission), badan pengawas usaha di AS. Perusahaannya termasuk pemimpin pasar dari 350 bursa Nasdaq, dimana di dalamnya termasuk perusahaan besar semacam Apple, eBay dan Dell. Ketika bursa saham berjatuhan, dan para investornya meminta balik uangnya, maka ia tidak bisa lagi membayari seluruh nasabahnya. Terbukalah kedok Madoff yang sebenarnya.b Ini sungguh-sungguh kejadian yang tak masuk di akal, tapi benar-benar terjadi di dalam sistem kapitalisme. Kapitalisme hidup dari nilai keserakahan dan mekanisme pengisapan. Segala bentuk pengisapan apapun, bisa dilakukan di dalam sistem kapitalisme. Hal ini yang selalu disangkal oleh para ekonom penganut paham pasar bebas kapitalistik. Mereka beranggapan bahwa ide kapitalisme adalah dari hukum alam, yaitu pasar bebas sebagai takdir. Mereka tidak mau melihat bahwa kapitalisme dibangun dari korban-korban manusia dan dari pengisapan manusia yang satu ke manusia lainnya. Semua ekses dari ekspansi modal atau pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai eksternalitas saja, sesuatu yang tidak penting atau bermakna pinggiran. Karena itulah apa yang disebut sebagai “nilai lebih� dari Marx, merupakan corengan terhadap ilmu ekonomi yang mereka anggap agung dan natural. Sejak itulah ekonomi borjuis bersimpang jalan dengan ekonomi klasik, termasuk sebenarnya dengan Adam Smith, dan mendirikan sendiri ilmu ekonomi yang kita kenal sekarang, neoklasik dan neo-liberal. Hakikat penipuan yang tersingkap dari kasus Madoff mencoreng keseluruhan bursa Wallstreet dan sistem keuangan AS. Tapi skandal ini akan kembali dimaknai sebagai ulah kriminal perseorangan, bukan bagian intrinsik dari sistem. Hakikat penipuan dalam sistem kapitalisme adalah kontradiksi dasar dari sistem ini, yang tidak mau diakui para ekonom kapitalis. Sama anarki kapitalisme amerika dan anarki pasar politik indonesia

23


seperti kaum spekulan yang menempati tempat terhormat dalam sistem keuangan global, sebagai para hedge fund. Atau sama seperti para trader di bursa-bursa komoditas, yang sesungguhnya mengakali dan mengkadali para petani di seluruh dunia, sehingga sebagian besar keuntungan pangan dan pertanian tidak akan pernah bisa dimiliki petani, dan itu sudah terjadi selama puluhan tahun hingga sekarang. ANARKI PASAR POLITIK Dari sistem ekonomi, eksternalitas merambah ke bidang politik. Berbeda dengan ekonom neoklasik yang memakai konsep eksternalitas, kaum Marxis menggunakan analisa ekonomi politik untuk menjelaskan kaitan erat antara kekuasaan ekonomi dengan kekuasaan politik. Dalam kasus Madoff di atas, maka “madoff-madoff� di dalam sistem kapitalisme terjamin hidup dan keberadaannya, karena dijaga dengan baik oleh aparat politik, hukum dan pemerintahan. Seluruh perangkat undang-undang dan berbagai peraturan, membentengi para madoff-madoff dari gugatan publik maupun tuntutan dari rakyat. Ini hal yang lazim di dalam sistem kapitalisme, apakah itu di AS, Eropa, Jepang, juga di Indonesia. Contoh paling jelas dari oligarki ekonomi politik dalam krisis di AS adalah bagaimana Menteri Keuangan Henry Paulson, yang adalah juga bekas CEO Goldman Sachs, langsung mengambil tindakan menyelamatkan bank-bank yang sebenarnya hanya menguntungkan para pemilik bank (bankir). Proses penyelamatan ini dengan cepat meningkatkan konsentrasi kepemilikan bank di sektor keuangan, karena bank-bank terbesar lalu merger satu sama lain dan mendapatkan suntikan dana yang besar dan sekaligus dukungan baru dari pemerintah pusat.c Indonesia adalah negara yang semenjak krisis keuangan 1998, menjalankan reformasi politik secara besar-besaran. Hasil yang didapat saat ini adalah sebuah “Pasar Bebas Politik� untuk sekadar mengistilahkan bagaimana hiruk-pikuknya sebuah pasar bebas di dalam ranah politik. Saat ini adalah menjelang dilangsungkannya pemilu legislatif dan eksekutif tahun 2009, yang merupakan pemilu ketiga setelah reformasi 1998. Ciri yang paling

24

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


terlihat dari pemilu kali ini adalah terbentuknya pasar politik. Ini istilah untuk menggambarkan bagaimana proses dari ribuan orang yang saling berebut untuk mendapatkan tiket dan kursi sebagai calon anggota legislatif; sebagai calon walikota, bupati dan gubernur; sebagai calon senator (DPD), dan tentunya sebagai calon presiden dan wakil presiden. Belum lagi dihitung hiruk-pikuk para penggembira dan pendukung yang dimobilisasi ke sana kemari. Akhirnya, memakai istilah ‘Pasar’, karena ini mengenai uang yang jumlah peredarannya bisa mencapai triliunan rupiah. Setiap orang yang terlibat di dalamnya, kini haruslah memobilisasi sejumlah uang tertentu, agar dia bisa mendapat tiket untuk menjadi calon; dan setiap calon juga harus memobilisasi sejumlah uang lagi yang lebih besar agar bisa mendapat tiket untuk memperoleh jabatan. Gambaran ini menjadi ironis, ketika kita bandingkan dengan masa Demokrasi Liberal (Parlementer) Indonesia di tahun 1950-an. Ketika itu yang terjadi adalah mobilisasi massa karena perjuangan ideologis. Massa termobilisasi bukan karena uang atau beredarnya uang, tetapi karena ikatan dan perasaan seideologis dengan berbagai partai politik yang ada. Calon-calon legislatif dipilih berdasarkan kaderisasi atau karena kemampuannya yang menonjol di masyarakat. Perjuangannya di dalam parlemen atau pemerintahan, juga mencerminkan program-program politik yang disusun masing-masing partai, yang mengacu kepada kepentingan masyarakat banyak yang diwakilinya, apapun isi dan ideologi programnya. Perbandingannya dengan masa Demokrasi Pancasila ala Orde Baru, adalah tidak ada kemerdekaan dan kebebasan. Seluruh anggota parlemen ditunjuk oleh penguasa Orde Baru dan hanya menjalankan fungsi stempel atas semua kebijakan pemerintah. Seluruh tindak-tanduk anggota parlemen dan eksekutif dikontrol oleh polisi, militer dan intelijen, sehingga seluruh sistem mengabdi kepada satu penguasa Orde Baru. Pemilu dan masa kampanye pemilu merupakan ritualitas lima tahunan dari tiga partai yang itu-itu juga, dan pemenangnya selalu adalah Golongan Karya, yang sebenarnya bukanlah partai politik, tapi tunggangan penguasa satu-satunya.

...kita kelompok progresif harus terus- menerus berupaya menghidupkan dunia alternatif yang mau kita bangun. Sebuah tawaran bagi dunia yang lain dan berbeda dengan dunia neo-Orba yang sungguhsungguh korup, busuk dan tak punya masa depan.

anarki kapitalisme amerika dan anarki pasar politik indonesia

25


Lalu apakah periode sekarang lebih baik dari periode Orde Baru? Tentu saja dibandingkan dengan masa Demokrasi Liberal 1950-an, saat ini kalah jauh dari segi kualitas dan kuantitas. Demokrasi Liberal 1950-an “is the best in Indonesia history ever�. Tapi dibandingkan dengan Orde Baru? Saya melihat bahwa Pasar Politik yang terjadi sekarang adalah kelanjutan saja dari masa rezim Orde Baru. Pasar politik ini tercipta karena dua hal, tuntutan kapitalisme global dan akomodasi terhadap sisa-sisa rezim Orde Baru yang masih ingin terus berkuasa. Kapitalisme global memberikan kepada Indonesia sebuah pilihan akan reformasi politik yang intinya dua hal juga: penyingkiran Suharto dari kekuasaan dan sebuah rezim baru yang ramah pasar bebas. Hal ini disetujui oleh para reformis, yang melihat adanya peluang bagi berbagi-bagi kekuasaan di antara mereka, dan juga peluang bagi terus hidupnya Partai Golkar dan rezim Orde Baru generasi baru. Ini adalah akomodasi pasar bebas dunia atas kekuasaan neo-Orde Baru. Jadi tidak heran bila yang sekarang tercipta, adalah sebuah pasar politik. Pasar Politik ini mengakomodasi seluruh kepentingan “Oligarki Penguasa�, yaitu para sisa Orde Baru, komplet dengan aparat birokrasi dan militernya; para pengusaha konglomerat Orde Baru dan generasi barunya; dan seluruh masyarakat politik (political society) yang dibentuk oleh Orde Baru, termasuk massanya (dulu disebut sebagai massa mengambang) dan para preman politik binaan militer. POSISI KELOMPOK PEMBARU Bagaimana posisi kelompok prodemokrasi dan kelompok progresif dalam pasar politik ini? Tentu sebagaimana telah kita saksikan, ada dua pilihan bagi mereka. Satu, ikut serta masuk di dalam pasar politik tersebut; dan kedua, tetap berdiri di luar pasar politik tersebut. Salah satu itulah yang kini dimasuki oleh kelompok-kelompok ini. Lalu bagaimana prospeknya ke depan?

26

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Daftar 40 orang terkaya Indonesia tahun 2008 menurut Forbes Asiad Rangking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Nama Sukanto Tanoto R. Budi Hartono Michael Hartono Putera Sampoerna Martua Sitorus Peter Sondakh Eddy William Katuari Eka Tjipta Widjaja Aburizal Bakrie Murdaya Poo Anthoni Salim Wonowidjojo family Chairul Tanjung Trihatma Haliman Arifin Panigoro Sjamsul Nursalim Mochtar Riady Harjo Sutanto Husein Djojonegoro Soegiharto Sosrodjojo Aksa Mahmud Hary Tanoesoedibjo Garibaldi Thohir Theodore Rachmat Low Tuck Kwong Edwin Soeryadjaya Prajogo Pangestu Paulus Tumewu Jusuf Kalla Tan Kian Sutanto Djuhar Kartini Muljadi Soegiarto Adikoesoemo Alim Markus George & Sjakon Tahija Kris Wiluan Jakob Oetama Hadi Surya Eka Tjandranegara Ciputra

Kekayaan bersih (US$ miliar) dan umur 2,000 58 1,720 67 1,680 69 1,500 60 1,300 48 1,050 56 1,040 57 950 85 850 62 825 67 690 59 640 NA 625 46 470 56 430 63 425 67 420 79 340 82 300 59 275 78 260 63 240 43 216 43 215 NA 214 60 210 59 200 57 190 56 185 66 175 51 165 79 130 78 120 70 115 57 110 NA 105 60 80 77 70 72 60 62 55 77

anarki kapitalisme amerika dan anarki pasar politik indonesia

27


Bisa dibayangkan, bahwa di tahun 2009 ini, mereka yang larut masuk ke dalam sistem pasar politik, harus mengikuti logika pasar tersebut. Mereka harus memobilisasi daya dan dana yang cukup banyak agar bisa masuk terpilih ke dalamnya. Dan itu tidak mudah. Daya dan dana ini yang nampaknya tidak sepadan, apalagi bila kita bandingkan dengan logika perjuangan politik sebagaimana di dalam Demokrasi Liberal 1950. Daya dan dana ini nampaknya tidak akan memperkuat kelompok-kelompok rakyat di pedesaan-pedesaan dan juga kaum miskin perkotaan. Logika yang sudah pasti bekerja, seluruh daya dan dana ini akan larut ke dalam sebuah pusaran pasar politik yang memelihara dan memperkuat oligarki kekuasaan yang sekarang. Karenanya, memang agak sulit untuk mengharapkan terjadi sesuatu yang signifikan dalam politik pasca-Pemilu 2009. Pastilah drama politik Pemilu 2009 akan berujung kepada, meminjam istilah Dr. Rizal Ramli, 4-L (lu-lagi-lu-lagi). Karena sifat pertarungan politik yang tidak signifikan sebelum dan selama proses pemilu, maka hasil yang terjadi juga tidak signifikan. Jadi tulisan ini memang membuat pesimis para caleg dari kubu kelompok prodemokrasi atau progresif yang sudah berjuang untuk masuk ke dalam sistem pemilu. Hasilnya, tidaklah signifikan. Kalau dianggap akan mewarnai, iya tentu saja. Tetapi hitungannya adalah jangka panjang. Dan perjuangan politik bukanlah menyangkut jangka panjang saja, tetapi mengenai perubahan demi perubahan secara lebih signifikan. Dan ini hanya terjadi bila kaum oposisi dan progresif betul-betul memperjuangkan sesuatu yang berada di luar sistem, mewujudkan organisasi dan partai alternatif yang akan segera menjadi pengganti organisasi-organisasi jadul (jaman dulu), dan berbagai hal yang betul-betul merupakan alternatif bagi masa depan yang lebih sehat dan lebih manusiawi. Catatan saya bagi tahun krisis dan tahun pasar politik ini, adalah kita kelompok progresif harus terus- menerus berupaya menghidupkan dunia alternatif yang mau kita bangun. Sebuah tawaran bagi dunia yang lain dan berbeda dengan dunia neo-Orba yang sungguh-sungguh korup, busuk dan tak punya masa depan. Dunia alternatif itu ada dan masih banyak dijumpai di kalangan rakyat biasa, seperti tradisi dan adat lokal, produk-

28

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


produk budaya nasional dan lokal, pengetahuan tradisional, kearifan lokal, penemuan-penemuan sederhana yang tepat guna bagi usaha kecil, pertanian non-organik, pangan lokal, organisasi kolektif dan gotong royong, kegigihan sektor informal dan usaha kecil/mikro, berbagai hasil uji coba gerakan sosial, dan macammacam bentuk dan variasi lainnya. Tinggal menunggu pemikiran, konsepsi dan praktik baru yang lebih berdaya guna untuk tantangan di masa depan. Indonesia kaya akan ragam alternatif, meskipun masih secara tradisional dan konvensional. Tinggal menunggu perumusan dan konseptualisasi baru, menghadapi krisis kapitalisme global dan sistem politik yang membusuk. Idenya memperkuat berbagai alternatif di luar sistem busuk tersebut, sehingga lama-kelamaan hal-hal alternatif ini akan menggantikan sistem yang sudah semakin membusuk ini dan yang sudah diperkirakan tidak akan bertahan lama. Kita ada dalam koeksistensi dengan mereka. Memang masih sulit untuk mengalahkan mereka saat ini, tetapi juga mereka tidak akan dapat mengalahkan kita. Keberuntungannya, kita merupakan sesuatu yang sifatnya baru dan sedang bangkit merekah, sedangkan mereka merupakan sesuatu yang sudah primitif dan sedang membusuk menuju kematiannya. *** Jakarta, 7 Januari 2009 -------------------------a “Indonesian Stock Index Falls by 51 Percent in 2008”, Tuesday, 30 December, 2008 | 20:29 WIB, di http://www.tempointeractive.com/ hg/nasional/2008/12/30/brk,20081230-153163,uk.html; Indonesia’s 40 Richest, Suzanne Nam, 12.04.08, 05:00 PM EST, Forbes Magazine dated December 22, 2008 di http://www.forbes.com/global/2008/1222/045. html   b “Bernard Madoff arrested over alleged $50 billion fraud”, oleh Edith Honan, Dan Wilchins Edith Honan dan Dan Wilchins – Fri Dec 12, 12:40 am ET  Reuters,  di http://news.yahoo.com/s/nm/20081212/bs_ nm/us_madoff_arrest c Lihat “Crisis and Neoliberal Capitalism” oleh David Kotz, di http://www.dollarsandsense.org/archives/2008/1108kotz.html d “Indonesia’s 40 Richest” oleh Suzanne Nam, 12.04.08, 05:00 PM EST Forbes Magazine dated December 22, 2008, di http://www.forbes.com/ global/2008/1222/045.html anarki kapitalisme amerika dan anarki pasar politik indonesia

29


Salamuddin Daeng

Sketsanusa / Peter Johan

Karut-Marut Pengelolaan E n e r g i Nasional


bakar yang merupakan komponen utama produksi yang berubah-ubah dan semakin tinggi. Demikian pula dengan masyarakat umum yang semakin panik, ditengah rendahnya pendapatan dan penghasilan, kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang menguras sumber-sumber pendapatan masyarakat. Wajar kemudian Bank Dunia, sebuah lembaga keuangan yang terus membenamkan utang pada negara ini bahkan menyatakan bahwa hampir separuh rakyat Indonesia adalah miskin atau berpendapatan antara US$ 1-2 per hari (World Bank, 2006). Tidak hanya itu, ratusan ribu bayi dan balita di seluruh Indonesia mengalami krisis gizi dan bahkan busung lapar. Pekerjaan menjadi sangat langka, hanya satu dari 3 orang Indonesia yang bekerja, lebih dari separuh pekerja di sektor formal termasuk pekerja miskin. Keadaan Indonesia tersebut tidak kunjung membaik sejak krisis ekonomi 1999, bahkan dari beberapa sisi cenderung memburuk. Suatu kondisi yang tidak perlu terjadi jika melihat besarnya sumber daya yang dimiliki Indonesia khususnya migas. Untuk Apa Kaya Minyak ? Dunia mencatat bahwa di sektor migas Indonesia termasuk dalam jajaran 20 besar negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia. Tahun 2005 indonesia karut-marut pengelolaan energi nasional

31

n as i on a l

A

wal tahun 2009, menjelang pemilu legislative (pemilihan anggota DPR–RI dan DPRD), pemerintah SBY-JK memberi hadiah tahun baru bagi rakyat Indonesia, pemerintahan ini kembali menurunkan harga BBM untuk yang ke tiga kali di saat-saat ahir masa jabatannya. Partai pengusungnya kemudian memasang iklan kampanye di media massa “terima kasih SBY� yang sebanyak tiga kali menurunkan harga BBM. Pemerintah memang beruntung, pada saat yang sama harga minyak dunia telah berada pada tingkat yang paling rendah, antara US $ 30-40 per barel. Ditambah dengan keyakinan pada logika liberalsiasi pasar migas, memberi landasan pada pemerintah menaikturunkan harga BBM sesuai kehendak pasar, bukan kehendak pemerintah atau negara. Tapi masyarakat juga sepertinya tidak lupa dan juga tidak keliru menghitung, bahwa di masa pemerintahan SBY-JK harga BBM telah mengalami kenaikan sebanyak tiga kali juga. Dan naiknya tidak tanggungtanggung hingga hampir empat kali lipat dari harga BBM dimasa pemerintahan sebelumnya. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM hingga hampir 250% menimbulkan kepanikan. Para pengusaha panik dikarenakan tidak dapat merencanakan usahanya dengan baik karena kebijakan harga bahan


adalah produsen gas alam terbesar dibandingkan dengan seluruh negara di Asia Oceania, Afrika, (2.606 Trilion Cubic Feet), dan termasuk dalam 10 Negara penghasil gas terbesar di dunia (Rusia, US, Canada, Iran, Algeria, UK, Norway, Montenegro, Netherlands, Indonesia). Data lainnya menyebutkan bahwa Tahun 2008, Indonesia berada pada urutan 7 negara eksporter gas terbesar di dunia.a Selain itu, Indonesia termasuk dalam 20 besar negara pengasil minyak mentah terbesar di dunia.b Meski ekayaan minyak bumi Indonesia telah dieksploitasi selama lebih dari 100 tahun, akan tetapi negara ini masih memiliki kekayaan migas yang besar. Tambang Telaga Said merupakan tambang minyak pertama yang ditemukan di Indonesia pada tahun 1885,c kemudian dieksploitasi oleh sebuah perusahaan milik Inggris dan Belanda Royal Dutchd dan mulai beroperasi pada tahun 1892, sekaligus mengawali sejarah dimulainya pengeksplorasian sumber daya alam migas di Indonesia. Kemudian pada tahun 1944, sumur minyak Minas ditemukan oleh Caltexe di Riau, merupakan sumur terbesar di Asia Tenggara pada masa itu.f Kekayaan alam minyak Indonesia terus menjadi incaran korporasi-korporasi besar dunia. Selain itu, di Indonesia ada sekitar 60 ladang minyak (basins), 38 di antaranya telah dieksplorasi, sementara sisanya masih belum. Di dalamnya terdapat sumber daya energi yang luar biasa, kira-kira mencapai 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas.g Perusahaan miyak asing seperti Exon, Chevron, bahkan mengumumkan dirinya melalui media massa nasional sebagai perusahaan paling tua, telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun dan bahkan menjadi pelaku utama kegiatan eksploitasi minyak di Indonesia hingga saat ini. Indonesia juga adalah kekuatan utama dalam hal penyediaan sumber energi lainya di dunia. Negara ini termasuk produsen batubara urutan 10 besar dunia, bahkan Indonesia berada dalam urutan ke 7 dari 10 negara penghasil batubara. Perbedaanya adalah Negara Negara penghasil batubara yang posisinya diatas Indonesia telah menggunakan sumber energy mereka secara maksimal untuk memenuhi keutuhan energy dalam negeri. Indonesia adalah eksporter Batubara teresar kedua

32

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


di dunia setelah Australia, lebih tinggi dibandingkan Cina, AS dan Rusia. Sebagian besar ekspor Indonesisa diserap oleh Negaranegara Industri seperti Jepang dan Negara Industri lainnya untuk memenuhi kebutuhan energy mereka.h Gambaran diatas mamperlihatkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan energi yang sangat besar. Masyarakatnya seharusnya dapat memperoleh energi yang murah seandainya sumber-sumber energi yang ada di bumi Indonesia dikelola sebagai sumber energi nasional. Sayangnya sumber-sumber energi yang ada tersebut telah diobral secara murah kepada modal asing, yang menyebabkan bangsa ini harus berhadapan dengan krisis energi berkepanjangan. Baik krisis kelangkaan energi maupun krisis tingginya harga energi yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Kebijakan yang Mengabdi Pada Modal Asing Saat ini, kendali sektor migas dipegang oleh Badan Pelaksana kegiatan Hulu minyak dan gas Bumi atau disingkat BP Migasi yang didirikan melalui UU No. 22/2001 tentang minyak dan gas bumi serta PP No. 42/2002 tentang BP MIGAS. BP MIGAS selanjutnya menjalin kerjasama dengan kontraktor dalam bentuk bagi hasil kegiatan eksploitasi migas. Kegiatan kontrak kerjasama yang sebelumnya dikerjakan oleh Pertamina selanjutnya ditangani langsung oleh BP MIGAS sebagai wakil pemerintah. Sementara, kedudukan Pertamina adalah perusahaan swasta seperti perusahaan kontraktor migas lainnya. Berdasarkan undang-undang tersebut, kegiatan usaha minyak dan gas bumij saat ini ditujukan untuk mencari keuntungan semata melalui skema Production Sharing Contract (PSC)k atau Kontrak Bagi Hasil.l Dalam skema PSC, kontraktor migas mengeluarkan biaya untuk kegiatan eksplorasi, pembangunan infrastruktur proyek, pengelolaan dan penggunaan tenaga-tenaga asing yang diakumulasi sebagai nilai total investasi. Kemudian, setelah perusahaan tersebut benar-benar berproduksi, pemerintah harus membayar kembali seluruh nilai yang diinvestasikan melalui mekanisme Cost Recovery. yang dimaksud dengan cost recovery adalah biaya untuk mengangkat minyak dari dalam bumi yang terdiri atas dua komponen: biaya produksi pengangkatan minyak

Lahirnya UndangUndang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi menandai berakhirnya penyediaan BBM do-mestik oleh Pertamina pada sejak tanggal 23 November 2005. Undangundang tersebut mengakhiri monopoli Pertamina dan menyerahkan urusan perdagangan BBM kepada meka-nisme pasar.

karut-marut pengelolaan energi nasional

33


(lifting) dan biaya investasi yang dikeluarkan kontraktor. Dengan skema pengelolaan migas di sektor hulu semacam itu, perusahaan yang megeksploitasi minyak tidak menanggung biaya sama sekali karena seluruh nilai yang diinvetasikan digantikan oleh pemerintah. Jumlah Perusahaan yang Terlibat dalam Kegiatan Bisnis Minyak di Indonesia Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Kontrak Kerja Sama Produksi 3.605 3.783 4.703 5.305 5.032 5.245

Kontrak Kerja Sama Non Produksi 326 419 735 432 528 974

Total 3.391 4.020 5.438 5.737 5.560 6.219

Sumber : Laporan Tahunan BPMIGAS, Tahun 2005

Laporan tahunan BP migas menyebutkan bahwa sampai dengan januari 2005, terdapat 131 wilayah kerja perminyakan yang terdiri atas 55 wilayah kerja produksi (40 wilayah di Indonesia bagian barat dan 15 wilayah di Indonesia bagian timur) dan 76 wilayah kerja eksplorasi (39 di wilayah Indonesia Indonesia bagian barat dan 37 wilayah di Indonesia bagian timur). Sepanjang tahun 2005 telah dilakukan penandatanganan 11 wilayah kerja baru (8 di Indonesia bagian barat dan 3 di Indonesia bagian timur). Maka, pada tanggal 31 Desember tahun 2005, jumlah wilayah kerja menjadi 142, terdiri dari 55 wilayah kerja produksi (40 di Indonesia bagian barat dan 15 di wilayah Indonesia bagian timur) dan 87 wilayah kerja eksplorasi (47 di Indonesia bagian barat dan 40 di Indonesia bagian Timur). Sementara, dalam laporan Kedutaan Besar Amerika Serikat “Petrolium report Indonesia Suplement“ tahun 2005, menyebutkan 160 kontrak kerja dengan dengan perusahaanperusahaan minyak telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, dengan luas wilayah 95,45 juta hektar. sebanyak 85 persen lebih kontrak migas tersebut dikuasai modal asing. Sesuai dengan prinsip Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS),m setiap wilayah kerja hanya dikelola oleh suatu entitas bisnis.

34

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Sejak diberlakukan skema PSC, nilai investasi migas mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data yang dikeluarkan BP Migas, investasi migas, baik dalam aktivitas eksplorasi, produksi dan kegiatan nonproduksi di sektor hulu mengalami peningkatan besar selama tujuh tahun terakhir. Nilai investasi sektor migas terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu enam tahun, nilai investasi hulu migas mencapai pertumbuhan 83% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,83 % per tahun. Hal ini bertentangan dengan pernyataan pemerintah yang sering kali mengatakan bahwa investasi ke Indonesia terus mengalami penurunan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, dalam evaluasi kinerja kerja sektor ESDM tahun 2006, menyampaikan investasi ESDM termasuk migas bisa mencapai 15,8 miliar Dolar atau lebih dari Rp 140 triliun. Investasi tersebut di bidang migas sebesar 9,76 miliar Dolar dan ditanamkan di kegiatan hulu migas 8,62 miliar Dolar AS. Investasi migas pada tahun 2005 sejumlah 8,51 milyar Dolar, sebesar 8,16 milyar Dolar AS di kegiatan hulu. Sedangkan, investasi migas di tahun 2004 hanya sebesar 5,91 miliar Dolar AS.n Diproyeksikan investasi migas di tahun 2008 akan memenuhi target 20,352 milyar Dolar AS. Dari target tersebut, sektor hulu diharapkan meraih target 11.215 miliar Dolar AS dan sektor hilir meraih 3.570 Dolar AS.o

12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2002

2003

2004 Investasi

2005

2006

2007

Cost Recovery

karut-marut pengelolaan energi nasional

35


Investasi Hulu Sektor Migas (Juta Us Dolar) Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Investasi (juta US $) 5.438 5.737 5.560 6.219 9.660 10.100

Cost Recovery (juta US $) 4.338 5.517 5.603 7.684 8.112 10.400

Produksi (barel) 455,738,915.00 415,814,157.00 400,486,234.00 385,497,959.00 359,289,337.00 347,493,172.00

Sumber : Laporan Tahunan BPMIGAS, Tahun 2005

Walau terjadi peningkatan dalam realisasi investasi migas, baik dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di sektor hulu, maupun dalam kegiatan pengelolaan dan perdagangannya di sektor hilir, tetapi kemampuan produksi migas tidak mengalami peningkatan. Berbagai alasan dan argumen dilontarkan pemerintah dalam menyikapi hal ini, antara lain: mahalnya biaya pengelolaan migas serta sumur-sumur minyak telah semakin tua dan semakin tidak produktif. Anehnya, minat penguasaan perusahaan-perusahaan swasta terutama perusahaan swasta asing terhadap blok-blok migas potensial, justru semakin menguat. Bahkan, lahan-lahan konsesi kontrak yang sebagian besar dikuasai perusahaan asing tersebut tidak terkelola dengan baik sehingga menyulitkan perusahaan-perusahaan. Peningkatan investasi pada sektor migas ternyata tidak membuahkan peningkatan produksi. Antara tahun 1995 sampai 2004, produksi minyak Indonesia merosot hingga 46,71% atau mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,91% per tahun. Selanjutnya, berdasarkan laporan pemerintah, produksi minyak ditahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Laporan ESDM menyebutkan bahwa selama empat tahun terakhir, jumlah produksi crude oil menurun sebesar 14% dengan ratarata penurunan sebesar 4,67% per tahun. Sedangkan produksi condensat mengalami penurun sebesar 8% atau rata-rata 2,67% per tahun. Hal serupa terjadi pada jumlah produksi gas yang selama 10 tahun terakhir terus menurun tajam ditengah meningkatnya jumlah kontrak yang disetujui serta nilai investasi. Tidak banyak yang dijelaskan oleh pemerintah, dalam hal ini BP MIGAS, dalam menyikapi hal tersebut. Tingkat penurunan produksi minyak

36

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


mentah dari tahun 1996 sampai tahun 2005 mencapai 29,60% atau rata-rata 3,29% per tahun. Penurunan tingkat condesate mencapai 33,42% atau rata-rata 3,71% per tahun. Sementara tingkat penurunan produksi gas alam dalam kurum waktu yang sama mencapai 8,57% atau rata-rata 0,59% per tahun. Data ESDM menyebutkan bahwa hingga tahun 2007, produksi gas bumi, LNG dan kondesat terus mengalami penurunan. Data tersebut menyebutkan bahwa antara tahun 2004 hingga 2007, produksi gas bumi mengalami penurunan sebesar 8,14%, dari 544,17 juta SBM (Setara barrel minyak) per hari menjadi 499,86 SBM. Dalam rentang waktu yang sama, produksi LPG menurun menurun menjadi 2,17 juta metrik ton dari 2,95 metrik ton atau rata-rata 9,7% per tahun. Demikian pula produksi LNG mengalami penurunan dari 1.3 miliar MBTU (Mectric British Thermal Unit) menjadi 1,079 miliar MBTU atau menurun sebesar 5,74% per tahun. Namun demikian, produksi minyak masih mencukupi sebagai sumber pemenuhan energi dalam negeri. Jumlah kemampuan produksi dalam negeri masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat konsumsi nasional. Sementara dalam hal perdagangan minyak, posisi Indonesia hingga tahun 2007 masih mengalami surplus. Hal ini terlihat dari perbandingan jumlah ekspor dengan impor minyak. Meski produksi migas merosot tajam, pengeluaran pemerintah untuk membiaya kegiatan produksi minyak di sektor hulu dalam bentuk cost recovery justru meningkat. Banyak pihak mencurigai terjadinya praktek korupsi besar-besaran dalam bisnis pemerintah dengan swasta, terutama swasta asing. Berbagai kalangan mendesak pemerintah agar transparan dalam masalah ini termasuk membuka akses seluruh informasi bagi publik. Biaya cost recovery yang dikeluarkan pemerintah untuk perusahaan-perusahaan sub kontraktor termasuk Pertamina membengkak dalam 5 tahun terakhir. Cost recovery adalah pembiayaan keseluruhan yang harus ditanggung oleh pemerintah atas pengadaan migas. Pemerintah, melalui BP Migas mengatakan bahwa kenaikan cost recovery disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia. karut-marut pengelolaan energi nasional

37


Pada tahun 2005, nilai cost

Perusahaan-perusahaan

recovery yang harus ditanggung pemerintah atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam status kontrak kerja, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun yang sama. Nilai cost recovery sebesar 7,18 Dolar AS, sedangkan nilai investasi hanya sebesar AS 6,219 miliar Dolar AS. Berarti, kontraktor migas telah mendapat keuntungan langsung secara cuma-cuma sebesar 961 juta Dolar dari skema PSC tersebut. Belum lagi, keuntungan yang diperoleh secara langsung dari hasil penjualan migas. Pada tahun 2006, pemerintah menyetujui cost recovery senilai 9 milyar Dolar AS bagi 45 kontraktor minyak atau naik sebesar 26% dibanding tahun 2005.p Perhitungan cost recovery migas yang diajukan kepada DPR pada tahun 2007, menyebutkan beban yang harus dikembalikan kepada KKKS mencapai 10,4 miliar.q Skema eksploitasi migas semacam ini, jelas menambah beban pengeluaran pemerintah dalam pengelolaan kekayaan migas. Sementara perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra pemerintah sesungguhnya tidak mengeluarkan biaya apapun karena skema contract production sharing (PCS) mewajibkan pemerintah menanggung semua biaya yang dikeluarkan perusahaan migas dalam kegiatan eksploitasi dan eksplorasinya.

yang menjadi kontraktor BP Migas memperoleh keuntungan dari sistem pengelolaan migas yang ditopang oleh undang-undang migas.r Kontraktor migas di sektor hulu mendapat keuntungan langsung dari cost recovery, dana bagi hasil. Pengusaha migas di sektor hilir memperoleh keuntungan dari perdagangan migas baik dari kegiatan ekspor, impor migas dan kegiatan perdagangan migas di dalam negeri. Jika penerimaan ekspor dan impor para kontraktor migas diakumulasi dengan penerimaan langsung dari cost recovery dan dana bagi hasil, maka kita menemukan angka penerimaan perusahaan minyak yang sangat fantastis. Pada tahun 2005, Indonesia mengeluarkan Rp. 167,62 trilyun untuk cost recovery, bagi hasil migas kepada sub kontraktor di sektor hulu dan pembayaran subsidi kepada perusahaan-perusahaan di sektor hilir. Nilai tersebut tiga kali lipat lebih besar dibandingkan dengan nilai yang investasi perusahaan migas pada tahun 2005. Sementara, revenue keseluruhan yang diterima kontraktor migas di sektor hulu dan hilir mencapai Rp. 517,59 trilyun. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan aliran uang yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2005, sebesar Rp 511 trilyun.

38

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Kebijakan yang Menyengsarakan Rakyat Penetapan harga minyak pada tingkat harga internasional diberlakukan tanpa mengindahkan kondisi obyektif perekonomian nasional. Kebijakan liberalisasi sektor energi ini dijalankan sesuai keinginan lembagalembaga pemberi hutang (Internasional Monetary Fund dan World Bank). Langkah liberalisasi yang ditempuh adalah menata sistem pasar terbuka di sektor hilir migas, dalam hal ini adalah perdagangan migas dengan mengubah Undang-Undang Migas yang semula mengatur tata penguasaan, produksi dan distribusi migas di dalam negeri. Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi menandai berakhirnya penyediaan BBM domestik oleh Pertamina pada sejak tanggal 23 November 2005. Undangundang tersebut mengakhiri monopoli Pertamina dan menyerahkan urusan perdagangan BBM kepada mekanisme pasar. Sepanjang tahun 2005, telah terjadi dua kali kenaikan harga BBM yakni di bulan Maret dan Oktober. Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2005 menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) rata-rata 29% per 1 Maret 2005. Harga BBM kembali mengalami kenaikan pada tanggal 23 mei 2008. Pemerintahan SBYJK kembali menaikan harga BBM hingga 28,7% dari harga pada tahun 2005.

Kenaikan harga ini berimplikasi langsung terhadap mahalnya biaya yang dikeluarkan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum lagi pada kondisi tidak normal seperti kelangkaan BBM yang sering terjadi beberapa waktu terakhir sehingga rakyat harus membayar lebih tinggi dari patokan harga pemerintah. Ironisnya, kelangkaan BBM justru terjadi di daerah-daerah kaya minyak. Seperti kelangkaan minyak tanah yang melanda wilayah Riau selama bulan Desember 2006 hingga Januari 2007 yag menyebabkan rakyat membeli dengan harga Rp 8,000 per liter. Padahal harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah di pangkalan hanya Rp 2600 liter.s Gambaran diatas mencerminkan bahwa BBM adalah barang konsumsi yang kedudukannya semakin penting, tidak ubahnya seperti barang kebutuhan pokok lainnya. Masyarakat dan usaha ekonomi mutlak memerlukan ketersediaan bahan bakar minyak agar dapat bertahan dan berproduksi. Dan untuk membiayai pemenuhan kebutuhan energi yang harganya semakin tinggi yaitu mencapai Rp. 103.646 perkapita per bulan, masyarakat harus mengorbankan hampir separuh (47,93 %) dari pendapatan perkapita setiap bulannya yang hanya sebesar Rp. 266.751 (BPS, 2005). Jika ditambah dengan konsumsi energi listrik rata-rata sebesar Rp 24.203/ bulant yang terkait erat dengan BBM, maka nilai konsumsi per kapita karut-marut pengelolaan energi nasional

39


energi masyarakat Indonesia mencapai

mengekspor produksi mereka ke negara-

Rp 127.849/bulan. Nilai tersebut hampir setara dengan nilai konsumsi makanan per kapita penduduk Indonesia atau mencapai 88,99 % konsumsi makanan per kapita.

negara Industri maju yang menjadi asal dari investasi minyak. Kepala divisi komunikasi dan hubungan masyarakat Total E&P Indonesie, Ananda Idris tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa mereka mengembangkan lapangan-lapangan baru semata untuk menjaga produksi gas agar bisa memenuhi kebutuhan ekspor.u Kebijakan semacam itu muncul karena perusahaan minyak asing dibiayai oleh lembaga-lembaga keuangan yang ditugaskan oleh pemerintah mereka dalam rangka melakukan investasi pencarian minyak di negara lain. Hasil yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan tersebut sudah pasti akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi di negerinegeri mereka. Sampai tahun 2004, Jepang adalah negara penerima minyak mentah dan kondensat terbesar dari Indonesia. Selain memastikan ketersediaan sumber energi untuk menopang Industri di negara tersebut, Jepang juga mengambil keuntungan besar dari perdagangan BBM selanjutnya ke Indonesia. Jepang mendapat 75 persen dari total pengiriman gas LPG perusahaan-perusahaan besar asing dari Indonesia. selain itu Jepang memperoleh 64 persen dari total pasokan LNG yang dikirim dari Indonesia, sementara 10 perusahaan terbesar di Indonesia tersebut menguasasi separuh dari produksi migas Indonesia adalah perusahaan asing.

