Ini mengandung resiko yang tinggi karena dana ini ditanggungkan dengan nilai tukar rupiah. Jika penerbitan obligasi tak juga mendapatkan untung maka rupiah dapat merosot lagi. Saat ini saja justru di tengah resesi ekonomi dunia, nilai tukar rupiah justru semakin merosot lebih banyak. Sementara pemerintah tak jga mampu meningkatkan produksi apalagi ekspor. Dalam APBN 2009 yang sudah mengalami penyesuaian, rakyat lagi-lagi harus merelakan uangnya digunakan pemerintah untuk membayar bunga hutang negara sebesar Rp 110,6 triliun. Padahal di lain pihak, kebutuhan bangsa untuk segera mendapatkan masa depan yang lebih baik semakin mendesak, mengingat jumlah penganguran yang meningkat terus dan kemiskinan yang mencapai 16,6% di tahun 2007-2008. Pekerja sektor informal maupun nonformal akan semakin tinggi. Sementara itu jumlah pekerja asing diperkirakan akan meningkat seiring dengan pengangguran di hampir semua negara berbahasa Inggris. Ini dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang semakin tinggi. Jika diukur gaji pekerja asing di Jakarta saja, misalnya setingkat direktur sekitar US$50,000/bulan atau sekitar RP 500 juta/ bulan, manajer <$25,000/bulan atau sekitar Rp 100-250 juta/bulan, teknisi <$10,000-15,000 atau sekitar Rp 100-150 juta/bulan - dengan sekitar 6000 pekerja (dari jumlah ini Jepang menempati sekitar 50%, sisanya bervariasi, dari Australia, Amerika Serikat, Inggris, Singapore, Filipina, Malaysia, dll.). Di lain pihak, jumlah rata-rata gaji pegawai di setiap propinsi masih ada yang mendapatkan gaji sekitar Rp 450.000. Padahal kebutuhan biaya hidup sekitar Rp 550.000. Oleh tingginya kemiskinan dan timpangnya pendapatan ini, kasus pencurian dapat saja meningkat. Sementara belanja rumah tangga tak menurun seiring dengan menurunnya harga BBM, karena harga bahan makanan olahan pabrik tetap meningkat. Diperkirakan belanja masyarakat untuk makanan meningkat sementara bahan bakar (gas dan minyak tanah) masih sekitar 50% karena harga bahan bakar dapur ini relatif tak menurun. Uang belanja semakin tak cukup untuk membayar biaya tinggi kebutuhan pendidikan dan kesehatan karena adanya biayabiaya tambahan sekolah, lagipula buku dan pakaian tak disediakan gratis oleh pemerintah. Di tingkat kebijakan pemerintah, perhitungan dan penempatan anggaran tidak lebih populis namun lebih agresif dibandingkan dengan penempatan anggaran tahun lalu. Militer masih menduduki
50
GL
BAL JUSTICE UPDATE
e di s i 1 tahu n 2 0 0 9