58  |  Bunga Rampai Kehutanan Masyarakat 2011
Di pihak pemerintah, komitmen pemerintah daerah dan pengambil kebijakan untuk memberikan Pengakuan Hutan Mukim masih sangat rendah. Langkah mengatasi persoalan ini melalui komunikasi dan konsultasi dengan pihak Pemeritah Kabupaten dan DPRK dalam peroses Pemetaan dan Penyusunan Dokumen Usulan Hutan Mukim. Upaya menghimpun dukungan dari pihak luar seperti akademisi, jejaring NGO, LSM, Forum dan pihak lain terus dilakukan. Dukungan tersebut diupayakan dengan penyebarluasan informasi melalui konsultasi dan komunikasi, pelibatan dalam proses, lokakarya dan diskusi milis. Persoalan lain adalah pemerintah belum secara jelas dan tegas memberi pengakuan terhadap Hutan Mukim dan Mukim diberikan hak pengelolaannya. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan usulan Hutan Mukim yang disertai dokumen pendukung seperti yang menjadi prasyarat pengusulan hutan desa ke Bupati di masing-masing Kabupaten, dengan tembusan disampaikan ke Menteri Kehutanan RI, Gubernur Aceh, DPR Aceh, DPR Kabupaten, Bappeda, Dinas Kehutanan dan Kecamatan. Namun sampai saat ini belum mendapatkan jawaban. Sumber pendanaan yang minim telah menghambat upaya pengawalan proses ataupun menindaklanjuti inisiatif yang sudah dilakukan. Tidak adanya sumber pendanaan untuk melanjutkan kegiatan merupakan persoalan terbesar. Upaya yang telah dicoba untuk mengatasi masalah pendanaan ini adalah dengan melakukan penggalangan dana dari berbagai sumber terus dilakukan baik di lokal, nasional maupun internasional.
Pihak yang Terlibat Pihak-pihak yang terlibat dalam Pemetaan dan Pengusulan Hutan Mukim di 4 kabupaten di Aceh adalah: 1. Asosiasi Imeum Mukim (Seurikat Mukim Aceh Jaya, Forum Mukim Aceh Barat dan Forum Mukim Pidie). Asosiasi Imeum Mukim mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan kegiatan. Melakukan koordinasi dan komunikasi di tingkat Kabupaten dengan Pemerintah dan Lembaga Mukim. 2. Lembaga Mukim: Mengorganisir dan memimpin pelaksanaan kegiatan di lapangan. Seluruh proses dibawah tanggung jawab Imeum Mukim.