Obral Kekayaan Rakyat Kepada Asing Orientasi produksi minyak untuk eksport belum berubah selama puluhan tahun terakhir. Di tengah fenomena kelangkaan minyak nasional, ekspor migas yang besar telah menjadi tujuan utama ekploitasi minyak di Indonesia. Kegiatan ekspor dilakukan oleh perusahaan-perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia dalam rangka mendukung kemajuan ekonomi negara –negara maju. Pada tahun 2004, Caltek menjadi perusahaan dengan jumlah produksi minyak paling besar, menguasai 56 persen produksi dibandingkan perusahaan besar lainnya seperti CNOOC, Total Fina / ELF, Unocal, EXSPAN, BP, dll. Sepuluh perusahaan asing terbesar tersebut menguasai persen produksi minyak di Indonesia. Nilai produksi sebesar miliar dolar atau mencapai kali lipat dibandingkan seluruh investasi sektor migas pada tahun 2004 yang hanya sebesar 5,560 miliar dolar AS. Pendapatan ekspor yang besar telah memperkuat alasan bagi perusahaan-perusahaan untuk tetap

40

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Memperbesar Keuntungan Pebisnis Migas Keadaan tersebut semakin mempersulit keadaan yang dialami rakyat yang sedang berada dalam situasi krisis yang akut. Rakyat dipaksa mensubsidi pemerintahnya agar tetap memiliki uang untuk dapat membiayai penyelenggaraan negara. Masyarakat Indonesia harus membeli minyaknya sendiri dengan harga yang relatif mahalv agar pemerintah dapat memperoleh pendapatan dari sumber daya alam migas dalam jumlah besar untuk menutup defisit dalam APBN. Meski telah diketahui sedemikian besarnya uang yang harus dikeluarkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk pembelian BBM, pemerintah tidak mengubah cara Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energinya dari berbagai sumber energi fosil lain, yang masih tersedia cukup banyak. Gas menjadi komoditas penting bagi perdagangan perusahaan-perusahaan

dan perdagangan minyak) menjadi sumber keuntungan bagi perusahaanperusahaan swasta yang memperoleh izin usaha dari pemerintah. Perusahaanperusahaan tersebut memanfaatkan setiap margin keuntungan yang dapat diraih dalam seluruh tahapan produksidistribusi hingga minyak tersebut sampai di tangan konsumen. Kenaikan harga BBM sudah pasti menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan-perusahaan minyak, baik yang beroperasi di sektor hulu maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor distribusi. Ini sudah menjadi logika yang umum dalam ekonomi, bahwa kenaikan harga akan meningkatkan keuntungan produsen dan distributor, apalagi jika kenaikan harga tersebut diciptakan atau direkayasa oleh perusahaan-perusahaan minyak itu sendiri dengan cara mengurangi produksi. Hal tersebut sangat mungkin terjadi dengan asumsi bahwa revenue yang dapat diperoleh pada tingkat

besar di Indonesia yang mengeksploitasi gas sebanyak-banyaknya untuk diekspor. Liberalisasi migas tidak hanya menguntungkan perusahanperusahaan migas di sektor hulu. Ribuan perusahaan memperoleh keuntungan atas perubahan sistem pengelolaan migas, sejak penguasaan berpindah dari tangan negara ke tangan perusahaanperusahaan swasta. Sedikitnya ada 16 jenis kegiatan di sektor hilir (distribusi

produksi rendah jauh lebih besar dibandingkan dengan revenue pada tingkat produksi yang tinggi. Perusahaan bisnis negara Pertamina 2008 memperoleh laba Rp 25 triliun, meski lebih rendah dari target awal sekitar Rp 34 triliun yang dipicu oleh penurunan harga minyak mentah Indonesia. Dirut Pertamina Ari Hernanto Soemarno mengatakan hingga kuartal ketiga tahun ini, laba bersih unaudited mencapai Rp 24,90 triliun. karut-marut pengelolaan energi nasional

41


Perolehan laba itu, tuturnya, telah melampaui laba bersih yang ditorehkan perseroan tahun lalu yang mencapai Rp 24,46 triliun. “Masih ada tambahan beberapa triliun lagi hingga akhir tahun nanti. Setidaknya hingga akhir tahun Pertamina memastikan mendapatkan laba bersih setelah pajak di atas Rp 25 triliun.�w Data menunjukkan nilai penjualan yang diperoleh oleh perusahaan minyak di Indonesia, baik penjualan BBM bersubsidi maupun Non Subsidi. Perhitungan dibuat dengan mengalikan jumlah konsumsi BBM tahun 2007 dengan harga BBM yang telah diberlakukan oleh pemerintah tahun 2008. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai konsumsi berbagai produk BBM orang Indonesia mencapai Rp. 502,741 triliun. Dengan mendasarkan pada asumsi bahwa bahan BBM dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia baik secara langsung, seperti untuk sektor transportasi, listrik dan konsumsi rumah tangga, maka masing-masing orang Indonesia mengkonsumsi BBM sebesar Rp 2.285.189,74 setiap tahunnya atau sebesar Rp 190.432,48 perkapita setiap bulannya. Dasar asumsinya adalah jumlah penduduk Indonesia hingga saat ini mencapai 220 juta Jiwa. Besaran nilai konsumsi perkapita BBM tersebut, jauh melebihi jumlah Bantuan Lansung Tunai (BLT) yang diserahkan kepada 19 juta rumah tangga miskin di Indonesia, sebagai kompensasi atas dinaikkannya harga BBM. Tingginya pengeluaran untuk pembelian BBM tersebut memperkuat argumentasi bahwa kenaikan harga BBM akan sangat berhubungan dengan kenaikan harga-harga barang maupun jasa yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat. Keadaan tersebut dibuktikan oleh perbandingan antara nilai konsumsi BBM dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Jika dibandingkan antara nilai konsumsi BBM dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa migas Indonesia tahun 2007 yaitu sebesar Rp 3.540.950,1 juta, maka nilai konsumsi BBM mencapai 14,20 % dari PDB. Hal ini berarti bahwa dalam setiap barang dan jasa yang diproduksi atau yang dikonsumsi oleh masyarakat terdapat sedikitnya 14,20 % pengeluaran bahan bakar minyak. Sehingga dapat diperkirakan bahwa kenaikan harga BBM sebesar 28,7 % yang dilakukan pemerintah Mei 2008 akan mendorong kenaikan hargaharga karena kenaikan biaya produksi barang dan jasa.

42

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Jumlah Perusahaan Dalam Bisnis Migas Tahun 2008 I 1 2 3 4 II 6 7 8 9

KONTRAK KERJASAMA KKS Hilir Pertamina EP Unit Bisnis Pertamina HILIR Izin Usaha Pengelolaan Minyak Bumi Izin Usaha Pengelolaan Gas Bumi Daftar Perusahaan pengangkutan LPG (izin usaha tetap) Perusahaan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ( izin Usaha tetap) 10 Daftar perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak 11 Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha penyimpanan bahan bakar minyak 12 Perusahaan Niaga 13 Perusahaan pemilik NPT III JASA TEHNIK 1 Perusahaan jasa inspeksi teknik yang telah mendapatkan persetujuan direktur jenderal migas 2 Konsultan lingkungan dan laboratorium 3 Daftar keagenan alat ukur minyak dan gas bumi 4 Perakit perekayasa sistem alat ukur minyak dan gas bumi 5 Perusahaan jasa penunjang migas 6 Pengangkatan penyelidik / wakil pada kegiatan eksplorasi 2007 7 Perusahaan Seismic 8 Perusahaan jasa pemboran JUMLAH PERUSAHAAN

PERUSAHAAN 100 44 3 5 7 7 2

33 6 6 210 23 11 23 13 662 34 47 1314

Sumber : www.esdm.go.id, tahun 2008

Pendapatan Pebisnis Migas di Indonesia Jenis BBM PSO

Keterangan Jumlah Penjualan Harga BBM BBM 2007 (kilo liter) 2008 (Rp.)

Premium Minyak Tanah Solar Sub Total Jenis BBM Non PSO Premium Minyak Tanah Solar Sub Total Total

17.929.843 9.851.812 10.883.740 38.665.395   16.582.173 9.591.264 9.857.880 36.031.317 74.696.712  

6000 2500 5500     7870 9572 9232 8891

Nilai (Rp.) 107.579.058.000.000 24.629.530.000.000 59.860.570.000.000 189.424.514.052.000   130.501.701.510.000 91.807.579.008.000 91.007.948.160.000 313.317.228.678.000 502.741.742.730.000

Sumber : diolah dari berbagai Sumber ; Pertamina, ESDM, Tahun 2008

karut-marut pengelolaan energi nasional

43


Biaya pengolahan BBM Tahun 2007 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Biaya (miliar) Bahan Baku Biaya Angkutan Biaya Pengolahan Biaya Refinery Fuel Biaya Defresiasi Biaya Bunga Jumlah

Nilai (Rp. triliun) 213.474 2.149 5.615 8.267 2.127 29 231.662

% 92.1 0.9 2.4 3.6 0.9 0 100

Sumber : Pertamina, Tahun 2008, disampikan dalam sidang komisi 7 DPRRI, Juni 2008

Manpulasi ataukah Kebohongan? Sama Saja! Sesungguhnya tidak ada subsidi BBM yang diterima rakyat sebagaimana sebagaimana yang di katakan pemerintah, yang dimaksud dengan subsidi oleh pemerintah adalah selisih antara harga jual pasar BBM dengan harga yang dijual di dalam negeri. Padahal tidak semua produk minyak yang dikonsumsi nasional diperoleh diperoleh dari sumber impor. Selain itu perusahaan nasional dalam hal ini pertamina beroperasi sebagai perusahaan swasta pada tingkat ekonomi yang menguntungkan. Banyak pihak mempertanyakan berapa besarnya biaya produksi BBM. Kwik Kian Gie, seorang pengamat dan juga mantan menteri perekonomian pada masa pemerintahan Megawati menyatakan bahwa biaya produksi BBM, dari proses eksplorasi hingga tiba di tangan konsumen sesungguhnya sangat rendah dan berbeda sekali dengan logika umum yang diwacanakan oleh kalangan bisnis dan pemerintah. Berdasarkan data seluruh produksi Pertamina pada tahun 2007, sebesar 392 juta barel, maka biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap liter BBM hanya sebesar Rp 3.740 per liter. Angka tersebut diperoleh dari pembagian antara seluruh biaya produksi yang dikeluarkan dalam proses produksi BBM dengan jumlah produksi BBM. Komponen terbesar dalam biaya produksi BBM adalah penyediaan bahan baku. Bahan baku diperoleh Pertamina dari perusahaan asing di sektor hulu yang memproduksi minyak mentah. Seperti diketahui, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di sektor hulu oleh perusahaan-perusahaan baik Pertamina maupun perusahaan asing di Indonesia dibiayai oleh pemerintah.

44

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Perusahaan-perusahaan itu memperoleh pengganti seluruh biaya produksi mereka melalui cost recovery. Jika kita menganggap biaya cost recovery yang dikelurkan oleh Negara sebagai biaya bahan baku yang ditanggung oleh Pertamina, maka biaya pengadaan BBM untuk setiap liternya hanya sebesar Rp 293,6. Nilai itu diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan biaya yang dikeluarkan Pertamina, di luar biaya bahan baku. Sementara jika komponen crude oil import saja yang dimasukkan sebagai komponen bahan baku yang harus dikeluarkan Pertamina, yaitu nilai pembelian 166 juta barel minyak mentah, maka biaya produksi BBM hanya Rp 2.361 per liter. Memperhatikan struktur biaya dan pendapatan perusahaan yang bergerak dalam pengusahaan BBM di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan produsen BBM yang saat ini seluruhnya adalah entitas bisnis adalah perusahaan dengan perolehan keuntungan yang sangat besar. Didukung oleh daya serap pasar yang besar bagi produk BBM yang sangat luas dan tingkat ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi, maka dapat dipastikan bahwa BBM yang diproduksi sudah pasti terjual habis, menghasilkan triliunan rupiah bagi pengusaha BBM akan tetapi semakin menjerumuskan rakyat dalam kemiskinan. ----------------------

a http://import-export.suite101.com/article.cfm b British geological Survey, 2002-2006. c Tahun 1885 untuk pertama kali diproduksi minyak bumi secara komersial di sumur Telaga Tunggal-1, Sumatera Utara. Daerah konsesi ini secara resmi dinamakan Telaga Said. d Royal Dutch Shell plc adalah sebuah perusahaan energi utama, salah satu peringkat 4 atas perusahaan swasta minyak dan gas di dunia (bersama dengan BP, ExxonMobil, dan Total). Shel juga memiliki bisnis petrokimia yang cukup besar Shell Chemicals dan sektor energi terbaharui mengembangkan tenaga angin dan surya. Markas besar perusahaan ini berada di Den Haag, Belanda dengan markas besar legal di London, Britania Raya. e Caltex adalah Perusahaan minyak asal Amerika Serikat, sebuah perusahaan modal bersama antara Texaco dan Chevron, adalah produser minyak terbesar di Indonesia dengan hasil sekitar 690.000 barel perhari. f Yayasan TIFA, dalam sebuah hasil studi tentang Transparansi Ekonomi, Ekstraktif Di Indonesia� Tanggal 12 Juli 2005. g Liberalisasi Sektor Migas Indonesia, Oleh Hady Sutjipto, S.E., M.Si. Senin, 18 Juli 2005, dari tulisan Dr. Kurtubi “The impact of oil industry liberalization on the efficiency of petroleum fuels supply for the karut-marut pengelolaan energi nasional

45


domestic market in Indonesia,”, head office Pertamina dan Pusat Kajian Minyak dan Energi. h http://www.worldcoal.org/pages/content/index. asp?PageID=188 i Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat BP MIGAS) adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah RI pada 16 Juli 2002 sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia. j Secara umum kegiatan usaha migas tersebut terdiri atas 1) Kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. 2) Kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerjasama, sedangkan kegiatan usaha hilir dijalankan dengan memberikan izin usaha terhadap badan usaha untuk melaksanakan pengolahan. Pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. k http://dtwh.esdm.go.id/index.php?page=others_data&data_ type=4 l http://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak_Bagi_Hasil m Contractor Production Sharing (CPS) terdiri dari perusahaan luar dan dalam negeri, serta joint-venture antara perusahaan luar dan dalam negeri. Daftar ini selalu berkembang mengikuti tender konsesi yang dilakukan oleh BP Migas setiap tahunnya. n http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/29/eko10.html o http://www.esdm.go.id/index.php?option=com_content&task =view&id=714&Itemid=94 p Tempo Interaktif, BP Migas Akui Biaya Produksi Minyak Membengkak, Senin, 30 Oktober 2006 | 18:57 WIB q http://www.sinarharapan.co.id/berita/0707/24/uang06.html r Sesuai dengan yang dicita-citakan promotor lahirnya UndangUndang Migas No 22 tahun 2001. Peraturan yang lahir sebagai peryaratan ditandatanganinya LoI Indonesia dengan IMF, juga asistensi USAID senilai USD 9 juta s Media Indonesia online, “Kelangkaan Minyak Tanah di Riau kian Parah”, Jum’at, 05 Januari 2007 18:32 WIB, NUSANTARA , Sumatera. t Indonesia konsumsi listrik mencapai 530 kWh per tahun. Harga listrik per KWh sebesar Rp. 584. Namun, jumlah ini masih di bawah ratarata konsumsi listrik per kapita di negara-negara maju yang mencapai 3.600 kWh per tahun. (Kompas, 9 Desember 2006 PLTN Pilih Sumber Energi Masa Depan) u Selasa, 12 Desember 2006, Kompas, Energi Indonesia untuk Siapa? v Kenaikan harga BBM misalnya , telah menyebabkan negerinegeri Miskin seperti NTT dan NTB harus membayar cukup mahal untuk dapat memenuhi kebutuhan energi mereka. Sepanjang bulan Maret 2005 sampai dengan Februari 2006 masyarakat NTT mengeluarkan Rp. 1.6 triliun untuk pembelian solar dan premium, jauh lebih tinggi melampaui (APBD ) NTT untuk TA 2006 yang hanya Rp. 673.034 miliar. Sementara NTB harus mengeluarkan sedikitnya 1.215 triliun setiap tahunnya dari konsumsi premium saja Jumlah tersebut lebih dari 4 kali lipat APBD NTB setiap tahun. w Title: Laba Pertamina 2008 hanya Rp25 triliun, Media: Bisnis Indonesia, Date: Thursday, December 11, 2008.

46

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Konversi Energi 2008

“Kebijakan Memperkaya Pebisnis Ga

s”


Tahun 2008 adalah masa yang sulit bagi rakyat Indonesia. Setelah pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan harga BBM masyarakat kian resah. Kebijakan tersebut berimplikasi sangat luas terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, tarif transportasi, tarif listrik, dan harga berbagai kebutuhan hidup lainnya.

Sepanjang pemerintahan SBYJK sudah 3 kali pemerintah menaikkan harga BBM. Kenaikan pertama pada Maret 2005 besarnya sekitar 30%, kedua pada Oktober 2005 besarnya sekitar 120% dan ketiga Mei 2008 sebesar 28,7%. Sejak awal tahun 2005 harga BBM meningkat dari 1810 menjadi Rp 6000 Mei 2008. Tidak hanya masyarakat umum, kalangan dunia usaha terkecuali pengusaha di sektor migas juga mengalami kesulitan yang sama. BBM merupakan komponen utama dalam kegiatan produksi mereka. Keadaan ini tidak hanya menyebabkan ongkos produksi yang sudah mahal menjadi bertambah mahal, akan tetapi juga sulitnya merencanakan usaha dalam jangka panjang dikarenakan fluktuasi harga sangat mengganggu stabilitas ekonomi dan usaha mereka. Sementara bagi perusahaan migas kenaikan harga migas adalah sumber keuntungan bagi mereka. PT Pertamina memperkirakan laba bersih tahun 2008 akan mencapai Rp 27,6 triliun ($ 2,98 miliar). Sebelumnya Pertamina

48

GL

BAL JUSTICE UPDATE

memperkirakan, laba perusahaan akan mencapai Rp 25,4 triliun, namun angka tersebut direvisi naik sebesar 8% menyusul naiknya harga minyak mentah dan efisiensi perusahaan. Target baru itu lebih tinggi 12,6% dari tahun lalu, pada saat perusahaan mencatat laba bersih sebesar Rp 24,5 triliun - angka terbesar yang pernah dicetak oleh perusahaan Indonesia.a Demikian pula dengan perusahaan-perusahaan asing yang mendominasi sektor hulu migas, dapat dipastikan meraih keuntungan yang besar akibat kenaikan harga minyak dunia. Sektor rumah tangga merupakan adalah sektor yang paling tertekan oleh berbagai kebijakan pemerintah. Kenaikan harga minyak mentah mendorong pemerintah untuk melakukan konversi BBM ke bahan Bahan Bakar Gas (BBG). Sektor rumah tangga yang selama ini paling banyak mengkonsumsi BBM jenis minyak tanah langsung terkena dampaknya. Tidak hanya karena harga minyak tanah yang semakin mahal, akan tetapi jumlah minyak tanah yang dipasok ke pasar berkurang. Alasan pemerintah

edisi khusus akhir tahun 2008


pasokan

minyak

tanah

Pihak PT Pertamina sendiri

adalah dikarenakan harga minyak tanah di pasaran internasional lebih tinggi, sehingga lebih menguntungkan kalau bahan bakar tersebut diekspor. Tindakan pemerintah menimbulkan kepanikan di mana-mana. Ribuan orang antre untuk mendapatkan minyak tanah yang sudah langka. Di pasaran harga minyak tanah melonjak tinggi di atas harga normal yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat harus mengorbankan pendapatan mereka untuk membayar kebijakan yang serampangan.

mengaku kewalahan pasokan gas. “Konsumsi elpiji berjalan sangat cepat setelah konversi berjalan,” ujar Direktur Utama PT Pertamina Ari H. Soemarno, dalam jumpa pers, Rabu (10/12), di Jakarta. Pertamina, menurut Ari, perlu menambah fasilitas kapal pengisian elpiji untuk mengamankan pasokan elpiji tahun depan.b Keadaan ini menunjukkan bahwa Pertamina sebagai produsen dan distributor utama BBG memang belum siap melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indone­ sia (YLKI) menuntut peme­rintah untuk menjamin ke­langsungan pasokan elpiji. Ini agar masyarakat tidak di­rugikan akibat kenaikan har­ga yang tak terkontrol di tingkat eceran. Pengurus ha-rian YLKI, Tu­lus Abadi, mengungkapkan, pemerintah harus memberi­kan penjelasan penyebab pa­sokan elpiji terganggu. Tulus menambahkan, YLKI tidak dapat menerima alasan pa­sokan langka disebabkan per­baikan rutin di kilang Ba­ longan dan cuaca buruk yang menghambat tanker peng­angkut elpiji impor merapat di pelabuhan. “Semua faktor itu kan ter­ prediksi. Sebagai operator pemerintah, Pertamina ha­rusnya dapat memastikan persediaan untuk jangka waktu tertentu, termasuk su­dah memperhitungkan ber­ bagai hambatannya,” ujar Tu­lus, Rabu (10/12).c

Kelangkaan Gas di Dalam Negeri Untuk menggantikan minyak tanah, pemerintah melakukan konversi bahan bakar tersebut dengan gas LPG (elpiji) secara besar-besaran. Kebijakan ini pun diambil tanpa persiapan yang matang baik menyangkut pengadaan elpiji, infrastuktur distribusi, tabung gas dan tempat pengisian elpiji. Keadaan ini juga berakibat sama, masyarakat sulit mendapatkan bahan bakar pengganti minyak tanah tersebut. Kepanikan terjadi di mana-mana. Antrean panjang untuk mendapatkan bahan bakar gas terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Kelangkaan selalu menyebabkan harga BBG lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah. Lagi-lagi masyarakat yang dikorbankan akibat tidak siapnya para penyelenggara negara dalam penyelenggaraan ekonomi.

konvensi energi 2008

49

n as i on a l

mengurangi


Akibat kelangkaan gas yang terjadi sepanjang bulan Desember 2008, harga gas 3 kilogram yang disebut-sebut pemerintah sebagai harga subsidi dapat mencapai Rp 10.000,00, dua kali lipat dibandingkan dengan harga normal yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 4.250,00. Itupun dapat diperoleh dengan susah payah. Di beberapa tempat di Jakarta dan Bogor masyarakat harus menunggu hingga 3 sampai 4 hari untuk mendapatkan BBG. Tidak hanya sektor rumahtangga, produsen pupuk resah dikarenakan tidak adanya jaminan pasokan gas. Produsen pupuk meminta jaminan pasokan gas untuk menambah produksi pupuk pada 2009 menjadi 7 juta ton. Dari jumlah itu, 5,5 juta ton untuk pupuk bersubsidi. Direktur Jenderal Agro dan Kimia Departemen Perindustrian Benny Wahyudi menjelaskan, kebutuhan gas pabrik pupuk PT Pupuk Iskandar Muda sebesar 110 juta kaki kubik, PT Pupuk Kalimantan Timur 275 juta kaki kubik, PT Petrokimia Gresik 60 juta kaki kubik, dan PT Pupuk Kujang sekitar 50 juta kaki kubik. Saat ini pabrik Pupuk Iskandar Muda telah berhenti produksi karena kekurangan pasokan gas. Dengan adanya tambahan pasokan gas, pemerintah berharap pabrik tersebut bisa beroperasi kembali dan memproduksi sekitar 40 ribu ton.d

50

GL

BAL JUSTICE UPDATE

Ekspor Gas Berlanjut Indonsia tercatat sebagai negara pengekspor gas terbesar di dunia. Setiap tahun rata-rata ekspor gas alam cair Indonesia mencapai 30 juta ton. Meski di dalam negeri terjadi kelangkaan gas baik LPG maupun LNG (liquefied natural gas), kebijakan ekspor gas terus berlanjut. Praktek semacam ini sama dengan yang terjadi dalam manajemen pengelolaan minyak. Meskipun minyak mentah di dalam negeri semakin kurang, pemerintah tetap menerapkan kebijakan ekspor. Sebagian besar masyarakat kurang mengerti mengapa hal semacam ini dapat terjadi. Seharusnya dengan kemampuan produksi gas yang ada saat ini tidak perlu terjadi kelangkaan gas di dalam negeri. Terutama disebabkan oleh tidak adanya pasokan. Hal ini dikarenakan kemampuan produksi gas sangat besar dan belum separuhnya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kebijakan ekspor minyak dan gas sesungguhnya terkait dengan kontrak perusahaan-perusahaan minyak dengan perusahaan di negara-negara maju. Umumnya perusahaan migas pada saat melakukan investasi telah menjalin kontrak penjualan jangka panjang hasil ekploitasi minyak. Kontrak penjualan tersebut terkait dengan pembiayaan investasi oleh lembaga keuangan dari negara-negara yang menginginkan pasokan gas. Bahkan kontrak penjualan tersebut telah menetapkan besarnya

edisi khusus akhir tahun 2008


penjualan setiap tahun dan harga jualnya jauh sebelum perusahaan melakukan kegiatan produksi migas. Belajar dari kasus ekploitasi gas British Petroleum (BP) Indonesia yang beroperasi di Lapangan Tangguh, Provinsi Papua, di mana rencana produksi mereka difokuskan untuk ekspor ke empat negara yaitu Amerika Serikat (AS), China, Korea Selatan, dan Jepang. Keempat pembeli meliputi Fujian LNG China sebanyak 2,6 juta ton per tahun, K-Power Korea hingga 0,6 juta ton per tahun, POSCO Korea sebanyak 0,55 juta ton per tahun, dan Sempra Energy Meksiko sebesar 3,6 juta ton per tahun. Selain itu, BP juga telah menyepakati prinsip-prinsip perjanjian jual beli gas dengan Tohoku Jepang. Dengan kontrak pembelian dari Tohoku, jumlah permintaan mencapai kapasitas kilang LNG Tangguh untuk dua train, yakni ratarata 7,6 juta ton per tahun. Keseluruhan kontrak tersebut berhubungan dengan komitmen pendanaan sebesar 2,6 miliar dolar AS dari 9 lembaga keuangan yang kesepakatannya ditandatangani pada Agustus 2006.e Padahal pada tahun 2006 dari penjualan LNG sebesar 27,2 juta ton per tahun, Jepang membeli 18,49 juta ton atau mencapai 68 persen.f Pada tahun 2004 Indonesia memasok sepertiga kebutuhan gas alam cair negeri para samurai itu. Dua puluh tahun silam Indonesia menguasai lebih

dari separuh kebutuhan gas Jepang. Osaka Gas Co., misalnya, perusahaan yang terikat kontrak pembelian 1,3 juta ton per tahun hingga 2010 dari lapangan Bontang, Kalimantan Timur. Tokyo Electric Power Co., yang menguasai 30 persen belanja LNG Jepang (16 juta ton per tahun), membeli 130 ribu ton untuk perpanjangan kontrak hingga 2009. Kontraknya sendiri sudah diteken pada 2000. Volume ini berkurang 74 persen dari kontrak sebelumnya dari lapangan Arun II dengan lama kontrak 20 tahun. Produsen listrik lain, Tohoku Electric Power Co., mengambil 800 ribu ton per tahun, sebelumnya 2,1 juta ton. Sama halnya dengan Tokyo Electric, Tohoku selama 20 tahun juga membeli gas alam cair dari Arun II. Jepang merupakan pasar potensial bagi Indonesia dengan kontrak pembelian kebanyakan habis pada 2010. Indonesia menargetkan bisa menjual gas ke Jepang sampai 12 juta ton setahun. Sejauh ini Indonesia baru berhasil mempertahankan penjualan 6 juta ton.g Hingga tahun 2007 sebanyak 65,94 persen LNG diekspor. Padahal jika gas tersebut diolah di dalam negeri dan dijadikan sebagai bahan bakar untuk berbagai sektor baik transportasi, industri maupun rumah tangga maka kelangkaan gas adalah sesuatu yang tidak perlu terjadi. Berdasarkan angka di atas, produksi LNG pada tahun 2007 jika dikonversi menjadi bahan bakar gas liquid maka akan dihasilkan sedikitnya konvensi energi 2008

51


24,65 juta ton gas. Sementara konsumsi LPG dalam negeri tahun 2007 yang diperoleh dari selisih antara produksi LPG dengan ekspor LPG sebesar 1.718.926,39 metrik ton. Jumlah konsumsi dalam negeri hanya sebesar 7 persen dari potensi gas nasional, dengan asumsi seluruh gas diolah untuk menjadi sumber energi. Upaya untuk mengalihkan produksi ekspor ke pemenuhan kebutuhan dalam negeri dilakukan melalui kontrak baru antara perusahaan produsen migas di hulu dengan konsumen dalam negeri. Hal tersebut dapat terjadi jika konsumen dalam negeri memiliki kemampuan untuk membeli gas pada tingkat harga pasar. Misalnya, PLN untuk dapat memperoleh pasokan gas harus terlebih dahulu menjalin kontrak pembelian dengan perusahaanperusahaan penghasil gas. Demikian juga dengan perusahaanperusahaan lainnya seperti pabrik pupuk, perusahaan gas harus terlebih dahulu menjalin kontrak untuk memperoleh pasokan gas. Hal ini merupakan konsekuenasi dari liberalisasi sektor migas, di mana pengusahaan migas saat ini dikelola sebagai suatu entitas bisnis yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. terlebih lagi sebagian besar perusahaan migas yang beroperasi di hulu adalah perusahaan-perusahaan asing. Seringkali untuk mendapatkan BBM perusahaan di dalam negeri harus membayar dengan harga yang lebih mahal. Misalnya kontrak penjualan antara PT Medco E&P Indonesia untuk PLTG Kramasan, Sumatera Selatan; Kodeco Energi Ltd untuk PLTG Gresik, Jawa Timur; dan Amerada Hess Jambi Merang untuk PLTG Payo Selincah, Jambi (20/1/2006) PLN masih mendapat harga sekitar 3 dolar AS per MMBTU. Sementara kontrak untuk suplai gas ke luar negeri antara CNOOC ke Fujian China mulai tahun 2008, harga jual gas ditetapkan 2,4 dolar AS per MMBTU free on board.

52

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Produksi dan Ekspor Gas Indonesia

PRODUKSI Tahun

LPG

LNG

EKSPOR

BUTANA (Metrik Ton)

PROPANA (Metrik Ton)

TOTAL (Metrik Ton)

PRODUKSI (MMBTU)

LPG (Metrik TON)

LNG (MMBTU)

2004 

 1.472.658,53

 468.616,12

 2.945.317,06

 1.303.917.204,36

 971.496,56

 1.322.415.280,0

2005  2006 

 1.371.587,29  887.291,56

 451.617,77  47.628,97

 2.743.174,58  1.774.583,12

 1.226.594.961,15  1.162.769.909,70

 733.331,84  291.313,41

 1.217.817.190,0  1.176.287.570,0

 1.058.559,85

 288.536,33

 2.117.119,70

 1.079.571.013,16

 398.193,31

 711.870.310,0

2007 

Sumber : Departemen ESDM, 2008 Keterangan : 52,89 MBTU gas LNG = 1 metric ton liquid

Pertamina Impor Gas ? Dalam rangka memenuhi kontrak penjualan yang telah ditandatangani dengan pihak luar, seringkali perusahaan nasional harus mencari sumber dari luar negeri (impor) dikarenakan kemampuan produksinya tidak cukup untuk memenuhi kontrak penjualan tersebut. Sebagai contoh adalah upaya Pertamina untuk memdapatkan gas alam cair atau LNG dari Oman tahun 2006. LNG dari Oman tersebut direncanakan untuk menutupi kekurangan pasokan kepada pembeli Jepang, Korea Selatan dan Taiwan yang telah disepakati perusahaan tersebut. Padahal kita tahu bahwa produksi gas dalam negeri saat itu sebagian besar telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan hanya sebagian kecil saja untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kenyataan tersebut memang sungguh ironis, akan tetapi inilah konsekuensi dari liberalisasi sektor migas sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan seluruh kesepakatan kontrak antara pemerintah dengan perusahaan migas di sektor hulu dan hilir. Diserahkannya mekanisme pengelolaan migas pada pasar sebegaimana yang diatur dalam undang-undang migas maupun kesepakatan kontrak pengelolaan migas, impor dan ekspor migas menjadi suatu yang lumrah. Pasar tidak membedakan harga, di mana pun harga berlaku sama. Harga minyak mentah dan produk minyak di negara penghasil minyak tidak berbeda dengan negara konvensi energi 2008

53


yang tidak memiliki minyak. Harga minyak bagi sektor industri di Singapura sama dengan harga minyak di sektor yang sama di Indonesia. Dalam sistem pengelolaan migas semacam ini negara penghasil sumber migas dapat saja menjadi negara importir. Sementara negara yang tidak memiliki kekayaan migas justru menjadi negara eksportir. Contoh kasus juga dapat dilihat dari apa yang dilakukan Singapura. Negara tersebut adalah negara eksportir produk minyak (BBM) yang besar, sementara Indonesia adalah negara importir BBM dari Singapura. Bahkan penetapan harga keekonomian BBM di Indonesia di dasarkan pada harga faktor-faktor produksi migas yang berlaku di Singapura. Tidak hanya impor BBM, Indonesia adalah negara importir BBG. Meskipun negara ini adalah negara pengekspor gas terbesar di dunia, akan tetapi untuk kebutuhan dalam negeri harus mengimpor dari negara

PT Pertamina telah menunjuk perusahaan dagang (trader company) un足tuk pengadaan impor satu juta ton elpiji per tahun dari Timur Tengah mulai 2009. Pasokan elpiji impor tersebut berlangsung selama 10 tahun hingga 2019 untuk memenuhi peningkatan kebutuhan domestik.h Yang lebih parah lagi adalah dalam sistem pengelolaan kekayaan alam semacam ini, tidak ada kaitan antara kekayaan migas suatu negara dengan harga yang harus dibayarkan oleh masyarakatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan energi. Meskipun suatu negara seperti Indonesia memiliki kekayaan gas yang melimpah, tetap saja masyarakatnya harus membayar pada harga pasar (harga keekonomian). Harga keekonomian adalah harga yang didasarkan pada prinsip bisnis di mana perusahaan penghasil minyak menginginkan harga yang tinggi. Inilah risiko yang harus diterima oleh masyarakat dikarenakan pengelolaan

lain. Salah satu contoh adalah rencana Pertamina dalam mengatasi krisis BBG pada penghujung tahun 2008. Pertamina sebagai perusahaan pemasok gas kemasan untuk rumah tangga berencana melakukan impor gas LPG dalam rangka memenuhi kebutuhan permintaan dalam negeri. Sebagaimana disampaikan Direktur Pe足masaran dan Niaga Perta足mina Ahmad Faisal di sela rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Kamis (11/12/2008),

kekayaan migas tidak lagi berada di tangan negara akan tetapi diusahakan oleh perusahaan swasta atau BUMN yang berorientasi pada pencapaian keuntungan yang besar. Mekanisme pengelolaan sumber energi semacam ini menjadi tidak efisien bagi negeri kaya sumber daya migas seperti Indonesia. Mekanisme semacam ini hanya akan menguntungkan segelintir pengusaha minyak dan menciptakan kesulitan yang besar bagi rakyat. Akan

54

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


sangat berbeda jika kekayaan alam yang melimpah dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengelolaan kekayaan migas sebagaimana amanat konstitusi akan menyelamatkan perusahaan energi nasional, industri nasional dan perekonomian rakyat secara keseluruhan. Gas Mahal untuk Rakyat Pengelolaan migas yang diserahkan kepada mekanisme pasar telah menyebabkan mahalnya biaya yang harus ditanggung masyarakat. Tingginya harga jual BBM sejak tahun 2005 (pemerintahan SBY-JK) menimbulkan pengeluaran yang besar dari masyarakat. Sementara pada saat yang sama pendapatan rumah tangga tidak mengalami kenaikan, bahkan cenderung menurun disebabkan oleh laju kenaikan harga-harga akibat inflasi, depresiasi nilai mata uang dan kebijakan makroekonomi lainnya yang kurang

bulan atau 39 persen dari total konsumsi per kapita per bulan atau setara dengan 72 persen nilai konsumsi makanan per kapita per bulan. Pada tahun 2008 nilai konsumsi BBM masyarakat dapat mencapai Rp 500 triliun, mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari nilai konsumsi BBM 2005. Nilai konsumsi energi masyarakat sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah hanya konsumsi energi jenis BBM saja (solar, premium dan minyak tanah), belum termasuk konsumsi energi dari sumber lainnya seperti gas dan batubara. Sementara dari total energi yang dikonsumsi masyarakat, konsumsi BBM hanya mencapai 19,89% dari total konsumsi energi nasional. Rincian konsumsi energi final menurut jenis masing-masing adalah BBM sebesar 56.168 ribu SBM (19,89%), gas sebesar 84.444 ribu SBM (29,90%), batubara sebesar 113.751 ribu SBM (40,3%) dan listrik sebesar 28.077 ribu SBM (9,9%).i Data memperlihatkan betapa

berpihak kepada kepentingan ekonomi nasional. Total pengeluaran masyarakat di seluruh sektor ekonomi (industri, transportasi, rumah tangga, listrik, dan lainnya) dalam rangka membeli BBM tahun 2005 mencapai Rp 272,6 triliun. Jumlah itu jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 219,2 juta jiwa, maka pengeluaran per kapita rakyat Indonesia untuk mendapat BBM mencapai Rp 103.646.89 per kapita per

energi adalah sumber ekonomi yang sangat berkait dengan hajat hidup orang banyak dan menentukan hidup matinya suatu negara. Sehingga sangat aneh kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa swastanisasi sektor pengelolaan energi tidak melanggar konstitusi negara khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan agar negara telibat langsung mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. konvensi energi 2008

