UNIVERSITARIA
Kamis, 28 November 2013
UIN Genjot Penerapan UKT UIN Suka telah membagi mahasiswa dalam dua golongan UKT, golongan miskin dengan golongan normal. Oleh: Ulfatul Fikriyah
U
ang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sistem baru pembayaran yang ditawarkan Pemerintah kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTAIN) di lingkup Kementerian Agama (Kemenag). Disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 55 tahun 2013 bahwa UKT merupakan sebagian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Tahun ajaran 2013/2014 ini, UKT sudah mulai diterapkan di PTN seluruh Indonesia berlandaskan pada Surat Edaran (SE) No. 97/E/KU/2012 tentang Uang Kuliah Tunggal, serta Permendikbud No. 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal. Di Yogyakarta, ada dua universitas yang telah menggunakan sistem UKT. Yaitu Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Gajah Mada (UGM). Sementara untuk Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) belum menerapkan. Besaran UKT di masing-masing PTN berbeda-beda. Di UNY, besar UKT yang dibayar mahasiswa tiap semester dibagi ke dalam empat golongan. Golongan I dalam kisaran Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta, golongan II kisaran Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta, golongan III kisaran Rp 1,5 juta sampai Rp 3 juta dan golongan IV kisaran Rp 3 juta sampai Rp 4 juta. Di UGM besarnya UKT dibagi menjadi lima golongan. Mulai dari golongan I yang paling rendah yaitu Rp 500 ribu sampai golongan V yaitu paling tinggi Rp 14,5 juta. Adanya penggolongan ini dimaksudkan untuk subsidi silang. Kategori penggolongan UKT di PTN seperti UNY dan UGM diatur oleh Dikti (Dirjen Pendidikan Tinggi), sedangkan di PTAIN diatur oleh Pendis (Dirjen Pendidikan Islam). Masing-masing golongan ini juga memiliki kuota jumlah mahasiswa tertentu.
8
|
SLiLiT ARENA
Kuota golongan terendah di PTAIN sendiri telah diatur dalam SE nomor Se/Dj.I/PP.009/54/2013 poin 3, yaitu UKT bagi kelompok mahasiswa kurang mampu diterapkan paling sedikit lima persen (5 %) dari jumlah mahasiswa baru yang diterima di setiap PTAIN. Sementara untuk golongan yang lebih tinggi menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. UIN Suka saat ini membagi UKT menjadi dua golongan mahasiswa. Golongan I adalah kategori keluarga miskin yaitu Rp 0,- sampai Rp 500 ribu dan golongan II dari Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta, termasuk keluarga normal. “UKT tahun ini ada dua kategori, kategori pertama 5% untuk keluarga miskin. Dan kategori kedua 95 % UKT normal di UIN,” ungkap Noorhaidi Hasan, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Meskipun UKT belum diterapkan, tetapi UIN telah mengatur sistematika penggolongan UKT. Menurut Waryono, selaku Pelaksana Harian (PLH) Wakil Rektor II bagian administrasi dan keuangan, nantinya mahasiswa akan didata dan digolongkan sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dalam hal ini, yang menjadi bahan pertimbangan adalah penghasilan orang tua, banyaknya tagihan listrik, alamat rumah, serta hal lain yang mendukung. Ia menjabarkan bahwa kesalahan yang mungkin terjadi ketika proses penggolongan ini dilakukan salah satunya adalah ketika input data dari mahasiswa. Selain penggolongan, saat ini perkembangan UKT di UIN suka telah sampai pada penentuan besarnya UKT dari semua Program Studi (Prodi) di setiap fakultas. Penentuan ini nantinya akan menjadi usulan yang diajukan ke Kemenag untuk kemudian dibahas bersama, dan disepakati. “Di UIN Suka sendiri sudah membahas tentang besarnya UKT masing-masing Prodi, terus sudah dikirim ke Kemenag, yang itu nanti kalau misalnya usulan itu disetujui, ya tinggal di SK-kan”, terang Waryono (6/11). Besarnya UKT masing-masing Prodi
variatif. Tergantung ada tidaknya atau banyak sedikitnya Praktikum di masingmasing Prodi. “Karena ada yang di Prodi melakukan Praktikum dua kali, ada yang Praktikum tiga kali,” jelas Waryono. Ia memberi contoh untuk UKT terendah ada di jurusan Perbandingan Agama fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Belum diterapkannya UKT di UIN Suka dijelaskan oleh Waryono karena belum adanya aturan tentang berlakunya UKT di PTAIN lingkup Kemenag yang diatur dalam peraturan menteri dengan berdasarkan surat keputusan (SK). “Kita (UIN Suka, red) itu karena Kemenag, selama Kemenag belum mengeluarkan aturan, ya kita masih seperti yang berlaku selama ini”, ungkap Waryono ketika ditemui ARENA di ruangannya. Terkait penerapan UKT di UIN, Wakil Rektor I bidang akademik dan kemahasiswaan, Sekar Ayu Aryani mengungkap bahwa pemberlakuan UKT paling lambat tahun ini sudah harus diterapkan karena Dirjen Pendis sudah mengeluarkan Surat Edaran. Keterangan ini dikuatkan oleh statement Noorhaidi yang mengatakan bahwa Tahun ini UKT akan diterapkan.” jadi, Maba (mahasiswa baru 2013, red) akan menerima uang kembalian.” Pemerintah menjanjikan bahwa berlakunya UKT akan dibarengi dengan kucuran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Batuan ini digunakan untuk menutupi kekurangan dana akibat tidak adanya uang pangkal di awal semester. Seperti yang telah terjadi di UNY dan UGM yang di bawah Kemendikbud. Penerapan UKT di tahun pertama di kedua universitas tersebut diiringi dengan kucuran dana BOPTN dari pemerintah. Masing-masing universitas memiliki dana BOPTN yang berbeda. (baca Permendikbud nomor 55 tahun 2013). Berbeda halnya dengan yang terjadi di UIN Suka saat ini. Sekarang UIN Suka telah memperoleh kucuran dana BOPTN sebesar Rp 26 miliar namun belum menerapkan UKT. “Kami hanya menjalankan perintah Kemenag. Tidak seperti di Perguruan Tinggi (di bawah) Kemendikbud, memang disana UKT dan BOPTN itu satu paket. Tidak seperti di UIN Sunan Kalijaga hari ini, dan mungkin di PTAIN lain yang di bawah Kemenag, BOPTN memang sudah berlaku tapi UKT belum,” pungkas Waryono.[]