Page 1

BERITA NASIONAL

News News

DEWAN PIMPINAN PUSAT

INVESTIGASI “MENGUPAS TUNTAS FAKTA”

EDISI MINGGU III November 2012 TAHUN XI

e-mail:Pimred_investigasi@yahoo.co.id / penjabredaksi@yahoo.co.id

JEMBATAN TIMBANG SILUMAN BEROPERASI DI SUMUT..!! Medan, News Investigasi. “Awas….”! Diduga kuat ada Jembatan Timbang siluman beroperasi di Sumut, Kata Ketua DPW LSM PERLAHAN ( LSM Pemantau Korupsi Dan Penyelamat Harta Negara) Prov. Sumut Cecep Kelana Jaya,SE di kantornya, Sabtu (01/ 11) kepada para wartawan News Investigasi. Hal tersebut tercetus ketika “ Bang Cep “ panggilan akrabnya, dikunjungi dan duduk bareng bersama insan pers media News

Investigasi. Disela-sela obrolannya beliau pernah mendapat informasi dari salah seorang wartawan, bahwa ada Jembatan Tim-

takut aku. Nanti ditutup Jembatan ini mau kerja apa lagi aku. ”Kami (wartawan,red) yang mendengarkan omongan Bang Cep jadi tertawa. Katanya lagi, saat Kepala Jembatan di konfirmasi via HP “ Bapak sudah orang yang ke 4 menanyakan masalah ini, udahlah tenang aja Bapak, adanya itu nanti.” Beberapa pertanyaan dalam konfirmasi tersebut tidak satupun ada yang dijawab oleh Kepala Jembatan Timbang yang diduga Jembatan Timbang

siluman itu. Selang berapa hari kemudian dicoba lagi untuk dikonfirmasi, jawabannya sabarlah Bapak, tenang aja. Karena tidak dijawab juga, akhirnya dicoba lewat konfirmasi tertulis yang hasilnya juga tidak dijawab hingga putus komunikasi tidak dapat atau tidak mau dihubungi lagi. Konfirmasi lisan tidak dijawab, tertulis juga tidak dijawab, maka kuatlah dugaan bahwa Jembatan Timbang yang diduga siluman, beroperasi tanpa izin.

(CORUPTION WATCH & NATIONAL ASSET SECURITY)

P E M B E R I TA H U A N

Diminta kepada seluruh lapisan masyarakat yang menemukan data-data tentang tindakan oknum Pejabat dalam kasus korupsi, penyeludupan, illegal logging, perampasan atas tanah rakyat dan penindasan, intimidasi terhadap wong cilik, diminta segera melaporkan ke Sekretariat LSM Pemantau Korupsi & Penyelamat Harta Negara (Coruption Wact And National Asset Security) Jl. Brigjen Katamso/Nasional No. 21. Telp (061) 4517317. e.mail: med_perlahan@yahoo.co.id Indentitas pemberi informasi dijamin kerahasiaannya sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2001. Ketua Umum dto H. Ismed Loebis BSc

Sekjen dto Soetedjo Supraptoke SHhal (Bersambung

6)

H A R G A ECERAN Rp. 3.500,- LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM

DPW. LSM Pemantau Korupsi & Penyelamat Harta Negara Temukan, Diduga

bang di Sumut beroperasi sejak tahun 2009 tidak terdata di Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Katanya, beliau juga sudah pernah mengunjungi Jembatan Timbang tersebut dan melihat langsung dari dekat. Seperti tempat penjualan tiket, ala loket bus penumpang umum berukuran kira-kira tidak lebih dari 5 meter. Kepala Jembatan Timbang pernah dikonfirmasi, katanya “udahlah pak, jadi

LSM PEMANTAU KORUPSI & PENYELAMAT HARTA NEGARA

Siapa terlibat…? tentu para pejabat. Mengingat surat DPW LSM PERLAHAN No.029/DPW-SU/ Perlahan/VII/12 Tanggal 31 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Jembatan Timbang yang diduga siluman tersebut tidak dijawab, maka konfirmasi tertulis ditujukan langsung kepada KADIS PERHUBUNGAN Prov. Sumut yang baru diangkat dengan surat No.044/DPWSU/Perlahan/VIII/12 Tanggal 27 Agustus 2012 yang (Bersambung ke hal 9)

Pungli Marak di Pajak Pagi Pekan Labuhan LABUHAN, News Investigasi Kegiatan pungutan liar berlangsung mulus di kawasan pasar tradisional Pajak Pagi Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, diperkirakan ratusan pedagang yang mencari nafkah menjadi korban Pungli tanpa ada bukti retribusi karcis sebesar Rp 500,-perpedagang.Selasa (06/11/2012). Dari keluhan sejumlah pedagang terungkap, aksi pengutipan tersebut dilakukan oleh orang yang mengaku dari petugas PD Pasar, padahal setiap pengutipan tanpa disertai bukti karcis, hal (Bersambung ke hal 9)

Hati-Hati Penipuan Agen Penjualan Tiket Pesawat Melalui SMS Jakarta, News Investigasi Masyarakat dihimbau berhati-hati dengan penawaran tiket pesawat melalui pesan singkat (SMS). Pasalnya, Made Arya Darmayasa, 30 tahun, warga Jl. Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi korban penipuan penjualan tiket pesawat murah tersebut, Senin (5/11/2012) kemarin. Keterangan korban saat melapor ke Polsek Metro Kemayoran mengatakan, awalnya korban menerima SMS dari Agen Penjualan Tiket Pesawat Tour & Travel. Korban mau membeli tiket pesawat tersebut kare(Bersambung ke hal 9)

Kasus Korupsi: Ketua DPRD & Gubernur Riau Terancam Digugat Pekanbaru, News Investigasi Ketua DPRD Riau, Sekretaris DPRD (Sekwan) dan Gubernur Riau terancam digugatkan karena membiarkan dan tidak memproses pengganti antar waktu (PAW) empat anggota DPRD Riau yang telah menjadi terdakwa kasus korupsi. Keempat anggota DPRD Riau yang telah menjadi terdakwa itu masing-masing Raja Thamsir Rachman (Wakil Ketua/ Fraksi Demokrat), Tengku Azuwir (Demokrat), M Dunir (Partai Kebangkitan Bangsa) dan M Faisal Azwan (Partai Golkar). Ancaman itu diungkapkan Sekretaris DPW LSM Pemantau Korupsi & Penyelamat Harta NegaraProvinsi Riau, Chairul Nasution kepada wartawan di

Propam Profesional Harus Tanggap Tangani Laporan Masyarakat MEDAN, News Investigasi Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kombes Pol Aman Gane menyatakan Bidang Profesi dan Pengamanan markas kepolisian daerah Sumatera Utara (Bid Propam Poldasu) pasti profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menangani setiap laporan

(Bersambung ke hal 9)

Polri Har us Bantu K Harus KPPK Ber antas K or upsi Berantas Kor orupsi

Jakarta,News Investigasi Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia, Prof Bambang Widodo Umar, mengatakan Polri belum mampu memberantas korupsi terutama yang terjadi di derah-daerah provinsi atau kabupaten/kota. Padahal, jika saja hal itu dapat (Bersambung ke hal 9)

News + Indonesia dahulu terkenal dengan indahnya panorama - Indonesia sekarang terkenal dengan indahnya korupsi + Ha.... ha.... ha.....

salah satu restoran, Senin (29/10/12). Ditegaskannya, Gubernur Riau (HM Rusli Zainal SE MP) dan Ketua DPRD Riau (Djohar Firdaus) telah melanggar hukum karena membiarkan sejumlah terdakwa kasus korupsi. Sehingga keempat anggota dewan provinsi yang telah menjadi terdakwa itu masih duduk sebagai penyelenggara pemerintah. Chairul menambahkan, dengan membiarkan se-

jumlah terdakwa kasus korupsi tetap melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota DPRD Riau, Ketuanya Johar Firdaus dan Gubernur Riau Rusli Zainal telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 Jo pasal 110 ayat (1) huruf b serta PP Nomor 16 Tahun 2010. “Sesuai Pasal 339 ayat (1) huruf b UU Nomor 27 Tahun 2009 Jo pasal 110 ayat (1) huruf b serta PP Nomor 16 Tahun 2010, anggota DPRD Provinsi diberhentikan karena menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus dalam hal ini kasus korupsi,” ungkapnya. Menurut Sekretaris LSM (Bersambung ke hal 9)

Mantan Kabag Perekonomian Pemkab Langkat Kebal Hukum Langkat, News Investigasi Sudah Tiga tahun kasus dugaan korupsi tentang Dana Subsidi Operasional Raskin untuk desa terpencil yang dianggarkan di APBD

TA. 2009 sebesar Rp. 100 Juta,dimana melibatkan oknum mantan Kabag Perekonomian Drs.Basrah Pordumuan,Camat dan mantan Camat, yang mana sampai

saat ini kasus dugaan korupsi tersebut tidak tersentuh oleh hukum, Hal ini di katakan Agus Salim (Bersambung ke hal 9)

PT. Asam Jawa Catut Nama Pesantren An-Nadwa Binjai

Medan, News Investigasi Siapa yang tak mengenal nama PT.ASAM JAWA, inilah salah satu perkebunan sawit di SUMUT yang paling popular. Kebunnya terletak di Kab. Labuhan Batu yang sekarang setelah dimekarkan menjadi Kab.Labuhan batu Sela-

tan yang beribukotakan Kota Pinang. Baru-baru ini terdengar santer Perusahaan terkenal ini membuka areal baru seluas 412 Ha di Kab. Rokan Hilir, Riau. Menurut kabarnya Perusahaan ini tidak dibenarkan untuk membuka lahan baru di Riau, pasalnya

sejak beberapa tahun lalu ada arealnya di Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir tidak disetujui izin prinsipnya oleh Bupati Kab. Rokan Hilir H. Anas Maamun. Karena itulah sehingga membuat banyak kalangan menyoroti kegiatan PT. Asam Jawa membuka kebun baru di

Balam Km.17 Kepenghuluan Bangko Bakti, Kec.Bangko Pusako, Kab.Rohil,Riau. Didalam masa pekerjaanya membuka kebun sawit baru, di areal kebunnya terpampang plank Perkebunan Sawit Pesantren AN-NADWA se(Bersambung ke hal 9)

Korupsi Berjamaah Seret Menpora—Menkeu Jakarta, News Investigasi Skandal korupsi selalu memuntahkan bola panas kepada pihakpihak yang terseret di dalamnya. Dalam kasus Hambalang, bola panas itu mengelinding kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Menpora

Andi dan Menkeu Agus (keduanya orang kepercayaan Presiden SBY) dianggap ikut bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada proyek pusat pembinaan olahraga nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Demikian halnya, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati dan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto

juga ikut bertanggung jawab. Sejumlah nama dari Kemenpora, Kemenkeu, Kementeri Pekerjaan Umum, dan BPN juga dinyatakan ikut bertanggung jawab, salah satunya mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam yang telah divonis tiga tahun penjara dalam kasus ini. BPK menemukan tujuh indikasi penyimpangan dalam proyek itu dengan nilai kerugian negara

mencapai Rp243,66 miliar. Mengerikan. Karena uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak rakyat itu disedot untuk korupsi struktural elite politik, dan pengusaha hitam. Hasil audit investigasi yang dilakukan BPK terhadap proyek pusat pembinaan olah raga nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, juga menemukan (Bersambung ke hal 9)

Obama Kembali Terpilih Sebagai Presiden AS New York, News Investigasi Presiden Barack Obama terpilih kembali untuk kedua kalinya, mengalahkan kandidat dari Partai (Bersambung ke hal 9)

Kota Solok Berguru Ke Pemko Medan Medan, News Investigasi Pemerintah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Kota Medan. Kunjungan ini adalah untuk belajar tentang e-KTP yang menjadi program pusat, dan juga program penerbitan akta kelahiran melalui sidang lapangan. Kedatangan rombongan Pemko Solok itu, diterima oleh Asisten Pemerintahan Umum, Daudta P Sinurat dan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan Muslim Harahap, di Balai Kota Medan, hari ini. Pimpinan rombongan, Syaiful Rustam juga sebagai Asisten Pemerintahan Solok beserta Kepala Dinas (Bersambung ke hal 9)

MEMUNGUT Upeti BUMN Fokus

R

asanya tidak berlebihan keluhan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan atas dugaan permintaan upeti oleh sejumlah anggota DPR. Cerita ini sudah lama beredar. Aroma tak sedap itu setidaknya sudah mencuat sejak DPR periode 1999-2004. Hanya saja belum ada menteri yang berani mengungkapnya di ruang publik. Namun apa yang terjadi, sejumlah anggota DPR laksana kebakaran jenggot lantaran pernyataan Menteri BUMN mengusik kehormatan mereka. Langkah positif Dahlan yang memerintahkan seluruh jajaran BUMN menolak permintaan upeti anggota DPR, yang menjadikan BUMN sebagai sapi perah, patut didukung. Para direktur harus berani berkata ”tidak” untuk menjaga dana BUMN dari keserakahan orang-orang yang tak berhak. Kebijakan itu bukan tanpa dasar. Sebelumnya, 28 September 2012, Sekretaris Kabinet mengeluarkan surat edaran No SE-542/Seskab/IX/2012, perihal pengawalan APBN 2013-2014 untuk mencegah praktik penyalahgunaan anggaran. Bola Liar Meskipun sudah 14 tahun reformasi berjalan dengan agenda memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, begitu sulit implementasinya. Wajar jika rakyat punya logika berpikir sendiri, harus berani melawan keinginan sejumlah wakilnya di DPR yang selalu ingin untung sendiri. Kalau bukan untuk kepentingan pribadi, biasanya upeti diminta dengan alasan partainya akan melakukan kegiatan. (Bersambung ke hal 9)


INVESTIGASI MEDAN & SEKITARNYA

EDISI MINGGU III November 2012 TAHUN XI BERITA NASIONAL

News

INVESTIGASI

Penerbit Badan Hukum

: PT. MANOPPO MEDIA JAYA. : No.29 Tanggal 11 Juni 1999. Akte Notaris Ming Miryani, SH Cibitung Bekasi. Hak Cipta : DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORATJENDERAL HAK KEKAYAAAN INTELEKTUAL No.020925Tanggal 12 Maret2001. Pendiri : Drs. Papa Yal Manoppo. Mariyana Carolina Maengkom. H. Ismed Loebis, Bsc Marlinda Hsb SH Penasehat Hukum : Syahril Harahap, SH. Soetedjo Suprapto, SH. K. Anwar, SH. M. Muda HD Harahap, SH. Junalius Barus, SH. M. Sai Rangkuti SH, M.Hum Romi A. Pasaribu, SH Pimpinan Umum : Drs. Papa Yal Manoppo. Wakil Pimpinan Umum : H. Ismed Loebis, Bsc Pemred / Penjab : H. Ismed Loebis, Bsc Redaktur Pelaksana : Marlinda Hasibuan SH Ilyas Nasution H.M. Imbalo Rangkuti, SH Agus Sumartejo Redaktur : Cecep Kelana Jaya SE F. Simarmata Chairul Nasution Staff Khusus Redaksi : Muhammad Zainuddin Saparuddin Absyah, SE Staff Redaksi : Pajar Pardosi Pasaruddin Berutu SPd Kardi Sigalingging Pimpinan Perusahaan: Marlinda Hasibuan SH Wkl. Pim. Perusahaan : Adi Kusuma Maha Departemen Internal/ Eksternal : Cecep Kelana Jaya SE Junus Siburian Staff Ahli Ekonomi : H.Muhammad Arsyad, SE Anggi Rizky Satria Lubis AMd Koor. Umum : P. Tumangger Koor. Liputan Provinsi: Muhammad Syarif, Spd. Provinsi Aceh : Yusuf M. Teben Provinsi Jambi : Suroso, Rahot Silalahi Provinsi Riau : P. Tumangger Litbang : Agus Joni Rozikin Junalius Barus SH Sirkulasi : Muhammad Noor Hudawi Wagini Sri Hartati Jufri Lubis Manager Iklan : Drs. Deddy Tarmidi Lr Foto Grafer : Bambang Suedy Dewan Penasehat : Kombes Pol.Bambang P, SH. AKBP.Pol.Drs.Didid Prabowo. Drs.Wanhar Lubis, AF. Thair Syam Hang Temong, Sahari Zakaria SH. Dewan Kehormatan : Letkol.Pol.(Purn)Basyir Tanjung. H.RM.Suhardi Afiat, Ir.H.Rasyidi Anwar Rasyad. Drs.H.Muhammad Arsyad Chandra Lingga, Drs. Wanhar Lubis Herianto Halim, Riswansa. H. Suyono, Drg. Ruliana Bank : BNI Capem SM.Raja No.Rek. 0057399031 a/n H. Ismed Loebis, Bsc Redaksi/T.Usaha & Iklan : Jln. Brigjend Katamso / Nasional No.21 Sei Mati Medan Telp. 061-4566521, Hp. 08163140606, 081397033344, 082166348448, 08566330077 e-mail.Pimred_investigasi@yahoo.co.id