55


Pengeluaran Per Kapita untuk Konsumsi BBM Tahun 2005 No. 1 2 3 4

5 6

Variabel Pengeluaran Per Kapita Pengeluaran Makanan Per Kapita

Nilai 266.751,00 143.672,00

Pengeluaran BBM Keseluruhan Pengeluaran BBM Per Kapita - Jumlah Penduduk Tahun 2005 - Pengeluaran BBM Per Kapita Per Bulan Persentase Pengeluaran BBM Terhadap Pengeluaran Perkapita Persentase pengeluaran BBM terhadap Pengeluaran Makanan

272.638.635.390,000 219.204.700,00 103.646.89 39 % 72 %

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik, BPS, Tahun 2006

Konsumen BBM di dalam negeri yang paling besar adalah sektor industri, disusul oleh sektor transportasi, rumah tangga dan sektor lainnya. Sektor transportasi dan rumah tangga disebut-sebut oleh pemerintah sebagai sektor yang masih diberi subsidi oleh negara. Meskipun banyak pihak memperdebatkan logika subsidi, karena yang dimaksud dengan subsidi oleh negara adalah berapa besar selisih antara harga pasar dengan harga BBM dalam negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Bukan seberapa besar uang yang dikeluarkan oleh negara untuk menyubsidi masyarakat agar dapat membeli BBM. Konsumsi Gas Per Sektor 2008 Sektor Industri Transportasi Rumah Tangga Komersial Lainnya

Jumlah Konsumsi (juta SBM) 282,44 179,94 75,48 23,85 27,96

Persentase (%) 47,9 30,5 12,8 4,0 9,9

Sumber : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 2008

Jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan masyarakat, nilai konsumsi BBM Indonesia memang relatif besar. Akan tetapi dibanding negara-negara seperti Jepang, Uni Eropa, Amerika Serikat, Jerman, Malaysia dan Thailand, konsumsi energi per kapita Indonesia menempati urutan terendah atau sekitar 0,467 ton oil ekuivalen per

56

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


kapita.j Bahkan jika dibandingkan dengan negara seperti Malaysia, Singapura, Namibia di Afrika, konsumsi BBM per kapita Indonesia jauh lebih rendah. Indonesia berada pada urutan 116, sementara Singapura yang tidak memiliki BBM berada pada urutan pertama dan Malaysia berada di urutan 47 di dunia.k Meskipun demikian dengan alasan bahwa konsumsi BBM Indonesia boros, pemerintah mengambil langkah dan kebijakan penghematan penggunaan BBM, khususnya pada sektor rumah tangga dan sektor transportasi. Strategi yang digunakan adalah konversi penggunaan BBM dengan BBG dengan prioritas kedua sektor tersebut. Sementara sektor industri tidak menjadi prioritas, dikarenakan sektor industri telah menggunakan bahan bakar gas relatif lebih besar. Selain itu sektor industri adalah konsumen BBM yang membayar pada tingkat harga pasar, sehingga pemerintah tidak perlu sibuk mengurusinya. Sektor rumah tangga merupakan sektor yang pertama dan mengalami konversi dari BBM jenis minyak tanah ke BBG secara masif. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa konsumsi BBM rumah tangga mencapai 60,2% dari total konsumsi energi rumah tangga. Sisanya disumbang oleh listrik 34,1%, LPG 5,1% dan sebagian kecil menggunakan batubara sebesar 0,5% dan gas alam 0,1% (Ariati, 2008).l Bagi pengusaha dan pemerintah konversi ini sangat bermanfaat dikarenakan BBM jenis minyak tanah dapat diekspor ke luar negeri pada tingkat harga yang tinggi, sementara bagi rumah tangga konversi ini menyisakan beban ekonomi yang besar. Hal ini disebabkan rumah tangga harus membuang peralatan energi rumah tangga seperti kompor minyak tanah yang mereka sudah beli sebelumnya. Meskipun ada pembagian gratis kompor gas akan tetapi tidak seluruh konsumen mendapatkan fasilitas gratis ini. Sementara minyak tanah sebagian besar telah ditarik dari peredaran. Akibatnya sebagian dari rumah tangga harus membeli kompor gas dengan harga yang relatif mahal. Harga tabung gas ukuran 3 kg di pasaran berkisar antara Rp 130 ribu sampai dengan Rp 140 ribu. Sementara harga tabung 12 kg berkisar antara Rp 700 ribu sampai dengan Rp 1 juta.

konvensi energi 2008

57


Sementara bagi pengusaha, konversi tersebut adalah sumber bagi kegiatan usaha mereka. Melalui kerja sama dengan pemerintah maka akan ada proyek-proyek baru yang dibiayai dengan APBN. Dalam rangka pengadaan kompor gas pemerintah menyiapkan anggaran yang bersumber dari APBN. Menneg PPN/ Kepala Bappenas Paskah Suzetta usai rapat koordinasi di Depkeu (24/12/2008) menyatakan jika pada tahun 2008 saja pemerintah telah mengeluarkan kompor dan tabung elpiji bersubsidi berjumlah sekitar Rp 2 triliun. Selanjutnya PT Pertamina (Persero) akan menenderkan pengadaan 31 juta unit tabung elpiji ukuran 3 kg dengan pagu anggaran Rp 4,03 triliun pada Maret 2009 mendatang. Pengadaan tabung gas itu untuk memenuhi program konversi minyak tanah ke gas pada 2009 yang diperkirakan memerlukan 46 juta tabung.m Yang paling penting bagi pemerintah dan pengusaha adalah konversi gas akan menjadi sumber keuntungan baru yang sangat besar. Konversi ke BBG menciptakan bisnis baru yaitu bisnis gas yang sangat menguntungkan. Perhatikan bagaimana kenaikan harga gas sedemikian cepat terjadi, bahkan dilakukan sebelum proyek konversi benar-benar disukseskan. Perkembangan Harga LPG Kemasan (Harga Eks. Agen ke Konsumen) Kemasan (Rp / Kg)

Tahun

3 kg

6 kg

12 kg

50 kg

Bulk

2008

58

Agustus

4.250

-

5.750

7.255

-

Juli April Januari 2007 2006

4.250 4.250 4.250 4.250

5.250 4.250 4.250 4.250

5.250 4.250 4.250 4.250

6.878 6.803 7.932 6.259

7.329 7.329 7.329 5.852

Desember Oktober September -

4.250 4.250 4.250

4.250 4.250 4.250

4.250 4.250 4.250

5.852 5.280 5.071

2005

4.250

4.250

4.250

4.250

GL

-

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Setiap bulan, harga akan dinaikkan sebesar Rp 500 per kg. Harga keekonomian yang ingin dicapai adalah Rp 11.400,00 per kg.n Keputusan Pertamina menaikkan harga elpiji isi 12 kg, terhitung mulai Senin (25/8), dari Rp 63.000,00 menjadi Rp 69.000,00 membuat masyarakat panik. Kebijakan ini saja telah menyebabkan harga gas di pengecer jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah. Padahal dengan tingkat harga gas yang sebesar Rp 4.500,00 per kg para pengusaha telah dapat meraih keuntungan yang sangat besar. Harga gas LPG yang dijual pemerintah di dalam negeri tersebut sangat mahal jika dbandingkan dengan harga jual ekspor LNG perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Harga gas LNG yang telah disepakati dalam kontrak ekspor US$ 3,8 per MMBTU (kontrak penjualan LNG Tangguh) atau setara dengan US$ 3,8 per 528,9 kg liquid gas. Sehingga pada level kurs Rp 10.000,00 per US$, harga liquid gas ekspor sebesar Rp 71,84 per kilogram. Menjadi sangat aneh jika pemerintah menetapkan harga penjualan gas kemasan kepada rakyatnya sendiri dengan harga Rp 11.400,00 per kilogram sebagaimana yang menjadi rencana pemerintah. Kebijakan semacam itu akan semakin menegaskan kepada rakyat bahwa pemerintah hanyalah kaki tangan para pengusaha-pengusaha sektor energi untuk menguras rakyatnya sendiri. --------------------------------a Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Berita Perdagangan dan Investasi, 22 September 2008, URL: www.bi.go.id b “PT Pertamina Akui Kewalahan Pasok Gas”, Kompas, 11 Desember 2008. c “YLKI: Pemerintah Harus Jamin Pasokan Elpiji”, Republika, 11 Desember 2008. d “Produsen Pupuk Minta Jaminan Pasokan Gas”, Koran Tempo, 3 Desember 2008. e ”BP Indonesia Tak Jamin Pasokan untuk Domestik”, Suara Karya, 13 Desember 2006, URL: http://www.suarakarya-online.com/ news.html?id=162211. f “Bappenas: Pemanfaatan Gas Dalam Negeri Perlu Diberi Insentif”, Kapanlagi.com, 22 Oktober 2006, URL: http://www.kapanlagi. com/h/0000140254.html.

konvensi energi 2008

59


g M. Syakur Usman, “Menghitung Ancaman Rusia”, Tempo Interaktif, 46/XXXIII 10 Januari 2005, URL: http://majalah. tempointeraktif.com/id/arsip/2005/01/10/EB/mbm.20050110. EB97391.id.html h “Pertamina Impor Elpiji 1 Juta Ton”, Investor Daily, Jumat, 12 Desember, 2008. i “Sektor Industri Konsumen Terbesar Energi Final” dalam Makalah ‘Energy Outlook 2006-2030, disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “Supply-Demand Minyak dan Gas Bumi” di auditorium Departemen ESDM, Jakarta, Selasa (8/7), URL: http://www.esdm. go.id/berita/migas/40-migas/1856-sektor-industri-konsumen-terbesarenergi-final.html j Dr. Ing Evita H. Legowo, Asisten Menteri Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Departemen Sumber Daya dan Energi (ESDM) dalam Dialog Interaktif Keramahan Iptek Nuklir di Bidang Energi, Kesehatan dan Pangan di Jakarta, Kamis (30/8/07), URL: http://www. technologyindonesia.com/news.php?page_mode=detail&id=294 k http://dasmania.com/sebar/Tidak_Ada_Subsidi_BBM.pdf. l Yuli Setyo Indartono, “Energi Dan Lingkungan: Sebuah Keterkaitan Erat”, Inovasi Online, Edisi Vol.12/XX/November 2008, URL: http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=277. m Deputi Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, ”Pertamina Tenderkan 31 Juta Tabung Gas”,, URL: http://www.antara. co.id/arc/2008/12/24/pertamina-tenderkan-31-juta-tabung-gas/. n Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Achmad Faisal, Senin (25/8), ”Sistem Distribusi Elpiji Tertutup”, Kompas, Jumat, 2 Januari 2009, URL: http://cetak.kompas.com/read/ xml/2008/08/26/00563064/sistem.distribusi.elpiji.tertutup.

60

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


PENGAKUAN HAK NELAYAN TRADISIONAL Muhammad Reza SERIKAT NELAYAN INDONESIA - SNI

“UNTUK TEGAKNYA KEDAULATAN BANGSA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT” Siaran Pers dalam Rangka Memperingati Hari HAM 10 Desember

konvensi energi 2008

61


Bagi Indonesia, masih banyak pekerjaan rumah yang seharusnya diselesaikan oleh lembaga negara baik pemerintah maupun legislatif dalam memberikan jaminan hukum kepada masyarakat nelayan. Hal paling krusial adalah perlunya peraturan yang mengakui dan menjamin hak atau akses bagi nelayan tradisional. Artinya, nelayan tradisional diberikan jaminan payung hukum dan keamanan untuk melakukan aktivitas penangkapan di wilayah tangkapnya. Peraturan ini akan mampu mengurangi korban di pihak nelayan tradisional Indonesia, yang biasanya menggunakan armada dan alat tangkap ukuran kecil yang secara objektif merupakan mayoritas, dari persaingan mereka dengan nelayan besar. Jaminan payung hukum ini sebagaimana telah direkomendasikan oleh UNCLOS, yang memberikan panduan bagi setiap negara di dunia untuk mengakui dan mengatur hak tangkap bagi nelayan tradisional. Tapi

ini memberi kekuatan hukum terhadap perlindungan hak tersebut. Begitu pula Pasal 17 Agenda 21 tentang perlindungan global terhadap laut juga merujuk pada perlunya berkonsultasi dengan nelayan lokal dan melindungi akses mereka terhadap sumber daya. Sementara itu, Konvensi tentang Keragaman Hayati meminta pemerintah agar melindungi dan meningkatkan praktik-praktik budaya tradisional dalam pemanfaatan sumber daya hayati. Demikian juga konvensi tentang Konservasi Spesies Berpindah Tempat Binatang Liar mengizinkan nelayan lokal menangkap spesies-spesies yang berpindah untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya. Hak penangkapan ikan tradisional telah diakui di Indonesia pada zaman Belanda. Misalnya di Staatblad 1916 Nomor 157 tentang siput mutiara, teripang, dan terumbu karang pada Pasal 2 diakui eksistensi hak penangkapan ikan tradisional nelayan lokal. Begitu

Indonesia belum pernah meratifikasi peraturan internasional ini dalam hukum nasionalnya. Artinya, pemerintah Indonesia belum menaati keputusan internasional yang dibuatnya. Hak penangkapan ikan tradisional di wilayah negara lain dan internasional bahkan dimungkinkan mengingat dalam UNCLOS 1982 ada Pasal 51 yang isinya tentang penghormatan terhadap eksistensi hak penangkapan ikan tradisional. Pasal

pula pada Staatblad 1927 Nomor 145 yang di dalamnya dimuat larangan menangkap ikan paus dalam perairan tiga mil dari garis pantai, kecuali bagi nelayan yang telah melakukannya secara turun-temurun. Pasca-kemerdekaan, Pasal 16 Ayat 2 UU Pokok Agraria 1960 menyebutkan adanya hak pemeliharaan dan penangkapan ikan. Namun, sayangnya pasal ini tidak dielaborasi secara memadai, meski pada pasal

62

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


izin usaha perikanan dan pungutan, yakni yang armadanya kurang dari 5 GT atau di bawah 15 PK. Pasal ini punya niat yang mulia untuk melindungi nelayan kecil, namun belum memerhatikan fakta sosiologis bahwa nelayan kecil di mana pun mempunyai hak milik de facto (termasuk exclusion right) sehingga kalaupun nelayan kecil �dibebaskan� melaut ke seluruh wilayah, tetap perlu merujuk pada realitas tersebut. Seperti, nelayan andon biasanya diizinkan memiliki hak masuk dan hak mengambil sumber daya dengan berbagai persyaratan, baik tertulis maupun tak tertulis. Karena itu, perlindungan terhadap nelayan kecil tidaklah bersifat independen, melainkan terkait dengan rancangan kelembagaan pengelolaan sumber daya secara komprehensif. Jadi ada beberapa agenda penting. Pertama, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah pemberdayaan nelayan perlu ditegaskan kembali pengakuan terhadap hak

disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 serta UU Perikanan No. 31 Tahun 2004. Di dalamnya tidak disebutkan adanya perlindungan terhadap hak penangkapan ikan tradisional, tapi hanya dinyatakan bahwa nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah. Persoalannya, nelayan kecil seperti apa yang dimaksud. Memang masih butuh penjelasan meski secara tersirat nelayan kecil itu adalah mereka yang tidak terkena kewajiban memiliki

penangkapan ikan tradisional dengan penjelasan beberapa indikator pokoknya sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menerjemahkannya ke dalam peraturan daerah. Hak ini dimaksudkan untuk kelangsungan tradisi secara turuntemurun dan dalam rangka memenuhi kepentingan ekonomi nelayan lokal. Pengakuan hak ini bisa dirancang dengan model Hak Menggunakan Kawasan dalam Penangkapan Ikan konvensi energi 2008

63

ge ra k a n s os i a l

sebelumnya ditegaskan adanya pengakuan terhadap hak ulayat, termasuk di laut. Memasuki Orde Baru, persoalan menjadi lain karena sentralisasi pengelolaan sumber daya perikanan benar-benar terjadi. Praktis hak ulayat melemah seiring dengan lahirnya UU Pemerintahan Desa 1979 yang menyeragamkan struktur desa. Padahal, sebelum itu desadesa di Indonesia sangatlah beragam strukturnya dan mengakomodasi kepentingan adat. Juga Undang-Undang Perikanan 1985 tidak menyebutkan soal eksistensi hak penangkapan ikan tradisional itu. Namun, pada era ini ada Kepmentan Nomor 607 Tahun 1976 tentang jalur-jalur penangkapan ikan di mana ada perlindungan terhadap nelayan dengan kapal di bawah 5 gros ton (GT) dan 10 PK. Tujuan mulia ini kurang berhasil karena memang berada dalam desain pengelolaan yang sentralistik. Pada era reformasi muncul UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian


yang

sebenarnya

saat ini secara de facto ada, seperti halnya sasi laut di Maluku, namun belum diakui secara de jure sebagaimana di Jepang. Pengakuan eksistensi hak penangkapan ikan tradisional juga mesti diikuti dengan devolusi kewenangan pengelolaan sumber daya secara lebih luas sehingga tidak saja hak masuk dan hak mengambil sumber daya yang diberikan, tetapi juga hak pengelolaan dan hak eksklusi. Apa artinya diberi hak penangkapan ikan tradisional tapi tak ada hak untuk mengatur. Dengan hak kepemilikan sumber daya yang lengkap seperti itu, posisi nelayan lokal menjadi kuat. Ketiga, bagaimanapun adanya devolusi kewenangan ke nelayan lokal mensyaratkan organisasi nelayan yang tangguh, termasuk di dalamnya dalam membangun kesepakatan antarkomunitas/ antarorganisasi nelayan dalam rangka pengelolaan sumber daya bersama maupun resolusi konflik. Bagi nelayan, hak penangkapan ikan tradisional merupakan hak dasar dan mestinya dalam pembangunan perikanan bisa dimasukkan sebagai syarat perlu. Jangan sampai dunia internasional sudah begitu mengakui hak penangkapan ikan tradisional, sementara kita yang merupakan sumbernya nelayan tradisional justru ragu untuk memberikannya. Pengakuan hak tersebut harus diiringi dengan upaya pembaruan hukum (legal reform) terhadap produk hukum yang ada sekarang ini. Pasalnya, produk hukum yang ada sekarang justru mengorbankan nelayan tradisional. Antara lain UU No. 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

64

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Kecil (PWP3K). Dalam UU ini terdapat pasal tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang semakin �memperparah� pencabutan hak-hak masyarakat pesisir dalam mengakses sumberdaya baik di permukaan laut, badan air maupun di bawah dasar laut. Tidak ada lagi ruang bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan, petani ikan, pelaku UKMK kelautan dan buruh nelayan melakukan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir. Semua akses sumberdaya kelautan praktis akan dikuasai pemilik modal. Sebab, hanya merekalah yang mampu memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam UU itu. Masyarakat pesisir hanya menjadi �penonton� karena tidak mempunyai modal besar dan teknologi untuk bersaing dengan para pemilik modal. Hal ini mengakibatkan kemiskinan nelayan akan bertambah parah. Bukan hanya itu, sumberdaya kelautan dan perikanan serta lingkungan pesisir juga akan mengalami degradasi akibat eksploitasi yang tak terkendali. Pengakuan terhadap hak tangkap nelayan tradisional dan upaya pembaruan hukum di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana telah dipaparkan merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Sebanyak 20 juta nelayan Indonesia merupakan penghasil 85 persen protein yang dikonsumsi oleh rakyat Indonesia, oleh karena itu negara harus mengakui dan melindungi hak-hak mereka agar kelangsungan hidup rakyat Indonesia bisa berjalan dengan normal secara turuntemurun hingga generasi yang akan datang.

konvensi energi 2008

65


PERKEMBANGAN KRISIS UMUM IMPERIALISME DAN DAMPAKNYA TERHADAP KLAS BURUH INDONESIA

Rudi HB Daman Koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR)

66

GL

BAL JUSTICE UPDATE

Situasi internasional yang saat ini ditandai oleh menajamnya krisis ekonomi di negeri-negeri imperialisme sangat berpengaruh secara menentukan terhadap situasi ekonomi seluruh negeri di semua kawasan di dunia.

edisi khusus akhir tahun 2008


Over produksi barang-barang teknologi tinggi dan over

perkembangan krisis umum imperialisme dan dampaknya terhadap klas buruh indonesia

ge ra ka n s os i a l

produksi di bidang persenjataan utamanya di negeri-negeri imperialisme pimpinan AS yang telah berlangsung dalam satu dekade ini, semakin bertambah hebat ketika pada saat yang bersamaan, imperialisme AS dilanda krisis keuangan dengan meluasnya gejolak jatuhnya pasar saham pada sejumlah perusahaan milik kaum imperialisme, seperti Dow Jones, Nasdaq, dll. Akibatnya, secara keseluruhan perkembangan ekonomi AS, pada kuartal pertama tahun 2008 pertumbuhan ekonominya hanya mencapai 0,6%, angka pertumbuhan ekonomi ini jauh menurun bila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Dimana, berdasarkan pada data pertumbuhan ekonomi AS, kemerosotan ini terjadi secara drastis semenjak AS melancarkan perang agresi ke Irak atas nama demokrasi dan perang melawan terorisme global (war of global terrorisme). Krisis keuangan global yang dipicu oleh kasus subprime mortgage (kredit macet perumahan) di AS tersebut, pada situasi belakangan ini seperti mimpi buruk. Dalam waktu singkat, kondisi pasar finansial AS seperti dijungkirbalikkan dan tersapu habis. Lehman Brothers, yang merupakan perusahaan sekuritas keempat terbesar di AS dan salah satu tertua di Wall Street, harus mengaku bangkrut. Merrill Lynch harus merelakan diri diakuisisi oleh perusahaan yang menjadi rivalnya selama ini, Bank of America. Akibat situasi itu, Pemerintah AS dipaksa menalangi dana untuk menyelamatkan lembaga-lembaga ke-uangan tersebut dari kehancurannya. Pemerintahan George Bush telah menyiapkan sekitar 700 Milyar dollar AS untuk keperluan tersebut. Sedangkan Federal Reserve harus menjadi lender of resort (penjamin likuiditas terakhir perbankan) sejumlah raksasa bank investasi, lembaga sekuritas atau perusahaan asuransi, dan penjamin kredit yang rontok satu per satu, mulai dari Bear Stearns, Fannie Mae dan Freddie Mac, IndyMac, hingga American International Group (AIG). Sementara, UBS, bank tabungan, dan bank kredit terbesar Washington Mutual juga di ujung tanduk dimana pada saat ini belum ditemukan investor baru untuk menyuntiknya modalnya. Dua bank investasi yang masih tersisa, yaitu Morgan Stanley dan

67


Goldman Sachs, kemungkinan juga akan dipaksa merger dengan bank lain guna menghindari nasib serupa. Krisis keuangan di AS yang demikian hebat ini kemudian seperti air bah yang menerjang dan memporak-porandakan sejumlah lembaga securitas, lembaga keuangan maupun lembaga kredit di berbagai negeri imperialisme yang lain. Terjangan krisis keuangan di AS ini meluas dengan cepat, sehingga lembaga sekuritas seperti Yamato di Jepang mengalami kebangkrutan total dan di negeri-negeri imperialism lainnya, seperti Perancis, Itali harus menanggung beban hutang milyaran dollar AS. Sebagai missal, pemerintah Inggris pada tanggal 29 September 2008 harus mengambil alih Bradford&Bingley dan pada perkembangan selanjutnya menyiapkan dana talangan 50 miliar poundsterling (sekitar 87 miliar dollar AS). Jerman pada 3 Oktober 2008 mengucurkan 68 miliar dollar AS untuk menopang Hypo Real Estate, sementara Perancis, Belgia, Luksemburk bersama-sama berusaha menyelamatkan Dexia. Pukulan pada sector keuangan tersebut pada akhirnya juga menghantam berbagai industry dan sektor riil lainnya. Indutri otomotif, seperti General Motors, BMW, Ford, Crhysiller harus mengurangi, bahkan menghentikan produksinya, karena melemahnya pasar mobil akibat krisis yang terjadi. Sementara, perusahaan IT Yahoo harus memecat sekitar 1400 karyawannya. Bahkan beberapa industri mainan di China terpaksa mengurangi produksi serta menutup pabriknya, karena pasar dari produksi pabrik mainan ini sebelumnya sangat bergantung pada pasar di AS yang pada saat ini sedang mengalami krisis ekonomi. Dampak Terhadap Klas Buruh dan Rakyat Tertindas Tentu saja, akibat situasi krisis ekonomi di AS dan lebih lanjut krisis serupa yang juga dialami oleh negeri-negeri Imperialisme lainnya ini, pihak yang paling menanggung beban atas dampak-dampak yang ditimbulkannya adalah klas buruh dan rakyat tertindas di negeri-negeri imperialisme tersebut maupun klas buruh dan rakyat tertindas lainnya di berbagai negeri jajahan, setengah jajahan dan negeri bergantung. Klas buruh dihadapkan pada ancaman upah murah, PHK, serta berbagai

68

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


beban pembelanjaan yang meningkat karena inflasi. Paling tidak, saat ini sekurang-kurangnya sudah ada 760.000 orang di AS yang kehilangan pekerjaan sebagaimana disampaikan Gubernur Ohio Ted Strickland. Sementara, pada sekala global, perkembangan terbaru dari jumlah pengangguran akibat krisis yang berlangsung, sedikitnya 20 juta orang harus kehilangan pekerjaannya. Dengan demikian, pada satu sisi, krisis keuangan dan resesi ekonomi di negeri-negeri imperialisme tersebut telah menguak kebusukan dari system kapitalisme yang pada saat ini memanifestasikan dirinya dalam tingkatan terakhirnya sebagai kapitalisme monopoli yang sekarat dan yang terbukti telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang tiada tara, yang tidak pernah kita jumpai pada tahap-tahap perkembangan masyarakat sebelumnya. Sementara disisi yang lain, klas buruh semakin mengalami peningkatan kesadarannya, karena krisis dan beban krisis yang terjadi harus ditimpakan kepada klas ini. Maka klas buruh dan rakyat di negeri-negeri Imperialisme, seperti di AS akan memberikan pukulan-pukulan politik kepada borjuasi monopoli dalam negerinya. Keadaan tersebut tentu saja akan semakin mempertajam kontradiksi antara klas buruh dengan kapitalisme monopoli di negeri-negeri imperialisme. Kemenangan Barack “Husein� Obama atas John McCain dalam pemilihan presiden di AS barubaru ini, merupakan salah satu wujud menajamnya pertentangan maupun perlawanan klas buruh serta rakyat tertindas lainnya di AS terhadap Rezim Bush yang menebar teror serta menimbulkan penderitaan rakyat AS secara ekonomi maupun politik. Demikian juga dengan apa yang terjadi di berbagai negeri imperialism lainnya. Klas buruh dan rakyat tertindas di negeri-negeri imperialism tersebut melancarkan berbagai bentuk aksi protes atas rencanarencana pemerintah masing-masing negeri imperialisme dalam merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi krisis keuangan yang dialamim. Karakter imperialisme yang eksploitatif, akumulatif, dan ekspansif serta kemaharakusan yang tiada bandingannya demi super profit tanpa batas, telah menimbulkan pertentangan perkembangan krisis umum imperialisme dan dampaknya terhadap klas buruh indonesia

69


yang semakin tajam di antara kekuatan imperialisme itu sendiri.

Karakter imperialisme yang eksploitatif, akumulatif, dan ekspansif serta ke-maharakusan yang tiada bandingannya demi super profit tanpa batas, telah menimbulkan pertentangan yang semakin tajam di antara kekuatan imperialisme itu sendiri.

70

GL

Pertentangan ini, merupakan hal yang tak terhindarkan akibat upaya dari masing-masing kekuatan maupun negeri imperialisme dalam memperkokoh dominasi serta pengaruh mereka terhadap negeri-negeri jajahan, setengah jajahan dan negeri bergantung lainnya sebagai tempat pengerukan sumber bahan mentah (raw material), sumber buruh murah, tempat investasi serta sebagai pasar bagi produk mereka. Sebagai wujud dari pertentangan yang semakin tajam di antara kekuatan-kekuatan imperialism itu, misalnya dalam persaingan memperebutkan sumber bahan bakar minyak mentah dunia. Industry milik imperialism demikan rakus dan kasar dalam memperebutkan sumber-sumber minyak mentah dunia. Paling tidak AS merupakan negeri yang menyerap 20% dari total minyak mentah dunia bagi Industrinya, sementara China sekitar 16%. Persaingan dalam mempere-butkan minyak mentah dunia bagi indutri imperialism juga semakin hebat ketika negeri-negeri seperti India juga mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan kebutuhan minyak mentah bagi industrinya. Akibat persaingan dalam pemenuhan minyak mentah bagi industry mereka demikian inilah harga minyak mentah dunia mengalami fluktuasi harga yang tajam. Di bawah syarat-syarat tertentu, seperti penimbunan cadangan minyak mentah di AS yang tinggi, serta peranan yang rakus akan keuntungan dari para spekulan monopoli perdagangan minyak mentah dunia, harga minyak mentah mengalami peningkatan yang tajam. Beberapa bulan yang lalu harga minyak mentah dunia mencapai 147 dollar per barel. Sehingga memaksa banyak negeri jajahan, setengah jajahan, maupun negeri bergantung lainnya melakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam negerinya terhadap harga minyak mentah dunia saat itu dengan cara menaikkan harga BBM dan mencabut subsidi BBM bagi rakyat. Tentu saja, klas buruh dan rakyat tertindas di negeri-negeri tersebut yang harus menanggung beban atas kenaikan harga BBM. Karena dengan kenaikan harga BBM kemudian memicu kenaikan harga-harga bahan-bahan pokok rakyat. Namun pada saat ini, harga minyak mentah dunia yang telah turun sampai level 62,26 dollar AS BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


per barel (7 November 2008), tidak juga memaksa rezim-rezim boneka imperialism AS segera mengadakan penyesuaian dengan menetapkan penurunan harga BBM di dalam negeri secara significant. Namun demikian, pertentangan di antara kekuatan atau negeri imperialisme saat ini tidak sampai menimbulkan perang imperialism, yaitu perang antar negeri-negeri imperialism seperti pada saat perang imperialism II. Akan tetapi telah mengambil bentuk yang lain, yaitu perang agresi oleh kekuatan imperialism dibawah pimpinan imperialism AS terhadap negeri jajahan, setengah jajahan maupun negeri bergantung lainnya. Seperti perang agresi yang terjadi terhadap Afganistan dan Irak. Hal itu dimungkinkan karena pada saat ini, imperialism AS merupakan kekuatan yang paling berdominasi di antara negeri-negeri imperialism lainya secara ekonomi, politik dan militer semenjak berakhirnya perang imperialism II (perang dunia II). Dalam upaya untuk terus menerus menancapkan dominasinya, imperialism AS juga memicu permusuhan dan pertikaian di berbagai kawasan di dunia. Sifat yang agresif, ini misal ditunjukkan dalam pertentangannya dengan imperialism Rusia dalam hal konflik Georgia maupun perebutan pengaruhnya di negeri-negeri bekas Uni Sovyet. Selain itu, imperialis di bawah pimpinan Imperialisme AS juga menebar terror dan ancaman terhadap negeri-negeri seperti Iran, Korea Utara, Cuba, Venezuela dan negeri-negeri lainnya. Imperialisme pimpinan AS dengan dalih perang melawan teroris, tuduhan penyimpanan maupun pengembangan senjata pemusnah massal, seperti energy dan senjata nuklir, tak henti-hentinya melakukan terror dan berbagai bentuk tekanan lainnya terhadap negeri-negeri tersebut. Karenanya, pada tingkat dunia saat ini, pertentangan antara kekuatan imperialism dengan negeri-negeri yang ingin bebas dari pengaruh imperialism, seperti Iran, Korea Utara, Cuba dan Venezuela mengalami peningkatan. Dengan demikian, dalam perkembangannya yang sekarang imperialisme pimpinan AS, telah memicu permusuhan yang sengit dengan seluruh bangsa dan rakyat tertindas di berbagai negeri di seluruh dunia. Penghisapan ekonomi maupun penindasaan politik

Apabila tahuntahun sebelumnya kenaikan upah buruh per tahunnya hanyalah suatu proses penyesuaian kenaikan hargaharga yang terjadi, namun di tahun 2009 ini bukannya proses penyesuaian lagi, tetapi upah buruh sudah DIRAMPOK!

perkembangan krisis umum imperialisme dan dampaknya terhadap klas buruh indonesia

71


Imperialisme pimpinan AS yang dilakukan demikian hebat dan yang paling biadab dalam seluruh sejarah peradaban manusia, telah menimbulkan bencana kemanusian yang memerikan hati. Jutaaan klas buruh, kaum tani dan rakyat terindas lainnya dilemparkan dalam tingkat kehidupan yang sangat menyedihkan. Klas buruh dihadapkan pada serangkaian kebijakan system perburuhan yang fleksibel (labour market flexibility), yaitu system kerja kontrak, politik upah murah, ancaman PHK, pembatasan hak mogok, pembatasan hak unutk berpendapat di muka umum baik lisan maupun tertulis serta pembatasan hak berserikat ataupun berorganisasi. Demikian juga dengan kaum tani di berbagai negeri harus menghadapi perampasan-prampasan tanah pertaniannya akibat ulah korporasi monopoli internasional yang tiada henti melakukan praktek-praktek monopoli atas sumber-sumber agraria. Pertanian perseorangan skala kecil untuk subsisten farming didesak oleh pertanian skala besar (perkebunan) bagi tanaman-tanaman pasar, seperti karet dan sawit. Pertanian dan pedesaan pada umunya di banyak negeri tidak mengalami kemajuan yang berarti, akan tetapi justru semakin jatuh dalam keterbelakangan secara ekonomi, politik maupun budaya. Banyak negeri, pada perkembangan saat ini, harus menghadapi hancurnya industry-indutri manufaktur mereka, industry rakitan dan industry olahan ringan lainnya. Pengganguran dan jutaan orang lainnya yang kehilangan pekerjaan, dari waktu ke waktu semakin mengalami peningkatan. Selain itu, sumber daya alam dikoyak-koyak melalui serangkaian operasi perusahaan-perusahaan milik imperialisme hingga menimbulkan kerusakan lingkungan pada derajat yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup umat manusia bahkan telah mengancam jaminan hidup bagi generasi ke depan. Pamanasan global dan perubahan iklim yang tidak menentu yang menimbulkan berbagai bencana, seperti banjir, longsor, angin topan, kekeringan, badai salju dan lain-lain terus mengancam seluruh rakyat dan negeri-negeri jajahan, setengah jajahan maupun negeri bergantung lainnya. Demikian juga dengan seluruh pengetahuan, kebudayaaan asli rakyat dan kedaulatan rakyat di berbagai negeri dirampas dan dicampakkan.

