KOLOM • Oknum pejabat pemerintah atau oknum aparat pemerintah Pelaku ini bisa berasal dari oknum TNI, oknum Polri, oknum PNS Kehutanan, oknum PNS Bea Cukai, oknum pemerintah daerah, oknum anggota DPRD, oknum politisi. Pelaku ini bisa terlibat kegiatan KKN dengan pengusaha dan atau melakukan manipulasi kebijakan dalam pengelolaan hutan atau pemberian konsesi penebangan kayu yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. • Pengusaha asing Pelaku ini kebanyakan berperan sebagai pembeli atau penadah hasil curian. Pelaku – pelaku dalam kegiatan illegal logging di atas, dalam kasus yang berdimensi luas memiliki jalinan hubungan yang sangat kuat dan rapi. Pemilik modal dan pengusaha kayu mempunyai kepentingan untuk mendapatkan lahan konsesi penebangan yang bias didapatkan dari pejabat local atau bantuan oknum aparat pemerintah, dan memiliki modal dan dana untuk mendukung kepentingannya tersebut. Pengusaha dapat mempengaruhi Pejabat dan oknum aparat pemerintah lokal untuk melakukan kerjasama illegal dalam bentuk illegal logging. Dalam rangka kegiatannya itu pengusaha mengupah tenaga kerja dari penduduk setempat atau mendatangkan dari luar daerah.
12
Sementara modus operandi dalam kegiatan illegal logging ini : 1) Melakukan penebangan tanpa izin, biasanya dilakukan oleh masyarakat dan hasil tebangannya dijual kepada cukong kayu atau pengusaha atau kepada industri pengelolaan kayu. 2) Melakukan penebangan di luar izin yang telah ditetapkan konsesinya oleh pemerintah. Biasanya dilakukan oleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat tercapainya target produksi atau hasil tebangan untuk memenuhi kontrak dengan pembeli yang sudah disepakati atau dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan perusahaannya. Modus ini juga seringkali menggunakan tenaga kerja masyarakat local atau pekerja dari luar daerah 3) Pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) 4) Pengangkutan kayu dilengkapi dengan dokumen palsu seperti blangko dan isinya kosong, blangko asli akan tetap isinya palsu, SKSHH dari daerah lain 5) Jumlah kayu yang diangkut tidak sesuai dengan data yang ada dalam dokumen SKSHH 6) enggunaan satu dokumen SKSHH yang berulang-ulang
WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006