Dhim@s Design Graphic Hp : 081533122238 - 081376444842 (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Ungkap Kasus Curanmor

Kapoldasu Berikat Reward Kepada Polres Langkat MEDAN, News Investigasi Kapoldasu Irjen Pol Drs Wisnu Amat Sastro memberikan reward kepaada anggota kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berhasil mengungkap kasus curanmor. Pelaksanaan pemberian reward tersebut berlangsung, Rabu (7/11) bertempat di Mapolres Langkat. Kasubbid PID Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan kepada wartawan ,Rabu (7/11) mengatakan, pemberian reward kepada Porles Langkat setelah jajaran Polres Langkat berhasil mengungkap kasus curanmor dengan menangkap 8 orang tersangka berikut barang bukti 48 unit sepeda motor , 8 lembar STNK palsu, 2 buah pistol korek api,satu set kunci T dan uang hasil penjualan ranmor curian sebesar Rp 5.300.000. Nainggolan memaparkan enam dari delapan tersangka yang berhasil ditangkap yakni DS (25) warga Stabat, Ka alias P (29) warga Gebang Langkat ,Mi (31) warga Binjai , Fer (29) warga Padang Tualang, A (18) warga Bohorok dan JPA (17) warga Bohorok kabupaten Langkat. Sedangkan Tkpnya, Nainggolan menyebut , dari Medan 24unit,deli serdang 9 unit, binjai dua unit, padang satu unit, pekanbaru satu unit, dan aceh dua unit. Dalam kesempatan Nainggolan mengatakan, dengan adanya pemberian reward ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian peduli kepada anggotanya yang berprestasi “Namun kepada anggota Polri yang diberikan reward janganlah berpuas diri terlebih dahulu karena masih banyak masalahmasalah yang harus dihadapi Polri saat ini,” kata Nainggolan.(Brutu)

Polda Sumut Ringkus Pembunuh Sekeluarga di Tanah Karo MEDAN, News Investigasi Petugas Unit Jahtanras Satuan III/Umum Direktorat Reskrimum Polda Sumut meringkus seorang pembunuh sekeluarga di Desa Penantian, Kecamatan Juhar, Kabupaten Tanah Karo, Selasa (6/11) malam. Wakil Direktur Reskrimum Polda Sumut, AKBP Mashudi didampingi Kasubdit III/Umum, AKBP Andry Setiawan dalam prarekonstruksi kasus pembunuhan tersebut menjelaskan, tersangka Edy Syaputra Simamora (17) ditangkap di Desa Hulta Holbung Tanah Jawa, Pematangsiantar. Penduduk Jalan Asahan Km 4 Dolok Melawan, Kabupaten Simalungun itu melakukan aksinya bersama tiga orang temannya yang kini sedang diburon. Dalam peristiwa itu tersangka membawa kabur uang Rp 15 juta. "Motivasinya perampokan. Korbannya adalah pasangan suami istri Arlip Ginting 45 tahun warga Desa Pernantian, Kecamatan JuharN Tanah Karo dan Ramalen Boru Kaban 45 tahun serta anaknya Udin Ginting 25 tahun," jelas Mashudi. Tiga pelaku yang belum berhasil ditangkap adalah, Togar Parsaulin Sidabutar (17), Kamrol Samosir (16), Renhat Sialagan (16), ketiganya warga Huta Baru Huta IV Dolok Merawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Dalam prarekonstruksi tujuh adegan tersebut, tersangka Edy Syaputra Simamora berperan mengajak korban Udin Ginting dari ladang pulang ke rumah untuk memudahkan Togar Parasaulin Sidabutar, Kamrol Samosir dan Renhat Sialagan membunuh pasutri tersebut di kebun jeruk. "Setelah itu, Edy Simamora dan Udin Ginting kembali lagi ke kebun jeruk. Sampai di sana, Edy Syahputra Simamora, Toga Parsaulin Sidabutar, Kamrol Samosir dan Renhat Sialagan membunuh Ginting Ginting dengan cara memukul tengkuk dan bagian perut Udin Ginting menggunakan kampak," terang Mashudi. Adapun barang bukti yang telah disita tiga parang pengerentis, satu cangkul, sepasang sepatu bot, dua pasang sepatu laki-laki dan sepasang sepatu wanita.(Brutu)

HALAMAN

2

Pelantikan Bupati Padang Lawas Lebih Cepat Lebih Baik Medan, News Investigasi Pelantikan Wakil Bupati Padang Lawas lebih cepat lebih baik. Demikian disampaikan Pelakasana Tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan Bupati Padang Lawas di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Jl Jend Sudirman Medan, Selasa (6/11).

Hadir dalam Rapat Koordinasi Plt Bupati Padang Lawas Ali Sutan Harahap, Ketua DPRD Palas M Ridho Harahap, Wakil Ketua DPRD Palas Sahwil Nasu-

tion, Kapolres Tapsel AKBP BE Harahap, Kajari Padang Sidempuan Freddy Azhari Siregar, Ketua KPUD Palas, serta puluhan anggota DPRD

Padang Lawas. Dalam rapat yang penuh kekeluargaan Plt Gubsu menjelaskan tanggal 30 Oktober yang lalu Gubernur Sumatera Utara diwakili Sekda Propsu Nurdin Lubis, telah menerima Surat Keputusan Mendagri No 131.12-757 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas. Dalam surat yang sama Ditjen Otda mewakili Menteri Dalam Negeri meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melantik Wakil Bupati Palas Ali Sutan Hara-

hap menjadi Bupati Defenitif. Menindak lanjuti Surat Keputusan Mendagri Plt Gubsu berharap kepada Ketua DPRD agar segera membentuk Bamus untuk agendakan sidang paripurna DPRD untuk Pelantikan Bupati Palas. Plt Gubsu sendiri mengingat kegiatan Pempropsu yang padat yang padat mengagendakan pelantikan senin 12 November 2012 mendatang. Tak lupa Plt Gubsu mengingatkan terkait Surat Keputusan Mendagri tentunya bisa saja terjadi per-

bedaan pandangan dimasyarakat ada yang setuju dan tidak, namun kiranya perbedaan sikap tersebut tidak menghalangi pelaksanaan dari Surat Keputusan ini. Kita harus sama menghormati karena ini adalah juga merupakan dari proses demokrasi. Segera setelah pernyataan Plt Gubsu Ketua DPRD dan anggotanya melaksanakan rapat guna mengagendakan pembentukan Badan Musyawarah untuk mengagendakan sidang paripurna pelantikan Bupati padang Lawas. Wakil Ketua DPRD Pa-

las Sahwil Nasution dalam wawancaranya menjelaskan rapat DPRD Palas yang baru saja digelar di Rumah Dinas Gubsu mengagendakan Jumat 9 Oktober mendatang akan membentuk Bamus guna pelantikan Bupati dimaksud. Sahwil mengucapkan terimakasih kepada Plt Gubsu yang telah memfasilitasi Rumah dinasnya untuk kami rapat menentukan Bamus guna pelantikan Bupati Palas. Seluruh anggota yang hadir telah setuju dan semoga Senin mendatang. Masyarakat Padang Lawas telah memiliki Bupati yang defenitif tutupnya. (M. Syarif)

Wali Kota Sangat Kecewa Camat tak Peduli Sidang Keliling MEDAN, News Investigasi Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM kembali dikecewakan oleh seluruh camatnya. Rasa kecewaan ini dipicu akibat ketidakpedulian para camat terhadap program persidangan keliling perkara perdata pencatatan kelahiran yang merupakan kerjasama Pemko Medan dengan Pengadilan Kelas I-A Khusus Medan, PT BRI Cabang Utama Medan dan PT Pos (Persero) Cabang Medan. Padahal Pemko Medan yang pertama kali di Indonesia mencetuskan program sidang keliling sehingga kini mulai diadopsi kabupaten maupun kota lainnya. Selain kurang sosialisasi sehingga beberapa kecamatan minim warganya yang ikut persidangan, proses persidangan juga tidak dijaga petugas keamanan selayaknya persidangan resmi yang dilakukan di pengadilan selama ini. Tak pelak kondisi ini menyebabkan proses persidangan berjalan tidak tertib, sebab warga berebutan untuk sidang duluan. Meski demikian persoalan yang terjadi ini tidak luput dari perhatian para camat. Hal ini terungkap ketika Wali Kota dan Wakil Wali Kota Drs H Dzulmi Eldin MSi menghadiri rapat evaluasi pelaskanaan persidangan keliling dan penyalyuran e-KTP di Balai Kota Med-

an, Selasa (6/11)/2012. Dalam rapat yang turut dihadiri pihak dari Pengadilan Kelas I-A Khusus Medan, PT BRI Cabang Utama Medan dan PT Pos (persero) Cabang Medan serta asisten dan seluruh camat, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Muslim Harahap membeberkan permasalah yang terjadi di lapangan. “Sosialisasi kepada masyarakat di beberapa kecamatan masih kurang. Akibatnya di beberapa kecamatan, warganya sangat minim ikut persidangan. Kemudian minimnya pengamanan pada saat persidangan berlangsung di kantor kecamatan. Seharusnya setiap persidangan keliling digelar, minimal ada 10 petugas keamanan. Memang ada kepala lingkungan (kepling) tapi mereka bukan menjaga persidangan justru mencadi calo persidangan,” kata Muslim. Kondisi ini diperparah lagi dengan sejumlah temuan di lapangan. Menurut Muslim, ada beberapa lurah yang mengaku tidak tahu dengan adanya persidangan keliling. Alhasil sampai persidangan keliling selesai, beberapa lurah tersebut tidak hadir. Ditambah lagi, sambungnya, aparat kelurahan dan kepling sama sekali tidak peduli dengan persidangan keliling se-

hingga tidak mendampingi maupun mengarahkan warganya ketika mengikuti persidangan keliling berlangsung.Di tengah ketidak pedulian camat, lurah dan kepling tersebut, Muslim mengungkapkan pelaksanaan persidangan keliling yang dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama pada 10 september 2012 telah dilakukan 8 kali persidangan. Dari 8 kali persidangan telah menghasilkan 2.472 akta kelahiran. Dia menargetkan sampai Desember 2012, bisa tembus 6.000 akta kelahiran. Selama persidangan keliling digelar, jelas Muslim, Kecamatan Medan Tuntungan yang paling mimim warganya mengikuti persidangan. Dari 8 kali persidangan keliling yang dilakukan, hanya 7 akta kelahiran yang dihasilkan. Padahal antusiasme masyarakat untuk mengikuti persidangan keliling asangat tinggi. “Ada beberapa kali kita bersama pihak pengadilan, BRI dan Kantor Pos terpaksa pulang karena tak ada orang di kecamatan,” paparnya. Sedangkan untuk e-KTP, Muslim menjelaskan pihaknya telah melakukan perekaman sebanyak 1.261.511 orang. Dari jumlah yang telah direkam itu, sekitar 1.065.078 e-KTP telah selesai dan 817.620 e-KTP te-

Antisipasi Kejahatan Ninja Sawit & Geng Motor Di Sumut yangPersonil mereka gegabah, karena MEDAN, News Investiga- markas kepolisianKerahkan daerah da masyarakat Sabhara Poldasu Seluruh si Sumatera Utara siang hari melakukan pelanggaran di itulah setiap harinya kita Direktorat Sabhara Kepolisian Daerah Sumatera Utara kini tengah mengerahkan seluruh personil untuk mencegah aksi kejahatan dari para pelaku pencurian sawit yang disebut Ninja Sawit. Tak hanya itu, keberadaan personil sabhara di lapangan juga difungsikan untuk mengantisipasi terjadinya aksi genk motor yang ada di daerah Sumatera Utara. Hal itu dikatakan Direktur Sabhara Poldasu, Kombes Pol Drs Darman Sinuraya kepada wartawan, Rabu (7/11) usai menghadiri rapat kerja di

itu. "Personil sabhara ini semuanya mau kita kerahkan ke lapangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terutama di daerah-daerah perkebunan yang rawan aksi ninja sawit dan di jalanjalan raya yang marak aksi geng motor, jadi semua anggota akan kita fungsikan," ujar Kombes Pol D Sinuraya. Lebih lanjut, perwira polisi pangkat melati tiga tersebut juga mengatakan, dalam bekerja di lapangan, personil sabhara poldasu akan berupaya untuk memberikan arahan kepa-

jalan raya dengan harapan agar masyarakat dapat mematuhi setiap peraturan di jalan raya. "Di lapangan, kita akan melakukan tindakkan persuasif kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Memang beberapa waktu yang lalu, anggota pernah berdebat dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran di jalan raya. Masyarakat mengatakan, tilang saja, namun karena kita tidak memiliki surat tilang, alhasil kita hanya memberikan bimbingan saja. Personil sabhara di lapangan itu mudamuda, kita tidak mau

arahkan dan berikan pembinaan," terang Kombes Pol D Sinuraya mengakhiri. Pantauan wartawan, setiap paginya di beberapa sisi ruas jalan kota Medan seperti Jalan A.H Nasution, Jalan Jamin Ginting, Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Pemuda, Jalan Asia, Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sisingamanga Raja, Medan, setidaknya enam personil sabhara beserta dua unit mobil dinas mereka terlihat siaga mengatur arus lalu lintas di Jalan Raya. Keberadaan petugas, membuat masyarakat senang karena jalan yang biasanya macet dan rawan aksi kejahatan menjadi tidak macet serta aman.(Brutu) masing, para camat harus tanggap mana yang tidak bersih segera dibersihkan, dan para camat juga harus tahu mana yang harus ditanganinya, mana yang harus melibatkan instansi terkait, mana porsi Lurah dan mana porsi Kepala Lingkungan, semua ini harus terpadu. “ Camat harus tahu mana porsi Lurah dan mana porsi Kepala Lingkungan, harus tanggap dan tahu yang mana ditanganinya, dan yang mana melibatkan instansi terkait, “ tegasnya. Usai melakukan peninjauan di Jembatan Sungai Jalan Monginsidi, Walikota Medan berseta rombongan melakukan peninjauan ke jembatan Sungai Jalan Sudirman, ditempat ini Walikota menemukan dreainase yang sengaja ditutup oleh pengembang, sehingga mengakibatkan genangan air dilahan kosong milik seorang warga, untuk itu Walikota Medan memerintahkan agar segera membongkarnya.(Edg)