72

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Pada sisi lain, ditengah situasi yang demikian, karena negeri kapitalis monopoli seperti AS juga mengalami over produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan--utamanya jagung dan kedelai—kemudian memaksa negeri-negeri di belahan selatan katulistiwa, seperti Indonesia--meskipun meru-pakan negeri agraris namun akibat kedaulatan pangan di negeri-negeri tersebut mengalami kehancuran--harus membuka pasar dalam negerinya bagi produksi pangan negeri AS. Ini ironi yang secara factual telah menjadi masalah yang sangat serius dan telah berlangsung cukup lama. Dengan demikian, karena krisis keuangan global saat ini telah memukul sendi-sendi perekonomian banyak negeri serta diperkirakan akan berlangsung lama, maka dapat dipastikan bahwa sistuasi tersebut akan semakin memerosotkan kualitas kehidupan seluruh klas, golongan dan rakyat tertindas lainnya di berbagai negeri jajahan, setengah jajahan maupun negeri bergantung lainnya. Keadaan ini, pulalah yang telah mendorong seluruh klas, golongan dan rakyat tertindas di berbagai negeri tersebut meningkatkan perjuangannya dalam melawan dominasi imperialiseme pimpinan AS. Perjuangan melawan imperialisme pimpinan AS itu diwujudkan dalam berbagai bentuk aksi protes menuntut hak social-ekonomi, aksi menentang perang agresi serta perjuangan pembebasan nasional demokratis yang berkobar di banyak negeri. Maka dapat dikatakan bahwa perjuangan melawan Imperialisme AS, pada saat ini semakin menduduki arti yang strategis dan pokok bagi perubahan system social negeri-negeri jajahan, setengah jajahan serta bagi system social dunia kedepan. Karenanya, pertentangan yang pokok pada skala dunia saat ini adalah pertentangan antara imperialisme pimpinan AS dengan seluruh klas buruh, rakyat dan bangsa tertindas di berbagai negeri. Rezim Komperador Imperialis (SBY-JK) Pukulan demi pukulan seakan tidak ada henti-hentinya dialami oleh klas buruh Indonesia, setelah dengan bangganya rezim hari ini menaikkan harga BBM, yang berdampak pada semakin bertambahnya beban kemiskinan dan kesengsaraan perkembangan krisis umum imperialisme dan dampaknya terhadap klas buruh indonesia

73


klas buruh dan rakyat Indonesia karena semakin melambungnya harga-harga kebutuhan pokok rakyat, rezim SBY-JK dengan congkaknya segera menerbitkan Peraturan Bersama empat Menteri (PB 4 Menteri) dengan dalih untuk menghadapi dampak krisis finansial yang melanda di seluruh dunia, alasan dikeluarkannya PB 4 menteri ini adalah untuk melindungi buruh agar tidak terjadi PHK massal, alasan yang sangat naif dan tidak mendasar sama sekali. Karena pada dasarnya dikeluarkannya PB 4 Menteri ini adalah untuk meredam kenaikan Upah buruh untuk tahun 2009. Akhir Oktober Empat menteri yang terdiri dari Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri telah mensosialisasikan PB 4 Menteri yang berisikan kesepakatan untuk menekan Gubernur agar menetapkan upah murah dan rendah sebagaimana bunyi Pasal 3, yaitu: �Gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional�, artinya Upah Minimum yang akan ditetapkan oleh Gubernur kenaikannya paling banyak 6% sekedar contoh yang terjadi dalam penentuan UMK di jawa timur untuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang dan seluruh kota/ kabuparen se Indonesia. Bila rata-rata UMK tahun 2008 untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Malang sebesar Rp. 805.000,00, maka prediksi UMK tahun 2009 berdasarkan SKB 4 menteri adalah sekitar Rp 853.300. Padahal saat ini proses pengupahan untuk UMP/UMK di daerah sudah pada tahap pengusulan oleh Bupati/Walikota ke Gubernur dan berdasarkan survey pasar rata-rata untuk daerah industri

74

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


utama Jawa Timur didapatkan hasil sebagai berikut: Surabaya Rp. 964.000,00, Sidoarjo Rp. 976.000,00 , Gresik Rp. 971.000,00 dan Malang Rp.985.000,00. Sehingga bila dirata-rata UMK 2009 untuk keempat kota terebut adalah Rp. 974.000,00. Mengalami kenaikan 21% dari UMK 2008. Dengan demikian, angka yang dipatok didalam PB tersebut bahkan lebih rendah daripada tawaran Apindo yang mengaku hanya mampu menaikkan 11 % atau sekitar 894 ribu. Proses penentuan UMK di Jawa Timur yang selama ini tertutup bahkan koruptif seperti di Kota Surabaya yang menghasilkan usulan UMK rendah akan semakin dikacaukan oleh PB ini sehingga Pemerintah Daerah yang selama ini mempraktekkan kebijkan UMK murah berkedok investasi mendapatkan legitimasi dan legalisasi untuk menurunkan nilai UMK sehingga terjun bebas menjadi serendah-rendahnya. Meskipun PB 4 Menteri pada di reviasi minggu yang lalu, namun revisi belum mewakili kehendak kaum buruh Indonesia. Inti dari revisi yang ditetapkan pemerintah adalah besaran upah sesuai dengan perkembangan inflasi, sehingga di serahkan kepada gurbenur. Revisi tersebut hanya kembeli mengukuhkan dan menegaskan mekanisme lama dalam menghitung besaran upah. Namun substasi dari kebijakan SBY-Kalla tersebut belumlah bergeser dari petunjuk burjuasi besar komprador, sebagai perampok paling ulung upah buruh. Dengan PB 4 mentari akan semakin memukul penghidupan klas buruh, upah saat ini hanya di hitung dari kebutuhan fisik minimum agar buruh bisa tetap bekerja. Buruh hampir tidak ada bedanya dengan budak, syaratsyarat hidup layaknya manusia direnggut paksa oleh pemerintahan SBY-Kalla. Pemerintah berkedok untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global yang terjadi strateginya adalah melalui kebijakan pengupahan yang diarahkan untuk kepentingan Imperialis. Kebijakan ini mencerminkan Rezim SBY-Kalla berwatak kapitalis koperador kepanjangan tangan dari Imperialis dan gagal memberantas korupsi serta gagal membagun ekonomi bangsa. Karena untuk permasalahan dalam ekonomi nasional adalah ekonomi bangsa telah hancur akibat penerapan sistem ekonomi Setengah Jajahan dan setengah feodal yang sekarang perkembangan krisis umum imperialisme dan dampaknya terhadap klas buruh indonesia

75


tengah diambang kebangkrutan, aset strategis dan vital ekonomi bangsa dikuasai asing, sistem ekonomi yang hanya melayani kepentingan imperialis. Dan kebijakan penurunan upah buruh (melalui perundingan bipartit) adalah bukti lepas tangannya negara untuk melindungi kepentingan buruh. Dari paparan diatas jelaslah bagi kita bahwa PB 4 menteri adalah upaya dari rezim untuk merampok upah buruh agar upah buruh dapat di tekan serendah-rendahnya tanpa memperdulikan kebutuhan buruh dan keluarganya untuk dapat hidup dengan layak sebagai manusia, karena dengan upah yang sangat rendah tentu saja kebutuhan pokok buruh sudah dapat dipastikan tidak akan mencukupi. Apabila tahun-tahun sebelumnya kenaikan upah buruh per tahunnya hanyalah suatu proses penyesuaian kenaikan harga-harga yang terjadi, namun di tahun 2009 ini bukannya proses penyesuaian lagi, tetapi upah buruh sudah DIRAMPOK! Proses perampokan tersebut dilakukan oleh SBY-JK melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkannya, yaitu dengan menaikan harga BBM dan dikeluarkannya PB 4 Menteri. Kaum Buruh dipaksa untuk membeli berbagai barang kebutuhannya dengan harga yang semakin melonjak, namun dengan besaran upah yang sanagat rendah. Singkatnya, SBY-JK telah Merampok Upah Kaum Buruh. Sebuah kebijakan yang lebih kejam dari Politik Upah Murah yang kerap dilakukan oleh para rezim pendahulunya untuk menarik para imperialisme ke Indonesia dengan berkedokan “investasi asing�. Simpulan Bahwa mesin tua imperialisme saat ini semakin tidak memadai untuk menyediakan faktor-faktor ekonomi yang menjamin pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat dunia. Krisis umum imperialisme telah semakin akut dan berpadu dengan krisis ekonomi dalam negeri (domestik). Rezim yang berkuasa hari ini adalah merupakan rezim komperador kakitangan Imperialis yang tidak bisa mengelak dan tidak memiliki keberanian untuk tidak lagi menjadi pelayan setia imperialis. Inflasi terus meningkat. Kenaikan harga-harga barang dan jasa juga telah mengakibatkan produktivitas dunia usaha terus merosot ke titik yang semakin

76

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


rendah. Situasi krisis ekonomi nasional yang semakin parah ini tentu menjadi dasar yang sangat penting bagi propaganda kita dalam garis politik pemblejetan musuh-musuh rakyat dan memperhebat perjuangan massa. Untuk menghadapi krisis finansial global rezim komperador Imperialis justru melipat gandakan penindasannya terhadap klas buruh dengan mengeluarkan PB 4 menteri yang berkedok untuk menyelamatkan buruh agar tidak terjadi PHK. Ini adalah merupakan bukti kongkrit dan nyata bahwa rezim hari ini memang benar-benar biadab, anti buruh, anti rakyat dan selalu setia menjadi pelayan kepentingan Imperialis. Kondisi ekonomi-politik nasional dewasa ini tidak ada alternatif lain kecuali tempalah besi selagi panas. Oleh karena tidak ada syarat-syarat hidup damai di republik ini, maka mari terus perhebat perjuangan dan perlawanan massa! Mengolah setiap penderitaan rakyat menjadi perjuangan massa, untuk merebut hak-hak dasar hidupnya. Saat ini tidak ada jalan yang lebih pasti kecuali berjuang, berorganisasi dan terus melatih perlawanan dalam mempertahankan maupun merebut kepentingan massa rakyat itu sendiri. Dan memang sudah saatnya bagi rakyat Indonesia terutama klas buruh untuk berhenti menggadaikan nasib di tangan kelas-kelas reaksioner negeri ini. Maka tugas kita mendesak hari ini adalah melancarkan aksi-aksi massa dan kampanye massa mulai dari basis terendah dan galang aliansi luas patriotik dengan seluruh sektor rakyat untuk menolak/mencabut PB 4 Menteri dan menuntut kenaikan Upah tahun 2009 sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL 100%) dengan puncak aksi serentak besok pada tanggal 10 Desember 2008. Demikian tulisan ini di susun agar mendapat sambutan yang hangat dan agar dapat dijadikan bahan propaganda dan diskusi.

perkembangan krisis umum imperialisme dan dampaknya terhadap klas buruh indonesia

77


Neoliberalisme, Deindustrialisasi dan Gerakan Rakyat Pekerja Adi Rusprianto. AMd, Sekjen Nasional Serikat Buruh Indonesia (SBI)

78

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


ge ra k a n s os i a l

Dari Krisis ke Krisis Ibarat menyelam sambil minum air. Ternyata meluasnya dampak krisis ekonomi global saat ini masih saja dapat dijadikan momentum bagi rezim hari ini untuk kembali mengorbankan kesejahteraan rakyat pekerjanya sendiri. Dari sini sesungguhnya kita bisa melihat bahwasanya rapuhnya sistem ekonomi dunia di bawah bendera kapitalisme global kini terlihat jelas dengan banyaknya negara-negara di dunia, termasuk Indonesia sendiri, harus terpaksa menanggung krisis finansial yang berasal dari titik pusat kapitalisme itu sendiri, yakni Amerika Serikat. Kebingungan pemerintah dalam menghadapi fluktuasi spekulan-spekulan pasar modal semakin menegaskan bahwa corak produksi perekonomian Indonesia telah terintegrasi utuh dalam tatanan sistem ekonomi kapitalisme global yang mana merupakan sistem ekonomi dunia yang dahulu justru pernah ditentang mati-matian oleh para founding fathers kita dan konstitusi tertinggi republik ini. Maka tidak heran kemudian semenjak keberadaan rezim Orde Baru hingga rezim saat ini, modus pengisapan ekonomi dan sumber daya alam negeri ini selalu saja diawali dengan lahirnya kebijakan-kebijakan negara yang anti-rakyat (judicial violence) yang kemudian akan selalu berujung pada praktik-praktik ekspansi pasar dan eksploitasi (judicial violence) modal nasional di republik ini. Sehingga maksud-maksud dan tujuan pembangunan nasional yang telah tertuang dalam paragraf Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945 kini semata-mata hanya menjadi tulisan tanpa arti di atas kertas saja. Perdagangan bebas, penggadaian aset-aset strategis bangsa, liberalisasi sumber agraria dan deindustrialisasi hingga disahkannya Undang Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 (UU PM 2007) sudah semakin menegaskan bahwa seluruh elemen parlemen, parpol, akademisi dan birokrasi pemerintahan saat ini harus bertanggung jawab sepenuhnya atas tercerabutnya kemandirian ekonomi nasional di bawah kungkungan kapitalisme global. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sekiranya peribahasa itulah yang pantas menggambarkan kondisi rakyat Indonesia hari ini. Ketika rakyat Indonesia masih harus bersusah payah untuk bertahan hidup di tengah krisis pangan dan anjloknya daya beli masyarakat pascadinaikkannya harga BBM beberapa kali yang lalu, kini pemerintah neoliberalisme, deindustrialisasi dan gerakan rakyat pekerja

79


malah bertekad mengorbankan rakyat pekerja di negeri ini dengan tidak menaikkan upah minimum para pekerja/ buruh se-Indonesia mulai tahun 2009 nanti hingga batas waktu yang belum jelas pemberlakuannya. Melalui Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yang telah ditandatangani oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno pada 22 Oktober 2008 yang lalu, pada pasal 3 telah disebutkan bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebaiknya tidak melebihi 6 persen sebagaimana patokan pertumbuhan ekonomi nasional. Tegasnya, bagi pemerintah, kebijakan anti-rakyat ini sengaja dipaksakan dengan dalih untuk mencegah agar tidak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan deindustrialisasi sebagai akibat dampak krisis perekonomian global yang tengah

represif, telah memperlihatkan bahwa negara sedang melakukan cuci tangan terhadap problem hubungan industrial antara pengusaha dan pekerjanya. Pada akhirnya, sejarah panjang dari krisis ke krisis di negeri yang konon melimpahruah kekayaannya selalu saja rakyat kecil yang menjadi tumbalnya.

mengancam kelangsungan industri nasional dalam negeri saat ini. Dari sini, kita bisa melihat bahwasanya solusi pemerintah Indonesia atas kegagalannya sendiri dalam melindungi industri nasional dari serbuan pasar bebas dan liberalisasi modal internasional malah dijawab dengan memasung kesejahteraan dan pendapatan warga negaranya sendiri. Belum lagi, kemunculan banyaknya UU dan peraturan perburuhan yang semakin

Sehingga mainstream industri nasional kita sampai saat ini terkadang masih terdistorsi dengan warisan pola pikir dan cara produksi kolonial di masa lampau. Keyakinan terhadap neoliberalisme dan perdagangan bebas pada akhirnya telah menghantarkan kesadaran rakyat Indonesia menelan dua realitas irasional sekaligus; yakni ketidakpercayaan kepada masa lalu dan ketidakmengertian akan masa depan; serta “kepercayaan� akan kekayaan

80

GL

BAL JUSTICE UPDATE

Pembagian Kerja Secara Internasional Sesungguhnya dapat kita katakan bahwa munculnya motivasi awal gerakan buruh di dunia merupakan respon dari dampak Revolusi Industri di Eropa pada akhir abad ke-18. Semaraknya penemuan teknologi baru dan transportasi telah memungkinkan sistem produksi massal (mass production) yang terdistribusikan secara meluas dan melipatgandakan keuntungan pengusaha di satu sisi, namun di sisi lain, perluasan pasar dan pencarian bahan baku negaranegara maju justru telah melahirkan cara produksi kolonial di Indonesia.

edisi khusus akhir tahun 2008


Indonesia sekaligus kepasrahan (KEBODOHAN MISTIS!) tentang kemiskinannya sendiri. Untuk itu, sudah seharusnya segala selubung-selubung ideologis neoliberalisme sudah harus dapat dibongkar sampai ke akar-akar pengetahuannya dan tentunya berangkat dari teori pembagian kerja secara internasional di bawah ini, kita akan mengetahui mimpi apa yang telah dijual oleh kapitalisme dalam menggambarkan adanya mutualisme dalam sebuah era perdagangan bebas yang tanpa batas itu. Pada prinsipnya, teori pembagian kerja secara internasional ini telah mendorong setiap negara untuk melakukan spesialisasi produksi sesuai keuntungan komparatif yang dimilikinya. Singkatnya, negara-negara Selatan di khatulistiwa yang tanahnya subur, lebih baik melakukan spesialisasi produksi di bidang produksi pertanian. Sedangkan negara-negara di bagian bumi sebelah utara, yang iklimnya tidak

negara-negara Utara bergerak di bidang pertanian, maka secara otomatis ongkos produksinya lebih mahal. Karena akan dibutuhkan lebih banyak investasi bagi negara Utara untuk menyuburkan tanah dan melawan musim dingin, dan negaranegara Selatan juga akan membutuhkan investasi yang cukup banyak pula untuk pembangunan industrinya, sehingga ongkos produksi yang mereka hasilkan akan menjadi lebih mahal. Maka berdasarkan teori ini, perdagangan internasional yang lahir atas perbedaan potensi keunggulan komparatif masing-masing negara akan menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga harga barang akan turun dan akan mencapai titik terendah bila sudah terjadi perdagangan bebas. Sebab kemajuan dan perkembangan teknologi yang digunakan oleh masing-masing negara akan menciptakan produksi yang dihasilkan akan berlimpah dan murah, sehingga secara otomatis perdagangan antara negara Utara-Selatan akan

cocok untuk usaha pertanian, sebaiknya melakukan kegiatan produksi di bidang industri. Maka baik negara-negara Selatan maupun negara-negara Utara, mereka membutuhkan teknologi dalam menciptakan keunggulan komparatif bagi negerinya. Akibat dari perbedaan spesialisasi inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Sebab apabila negara-negara Selatan bergerak di bidang industri, dan

menguntungkan kedua belah pihak. Sebab menurut teori ini, negaranegara yang ada secara langsung akan menimbulkan rasa saling ketergantungan yang mutualisme bila negara-negara tersebut saling mengisi kelemahan yang ada. Di mana puncaknya akan tiba pada suatu era, yakni era perdagangan bebas. Kepalsuan Global Globalisasi Merujuk pada asumsi teori pembagian kerja secara internasional di

neoliberalisme, deindustrialisasi dan gerakan rakyat pekerja

81


atas, mengapa setelah berpuluh-puluh tahun lamanya, negara-negara industri menjadi semakin kaya, sedangkan negara-negara pertanian justru semakin miskin. Dan terkait dengan perdagangan internasional dan deindustrialisasi, sampai seberapa jauh peranan TNC/ MNC, WTO dan Bank Dunia saat ini dan bagaimana posisi gerakan buruh harus mengambil sikap. Sesungguhnya, dalam sejarah teori, pembagian kerja secara internasional ini telah dikritik oleh dua kelompok besar, yakni Teori Modernisasi, yang melihat kesenjangan kemiskinan yang terjadi karena lebih disebabkan oleh faktor-faktor internal negara-negara pertanian yang dinilai sebagai masyarakat tradisional alias belum maju (tidak modern) yang cenderung karena pembangunan kapasitas dan karakter SDM yang tidak maju serta minimnya penyelenggaraan lembaga-lembaga guna menunjang proses modernisasi.

negara Dunia Ketiga beralih ke negara industri maju. Terlepas dari Teori Modernisasi yang terlalu mudah melakukan generalisasi dan cenderung menganggap perkembangan masyarakat bergerak dalam garis yang lurus ataupun pemaparan dari Teori Struktural itu sendiri, pada akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan, bahwa eksploitasi ekonomi yang melahirkan kesenjangan ekonomi global lebih disebabkan karena adanya pertukaran yang timpang. Sehingga slogan-slogan bahwa globalisasi akan melahirkan kesejahteraan global sudah tidak akan mungkin tercapai apabila potensi sumber daya dan kapasitas teknologi negaranegara maju lebih besar dan semakin besar. Kompetisi yang tidak seimbang inilah yang mendorong proses globalisasi hanya akan menguntungkan negaranegara industri maju saja. Dan tentunya, keberadaan TNC-MNC, WTO dan Bank

Sedangkan kelompok teori yang kedua, Teori Struktural, melihat secara berlawanan dengan Teori Modernisasi. Teori Struktural berpendapat bahwa kemiskinan yang terdapat di negara-negara Dunia Ketiga yang mengkhususkan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif, di mana yang kuat melakukan eksploitasi terhadap yang lemah. Sehingga, surplus dari negara-

Dunia mengambil porsi yang cukup besar dalam menjalankan skema penjajahan gaya baru neoliberalisme global hingga saat ini. Pada praktiknya, skema pembagian kerja secara internasional itu justru menyebabkan penurunan nilai tukar dari komoditas pertanian terhadap komoditas barang industri. Sehingga barang-barang industri menjadi semakin mahal bila dibandingkan dengan barang-barang hasil pertanian.

82

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Belum lagi, praktik proteksi hasil-hasil pertanian dalam negara-negara industri semakin meminimalisasi jumlah ekspor negara pertanian ke negara industri. Di sisi lain, kemunculan penemuanpenemuan teknologi baru dalam negaranegara Utara mampu menciptakan bahan-bahan mentah sintetis sebagai bahan baku industri di dalam negerinya sendiri. Selain itu yang harus dicatat, skala permintaan untuk barang-barang pertanian tidak bersifat elastis. Sebab, dalam Hukum Engels dinyatakan bahwa pendapatan seseorang yang meningkat tidak akan menaikkannya konsumsi seseorang tersebut untuk makanan, tetapi justru terjadi peningkatan pada konsumsi barang-barang industri. Tegasnya, di balik manipulasi dan impian keseimbangan pasar bebas dalam pembagian kerja secara internasional, ternyata negara-negara maju itu sendiri justru berada pada titik-titik tertentu mereka secara leluasa memperkuat industri dalam negerinya

terdahulu dengan kemandirian ekonomi nasional, yakni perlindungan tenaga kerja dan sumber daya nasional serta menjaga ketahanan industri nasional dari kepungan modal asing.

terlebih dahulu sebelum bertarung dalam perdagangan bebas dan mengisap habis kekayaan negara-negara agraris, dalam hal ini adalah negara-negara berkembang. Oleh karena itu, bila rezim saat ini mau belajar dari sejarah dan berani membongkar praktik-praktik lembaga ekonomi neoliberalisme dan TNC/MNC-nya, maka sudah seharusnya pemerintah Indonesia mampu mendefinisikan ulang kembali apa yang dicita-citakan founding fathers

prasyarat peminjaman yang didiktekan negara-negara donor sehingga negara tidak lagi dikelola untuk kepentingan rakyatnya. Sesungguhnya, di Indonesia, logika investasi dari satu negara ke negara lainnya telah bermula pada kegiatan yang terkait dengan perdagangan di bawah rezim kolonialisme. Di mana akumulasi yang terjadi masih bersifat primitif, yang mana mobilisasi produksi dan distribusi produksinya masih mengandalkan

Ke Manakah Gerakan Rakyat Pekerja Harus Berpijak Sewindu sudah angin reformasi telah berlalu, namun hingga detik ini kesejahteraan kaum buruh selalu tergadaikan oleh orientasi pencarian sumber-sumber pembiayaan negara yang sangat teknis – jalan pintas dengan mengandalkan bantuan luar negeri tanpa orientasi strategis sama sekali. Sebagai akibatnya harga BBM dinaikkan, subsidi dicabut, aset-aset strategis diprivatisasi dan sebagai daya tarik atas investasi asing di negeri ini yang selalu ditumbalkan adalah minimnya upah buruh dan penekanan atas gerakan buruh sebagai upaya untuk menjaga stabilitas negara menjadi terjaga. Ini semua dilakukan sebagai pemenuhan

neoliberalisme, deindustrialisasi dan gerakan rakyat pekerja

83


kekuatan ekstra ekonomi atau kekuatan senjata dan politik pendudukan. Namun, pada masa setelah kolonialisme, kekuatan ekstra ekonomi telah berubah menjadi kekuatan neokolonialisme, yaitu penjajahan secara tidak langsung lewat berbagai instrumen internasional, khususnya di area perdagangan. Dengan demikian kita selalu berhadapan pada konsep yang sempit tentang investasi, yaitu sebagai kepanjangan dari perdagangan. Sebab, sebagaimana yang terdapat dalam prinsip GATT/WTO, aturan investasi internasional selalu terkait dengan isu non-diskriminasi di dalam kegiatan perdagangan. Sehingga di dalam isu-isu investasi juga terdapat mengenai national treatment (perlakuan yang sama antara pelaku usaha asing dengan dalam negeri), most favoured nation (perlakuan yang sama terhadap berbagai negara mitra dagang), market access (pembukaan akses pasar dalam negeri), transparency dan lainnya. Ironisnya, segala prinsip-prinsip investasi dan perdagangan di atas, di Indonesia justru malah dilampaui. Dalam UU PM 2007, selain terdapat perlakuan yang sama antara investor asing dengan investor domestik, juga dilegalkan praktik investasi asing di semua bidang tanpa terkecuali. Padahal WTO dalam kegiatan penanaman modal asing hanya dibatasi peranannya dalam sektor perdagangan saja. Tegasnya, inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa hingga kini deindustrialisasi di negeri ini terus terjadi dan jutaan buruh di negeri ini masih saja terus dihantui dengan ancaman PHK massal. Untuk itu, tutupnya beberapa pabrik tekstil mingguminggu ini seperti penuturan Menteri Perindustrian Fahmi Idris pada saat penerbitan SKB 4 Menteri tentang upah, bukanlah semata-mata dipicu oleh krisis global saat ini, melainkan jauh sebelum krisis Amerika terjadi. Sedari awal pemerintah tidak pernah mempunyai niat baik untuk melakukan proteksi industriindustri nasional terhadap liberalisasi perdagangan kapitalisme global, dalam hal ini dapat terlihat dari ketidakberdayaan industri tekstil dalam negeri ketika harus berhadap-hadapan dengan serbuan murahnya produk-produk tekstil China yang masuk ke dalam pasaran dalam negeri.

84

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Padahal keberadaan industri TPT (tekstil dan produk tekstil) merupakan industri yang tak bisa diabaikan peranannya, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja dan ekspor nonmigas. Setidaknya ada sekitar 98.000 unit usaha kecil dan menengah (UKM) yang menekuni industri ini. Data stastistik menunjukkan, UKM TPT ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 490.000 dengan nilai produksi 14,7 triliun dan ekspor US$ 900 juta. Industri skala besar yang menggeluti bisnis ini umumnya padat karya dan mengandalkan tenaga kerja yang murah. Total penyerapan tenaga kerja industri TPT diperkirakan dapat mencapai kisaran 3,2 juta. Belum lagi, sumbangan dari produk industri tekstil, garmen, dan sepatu dalam konfigurasi ekspor nonmigas atas industri padat karya (unskilled labour intensive industry, ULI) bisa mencapai angka 86 persen, dengan nilai ekspor hampir US$ 8 miliar (lihat Tabel 1). Namun seiring derasnya kompetisi modal internasional, ekspor komoditas tekstil, garmen, dan sepatu terus menerus mengalami penurunan sejak tahun 1994. Tabel 1. Ekspor Industri Padat Karya 1990-2003 Produk

1990

1996

2000

2001

2003

US$

%

US$

%

US$

%

US$

%

juta 1,470

29.7

juta 3,505

25.7

juta 3,505

25.9

juta 3,202

Furnitur

338

6.8

952

8.6

1,518

11.2

Garmen

2,001

40.4

3,591

32.6

4,734

694

14.0

2,195

19.9

1,672

Tekstil

Sepatu

US$

%

25.7

juta 2,896

25.9

1,424

11.5

1,512

13.6

35.0

4,531

36.4

3,945

35.4

12.3

1,506

12.1

1,148

10.3

Sumber: Dihitung dari BPS, Trade Statistics; berbagai tahun

Dan sekiranya keberadaan UU PM 2007 yang telah disahkan oleh SBY-JK pada akhirnya akan menambah deretan problem bagi kelangsungan industri nasional dan pemenuhan kesejahteraan rakyat Indonesia serta penyerapan angka pengangguran yang semakin tinggi. Sebab, penyerapan tenaga kerja melalui proyekproyek penanaman modal asing ternyata justru lebih kecil bila dibandingkan dengan proyek-proyek penanaman modal dalam negeri. Hal ini bisa dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini: neoliberalisme, deindustrialisasi dan gerakan rakyat pekerja

85


Tabel 2. Penyerapan Tenaga Kerja Pada Kegiatan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun

Proyek

Tenaga Kerja

Jumlah TK per Proyek

160 108 119 129 214 730 146

75.479 53.996 49.219 61.858 122.750 363.302 72.660,4 220.781.883,94

472 450 414 450 574 2.360 472

2001 2002 2003 2004 2005 Jumlah Rata-rata I / TK

Penanaman Modal Asing Jumlah Proyek Tenaga Kerja TK per Proyek 454 101.345 223 442 88.156 199 570 117.216 205 544 144.440 266 909 156.109 172 2919 607.266 1.065 583.8 121.453,2 213 378.895.574,59

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas Tahun 2007

Selain itu pula, dalam Tabel 3 di bawah ini justru dapat terlihat juga persentase tingkat upah dengan jumlah produksi tenaga kerja pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan, penggalian dengan listrik, gas dan air bersih sangat besar ketimpangannya.

Tabel 3. Perbandingan tingkat Upah dengan Produksi Tenaga Kerja No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa / Services Jumlah Rata-rata

Upah (Rp) 174.750.358.608.600

PDB (Rp) 365.559.600.000.000

47.80

15.989.023.439.808 98.609.987.088.420 2.394.993.189.432 37.582.928.430.228 141.876.523.202.976

285.086.600.000.000 765.966.700.000.000 24.993.200.000.000 173.440.600.000.000 429.944.000.000.000

5.61 12.87 9.58 21.67 33.00

58.274.520.548.592 17.228.868.655.632

180.968.700.000.000 228.107.900.000.000

32.20 7.55

113.857.655.173.692 660.564.858.337.380

275.640.900.000.000 2.729.708.200.000.000

41.31 211.60 23.51

Sumber: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

86

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008

%


Dari sini, kita bisa melihat bahwasanya porsi besaran upah buruh dalam jumlah keseluruhan ongkos suatu produksi bukanlah menjadi alasan fundamental terjadinya ekonomi biaya tinggi yang sering dikeluhkan oleh para pengusaha kita. Justru inefisiensi birokrasi (baca: kapitalisme birokrasi) dan praktik- praktik pungutan liar (baca: kapitalisme rente) telah menjadi pemicu terjadinya ekonomi biaya tinggi dan fenomena ini telah marak terjadi sewaktu Orde Baru mulai menerapkan pendekatan aparat kekerasan dalam menyelesaikan problem hubungan industrial. Seharusnya pemerintah menyadari bahwa semakin banyaknya peraturan perburuhan yang tidak berpihak kepada buruh, malah akan mengundang radikalisasi di tingkat gerakan buruh itu sendiri. Sehingga terkadang pengusaha kembali lagi terjebak pola-pola lama untuk menggunakan pendekatan kekerasan dengan melibatkan jasa-jasa aparat keamanan, baik diambil dari masyarakat sipil maupun militer dan lagi-lagi ini bukan harga yang cukup murah. Tegasnya, dalam mereformasi bangunan industri nasional tidaklah bisa dijawab semata-mata dengan injeksi dan investasi modal asing semata. Artinya, perlu adanya peran negara yang mempunyai porsi yang cukup besar untuk membuat iklim usaha di Indonesia menjadi baik dan merata. Jadi tidak bisa kita menyerahkan orientasi pembangunan ekonomi nasional ke dalam cengkeraman pasar bebas yang terkadang indikatornya hanya dilihat dari turunnya inflasi dan suku bunga serta kestabilan moneter semata. Seharusnya, konsepsi pembangunan ekonomi nasional tidak perlu dilihat dari naik turunnya mata uang asing, melainkan harus tertuju pada ekonomi riil masyarakatnya yaitu pekerjaan dan kesempatan kerja, yang pada akhirnya secara nasional bisa kita bandingkan rasio kapital yang masuk dengan

neoliberalisme, deindustrialisasi dan gerakan rakyat pekerja

87


rasio lapangan kerja serta perbandingan ekspor-impornya sebagai keseimbangan surplus perdagangan yang didapat. Di sisi lain, kontradiksi desa dan kota dalam logika pembangunan industri harus diminimalkan dengan melahirkan industri kerakyatan nasional dengan menciptakan supporting system industri besar yang mampu mendukung industri ringan dan sektor pertanian. Di sini kita bisa melihat bahwasanya, jalan baru bagi gerakan rakyat pekerja dalam melawan neoliberalime: Pertama, pemutusan borjuasi internasional dengan borjuasi nasional. Artinya, di sini peranan pemerintah untuk memproteksi industri nasional serta menciptakan iklim investasi yang bebas dari pengaruh asing dan berdikari menjadi keniscayaan yang harus segera dilakukan. Sehingga pada akhirnya, negara harus mampu menghilangkan hambatan-hambatan pada sektor industri, perdagangan dan modal, serta memproyeksikan arah industrialisasi, perdagangan dan modal yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Kedua, menggalang aliansi strategis borjuasi nasional dengan kelas rakyat pekerja. Di sini bukan berarti bahwa kita masih mengamini subordinasi pekerja terhadap pengusaha dalam hubungan produksi yang terjadi sampai saat ini. Aliansi ini bisa dilakukan oleh kaum pekerja ketika gerakan kelas rakyat pekerja betul-betul memiliki posisi tawar dan kemampuan negosiasi yang tinggi dalam merombak manajerial pabrik sehingga pekerja/buruh yang sedari awal selalu dianggap sebagai variable capital harus diubah menjadi logika constant capital. Di mana posisi kaum pekerja/buruh setara dengan pengusaha dalam menjalankan perusahaannya dengan menerapkan pembagian saham pengusaha terhadap serikat buruh di perusahaan tersebut dan/atau dalam kondisi perusahan yang tidak menentu bisa sebagai supporting system atas badan-badan koperasi dan unit-unit usaha ekonomi kaum buruh. Sehingga pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan terhadap rakyat pekerja tetap menjadi langkah utama untuk menghilangkan kontradiksi pengusaha dengan pekerja/buruh. Sehingga strategi aliansi ini dengan apa yang tersirat di atas, konsepsi pertumbuhan ekonomi yang berimbang dengan sektor industri dengan sektor

88

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


pertaniannya akan mampu menjadi stimulator pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasionalnya. Untuk itu, menjadi jelas bahwasanya tidak ada gerakan pekerja yang kuat tanpa kapital nasional yang kuat. Dan dalam tatanan perekonomian internasional yang timpang, tidak ada kapital nasional yang kuat tanpa parlemen yang kuat. Sehingga peran negara sebagai kekuatan organik nasional harus mampu menjadikan tanah, air, mineral, pangan dan tambang didaulat dan diperuntukan oleh rakyat Indonesia sebagai langkah awal renegosiasi tatanan ekonomi neoliberal yang menindas dan mengisap. Maka berdasarkan itu semua, problem deindustrialisasi sebagai ekses dari mode produksi imperialisme dan perjuangan gerakan buruh memiliki kaitan yang sangat erat. Sebab, persoalan relokasi industri, investasi asing, utang luar negeri dan program pembangunan developmentalisme dan liberalisasi perdagangan yang berujung pada marginalisasi kaum buruh dan kerusakan lingkungan sesungguhnya telah menunjukan adanya problem nasional. Maka perjuangan kaum buruh tidak bisa semata-mata berwatak sosialis (perjuangan kelas buruh terhadap borjuis/ sosialisasi alat-alat produksi), tetapi juga harus berwatak perjuangan nasional. Untuk itu, gerakan buruh/pekerja harus mulai meninggalkan tradisi sektoralisme dan menggabungkan semua kekuatan elemen rakyat dalam sebuah wadah front nasional guna melangsungkan pembebasan nasional dan demokrasi kerakyatan yang sejati.

neoliberalisme, deindustrialisasi dan gerakan rakyat pekerja

89


MELEGALKAN PENJUALAN TANAH DAN AIR IBU PERTIWI Gunawan, Discussion Paper untuk Forum Keadilan Ekonomi Institute for Global Justice

Sekjen Komite Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice


Capital Violence-Judicial Violence Krisis ekonomi tahun 1997-1998, telah memicu krisis sosial dan krisis politik, hingga membawa kemenangan gerakan reformasi menumbangkan rezim militer Orde Baru. Namun, tumbangnya negara Orde Baru, harus dilihat juga sebagai reorganisasi dan rekonsolidasi modus operandi nasional kapitalisme internasional, dari developmentalisme yang lebih mengandalkan kekuatan sepatu lars, bedil dan ujung bayonet, menjadi neoliberalisme yang mengandal produk-produk hukum dari hasil demokrasi prosedural yang bertumpu pada kekuatan the old reactionary regime yang merupakan perpaduan dari ancient regime dan oligarki partai-partai besar. Turunnya Gus Dur dari kursi kepresidenan, bisa dikatakan sebagai runtuhnya konsolidasi, karena transisi demokrasi yang mensyaratkan pergantian

1999), dan harusnya disusul dengan pelembagaan demokrasi, namun yang terjadi pasca-Pemilu 1999 adalah konflik elite yang melibatkan massa dan justru terjadi persekutuan politik dengan kekuatan Orbais-Soehartois oleh kekuatan politik anti-Gus Dur. Maka naiknya Ibu Mega ke kursi kepresidenan berbarengan dengan lemahnya pelembagaan demokrasi, sehingga di level negara, artikulasi kepentingan asing dikalahkan dengan artikulasi cara-cara produksi kapitalisme internasional. Sebut saja; Undangundang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini merupakan bagian dari syarat Bank Dunia untuk pencairan US$ 300 juta, pinjaman (utang luar negeri) untuk program restrukturisasi air yang biasa disebut WATSAL (Water Resources Sector Adjustment Loan) yang telah

rezim otoriter (turunnya Pak Harto dan ditolaknya laporan pertanggungjawaban mister Habibie oleh MPR), kemudian pemilu yang demokratis (Pemilu

ditandatangani pada bulan April 1998. Progam LAP (Land Administration Project) dan dilanjutkan dengan Land Policy Management Reform Progam

melegalkan penjualan tanah dan air ibu pertiwi

91

ge ra k a n s os i a l

Jikalau kita ikuti diskursus krisis semenjak 1998 hingga kini, maka ada dua hal yang bisa disimpulkan. Pertama, krisis tidak kemudian memicu revolusi, meski telah memunculkan gejolak sosial terbatas, dan kedua, bahwa krisis juga memiliki arah yang berkelanjutan. Upaya mengatasi krisis, negara kemudian memunculkan produk-produk hukum yang pada umumnya ditujukan untuk menarik masuk investasi asing dan pengurangan hak-hak normatif kaum buruh dan hak atas tanah kaum tani.


dari Bank Dunia melahirkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan sebagai dasar keluarnya Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Agraria untuk menggantikan UUPA 1960. Dampaknya adalah penguasaan sumber-sumber agraria oleh pihak asing, yang berarti memang investasi masuk, tetapi dibayar dengan meluasnya konflik agraria dengan kekerasan bersenjata yang berdampak hilangnya akses masyarakat kepada sumber-sumber agraria dan sumber-sumber pangan. Di lapangan perburuhan, persoalan Labor Market Flexibility (LMF) masih menjadi core persoalan sektor ini. Manajemen pasar tenaga kerja yang lentur ini merupakan jalan pintas yang ditempuh pemerintah, dan merupakan tawaran kepentingan modal internasional sebagai solusi krisis ekonomi. Dengan alasan merangsang investasi, maka pemerintah berusaha menciptakan suatu pasar tenaga kerja yang fleksibel. Laiknya proses produksi kuno, yang berlangsung adalah pola relasi majikan-buruh (untuk tidak menyebut tuan-budak). Hanya saja, yang sedikit berbeda adalah mekanisme hubungannya. Dulu, buruh secara langsung berhubungan dengan majikan dalam sebuah proses produksi. Kini, pengusaha (pemodal) tidak harus

92

GL

BAL JUSTICE UPDATE

berhubungan langsung dengan pekerjanya, tetapi melibatkan pihak ketiga dalam penyediaan tenaga kerja (outsourching). Konsep ini banyak diminati investor. Pasalnya, melalui outsourcing, buruh tidak lagi bertanggungjawab kepada perusahaan yang menggunakan jasa tenaganya, namun kepada perusahaan yang menyalurkan tenaga kerjanya. Ini juga berarti bahwa perusahaan pemakai jasa tenaga kerja tidak perlu ambil pusing dengan persoalan produktivitas buruh. Para investor bisa seenaknya melakukan bongkar-pasang tenaga kerja melalui perusahaan pengerah tanaga kerja. Selain itu, secara implementatif, perwajahan LMF juga berbentuk status pekerja magang dan kontrak. Hal-hal yang dijadikan sasaran tembak LMF adalah mengeliminasi biaya-biaya yang tidak efektif, seperti penghilangan upah minimum, menekan upah, serta menghapuskan jaminan sosial. Dan seluruh malapetaka ini termaktub dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga proses pemutusan hubungan kerja (PHK) juga semakin dipermudah. Ketika proses PHK berlangsung masif, situasinya kemudian berbanding lurus dengan peningkatan pengangguran secara massal. Bila angka pengangguran tinggi, maka jumlah pencari kerja pun

edisi khusus akhir tahun 2008


akan meningkat. Sehingga, secara diametral, rakyat (masyarakat pencari kerja) akan menegasikan perhitungan kelayakan hidupnya sendiri, dan menerima upah rendah, asalkan bisa memperoleh pekerjaan.

subsidi dan kenaikan harga BBM, selain bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya (Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang menjadi rujukan telah dibatalkan

Meski demikian, toh, rakyat tetap banyak nganggur dan tetap repotnasi, artinya krisis ekonomi 19971998 tetap tak tertanggulangi. Pun demikian dengan presiden SBY, guna menggenjot investasi di bidang infrastruktur, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, selain bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya (Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Pokok Agraria; Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) dan menafikan protes masyarakat, semakin menghilangkan akses masyarakat kepada sumber-sumber agraria, dan semakin hilangnya lahan pertanian untuk kepentingan infrastruktur akan membawa dampak pada situasi rawan pangan. Demikian juga dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 yang mengatur pencabutan

oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945) dan menafikan protes masyarakat, menciptakan PHK massal dan juga situsi rawan pangan akibat turunnya harga beli masyarakat dan naiknya sarana produksi masyarakat. Merasa investasi asing masih kurang dan krisis belum teratasi, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006, yang bertujuan menjadikan investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi, terutama untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang makin meningkat. Lantas, Inpres ini menunjuk lima faktor yang perlu dibenahi, di antaranya soal pelayanan dan kejelasan aturan, pabean dan cukai, perpajakan serta tenaga kerja. Dan ketika dihadapkan pada permasalahan pengangguran, yang angkanya telah mencapai sekitar 104,02 juta, pemerintah justru membiarkan buruh bertarung sendiri dalam sistem ekonomi pasar bebas, karena pemerintah masih percaya bahwa buruh murah adalah strategi utama.

melegalkan penjualan tanah dan air ibu pertiwi

93


Rincian Tindakan dalam Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Tindakan Umum Finalisasi Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal Merumuskan pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah untuk urusan penanaman modal Penyempurnaan organisasi Mengaktifkan forum dialog dengan dunia usaha Peninjauan sejumlah ketentuan-ketentuan perizinan di bidang perdagangan Menyederhanakan proses pembentukan perusahaan dan izin usaha Merealisasikan sistem pelayanan terpadu dengan penanaman modal dengan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat yang jelas Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan Membentuk tim bersama untuk mengawasi penyusunan rancangan Perda dan mengevaluasi Perda Kepabeanan dan Cukai Menyederhanakan prosedur pemeriksaan kepabeanan Pengembangan sistem EDI di Dirjen Bea Cukai Menetapkan kriteria yang jelas dan transparan serta melaksanakan dengan konsisten penggunaan jalur hijau dan jalur merah Menetapkan kriteria yang jelas dan transparan serta melaksanakan dengan konsisten penggunaan jalur prioritas Menyusun pedoman proses penetapan klasifikasi barang utama tertentu dalam rangka penetapan tarif yang jelas dan transparan Persiapan penerapan NSW 2008, yang meliputi Trade-Net dan Port-Net Perpajakan Menilai usulan perubahan •

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

•

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

•

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1083 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

94

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Menetapkan bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang dapat diberikan fasilitas perpajakan sesuai dengan pasal 31A Undang-undang Pajak Penghasilan Menurunkan tarif pajak kendaraan bermotor untuk jenis angkutan umum Menurunkan tarif pajak penerangan jalan bagi industri dan non-industri Menyelesaikan masalah pungutan pajak/retribusi daerah: 1.

“tower� telekomunikasi

2. jembatan timbang 3. lalu-lintas barang Mengubah perkiraan penghasilan netto sebagai dasar “withholding tax� Ketenagakerjaan

Menyusun draf perubahan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, mengenai: 1.

PHK, pesangon, dan hak-hak pekerja/buruh lainnya

2. Perjanjian Kerja Bersama 3. Ketentuan mengenai pengupahan 4. Perjanjian kerja waktu tertentu 5. Penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain (outsourcing) 6. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing 7. Ketentuan mengenai istirahat panjang Menyederhanakan prosedur pemberian visa dan izin tinggal bagi investor: cukup mempunyai 2 jenis izin; IMTA dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta KITAS dari Kantor Imigrasi Mempercepat proses: 1.

Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja, dari sebulan menjadi dua bulan

2. Akreditasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri, dari 23 hari menjadi 14 hari 3. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dari 23 hari menjadi 14 hari 4. Akreditasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dari 3 bulan menjadi 2 bulan 5. Hubungan Perindustrian: a. Fasilitas pengesahan, dari 10 hari menjadi 7 hari b. Fasilitas perjanjian kerja, dari 7 hari menjadi 6 hari

melegalkan penjualan tanah dan air ibu pertiwi

95


Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi Pembuatan pedoman penyempurnaan dan penyederhanaan pemberian izin bagi UKMK dan pengembangan sistem pelayanan perizinan satu atap satu pintu Penyusunan Peraturan Menteri tentang Pengembangan Jasa Konsultasi bagi IKM Pengembangan skema kredit investasi bagi UKMK Penyediaan insentif fiskal bagi UKMK yang memanfaatkan teknologi inovatif Mengubah Keppres Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan Bidang/Jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan sesuai dengan daftar bidang usaha tertutup dan terbuka dengan syarat Pengembangan kawasan industri bagi UKMK Mengubah PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba Sumber: Kompas

Presiden SBY ketika membuka Pameran Inacraft 2006, menyatakan: “Kita lihat hari-hari ini, indeks harga saham gabungan mencapai rekor tertinggi 1.400 sekian, nilai tukar rupiah yang sempat terguncang tahun lalu juga menunjukkan perbaikan penguatan yang sangat besar, cadangan devisa kita mencapai 41,8 miliar dolar AS, tertinggi dalam sejarah ekonomi kita.� Tetapi, kini begitu Amerika krisis, Indonesia segera mengalami krisis finansial, setelah sebelumnya sudah terkena krisis pangan, energi, dan air serta investasi yang masuk sebelumnya tetap tidak menyerap tenaga kerja. Mengapa demikian, karena investasi dalam bentuk akuisisi perusahaan yang sudah dan sedang berjalan, seperti Indosat, Telkomsel, BCA, dan Bank Danamon. Selain tidak menyerap tenaga kerja, kebijakan investasi di perbankan juga berpotensi menciptakan PHK. Bank Indonesia telah merumuskan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Di dalam API dirumuskan bahwa bank-bank dikelompokkan berdasarkan kapasitas modal dan kemampuan operasionalnya, misalnya menjadi bank internasional, bank nasional, bank daerah, bank yang fokus melayani ritel atau korporasi dan sebagainya. Maka bank-bank didorong untuk merger dan akuisisi. Maka gelombang merger dan akuisisi berpotensi menjadi gelombang PHK pula.

96

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Persoalan lain dari investasi yang telah masuk yang memperkuat rupiah disebabkan masuknya investasi jangka pendek di bursa saham. Investasi ini berakibat mengapa lapangan kerja tidak terbuka dan watak spekulatifnya berpotensi menciptakan krisis moneter jika investasi tersebut secara spekulatif ditarik pula. Di sektor riil (padat karya), kebijakan pemerintah justru tidak merangsang produktivitas buruh, justru memprovokasi buruh untuk melakukan pemogokan, semisal kebijakan revisi Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penanaman Modal, serta SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri menyusul krisis Amerika yang berdampak menjadi krisis global. Di lapangan agraria, pemerintah memfasilitasi perkebunan besar, hal ini, justru memperkeras konflik agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan, kemudian perkebunan sawit kini justru hancur, dan progam biofuel, yaitu sumber-sumber pangan dijadikan sumber energi – sehingga bisa disebut juga agrofuel – justru memperparah krisis pangan global serta tidak mengatasi krisis energi. Akhir cerita negara tetap gagal mengatasi krisis dan kemiskinan tetapi justru melakukan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, budaya masyarakat. Dan setiap perjuangan masyarakat mempertahankan hakhaknya, dijawab dengan represivitas, stigmatisasi, dan kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah (pelanggaran hak sipil politik). Fakta kerasnya adalah apa yang tergambarkan dalam konflik agraria dan konflik perburuhan (industrial). Tabel Konflik Perburuhan 2006-2008 No

Kategori

1

Hak Normatif

2

Politik-Hukum

3

Buruh Tani

Isu Upah PHK Revisi UU No.13/2003 Kriminalisasi Aksi Buruh SKB 4 Menteri Bagi Hasil Kepemilikan Lahan Kriminalisasi reclaiming Kriminalisasi Hak Paten

melegalkan penjualan tanah dan air ibu pertiwi

97


Tabel Pelanggaran HAM Melalui Judicial Violence No

1

Kesepakatan Modal Internasional WATSAL (Water Resources Sector Adjustment Loan) dari World Bank

Kebijakan Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Problem Hukum

Bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan judicial review dari organisasi-organisasi masyarakat Infrastructure Summit 2005

2

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Letter of Intent /LoI) antara Indonesia dengan IMF (International Monetary Fund)

3

LAP (Land Adminitrationt Project) dan dilanjutkan dengan (Land Policy Management Reform progam) dari World Bank

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan sebagai dasar keluarnya Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Agraria.

Pelanggaran terhadap hak rakyat akses kepada sumbersumber agraria Bertentangan dengan undang-undang diatasnya (Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Pokok Agraria; Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM)

Perlindungan Hukum bagi capital violence

Pasal 28 Ayat 2 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang menjadi rujukan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 002/ PUU-I/2003) karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945

Perlindungan Hukum bagi capital violence

GL

BAL JUSTICE UPDATE

Pelanggaran terhadap hak rakyat kepada akses sumbersumber agraria

Pelanggaran terhadap hak rakyat kepada kehidupan yang layak Perlindungan Hukum bagi capital violence

Pelanggaran terhadap hak rakyat kepada akses sumbersumber agraria

Setelah gagalnya RUU SDA. Kini BPN merencankan amandemen UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Pokok Agraria

98

Problem Demokrasi dan HAM Perlindungan Hukum bagi capital violence

edisi khusus akhir tahun 2008


Krisis Ekonomi Paling Serius dalam Sejarah Modern Keruntuhan finansial pada bulan Oktober 2008 bukanlah hasil dari fenomena siklus ekonomi. Ia merupakan hasil yang sengaja diciptakan oleh kebijakan pemerintah AS yang dilakukan melalui Departemen Keuangan dan Dewan Bank Sentral AS. Ini adalah krisis ekonomi paling serius dalam sejarah dunia. Dana talangan (bailout) yang diusulkan oleh Departemen Keuangan AS bukanlah “solusi� bagi krisis ini. Pada kenyataannya justru sebaliknya: ia merupakan penyebab dari keruntuhan lebih besar. Ia memicu konsentrasi kekayaan yang tidak ada bandingannya, yang kemudian berperan dalam memperluas ketimpangan ekonomi dan sosial baik di dalam maupun antara bangsa-bangsa. Tingkat utang telah meroket. Korporasi industrial digiring menuju kebangkrutan, diambil alih oleh institusi finansial global. Kredit, tepatnya persediaan dana pinjaman (the supply of loanable funds), yang menjadi tali nyawa produksi dan investasi, dikontrol oleh segelintir konglomerat finansial. Akibat bailout, utang publik membubung. Amerika adalah negeri yang paling berutang di bumi. Sebelum bailout utang publik AS berada di kisaran 10 triliun dolar. Utang berdenominasi dolar ini terdiri dari treasury bills dan government bonds berlebih yang dipegang oleh individual, pemerintah asing, korporasi dan institusi finansial. Bailout: Pemerintah AS Mendanai Utangnya Sendiri Ironisnya, bank-bank Wall Street – yang menjadi penerima dana talangan – adalah juga broker dan penjamin (underwriter) utang publik AS. Walaupun bank hanya memegang sebagian utang publik, mereka mentraksasikan dan memperdagangkan instrumen utang publik denominasi dolar AS di seluruh dunia. Dalam lika-liku peristiwa yang pahit, bank menjadi penerima pembagian uang sebesar 700+ milyar dolar dan pada saat bersamaan bertindak sebagai kreditor bagi pemerintah AS. Kita berhadapan dengan hubungan yang sirkuler dan absurd: untuk membiayai bailout, Washington harus meminjam dari bank, yang merupakan penerima bailout. Pemerintah AS mendanai utangnya

100

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


siapakah arsitek keruntuhan ekonomi

pu bli k

sendiri. Pemerintah Federal, Negara Bagian dan Pemerintahan Kota semakin terkungkung di bawah kontrol ketat konglomerat finansial global. Para kreditor ini semakin mengontrol reformasi pemerintah. Bailout tersebut kondusif bagi konsolidasi dan sentralisasi kekuasaan perbankan, yang kemudian memukul aktivitas ekonomi riil, menyebabkan serangkaian kebangkrutan dan pengangguran massal. Akankah Administrasi Obama Membalikkan Arus? Krisis finansial adalah akibat dari deregulasi arsitektur finansial… Obama telah menyatakan dengan sungguh-sungguh janjinya untuk mengatasi kegagalan kebijakan administrasi Bush dan “mendemokratiskan” sistem finansial AS. Presiden terpilih Barack Obama mengatakan bahwa ia berkomitmen membalikkan arus: “Marilah kita mengingat kembali bahwa bila krisis finansial ini mengajarkan sesuatu hal kepada kita, itu adalah kita tak dapat memiliki Wall Street yang tumbuh subur sementara Main Street menderita. Di negeri ini, kita bangkit dan jatuh sebagai satu bangsa, sebagai satu rakyat.” (Presiden terpilih Barack Obama, 4 November, 2008, ditambahkan penebalan) Kaum Demokrat biasanya menyalahkan administrasi Bush dalam keruntuhan finansial Oktober ini. Obama mengatakan bahwa ia akan memperkenalkan agenda kebijakan yang seluruhnya berbeda yang akan merespon kepentingan Main Street: “Besok, Anda dapat meninggalkan lembar kebijakan yang meletakkan keserakahan dan tidak bertanggungjawabnya Wall Street di atas kerja keras dan pengorbanan setiap laki-laki dan perempuan di sepanjang Main Street. Besok, Anda akan memilih kebijakan yang berinvestasi pada kelas menengah dan menciptakan pekerjaan baru serta mengembangkan perekonomian sehingga semuanya memiliki kesempatan untuk sukses, dari CEO hingga sekretaris dan staf pembersih, dari pemilik pabrik hingga setiap laki-laki dan perempuan yang bekerja di lantai pabrik.” (Barack Obama, kampanye pemilu, November 3, 2008)  

101


Apakah Obama berkomitmen “menjinakkan Wall Street” dan “melucuti pasar finansial”? Ironisnya, justru di bawah administrasi Clinton-lah kebijakan yang “serakah dan tak bertanggung jawab” itu diadopsi. Akta Modernisasi Layanan Finansial (Financial Services Modernization Act - FSMA) tahun 1999 bersifat kondusif terhadap pencabutan Akta Glass-Steagall tahun 1933. Sebagai pilar New Deal Presiden Roosevelt, Akta Glass-Steagall diterapkan sebagai jawaban atas iklim korupsi, manipulasi finansial dan insider trading yang menyebabkan kegagalan lebih dari 5.000 bank dalam beberapa tahun menyusul keruntuhan Wall Street tahun 1929. Di bawah FSMA 1999, kendali efektif terhadap seluruh industri jasa finansial AS (termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, dan sebagainya) telah ditransfer ke tangan segelintir konglomerat finansial dan hedge fund rekanannya.   Para Perekayasa Bencana Finansial Siapa saja arsitek dari kemelut ini? Dalam ironi yang pahit, para perekayasa bencana finansial ini kini sedang dipertimbangkan untuk ditunjuk masuk dalam Tim Transisi Presiden Terpilih Barack Obama untuk posisi Menteri Keuangan, Lawrence Summers, memainkan peran kunci dalam melobi Kongres untuk mencabut Akta Glass Steagall. Penunjukkannya yang tepat waktu oleh Presiden Clinton pada 1999 sebagai Menteri Keuangan menjadi ujung tombak diadopsinya FSMA pada November 1999. Setelah menuntaskan mandatnya di pucuk pimpinan Departemen Keuangan AS, ia menjadi presiden Universitas Harvard (20012006). Paul Volker adalah ketua jajaran Bank Sentral pada tahun 1980-an pada era Reagan. Ia memainkan peran sentral dalam menerapkan tahap pertama deregulasi finansial, yang kondusif bagi kebangkrutan, merger, dan akuisisi massal yang menggiring pada krisis finansial 1987. Timothy Geithner adalah CEO dari Bank Federal New York (FRBNY), yang merupakan institusi finansial swasta paling berkuasa di Amerika. Ia juga mantan pejabat Departemen

102

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Keuangan dalam adminstrasi Clinton. Ia telah bekerja untuk Kissinger Associates dan juga memegang posisi senior dalam IMF. FRBNY memainkan peran di belakang layar dalam membentuk kebijakan finansial. Geithner bertindak atas nama kelompok finansial yang berkuasa di belakang FRBNY. Ia juga anggota dari organisasi Council on Foreign Relations (CFR). Jon Corzine saat ini menjabat gubernur New Jersey, mantan CEO Goldman Sachs. Pada saat artikel ini ditulis, favorit Obama adalah Larry Summers, yang menjadi terdepan dalam posisi menteri keuangan. Profesor Ekonomi Universitas Harvard, Lawrence Summers, menjabat posisi Ketua Pakar Ekonomi (Chief Economist) Bank Dunia (1991-1993). Ia berkontribusi dalam membentuk reformasi makroekonomi yang diterapkan di sejumlah negara berkembang yang terlilit utang. Dampak sosial dan ekonomi dari reformasi-reformasi ini di bawah Program Penyesuaian Struktural (SAP) yang disponsori IMF-Bank Dunia begitu menghancurkan dan mengakibatkan kemiskinan massal. Masa jabatan Larry Summer di Bank Dunia bertepatan dengan keruntuhan Uni Soviet dan penerapan “obat ekonomi” IMF-Bank Dunia yang mematikan kepada Eropa Timur, bekas republik Soviet dan negara-negara Balkan. Pada 1993 Summers pindah ke Departemen Keuangan AS. Ia awalnya memegang posisi Asisten Menteri Keuangan untuk urusan internasional dan kemudian Sekretaris Deputi. Dengan bekerjasama dengan mantan koleganya di IMF dan Bank Dunia, ia memainkan peran kunci dalam merekayasa paket reformasi ekonomi “terapi kejut” (shock treatment) yang diterapkan di puncak krisis Asia pada 1996 di Korea Selatan, Thailand dan Indonesia. Kesepakatan bailout yang dinegosiasikan dengan tiga negeri ini dikoordinasikan oleh kantor Summer di Departement Keuangan bekerjasama dengan Bank Federal New York dan institusi Bretton Woods tersebut yang bermarkas di Washington. Summer bekerjasama erat dengan Direktur Pengelola Deputi Stanley Fischer, yang kemudian ditunjuk menjadi Gubernur Bank Sentral Israel. Larry Summers menjadi Menteri Keuangan pada Juli 1999. Ia murid David

siapakah arsitek keruntuhan ekonomi

103


Terciptalah sebuah “supermarket finansial global”, yang membuka panggung bagi konsentrasi kekuasaan finansial secara masif. Salah satu tokoh utama di bawah proyek ini adalah Menteri Keuangan Larry Summers, bekerja sama dengan David Rockefeller.

104

GL

Rockefeller. Ia salah satu arsitek dari FSMA, yang melegitimasi insider trading dan manipulasi finansial terang-terangan.   “Menugaskan Musang Untuk Menjaga Kandang Ayam” Summer saat ini adalah konsultan di Goldman Sachs dan direktur pengelola hedge fund D.E. Shaw Group. Sebagai pengelola hedge fund, kontaknya di Departemen Keuangan dan Wall Street memberikannya informasi dari dalam yang berharga tentang pergerakan pasar finansial. Menunjuk pengelola hedge fund (dengan koneksi ke bangunan finansial Wall Street) untuk memegang Departemen Keuangan sama saja menugaskan musang untuk menjaga kandang ayam.  Konsensus Washington Summer, Geithner, Corzine, Volker, Fischer, Phil Gramm, Bernanke, Hank Paulson, Rubin, dan tak ketinggalan juga Alan Greenspan, adalah suatu perkoncoan; mereka bermain golf bersama; mereka punya koneksi dengan CFR dan Bilderberg; mereka bertindak serempak menurut kepentingan Wall Street; mereka bertemu di balik pintu tertutup; mereka semua memiliki frekuensi yang sama; mereka pengikut Partai Demokrat dan Republik. Meskipun bisa saja terdapat ketidaksepakatan di antara mereka dalam beberapa isu, mereka semua berkomitmen teguh pada Konsensus Washington-Wall Street. Mereka benar-benar tidak menyisakan belas kasihan dalam mengelola proses ekonomi dan finansial. Tindakan mereka didorong oleh profit. Di luar kepentingan sempit mereka terhadap “efisiensi pasar”, mereka hanya punya sedikit kepedulian terhadap “kehidupan manusia”. Bagaimana kehidupan rakyat dipengaruhi oleh beragam reformasi makroekonomi dan finansial yang mematikan, yang memerosokkan seluruh sektor aktivitas ekonomi pada kebangkrutan. Alasan ekonomi yang mendasari wacana ekonomi neoliberal seringkali penuh kesinisan dan penghinaan. Terkait dengan ini, wacana ekonomi Lawrence Summers tampil mencolok. Ia dikenal oleh kaum pembela lingkungan hidup sebagai penganjur pembuangan limbah beracun di negara-negara Dunia Ketiga, karena rakyat negara-negara miskin memiliki usia hidup yang BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


lebih pendek dan upah buruh yang benar-benar rendah, yang artinya nilai pasar rakyat di negara-negara Dunia Ketiga jauh lebih rendah. Menurut Summers, faktor ini membuat ekspor bahan beracun ke negara-negara miskin jauh lebih “efektif biayanya”. Sebuah memo Bank Dunia yang kontroversial pada tahun 1991, ditandatangani oleh Ketua Pakar Ekonomi Larry Summers dapat dibaca sebagai berikut (cuplikan, dengan ditambah penebalan):b TANGGAL KEPADA DARI Subjek

: 12 Desember 1991 : Distribusi : Lawrence H Summers : GEP

“Industri Kotor”: Hanya di antara Anda dan saya; tidakkah seharusnya Bank Dunia mendorong LEBIH BANYAK migrasi industri kotor ke negara-negara kurang berkembang? Saya dapat memberikan tiga alasan: 1) Ukuran dari biaya polusi yang merusak kesehatan (costs of health impairing pollution) bergantung pada pendapatan sebelumnya akibat peningkatan penyakit dan tingkat kematian... Dari sudut pandang ini sejumlah tertentu dari polusi yang merusak kesehatan seharusnya dilakukan di negeri yang biayanya terendah, yang mana merupakan negeri dengan upah terendah. Saya rasa logika ekonomi di balik pembuangan limbah beracun di negara-negara yang berupah rendah sangatlah benar dan kita harus menerima itu. 2) Biaya polusi cenderung non-linear karena pertambahan polusi pada awalnya mungkin berbiaya sangat rendah. Saya selalu berpendapat bahwa negara-negara yang tidak banyak penduduknya seperti Afrika amat sangat kekurangan polusi, kualitas udara mereka mungkin amat rendah dan tidak efisien dibandingkan Los Angeles atau Mexico City. Hanya patut disesalkan bahwa sesungguhnya begitu banyak polusi dihasilkan oleh industri yang tak dapat diperdagangkan (seperti transportasi dan pembangkit

Tidak akan ada solusi yang berarti untuk krisis ini, kecuali terjadi reformasi besar dalam arsitektur finansial, secara tak langsung berarti, antara lain, membekukan perda-gangan spekulatif dan “pelucutan pasar finansial”.

siapakah arsitek keruntuhan ekonomi

105


listrik) dan biaya transportasi unit limbah padat begitu tinggi sehingga menghalangi negara-negara yang lebih sejahtera di dunia dalam menggalakkan perdagangan polusi udara dan limbah. 3) Permintaan akan lingkungan hidup yang lebih bersih demi alasan estetis dan kesehatan cenderung memiliki elastisitas pendapatan yang sangat tinggi [permintaan meningkat ketika tingkat pendapatan meningkat]. Kepedulian terhadap zat agen yang menyebabkan perubahan jumlah penderita kanker prostat sebesar satu di antara sejuta tentunya jauh lebih tinggi di negeri yang mana rakyatnya dapat bertahan hidup dari kanker prostat dibandingkan dengan negeri di mana tingkat kematian di bawah umur 5 tahun adalah 200 per seribu...” Posisi Summers tentang eksport polusi ke negara-negara berkembang memiliki dampak yang terasa dalam kebijakan lingkungan hidup AS: Pada 1994 “praktis seluruh negeri di dunia memutuskan hubungan dengan “logika ekonomi” sang lulusan Harvard, Mr Summers, yang mempertimbangkan dengan serius pembuangan racun negara-negara kaya ke tetangganya yang lebih miskin, dan menyetujui pelarangan ekspor limbah berbahaya dari negeri OECD ke non-OECD [berkembang] di bawah Konvensi Basel. Lima tahun kemudian, Amerika Serikat adalah satu dari sekian negara yang belum meratifikasi Konvensi Basel atau Amandemen Pelarangan di Konvensi Basel terhadap ekspor limbah berbahaya dari negeri OECD ke non-OECD (Jim Valette, Larry Summers’ War Against the Earth, Counterpunch, tanpa tanggal). Krisis Asia 1997: Geladi Resik dari Peristiwa Yang Akan Terjadi Sepanjang tahun 1997, spekulasi mata uang yang dilakukan oleh institusi finansial besar diarahkan kepada Thailand, Indonesia dan Korea Selatan dan berperan kondusif terhadap keruntuhan mata uang nasional dan transfer miliaran dolar cadangan bank sentral ke tangan finansial swasta. Beberapa pengamat menyinggung tentang manipulasi yang disengaja dalam

106

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


pasar ekuitas dan mata uang oleh bank investasi dan perusahaan pialang (brokerage firms). Ketika kesepakatan bailout Asia secara formal dinegosiasikan dengan IMF, bank komersial besar Wall Street (termasuk Chase, Bank of America, Citigroup dan J. P. Morgan) maupun “lima besar” bank dagang (Goldman Sachs, Lehman Brothers, Morgan Stanley dan Salomon Smith Barney) dilibatkan dalam “konsultasi” tentang klausul-klausul yang akan disertakan dalam kesepakatan bailout Asia. (Catatan: Mereka adalah denominasi institusi finansial utama pada 1997). Departemen Keuangan AS bekerjasama dengan Wall Street dan institusi Bretton Woods tersebut memainkan peran sentral dalam menegosiasikan kesepakatan bailout. Baik Larry Summers dan Timothy Geithner, secara aktif terlibat atas nama Departemen Keuangan AS pada bailout Korea Selatan pada 1997: [Pada 1997] “Messrs. Summers dan Geithner bekerja untuk meyakinkan Mr. Rubin untuk mendukung bantuan finansial kepada Korea Selatan. Mr Rubin tidak yakin akan tindakan tersebut karena kuatir bahwa memberikan uang ke suatu negeri yang keadaannya gawat bisa menjadi suatu proposisi yang merugikan...” (WSJ, 8 November, 2008) Apa yang terjadi di Korea di bawah anjuran Deputi Menteri Keuangan Summers cs, tidak ada hubungannya dengan “bantuan finansial”. Negara tersebut secara harfiah diporak-porandakan. Menteri Muda Keuangan David Lipton dikirim ke Seoul pada awal Desember 1997. Dilakukan negosiasi rahasia. Washington menuntut pemecatan Menteri Keuangan Korea dan penerimaan tanpa syarat bailout IMF. Menteri Keuangan yang baru, yang kebetulan adalah mantan pejabat IMF dan Bank Dunia, ditunjuk dan segera dikirim dari Washington untuk “berkonsultasi” dengan mantan koleganya di IMF, Deputi Direktur Pengelola Stanley Fischer. “Anggota legislatif Korea telah berkumpul dalam rapat darurat pada 23 Desember. Keputusan akhir terkait perjanjian sebesar 57 miliar dolar diberikan sehari setelahnya, pada malam Natal 24 Desember, usai jam bisnis di New York. Pengusaha finansial top dari Chase Manhattan, Bank America, Citicorp dan

siapakah arsitek keruntuhan ekonomi

107


J.P. Morgan telah dipanggil untuk melakukan pertemuan dengan Bank Sentral AS di New York. Juga pada acara malam Natal, hadir perwakilan dari “lima besar” bank dagang New York termasuk Goldman Sachs, Lehman Brothers, Morgan Stanley dan Salomon Smith Barney. Dan pada tengah malam Natal, setelah mendapat lampu hijau dari bank, IMF diperbolehkan “mengucurkan 10 miliar dolar ke Seoul untuk menghadang bencana longsor utang jangka-pendek yang jatuh tempo.” Kas Bank Sentral Korea telah dijarah. Kreditor dan spekulator sudah tidak sabar menanti perolehan jarahannya. Institusi yang sebelumnya menspekulasikan kejatuhan won Korea kini menyedot uang bailout IMF. Ini adalah penipuan.” (Lihat Michel Chossudovsky, The Recolonization of Korea, yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah bab dalam The Globalization of Poverty and the New World Order, Global Research, Montreal, 2003) “Pengobatan ekonomi yang keras” adalah resep Konsensus Washington. “Penderitaan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang” adalah motto Bank Dunia pada masa Lawrence Summers menjabat sebagai Ketua Pakar Ekonomi di Bank Dunia. (Lihat IMF, Bank Dunia, Reforms Leave Poor Behind, Bank Economist Finds, Bloomberg, November 7, 2000) Apa yang sedang kita hadapi adalah seluruh “jaringan anak-anak lama” yang terdiri dari pejabat dan penasihat di Departemen Keuangan, Bank Sentral AS, IMF, Bank Dunia, think tank di Washington, yang secara permanen bekerjasama dengan pengusaha finansial terdepan di Wall Street. Siapa pun yang dipilih oleh tim transisi Obama adalah pengikut dari Konsensus Washington FSMA 1999 Apa yang terjadi pada Oktober 1999 adalah krusial. Pada awal negosiasi panjang di balik pintu tertutup, dalam ruang-ruang rapat di Wall Street, di mana Larry Summers memegang peranan sentral, kekangan regulasi terhadap konglomerat perbankan yang berkuasa di Wall Street dicabut dengan “sebuah goresan pena”. Larry Summers bekerja sama erat dengan Senator Phil Gramm (1985-2002), kepala Komite Perbankan Senat, yang

108

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


merupakan arsitek perundangan dari FSMA Gramm-Leach-Bliley, menandatangani dokumen tersebut menjadi Undang-Undang pada 12 November 1999. Untuk teks lengkapnya lihat Kongres AS: Pub.L. 106-102. Sebagai Senator dari Texas, Phil Gramm memiliki koneksi erat dengan Enron. Pada Desember 2000, pada akhir mandat Clinton, Gramm memperkenalkan dokumen perundangan kedua, yang disebut Akta Modernisasi Kontrak Berjangka Komoditas Gramm-Lugar, yang melapangkan jalan bagi pembantaian spekulatif dalam komoditas utama terutama minyak dan bahan pangan pokok. “Akta tersebut, jelasnya, akan menjamin bahwa baik SEC maupun Komisi Perdagangan Kontrak Berjangka Komoditas (CFTC) tidak akan mengurusi regulasi produk-produk finansial gaya baru yang disebut swaps - dan dengan demikian “melindungi institusi finansial dari regulasi ber-lebih” dan “memosisikan industri layanan finansial kita sebagai pemimpin di dunia memasuki abad baru.” (Lihat David Corn, Foreclosure Phil, Mother Jones, Juli Agustus 2008) Phil Gramm adalah pilihan pertama McCain untuk posisi Menteri Keuangan. Di bawah peraturan baru FSMA - yang diratifikasi oleh Senat AS pada Oktober 1999 dan disetujui oleh Presiden Clinton - bank komersial, firma pialang, hedge fund, institusi investasi, dana pensiun dan perusahaan asuransi dapat dengan bebas berinvestasi dalam bisnis miliknya masing-masing maupun mengintegrasikan operasi finansial mereka. Terciptalah sebuah “supermarket finansial global”, yang membuka panggung bagi konsentrasi kekuasaan finansial secara masif. Salah satu tokoh utama di bawah proyek ini adalah Menteri Keuangan Larry Summers, bekerja sama dengan David

siapakah arsitek keruntuhan ekonomi

109


Rockefeller. Summers menggambarkan FSMA sebagai “fondasi legislatif terhadap sistem finansial abad ke-21”. Fondasi legislatif tersebut adalah salah satu penyebab keruntuhan finansial 2008. Pelucutan Finansial Tidak akan ada solusi yang berarti untuk krisis ini, kecuali terjadi reformasi besar dalam arsitektur finansial, secara tak langsung berarti, antara lain, membekukan perdagangan spekulatif dan “pelucutan pasar finansial”. Proyek melucuti pasar finansial pertama kali diusulkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1940an sebagai alat untuk membangun sistem moneter internasional yang multipolar. (Lihat J.M Keynes, Activities 1940-1944, Shaping the Post-War World: The Clearing Union The Collected Writings of John Maynard Keynes, Royal Economic Society, Macmillan and Cambridge University Press, Vol XXC, London 1980, hlm 57). Main Street versus Wall Street Manakah “orang-orang Main Street” yang ditunjuk Obama? Dengan kata lain orang-orang yang merespon terhadap kepentingan rakyat di penjuru Amerika. Tidak ada pimpinan buruh ataupun komunitas dalam daftar posisi kunci Obama. Sang presiden terpilih menunjuk para arsitek deregulasi finansial. Reformasi finansial yang berarti tak dapat diadopsi oleh pejabat yang ditunjuk oleh Wall Street dan yang bertindak atas nama Wall Street. Mereka yang menyebabkan kebakaran sistem finansial pada 1999 telah dipanggil kembali untuk memadamkan api. “Solusi” yang diusulkan terhadap krisis di bawah bailout adalah penyebab keruntuhan ekonomi lebih jauh. Tidak ada solusi kebijakan yang terlihat. Konglomerat perbankanlah yang memegang kendali. Mereka menentukan komposisi kabinet Obama. Mereka juga menentukan agenda KTT Keuangan Washington (15 November 2008) yang dipersiapkan untuk membuka lahan bagi pembangunan “arsitektur finansial global” yang baru. Cetak biru Wall Street telah lebih dulu didiskusikan di balik pintu tertutup: agenda tersembunyinya adalah membangun sistem moneter internasional yang unipolar,

110

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


didominasi oleh kekuasaan finansial AS, yang kemudian akan dilindungi dan diamankan oleh superioritas militer AS.   Neoliberalisme dengan “Wajah Manusiawi” Tidak terdapat indikasi bahwa Obama akan memutus hubungan dengan para sponsor Wall Street-nya, yang sebagian besar mendanai kampanye pemilihannya. Goldman Sachs, J. P. Morgan Chase, Citigroup, Bill Gates dari Microsoft merupakan kontributor kampanyenya yang utama. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, tidak hanya mendukung kampanye pemilu Barack Obama, ia juga anggota tim transisinya, yang memainkan peran kunci dalam menentukan komposisi kabinet Obama. Kecuali terjadi perubahan drastis dalam sistem penunjukan politik atau posisi kunci, sangat kecil kemungkinan bahwa agenda ekonomi alternatif Obama akan diarahkan untuk memberantas kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kita saksikan adalah kesinambungan. Obama memberikan “wajah manusiawi” kepada status quo. Wajah manusiawi ini berfungsi mengelabui rakyat Amerika tentang sifat proses ekonomi dan politik yang ada. Substansi dari reformasi ini termasuk bailout bagi institusi finansial terbesar di Amerika pada akhirnya akan menghancurkan ekonomi riil, sambil melempar seluruh area ekonomi manufaktur dan jasa ke dalam kebangkrutan. Diterbitkan pada 9 November Diterjemahkan oleh NEFOS.org

2008

oleh

globalresearch.ca

--------------------------a Oleh:  Michel Chossudovsky. Sumber : www.nefos.org b dari:http://www.globalpolicy.org/socecon/envronmt/ summers.htm

siapakah arsitek keruntuhan ekonomi

111


B E R A K H I R N Y A P E M B A N G U N A N YANG BERKEADILAN Liem Mei Ming Forum Diskusi Warga Peduli

“Potret Kasus Penggusuran Pasar Tradisional Cimahi dan Keterlibatan Bank Dunia”


re gi on a l

Kini kios-kios dan bangunan toko tradisional, warung rakyat, lapak-lapak PKL, telah berganti menjadi bangunan-bangunan megah, mal-mal yang berdiri dengan angkuhnya, di dalamnya kosong- melompong, tanpa udara kesejahteraan ataupun angin perekonomian, hanya dinding-dinding mati yang angker dihiasi kesombongan penguasa negeri.