Walikota Medan Tinjau Kebersihan Jembatan Monginsidi Medan, News Investigasi Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM beserta Wakil Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, Sekda Ir Syaiful Bahri, mendadak meninjau kebersihan dibawah jembatan Jalan Monginsidi, Selasa (06-11-2012), dengan adanya kunjungan mendadak ini, Camat Medan Baru Mopul Simbolon SSTP serta Lurah Darat beserta keplingnya bergegas membersihkan rerumputan dan semak dibawah jembatan tersebut. Dalam peninjau tersebut Walikota Medan menemukan rerumputan serta pepohanan liar tumbuh dan mengkibatkan medan jadi semak belukar di bawah dan pinggiran jembatan di Jalan Monginsidi, pada program kebersihan terus digalakkan, namun kondisi yang ditemukan dibawah jembatan ini seakan terjadi pembiaran, untuk itulah Walikota segera memanggil Camat, Lurah-

nya serta Kepala lingkungannya untuk turun melakukan pembersihan. Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM mengatakan, peninjauan ini adalah untuk melihat kebersihan Kota, selanjutnya aparat pemerintah Kota Medan harus menjadi contoh di masyarakat, kalau sudah dibersihkan haruslah dirawat, pesan dan ajak masyarakat untuk menjaganya dan dipelihara, jangan terjadi pembiaran, dan kunjungan ini juga memberikan motivasi kepada Camat, Lurah agar mereka tahu apa kerja mereka. “ Kita melakukan peninjauan untuk melihat kebersihan, yang sudah dibersihkan harus dirawat, jangan dibiarkan, selain itu juga kunjungan ini untuk memberikan motivasi kepada Camat. Lurah agar tahu kerjanya, “ ujar Rahudman. Dikatakannya, kepada para Camat agar lebih peka dan lebih tanggap terhadap wilayahnya masing-

masyarakat,” kata Wali Kota kecewa kepada seluruh xcamat yang menghadiri rapat evaluasi tersebut. Menurut Wali Kota, sikap yang diperlihatkan para camat ini menunjukkan mereka tidak peduli dengan program Pemko Medan ini. Padahal Simalungun yang mengikuti jejak Pemko Medan melakukan persidangan keliling ini, mendapat pengakuan dari MURI karena persidangan dilaksanakan di atas kapal. “Jadi saya benar-benar kecewa sekali, sebab kalian tidak bisa mengangkat martabat Pemko Medan. Ini menunjukkan kalian sama sekali tidak peduli dengan orang-orang yang membantu kita. Bagaimana lagi kalianj peduli dengan masyarakat. Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi saya. Terus terang saya tidak perlu dengan orang-orang yang tidak konsisten,” tegasnya. Selanjutnya, Wali Kota mengeluarkan sejumlah intruksi untuk segera dilaksanakan menyikapi hal tersebut, seperti menyediakan 10 provost Satpol PP setiap kali persidangan keliling digelar. Untuk ruang ganti pakaian hakim dan panitera, gunakan ruangan camat, termasuk untuk istirahat serta berikan pelayanan yang baik. “Semua kelemahan ini menjadi tanggung jawab saya. Untuk itu saya akan melakukan perubahan agar menjadi lebih baik lagi. Dalamm kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak pengadilan, kantor pos dan BRI atas kerjasama yang telah dibangun ini,” ujar Wali MEDAN, News Investigasi Kota. (Brutu) HS alias Dogol (31) warga Jalan Perbatasan,Kelurahan Siti

lah disalurkan kepada masyarakat. Saat ini sekitar 220.000 e-KTP lagi sedang dicetak di Jakarta dan siap disalurkan kembali kepada amsyarakat apabila sudah selesai. Sementara itu Nelson J Marbun dari Pengadilan Kelas I-A Khusus Medan juga menyampaikan sejumlah masalah yang dialami hakim dan panitera pengganti setelah 8 kali persidangan keliling dilakukan. Dari 3.142 berkas yang masuk, sudah 2.552 yang diputus. Pihaknya tidak disediakan pihak camat ruang khusus untuk dipergunakan mengenakan toga. Setiap kali datang melakukan sidang, ungkapnya, tak satu pun pihak kecamatan yang datang menyambut, begitu pula ketika mereka pulang. Ditambah lagi pengamanan tidak ada, sehingga persidangan berjalan tidak tertib karena warga berebutan mau sidang duluan. Untuk itu dia berharap agar tenaga pengamanan dimaksimalkan. Menyikapi persoalan yang itu Wali kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM mengaku sangat kecewa dan tersinggung atas sikap para camat tersebut. “saya benar-benar tersinggung. Niat baik Pemko Medan ini ternyata tidak kalian tindaklanjuti dengan baik. Saya tidak melihat kalian ini sebagai pelayan

2 Maling Kereta dan Penadah Diciduk

1 Tersangka Pernah Ditangkap Polisi, 9 Hari Bebas

Rejo III, Kecamatan Medan Amplas dan AT Manurung alias Andre (23) warga Jalan Persatuan/STM, Medan Johor harus mendekam di sel tahanan kepolisian sektor Patumbak. Pasalnya, kedua pria tersebut diduga terlibat dalam jaringan sindikat pencurian kenderaan bermotor di Kota Medan. Informasi berhasil dihimpun wartawan, Selasa (6/11) , kedua tersangka diringkus dalam rentang waktu yang berbeda. HS diciduk petugas dari kediamannya, Sabtu malam kemarin beserta barang bukti satu unit kenderaan roda dua jenis motor gede (Moge) warna hitam BK 305 WI. Berdasarkan keterangan HS, Senin (5/11) petugas kemudian meringkus AT Manurung dan Bim yang merupakan penampung barang hasil kejahatan tersangka. Kepada wartawan , Andre mengaku sudah berhasil melakukan pencurian kereta sebanyak dua puluh unit di berbagai wilayah kota Medan diantaranya, simpang Kampung Baru, Jalan Nibung Raya, Medan Kota dan Deli Tua. Dalam melancarkan aksinya, Andre mengaku bekerjasama dengan salah seorang temannya bernama Faisal. "Udah dua puluh kereta ada kami dapat bang. Aku sama Faisal jual ke Pasar Merah," ucap Andre. Lebih lanjut Andre juga mengatakan, ia juga pernah ditangkap pihak kepolisian sektor Medan Kota terkait kasus yang sama, namun diduga telah 86 dengan polisi, pria yang disinyalir sindikat jaringan pencuri kereta di Kota Medan ini tak sampai sepuluh hari menjalani hukuman. "Kemarin aku pernah juga ditangkap Polsek Medan Kota karena curi kereta, tapi hanya sembilan hari ditahan, lalu aku dibebaskan," katanya. Sementara itu, Bima yang juga ditangkap karena menampung barang hasil curian dari tersangka ketika ditemui wartawan tampak menutup-nutupi dirinya. Pria memakai baju kaos kuning hitam ini juga enggan untuk berbicara banyak. "Memang dulu aku nampung kereta dari mereka (tersangkared) bang, tapi bukan barang bukti yang sekarang ini," ucap Bima mengakhiri. Kapolsekta Patumbak, AKP Triyadi mengatakan, pihaknya kini masih mengembangkan keberhasilan tersebut."Dua tersangka curanmor diamankan berdasarkan laporan korban ke polisi, dari tersangka juga turut disita barang bukti satu unit Moge warna hitam. Penadahnya juga telah diamankan, tersangka kini tengah diproses dan kasusnya masih dalam pengembangan," kata Triyadi. Sementara itu, Triyadi belum mengetahui apakah salah seorang tersangka yang diamankan pihaknya pernah diamankan polisi karena kasus yang sama. Hal itu ketika wartawan menanyakan kepada Kanit Reskrim, AKP Hatopan Silitonga, namun Hatopan mengaku belum mengetahuinya. "Kami belum tau apakah salah seorang tersangka pernah ditangkap terkait kasus yang sama, nantilah kami tanya lagi ya. Kalau si Bima itu memang penadahnya," kata Hatopan mengakhiri. (Brutu)


INVESTIGASI - LANGKAT - DELI SERDANG - SERGAI

EDISI MINGGU III November 2012 TAHUN XI

Mutiara Hikmah

Gagasan Islam Rahmatan Lil’alamin Oleh : Mashudi Umar

I

slam adalah agama yang diturunkan Tuhan untuk menjadi rahmat bagi alam semestanya. Pesan ker ahmatan dalam Islam benar-benar tersebar dalam teksteks Islam, baik Alquran maupun hadis. Kata ‘rahman’ yang berarti kasih sayang, berikut derivasinya, disebut berulang-ulang dalam jumlah yang begitu besar, lebih dari 90 ayat dalam Alquran. Bahkan, dua kata rahman dan rahim yang diambil dari kata ‘rahmat’ dan selalu disebut-sebut kaum Muslim setiap hari adalah nama-nama Tuhan sendiri ( asmaul husna ). Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “Sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi niscaya Tuhan menyanyanginya.” Alquran, sumber Islam paling otoritatif, menyebutkan misi kerahmatan ini, wama ar salnaka illa rahmantan lil’alamin (Aku tidak mengutus Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta). Ibnu Abbas, ahli tafsir awal, mengatakan bahwa kerahmatan Allah meliputi orang-orang Mukmin dan orang kafir. Alquran juga menegaskan, rahmat Tuhan meliputi segala hal (QS 7: 156). Karena itu, para ahli tafsir sepakat bahwa rahmat Allah mencakup orang-orang Mukmin dan orang-orang kafir, orang baik ( al-birr ) dan yang jahat ( al-fajir ), serta semua makhluk Allah. Alquran memiliki posisi yang amat vital dan terhormat dalam masyarakat Muslim di seluruh dunia. Di samping sebagai sumber hukum, pedoman moral, bimbingan ibadah, dan doktrin keimanan, Alquran juga merupakan sumber peradaban yang bersifat historis dan universal. Kehadiran sosok Muhammad Rasulullah dan Alquran ini telah mengubah orientasi cara berpikir masyarakat Arab yang kala itu sangat ‘kabilahisme sentris’ menjadi berpikir kosmopolit. Tradisi dan energi saling berperang antarsuku diubah menjadi kekuatan konvergen, lalu diarahkan untuk membangun peradaban baru yang bersifat kosmopolit, melewati batas etnis dan teritori primordial mereka. Karena itu, pusat-pusat peradaban Islam bermunculan di berbagai wilayah di luar Makkah-Madinah, tempat Alquran diwahyukan. Semua ini terjadi karena kehadiran Alquran mampu mengubah mindset mereka. Pranata dan wibawa hukum ditegakkan sehingga muncul masyarakat Madinah, sebuah kata konseptual-idiomatik yang mengacu pada supremasi hukum di atas kekuatan individu dan suku. Fungsi kerahmatan ini dielaborasi oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya, innama bu’istu liutammima makarimal akhlak (Aku diutus Tuhan hanya untuk menyempurnakan akhlak). Akhlak luhur adalah moral dan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kejujuran, keadilan, menghormati, dan menyanyangi orang lain dan sebagainya. Sementara itu, kekerasan, kesombongan, dan kezaliman adalah berlawanan secara diametral dengan akhlakul karimah . Dalam konteks Islam rahmatan lil’alamin , Islam telah mengatur tata hubungan menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-Muslim memeluk Islam ( la ikraha fi al-din ). Begitu halnya dalam tataran ritual yang memang sudah ditentukan operasionalnya dalam Alquran dan hadis. Namun, dalam konteks sosial, Islam sesungguhnya hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan dasar atau pilar-pilarnya saja, yang penerjemahan operasionalnya secara detail dan komprehensif tergantung pada kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas, yang tentu memiliki keunikan berdasarkan keberagaman lokalitas nilai dan sejarah yang dimilikinya. Hassan Hanafi dalam bukunya Religion, Ideology, and Developmentalism mengatakan, Islam semestinya tidak lagi dibatasi hanya sebatas teks. Akan tetapi, ketika menerjemahkan Islam dalam realitas itulah yang dimaksud sebagai Islam yang sesungguhnya. Islam di situ adalah prinsip nilai-nilai moral positif yang kandungannya kemudian diterjemahkan dalam realitas kehidupan. Islam harus menjadi agama yang realistis bagi kehidupan ini sehingga dapat memberi kontribusi yang praksis bagi peradaban. Teks keagamaan tidaklah bersifat normatif, tetapi semestinya ia menjadi spirit ( zeitgeist ) dan sumber penyemangat bagi kehidupan. Karena, peradaban Islam sesungguhnya dimulai dari peradaban tekstual itu. Jika Islam ingin menemukan kembali peradabannya, teks janganlah berhenti pada sebatas teks keagamaan, apalagi teks dapat menjerumuskannya pada mitos-mitos sosial. Teks itu harus diterjemahkan secara rasional dan diaktualisasikan dalam realitas kehidupan sehingga dari teks itu dapat tercipta peradaban kaum Muslim yang sesungguhnya. Dalam konteks ini juga, Rais Am PBNU tahun 80-an, KH Ahmad Siddiq, selalu mengembangkan nilai-nilai humanisme dan nasionalisme yang memiliki tiga komponen substansi Islam. Pertama, ukhuwah basyariyah atau insaniyah (persaudaraan antarmanusia). Islam menganggap bahwa seluruh umat manusia, tanpa harus membedakan suku, ras, warna kulit, bahkan agama, adalah saudara yang harus dilindungi dan saling melindungi. Islam mengharamkan penganiayaan terhadap orang lain di luar Islam dan meniscayakan hormat-menghormati dan sifat toleransi. Kedua, ukhwah wathaniyah (persaudaraan antarbangsa). Kerja sama antarbangsa mesti dijalin sebaik mungkin dalam rangka menuju perdamaian dan kesejahteraan dunia. Hubungan bangsa-bangsa ini tanpa membedakan latar belakang agama bangsa tersebut. Demarkasi kultural, teologis, dan struktural, pada wilayah ini musti didialogkan dan diupayakan pola relasi saling menguntungkan satu dan lainnya. Ketiga, ukhuwah Islamiyah (persaudaraan antarumat Islam). Sejarah peradaban Islam diwarnai oleh perbedaan corak pandang keberagamaan, baik domain teologi, hukum, maupun spiritualitas. Ketiga macam ukhuwah ini harus diwujudkan secara berimbang menurut porsinya masing-masing. Satu dengan lainnya tidak boleh dipertentangkan. Melalui tiga dimensi ukhuwah inilah, Islam rahmatan lil ‘alamin (pemberi rahmat alam semesta) akan terealisasi. Sebab, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah merupakan landasan dan hal yang fundamental bagi terwujudnya ukhuwah insaniyah . Oleh karena itu, baik sebagai umat Islam maupun bangsa Indonesia, kita harus memerhatikan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah , dan ukhuwah wathaniyah secara serius, saksama, dan penuh kejernihan. Dalam hidup bertetangga dengan orang lain, bukan famili, bahkan non-Muslim atau non-Indonesia, kita diwajibkan berukhuwah dan memuliakan mereka dalam arti kerja sama yang baik selama mereka tidak menginjak dan menyakiti atau mengajak perang. Pada akhirnya, memahami substansi ajaran Islam yang rahmatan lil a’lamin dengan niat menemukan kebenaran dan persinggungan rabbani (ketuhanan) mutlak dilakukan dengan saling membuka diri dan membuka hati agar tidak salah tafsir dalam memahami ajaran Islam dari berbagai perspektif. Wallahualam

HALAMAN

3

KUPT Stabat Diduga Selingkuh Langkat,News Investigasi Dunia pendidikan di Langkat kembali tercoreng akibat perbuatan tidak senonoh oknum KUPT Stabat (Jum) dengan (Ir ) Ka. SD Bambuan Kelurahan Perdamean Stabat. Sumber berita Koran ini menceritakan skandal cinta terlarang antara Jum dan Ir bukan cuma menjadi buah bibir para pendidik di sekolah tapi juga masyarakat sekitar lingkungan sekolah dan anak didik di sekolah tersebut. Rumor perselingkuhan mereka berdua membuat para guru yang mengajar di sekolah tersebut menjadi risih dan tidak nyaman. Bahkan proses belajar dan mengajar terganggu. Kasihan anak didik harus menanggung dampak dari perselingkuhan kepala sekolahnya mereka. Padahal keduanya punya keluarga, tapi mengapa berselingkuh ?”Ujar sumber berita memohon namanya tidak ditulis. Sumber lain menceritakan. Oknum KUPT Stabat sering datang menjemput “ Ir ” ke sekolah kemudian

mengajak keluar. Seorang wartawan terbitan Medan pernah melihat mereka makan bardua di sebuah rumah makan,di kawasan Perdamaian Stabat. Ketika wartawam melakukan komfirmasi pada Jum di ruang kerjanya Jum’at 2/11 ketika di tanyakan mengenai Informasi jual beli jabatan ( dalam rotasi Ka.SD beberapa wak-

tu yang lalu di Stabat ) serta rumor tentang perselingkungannya dengan bawahannya, Jum Oknum KUPT membantah kedua runmor tersebut. Begitu pula ketika wartawan hendak melakukan konfirmasi pada Ir yang bersangkutan tidak berada di tempat. Oknum KUPT Stabat selain menjalin skandal cinta dengan bawahannya juga

sebagai makelar jabatan. Salah seorang guru menceritakan dirinya pernah diminta menyetorkan uang Lima belas juta rupiah agar dirinya tidak dipindahkan ke sekolah lain. Tapi ia hanya menyanggupinya lima juta rupiah. Pada saat ia menyetorkan uang di ruangan kerja KUPT ada empat orang pegawai berada di ruangan itu turut menyaksikan. Teman-teman satu profesi dengannya dikenakan tarif antara sepuluh juta hingga 25 juta untuk menjadi kepala sekolah. Besar dan kecilnya tarif untuk menjadi Kepala sekolah ditentukan sedikit atau banyaknya anak didik di sekolah tersebut. T. Syaiful Anhar ketua LSM BBS Langkat ketika diminta komentarnya soal KUPT Stabat di duga berselingkuh dengan bawah-

PC. Ansor Langkat Dukung Khairul Amri Langkat.News Investigasi Pimpinan Cabang GP. Ansor Langkat hasil Konfercab ke VII 28 Juni 2012, mendukung sepenuhnya Khairul Amri pada Musda KNPI Langkat mendatang. Ujar Yunifar Ependi sekretaris PC. Ansor Langkat di Stabat, Kamis 1 Nopember 2012. Menurutnya sahabat Khairul Amri sangat layak didukung untuk menjadi orang pertama di KNPI Langkat. Saya berharap semoga sahabat Syamsul legowo menerima suksesi yang terjadi di KNPI sebagai kehendak Allah SWT. Sebab Di dunia ini tiada yang abadi termasuk jaba-

Yunifar Efendi Sekretaris PC.GP.ANSOR Kab.Langkat

tan ketua KNPI, semata-mata hanya sebagai titipan dari Allah SWT yang diberikan dan diambil sesuai dengan kehendakNya. Mudahmudahan sahabat kami yang berada di OKI sepakat dan sepaham, mari bersama-sama kita merapatkan barisan untuk mengamankan pemenangan Khairul Amri dalam Musda KNPI nantinya. Sementara itu di tempat terpisah Khairuddin AW Wakil ketua PC. Ansor Langkat hasil Konfercab mengatakan. “Kami bersama sahabat-sahabat di PC. Ansor Langkat siap memenangkan sahabat Khairul Amri menjadi Ketua KNPI Langkat . Ujarnya. ( Isna )

Bupati Langkat Sambut Jama'ah Haji di Pintu Pesawat Stabat, News Investigasi Para Jamia’tul Hajajj jama’ah haji yang tergabung dalam Kloter 6 asal Kabupaten Langkat terharu atas sambutan hangat Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH saat pesawat yang membawa 376 jama’ah mendarat dengan mulus di Bandara Polonia Medan tepat pukul 16.37 WIB lebih awal setengah jam dari waktu yang diperkirakan sebelumnya. “Alhamdulillahi.., kami bangga dan bersyukur Pak Bupati selalu begitu besar perhatian kepada kami sejak persiapan pemberangkatan hingga kembali ke tanah air, hanya do’a semoga Allah senantiasa melindungi Bapak,” ujar Syahrial (64) jama’ah Haji pensiunan pe-

gawai negeri sembari memeluk erat orang nomor satu di Kabupaten Langkat. Bupati H. Ngogesa yang langsung menyambut para jama’ah di tangga pesawat didampingi Komisi II DPRD H. Rahmanuddin Rangkuti, Anggota DPRD-SU asal Langkat Raudin Purba dan Syahrial, Asisten Adm. Ekbangsos Indra Salahuddin, Kadisnakertrans Syaiful Abdi, Ka. BKD H.Amril, Kakan Kemenag HT. Darmansyah dan Kabag Kesos Sujarno. Dengan tidak sungkan bahkan terlihat Bupati Langkat membimbing para jama’ah menuju pintu bus yang telah dipersiapkan oleh panitia daerah. Beberapa jama’ah tak kuasa membendung rasa haru dengan meneteskan air

mata dan melakukan sujud syukur begitu tiba di bandara. Dalam kesempatan itu, ketika ditanya pers Ngogesa mengungkapkan rasa syukurnya atas kembalinya jama’ah haji Langkat pada Kloter 6 dalam keadaan selamat dan sehat, sungguhpun 2 orang atas nama Hajjah Saribanun dan Hajjah Minah Hamzah asal Kecamatan Babalan meninggal dunia di tanah suci Makkah. Tak sampai disitu, rombongan Bupati Ngogesa juga memimpin iring-iringan bus para jama’ah sampai ke asrama Haji, secara pribadi Bupati Langkat itupun telah menyediakan nasi 450 kotak makanan khas Indonesia untuk para jama’ah serta menginfakkan dana sebesar Rp. 5

juta kepada panitia haji untuk pembangunan Masjid di Samosir, “Sungguh pengertian Bapak Bupati, tahu kami rindu makanan Indonesia” kata salah seorang jama’ah haji. “Syukur kehadirat Allah atas kesehatan para jama’ah semoga memperoleh predikat haji mabrur dan dapat menjadi tauladan di tengah ummat dalam membangun Langkat religius,” kata Ngogesa sembari menjelaskan dalam beberapa hari kedepan pihaknya akan melakukan penyambutan resmi bagi seluruh jama’ah di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati. (Isna Sumardi)

Teka-Teki Pembunuhan Isteri Brimob Mulai Terungkap, Polisi Amankan 1 Tsk LUBUK PAKAM, News Investigasi Peristiwa penemuan mayat seorang wanita di bantaran Sungai Batu Gingging dalam kondisi nyaris bugil, beberapa pekan lalu, kini perlahan mulai terungkap. Teka-teki itu hampir terjawab sudah, setelah jajaran Satreskrim Polres Deliserdang berhasil menangkap seorang tersangka pelaku pembunuh Wulan Sari boru Sembiring (31), isteri Briptu Thomas Tarigan anggota Brimobdasu tersebut. Polres Deli Serdang mengamankan salah seorang yang diduga kuat pelakunya, yakni Irwansyah alias Iwan (22) warga Jalan WR Supratman Kelurahan Lubuk Pakam I-II, yang diamankan petugas ketika berada di Lapangan Segitiga Lubuk Pakam, Selasa (6/11/2012) sekira pukul 19.00 Wib. Informasi diperoleh, sebelum ditemukan tewas mengenaskan, korban Wulan

Sari berencana mencari paranormal untuk memasang susuk. Korban yang ketika itu mengenakan kaos hijau celana pendek warna hitam bertemu dengan Irwansyah yang kesehariannya bekerja sebagai penarik becak motor (betor). Korban pun dibawa berkeliling oleh Irwansyah. Namun saat membawa korban berkeliling, timbul niat Irwansyah untuk merampok korban. Namun melihat kemolekan korban yang berkulit putih itu, selain ingin merampok korban, pelaku juga ingin menikmati tubuh korban. Namun, hingga berita ini disampaikan, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari hasil penyelidikan kepolisian, tentang motif dibalik perbuatan Iwan itu. Begitu juga dengan alibi yang dilancarkan tersangka, apakah korban terlebih dahulu merampok korban lalu memperkosanya. Namun beredar rumor, menurut pengakuan Irwansyah sendiri bah-

wa dia masih membuka kolor korban dan belum sempat memperkosa korban. Pihak kepolisian sendiri berencana membawa korban untuk menunjukkan lokasi ketika dirinya menghabisi nyawa korban dan siapa saja yang terlibat, untuk mengungkap motif pembunuhan sadis ini. Sementara, tertangkapnya iwan, menuai kesedihan mendalam bagi istrinya Sinta Utami (18). Wanita hamil tua itu hanya bisa menangis di ruangan unit I Polres DS. Menurutnya, ia tidak mengetahui mengapa suaminya diamankan polisi. "Aku tidak tahu bang mengapa suamiku diamankan polisi. Suamiku setiap hari sudah pulang ke rumah jam 7 malam," ujarnya. (sya I ds)

Wabup DS Temui Warga Korban Banjir Di Lubuk Pakam

Lubuk Pakam,News Investigasi Pasca hujan lebat yang mengguyur Kota Lubuk Pakam, sekitarnya, sejak Sabtu (3/11) malam hingga Minggu pagi (4/11), mengakibatkan beberapa desa/ kelurahan di Kecamatan Lubuk Pakam terendam banjir, karena luapan air sungai. Akibatnya, ratusan rumah warga diantaranya di Kelurahan Syahmad, Lubuk Pakam Pekan, Desa Jatisari, Sekip, Desa Bakaran Batu terendam banjir, terpaksa mengungsi di rumah tetangga dan family terdekat serta tenda-tenda pengungsi. Karenanya Minggu Pagi, Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan langsung menugaskan Wabup, H. Zainuddin Mars, bersama Plt Sekda Drs Agus Ginting MSi, Kadis Cipta Karya, Ir Abd. Haris Pane,

Kadis Sosial, Abd Malik Dalimunthe SH, Ka. Kesbang Linmas Drs H Hasbi, Kabid Peningkatan Jalan dan Pengairan Ir Khairum Rijal, Kadis Infokom, Drs. Neken Ketaren, Kabag Kesra H Anwar, S.Sos, Camat Lubuk Pakam Drs H Citra E Cappah MSp beserta Muspika untuk melihat langsung lebih dekat dengan masyarakat yang rumahnya terkena banjir, serta mengecek bantuan sembako apakah telah sampai kepada masyarakat serta posko kesehatan dan dapur umum telah berdiri. Pantauan di lapangan, kehadiran Wabup H Zainuddin Mars pada minggu hari di beberapa titik banjir, langsung bertemu masyarakat yang terkena bencana banjir terutama bagi warga yang rumahnya tergenang banjir menghimbau agar masyarakat di daerah itu tetap

waspada dan saling membantu. Demikian juga kepada Muspika Lubuk pakam dan Tim Tagana diingatkan untuk tetap mengecek perkembangan dan memberi bantuan apa yang menjadi keluhan para korban, selanjutnya melaporkannya kepada posko induk di Kantor Dinas Sosial Kabupaten. Kemudian kepada Dinas PU dan Ciptakarya telah diperintahkan untuk segera melakukan normalisasi saluran pembuangan air agar genangan air segera menurun, sehingga masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing, demikian juga kepada Dinas Kesehatan agar memberi pelayanan kesehatan melalui posko kesehatan, sedangkan untuk dapur umum sudah difungsikan di beberapa titik posko.(Daulay)

annya dan menjadi makerlar jabatan mengatakan. “Perselingkungan Oknum KUPT Stabat dengan Ir selain aib besar bagi dunia pendidikan di Langkat juga menodai kepemimpinan H. Ngogesa Sitepu SH yang visi dan misinya menjadikan Langkat negeri relegius. Pjs Dikjar Langkat yang baru Dr. Indra Salahuddin, M.Kes, MM diminta segera memeriksa kedua oknum pendidik tersebut, Jika runmor tersebut benar adanya agar menindak sesuai dengan perundangan dan peraturan kepegawaian yang berlaku, harus diusut dengan bekerja sama dengan penegak hukum kepolisian dan kejaksaan.Kemana aliran uang yang disetorkan guru padanya apakah masuk ke kantong pribadinya atau disetorkan pada atasannya.”

Lebih lanjut T. Syaiful Anhar mengatakan praktek-praktek kotor dalam pengangkatan jabatan PNS di Pemkab Langkat harus dibongkar dan diakhiri. Akibat dari praktek kotor tersebut para pahlawan tanpa tanda jasa ini terzholimi “LSM BBS menghimbau agar para guru tidak usah takut melaporkan pada pihak atasan nya masing masing Pjs. Kadis Dikjar Langkar dr. Indra Salahuddin ketika diminta tanggapan rumor hubungan Jum dan Ir, beliau belum bisa memberikan tanggapan, karena ia baru mendengar rumor Jual beli Jabatan dan dugaan perselingkuhan oknum KUPT Stabat dengan bawahannya tersebut baru dari posko BBS,dan berjanji akan menanyakan kebenaran informasi dan runmor kepada yang bersangkutan.( Isna )

GABMI Minta Plt.Gubsu

“Usulkan Nama Bandara T. Amir Hamzah” Langkat,News Investigasi Sebagai orang pertama di Sumut Plt Gubsu H. Gatot Pojo Nugroho ST harus berani dan tegas mengirimkan nama T. Amir Hamzah menjadi nama Bandara internasional di Kuala Namu Deli Serdang ke pemerintah pusat cq Dephub untuk ditetapkan. Menghargai tanah melayu di tempat berdirinya Bandara adalah kearifan lokal yang harus dijunjung tinggi. Masyarakat Sumut multi etnis harus berpedoman pada falsafah hidup “Dimana bumi dipijak di situ Langit dijunjung.” Dengan demikian kerukunan antar etnis pribumi dan pendatang ratusan tahun telah berbina dapat dipertahankan. Terkait dengan masalah nama Bandara di Kuala Namu kita harus saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak sendiri apalagi keinginan sepihak yang dampaknya dapat merugikan semua pihak. Ujar T. Syaiful Anhar Pendiri Generasi Angkatan Baru Melayu Indonesia pada wartawan (jum’at 2/11) di Posko BBS Langkat. Selanjutkan T. Syaiful Anhar mengatakan. Saya sangat sependapat dengan argumentasi yang disampaikan H. Rauddin Purba Anggota Komisi A DPRD Sumut dari fraksi PKS. Apa yang dikemukan beliau dihadapan wartawan. “Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pahlawan yang namanya telah diusulkan untuk nama Bandara baru berada di Kuala Namu Deli Serdang. Nama Pahlawan Nasional asal Langkat T. Amir Hamzah layak dan pantas ditabalkan menjadi nama Bandara baru. Pemberian Nama Bandara T. Amir Hamzah sangat identik dengan melayu yang merupakan kearifan lokal sesuai dengan lokasi bandaran itu berada. T. Amir Hamzah pahlawan nasional, penyair besar, beliau ada didunia internasiolan lewat karya puisi-puisinya yang juga konseptor Sumpah Pemuda. Beliau pernah menjadi ketua keresidenan pemuda di Surakarta. Beliau juga merupakan tokoh yang mengusulkan Bahasa Melayu menjadi Bahasa pemersatu rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai sukusuku . Selain itu beliau juga sebagai tokoh yang mengusukan kopiah (peci) sebagai pakaian resmi Indonesia. Jika nama T. Amir Hamzah akhirnya ditabalkan pemerintah untuk nama Bandara Internasional di Kuala Namu Deli Serdang pengusul tokoh lain untuk nama bandara hendaknya jangan berkecil hati. Saya sebagai putra Simalungun bertempat tinggal di Langkat dan menjadi Anggota DPRD Sumut asal daerah pemilihan Langkat –Binjai menganggap sangat layak T. Amir Hamzah ditabalkan namanya menjadi nama Bandara baru. Berdasarkan kepahlawanan T. Amir Hamzah seorang putra Melayu dan Bandara dibangun diatas tanah melayu sungguh objektif serta sangat rasional T. Amir Hamzah ditabalkan menjadi nama Bandara baru yang berada di Kuala Namu Deli Serdang. Ujar H. Rauddin Purba ( Isna )