Sudah berdekade Pasar Antri berdiri di simpang kecamatan Cimahi Tengah, tumbuh sebagai pusat perbelanjaan tradisional terbesar bagi masyarakat Priangan di Kabupaten Bandung. Saking lamanya hingga tidak ada yang tau pasti sejarah berdirinya. Nama Antri konon diberikan karena memang semula tanah tegalan ribuan meter persegi itu adalah tempat tentara mengantre ransum di zaman perang kemerdekaan. Pasar tersebut memang terletak di lingkungan Makodim 0609 Kabupaten Bandung dan sejumlah pusat pendidikan militer seperti Pusdikjas, Pusdikarmed, Pusdikhub dan sebagainya. Walaupun menjadi mercusuar ‘hanya’ bagi kampung-kampung sekitar Kota Bandung sebagai pusat urban, tapi omzet para pedagang di sana cukup mengagumkan. Sebut saja Pak Rusmana, seorang (bandar) penjual sayur-mayur, dalam sehari bisa menghasilkan 4 juta rupiah. Bu Linar, penjual kain bisa menghasilkan 20 juta rupiah.a Sebagian besar pedagang, saat digusur, sudah tiga generasi berjualan sehingga biaya penggunaan kios pun hampir tidak ada, karena kiosnya hak milik. Hasil yang cukup besar yang diperoleh dari berdagang berbagai komoditas pertanian, perkebunan dan hasil industri rumah tangga (home industry). Di Pasar Antri orang dapat berbelanja sebagian besar kebutuhan sehari-hari. Mulai dari kebutuhan rumah tangga seperti dapur, kamar mandi, rempah-rempah baik untuk masakan maupun sesajen kepercayaan, ikan hias hingga ikan untuk konsumsi, peralatan sekolah hingga perlengkapan tentara, pakaian olahraga hingga audio. Luasnya lini barang yang dijual di lebih dari 2.000 kios ini bertambah secara alami, karena lokasi 1,7 ha pasar yang strategis di lintas jalur transportasi antarteritorial dan geografis antara puluhan kecamatan di Kab. Bandung. Petani sebagai produsen berbagai komoditas pertanian khususnya dari Kawasan Bandung Utara (KBU) seperti Kecamatan Lembang, Cisarua berakhirnya pembangunan yang berkeadilan

113


dan Parongpong sangat diuntungkan oleh keberadaan Pasar Antri. Angkutan pedesaan yang sejalur ke Pasar Antri menjadi salah satu fasilitas untuk para produsen mendistribusikan sayuran ke pasar ini. Bahkan tidak jarang bapakbapak tua yang menanggung tanggulan sayur di bahunya dan berjalan kaki menyusuri jalanan dari Kawasan Bandung Utara (KBU) ke wilayah Cimahi, baik untuk berjualan langsung ke konsumen ataupun untuk mendistribusikan ke para pedagang di pasar. Ongkos yang relatif murah menjadikan aktivitas perdagangan bergulir secara sederhana dan cukup sempurna. Penghidupan ekonomi yang ramah lingkungan dan mengintegrasikan kultur sosial di Pasar Antri menjadi muara dari kehidupan urban yang berpusat di alun-alun, disambungkan dengan Jalan Gandawijaya yang terbentang sepanjang 600 m di bagian utara Pasar Antri. Tingginya kegiatan perdagangan kebutuhan pokok di Pasar Antri, mendongkrak perekonomian di sekitarnya, meramaikan kegiatan jual-beli di pertokoan Cina sepanjang Jalan Gandawijaya dan kegiatan ekonomi barang dan jasa bertumbuh di alun-alun.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Cimahi Tahun 2006 Berdasarkan Harga Konstan No.

Sektor

1

Pertanian

2

Industri Pengolahan

3

Listrik Gas dan Air Bersih

4

Bangunan dan Konstruksi

5

Perdagangan Hotel dan Restoran

6

Nilai

Prosentase 8,781.88

0.17%

3,323,834.45

64.50%

199,305.66

3.87%

330,560.17

6.41%

1,011,939.02

19.64%

Pengangkutan dan Komunikasi

83,165.19

1.61%

7

Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan

97,758.44

1.90%

8

Jasa-jasa

97,758.44

1.90%

Jumlah 5,153,103.25 Sumber : Pemkot Cimahi Dalam Angka, tahun 2007

1.00

Seperti pepatah “ada gula ada semut�, perputaran uang di Pasar Antri menarik lebih banyak lagi pedagang membuka jongko/emper/roda yang berangsur-angsur menjamur sepanjang Jalan Gandawijaya, terutama setelah Kewedanan pada 1970-an yang merelokasi kelompok Pasar Mambo ke Jalan Gandawijaya. Salah satu aset kerakyatan ini sempat memperoleh

114

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


juara kedua, setelah Kecamatan Ciwidey, dalam perlombaan Pasar Mambo se-Jawa Barat masa itu.b Kekayaan ekonomi ini berbasis integrasi sosial ekonomi simbiosis-mutualisme antarkecamatan se-Kabupaten Bandung dan berpusat di Pasar Antri. Kini mercusuar ekonomi Priangan itu telah runtuh digusur, meninggalkan lagenda kehidupan ekonomi yang nyaris sempurna, yang terbangun dari basis ekonomi masyarakat lokal, berkembang mengintegrasikan segenap kekuatan produksi, distribusi dan konsumsi dalam persaingan yang sehat di antara kekuatan ekonomi yang seimbang. Anomali Otonomi Daerah Pemerintahan baru yang terbentuk pasca-reformasi rupanya tidak memahami kultur sosial ekonomi yang bukan hanya merupakan aset masyarakat, tapi juga aset pemerintahan. Keberadaan pasar tradisional sesungguhnya memiliki kemampuan menyerap ribuan tenaga kerja dan wiraswasta, juga memberikan pajak dan retribusi yang berkelanjutan. Obsesi penguasa menciptakan kota yang eksklusif dan megah membuat Pemkot Cimahi menggalakkan megaproyek untuk menunjukkan prestasi di mata “orang luar�, baik yang menggunakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran pemerintah pusat, anggaran yang bersumber dari utang dan proyek investasi swasta, tanpa memedulikan kemungkinan dampak dan konsekuensinya yang berujung pada kegagalan “pembangunan� ekonomi itu sendiri dan beban ekonomi yang akan ditanggung oleh masyarakat. Tanpa kajian ekonomi yang memadai, dengan terlalu mudah menyimpulkan prioritas pembangunan, dibangunlah gedung pemerintahan megah, pusat perbelanjaan mewah, perumahan elite. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, praktik pembangunan otonomi tanpa memedulikan realitas ekonomi sosial menetaskan kemiskinan dan hilangnya nafkah mayoritas masyarakat yang bermata pencaharian pedagang tradisional secara turun-temurun. Bahkan anggaran negara dihamburkan untuk memuaskan obsesi penguasa. Meskipun tampak jelas bahwa rakyat tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat krisis berkepanjangan dan membutuhkan dukungan pemerintah untuk menghidupkan kembali ekonomi masyarakat yang tengah lesu akibat krisis. Obsesi penguasa daerah semacam itu, sangat gamblang terpotret dalam proyek perdana pembangunan Kawasan Pusat Perdagangan Pasar berakhirnya pembangunan yang berkeadilan

115


Antri (KP3A). Proyek yang konon untuk meningkatkan sarana perdagangan perkotaan terdiri dari pasar tradisional, ruko, gedung perparkiran, dan taman kota,c malah merusak penghidupan ribuan pedagang, dengan merampas lahan hidup ribuan keluarga pribumi dengan memaksakan berdirinya bangunan Cimahi Mal dan Pasar Antri Baru (PAB). Cimahi Mal disebut simbol berdirinya Kota Cimahi. “Untuk jadi kota, harus ada mal,� demikian propaganda yang dihembuskan penguasa dalam rangka mendapatkan legitimasi untuk mengusir rakyat dari wilayah penghidupan mereka di Pasar Antri. Sehingga seperti angin badai yang tak disangkakan sebelumnya, pemkot bersama jajaran penguasa lainnya mengultimatum pedagang Pasar Antri yang telah berjualan tiga turunan untuk menyingkir dari pusat kegiatan ekonomi rakyat. “Kota Cimahi membutuhkan sarana perdagangan yang memadai� demikian bunyi salah satu kalimat dalam MoU Dirut PT Bumi Kencana Indah (BKI) dan walikota Cimahi, kedua sobat yang menjadi relasi dalam pembangunan berbagai proyek ekonomi sejak dekade sebelumnya di administrasi Kota Bogor. MoU tersebut hanya berlandaskan pada keputusan DPRD. Itupun ditetapkan tanpa melewati proses sidang paripurna, sehingga hanya jajaran pimpinan yang mengetahui hal ini.d Namun, di balik kamuflase pembangunan sarana perdagangan untuk menunjang kehidupan kota yang bersih, asri, nyaman, tertib, indah, dan sederet kata bagus-bagus, tersembunyi niat penguasa untuk meraup keuntungan dari proyek bisnisnya dengan pengusaha. Telah menjadi rahasia umum proyek-proyek besar yang dibiayai dengan APBD, APBN atau anggaran lainnya yang bersumber dari utang luar negeri atau investasi swasta murni, adalah sumber uang para penguasa. Proyek-proyek menghasilkan fee bagi para penguasa dan keuntungan besar bagi para pengusaha yang menjadi koleganya. Sehingga tidak jarang segala daya upaya dilakukan oleh penguasa untuk menyukseskan proyek semacam itu, meskipun harus menggunakan cara-cara paksa seperti penggusuran dan pengusiran paksa rakyat dari wilayah kelola mereka. Alih-alih membangun ekonomi, malah menghancurkan sendi penghidupan ekonomi yang sudah menjadi kekayaan sejarah. Proyek Penggusuran Usaha Kecil Sebagaimana disebutkan sebelumnya, proyek pembangunan Cimahi Mal satu paket dengan pembangunan Pasar Antri Baru (PAB). Berbeda

116

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


dengan pembangunan Cimahi Mal yang dihajatkan bagi para pedagang besar kelas atas, suatu “pusat perbelanjaan termodern dan termegah se-Asia Tenggara�,e pembangunan PAB diniatkan sebagai alternatif tempat bagi para pedagang yang sebelumnya berjualan di Pasar Antri. Mengapa lokasi Pasar Antri dijadikan mal dan mengapa para pedagang direlokasi ke PAB. Alasannya sederhana, lokasi Pasar Antri sangat strategis, mudah dijangkau dan terletak di jantung Kota Cimahi dan menjadi pusat dari lalu-lintas kendaraan di wilayah tersebut. Lokasi yang sangat strategis tersebut menjadi incaran para pengusaha besar untuk meraup keuntungan dari masyarakat. Mengapa para pedagang di Pasar Antri sampai harus digusur dulu baru bisa mengantre untuk menyewa PAB? Alasannya juga jelas, lokasi yang baru kurang strategis sehingga akan kurang diminati oleh masyarakat. Dengan demikian posisi pengusaha besar tidak tersaingi oleh pedagang-pedagang kecil. Inilah sifat dasar penguasa Indonesia dewasa ini, mereka lebih memilih bekerja sama dengan para pemodal besar, dan lebih rela mengorbankan ekonomi rakyatnya. Gejala semacam ini telah menjadi gejala yang menasional. Demikian pula dengan penguasa Kota Cimahi, pertimbangan ekonomi masyarakat merupakan hal yang tidak prioritas. Yang terpenting adalah bagaimana megaproyek segera dilakanakan, karena akan memberi keuntungan bagi penguasa dan pelaksana proyek. Diawali dengan uang jaminan dari PT Bumi Kencana Indah (PT BKI)f sebesar 20 miliarg sebagai bukti kesanggupan, pembayaran SGU atas lapangan Sriwijaya yang dibayarkan PT BKI kepada Primkopad III Zidam Siliwangi sebesar 300 juta rupiah ditambah 5% inflasi per tahun hingga 25 tahun, sebelum akhirnya bangunan PAB (PAB) dikembalikan kepada pihak Primkopad secara BuiltOperate-Transfer (BOT).h Konon, uang penghasilan sewa 2 tahun pertama cukup untuk membeli tanah TNI-AD yang baru di wilayah Kec. Ngamprah. Harapan akan keuntungan yang besar yang diperoleh pemangku kekuasaan ini menyebabkan berbagai upaya dilakukan untuk mengambil alih lahan Pasar Antri yang ditempati oleh masyarakat. Tangan besi penguasa menggempur para pedagang yang hendak mempertahankan hak hidup yang sudah diwarisinya tiga generasi, memaksa agar pedagang mengikuti kemauan Pemkot, pindah ke lokasi baru. Sementara di lokasi PAB, para pedagang harus membayar 26-60 juta rupiah per kios. Bagai orang dipaksa keluar dari rumah orang tuanya, dengan disuruh menyewa di apartemen, karena rumahnya akan dijadikan hotel agar ada hotel di kotanya. berakhirnya pembangunan yang berkeadilan

117


Pembangunan KP3A tanpa ada pertemuan dan musyawarah dengan elemen masyarakat. Penguasa Cimahi berdasarkan Surat Perintah Pangdam III Siliwangi Mayjen Ridwan Sulandjana tertanggal 7 Juni 2003, menggunakan segala kekuatan jaringan pengamanan dan keuangan daerah untuk sesegera mungkin mewujudkan KP3A. Pada bulan Agustus 2003 terwujudlah PAB yang disediakan sebagai lokasi ‘relokasi’ paksa bagi pedagang Pasar Antri, sementara Cimahi Mal yang diproklamasikan peresmiannya tepat 7 hari setelah pengumuman kemenangan walikota dalam Pilkada 8 September 2007. Skandal Pengambilalihan Tanah TNI Proyek pembangunan Mal sudah hampir dibatalkan. Status kepemilikan tanah ternyata bermasalah. MoU antara Suryadi Baruna selaku pengembang kawasan dengan Walikota Cimahi Itoc Tochija yang mewakili pemkot selaku pemilik tanah tidak memadai secara hukum, karena kemudian pihak Mabes TNI-AD membuktikan secara sah bahwa tanah satu hektar lokasi rencana mal tersebut berdiri adalah sebagian besar milik TNI-AD.i Memang dari semula, tidak ada pihak BPN ataupun kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah yang sanggup menunjukkan bukti secara terbuka bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kota Cimahi. Malahan otoritas penggusuran pun adalah surat keputusan walikota, sementara aset kios pasar sesungguhnya masih merupakan milik Pemkab Bandung. Berlarut-larutnya penyelesaian masalah status tanah memicu kebangkrutan PT BKI, menyebabkan turunnya animo para pengusaha barang konsumsi (seperti KFC, Pizza Hut, dan pengusaha lainnya di Bandung, Bogor dan Jakarta) untuk menyewa di Cimahi Mal. Padahal uang muka sewa tersebut diandalkan untuk memodali konstruksi awal PAB. Lagipula, kapasitas ekonomi tradisional pasar konsumsi di Cimahi memang ternyata terlalu rendah untuk kapasitas sewa pasar komersial yang ditargetkan PT BKI secara ambisius. Agak kurang jelas mengapa PT. BKI tiba-tiba bangkrut, apakah PT BKI menjaminkan aset tanah tersebut kepada bank sebagai sumber pembiayaan, atau para investor yang diandalkan menanamkan modal Rp 324 miliar mundur teratur akibat konflik internal perusahaan dan sengketa tanah militer yang berkepanjangan?. Yang pasti, dalam beberapa bulan setelah pemaksaan penggusuran Pasar Antri, bukannya berdiri Cimahi Mal

118

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


seperti yang dijanjikan jadi pada tahun baru 2005, malahan PTBKI terbelit utang konstruksi ke PT TMC suatu perusahaan yang tergabung dalam Tata Group. Sebagai kontraktor, PT TMC pada tahun 2006, akhirnya berhasil dibujuk pemkot dengan iming-iming prospek modernisasi Kota Cimahi, dan mengambil alih kepemilikan saham PT BKI sebagai pembayaran utang konstruksi PT BKI. Alhasil, proyek KP3A tidak sebagaimana yang direncanakan. Suryadi Baruna didukung komitmen walikota untuk membangun simbol pembangunan ekonomi kota, akhirnya memfokuskan diri pada pembangunan Cimahi Mal. Pembangunan mal terkesan dipaksakan untuk menutup malu Pemkot Cimahi, karena sesungguhnya proyek penggusuran sekitar 2.000-an kios milik masyarakat boleh dikatakan telah gagal. Megaproyek yang Gagal Demi mewujudkan mimpi Walikota, akhirnya Cimahi Mal dipaksakan resmi tepat seminggu setelah dikukuhkannya H. Itoc Tochija sebagai walikota kembali dalam Pilkada Cimahi 8 September 2007. Terkesan jelas dipaksakan, karena tembok-tembok di keliling luarnya masih dalam pembangunan. Bahkan saat ini, dari lima lantai yang dibangun hanya dua lantai terbawah yang terisi. Dua lantai (lantai 2-3) praktis kosong. Meskipun pihak pemkot mengobral blok-blok mal dengan sewa Rp 1,5 juta/bulan tetap tidak berhasil menarik minat para pedagang. Karena terus-menerus dibujukbujuk agen-agen pemasaran PT BKI beserta penyuluhan aparat pemkot untuk perlunya modernisasi, ada dari para pedagang elektronik khususnya handphone dan accesories-nya, yang sudah berpusat di alun-alun mencoba menyewa tetapi hanya bertahan satu bulan karena sepi pembeli dan merugi. Padahal saat dipromosikan pada 2004, harga kios Rp 30 jutaan per meter persegi untuk 25 tahun, namun saat ini dipasarkan dengan tarif tak menentu berdasarkan kemampuan dan kemauan tenant, ada yang Rp 300.000 per meter persegi per tahun, ada yang Rp 20.000 per hari, ada yang Rp 3 juta per bulan dan sebagainya. PT TMC sebagai manajemen akhirnya menurunkan target tenant dan memberi kesempatan kepada pengusaha yang mau untuk coba-coba dalam jangka pendek. Konsep lini produk pun berubah drastis, akibat sudah batalnya banyak tenant yang semula sudah membayar uang muka atau setidaknya mempertimbangkan niat menyewa berakhirnya pembangunan yang berkeadilan

119


di mal, seperti Texas Fried Chicken, Yogya Department Store dan Pizza Hut. Walaupun agak sulit menarik kembali uang muka, akhirnya Pizza Hut dan Yogya Department Store pun memahami persoalan ekonomi di Cimahi dan mereka kini membuka gerai usahanya di Jalan Raya Barat, jalan arteri negara yang memang ramai dilalui massa, dan bukannya di Cimahi Mal. Cimahi Mal sendiri hanya merupakan kamuflase proyek pembangunan ekonomi, yang tidak lebih dari tindakan politis memaksakan rampungnya MoU antara walikota Cimahi dan dirut PT BKI. Kios-kios pun terisi tanpa prospek yang jelas, kecuali Giant Supermarket. Proyek Cimahi Mal yang dijanjikan walikota akan menyerap 6.000 tenaga kerja, ternyata hanya menyerap beberapa orang pemuda dari FKPPI, ormas lokal seperti GMPC dan bapak-bapak RW setempat sebatas jadi satpam. Itupun disertai pemotongan gaji Rp 500.000 dari Rp 1.250.000 untuk setoran pengembang. Geliat kegiatan perbelanjaan modern pun jauh sebatas impian pemkot, karena yang menyewa kios kini pun hanyalah spekulator atau pedagang pemula. Karena tarif sewa yang dikenakan manajemen BKI sebatas asal ada dan jauh dari tarif yang sebenarnya. Demikian halnya dengan PAB, proyek bisnis komersial antara walikota dan pengusaha gagal secara menyedihkan. Akibatnya target pendapatan sewa tidak terealisasi. Keadaan ini otomatis menyusutkan juga setoran-setoran kepada para birokrat. Akhirnya untuk mengejar setoran sewa, manajemen mengobral setiap jengkal lantai di PAB, baik itu di lahan sempit dan belokan koridor, celah lahan di terminal, lapang parkir, kolong tangga, sisi selokan, kepada para PKL. Walaupun berusaha memaksakan slogan ‘cybercity yang cantik, modern, toh akhirnya sumber penghasilan penguasa Cimahi akhirnya kembali pada PKL juga. Tidak seperti yang dipresentasikan pihak PT BKI di hadapan Muspika, kini wujud PAB lebih kumuh, bahkan lebih bau daripada Pasar Antri legendaris. Jika demikian, apa bedanya PAB dengan pasar objek gusuran; semrawut, kumuh, becek, tak teratur, tidak nyaman, tidak bersih, bau, dan sederet alasan birokratif? Lantas, kenapa PAB tidak digusurgusur pula? Kegagalan membangun KP3A tidak diakui. Pemerintah kota cenderung mengubur hancurnya sendi perekonomian Cimahi karena penggusuran Pasar Antri, PKL Gandawijaya, perubahan arus jalan negara Raya Barat Cimahi-Gandawijaya, dan pemasangan median di alun-alun telah menghabiskan lahan nafkah ribuan keluarga dan mematikan akar pertumbuhan ekonomi perkotaan. Sebelumnya pemerintah mengasumsikan

120

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


bahwa pusat perbelanjaan modern seperti mal akan lebih mewakili kemajuan suatu kota, mungkin peradaban masyarakat yang bermartabat dan tampak tinggi derajatnya di hadapan para investor untuk mengumpan masuknya permodalan berikutnya. Kegagalan total proyek adalah karena motivasi yang salah, dan pangkal dari niat untuk menghalau segala demokrasi, logika ekonomi dan analisa sosial ekonomi lingkungan yang obyektif dalam manajemen suatu pasar rakyat. Tata kelola pasar yang diadopsi dari pengusaha emas dan perkapalan yang merupakan profesi manajer dan direksi PT BKI, tidak relevan dengan pengelolaan pasar tradisional ala Cimahi. Keledai itu bernama Bank Dunia Tanpa niat untuk mengenali faktor kebangkrutan proyek perdananya di PasarAntri, pemkot terus melaju dengan proyek Pasar Atas Baru (PAsB). Kali ini memanfaatkan dana yang bersumber dari Bank Dunia (BANK DUNIA). Semula Bank Dunia pun tidak bisa memutuskan apakah proyek ini memang diperlukan atau tidak, sehingga selama 2002-2008 dilakukan studi kelayakan, proposal, berulang kali re-konsep baik dalam rancang bangun, peruntukan, kelas, lini produk dll, terkait rencana PAsB.j Bank Dunia menyalurkan dana Rp 14,086 miliar dalam bentuk USDRP (Urban Sector Development Reform Program) berdasarkan study kelayakan pada maret 2005. USDRP merupakan program pinjaman lunak dari Bank Dunia atas nama pembangunan perkotaan mandiri yang diluncurkan di Bali (Januari 2003). Proses studi kelayakan menggunakan dana pendamping yang harus disediakan Pemerintah setempat. Seperti juga proyek-proyek pinjaman Bank Dunia lainnya, pemkot diwajibkan menyediakan dana pendamping yang diambil dari DAU APBD Cimahi sebesar 10 % dari nilai proyek. Pemerintah Kota Cimahi pun mengeluarkan sedikitnya Rp 1,41 miliar. Dana yang cukup besar dan sesungguhnya membebani anggaran daerah, digunakan untuk mengongkosi tim survei dan persetujuan USDRP yang terdiri dari konsorsium utusan Bank Dunia, Depkeu, Depdagri, Bappenas dan Departemen PU, serta tentunya anggota kedinasan pemkot Cimahi. Setelah melalui proses pengkajian dan evaluasi dengan bantuan PT Project Concern Indonesia (PT PCI) sebagai konsultan yang ditunjuk Bank Dunia, akhirnya yang disetujui oleh tim USDRP adalah proyek yang bisa menghasilkan pendapatan ekonomi, atau cost recovery, PAsB. Melalui berakhirnya pembangunan yang berkeadilan

121


kegiatan operasional pasar modern tersebut, diharapkan uang sewa kios, parkir kendaraan bermotor, pungutan toilet, bisa menyumbang PAD untuk pemkot Cimahi mengembalikan dana pinjaman kepada Bank Dunia. Dimulailah proses pembuatan rancangan proyek, pengajuan proposal, pembentukan panitia yang merupakan kolaborasi antara Departemen Keuangan, Depkimpraswil, Bappenas dan Departemen Pekerjaan Umum sebagai Project Monitoring Unit (PMU) atas tim USDRP di pemerintahan Kota Cimahi yang meliputi unsur berbagai eselon dan kedinasan seperti Asisten Perekonomian, Dinas Lingkungan Hidup (LH), Tatakota, Disperekop di bawah koordinasi institusi Bappeda Cimahi. PT PCI sebagai konsultan yang ditunjuk oleh Bank Dunia sendiri (keterangan Pemkot, 2006) dan juga yang diajukan oleh Pemkot Cimahi (Versi Bank Dunia, 2008). Tim dari PT PCI melakukan survei lapangan ke PKL Gandawijaya (2003). Survei dilakukan terhadap sekitar 780 unit terdaftar di Kaliber (Kaki Lima Bersama), suatu organisasi PKL setempat.k Proyek PAsB diharapkan akan menampung PKL Gandawijaya yang menurut rekomendasi dari Depkimpraswil merupakan masalah utama kota Cimahi yang membuat kumuh dan macet Jalan Gandawijaya, mencemari penilaian kesuksesan pembangunan Kota Cimahi. Rekomendasi Depkimpraswil sebagai salah satu lembaga berwenang dalam penilaian kinerja pembangunan kota, memperkuat niat pemkot untuk menggusur

122

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


PKL Gandawijaya. Niat membersihkan kota dari citra kumuh, sesak, macet dan semrawut dibungkus proposal dana dari Bank Dunia. Tim USDRP bekerja keras untuk mencari dan merumuskan landasan legitimasi bagi terwujudnya proyek PAsB. Hasilnya, sebuah studi kelayakan yang menyimpulkan bahwa pembangunan Pasar Modern Atas Baru layak secara ekonomis, feasible, bankable, partisipatif dan menguntungkan. Praktis seluruh indikator penilaian yang dibutuhkan dalam rangka membangun PAsB dapat dipenuhi. Anehnya, walaupun katanya dilakukan survei lapangan dan studi profesional yang dilakukan secara independen (masing-masing versi), tapi selama 6 tahun masa inkubasi proyek USDRP tersebut, pihak tim USDRP sama sekali tidak mengetahui adanya kegagalan struktural dari proyek perdana pemkot Cimahi yaitu Pasar Antri. Bank Dunia tidak sedikitpun menengok kepada kondisi terkini dari masyarakat yang dimiskinkan oleh rekayasa proyek cybercity-nya ala Pemkot. Padahal, konon kata ‘reform’ pada istilah USDRP bermakna reformasi tatapemerintahan dasar yang mencakup transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa.l Tragedi ekonomi Cimahi sepertinya akan berulang, proyek Bank Dunia PAsB hanya berjarak 1 kilometer dari Pasar Antri, terindikasi mismanajemen, tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi public. Proyek ini tidak lain akan menjadi proyek perampasan lahan pelayanan publik oleh bisnis komersial kapitalis swasta. Fakta kegagalan proyek PAB dilewatkan begitu saja oleh tim USDRP yang menyetujui proposal pemkot Cimahi yang dimotori BAPPEDA.m Seperti menjadi trend pengelolaan pasar-pasar modern, nantinya pembayaran cicilan kios di PAsB akan melibatkan perbankan resmi. Surat izin kios dijadikan jaminan untuk pedagang memperoleh kredit dan membayar cicilan kios dengan bank sebagai perantara pengelola pasar. Sehingga kegiatan usaha para pedagang menjadi lahan kerjasama bisnis antara pengelola dan perbankan tertentu. Seperti yang terjadi di PAB, keterikatan kepada Bank Danamon memberatkan para pedagang. Pihak pengelola bisa berkilah pihak bank tidak memberi kelonggaran walau kondisi pasar tidak memungkinkan pedagang untuk membayar cicilan sewa sesuai perjanjian. Padahal fakta di depan mata, kesejahteraan para pedagang semakin terpuruk setelah menuruti perintah pemkot dan PT BKI untuk berdagang berakhirnya pembangunan yang berkeadilan

123


di PAB, belum lagi sebagian besar pedagang tergusur yang sudah 4 tahun ini hidup dari menumpang dari saudara kerabat hingga menjual rumah dan semakin miskin.n Sifat kemodernan yang melekat pada proyek USDRP di Kota Cimahi, sebenarnya mengikuti trend konsumerisme berbagai puluhan toserba, supermarket, minimarket dan mart lainnya menyerbu pasar kebutuhan dasar masyarakat Cimahi, yang secara otomatis akan merebut pangsa pasar (market share) dari pedagang pribumi Cimahi. USDRP telah mendukung kamuflase pembangunan kota Cimahi yang aman (dijaga aparat security di pos), indah (oleh menterengnya konstruksi-konstruksi mewah) dan bersih (dari PKL dan pasar dan orang miskin yang mati perlahan-lahan). Cara kerja tim USDRP ini melanggar pilar pembangunannya sendiri, yaitu fokus pada pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan pelayanan umum.o Karena pihak survei tidak mau peduli kepada hilangnya hak berusaha dari ribuan pedagang Pasar Antri yang direbut oleh Cimahi Mal, dan tidak mau meneliti kenapa PAB beroperasi secara merugi sehingga kegagalan PAB tidak terulang di PAsB. Suatu kesimpulan studi kelayakan yang sangat aneh. Studi kelayakan selama betrahun-tahun tim USDRP sama sekali tidak memahami konflik sosial budaya ekonomi yang terjadi di Cimahi. Bagimana mungkin proyek ini layak secara ekonomi, padahal tarif PAsB Rp 60 juta per kios sama-sama komersial. Konsep di Cimahi Mal sudah terbukti tidak laku karena konsep seperti itu terlalu tinggi untuk ukuran kapasitas sosial ekonomi rakyat Cimah. Hanya keledai terperosok dua kali ke dalam lubang yang sama‌!!! ----------------------------------a Wawancara langsung dengan pedagang terkait, Pasar Antri Baru,Cimahi, tahun 2006. b Wawancara langsung dengan tokoh PKL Gandawijaya, Bapak H. Yudha (martabak Adil) di kediamannya Jalan Pojok Tengah, Cimahi, 2007. c Seperti tercantum dalam MoU, antara Suryadi Baruna selaku Direktur Utama PT Bumi Kencana Indah dan walikota Cimahi, H. Itoc Tochija, yang ditandatangani di ruang walikota, gedung Pemerintahan Kota CImahi, Jl. Jati Cihanjuang, Cimahi, tanggal 17 Juli 2003, MoU No. 180/07-perj/2003 dan No. 008/Perj/BKIVII/03. d Keputusan DPRD Cimahi Nomor 08/kep/DPRD/VI/2003 yang meminta kepada Pemkot Cimahi untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Bumi Kencana Indah dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Antri dan Pasar Inpres Sriwijaya menjadi Kawasan Pusat Perdagangan. e Kesaksian dari wawancara langsung dengan Asep Taryana, BA selaku anggota DPRD kota Cimahi 2002-2004, yang diundang hadir dalam presentasi PT BKI di hadapan Muspika dan pejabat setempat, di Gedung SIliwangi, MAKODiM0609, Cimahi, 2003. f PT BKI adalah badan hukum usaha yang didirikan di Bandung,

124

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


berkedudukan perumahan Metro Soekarno Hatta tanggal 11 April 2002 di hadapan notaris Ayi Mandar, SH, dengan komisaris utama Supakat Hadrianto. PT BKI mendapat penunjukan langsung untuk pengembangan KP3A atas dasar SK Walikota nomor 600/Kep.94 A-Binprog/2003, tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Pasar Antri dan Pasar Inpres Sriwijaya menjadi Kawasan Pusat Perdagangan. Segala perjanjian usaha dan kesepakatan (MoU) dalam rangka proyek KP3A dilakukan oleh Suryadi Baruna selaku direktur utama. Suryadi Baruna sendiri adalah rekanan beberapa proyek yang ditenderkan pemkot Bogor semasa Itoc Tochija menjabat sekdakot Bogor di tahun 1990-an. g Dikutip dari pernyataan Jhony Handjilin Nur, Direktur Umum PT BKI saat itu, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pasar Antri Baru, di Harian Umum Pikiran Rakyat, 11 Februari 2004, “.. Itu sebagai bukti kalau kita tidak main-main dengan proyek ini. Buktinya, kita sudah mempertaruhkan dana sekira Rp 20 miliar untuk pembangunan pasar dan subterminal ini. dalam pengerjaannya pun, kita bekerja sama dengan kontraktor ternama, Tata,� jelasnya. h Seperti yang tercantum dalam MoU antara Ristam sebagai Kepala Primkopad Zidam III Siliwangi dan Suryadi Baruna selaku Direktur Utama PT BKI, kesepakatan Sewa Guna Usaha (SGU), pada tanggal 11 Juni 2003 di Bandung. i Kesepakatan kerjasama (MoU) dibuat atas Surat Perintah Pangdam III Siliwangi saat itu, Mayjen. Ridwan Sulandjana tanpa pemberitahuan kepada Mabes TNI-AD. KSAD saat itu Jenderal Ryamizard Ryacudu mengetahui adanya transaksi Sewa Guna Usaha bagian tanah TNI-AD untuk KP3A itu saat melewati lapangan Sriwijaya dalam perjalanan acara protokoler kemiliteran di Cimahi, dan melihat ada bangunan Pasar Antri Baru di atasnya. j Konon hubungan dengan Bank Dunia dimulai saat Ir. H. Itoc Tochija, MM berkeliling dunia antara lain ke Washington, DC. Selain ke Tokyo, sebagai walikota Cimahi. Kota Cimahi mengajukan beberapa proposal proyek untuk didanai USDRP-World Bank, yaitu sempadan Sungai Cimahi, jembatan flyover Pasirkaliki – Padasuka, dan Pasar Atas Baru. k Keterangan PT. PCI dalam rapat bersama Pemkot Cimahi, Bappeda, PU, Bank Dunia dan perwakilan LSM tanggal 1 Oktober 2006 di ruang rapat Bappeda Lt. 3 Gedung Pemkot Cimahi. l USDRP : Urban Sector Development Reform Project : Mewujudkan Kemandirian Penyelenggaraan Pembangunan Perkotaan, terbitan bersama Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Dunia, h.4. m Pasar tradisional adalah kekuatan ekonomi lokal di tanah Cimahi yang berkapur sehingga tidak ideal untuk dipotensikan agrobisnis, namun proyek USDRP bukannya membangun malahan menghancurkan ekonomi lokal, mengancam perputaran roda ekonomi rakyat yang sudah berhasil menyejahterakan peradaban Cimahi (Kabupaten Bandung) secara historis dan mengkomersialkan pelayanan umum, yang seperti biasa pada akhirnya membuat publik merasa tidak nyaman, tidak bersahabat dengan lingkungan dan hak warga menjadi terancam. n Sebagian besar penyewa kios PAB yang harganya 20-60 jutaan per unit tersebut adalah pendatang baru, bukan pedagang lama. Misalnya 100-an korban PHK PT.DI (Dirgantara Indonesia), yang momen konflik internalnya bersamaan dengan pembangunan PAB, 2003- 2004-an), urban dari Padang, dan mereka yang baru mau terjun mencoba berdagang di kota yang diiklankan sedang meluncur sebagai kota yang maju. Dan bukannya para pribumi yang sudah digusur tanpa ganti rugi modal, juga selama bertahun-tahun ini menguras seisi rumahnya demi makan sehari-hari, karena tidak mempunyai nafkah lagi. o USDRP : Urban Sector Development Reform Project : Mewujudkan Kemandirian Penyelenggaraan Pembangunan Perkotaan, terbitan bersama Departemen Pekerjaan UMum, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Dunia, h.2.

berakhirnya pembangunan yang berkeadilan

125


TERGERUSNYA EKONOMI NEGERI MISKIN ” Studi kasus Dampak Kenaikan BBM bagi Kota Kupang Nusa Tenggara Timur” Salamuddin Daeng & Mince Simatau (Jaringan Energi Indonesia Timur – Jeit)

126

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


dinilai sebagai pemerintah yang paling berani terutama dalam liberalisasi sektor energi. Satu contoh, ketika banyak negara-negara produsen bahan bakar minyak (BBM) memilih menasionalisasi pengelolaan kekayaan migas mereka demi mengamankan kepentingan nasional dikarenakan problem krisis BBM dunia, pemerintahan SBY-Kalla justru melakukan langkah sebaliknya, menyerahkan lebih banyak pengelolaan kekayaan migas kepada perusahaan asing dan membuka peluang selebarlebarnya bagi perusahaan asing untuk masuk dalam bisnis perdagangannya sekaligus di dalam negeri sampai pada level pengecer. Masyarakat Indonesia, khususnya kalangan gerakan sosial melihat bahwa kebijakan pemerinta sepenuhnya dibawah komando multinasional korporasi dan negara-ngara maju. Penjelasannya adalah krisis minyak tahun 1970 menjadi pembelajaran bagi negara-negara maju dalam memenuhi

deregulasi dalam rangka penghilangan segala bentuk tarif dilakukan agar memudahkan perdagangan tanpa ada hambatan. Para pemegang kebijakan ekonomi dan politik begitu yakin bahwa neoliberalisme adalah jalan untuk memperbaiki keadaan Indonesia. Bagi para pemuja pasar bebas atau bagi negara-negara maju yang sangat menginginkan kebijakan semacam itu diterapkan di negaranegara miskin, pemerintahan SBY-Kalla

kebutuhan energi nasional mereka. Tidak sedikit negara-negara maju mengerahkan kekuatan bersenjata, dalam upaya merebut ladang-ladang minyak. Invasi AS ke Afghanistan dan Irak adalah kasus-kasus perang energi abad ini. Disisi lain, juga melahirkan inisiatif global negara-negara Utara dalam upaya penguasaan pada sumbersumber energi melalui paket-paket utang dan intervensi pada kebijakan ekonomi di negara-negara Selatan. tergerusnya ekonomi negeri miskin

127

regi on a l

Liberalisasi Sektor Migas Saat ini pemerintah Indonesia tengah gencar-gencarnya menjalankan agenda liberalisasi ekonomi. Berbagai kebijakan pro-pasar tengah dikeluarkan secara besar-besaran di seluruh sektor masyarakat, bahkan pada sektorsektor yang paling vital sekalipun dan menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pendidikan, kesehatan dan komunikasi terus diseret masuk dalam sistem pasar bebas. Pemerintah terlihat ingin memastikan bahwa tidak ada lagi subsidi, proteksi ekonomi atau hal-hal yang dapat mendistorsi sistem persaingan bebas. Dalam track tersebut tidak ada lagi badan usaha milik negara, semuanya harus diswastanisasi atau diprivatisasi agar dapat bekerja dalam prinsip persaingan bebas tanpa campur tangan pemerintah. Berbagai peraturan dibuat yang memungkinkan bagi pembukaan seluasluasnya aktivitas eksplotasi mineral, migas, batubara. Tidak hanya itu,