Bupati Ds.lepas Karang Taruna Berprestasi Ke Tingkat Nasional Lubuk Pakam, News Investigasi Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan, Senin (5/ 11) di Kantor Bupati Deli Serdang, Lubuk Pakam, nmelepas Ketua Karang Taruna Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Ruslan sebagai Duta Provinsi Sumatera Utara mengikuti seleksi dan Orientasi Karang Taruna memperebutkan peringkat 10 besar di tingkat Nasional tahun 2012 dalam rangkaian peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) setelah melalui seleksi langsung kelapangan dan orientasi dari Kementerian Sosial tanggal 1-3 Nopember baru-baru ini, dan mendapatkan peringkat terbaik karena dinilai mampu membina kelompoknya terutama dalam menggerakkan Usaha Ekonomi Produktif di daerahnya. Dalam acara pelepasan Ketua Karang Taruna berprestasi ini, Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan bersama Wakil Bupati H Zainuddin Mars, Plt Sekdakab Drs Agus Ginting Msi, Kabag Hukum Redwin SH Kabag Kesra H Anwar Ssos,S Kadis Sosial diwakili Kabid Perlindungan Sosial Muna Lubis Ssos,Camat Labuhan Deli Dedyi Maswardi Ssos Msi dan Kepala Desa Manuggal Misgiat Ssos. Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tulus dari Pemkab Deli serdang atas prestasi yang diraih, tentu dengan adanya tekad dan semangat tanpa pamrih sehingga mampu menggerakkan partisipasi kelompoknya terutama dalam meningkatkan perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Tentu dengan pengalaman maupun prestasi yang diperoleh nantinya ditingkat nasional dapat menjadi modal bagi pengembangan kelompok di daerahnya. Harap Bupati. Kabid Perlindungan Sosial Dinsos Deli Serdang Muna Lubis S.Sos sebelumnya menjelaskan keberhasilan Karang Taruna dari Kabupaten Deli Serdang setelah melalui seleksi ketat dengan pesaingnya dari Kabupaten Serdang Bedagai dan Sibolga.Kemudian untuk seleksi dan orientasi di tingkat Nasional akan digelar tanggal 6-12 Nopember 2012 di The Media Hotel & Tower Hotel Jalan Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, sekaligus melakukan ekspos dari seluruh perwakilan Provinsi dan turut mengikuti Upacara Hari Pahlawan 10 Nopember di Jakarta. Kemudian bagi yang meraih prestasi 10 besar akan turut pada upacara HKSN tingkat Nasional di Ternate Maluku bulan Desember mendatang . Dijelaskan juga Usaha Ekonomi Produktif unggulan Karang Taruna yang di ketuai Ruslan sudah berhasil memanfaatkan mesin giling pengolah pupuk kompos organik bantuan dari Pemkab Deli Serdang dan telah mampu memasarkan hasil olahannya hingga mencapai 10 ton perbulan dengan harga Rp 3.500 / tiga Kg. (Zai)


INVESTIGASI - TEBINGTINGGI - BATUBARA - DAERAH

EDISI MINGGU III November 2012 TAHUN XI

Pemkab Sergai Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Jalan da infrastruktur jalan yang di-

Arif Budiman, SIK, MH, Kapol-

22 tahun 2009 tentang Lalu Lin-

ini dikemukakan Bupati Erry Nuradi pada kegiatan Sosialisasi Pemakaian Kelas Jalan dan Tonase Kendaraan Bermotor sekaligus Penandatangan Kerjasama antara Pemkab Sergai dengan para pimpinan perusahaan di Sergai, yang dihadiri Kapolres Sergai AKBP

bau kepada semua pengguna jalan khusunya unsur pengusaha dan masyarakat agar samasama berperan aktif menggunakan mobil angkutan barang yang dalam pengoperasiannya sesuai dengan kelas jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.

tentuan yang berlaku. Kepada masyarakat Bupati Erry Nuradi mengharapkan kebersamaan dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan kondisi jalan sehingga jalanjalan di kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat ini dapat bermanfaat maksimal dan memiliki usia pakai jalan yang panjang, ujar Erry Nuradi (Ptr)

lakukan oleh pemerintah se- res Tebing Tinggi AKBP Andi tas dan Angkutan Jalan. Untuk Rampah, News Investigasi cara berkelanjutan ini ini meru- Ryan Djajadi SIK, para Kepala itu dilakukan kesepakatan berSarana dan prasarana transportasi merusama Maksimal antara Pemkab Sergai pakanPemakaian salah satu implementaSKPD, para Camat se-KabuPemkab Sergai Dengan Para Pengusaha Sepakati Jalan Kabupaten Dengan Muatan 8 Ton pakan unsur penting dalam perkembangan si program pembangunan yang paetn Sergai, para pimpinan dengan para pimpinan perusaberasaskan kerakyatan. Oleh perusahaan dari berbagai unit haan tentang penggunaan kehidupan berbangsa dan bernegara serta karenanya diperlukan kerja usaha di Sergai. Kegiatan so- jalan kabupaten yang dikatepembinaan persatuan, kesatuan bangsa, sama dan partisipasi seluruh sialisasi ini dilaksanakan di gorikan Kelas Jalan III C denwilayah dan fungsi masyarakat untuk memalapisan maryarakat dalam Aula Sultan Serdang di Sei gan daya muatan sumbu terjukan kesejahteraan umum. Oleh karenanmeningkatkan pembangunan Rampah, Kamis (18/10). Seir- berat yang diizinkan 8 ton dan jalan maupun pemeliharaan ing dengan makin meningkat- berlaku pada 17 Kecamatan di ya Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) prasarana jalan yang sudah nya jumlah kendaraan bermo- wilayah Kabupaten Sergai. dibawah kepemimpinan Bupati Ir. H. T. Erry Kemudian Dinas Perhubundilakukan perbaikan maupun tor yang melebihi tonase diaNuradi M.Si dan Wabup Ir. H. Soekirman ini peningkatan kualitas jalan se- tas 8 ton (delapan ton) berdam- gan Sergai diminta untuk selaterus memprioritaskan pembangunan dan bagaimana yang tertuang pak pada kerusakan jalan lu melakukan pengawasan dan dalam UU No. 22 Tahun 2009 mengakibatkan kerugian pe- penertiban kendaraan bermopeningkatan kualitas jalan sebagai faktor tentang Lalu Lintas dan Angku- merintah daerah dan semua tor yang muatannya melebihi penunjang lajunya perekonomian di daerah tan Jalan serta UU Nomor 23 pihak yang membutuhkan sa- tonase sehingga pemanfaatan ini. Tahun 2008 tentang Jalan. Hal rana transportasi. Dan dihim- kelas jalan sesuai dengan ke-

Bupati H.T. Erry Nuradi yang telah memimpin Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat selama dua periode ini terus menggenjot pembangunan infrastrukur khususnya prasaran jalan sebagai urat nadi perekonomian dan barometer pertumbuhan perekonomian daerah.

Selama ini dari 1.463,95 KM jalan Kabupaten yang ada di Sergai, sepanjang lebih dari 600 KM telah mengalami perbaikan kualitas sehingga saat ini ada 504,89 KM jalan kabupaten dalam keadaaan baik dan 302,16 kualitas sedang. Fokus pembangunan kepa-

Bupati Sergai Terpilih Sebagai Nominator IGA 2012 Rampah, News Investigasi Menambah sederetan prestasi di tingkat nasional, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. T. Erry Nuradi MSi terpilih dan menerima penghargaan sebagai nominator Innovative Government Award (IGA) tahun 2012 dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Diah Anggraeni di Jakarta, (8/10). Hal ini dikemukakan Bupati Erry Nuradi melalui Kabag Humas Sergai Drs. H. Mariyono SP di Sei Rampah, Kamis (11/10). Bupati Erry Nuradi terpilih menjadi nominator IGA 2012 karena dianggap telah melakukan inovasi dan berbagai terobosan dalam program-program pembangunan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil demi mencapai visi dan misi kabupaten tanah bertuah negeri beradat ini. Hal ini didorong oleh keinginan kuat serta komitmen Bupati Erry Nuradi untuk memajukan serta mensejahterakan masyarakatnya, jelas H. Mariyono. Merupakan suatu kebanggaan bagi Kabupaten Sergai karena Bupati Erry Nuradi merupakan satu-satunya kepala daerah dari Sumatera Utara yang terpilih sebagai nominator penghargaan

kepala daerah yang menjalankan roda pemerintahannya dengan inovatif dan kreatif. Oleh karenanya Bupati Erry Nuradi bertekad dengan segala daya upaya untuk melakukan yang terbaik bagi kemajuan daerah sehingga daerah memiliki kemampuan untuk bersaing secara global. Berbagai inovasi yang mendapat apresiasi khusus dari Kemendagri bagi Bupati Erry Nuradi karena berhasil menggalang kebersamaan yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat melalui Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (GERBANG SWARA), sehingga banyak program-program dapat berjalan dengan baik karena adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Sergai merupakan daerah pertama yang memberlakukan wajib belajar 12 tahun dengan menggratiskan uang sekolah mulai dari SD sampai SMA bagi anakanak di daerah ini. Kemudian dalam memenuhi hak identitas sosial anak-anak, Bupati Sergai juga menggratiskan pengurusan akte kelahiran bagi anak berusia 0-6 tahun. Dalam bidang ketahanan pangan, Sergai telah mendapatkan predikat sebagai salah satu lumbung

beras terbesar di Sumut dengan nilai surplus yang spektakuler setiap tahunnya selama tiga tahun berturut-turut sehingga mendapatkan penghargaan ketahanan pangan nasional dan penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) pada tahun 2012. Sementara dalam bidang pelayanan publik, Kabupaten Sergai juga menjadi daerah pertama di Sumut yang memiliki kantor pelayanan terpadu satu pintu sejak bulan September 2006 untuk memberikan kemudahan pengurusan perijinan, dan saat ini terus berkembang menjadi Kantor Perijinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal. Dengan segala upaya yang telah dilakukan selama ini diharapkan Bupati Erry Nuradi dapat terpilih menjadi 4 besar pemenang terbaik IGA 2012, tutur H. Mariyono. Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah sangat perlu untuk terus berinovasi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan teknologi sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Hal tersebut menurut Diah yang kemudian mencetuskan adanya penghargaan atas

Klik.... BN. News INVESTIGASI DELISERDANG

kreativitas dan inovasi dari Pemerintah Daerah tersebut. Diah menjelaskan, setelah melalui proses kajian dan penilaian kepada 108 Kabupaten/kota yang diidentifikasi, Kemendagri memberikan penghargaan kepada 30 kabupaten/kota se-Indonesia yang memiliki inovasi dalam empat bidang menonjol dalam tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, peningkatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Ke-30 daerah yang masuk nominator empat diantaranya berasal dari Pulau Sumatera termasuk Kabupaten Sergai, Kota Banda Aceh, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Lampung Barat. Sementara dari Pulau Jawa masing-masing, Kota Tangerang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Purbalingga, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Ponorogo. Untuk Indonesia bagian tengah dan timur masing-masing Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng. Selain itu juga termasuk Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, Lembata, Balangan, Bulungan, Minahasa Utara, Kolaka, Bantaeng, Enrekang, Sinjai, Kota Tual dan Kabupaten Merauke. (Mar)

Fotografer : Mr. Bob/Uma

Ketua Bass Campp Pendawa 142.980.Mhz, Anto Medan didampingi oleh Ibu saat memotong Tumpeng Ulang Tahun Bass Campp Pendawa yang ke-25 jatuh pada hari Minggu 04 November 2012. Hari Ulang Tahun Bass Campp Pendawa tersebut berlangsung cukup meriah dan sederhana dihadiri oleh para anggota dan sesepuh yang dilaksanakan di Kompleks Perkebunan Rispa Aek Pancur Tanjung Morawa Deli Serdang di kediaman Edo/Yola dan sekaligus pemberian nomor punggung untuk para anggotanya.

HALAMAN

4

Bupati Erry Nuradi Konsisten Wujudkan Masyarakat Religius Sergai, News Investigasi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dibawah kepemimpinan Ir. H. T. Erry Nuradi MSi dan wakilnya Ir. H. Soekirman tetap konsisten dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat religius untuk mencapai visi daerah ini yakni mewujudkan Kabupaten Sergai sebagai Kabupaten terbaik dengan masyarakat yang Pancasilais, religius, modern, kompetitif dan berwawasan lingkungan. Dalam mewujudkan masyarakat yang religius, Bupati H. T. Erry Nuradi terus menggalakkan kegiatan-kegiatan keagamaan baik yang bernuansa Islami maupun kegiatan agama lainnya. Untuk masyarakat muslim, Bupati Erry Nuradi dan Wabup Soekirman beserta jajaran pemerintahan sejak tahun 2005 berkeliling ke seluruh kecamatan di Sergai melaksanakan Safari Ramadhan dan Halal bi Halal, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) serta melaksanakan buka puasa bersama dengan seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan untuk umat Nasrani, Pemkab Sergai secara rutin melaksanakan Perayaan Natal Oikumene dan Anjangsana Paskah yang diikuti masyarakat Kristiani dari seluruh penjuru Sergai serta Anjangsana Masehi pada malam tahun baru berkeliling ke pelosok desa. Sementara untuk tradisi umat Budha, Pemkab Sergai juga melaksanakan Anjangsana Imlek bersama masyarakat Budhist di daerah ini. Dalam setiap perayaan hari besar keagamaan, Bupati Erry Nuradi senantiasa membangun kebersamaan dan berbagi kasih dengan para pemuka agama, tokoh masyarakat, para janda dan veteran, anak-anak yatim piatu serta keluarga prasejahtera. Wujud nyata dari keseriusan Bupati Erry Nuradi dan jajarannya dalam memasyarakatkan ajaran agama di tengahtengah kehidupan masyarakat Sergai dapat dilihat dari kesedian Pemkab Sergai menjadi tuan rumah pelaksanaan sekaligus berhasil menjadi juara umum terbaik MTQ tingkat Provsu ke XXXIII beberapa waktu lalu yang berlangsung dengan sukses. Selain perayaan keagamaan, Pemkab Sergai berupaya mengembangkan kesenian religius seperti pelaksanaan Festival Seni Nasyid (FSN) ke IX tingkat Kabupaten Sergai tahun 2012 yang dilaksanakan di alun-alun eks lokasi MTQ, Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Rabu (17/10). Acara FSN yang yang dibuka oleh Bupati Sergai Ir. H. T. Erry Nuradi MSi diwakili Wabup Ir. H. Soekirman digelar selama tiga hari hingga Jumat (19/10) dan diikuti 300 peserta dari 17 kecamatan. Dengan FSN ke-IX ini diharapkan dapat terus meningkatkan kebersamaan masyarakat Sergai yang religius dan sejahtera dalam bingkai kemajemukan. Semoga dimasa yang akan datang kabupaten tanah bertuah negeri beradat ini kembali dipercayakan mengemban amanah menjadi tuan rumah penyelenggara FSN tingkat Provinsi Sumut. Disamping itu masyarakat Sergai juga sangat antusias terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan religius, ini dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat dalam menyemarakkan dan mensukseskan bahkan berbagai elemen masyarakat lintas agama juga ikut mendukung kelancaran dan kekondusifan selama penyelengaraan. Wabup H. Soekirman menjelaskan bahwa Kabupaten Sergai akan menjadikan lokasi Replika Istana Sultan Serdang sebagai lokasi kegiatan religius dan budaya masyarakat Sergai. (Putra)

Kementrian Agama Langkat Resmikan Klinik Sehat Dhuafa

STABAT, News Investigasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Drs.HT.Darmansah,MA didampingi Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan Drs.H.Amirhamzah,MSi, Ketua Umum Baznas Langkat Drs.H.Sukhyar Mulianto. MSi , Ketua FKUB Langkat H.Danial MRbertempat di Kantor Baznas Kab.Langkat Stabat meresmikan penggunaan Klinik Sehat Dhuafa Baznas Langkat. Darmansah mengatakan dengan diresmikannya Klinik Sehat Dhuafa Baznas ini adalah sebagai sarana untuk membantu masyarakat Dhuafa dan miskin, dalam mewujudkan masyarakat menjadi sehat. Ditambahkan Darmansah bahwa Kemenag sangat mendukung dan menyambut baik berdirinya Klinik Sehat Dhuafa Baznas Langkat Kementerian Agama Kab.Langkat siap menjadi mitra Baznas Langkat agar terwujud masyarakat Kab.Langkat yang sehat dan relegius. Sementara Bupati langkat yang diwakili Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan mengatakan, atas nama Pemkab. Langkat turut mendukung kegiatan Klinik Sehat Dhuafa Baznas Kab.langkat, karena sesuai visi dan misi Kabupaten Langkat “ Mewujudkan Masyarakat Langkat yang Relegius, Sejahtera dan Mandiri “ diharapkan dalam menjalankan aktivitasnya agar tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, IDI dan PMI Langkat dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Sebelumnya Ketua Baznas Langkat Drs.H.Sukhyar Mulianto. MSi mengatakan Klinik Sehat Dhuafa adalah Balai Pengobatan dan Pelayanan kesehatan yang berada di Kantor Baznas Langkat dan diperuntukan bagi kaum dhuafa yang memerlukan pertolongan pengobatan, Klinik Sehat Dhuafa Baznas dibuka sekali dalam seminggu dari pukul. 09.00 s/d 12.00 WIB. Baznas Langkat juga melaksanakan pelayanan kesehatan ke daerah terpencil dan Daerah miskin sekali dalam tiga Bulan.(Isna Sumardi)

Bupati Deli Serdang Terima Award ENO Indonesia

L. Pakam, News Investigasi Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan, Sabtu ( 3/11) menerima Award ENO (Environment Online )Indonesia kategori Tree Palnting and most valuable park developmen yang diberikan atas kegiatan yang dilakukan secara kontiniu dalam hal lingkungan khususnya penanaman pohon oleh Koordinator ENO Asia Mr Kalaimani Supramaniam yang hadir bersama Duta besar Finlandia dan Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan, dalam rangkaian acara konftrensi ENO Indonesia I di danau Teluk Gelam ( Bumi perkemahan Jamnas 2011) Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung dari tanggal 1- 5 Nopember 2012.. Award Eno Indonesia ini diterima Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan merupakan penghargaan atas komitmen yang tinggi dalam menggerakkan kegiatan secara kontiniu dalam hal lingkungan khususnya penanaman pohon baik dalam program ENO Tree Planting Day maupun diluar kegiatan ENO. Kadis Infokom Deli Serdang Drs Neken Ketaren, Jum’at sore (2/11) menjelaskan keberhasilan Bupati Deli Serdang mendapat penghargaan tertinggi dari ENO.tersebut sebelumnya juga telah diterima pada tahun 2009 yaitu Anugerah siver Award Penanaman pohon 3000 pohon di sekolah (Green Schol) dari ENO Internasional School Finlandia tahun 2009. Demikian juga penghargaan Raksaniyata Menuju Indonesia Hijau tahun 2010 dari menteri Lingkungan hidup RI, Prof Balthasar Kambuaya di jakarta, penghargaan Green city (menghijaukan Kota Lubuk pakam ) tahun 2011 dan Penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2012 kepada SMP Negeri 2 Sunggal dan SD 105055 PTPN II Tanjung Morawa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam kegiatan konfrensi ENO Indonesia I ini juga diadakan penandatanganan MOU antara Kepala daerah dengan ENO Director dalam program ENO Green City Network, dan juga penanaman pohon Mahoni 25.000 batang secara bersama-sama oleh delegasi konfrensi dalam rangka pemecahan rekor MURI. (Daulay)


EDISI MINGGU III November 2012 TAHUN XI

INVESTIGASI - LABUHANBATU - SIMALUNGUN - SIANTAR

Korupsi, Eks Wali Kota Pematang Siantar Dihukum 8 Tahun Jakarta, News Investigasi Kandas sudah usaha Wali Kota Pematang Siantar Sumatera Utara periode 2005-2010, Robert Edison Siahaan untuk bebas karena kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA). Alhasil, Robert harus tetap menjalani hidup di balik tembok penjara selama 8 tahun karena korupsi APBD Rp 10,5 miliar. "Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Imron Anwari, Kris-

na Harahap dan Hamrat Hamid memperkuat putusan Penga-

dilan Tipikor Medan dengan hukuman penjara 8 tahun, denda Rp 100 juta subsidair 4 bulan kurungan dan hukuman tambahan berupa kewajiban harus membayar uang pengganti sebesar Rp 7,7 miliar," kata sumber di MA, Kamis (25/10/ 2012). "Apabila ia tidak membayar uang pengganti tersebut kepada negara maka dia diancam lagi dengan pidana penjara selama 4 tahun," tambahnya. Selama menjadi Walikota

Pematang Siantar, Robert memerintahkan melakukan pemotongan terhadap biaya proyek hingga 40 persen dengan dalih penghematan. Akibat perbuatannya itu negara telah mengalami kerugian hingga Rp 10,5 miliar. Proyek-proyek yang dipermainkan oleh Robert antara lain dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas PU dan Anggaran Bantuan Sosial pada APBD kota Siantar tahun anggaran 2007. "Putusan diketok hari ini dengan suara bulat," ujarnya. (F.S)

Permisi ke Kamar Mandi, Tahanan Narkoba Polres Labuhan Batu Kabur MEDAN, News Investigasi Direktur Ditresnarkoba Polda Sumut Komisaris Besar (Kombes) Pol Anjar Dewanto, Selasa (6/11/2012) mengatakan, pihaknya ikut terlibat langsung dalam pengejaran Tersangka (Tsk) yang berhasil melarikan diri saat dalam pemeriksaan penyidik Polres Labuhan Batu tersebut. "Kita sudah menyebar anggota disemua sudut, termasuk dari Polda,"kata Andjar. Menurutnya, tahanan narkoba yang berhasil kabur tersebut sebelumnya ditangkap atas kepemilikan tiga paket sabu-sabu. Tersangka berhasil melarikan diri saat hendak buang air ke kamar mandi setelah disuguhi

makanan oleh kekasihnya Leli alias Putri ( 22) yang saat ini masih dalam pemeriksaan Polres Labuhan Batu. "Pacarnya itu datang, lalu disuruh beli makanan, setelah makan, Tersangka minta mau ke kamar mandi dan diamini oleh penyidik, nah tunggu punya tunggu ternyata gak balikbalik dari kamar mandi, setelah di cek ternyata udah kabur."Ujar Andjar. Menurutnya, selain menyebar personilnya disemua sudut, pihaknya juga telah mengetahui keberadaan tsk bernama Bagong itu,"Sudah kita ketahuilah dimana dia, saya lagi sama kapolres ini, kalau tadi kamu bilang kapolres tak mau ngo-

mong,ini dia,"tutur anjar sembari memberikan HP nya sama Kapolres. Sementara itu, Kapolres Labuhan Batu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Hirbak Wahyu saat dihubungi melalui telephone Direktur Narkoba tersebut tidak banyak berkomentar,"apa keperluannya bang, anggota yang memeriksa itu namanya Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Heru Arianto sudah kita periksa,"kata Hirbak singkat. Kasubdit Pengelola Informasi dan Data (PID) AKBP MP. Nainggolan mengatakan, petugas yang lalai saat memeriksa tersangka yang berhasil kabur itu telah diperiksa unit. Profesi

dan Pengamanan (Propam) Polres Labuhan Batu. "Yang bersangkutan sudah diperiksa, tapi yang memeriksa Propam Polres bukan Polda ini,"ujar MP.Nainggolan. Menurutnya, petugas yang lalai tersebut sudah sepatutnya disidang kode etik karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugas, "Pasti disidang kode etik, itu terjadi karena lalai."Kata Nainggolan. Sampai sekarang, saya masih ingat betul pendidikan yang dipelajari selama satu semester itu, yakni jangan pernah percaya kepada tahanan siapapun itu, kalau sudah percaya inilah akibatnya. Kata Nainggolan mengingatkan pelajaran saat pendidikan kepolisian. (Brut)

5 Konjen Kunjungi Objek Wisata Samosir Samosir, News Investigasi Lima Konsul Jenderal (Konjen) Negara Sahabat diantaranya Singapore Mr.Mark Low, Belanda Oni Hendra Kusuma, China Yang Ling Zhu, Malasya Mr.Ahmad Rozian Bin Abdul Gani dan Turki, Rollin Maha Putra Rahmat Syah didampingi Asisten Ekonomi Pembangunnan Propinsi Sumatera Utara Ir.Hj R. Sabrina, M.Si mengunjungi Objek Wisata Museum Huta Bolon yang berada di Kecamatan Simanindo, 31/ 10. Kunjungan para konsul tersebut untuk percepatan pembangunan ekonomi di Sumatera Utara terutama dalam mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kunjungan para Konsul tersebut disambut baik Pemerintah Kabupaten Samosir. Bupati Samosir diwakili Sekdakab.Ir.Hatorangan Simarmata langsung menyambut rombongan di Pelabuhan Museum Huta Bolon. Sekda memandu para konsul dan rombongan memasuki museum Huta Bolon, tempat disimpanya berbagai barang pusaka orang batak. Beliau menjelaskan berbagai fungsi dari beberapa barang peninggalan bersejarah tersebut. Selain itu, para tamu juga disuguhi pertunjukan tor-tor budaya batak seperti “Tunggal Panaluan” dan “Sigale-gale”. Pertunjukan tersebut sangat memukau para pengunjung. Dalam kesempatan itu juga, Konjen bersama rombongan dan touris (wisatawan mancanegara) yang berada dilokasi diberi kesempatan untuk “manortor” (menari) bersama dengan mengenakan “Ulos” (alat khas batak untuk menari, sejenis selen-

dang). Sekdakab.Samosir, Ir.Hatorangan Simarmata mengatakan Samosir merupakan asal muasal suku batak sehingga kaya akan situs sejarah dan budaya. Selain itu Keindahan alam seperti panorama, iklim dan luasnya Danau Toba menjadi modal dasar Kabupaten Samosir membuat visi Menjadi Kabupaten Pariwisata. Disamping itu juga, Kabupaten Samosir sangat cocok untuk olahraga wisata tantangan seperti paralayang, xtrail, trooper dan berbagai kegiatan menantang lainnya, hal ini didukung kondisi Samosir yang terdiri dari pegunungan dan lembah. Namun, Hatorangan mengakui dalam mewujudkan visi tersebut pemerintah masih mengalami berbagai keterbatasan, untuk itu beliau mengajak para investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Kabupaten Samosir. Sebagai Kabupaten Pariwisata, Samosir terus berupaya membuka akses masuk dan memberikan kemudahan kepada wisatawan, kini wisatawan yang mau berkunjung ke Samosir dapat melalui Tanjung Balai dan Sibolga sebagai pintu masuk. Perjalanan akan lebih dekat dengan waktu 3 jam. Disamping itu diinformasikan bahwa Bandara Silangit pada tanggal 9 Nopember mendatang (berada di Kabupaten Tapanuli Utara) akan melakukan penerbangan perdana dengan rute Silangit-JakartaBatam. Di Samosir akan dibangun sebuah Geopark (Taman Bumi), dimana menurut para ahli geolog bahwa di Samosir terdapat sekitar 35 geosait hasil letusan Gunung

Toba ribuan tahun silam. Akan dibangun sebuah Etalase modern, dan didalamnya aka tersedia sebuah film animasi sejarah meletusnya Gunung Toba dan Pembentukan Kabupaten Samosir. Menurut Hatorangan, pembangunan sedang di rancang oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif bersama UNESCO. Diakhir sambutannya, Ir.Hatorangan Simarmata mengajak para konsul ikut serta mempromosikan pariwisata Samosir ke negara masingmasing. Sementara itu, Konsul Jendral Negara China Yang Ling Zhu mengaku kagum dengan keindahan alam Samosir, “saya sudah lama mendengar nama Samosir, baru pertama ini berkunjung dan ternyata Samosir memiliki panorama yang sangat indah, alam dan iklimnya sangat sejuk dan alami, kunjungan ini memberikan kesan yang sangat dalam pada saya” tambanhya. Diakuinya juga bahwa keindahan alam Samosir tidak kalah dengan Pulau Bali. Ling Zhu berjanji akan menginformasikan potensi yang dimiliki Samosir di negaranya sehingga menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Samosir. Kunjungan wisatawan China ke Indonesia sangat pesat hingga mencapai 500.000-an, jadi setengahnya saja ke Samosir pasti akan dapat meningkatkan ekonomi di daerah ini, terangnya. Melihat kondisi di Samosir Ling Zhu mengatakan Samosir sangat cocok bagi para pebisnis untuk berinvestasi. Turut hadir Kepala Dinas Koperindag Drs. Jasmin Limbong, Kadis Pariwisata Theodora Sihotang, Camat Simanindo Viktor Sidabutar, Kabag Humas Drs.Amon Sormin, Kabag Umum Rudi Siahaan dan Kabag Tapem Nurdin Siahaan. (Tmgr)

Pemkab Samosir Gelar Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Samosir, News Investigasi Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Koperindag menggelar Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai atau Pemberantasan Barang Kena Cukai Palsu (Cukai Ilegal) di Aula Hotel Saulina Pangururan, Selasa (6/11). Sosialisasi tersebut dibuka oleh Bupati Samosir yang diwakili oleh Asisten Ekbang dan Kesos Sekdakab Samosir Herbin Tampubolon, S.Sos, MT didampingi Kadis Koperindag Drs. Jasmin Limbong. Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh SKPD terkait, Camat, sejumlah Pedagang Rokok dan pedagang Minuman Beralkohol dengan menghadirkan Narasumber diantaranya Suwito dan Martogi Silaen dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe B Pematang Siantar dan Mantun Sinaga, SE dari Dispenka Kabupaten Samosir. Sosialisasi tersebut bertujuan

memberikan pemahaman peraturan di bidang cukai dan barang kena cukai ilegal juga sebagai upaya preventif dalam mengatasi adanya rokok tanpa pita cukai (rokok polos), MMEA tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai ilegal dan minuman beralkohol ilegal di Kabupaten Samosir. Bupati Samosir melalui Asisten Ekbang & Kesos Herbin Tampubolon, S.Sos, MT dalam arahannya mengatakan bahwa Cukai merupakan salah satu registrasi dalam peredaran barang untuk pengawasan yang efektif yang telah diatur dalam Undang-undang. Banyaknya beredar minuman beralkohol ilegal dan rokok polos jelas merugikan negara yang kehilangan pemasukan dari cukai yang seharusnya dibayar, sedangkan dari sisi kesehatan rokok tanpa cukai itu kwalitasnya tak terkontrol sehingga akan sangat berpengaruh pada kese-

hatan konsumen. Oleh karena itu, Beliau menilai sosilasisai ini sangat tepat dilaksanakan di Kabupaten Samosir dan berharap para peserta memahami apa yang disampaikan oleh para narasumber sehingga peredaran barang kena cukai palsu dapat diberantas dengan melakukan pengawasan bersama oleh pemerintah dan pedagang eceran. Usai acara pembukaan, dengan dipandu oleh Hut Isasar Simbolon, ST (Kabid Perdagangan) acara dilanjutkan dengan penyampaian materi dan sesi tanya jawab diantaranya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Samosir tentag Ketentuan di Bidang Cukai oleh Mantun Sinaga, SE (Dispenka Kab. Samosir), Perizinan di Bidang Cukai dan Publikasi Jenis, Biaya dan Waktu Layanan oleh Suwito (KPPBC P. Siantar) dan materi Perdagangan Barang Kena Cukai (BKC), Penindakan di Bidang Cukai, dan Sanksi Administrasi Barang Kena Cukai

HALAMAN

5

"Disalip" Oknum Satlantas Siantar, Karyawan Restaurant International Masuk RS Pematangsiantar, News InvestigasI Karyawan Restauran International, Chaidir (19) yang berboncengan dengan rekan kerjanya Renta Silitonga (20), terpaksa dirawat di RSUD Dr.Djasamen Saragih setelah dikejarkejar kemudian ‘disalip’ petugas Satlantas Polresta Pematangsiantar, Selasa (6/11/2012) pukul 15.39 Wib. Cerita yang dihimpun NI berita di lokasi kejadian Jalan Merdeka (depan Siantar Plaza) begini. Ketika itu, korban yang mendendarai Sepeda Motor Yamaha Mio BK 2819 KZ berboncengan dengan rekan kerjanya, Renta Silitonga dating dari arah Lapangan H.Adam Malik menuju arah Pasar Horas. Ternyata dari belakang, petugas Satlantas yang di seragam Lantasnya bertulis nama Fahmie dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna biru BK 5819 WN mengejar dan terus bersaha memepet sepeda motor korban. Oknum petugas Satlantas Polresta Pematangsiantar itu menurut sejumlah sumber di lokasi kejadian perkara menggeber-geberkan gas sepeda motornya dan langsung menyalip

sepeda motor korban hingga terpental dan terjatuh membentur aspal. Korban yang terbanting ke aspal mengerang kesakitan. Sementara rekannya Renta boru Silitonga sempat melompat dan tidak mengalami cedera. Melihat yang dikejar terbanting bersama sepeda motornya ke aspal, oknum petugas itu bukan langsung menolong malah terlihat mengeluarkan buku dari sakunya yang diduga buku tilang. Sementara korban terus mengerang kesakitan memegangi kaki sebelah kanannya. Setelah diperiksa warga yang menyaksikan, ternyata batok lutut kaki kanan korban yang luka berdarah sudah bergeser, sedangkan celana di bagian lututnya koyak. Menyadari ini, oknum petugas bernama Fachmie bersama rekan tugasnya yang datang kemudian menaikkan korban ke dalam becak mesin dan dilarikan ke RSUD Dr.Djasamen Saragih. Di RSUD, kepada wartawan korban mengakui kalau dia benar dikejar oknum Satlantas kemudian menyalipnya. Ditanya alasan kenapa dikejar, korban mengaku tidak memakai helm. Sementara oknum Satlantas yang hendak dikonfirmasi tidak kelihatan lagi di RSUD Djasamen Saragih. (F.S)