Dalam hal ini, Indonesia bisa menjadi contoh konkret. Sejak booming harga minyak tahun 1970 laju eksploitasi sumber minyak bumi di negara ini meningkat tajam. Maskapai-maskapai pengeboran minyak asing menjadi penguasa atas potensi dan produksi minyak bumi hingga kini. Sebut saja Mobil Oil yang belakangan merger dengan Exxon, Unocal di Kalimantan Timur dan Caltex di Riau yang dikuasai Cevron Texaco, Vico, TotalFinaElf di Kalimantan Timur, BP di Papua dan ConocoPhillips di wilayah Natuna, demikian halnya skandal penyerahan kekayaan minyak di Block Cepu Bojonegoro kepada Exxon Mobil. Dalam tempo singkat, terjadi pengisapan sumber daya minyak dalam jumlah besar-besaran. Dengan alasan naiknya harga minyak dunia dan pemerintah mengalami kesulitan membeli BBM dari luar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pada bagian lain pemerintah mengambil langkah menaikkan harga

banyak melihat unit-unit penjualan BBM milik perusahaan asing beroperasi di seluruh Indonesia menjual BBM. Meskipun terdapat alasan lain mengapa pemerintah membuat kebijakan menaikkan harga BBM, yaitu krisis anggaran pembiayaan negara yang menyebabkan pemerintah mencabut segala bentuk subsidi dan melepaskan sebagian besar tanggung jawabnya kepada rakyat, akan tetapi alasan liberalisasi ekonomi yang ditekankan oleh pihak asing melalui utang luar negeri adalah penyebab yang paling dominan memengaruhi arah kebijakan pemerintah. Bagi produsen, pengusaha distribusi BBM dan para calo perdagangan BBM, kenaikan harga berarti keuntungan semakin melimpah. Tetapi bagi masyarakat, kenaikan BBM adalah pukulan berat terhadap kehidupan ekonomi mereka. Naiknya biaya produksi, menurunnya nilai upah riil buruh dan naiknya harga barang

BBM. Hal ini tentu merupakan langkah yang kontraproduktif dengan apa yang dilakukan pemerintah terhadap kekayaan minyak dan pengelolaannya yang justru diserahkan kepada pihak asing. Sehingga kebijakan menaikkan harga BBM terlihat sebagai langkah yang ditujukan untuk memberi kesempatan bagi para penghasil BBM untuk menjual produksi mereka secara langsung di Indonesia pada tingkat harga yang lebih menguntungkan. Saat ini pun kita telah

kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar lainnya adalah dampak langsung yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM. Keadaan ini harus diakui akan semakin memperburuk situasi ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan bahkan situasi politik di Indonesia. Di tengah kebangkrutan ekonomi dalam negeri yang ditandai dengan kebangkrutan sektor ekonomi formal dan rendahnya daya beli masyarakat, semakin rendahnya nilai riil upah,

128

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


PHK yang merajalela, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas, kebijakan liberalisasi ekonomi yang dijalankan pemerintah dengan menaikkan harga BBM akan semakin sudah pasti semakin memperburuk keadaan. Pengurasan Ekonomi Negeri Miskin Kebijakan liberalisasi atau komersialisasi sektor energi telah berakibat pada pengurasan besarbesaran terhadap perekonomian daerah. Keadaan yang paling buruk akan dialami oleh daerah-daerah yang sejak awal perekonomiannya tidak berkembang atau miskin seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Akibat kebijakan liberalisasi sektor energi sektor energi akan semakin menambah berat beban kemiskinan yang dihadapi masyarakat di wilayah tersebut. Berdasarkan data statistik, NTT merupakan daerah dengan tingkat

terjadi krisis BBM lebih dari 100.000 anaknya menderita gizi buruk. Jumlah rumah tangga miskin di NTT sampai dengan akhir tahun 2005 mencapai 554.045 kepala keluarga (KK), jumlah tersebut mencapai 63 persen dari jumlah KK secara keseluruhan yaitu sebanyak 881.120 KK. Hal ini berarti bahwa jumlah rumah tangga miskin di NTT yaitu mereka yang berpendapatan di bawah Rp 130 ribu per bulan yang dijadikan indikator oleh BPS adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Jumlah KK miskin di NTT terus bertambah dari waktu ke waktu, hasil pendataan BPS tahap kedua diperkirakan jumlah KK miskin mengalami peningkatan hingga mencapai 700 ribu KK atau bertambah sebesar 26 persen dari angka sebelumnya. Pada sebuah situasi di mana perekonomian telah sedemikian mengglobal, kemiskinan yang dihadapai suatu masyarakat tidaklah semata-mata

kemiskinan dan penderita gizi buruk tertinggi di Indoensia. Provinsi yang memiliki 16 kabupaten/kota, termasuk daerah tertinggal sebagaimana pernah diumumkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dari 4,1 juta jiwa penduduknya, sekitar 30 persen adalah penduduk di bawah garis kemiskinan. Kenaikan harga BBM, mengibaratkan NTT yang telah jatuh dalam kemiskinan tertimpa tangga kesengsaraan. Sebab sesaat sebelum

disebabkan oleh faktor internal dalam masyarakat itu sendiri akan tetapi telah dominan dipengaruhi oleh keadaan dari luar, seperti perdagangan atau pertukaran yang tidak adil. Problem ini adalah hal yang paling dominan memengaruhi perekonomian Indoensia dan perekonomian NTT. Pada level makro ekonomi daerah ini harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa dari luar, dibandingkan dengan tergerusnya ekonomi negeri miskin

129


arus masuk uang dalam bentuk investasi atau modal kerja ke daerah ini. Bermunculannya ruko-ruko dan pusat-pusat perbelanjaan saat ini telah terlihat sangat dominan dibandingkan dengan kegitan industri atau aktivitas produksi lainnya. Hampir semua barang yang diperdagangkan adalah produk-produk yang berasal dari luar dan tidak banyak produk yang dihasilkan oleh masyarakat daerah ini dapat mengakses pusat-pusat perbelanjaan mewah tersebut. Hal ini akan menjadi sumber pengurasan atau disebut pengisapan ekonomi suatu daerah. Akibatnya, dalam jangka panjang jumlah uang yang beredar dalam suatu daerah semakin hari semakin berkurang. Saat ini, BBM tidak berbeda dengan produk barang dan jasa lainnya dalam perdagangan. Meskipun jenis barang ini berhubungan erat dengan kehidupan orang banyak dan menentukan bekerja tidaknya roda ekonomi, akan tetapi saat ini dan ke depan BBM telah dikuasai secara privat dan menjadi komoditas yang diperdagangkan secara bebas dalam sistem pasar. Sedangkan seluruh BBM dipasok dari luar dan tidak diproduksi dalam wilayah perekonomian NTT. Akibatnya daerah ini, harus membayar dengan sangat mahal untuk dapat memperoleh BBM dan bekerjanya perekonimian. Jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh perekonomian daerah NTT untuk membeli BBM sangat besar sebagaimana terlihat dalam tabel berikut. Tabel 1. Jumlah Penjualan BBM per Bulan di NTT Tahun 2005/2006 Jumlah Penjualan BBM (Kl.) Bulan Maret 2005 April 2005 Mei 2005 Juni 2005 Juli 2005 Agustus 2005 September 2005 Oktober 2005 November 2005 Desember 2005 Januari 2006 Februari 2006 Jumlah

Solar 15.533,5 15.194,5 15.456,4 15.179,5 15.264,5 17.155,3 18.533,1 17.241,7 17.662,25 18.029,05 14.873,7 14.771,1 82.577,8

Premium 9.978,6 10.371,0 11.044,6 10.961,0 10.911,5 11.369,1 12.155,3 9.565,4 10.540,1 10.782,4 9.634,7 9.160.6 49.683,2

Minyak Tanah 8.619,7 8.562,4 8.542,8 8.584,7 8.488,9 8.784,1 8.657,1 8.363,8 7.797,6 8.121,4 7.505,6 7.185,0 38.973,4

Sumber : Depot Pertamina Kota Kupang, tahun 2006

130

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Jumlah konsumsi BBM terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu antara Maret sampai dengan September 2005 jumlah konsumsi BBM untuk jenis solar mengalami peningkatan 19,31 persen. Premium dalam kurun waktu yang sama mengalami peningkatan sebesar 21,81 persen, sedangkan minyak tanah mengalami peningkatan sebesar 0,43 persen. Meskipun sejak kenaikan BBM awal Oktober terlihat kecenderungan konsumsi BBM untuk jenis solar mengalami penurunan 20,30 persen, jenis premium dalam kurun waktu yang sama menurun 24,64 persen dan untuk jenis minyak tanah 17 persen. Ada beberapa hal yang patut diduga sebagai penyebabnya. Pertama, bagi konsumen akhir, berkurangnya pembelian BBM dilihat sebagai persoalan daya beli terhadap barang ini dan barang lain yang juga mengalami kenaikan harga seiring kenaikan BBM, yang semakin berkurang. Kedua, bagi perusahaan atau industri yang menggunakan BBM sebagai bahan baku atau komponen variabel dalam kegiatan usahanya, kenaikan BBM telah menyebabkan usaha tersebut harus mengurangi skala produksinya yang secara langsung juga mengurangi konsumsi BBM atau dapat saja kegiatan usaha tersebut bangkrut atau kolaps sama sekali karena tidak dapat bertahan di tengah spontanitas kenaikan harga BBM. Yang paling penting dari semua fakta tersebut adalah besarnya uang yang harus dikeluarkan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan energi mereka. Keadaan ini tentu akan menguras habis perekonomian daerah ini secara makroekonomi karena total uang yang harus diserahkan masyarakat ke pundi-pundi penguasa energi. Pada tingkat harga yang berlaku antara tahun 2005-2006 total nilai konsumsi BBM masyarakat NTT sedikitnya Rp 1,603,331,067,000. Jumlah sesungguhnya bisa lebih tinggi dari nilai yang diperhitungkan di atas. Pada keadaan tidak normal di mana BBM dalam keadaan langka, harga eceran premium di Kupang misalnya dapat mencapai harga antara Rp 10.000,00 hingga Rp 15.000,00 per liter. (Kompas, Juli 2005). Padahal nilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) NTT untuk TA 2006 hanya sebesar Rp 673.034.054.475,00 APBD (Gubernur NTT, Piet A Tallo, SH , Sidang III TA 2005 dan Sidang Khusus Pembahasan dan Penetapan APBD TA 2006, Jumat [17/2]). Nilai APBD NTT yang dapat diduga sebagai potensi kapital bagi tergerusnya ekonomi negeri miskin

131


pembangunan NTT menjadi kehilangan arti karena akan kembali ke Jakarta dalam jumlah lebih dari 2 kali lipat. Masyarakat NTT telah berada pada situasi kehilangan daya beli, telah dipaksa berutang untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Nilai kredit konsumsi di di NTT mencapai 64,88 persen dari total kredit yang ada, atau sebesar Rp 1,541 triliun rupiah (Bank Indonesia Cabang Kupang, sampai triwulan kedua tahun 2005). Dapat diduga bahwa kredit konsumsi tersebut sebagian besarnya telah diperuntukkan untuk membeli berbagai kebutuhan dasar dan kredit kendaraan bermotor yang selanjutnya akan menciptakan ketergantungan yang lebih besar terhadap BBM. Kenaikan Harga BBM dan Terkurasnya Modal Ekonomi Kota Kupang Gambaran dampak kenaikan harga BBM terhadap perekonomian makro Kota Kupang tidak berbeda jauh dengan gambaran terkurasnya uang masyarakat daerah ini untuk mendapatkan bahan bakar. Praktek pengurasan secara sistematis ini jelas tergambarkan akan terus membuat �kurus kering� perekonomian daerah ini. Berikut gambaran jumlah pasokan BBM yang disuplai oleh Pertamina Kota Kupang ke kabupaten/kota di wilayah ini sepanjang Mei 2005 sampai dengan Maret 2006.

Bulan Mei 2005 Juni 2005 Juli 2005 Agustus 2005 September 2005 Oktober 2005 November 2005 Desember 2005 Januari 2006 Februari 2006 Maret 2006 Jumlah 2006 Rata-rata

Jumlah Penggunaan BBM Solar Premium Minyak Tanah (KL) (KL) (KL) 6.524 4.969 2.594 6.425 4.870 2.635 6.579 4.843 2.621 7.544 5.274 2.684 8.853 5.509 2.647 7.580 4.109 2.554 7.773 4.598 2.299 7.926 4.920 2.451 4.506 4.318 2.296 6.794 4.081 2.251 6.926 4.413 2.314 77.430 51.904 27.346 7.039,09 4.718,55 2.486

Sumber : Pertamia Cabang Kota Kupang

132

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya, Kota Kupang merupakan salah satu wilayah di NTT dengan jumlah konsumsi BBM yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayahwilayah kabupaten lainnya. Jumlah unit penyaluran BBM di Kota Kupang terdiri dari 8 SPBU dari 28 unit SPBU yang ada di NTT, 5 perusahaan agen minyak tanah dan 10 perusahaan yang memperoleh BBM khusus industri. Realisasi Penjualan BBM Kota Kupang Tahun 2005 Sektor Transportasi Industri Rumah Tangga Listrik Jumlah (KL) Harga (Rp/L) Nilai (Rp)

Premium 37.095,86 10,00

Jenis BBM (KL) Solar 33.842,65 3.308,00

37.105,86 4.500,00 166.976.370.000,00

38.755,00 75.905,65 4.300,00 326.394.295.000,00

Minyak tanah 100,00 25.299,10 25.399,10 2.000,00 50.798.200.000,00

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang, Tahun 2005

Data tabel di atas diperlihatkan, sektor transportasi adalah

sektor dengan jumlah pemakaian BBM terbesar untuk jenis premium yaitu mencapai 99,97 persen dari jumlah pasokan premium ke daerah ini. Untuk jenis BBM solar sektor listrik adalah sektor dengan pemakaian BBM dalam jumlah yang relatif besar yaitu mencapai 44,59 persen dari jumlah pasokan solar ke daerah ini. Sedangkan sektor rumah tangga adalah sektor dengan pemakaian BBM minyak tanah terbesar yaitu mencapai 99,61 persen dari total konsumsi BBM di daerah ini. Solar Transportasi Industri Listrik

44,59 % 4,36 % 51,06 % Premium

Transportasi Industri

99,97 % 0,026 % Minyak Tanah

Industri Rumah Tangga

0,39 % 99,61 %

tergerusnya ekonomi negeri miskin

133


Kenaikan harga BBM menyebabkan masyarakat daerah

ini harus membayar cukup mahal untuk mendapatkan BBM yang selanjutnya

menggerakkan perekonomian daerah ini. Jumlah

pembelian BBM Kota Kupang sepanjang tahun 2005-2006 dikalikan dengan harga BBM setelah mengalami kenaikan pada bulan Oktober dapat mencapai Rp 544.168.865.000 atau mencapai 36 persen dari total pembelian BBM NTT. Akibatnya Kota Kupang harus menyetorkan uang tunai kepada kantong-kantong penguasa BBM dalam jumlah yang sangat besar, tidak sebanding dengan aliran uang masuh ke daerah ini baik dari APBD (DAU dan DAK), Investasi langsung maupun sumbersumber pendapatan daerah lainnya. Perbandingan Nilai Pembayaran BBM dengan Arus uang Masuk Arus uang Masuk 1. APBD NTT (DAU dan DAK) *

Jumlah (Miliar) 344,48

2. Investasi Sektor Industri Formal dan Non-

96,18

Formal ** 3. Pendapatan Asli Daerah

12,78

Jumlah

453,44

*

Rapat Kerja Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR RI tentang Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2006 ** Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang, tahun 2005 *** Total remiten untuk seluruh NTT yang dikirim TKI dari Luar Negeri

Dengan membandingkan jumlah uang yang masuk ke Kota

Kupang setiap tahun dengan jumlah uang yang keluar secara langsung melalui pembelian BBM, maka diperoleh simpulan bahwa tidak akan pernah ada peningkatan dalam akumulasi kapital di daerah ini, yang kemudian dapat diharapkan memberi multiplier effect dalam menciptakan pendapatan, penghasilan dan pertumbuhan ekonomi. Justru yang terjadi adalah sebaliknya ekonomi daerah ini, baik itu jumlah uang beredar dan daya beli masyarakatnya terus tersedot dari waktu ke waktu ke pusat-pusat kekuasaan di kota besar dan ke luar negeri.

Jika diamati lebih jauh, sektor transportasi adalah sektor

yang menyedot BBM paling banyak terutama pemakaian premium dan solar. Jika dikalikan dengan tingkat harga BBM yang berlaku

134

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


maka nilai pembelian premium dan solar sektor transportasi dapat mencapai Rp 166.931.370.000,00 untuk jenis premium dan Rp 145.523.395.000,00 untuk jenis solar. Sehingga secara keseluruhan mencapai Rp 312.454.765.000,00 atau mencapai 56% dari total nilai konsumsi BBM Kota Kupang. Gambaran Jumlah Sarana Transportasi Kota Kupang No.

Jenis Kendaraan

Jumlah 2004 2005

Peningkatan (%)

1. 2. 3. 4. 5.

Sepeda Motor Sedan, Jeep, St. Wagon, Minibus Bus, Mikro Bus Pick Up, Truk, Dump Truck, Light Truck Box Tangki Kendaraan Khusus

30316 5084

36382 5311

20,01 4,47

100 2328

105 2290

5 -1,63

42

6

85,71

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kupang Tahun 2005

Jika dibandingkan dengan konsumsi BBM tahun 2004 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah pemakaian BBM jenis solar di Kota Kupang. Sementara jumlah konsumsi premium sedikit menurun baik yang didistribusikan lewat SPBU maupun yang dialokasikan bagi kebutuhan industri. Realisasi Penyaluran BBM Kota Kupang Tahun 2004 Sektor SPBU Agen Industri Total

Premium 37.210

Jenis BBM Solar 15.610

329 37.539

40.537 56.147

Minyak Tanah 25.755 45 25.800

Sumber : Pertamina Unit Pemasaran V Cabang Kupang, 2005

Penurunan jumlah konsumsi BBM untuk jenis premium terlihat sebagai dampak langsung dari adanya kenaikan BBM pada awal Oktober 2005. Akan tetapi jumlah konsumsi BBM jenis solar mengalami peningkatan tajam yaitu mencapai 35,19 persen dibandingkan dengan konsumsi BBM pada tahun 2003. Peningkatan terlihat dari besarnya tergerusnya ekonomi negeri miskin

135


realisasi BBM jenis solar yang didistribusikan lewat SPBU-SPBU di Kota Kupang.

Perubahan Konsumsi BBM Kota Kupang Tahun 2004-2005 Jenis BBM Premium Solar Minyak Tanah

2004 37539 56147 25800

2005 37.105,86 75.905,65 25.399,10

Perubahan (%) -1,15 35,19 -1,55

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang, Tahun 2004- 2005

Fenomena di atas mengindikasikan sebagian besar konsumen BBM beralih menggunakan solar. Hal ini dibuktikan oleh besarnya peningkatan jumlah solar untuk kebutuhan transportasi yang mencapai 23.145 atau mencapai 148% dari nilai konsumsi pada tahun sebelumnya. Dampak Kenaikan BBM Terhadap Perekonomian Rakyat Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM jelas berimpilikasi secara makroekonomi maupun secara mikroekonomi. Secara makro kebijakan ini akan membawa implikasi terhadap kemampuan sektor-sektor ekonomi untuk tetap bisa berproduksi, membeli bahan-bahan baku produksi yang mengalami kenaikan dan membeli BBM sendiri sebagai komponen utama produksi. Kenaikan BBM jelas secara langsung akan menaikkan ongkos produksi. Bagi perusahaan yang tidak mampu bertahan kenaikan ongkos produksi akan menyebabkan perusahaan tersebut kolaps dan terpaksa harus mem-PHK buruh-buruhnya, dan akibatnya masyarakat kehilangan pendapatan. Kenaikan ongkos produksi ini akan secara langsung menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang diperdagangkan, baik harga barang atau jasa yang merupakan komponen input variabel bagi sektor-sektor ekonomi, maupun harga barang-barang konsumsi akhir. Sementara pada saat tingkat pendapatan, upah dan penghasilan masyarakat tidak mengalami peningkatan. Seringkali industri atau sektor ekonomi lainnya memilih menekan upah untuk dapat bertahan dan tetap dapat membiayai kegiatan produksi mereka.

136

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Dampak terhadap Struktur Biaya Produksi Nelayan Nelayan adalah kelompok masyarakat yang terkena langsung dampak kenaikan harga BBM terhadap struktur biaya produksi mereka. Kenaikan harga BBM berimplikasi langsung terhadap kenaikan biayabiaya produksi nelayan terutama untuk mendapatkan BBM dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk tetap dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan. Kemampuan nelayan untuk membeli kebututuhan-kebutuhan yang dimaksud akan sangat memengaruhi kemampuan produksi nelayan. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kota Kupang jumlah produksi perikanan tangkap di daerah ini sepanjang tahun 2005, mengalami penurunan pada kuartal IV secara tajam. Sementara pada saat itu (1 Oktober 2005) pemerintah menetapkan kebijakan menaikkan harga BBM. Meskipun penurunan produksi nelayan dapat dipengaruhi oleh faktor lain di luar BBM seperti musim, cuaca dan lain-lain, akan tetapi keputusan pemerintah menaikkan BBM pada bulan Oktober dapat disimpulkan tidak tepat bagi masyarakat nelayan di Kota Kupang. Gambaran jumlah produksi nelayan tangkap per kuartal dalam tahun 2005 Kuartal

Jumlah Hasil Tangkapan ( ton )

I II III IV Total

3.007,0 4.993,5 12.443,9 4.739,7 25.184,1

Sumber : Dinas Perikanan Kota Kupang, 2005

Data pada tabel di atas menggambarkan kondisi produksi nelayan sepanjang tahun 2005. Sejak Oktober 2005 telah terjadi penurunan produksi dari kuartal III sebesar 12.433,9 ton menjadi hanya sebesar 4.739,7 ton ikan. Sementara pada saat yang sama pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM lebih dari 100 persen. Keadaan ini berakibat secara langsung terhadap jumlah yang harus dikeluarkan para nelayan untuk tetap dapat melakukan aktivitas produksi perikanan tangkap.

tergerusnya ekonomi negeri miskin

137


Pada saat harga BBM mengalami peningkatan secara tajam, sementara jumlah BBM yang harus dibeli oleh nelayan tidak mengalami perubahan atau tetap, maka hal ini berarti jumlah biaya yang harus dikeluarkan semakin bertambah. Keadaan ini akan menyebabkan nelayan yang miskin akan terus bertambah miskin akibat kebijakan sektor energi. Dampak terhadap Masyarakat Miskin Kelompok masyarakat yang paling awal menerima dampak kenaikan harga BBM adalah masyarakat miskin dan masyarakat setengah miskin (jika kategori ini masih relevan). Kelompok masyarakat miskin akan semakin terpuruk dalam kemiskinan mereka sementara kelompok masyarakat yang dulunya tidak termasuk dalam kategori miskin dilihat dari tingkat pendapatan mereka, setelah kenaikan BBM menjadi miskin. Keadaan terburuk yang harus dihadapi oleh masyarakat miskin adalah keterpaksaan mereka harus mengurangi jumlah belanja kebutuhan pokok mereka untuk dapat bertahan hidup. Hasil pengamatan terhadap pola konsumsi masyararakat miskin Kota Kupang menunjukkan keadaan ini. Dari 93 responden rumah tangga miskin yang diamati menunjukkan fakta yang sangat ironis, di mana mereka dengan sangat terpaksa harus mengurangi jumlah konsumsi mereka terhadap beras. Sementara sebelum kenaikan BBM pun jumlah konsumsi beras masyarakat miskin masih sangat memprihatinkan. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan jika menganalisis kebutuhan normal konsumsi beras per kapita sebagaimana yang direkomendasikan. Jika merujuk Angka Kecukupan Gizi (AKG) di Indonesia, maka dapat dianalisis angka ketercukupan gizi per kapita masyarakat Indonesia. Untuk keperluan tersebut dijabarkan pada tingkat bentuk komoditas makanan. AKG dijabarkan dalam bentuk komoditas pangan yang didasarkan pada kebutuhan energi dan protein rata-rata per orang per hari.

138

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Indikator Kebutuhan Kalori (Energi dan Protein)* Indikator

Tingkat Konsumsi

Tingkat Persediaan

Energi

2150 kilo kalori

2500 kilo kalori

Protein

46,2 gram

55 gram

- 9 gram protein ikan

- 9 gram protein ikan

- 6 gram protein hewani

- 6 gram protein ikan

- 40 gram protein nabati

- 40 gram protein nabati

*

Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi V pada tahun 1993 disahkan oleh Menteri Kesehatan dengan SK No. 332/Menkes/SK/ IV/1994 pada tanggal 16 April 1994.

Berdasarkan asumsi bahwa jika kebutuhan energi dan protein

terpenuhi maka kebutuhan gizi dan lain juga terpenuhi. Jumlah konsumsi beras minimal yang direkomendasikan untuk terpenuhinya kebutuhan energi adalah sebesar 360 gram beras per kapita per hari. Keadaan di atas akan menambah jumlah penderita busung lapar dan gizi buruk di Kota Kupang NTT.

Data hasil pengamatan menunjukkan bahwa rata-rata

masyarakat miskin Kota Kupang harus mengurangi konsumsi beras mereka sebesar 5,84 kg per KK. Di mana sebelum kenaikan BBM ratarata konsumsi beras masyarakat miskin mencapai 30,82 kg per KK turun menjadi 24,97 kg per KK. Jiika dibagi dengan jumlah anggota keluarga rata-rata sebanyak 4,18 orang per KK, maka masing-masing anggota rumah tangga masyarakat miskin hanya mengonsumsi beras sebanyak 5,9737 kg per kapita per bulan atau 199,12 gram per kapita per hari. Angka tersebut semakin jauh dari angka yang direkomendasikan bagi pemenuhan kebutuhan beras perkapita dan menegaskan bahwa kebijakan kenaikan BBM semakin memiskinkan orang miskin.

tergerusnya ekonomi negeri miskin

139


Arbitrase Newmont vs Pemerintah RI

“Pelanggaran Kontrak Karya Berpotensi Merugikan Rakyat Puluhan Triliun�


Di tengah kontroversi pengesahan UU Minerba (Mineral dan Batubara) di DPR,a masyarakat NTB tengah waswas menunggu putusan arbitrase antara pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Pengadilan perdata internasional ini diselenggarakan dikarenakan adanya gugatan pemerintah Indonesia atas kelalaian PT NNT dalam melakukan divestasi saham sebagaiman yang diamanatkan dalam perjanjian antara negara dan perusahaan tersebut. Kehadiran perusahaan pertambangan PT NNT di Nusa Tenggara Barat (NTB) dimulai melalui suatu perjanjian yang disebut Kontrak Karya (KK)b antara pemerintah RI dengan Newmont Gold Company (AS).c Perusahaan pertambangan raksasa asal Amerika Serikat (AS) ini mendapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 Desember tahun 1986. Pada waktu Didirikan saham-sahamnya dimiliki oleh: (1). Newmont Indonesia Limited, satu perusahaan yang didirikan di negara bagian Dalaware AS. (2). PT Pukuafu Indah, satu badan hukum Indonesia yang didirikan dengan akta Notaris Nomor 22 Tanggal 25 September Tahun 1978, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/365/3 Tanggal 27 November 1978. PT. Pukuafu Indah adalah milik seorang pengusaha nasional Yusuf Merukh.d Sidang perdana arbitrase berlangsung secara tertutup (1017/12) di Hotel Mariot Jakarta, salah seorang wartawan asal NTB yang datang ke Jakarta untuk meliput sidang ini tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang. Wartawan bersangkutan juga mengaku kesulitan memperoleh akses informasi perkembangan hasil sidang. arbitrase newmont versus pemerintah ri

141

regi on a l

Tidakhanya hanyakesekatan kesekatan WTO dan FTA yang selalu menimbulkan implikasi Tidak WTO dan FTA yang selalu menimbulkan buruk terhadap perekonomain nasional. Perjanjian implikasi buruk terhadap perekonomain nasional. Perjanjianantara antara pemerintah dengan perusahaan multinasional seperti Kontrak Kerja Sama pemerintah dengan perusahaan multinasional seperti Kontrak (KKS) migas, Kontrak (KK) Mineral kontrak eksploitasi sumber daya alam Kerja Sama Karya (KKS) migas, Kontrak dan Karya (KK) Mineral dan kontrak lainnya, selalu menyisakan masalah ekonomi, politik dan sosial yang pelik. eksploitasi sumber daya alam lainnya, selalu menyisakan masalah Kontrak ekploitasi sumber daya alam ala kolonial tersebut ekonomi, politik dan sosial yang pelik. Kontrak ekploitasi sumberpada ahirnya terbukti Indonesia dan memorak-porandakan daya alammerugikan ala kolonialrakyat tersebut pada ahirnya terbukti merugikan kedaulatan nasional. rakyat Indonesia dan memorak-porandakan kedaulatan nasional.


Proses persidangan yang berlangsung tertutup berpotensi merugikan rakyat, khususnya masyarakat NTB. Di tengah lemahnya sistem hukum dan rendahnya kejujuran para penyelenggara negara, sangat mungkin proses ini diselewengkan untuk kepentingan orang per orang. Akibatnya hasil arbitrase nantinya dapat merugikan negara. Meskipun proses sidang tertutup telah diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi pemerintah mestinya tetap harus membangun mekanisme yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan pengawasan. Mengingat masalah ini sangat terkait dengan kepentingan masyarakat dan nasionalisme Indonesia. Kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan nasional dari kerakusan investasi asing bukan hanya menjadi tugas pemerintah, akan tetapi menjadi tugas seluruh elemen rakyat. Selain itu, pemerintah harus menyampaikan kepada publik apa yang telah dicapai dalam proses persidangan, agar masyarakat dapat memberi masukan. Kakalahan pemerintah akan menimbulkan konsekuensi buruk tidak hanya bagi keuangan negara akan tetapi juga terhadap rakyat. Negara bisa kehilangan sumber-sumber pendapatan dan bahkan dapat terkena denda karena dianggap bersalah dan merugikan investor. Akibatnya alokasi anggaran yang seharusnya untuk rakyat menjadi berkurang akibat kekalahan pemerintah. Sejak awal pemerintah tidak pernah mengumumkan kepada publik tentang kapan dan di mana sidang arbitrase ini akan berlangsung. Kabarnya pemerintah telah menunjuk arbiternya yakni pakar hukum dari National University of Singapore, Prof M Sornarajah,e akan tetapi masyarakat juga tidak mendapat penjelasan yang memadai terkait penunjukan tersebut. Pelanggaran KK Oleh Newmont Sebelumnya pemerintah Indonesia menuntut Newmont ke arbitrase internasional Singapura, karena dinilai melakukan pelanggaran terhadap KK. Perusahaan ini berdasarkan KK yang ditandatanganinya (1986), diharuskan melakukan divestasi saham

142

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


perusahaan kepada pihak nasional secara bertahap hingga 51% pada ahir tahun ke-10. Berdasarkan pasal 24 poin 4 KK, dijelaskan bahwa pada akhir tahun kelima perusahaan tambang PT NNT harus mendivestasikan sahamnya sekurangkurangnya 15%, pada akhir tahun keenam sekurang-kurangnya 23% dan pada akhir tahun ketujuh sekurang-kurangnya 30% (tahun 2007). Dan seterusnya pada akhir tahun kedelapan dan kesembilan masing-masing 37 persen dan 44 persen. Hingga pada akhir tahun kesepuluh kepemilikan saham nasional pada PT NNT telah mencapai mayoritas nasional yaitu 51 persen. Kepemilikan saham sebagaimana yang diatur dalam KK diprioritaskan bagi kepemilikan pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jika pemerintah tidak berkeinginan atau tidak berkemampuan maka kepemilikan saham dapat diperoleh pihak swasta dengan prinsip business to business (B to B). Sebelumnya Pemerintah Provinsi NTB bermaksud mendapatkan kepemilikan 3 persen saham dari Newmont melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Peluang pemerintah daerah ini dikarenakan pemerintah pusat tidak berkeinginan memiliki saham Newmont. Dalam rangka untuk mendapatkan saham tersebut ketiga pemda membangun konsorsium dengan mengajak kerja sama mitra nasional. Mengapa hanya 3 persen? Hal ini dikarenakan 20 persen saham Newmont dimiliki oleh PT Pukuafu Indah. Upaya tiga pemda tersebut gagal. Kuat indikasi kekagagalan tersebut dikarenakan berbagai manuver politik yang dilakukan Newmont. Perusahaan ini menawarkan mekanisme pinjaman kepada Pemda sebagai sumber pendanaan divestasi. Pinjaman tersebut dapat diangsur oleh Pemda dari uang dividen yang akan diserahkan Newmont setiap tahun. Dua pemda yaitu Pemprov NTB

arbitrase newmont versus pemerintah ri

143


dan Pemkab Sumbawa Barat menolak skema tersebut yang dinilai adalah akal-akalan Newmont agar perusahaan tersebut tidak dapat dikontrol publik nasional. Akan tetapi Pemkab Sumbawa bersedia berkongsi dengan Newmont melalui skema pinjaman tersebut. Tindakan pengkhianatan Pemkab Sumbawa terhadap dua rekannya, menjadi alasan kuat Newmont bahwa perusahaan tersebut telah beritikad baik dan tidak mau dikatakan melanggar KK. Seharusnya, akibat dari kegagalan ini perusahaan tambang Newmont dapat ditutup sementara hingga adanya keputusan arbitrase. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur Ir. H. Isran Noor MSi yang membuat keputusan penghentian operasi terbatas kepada beberapa perusahaan termasuk PT Kaltim Prima Coal (KPC) saat mengadukan perusahaan KPC tersebut ke lembaga arbitrase. Akan tetapi dalam kasus arbitrase Newmont, hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah pusat. Langkah pemerintah pusat tersebut seharusnya dipertanyakkan oleh publik.

144

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Rugikan Negara Puluhan Triliun Hingga usai persidangan arbitrase (17/12) tidak banyak informasi yang dapat diperoleh selama berjalannya sidang. Salah seorang wartawan (JPNN) mengeluhkan betapa sulitnya ia mendapatkan informasi tentang perkembangan sidang. Padahal ini menyangkut potensi sumber keuangan negara yang sangat besar. Berdasarkan kajian yang dilakukan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), nilai 30 persen saham Newmont tersebut dapat mencapai USD 1,38 miliar atau sekitar 12,420 triliun rupiah, berdasarkan pada nilai aset Newmont saat ini yang mencapai USD 4,6 miliar.f Sementara harga awal yang disepakati untuk 10 persen saham, yakni USD 109 juta untuk 3 persen saham serta USD 282 juta untuk 7 persen saham.g Kegagalan divestasi 30 persen saham (2007) dan 37 persen saham (2008) menyebabkan perekonomian nasional dirugikan cukup besar. Sebagaimana diketahui PT NNT tahun 2005 mampu meraih revenue (nilai penjualan) sekitar USD 1,5 miliar lebih atau sekitar Rp 13,9 triliun (Laporan ESDM, 2006). Revenue perusahaan tersebut cenderung mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan harga emas dan tembaga di pasaran dunia. Sementara total biaya yang dikeluarkan Newmont setiap tahun rata-rata Rp 2,142 triliun per tahun. Sehingga keuntungan bersih yang diperoleh Newmont per tahun dapat mencapai Rp 11,758 triliun.h Atas dasar perhitungan tersebut, kegagalan divestasi 3 persen (2006), 7 persen (2007) dan 7 persen (2008) berpotensi menyebabkan perekonomian negara kehilangan dividen sebesar 4,35 triliun lebih. Jika digabungkan dengan 20 persen saham PT Pukuafu Indah yang selama ini tidak jelas kontibusinya bagi rakyat, maka KK dan kekagalan divestasi telah merugikan rakyat hingga 13,75 triliun. arbitrase newmont versus pemerintah ri

145


----------------------------

a Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR dalam sidang paripurna Selasa (16/12). Namun, pengesahan tersebut mendapatkan penolakan dari tiga fraksi dan melakukan aksi walk out. Tiga fraksi yang menolak dan walk out saat akan dilakukan pengesahan RUU itu diantaranya, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Kebangkitan Bangsa. b Kontrak Karya adalah Adalah perjanjian karya antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas bumi, radio aktif dan batubara sebagaimana diatur dalam UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya termasuk perubahanperubahannya. c Newmont telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 17 tahun. Pada 1996 Newmont dan PT Tanjung Serapung mulai aktif beroperasi di Indonesia yaitu di Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Newmont bekerja sama dengan PT Pukuafu Indah dan sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Sumitomo Corporation, kemudian memulai operasi Batu Hijau, sebuah tambang tembaga dan emas yang besar di pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat-NTB pada Maret 2000. (1) Dalam Operasi Newmont Nusa Tenggara, Newmont Corp. memiliki 45% saham, namun memiliki andil ekonomis 56,25%. (2) Di PT Newmont Minahasa Raya (PTNMR) tambang emas di Sulawesi Utara Newmont memiliki 80% saham (3). PT Newmont Pacific Nusantara (PTNPN), perusahaan jasa pertambangan. Newmont memiliki 100% saham PTNPN. d Yusuf Merukh, pria kelahiran Pulau Rote, NTT, 10 Juni 1936. S-1 Texas Agricultural and Mechanical University, AS. Sejak 1969 berhenti memangku jabatan sebagai Deputi Menteri Agraria, dengan pangkat golongan F-6. Berdasarkan Pemilu 1973, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 1981. Pada 1992, dicopot dari Komisi VI DPR lalu menjadi pengusaha. Di era 1970-an, Yusuf mengaku sebagai kader PDI akan tetapi banyak terlibat dalam upaya-upaya menggembosi PDI dan berupaya menjatuhkan Megawati, dengan dibantu oleh eliteelite ABRI dan Golkar (Baca : “Misteri di Balik Penculikan Alex Litaay”, Kamis 19 Januari 1995, Mutiara Online, Independen No. 11/1995 - 31 Februari 1995). Mengaku ikut membuat draft Kontrak Karya (KK) IV. Dulunya, Kontrak Karya I-III. Pada 1983, ketika Menteri Prof. Soebroto menjadi Menteri Pertambangan Energi, dan saat itu keran PMA dibuka, maka masuklah 103 perusahaan asing, yang harus mencari mitra orang Indonesia. Yusuf Merukh mengaku memperoleh 34 Kontrak Karya. e Sebagaimana dilansir kantor berita Antara (08/03/08). f Marpaung , Tempo Interaktif, Jakarta, 05 April 2007, “Direktur Pembinaan Usaha Mineral Batu Bara dan Panas Bumi ; mengatakan Newmont telah menyampaikan kepada Departemen ESDM bahwa nilai total aset Newmont tahun ini sebesar US$ 4,6 miliar, pada Jumat, 30 Maret 2007.” g http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=326042 h Dengan tingkat keuntungan yang diraihnya, Newmont Nusa Tenggara hanya butuh waktu 2 tahun untuk mengembalikan seluruh investasi awal yang ditanamkannya. Nilai Investasi Newmont tahun 1999 diperkirakan hanya sebesar US$ 1.8 miliar atau sekitar Rp 16,2 trilun (Rp 9000/USD)

146

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


HATI-HATI DENGAN KERTAS!