Pertama di Indonesia, Wabup Simalungun Bersama LSM & Wartawan Usut Proyek Terindikasi Korupsi SIMALUNGUN, News Investigasi Selain patut diacungin jempol, bisa jadi ini kali pertama terjadi di Indonesia dimana Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Simalungun, Hj.Nuriaty Damanik bekerjasama dengan LSM dan wartawan menjalankan fungsi pengawasan untuk memeriksa sejumlah proyek yang terindikasi korupsi. Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan Wabup dengan melibatkan LSM dan wartawan itu setelah menerima banyaknya laporan yang dikeluhkan masyarakat terkait pelaksaan proyek-proyek di Kabupaten Simalungun. Proyek yang dikeluhkan dicurigai pelaksanaannya menyalahi ketentuan yang berlaku, antara lain proyek bidang pendidikan, yang sumber dananya dari Dana Alokasi KHusus (DAK) dan Bantuan Sosial (Bansos). Seperti halnya DAK tahun anggaran (TA) 2011 dengan total nilai anggaran dari APBN sebesar Rp40 miliar lebih, Bansos TA 2012 Rp31 miliar. Belum lagi anggaran DAK TA 2012 sebesar Rp58 miliar. Demikian juga proyek bidang kesehatan, dengan sumber dana dari pemerintah Pusat. Seperti proyek Bantuan Operasional Kesehatan (BOKS), anggaran Asuransi Kesehatan (Askes) yang bekerjasama dengan PT Askes (Persero). Juga terindikasi kuat telah terjadi korupsi. Seperti terjadinya ‘penyunatan’ anggaran yang diduga dilakukan oknum-oknum petinggi di Dinas Kesahatan. Pengakuan Wabup Hj.Nuriaty dan Ketua LSM Macan Habonaron, Jansen Napitu, kepada wartawan baru-baru ini, dari pemerik-

saan yang dilakukan dalam sepekan ini, dikuatkan adanya bukti-bukti surat dan pengakuan langsung yang direkam secara audiao visual, terungkap kuatnya dugaan pelaksanaan proyek-proyek DAK dan Bansos serta Askes itu telah dikorupsi. Fakta di lapangan yang ditemukan Tim, misalnya proyek rehab gedung/bangunan ruang kelas sekolah SD maupun SMP dari dana Bansos, seharusnya dikerjakan swakelola murni nyatanya di lapangan dikerjakan oleh pihak ketiga. Sementara Kepala Sekolah (Kasek) dan Komite hanya dijadikan ‘boneka’. Parahnya lagi, sebut Jansen naiptu, ketika nanti akan diserahterimakan, malah Kasek dan Komite yang disuruh menandatangani berita acara serahterimanya. “Seakan-akan para Kepala Sekolah dan Komite yang mengerjakan, padahal yang memakani uangnya pihak ketiga yang disebut-sebut orang dekat pengausa,” tandas Napitu. Wakil Bupati Simalungun mengaku sangat prihatin mendengar pengakuan para Kasek dan pegawai sekolah ini, dan mengatakan sebagai Wabup di Simalungun tidak mengininkan para Kasek dijadikan korban kalau kasusnya jadi kasus hukum. Kepada para Kasek, PNS, Kepala Puskesmas dan seluruh pegawai diminta Wabup untuk tidak takut melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. “Mana kita pilih, masuk penjara atau jabatan dicopot tapi hidup tenang bersama keluarga di rumah,” katanya. Temuan-temuan ini juga kata Wabup nantinya akan dilaporkan intansi terkait di Pemerintahan Provinsi dan Pusat. Termasuk ke penegak hokum seperti ke KPK di Jakarta. (F.S)

KPU PILIH RSUP Adam Malik Periksa Cagub Medan, News Investigasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara memilih Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur setempat. "RSUP Adam Malik dipilih karena memiliki banyak dokter ahli dan peralatan lengkap," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Irham Buana Nasution di Medan, Senin. Menurut Irham, sebelum penentuan pilihan tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumut sebagai institusi yang representatif dan legal dalam bidang kesehatan. Dari koordinasi itu diketahui

jika RSUP Adam Malik memiliki segala kebutuhan dalam proses pemeriksaan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan menjadi peserta pemilihan kepala daerah di Sumut. Selain memiliki banyak dokter ahli dan peralatan medis yang lengkap, keberadaan RSUP Adam Malik sebagai RS pemerintah yang bertaraf internasional juga menjadi pertimbangan. Dengan keberadaan dokter ahli dan peralatan medis yang lengkap tersebut, diharapkan RSUP Adam Malik dapat memeriksa kesehatan seluruh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan akurat. Dengan berbagai pertimbangan dan kelengkapan itulah pi-

haknya memilih RSUP Adam Malik sebagai lokasi pemeriksaan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan "bertanding" dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 7 Maret 2012. Untuk memperkuat kerja sama pemeriksaan tersebut, pihaknya akan menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/ MoU) dengan IDI dan manajemen RSUP Adam Malik. Awalnya, penandatangan MoU tersebut akan dilaksanakan pada Senin ini tetapi ditunda karena kesibukan KPU Sumut dalam melakukan proses verifikasi faktual parpol tingkat provinsi. "Rencananya, Selasa (6/11) atau Rabu (7/11) akan dilakukan penandatangan MoU itu," katanya. (Brut)

Gubernur Tinjau Korban Banjir Sergai Serdang Bedagai, News Investigasi Setiba dari tanah suci usai melaksanakan Ibadah haji Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, langsung meninjau lokasi banjir di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Sedikitnya 5.466 jiwa dari 1.913 kepala keluarga dari tiga Kecamatan di Serdang Bedagai terkena dampak banjir dari luapan Sungai Rampah. Di hadapan ratusan pengungsi dari beberapa desa di Posko Utama Banjir di Desa Sei Rampah, Plt Gubsu berjanji akan mengusahakan solusi strategis atas persoalan banjir yang berulang mendera warga tersebut. Diantara solusi yang perlu dilakukan adalah normalisasi sungai dan pembentengan tanggul. Karenanya Pemprovsu akan berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait yaitu Balai Wilayah Sungai Smatera II. "Mohon izin saya baru datang hari ini, karena baru saja tiba dari tanah suci. Tadi saya singgah sebentar di rumah dan langsung kemari," ujar Plt Gubsu. Kepada para korban banjir tersebut, Plt Gubsu menyatakan turut bela sungkawa dan berharap ujian tersebut dapat diambil hikmahnya dengan lebih memperhatikan kelestarian lingkungan. "Persoalan banjir di daerah ini sudah berulang setiap tahunnya, namun tahun ini luapannya lebih besar. Dari evaluasi yang dilakukan, solusi terbaik adalah normalisasi sungai. Saya akan koordinasikan bagaimana agar sungai Rampah ini segera dilakukan

normalisasi," ujar Plt Gubsu. Namun, lanjutnya, masyarakat juga harus mengambil hikmah dari kejadian ini agar menjaga lingkungan lebih baik, dan tetap mempertahankan bantaran sungai sabegai jalur hijau. Menyikapi Banjir yang juga terjadi di Mandailing Natal dan Lubuk Pakam, Plt Gubsu mengaitkannya dengan kecenderungan perubahan iklim global akibat kerusakan lingkungan beberapa dekade terakhir. oleh karenanya, dia mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian, karena persoalan lingkungan adalah tanggungjawab bersama. Usai berdialog dengan para pengungsi, Plt Gubsu yang belum sempat sarapan pagi bersama rombongan dan para pengungsi menyantap makan siang di mobil dapur umum. Selanjutnya, Plt Gubsu dengan menggunakan perahu karet menyusur kediaman warga yang terendam air untuk melihat kondisi korban. Banyak warga yang terkejut dengan kemunculan Plt Gubsu di halaman rumah mereka. Secara umum, warga menyampaikan harapannya agar bantuan dapat didistribusikan secara merata. Meluapnya Sungai Rampah terjadi sejak Jumat (2/11) dan masih dianggap biasa oleh masyarakat setempat. Namun pada Minggu hingga senin (5/11), volume air sungai kembali meningkat lebih besar sehingga merendam ribuan rumah di lima desa dan tiga kecamatan kabupaten Sergai. Korban terbesar adalah Desa Sei Rampah, Cempedak Lobang dan Desa Pematang Gan-

jang di Kecamatan Sei Rampah yang melibatkan 1.738 kepala keluarga dan 4.854 jiwa. Selain itu banjir juga dirasakan 95 kepala keluarga (361 jiwa) di Desa Pon Kecamatan Sei Bamban dan dan 80 kepala keluarga (251 jiwa) di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan. Wakil Bupati Serdang Bedagai, Soekirman menjelaskan kemungkinan penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi dan kerusakan hutan pada bagian hulu sungai. Begitupun, Soekirman mengatakan bahwa kondisi sungai memang sudah tidak lagi normal, karena sedikit saja hujan, maka air akan meluap membanjiri pemukiman. "Normalisasi Sungai Rampah ini belum pernah dilakukan sejak tahun 1980. Banyaknya sedimentasi dan pendangkakan pada badan sungai, menyebabkan kapasitas sungai menurun, karenanya perlu dilakukan normalisasi dan pembentengan di beberapa lokasi," ujar Soekirman. Sebagai langkah tanggap darurat Pemkab Serdang Bedagai bersama Pemprovsu telah mendirikan lima posko pengungsian. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan bahan makanan, selimut, matras, makanan tambahan, susu, biskuit, obat-obatan dan perlengkapan sekolah bagi anak SD dan SMP. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sumut mengerahkan mobil pengolahan air bersih dan mobil dapur umum di posko Sei Rampah. (Mar)


T E L E P O N Sentra Pelayanan Kepolisian di Jajaran Polda NAD

EDISI MINGGU III November 2012 TAHUN XI

Gubernur Minta KPK Tangkap Koruptor di Aceh BANDA ACEH, News Investigasi Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah, meminta pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk mengungkap tuntas berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi di Aceh, termasuk menangkap pelaku utama (dalang) korupsi di daerah berjuluk Wartawan Mekkah ini. “Kita sangat malu saat membaca berita bahwa Aceh menduduki peringat kedua terkorup di Indonesia. Makanya saya perlu datang langsung ke KPK, untuk berkoordinasi bagaimana memberantas habis korupsi di Aceh,” kata Zaini Abdullah, dalam perbicangan per telepon dengan Wartawan, Kamis (1/11). Za i n i m e n j e l a s k a n bahwa kedatangannya ke KPK ini adalah untuk yang pertama kali setelah dilantik sebagai Gubernur Aceh pada 25 Juni 2012. Dia merasa prihatin mendengar provinsi yang dipimpinnya disebut sebagai kedua terkorup di Indonesia. “Saya kan malu dicap sebagai gubernur daerah nomor 2 terkorup. Makanya saya ingin sekali supaya ini diselesaikan, siapa pun yang terlibat, t e r m a s u k d a l a n g nya harus diperiksa dan ditangkap. Ini kan Aceh yang malu,” ujarnya. Gubernur mengatakan

kasus-kasus korupsi yang terjadi di Aceh adalah kasus-kasus sebelum masa pemerintahan dirinya. “Kami hanya kena getahn ya ,” k a t a G u b e r n u r Zaini. Ia mendesak KPK agar mencari dalang-dalang kasus dugaan korupsi di Aceh dan melakukan pencegahan. “Kita berkomitmen untuk membersihkan kembali Aceh dari para koruptor. Jangan sampai Aceh yang berstatus Wartawan Mekkah ini dicap banyak malingnya,” imbuh pria yang akrab disapa Doto Zaini ini. Meski begitu, Gubernur Zaini mengaku belum mengantongi namanama dalang korupsi di Aceh. Ia menyerahkan semuanya kepada KPK untuk bisa menyelesaikan masalah korupsi di Aceh. “Pimpinan KPK mengatakan bersedia membantu Aceh,” ujarnya. Sebagai langkah awal, kata Gubernur, KPK akan

menggelar seminar tentang upaya pencegahan korupsi pada tanggal 2122 November 2012 di Banda Aceh. “Yang paling penting bagi kita dan KPK adalah melakukan upaya pencegahan, selain penindakan tentunya,” kata Zaini. Menurut Gubernur Zaini, korupsi yang terjadi di Aceh ada di berbagai sektor, terutama di dalam badan pemerintah birokrasi pemerintahan. “Saya juga tidak tahu apakah ada aparat kepolisian yang terlibat. Itu terserah kepada mereka (KPK) yang menanggulangi,” sambungnya. Staf Khusus Gubernur Aceh, Muzakir A Hamid menyebutkan, kedatangan Gubernur Aceh ke KPK kemarin disambut langsung oleh para pimpinan KPK, di antaranya Abraham Samad (Ketua), Busyro Muqoddas, dan Zulkarnain. Secara terpisah, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid memberi apresiasi tinggi kepada gubernur yang melakukan langkah cepat pencegahan korupsi dan pemberantasan korusi. “A l h a m d u l i l l a h , i t u langkah bagus dan untuk selamatkan Aceh dari tindak pidana korupsi,” kata Farhan. Sebelumnya, Farhan yang juga anggota DPD asal Aceh, telah berkirim surat pada 3 Ok-

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah foto bersama Ketua KPK, Abraham Samad usai melakukan pertemuan. (Foto : ist)

bas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009. Kemudian dugaan korupsi pengadaan alat radio diagnostik RSUZA Banda Aceh dan dugaan korupsi penjualan besi jembatan dan alat berat Provinsi Aceh. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat b e r k u n j u n g ke A c e h Agustus lalu menyatakan bahwa hingga September 2012 ada sekitar 56 kasus dugaan korupsi terjadi di Aceh yang dilaporkan ke KPK. Laporan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada awal Oktober 2012 lalu menempatkan Aceh sebagai provinsi terkorup kedua setelah DKI Jakarta. Aceh, dalam laporan itu disebutkan telah menciptakan kerugian negara sebesar Rp 669 miliar dari berbagai kasus korupsi yang telah terjadi. Selain DKI Jakarta deng a n ke r u g i a n n e g a ra Abdullah Saleh.Rp 721 miliar, sebesar Bayar Pekerjaan DaruAceh (RpTanggap 666 miliar). rat (TBN) USULAN anggaran 20 miliar rupiah oleh BPBA dalam RAPBA Perubahan 2012 adalah untuk membayar pekerjaan tanggap darurat di sejumlah kabupaten/ kota yang kegiatannya telah dilaksanakan. Pihak BPKP atas peemintaan gubernur Aceh, telah memeriksa pekerjaan tanggap darurat tersebut dan hasil auditnya telah diserahkan ke BPBA dan gubernur. Pihak BPKP berharap hasil audit mereka menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku. Dokumen hasil audit admisnitrasi dan lapangan auditor B P K P m e n g e n a i 1 7 p a ket proyek tanggap darurat itu, juga telah kami berikan kepada tim banggar DPRA yang kini membahas dokumen KUA-PPAS Perubahan 2012 untuk dijadikan dasar pembuatan dokumen RAPBA Perubahan 2012.(Tbn)

tober 2012 kepada Gubernur Aceh agar melakukan kerja sama dengan KPK. “Kami ingin menganjurkan dan mendorong agar Pemerintah Aceh yang baru melakukan komunikasi dengan KPK sekaligus meminta KPK menjadikan Aceh secara m e ny e l u r u h s e b a g a i d a e ra h p e rc o n t o h a n pencegahan korupsi, seh i n g g a b e n a r- b e n a r melahirkan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan akuntabel,” kata Farhan Hamid. Situs Kantor Berita Antara menulis, beberapa kasus dugaan korupsi di Aceh yang sempat dilaporkan oleh berbagai pihak ialah, dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Be-