Riza Zuhelmy Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau dan Sentral Gerakan Rakyat Riau


“Seputih kertas”, adalah penggalan kalimat yang sering di jadikan sebagai ungkapan untuk mengekspresikan sesuatu bersih, baik, tulus, atau identitas baik lainnya. Akan tetapi agaknya Namun tidak dengan kertas yang dihasilkan Sinar Mas Group, sederet coretan dosa perusahaan membekas di hati ribuan warga Desa Suluk Bongkal bengkalis Riau, yang diusir paksa dari kampung mereka oleh Kepolisian Riau atas permintaan PT. Arara Abadi, anak perusahaan Sinar Mas. Konflik Agraria Berkepanjangan

Maraknya konflik agraria di Indonesia dewasa ini bermula dari rapuhnya pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, hingga kepada pemberian tanpa batas hak pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya kepada pemilik modal atau kasarnya, negara tidak mampu menegaskan batas maksimal penguasaan lahan – tanah – yang boleh dikuasai atau dikelola. Ketidakjelasan tersebut didukung dengan buramnya sistem administrasi pertanahan sehingga sebidang tanah pun bisa dimiliki oleh 2 hingga 3 orang. Menurut Konsorsium Pembaharuan Agraria, mereka merekam sekitar 1.753 kasus konflik agraria struktural, yaitu konflik sosial yang melibatkan rakyat berhadapan dengan kekuatan modal dan/atau instrumen negara. Dengan menggunakan pengelompokan masyarakat dalam tiga sektor, seperti dikemukakan

148

GL

BAL JUSTICE UPDATE

Alexis Tocqueville (1805-1859), konflik agraria struktural dapat dinyatakan sebagai konflik kelompok masyarakat sipil ”melawan” dua kekuatan lain di masyarakat, yakni: sektor bisnis dan/atau negara. Sejak 1970 hingga 2001, seluruh kasus yang direkam KPA tersebar di 2.834 desa/kelurahan dan 1.355 kecamatan di 286 daerah (Kabupaten/ Kota). Luas tanah yang disengketakan tidak kurang dari 10.892.203 hektar dan mengorbankan setidaknya 1.189.482 KK. Kasus sengketa dan/atau konflik disebabkan kebijakan publik. Konflik yang paling tinggi intensitasnya terjadi di sektor perkebunan besar (344 kasus), disusul pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan (243 kasus), perumahan dan kota baru (232 kasus), kawasan kehutanan produksi (141 kasus), kawasan industri dan pabrik (115 kasus), bendungan dan sarana edisi khusus akhir tahun 2008


(BPN 2007) menunjukkan, terdapat 2.810 kasus skala besar (nasional), 1.065 di antaranya masih ditangani pengadilan dan 1.432 kasus masih berstatus sengketa. Sekitar 322 kasus berpotensi memicu konflik kekerasan. Menurut Sri Hartati Samhadi dalam fokus Kompas 30 Juni 2007, Di perkotaan, sengketa tanah umumnya dipicu oleh meningkatnya arus urbanisasi, pembangunan proyekproyek infrastruktur skala besar, politik pertanahan (seperti menggusur warga miskin perkotaan dari tanah berlokasi strategis untuk kepentingan pembangunan proyek- proyek komersial) banyak berakhir pada penggusuran paksa masyarakat miskin perkotaan. Di daerah kaya mineral, konflik terus terjadi antara masyarakat adat dan pemerintah atau perusahaan swasta pemegang konsesi, contohnya yang terjadi di Freeport (Papua) dan Caltex (Riau). Di wilayah transmigrasi, antara transmigran dan masyarakat lokal. Di kawasan kehutanan, antara BUMN atau perusahaan perkebunan besar dan masyarakat adat. Di pedesaan, alih fungsi lahan untuk proyek-proyek seperti waduk dan tempat latihan militer.

Sumber daya “Kutukan� Bagi Rakyat Riau Kekayaan alam dan kesuburan tanah telah menjadi sumber masalah kalau tidak mau disebut sumber kutukan bagi masyarakat pulau Sumatra khususnya Riau. Menurut Serikat Tani Nasional (STN), peruntukan lahan bagi perkebunan skala besar telah menumbuhkan penindasan struktural serta menjauhkan kaum tani dari akses mereka terhadap sumber daya alam dan kesejahteraan. “Kita bisa melihat, betapa luasnya pemerintahan memberikan tanah-tanah yang mereka sebut dengan Hutan/Perkebunan Negara kepada perusahaan-perusahaan raksasa�. Di Riau, rezim Orde Baru membangun jaringan kekuasaan ekonominya di bawah kangkangan kapitalisme global dengan memberikan + 580.000 ha (Separuhnya diperuntukkan bagi HPH/TI PT. Arara Abadi, seluas hampir 300.000 ha) perkebunan pulp kepada 2 perusahaan dan diperkirakan memboyong 20 juta meter kubik kayu per tahunnya, atau setara dengan 91% dari total penebangan semua industri berbasis kayu di Indonesia. Laporan Human Rigth Wacth tahun 2003 lalu, untuk PT. Caltex Pasifix Indonesia (CPI) atau PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) saja mendapatkan jatah seluas + 3,2 juta ha atau sekitar hati-hati dengan kertas!

149

re gi on a l

pengairan (77 kasus), sarana wisata (73 kasus), pertambangan besar (59 kasus) dan sarana militer (47 kasus). Data Badan Pertanahan Nasional


32.000 KM. Lalu, 6 juta ha HPH di Riau

Hilir, dan Kampar Kiri mendera 3.000

merupakan milik kaum elit di luar Riau. Jika ditotalkan keseluruhannya, maka peruntukan lahan bagi perkebunan/ industri kehutanan skala besar di Riau seluas 9,5 juta ha. Kebijakan inilah kemudian yang ditengarai menyebabkan bencana dimana-mana, mulai dari bencana asap, banjir, konflik tanah, kemiskinan, dan lain sebagainya. Bencana asap misalnya, menurut Walhi Riau bersama LSM lingkungan lainnya bahwa periode Juli-Agustus 2006 telah teridentifikasi bahwa kebakaran terjadi di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Produksi (HPH), dan perkebunan Sawit di seluruh Riau, dengan rincian luasan terbakar HTI 47.186 ha, perkebunan Sawit 42.094 ha, HPH 39.055 ha, kawasan Gambut 91.198 ha, dan kawasan non-Gambut 82.503 ha. Inilah kemudian yang menjadi indikasi penyebab 12.000 orang terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan), 3.000 orang terkena iritasi mata, 10.000 orang terkena diare dan mencret. Ini belum termasuk kepada kerugian yang diderita oleh rakyat akibat banjir – diantaranya disebebkan oleh terlampau luasnya tanaman monokultur skala besar - yang menurut buku hitam WALHI Riau, pada tahun 2003 saja sebesar Rp. 793,3 milyar. Dan di tahun 2006, menurut Riau Pos dari akibat banjir yang melanda 3 kecamatan di kabupaten Kampar; Tambang, Tapung

jiwa lebih dan sedikitnya 50 orang meninggal dunia. Sementara itu belum lagi tanaman rakyat yang rusak. Ini tentunya tidak termasuk data kerugian akibat banjir yang menjarahi daerah Rokan Hulu, Pekanbaru, Kuansing, Bengkalis, dan lain-lain. Kendati Kondisi Hutan Alam Riau sudah dalam keadaan kritis tahun 2004, namun ternyata eksploitasi hutan alam tetap berlangsung pesat sepanjang tahun 2005, baik yang dilakukan secara ilegal (Illegal Logging) maupun oleh pemegang izin konsesi (Legal Logging). Keduanya sama-sama memberikan andil besar terhadap hilangnya tutupan hutan alam di Riau yang mengakibatkan Bencana Banjir dan Kabut Asap terjadi secara rutin pada tahun 2005. Pada akhir Tahun 2004 salah satu LSM lokal JIKALAHARIa mencatat tutupan hutan alam Riau hanya tersisa seluas 3,21 juta hektar atau 35 % dari 8,98 juta hektar total luas daratan Provinsi Riau. Penurunan Luas Hutan Alam di Riau terjadi secara Drastis dari tahun 1984 ke tahun 2005 yaitu seluas 3 juta hektar, penurunan tertinggi terjadi antara tahun 1999 ke tahun 2000 yaitu seluas 840 ribu hektar. Berarti jika dirata-ratakan per tahun hutan alam Riau hilang seluas 150 ribu hektar. Aktifitas Eksploitasi ini terus berlanjut sepanjang tahun 2006 karena di atas Hutan Alam yang tersisa sebagian besar sudah dikuasai perusahaan besar

150

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


swasta bidang perkebunan dan Hutan

serius menanam HTI untuk bahan baku

Tanaman Industri (HTI). Hasil analisis JIKALAHARI menemukan bahwa seluas 789.703 hektar dari Hutan Alam yang tersisa tahun 2004 sudah dikuasai untuk dieksplotasi oleh 2 group Perusahaan Bubur Kertas Riau yaitu APRIL (Asia Pacific Resources International Holdings Ltd.) Induk PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) seluas 278.371 hektar dan APP (Asia Pulp And Paper) Induk PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) seluas 511.331 hektar beserta Perusahaan mitranya, dan seluas 390.471 hektar telah dikuasai oleh Perusahaan Perkebunan. Ini belum termasuk 19 Perusahaan HPH yang sekarang masih menguasai 834.249 hektar Hutan Alam dan Aktifitas Penebangan Liar yang sudah masuk dalam Kawasan Lindung. Pada tanggal 14 Juni 2005 Pemerintah Pusat melalui Menteri Kehutanan RI M.S. Ka’ban telah membuat target pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk kedua perusahaan besar tersebut di atas. Luasnya mencapai 5 Juta hektar HTI hingga tahun 2009. Padahal saat ini telah ada seluas 2,16 juta Hektar HTI yang sudah dibangun,berarti masih akan ada seluas 2,84 juta Hektar lagi HTI yang akan dibangun kembali. Kebijakan tersebut di atas patut dipertanyakan signifikansinya terhadap upaya penyelamatan Hutan Alam yang tersisa, karena keberadaan 2 Pabrik bubur Kertas (APRIL/RAPP dan APP/IKPP Group) tidak pernah

kertas. Sementara dengan izin konsesi yang dimilikinya kedua perusahaan aktif membabat hutan alam, sehingga memicu kerusakan hutan dan lingkungan lebih luas lagi. Saat ini saja kedua Perusahaan Bubur Kertas dan mitranya telah mengantongi izin seluas masingmasing 1.137.028 Hektar untuk APP dan 681.778 Hektar untuk APRIL, sementara operasional kedua perusahaan ini sudah begitu lama (23 tahun IKPP dan 12 tahun RAPP) namun anehnya HTI yang berhasil mereka bangun baru mampu 30 % dari total kebutuhan kapasitas Industri terpasangnya. Luas penguasaan lahan kedua perusahaan penyedia bahan baku kertas lebih luas dari catatan pemerintah pusat. Hal ini Dikarenakan adanya izin yang dikeluarkan oleh Bupati dan Gubenrnur. APRIL misalnya, saat ini masih terus giat melobby Pemerintah untuk dapat menguasai Hutan Alam Gambut Dalam di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang seluas 215.790 ha untuk dieksploitasi Kayu Alamnya. Menurut JIKALAHARI pada tahun 2001-2003 APP dan APRIL juga memanfaatkan secara maksimal kewenangan Kepala Daerah dalam mengeluarkan izin HTI atau IUPHHK-HT dengan menggunakan mitra-mitranya untuk mendapatkan izin eksploitasi Hutan Alam. Bahkan hingga dicabutnya kewenangan Kepala Daerah pada awal 2002 melalui Kepmenhut 541/KPTS-II/2002 tanggal 21 Februari hati-hati dengan kertas!

151


dan diperkuat dengan PP 34 tahun 2002

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

tanggal 8 juni 2002, mitra-mitra APP dan APRIL tetap mendapatkan izin-izin baru di atas Hutan Alam. JIKALAHARI mencatat ada 34 IUPHHK-HT yang masih dikeluarkan 4 bupati (Inhil, Inhu, Siak dan Pelalawan) dan Gubernur Riau sampai awal 2003. Izin ini jelas telah cacat Hukum, namun baik APP dan APRIL yang menerima kayunya maupun Kepala Daerah yang mengeluarkan Izin seolah-olah tutup mata, penebangan kayu alam terus berlanjut. Indikasinya perusahaan APP/ Sinar Mas Group menghasilkan pasokan serat kayu yang melampaui pasokan kayu dari perkebunan akasia dan hutan alam yang tersedia dalam konsesi Arara Abadi. Akibatnya APP/SMG membeli dari hutan alam tebang habis di luar wilayah konsesinya. APP/SMG mengakui ketergantungannya pada pembukaan hutan alam untuk memenuhi kebutuhan pabrik: angka-angka yang dilaporkan APP/SMG kepada Human Rights Watch menunjukkan bahwa saat ini pabrik APP, PT Indah Kiat, di Perawang yang mengkontribusikan 65 persen dari kebutuhan kayunya-dari total 9,8 juta ton per tahun, sebanyak 25 persen berasal dari luar wilayah konsesinya (meskipun kritikus menyatakan angka itu mendekati 50 persen). Meski belakangan hak pejabat

P.03/Menhut-II/2005 dan diteruskan dengan surat edaran ke Gubernur se Indonesia tanggal 25 Februari 2005 yang pada intinya menegaskan bahwa semua IPHHK-HT yang pernah dikeluarkan Kepala Daerah akan dilakukan Verifikasi mengingat kewenangan Kepala Daerah telah dicabut. Menjelang akhir tahun 2005 tim verifikasi bentukan Menteri Kehutanan ini dikabarkan telah turun ke kabupaten Pelalawan, namun apakah hasil verifikasinya menyatakan 21 IUPHHK-HT cacat hukum atau tidak hingga kini belum jelas. Sementara kerusakan hutan akibat pembabatan hutan alam sudah terjadi dan bahkan terus berlanjut. Lebih miris lagi, lusanya penguasaan oleh korporasi menyebabkan semakin sempitnya lahan produksi rakyat, yang mengakibatkan rakyat tidak sanggup lagi mempertahankan hidup secara layak. Rakyat Sialang Rimbun salah satu dusun di wilayah HPHTI Arara Abadi misalnya, hanya mampu mengonsumsi Ubi untuk makanan sehari-harinya, dan sedikit saja dari mereka yang sanggup membeli beras. Inilah hasil ahir dari dominasi penguasaan perusahaan besar atas sumber daya alam lahan dan hutan.

daerah ini dicabut oleh pemerintah pusat. Pada tanggal 15 Januari 2005 Menteri Kehutanan M.S. Ka’ban mengeluarkan

Tanah Riau Menurut data yang disampaikan oleh Human Rigth Watch pada 20

152

GL

BAL JUSTICE UPDATE

Kuasa PT. Arara Abadi di

edisi khusus akhir tahun 2008


Februari 2001 lalu, bahwa

Asia Pulp

merupakan surat balasan perusahaan

& Paper dari Sinar Mas Group telah memimpin pertumbuhan yang luar biasa ini sebagai produsen terbesar di Indonesia, menghasilkan setengah dari seluruh produksi pulp dan seperempat dari kertas di negara ini. Dengan total kapasitas pulp saat ini sebesar 2,3 juta metrik ton dan kapasitas pengemasan sebesar 5,7 juta metrik ton, Indonesia menempati urutan pertama di antara negara-negara Asia selain Jepang, dan urutan kesepuluh dalam produksi dunia, setelah raksasa-raksasa seperti International Paper, Enso, Georgia Pacific dan UPM Kymmene. Perusahaan APP berkantor pusat di Singapura, memiliki 16 fasilitas pabrik di Indonesia dan Cina dan memasarkan produknya di lebih dari 65 negara di enam benua. Pabrik APP Indah Kiat di Perawang, Riau, adalah salah satu dari dua pabrik kertas terbesar di dunia. Indah Kiat sendiri memiliki kapasitas produksi sebesar 2 juta ton pulp dan 1,5 juta ton kertas per tahun, yang telah meningkat pesat dari hanya 120.000 ton pada tahun 1989. Kekuasaan APP yang sedemikain besar dimulai dari keputusan Menteri Kehutanan pada tanggal 25 November 1996 mengeluarkan surat Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas 299.975 ha di Riau kepada PT.

tersebut mengenai permohonan penyediaan lahan untuk perkebunan yang dikirimkan kepada Gubernur Riau pada 7 Oktober 1989 bernomor 57/AIP/ UM/-DL/X/89. Saat ini, konsesi Arara Abadi meliputi 6 kabupaten. Pada saat dikeluarkan di akhir tahun 1980-an, HTI ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Akan tetapi, pada bulan Oktober tahun 2001, Arara Abadi mengumumkan keinginannya untuk memperluas areal operasinya sebesar dua-pertiga, yang berarti tambahan penebangan seluas 190.000 hektar hutan alam dalam lima tahun berikutnya untuk memasok kapasitas pabrik Indah Kiat Riau yang diperbesar. Perluasan ini akan dilaksanakan melalui ÂŤusaha bersamaÂť dengan rekan-rekan yang tidak ditentukan dan di bawah persyaratan yang tidak ditentukan. Lagipula, untuk memenuhi peningkatan kebutuhan akibat peningkatan kapasitas produksi, APP/Sinar Mas Group berencana untuk melipatduakan luas hutan alam yang akan dibabat dalam lima tahun mendatang. Lahan luas yang dikuasai untuk HTI pulp, digabung dengan konsesikonsesi yang luas milik perkebunan pulp terbesar kedua di Indonesia, ditambah dengan konsesi-konsesi penebangan dan

Arara Abadi. Surat tersebut bernomor 743/kpts-II/1996 - di Jakarta, isinya menyebutkan bahwa, surat tersebut

perkebunan kelapa sawit-menyisakan sedikit lahan yang dapat digunakan untuk memperoleh sumber penghidupan hati-hati dengan kertas!

153


tradisional yang bergantung pada hutan (Peta B menunjukkan seluruh wilayah konsesi). Peraturan pemerintah mengharuskan semua lokasi dan ladang desa dihilangkan dari wilayah kerja HTI, dan penanaman tidak diizinkan dalam jarak 1,5 km dari desa-desa atau jalan. Namun demikian, pohon-pohon akasia sudah biasa ditanam hingga ke pinggir jalan, dan di beberapa desa, hingga ke pintu dapur rumah-rumah penduduk desa. Seorang pria mengeluh, ÂŤKalau kami ingin membangun kakus, kami harus menebang pohon akasia.Âť Catatan Arara Abadi menunjukkan bahwa 113.595 hektar lahan konsesinya telah dikalim oleh masyarakat lokal. Walaupun perusahaan ini menegaskan bahwa setengah dari kasus-kasus ini telah diselesaikan, mereka mengakui bahwa 57.000 hektar masih dalam sengketa. Akan tetapi, perusahaan ini tidak memberi rincian yang terkait dengan penyelesaian yang dilakukan atau lokasi lahan yang dituntut, sehingga tidak mungkin melakukan pemeriksaan silang tentang kemungkinan klaim-klaim ini saling tumpang tindih. Selain itu, belum pernah ada survey pemerintah yang bersifat menyeluruh yang melibatkan semua kalangan yang dapat dijadikan dasar acuan dalam menyelesaikan silang

154

GL

BAL JUSTICE UPDATE

sengketa antara masayarakat dengan perusahaan. Seperti polisi provinsi, para pejabat APP bersikeras bahwa Arara Abadi telah menerima konsesi yang sah dari pemerintah Indonesia. Selain itu karena penduduk lokal tidak memiliki surat kepemilikan resmi atas lahan tersebut, maka mereka tidak mempunyai hak yang sah. Direktur Arara Abadi mengakui bahwa hampir semua masalah keamanan mereka bukan bersumber dari ÂŤpenebangan liarÂť seperti yang berulang-ulang ditegaskan oleh berbagai perwakilan, tetapi dari berbagai tuntutan hak atas lahan tradisional oleh masyarakat lokal. Hal inilah kemudian yang menjadi dasar konflik agraria antara rakyat dengan perusahaan. Konflik yang memakan tanah adat, ulayat, perkebunan rakyat, bahkan hingga kepada samarnya batas desa, kampung, pekuburan, dan lain sebagainya. Masyarakat merasa memiliki hak ulayat, meskipun mereka tidak mempunyai dokumen resmi. Mengapa demikian ?, selama bertahuntahun lahan dan hutan digunakan secara tradisional oleh masyarakat untuk usahatani lokal dan pengumpulan hasil hutan, termasuk pohon madu yang berharga secara ekonomi dan budaya yang terdapat di hutan alam,

edisi khusus akhir tahun 2008


yang kepemilikannya diwariskan dari generasi ke generasi. Para pejabat Arara Abadi tersebut jelas menyadari bahwa masyarakat mempunyai hak ulayat, tetapi secara tidak langsung menyatakan bahwa akhirnya biaya ganti rugilah yang menentukan apakah hak-hak ini akan diakui atau tidak. Perusahaan sering berkilah bahwa ganti rugi yang dituntut warga terlalu mahal, padahal tidaklah demikian kenyataannya. Pengusiran Rakyat yang Tak Berhenti Dalam catatan Serikat Tani Riau sengketa agraria antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat di terjadi diseluruh Kabupaten yang termasuk dalam areal yang diberikan melalui SK Menhut No : 743/kpts-II/1996. persengketaan lahan ini kerap kali membuat masyarakat pedesaan di areal tersebut harus berhadapan dengan kekerasan. Upaya represif pun tak jarang dilakukan oleh perusahaan dengan misalnya mengerahkan pasukan pengamannya (security 911) untuk menakut-nakuti masyarakat, dengan misalnya mengancam untuk nantinya ditangkap karena izin perusahaan didapat dari menteri kehutanan, menyurati untuk mengosongkan lahan dan rumah, merusak asset yang dimiliki

masyarakat sampai pada pemukulantindakan kriminalitas lainnya. Untuk kasus PT. Arara abadi misalnya, sudah banyak korban yang berjatuhan, seperti yang terjadi Desa Tasik Serai Distrik Duri – Resort Sebanga (tahun 1992), Begitu juga yang terjadi di Desa Tasik Serai Timur (Maret 1994), di Desa Angkasa, Balam Merah di Kabupaten Pelalawan (tahun 2001), kasus Mandiangin (Kab. Siak) tahun 2003, kasus kec. Pinggir (kab. Bengkalis) tahun 2005-2006, kasus Tapung (kab. Kampar) 2006, terbaru adalah kasus di Pinang Sebatang dan sei. Mandau (Akhir tahun 2006). Kasuskasus tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Konfllik yang selalu berakhir dengan pengusiran warga dari wilayah penghidupan mereka. Terahir kasus pengusiran warga suluk bongkal kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Sebanyak 700 KK kelihangan tidak hanya sumber mata pencaharian akan tatpi sekaligus tempat tinggal yang telah mereka huni selama puluhan tahun – turun temurun. Kampung mereka dibumi hanguskan oleh perusahaan kertas dengan bantuan security 911, kepolisian. Alat-alat perang dikerahkan ke kampung masyarakat sipil dan mengahiri riwayat kehidupan kampong suluk Bongkal.

hati-hati dengan kertas!

155


Kronologis Penyerangan Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Kamis 18 Desember 2008 Pukul 10.00 WIB :

Pasukan Brimob Polda Riau beserta 500-an pasukan Samapta serta pasukan kepolisian dari Polres Bengkalis yang dipimpin langsung oleh Dir. Reskrim Polda Riau Kombes. Alex Mandalika mendatangi Dusun Suluk Bongkal untuk melakukan pengusiran terhadap warga yang berdiam di Dusun tersebut karena dianggap telah melakukan penyerebotan terhadap areal HPHTI PT. Arara Abadi. Pasukan tersebut dilengkapi dengan persenjataan (pentungan dan senjata api) serta water cannon. Kedatangan pasukan tersebut telah diketahui kabarnya oleh warga Dusun sejak sehari sebelumnya sehingga membuat warga Dusun seluruhnya melakukan mobilisasi ke jalan masuk Dusun untuk mempertahankan kampung. Beberapa saat kemudian masyarakat coba untuk melakukan perundingan dengan kepolisian yang dipimpin oleh Kepala Dusun Suluk Bongkal Khalifah Ismail, Ketua RW 03 Rasyidin, Tokoh masyarakat Suluk Bongkal Pongah, Loceng dan beberapa tokoh masyarakat lainnya yang didampingi oleh Ketua Umum Serikat Tani Riau Riza Zuhelmy. Perundingan dilakukan dengan pihak kepolisian yang langsung dipimpin oleh Dir. Reskrim Polda Riau yang didampingi aparat kepolisian lainnya. Awalnya warga menanyakan tentang operasi yang dilakukan dan surat perintah, namun pihak kepolisian hanya menjawab ini perintah atasan.

Pukul 11.30 WIB :

Pihak kepolisian berupaya menerobos barisan ibu-ibu dan anak-anak yang berdiri di jalan masuk menuju Dusun Suluk Bongkal (KM 46) yang dari pagi telah berada di lokasi untuk mempertahankan kampung halaman. Sembari itu polisi juga melakukan upaya penahanan Riza Zuhelmy (Ketua Umum Serikat Tani Riau) beserta beberapa perwakilan masyarakat yang mengikuti perundingan. Namun hal ini dengan segera direspon oleh warga sehingga sempat terjadi aksi saling tarik-menarik ketika polisi secara paksa untuk memasukkan Riza Zuhelmy kedalam mobil yang dikendarai kepolisian. Alhasil masyarakat berhasil melakukan penyelamatan terhadap rekannya yang mau ditahan dan kemudian dievakuasi didalam kampung. Situasi sempat mereda dan masyarakat tetap berbaris-bertahan di depan jalan masuk dusun sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan-wajib nasional symbol keteguhan mempertahankan kampung halaman. Aksi saling mendorong pun sempat terjadi, dari lokasi massa terdengar kabar bahwa pihak kepolisian sebagian telah bersiap untuk meninggalkan lokasi, sesaat kemudian kembali sontak dengan kabar pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap 10 warga dan hendak mengepung dusun melalui jalan masuk lain. Dari jalan PT. Adei P & I yang juga bisa menuju ke dusun telah terlihat rombongan kepolisian dalam jumlah yang cukup banyak (ratusan) dengan mengendarai mobil truck kepolisian dan mobil kepolisian lainnya menutup jalan tersebut sehingga warga panik

156

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


karena khawatir kampung akan dikepung dan warga tergusur serta seluruh isi kampung diluluh lantahkan. Proses evakuasi pun dilaksanakan terhadap beberapa tokoh masyarakat termasuk juru runding yang diutus oleh masyarakat. Pukul 11.35 WIB :

Ketika proses evakuasi dilakukan bentrokan pun tak terelakkan ketika polisi memaksa warga untuk mundur dengan tindakan represif dan menggunakan persenjataan. Gas air mata pun ditembakkan oleh polisi melalui water cannon kearah warga sehingga membuat kondisi tak terkendali. Kabar yang didapat dari warga, polisi juga mengeluarkan tembakan dari senjata api (menembakkan peluru karet) sedikitnya melukai 2 warga terkena tembakan tersebut.

Pukul 12. 30 WIB

Polisi berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap Ibu-Ibu namun hal ini coba untuk dicegah oleh salah satu pengurus Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau Antony Fitra karena Ibu-Ibu tersebut ada yang sedang dalam keadaan hamil dan ada anak-anak, namun upaya tersebut dihadang oleh pihak kepolisian. Antony Fitra sempat terkena tendangan dari pihak kepolisian sebanyak 2 kali di bagian kaki dan perut kemudian diseret paksa oleh pihak kepolisian beserta Ibu-Ibu. Warga yang ditangkap dimasukkan kedalam mobil kepolisian kemudian pada sekitar Dalam kondisi represif tersebut polisi secara serentak menembakkan gas air mata, peluru karet dari senjata api serta melakukan pemukulan terhadap warga dengan menggunakan pentungan sehingga situasi menjadi tak terkendali dan banyak warga yang terluka, ketika itu warga telah tercerai berai dan mencari tempat penyelamatan menyusuri belukar dan hutan disekitar kampung. Hal ini dikarenakan 2 helikopter terbang disekitar lokasi kemudian menjatuhkan bahan peledak diatas rumah warga satu persatu dan ledakan yang keras terjadi, satu persatu rumah warga terbakar sehingga kondisi semakin tak terkendali. Api pun semakin menjalar sehingga warga bersembunyi dalam posisi berpencar dan sebagian dievakuasi ke dalam kampung. Proses penangkapan pun terus dilakukan, disusul serangan darat oleh Samapta dengan menggunakan senjata api dan kemudian Satuan Polisi Pamong Praja beserta preman bayaran PT. Arara Abadi melakukan penyerangan terhadap masyarakat dengan melakukan pemukulan dan penangkapan terhadap masyarakat. Diakibatkan kondisi yang sangat represif peristiwa ini menelan korban meninggal dunia 2 jiwa (Putri, Umur 2 Tahun) anak dari warga dusun yang juga merupakan anggota Serikat Tani Riau akibat lari ketakutan dan masuk kedalam sumur. Jenazah Putri baru dapat dievakuasi pada malam hari akibat kondisi represif (dilokasi apabila ada warga yang beraktifitas ditangkap oleh kawanan preman, Satpol PP, Polisi dan PAM SWAKARSA). Tak hanya berhenti disitu alat berat pun segera dimobilisasi masuk kedalam kampung untuk membersihkan sisa kebakaran dan meluluh lantahkan seluruh asset yang dimiliki oleh masyarakat dusun termasuk sanggar belajar dan rumah ibadah.

Pukul 14.00 WIB :

Warga dibawa ke Mapolsektif Mandau. Laporan yang terakhir diperoleh dari warga sekitar 200 warga termasuk pengurus KPP hati-hati dengan kertas!

157


STR ditahan di Mapolsektif Mandau, sekitar 200 warga bertahan di dalam kampung dan lebih dari 400 warga yang sampai sekarang masih berada ditengah hutan dalam kondisi berpencar dan belum bisa berkomunikasi termasuk warga sekitar desa tetangga yang ikut bersolidaritas (Desa Melibur, Tasik Serai, Tasik Serai Timur, Mandi Angin). Jumlah akurat kerugian masyarakat belum dapat dipastikan dikarenakan sedang berkonsentrasi untuk mengembalikan situasi menjadi kondusif, sementara sampai saat ini Polisi, Satpol PP, Pam Swakarsa PT. Arara Abadi dan Preman bayaran mengepung dusun dan memata-matai warga yang bersembunyi. Jumat, 19 Desember 2008 Kepolisian dan Satpol PP menambah ratusan pasukan untuk masuk ke Suluk Bongkal sebanyak 8 Bus dan 8 truck serta alat berat 3 unit dan beberapa ekor anjing pelacak.

Sumber : Riza Zuhelmy, Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau dan Sentral Gerakan Rakyat Riau, Januari 2009

-------------------a Jikalahari ( Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau ); sebuah lembaga yang dibangun oleh 24 organisasi non pemerintahan ( NGO) lingkungan, sosial masyarakat, mahasiswa pecinta alam, perempuan di Riau.

hati-hati dengan kertas!

159


PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2009

NO

JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

KETERANGAN

1

Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

2

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

3

Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

4

Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

5

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

6

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

7

Rancangan Undang-Undang tentang Kearsipan

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

8

Rancangan Undang-Undang tentang Transfer Dana

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

9

Rancangan Undang-Undang tentang Kepemudaan

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

10

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

11

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

12

Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

13

Rancangan Undang-Undang tentang Cyber Crime

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

14

Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

160

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


15

Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

16

Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Cadangan

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

17

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

18

Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

19

Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging)

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan Pemerintah

20

Rancangan Undang-Undang tentang Pembangunan Perdesaan

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan DPR/ Badan Legislasi

21

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan DPR/ Badan Legislasi

22

Rancangan Undang-Undang tentang Demokrasi Ekonomi

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan DPR/ Badan Legislasi

23

Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan DPR/ Badan Legislasi

24

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan DPR/ Badan Legislasi

25

Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konftik Sosial

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan DPR/ Badan Legislasi

26

Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Keperawatan

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan DPR/ Badan Legislasi

27

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan DPR

28

Rancangan Undang-Undang tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan DPR

29

Rancangan Undang-Undang tentang Pengetolaan Zakat

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan DPR

(Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat) 30

Rancangan Undang-Undang tentang Hak-Hak Keuangan Lembaga Negara (Pengganti UndangUndang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak-Hak Keuangan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara)

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan DPR

program legislasi nasional

161


31

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan DPR

32

Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan DPR

33

Rancangan Undang-Undang tentang Arsitek

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan DPR

34

Rancangan Undang-Undang Tentang Pendidikan Kedokteran

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan DPR

35

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undangundang yang sudah ada sebelum tahun 1961 menjadi undang-undang.

Draft RUU dan Naskah Akademik telah disiapkan DPR

RUU YANG BERSIFAT KUMULATIF

NO

JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

KETERANGAN

A

Rancangan Undang1 Undang yang berkaitan dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional

Rancangan UndangUndang tentang Ratifikasi Convention on Cyber Crime

Sesuai dengan urgensi dan judul

B

Daftar Rancangan Undang-Undang akibat Putusan Mahkamah Konstitusi

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Sesuai dengan urgensi dan judul

1

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2008 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

162

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG SEDANG DALAM PEMBAHASAN

NO

JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TAHUN LUNCURAN

1

Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan {Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan)

Luncuran Pembahasan Tahun 2005

2

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Luncuran Pembahasan Tahun 2005

3

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keiuarga Sejahtera

Luncuran Pembahasan Tahun 2005

4

Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Luncuran Pembahasan Tahun 2005

5

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Luncuran Pembahasan Tahun 2005

6

Rancangan Undang-Undang tentang Lambang Palang Merah

Luncuran Pembahasan Tahun 2006

7

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi

Luncuran Pembahasan Tahun 2006

8

Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian

Luncuran Pembahasan Tahun 2006

9

Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan

Luncuran Pembahasan Tahun 2006

10

Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataan

Luncuran Pembahasan Tahun 2006

11

Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika

Luncuran Pembahasan Tahun 2006

12

Rancangan Undang-Undang tentang Mate Uang

Luncuran Pembahasan Tahun 2006

rancangan uu yang sedang dalam pembahasan

163


13

Rancangan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan

Luncuran Pembahasan Tahun 2006

14

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Luncuran Pembahasan Tahun 2006

15

Rancangan Undang-Undang tentang Standar Pelayanan Publik

Luncuran Pembahasan Tahun 2006

16

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

Luncuran Pembahasan Tahun 2006

17

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Luncuran Pembahasan Tahun 2006

18

Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Luncuran Pembahasan Tahun 2006

19

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Luncuran Pembahasan Tahun 2006

20

Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara

Luncuran Pembahasan Tahun 2006

21

Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal

Luncuran Pembahasan Tahun 2007

22

Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD)

Luncuran Pembahasan Tahun 2007

23

Rancangan Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Luncuran Pembahasan Tahun 2007

24

Rancangan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Luncuran Pembahasan Tahun 2007

25

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Luncuran Pembahasan Tahun 2007

26

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 Komisi Yudisial Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkaman Konstitusi

Luncuran Pembahasan Tahun 2007

28

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Luncuran Pembahasan Tahun 2007

29

Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Luncuran Pembahasan Tahun 2007

27

164

GL

BAL JUSTICE UPDATE

Luncuran Pembahasan Tahun 2007

edisi khusus akhir tahun 2008


30

Rancangan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan

Luncuran Pembahasan Tahun 2007

31

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berketanjutan

Luncuran Pembahasan Tahun 2007

32

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Suptemen Konvensi PBB Melawan TOC)

Luncuran Pembahasan Tahun 2008

33

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Against The Smuggling of Migrant By Land, Sea and Air, Suplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000 (Protocol Against The Smuggling of Migrants By Land, Sea and Air)

Luncuran Pembahasan Tahun 2008

34

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan untuk Melaksanakan Ketentuanketentuan dari Konvensi PBB tentang HUKUM LAUT tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh

Luncuran Pembahasan Tahun 2008

35

Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Luncuran Pembahasan Tahun 2008

36

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Luncuran Pembahasan Tahun 2008

38

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Luncuran Pembahasan Tahun 2008

39

Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Luncuran Pembahasan Tahun 2008

40

Rancangan Undang-Undang tentang Perposan

Luncuran Pembahasan Tahun 2008

41

Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial

Luncuran Pembahasan Tahun 2008

42

Rancangan Undang-Undang tentang Rumah Sakit

Luncuran Pembahasan Tahun 2008

37

Luncuran Pembahasan Tahun 2008

rancangan uu yang sedang dalam pembahasan

165


43

Rancangan Undang-Undangtentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta

Luncuran Pembahasan Tahun 2008

44

‘Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Luncuran Pembahasan Tahun 2008

45

Rancangan Undang-Undang tentang Meteorologi dan Geofisika

Luncuran Pembahasan Tahun 2008

46

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Luncuran Pembahasan Tahun 2008

47

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Luncuran Pembahasan Tahun 2008

Jakarta, 16 Desember 2008 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

166

GL

BAL JUSTICE UPDATE

edisi khusus akhir tahun 2008


Pengetahuan memang datang dari mana saja, tapi membaca adalah cara pertama untuk memahami dunia...

t c e j re ! fta


one voicestice! u j l a b o l for g kea dila n sos ial har us dipe rju ang kan , war ta kea dila n har us diku man dan gka n!

Watch Out!

GL

BAL JUSTICE UPDATE


Global Justice Update - Tahun ke-6 - Edisi Khusus Akhir Tahun 2008  

Cataran Perjalanan Perekonomian Indonesia 2008 Kemelut Ekonomi Indonesia adalah sebuah tanda, anomali sebuah bangsa besar yang tak sanggup m...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you