17 Proyek BPBA tak Sesuai Aturan B. ACEH,nEWS iNVESTIGASI Sebanyak 17 paket proyek tanggap darurat senilai Rp 20 miliar yang diusulkan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) untuk dibayar dalam RAPBA Perubahan 2012 belum sesuai aturan. Pasalnya, berdasarkan hasil a u d i t B a d a n Pe n g a wa s a n Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) proyek tersebut belum sesuai ketentuan tanggap darurat. “Kami tahu informasi itu dari dokumen hasil audit BPKP Perwakilan Aceh terhadap 17 paket proyek tanggap darurat yang diusul eksekutif untuk dibayar dalam RAPBA 2012,” ujar Ketua Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Abdullah Saleh disela-sela pembahasan paket-paket proyek RAPBA Perubahan 2012 yang diusul eksekutif ke legislatif kepada War-

tawan. Menurtnya, BPKP menyimpulkan, proses pelaksanaan 17 paket proyek itu belum memenuhi ketentuan dan persyaratan tanggap darurat, karena auditor BPKP telah memeriksa tahapan poses pelaksanaannya. Karena itu, kata Abdullah Saleh, pihaknya akan mempelajari kembali proyek tersebut. “Karena BPKP menyatakan 17 paket proyek tanggap darurat tersebut, tahapan pelaksanaannya belum memenuhi ketentuan tanggap darurat, maka jika Banggar dewan meloloskan pembayarannya dapat dipastikan akan berurusan dengan penegak hukum,” katanya. Usulan paket proyek yang akan diteliti tim kecil Banggar DPRA, kata Abdullah Saleh, tak hanya usulan dari BPBA, tapi usulan dari Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) lainnya yang dimasukkan dalam KUA dan PPAS perubahan 2012 dikorek-

si secara selektif. Sikap tim Banggar dewan yang diberikan tugas oleh pimpinan dan anggota Dewan untuk membahas usulan tambahan anggaran Rp 200 miliar dalam RAPBA-P 2012 yang disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) akan menyetujui usulan tambahan anggaran kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan waktu. Maksudnya, tambah Abdulla Saleh, paket proyeknya takkan menimbulkan masalah hukum dikemudian hari dan waktunya cukup untuk melaksanakan kegiatan yang anggarannya ditambah pada akhir tahun atau untuk pembayaran yang kegiatannya telah dilaksanakan. Misalnya bantuan dana pilkada untuk kabupaten/kota. “Dua hal tadi, menjadi pedoman kami untuk meloloskan usulan tambahan anggaran dalam RAPBA-P 2012,” pungkas

1

Pidie

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Bireuen Lhokseumawe Aceh Utara Aceh Timur Aceh Tamiang Aceh Barat Aceh Selatan Aceh Tenggara Abdya Singkil Sabang Aceh Tengah Gayo Lues Bener Meriah Banda Aceh Nagan Raya Aceh Jaya Langsa Aceh Besar Simeulue

0653-21406 0653-21110 0644-22848 0645-43110 0645-32063 0641-21179 0641-31110 0655-7551110 0656-21026 0629-21110 0659-93199 0658-21478 0652-21410 0643-22740 0642-21741 0643-22740 0651-70239 0655-41646 0655-25839 0641-21110 0651-635562 0650-21410

10 Titik Jalan Rawan Longsor di Aceh BANDA ACEH, News Investigasi Pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh mendeteksi sedikitnya 10 titik jalan rawan longsor, banjir, dan tanah ambles, pada musim hujan periode NovemberDesember 2012. Sebagian besar wilayah rawan itu terletak di daerah aliran sungai dan bukit. Pihak Dinas BMCK pun mengimbau warga untuk berhati-hati saat melintas di lokasi tersebut, terutama saat sedang diguyur hujan deras. “Informasi ini kami sampaikan, agar pengguna jalan yang melintas pada 10 ruas jalan rawan longsor tersebut pada musim hujan deras untuk lebih berhati-hati lagi,” ungkap Kadis BMCK Aceh, Ir Rizal Aswandi, didampingi Kabid Programnya Ir Khalidin MT kepada wartawan, di ruang kerjanya Selasa (6/11). Disebutkan, ke-10 titik jalan rawan longsor terdeteksi saat petugas BMCK melakukan survei ke lapangan, dua pekan lalu. Dari 10 titik itu, kata Rizal, ruas jalan Keumala-Geumpang dan Geumpang-Tutut, sangat rawan. “Jika terjadi hujan deras di hulu sungai, maka tekanan air sungai akan bertambah kencang dan bisa menggerus tebing sungai, sehingga badan jalannya sewaktu-waktu bisa ambles ke sungai,” ungkap Rizal. Kabis Program BMCK Aceh, Khalidin menambahkan, peristiwa alam ini bisa saja membuat arus transportasi di kedua titik itu putus total. Untuk menyambung kembali badan jalan yang terputus itu bisa memakan waktu satu minggu lebih. “Sebab kita harus membuat ruas badan jalan yang baru, yang bisa menghubungkan kembali kedua daerah yang terputus akibat bencana tanah longsor tersebut,” ujarnya. Potensi serupa, kata dia, juga bisa terjadi pada ruas jalan rawan bencana tanah longsor lainnya. Misalnya, pada ruas Blangkejren-Babahrot dan Takengon-Blangkejren. Pada ruas jalan ini, bentuk bencana tanah longsornya, bukan badan jalan yang ambles ke jurang atau dalam sungai, tapi tebing yang longsor akan menimbun badan jalan. Namun, untuk kasus seperti ini lebih mudah mengatasinya, yaitu dengan mendatangkan buldozer atau beko ke lokasi, untuk membersihkan tanah dan benda-benda lainnya dari badan jalan. Kadis BMCK Rizal Aswandi menegaskan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Sementara Khalidin menambahkan, untuk memudahkan dan mempercepat

masuknya laporan kejadian di 10 titik lokasi rawan tersebut, pengguna jalan yang mengalami gangguan bencana tanah longsor bisa mengontaknya melalui nomor 0811683562 dan nomor faxsimil 0651-42882. Semua Jajaran BMCK Harus Siaga KADIS BMCK Aceh, Rizal Aswandi menegaskan, meminta kepada seluruh jajaran Dinas BMCK di Aceh, untuk selalu waspada dan siaga terhadap kemungkinan putusnya arus transportasi di sejumlah ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten, pada musim hujan tahun ini. Khusus untuk 10 titik jalan rawan longsor, Kadis BMCK Aceh meminta semua terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan pembangunan badan jalan di 10 lokasi itu, untuk selalu siap dan siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Te r u t a m a p e n a n g a n a n b e n c a n a tanah longsor yang terjadi di wilayah pelaksanaan proyek fisiknya. Ia menyebutkan, surat dari BMCK Aceh itu dikirimkan kepada Kepala UPTD Dinas BMCK Aceh, para kepala bidang BMCK kabupaten/kota, Kasatker Provinsi dan kabupaten/kota, para pejabat pembuat komitmen (PPK), dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). “Para pejabat yang kami sebutkan itu, kami harapkan melakukan pemantauan terus menerus terhadap perkembangan badan jalan dan tebing jalan yang dapat mengakibatkan bencana alam tanah longsor,” tegas Rizal. Menurutnya, pengamatan dan pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah dan menyelamatkan badan jalan. Misalnya, melakukan pembersian parit badan jalan, dari tumpukan daun, ranting kayu, batang katu, dan lumpur maupun batuan kecil yang dibawa air hujan dari atas gunung atau hulu sungai.(Tbn)

Banyak Proyek Fisik Terancam tak Selesai BANDA ACEH ,News Investigasi Usulan proyek fisik yang diajukan SKPA maupun SKPK Kabupaten/Kota, baik yang pembiayaannya dari sumber dana otsus maupun bagi hasil migas akan dibedah sebelum masuk dalam Rincian Kegiatan Anggaran (RKA) RAPBA 2013. “Bedah RKA 2013 ini akan dilakukan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, bersama Bappeda, TAPA dan para kepala SKPA, sebelum usulan program dari SKPK Kabupaten/Kota masuk ke dalam RKA RAPBA 2013,”ujar Kepala P2K APBA Setda Aceh, dr Taqwallah kepada Wartawan. Kebijakan bedah RKA 2013 itu diambil, kata Taqwallah, dasarnya adalah dari hasil kunjungan lapangan Wagub, 12-18 Oktober 2012, meninjau 114 paket proyek fisik APBA 2012, yang tersebar di 18 kabupaten/kota, ditemukan banyak proyek fisik usulan kabupaten/kota yang dilaksanakan pada tahun ini, terancam tidak selesai, yang disebabkan, beberapa faktor. Pertama, karena lahan tidak siap bangun, dan berpindah-pindah. Kedua, perencanaannya dilakukan pada tahun berjalan, ketiga, gambar bangunan mengalami perubahan berulang kali, ketiga, belum ada jalan masuk ke lokasi proyek. Keempat, penandatangan kontrak kerja kepada rekanan terlambat, baru dilakukan pada bulan Juli. Kelima, tender proyek berulang kali. Selain itu, lemahnya kemampuan kontraktor pemenang tender dalam memobilisasi peralatan kerja dan buruh, membuat beban masalah

proyek fisik yang dikerjakan bertambah panjang. Kondisi itu, dapat dipastikan, meskipun anggaran yang dialokasikan sudah penuh untuk menyelesaikan proyek fisik tersebut, tapi karena waktu kerjanya tinggal 45 hari, pada akhir tahun nanti proyeknya dapat dipastikan tidak akan selesai. Belajar dari pengalaman buruk tahun 2012 ini, dan hasil kunjungan lapangan, sepulang dari kunjungan lapangannya, 18 Oktober 2012 kemarin, Wakil Gubernur, kata Taqwallah, memerintahkan dirinya untuk membuat konsep surat kepada para bupati/walikota mengenai persyaratan paket proyek fisik yang akan diusul untuk tahun 2013 mendatang, harus dipersiapkan lima syarat. Syarat pertama, sebut Wagub kepada kami, kata Taqwallah, adalah lahannya harus tersedia secara pasti di satu tempat dan tidak berpindahpindah. Kedua, dokumen perencanaan awalnya atau Detail Enggenering Design (DED) nya harus sudah ada. Ketiga, manfaat dari proyek fisik BANDA ACEH,News Investigasi korupsi beasiswa di universitas itu,” kata “Saya minta masyarakat bersabar. Kita yang diusul harus jelas dan memberiJaksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kajati Aceh, TM tetap berkomitmen mengusut kasus ini sek a n m a n f a a t ya n g l u a s b a g i Aceh, Selasa (9/10) dijadwalkan memintai Syahrizal SH menjawab Serambi, kemarcara tuntas. masyarakat. Keempat, proyek fisik yang dibangun dijamin berfungsi setketerangan Penjabat (Pj) Rektor Unsyiah, in. Menurutnya, pemeriksaan Pj Rektor UnDukungan semua elemen masyarakat elah proyek tersebut selesai. Kelima, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng. Surat pangsyiah itu akan dipimpin T Rahmadsyah SH. dalam penanganan kasus ini sangat kami tanda tangan kontrak kerja proyekngilan untuk orang nomor satu di Unsyiah Ia berharap, Pj Rektor Unsyiah dapat butuhkan,” pungkasnya. ya tidak boleh lewat dari bulan April, itu sudah dikirim Kejati, Jumat (5/10). Ia memenuhi panggilan tersebut. Sehingga Seperti diketahui, kasus dugaan koruppada tahun anggaran berjalan. dipanggil terkait pengusutan kasus dugpengusutan kasus tersebut bisa lebih cesi dana beasiswa Unsyiah dari bantuan PePada akhir kunjungan lapanganaan korupsi dana beasiswa bantuan Pepat tuntas. Untuk pengusutan kasus dugmerintah Aceh melalui APBA 2009-2010 ini nya, kata Taqwallah, wagub menemerintah Aceh untuk universitas itu senilai aan korupsi di Unsyiah, kata Kajati, pihaknmendapat perhatian luas masyarakat. Bahgaskan, ke depan tidak boleh ada Rp 17,6 miliar. ya membutuhkan waktu dan kecermatan kan mahasiswa Unsyiah sempat berunjuk lagi, usulan pembangunan sekolah “Kalau tidak ada halangan kita akan dari tim jaksa penyidik. Karena, bila merasa ke Gedung Kejati Aceh meminta kaunggul di tengah hutan, atau pemperiksa Pj Rektor Unsyiah besok (hari-ini) lenceng akan berakibat fatal di pengadilan sus itu supaya secepatnya diusut hingga bangunan gedung minyak goreng yang kemiringannya mencapai 45 dalam status sebagai saksi dalam kasus nanti. tuntas. (Tbn) derajat dan ada bangunan yang tidak (Tbn) adaMiryani aksesSH jalan. Investigasi Aceh : Jln. Jeumpa Puteh, Lorong Seroja Belakang SMA I Banda Aceh Telp : 08126943363 Penerbit : PT. MANOPPO MEDIA JAYA Badan Hukum : No.29 Tanggal 11 Juni 1999 Akte Notaris Ming Cibitung Bekasi Hak Cipta

Jaksa Panggil Rektor Unsyiah

: Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia No. 020925 Tanggal 12 Maret 2001 Pimpinan Redaksi / Penjab : H. Ismed Loebis Bsc. Koordinator Executive Investigasi Aceh : Yusuf M. Teben, Abdullah, Ikhsan. Staf Redaksi Lhokseumawe : Yuhelmi Yunus BSc, Syahruddin Rangkuti, Cut Maidiah, AMd. Bireuen: Yusrawati, Isnaini, Iswayudi, Hasmudi, Sri Kumar, Riki Syahputra. Dewantara : Darwis, Rusli, Ali Fauzi, Usman Ben, Rasyidin, Ibnu Hajar, Syarifuddin, Gayo Lues : Syukran, Jasvira, Syamsuddin Said, Tarmizi, Ayatulloh. Agara : M. Ali Munthe, Arifin, Yanto. Aceh Singkil : Sabri Lubis, Munir Arsyad, H. Syukri Syukur, Syafar Siregar, Edy Suarli, Adnan Ujung, Rimo : Rahimi Manik, Pardomuan Tumangger, Alexander, Dedy, Ali Luhur, Jhonwer Manik, Irwan Manik, Subulussalam : Juanda Brampu, Khairi, Pajar Pardosi, Tagok Manik, Samsul Bahri, MM, Sahirudin Pohan, Seumelue : Djoharman, Rosmanuddin. Tapaktuan : Said Nazaruddin.


INVESTIGASI ACEH

EDISI MINGGU III November 2012 TAHUN XI

HALAMAN

7

Akibat Longsor di Perbatasan Lintasan Aceh-Medan Lumpuh Tujuh Jam “Pasangan Samahendra, SH – Karmansyah Mendaftar Di KIP Aceh Selatan”

Tapaktuan, News Investigasi Rombongan pendukung dan simpatisan iring-iringan pasangan Samahendra, SH – Karmansyah calon pasangan mendaftar diri di Sekretaria Komisi Indenpenden Pemilihan (KIP) Aceh Selatan, Kamis, 1 November 2012 . pasangan calon bupati (balonbup) dan balon wabup Samahendra, SH dan Karmansyah yang diperhitungkan memiliki kekuatan menggantikan kedudukan Bupati Aceh Selatan Husen Yusuf dan Daska Aziz yang segera mengakiri jabatan lima tahun diiringi dan dielu-elukan, bergerak dari posko jln. Tgk. Ben Mahmud hingga ke Sekretariat KIP dan di ikuti konvo becak mesin dan puluhan mobil yang menghebohkan Kota Naga Tapaktuan. Kehadiran mereka diterima Ketua KIP Lian Azwin, SE dan Pokja Pencalonan Jasmiadi Jakfar dan Ketua Panwaslih Yusrizal, S.Ag serta sejumlah personil KIP lainnya. Sementara Samahendra, SH – Karmansyah didampingi ketua tim pemenang H. Baktiar AR dan Sekretaris Drs. Hasbi Hasan, M.Si ikut mendampingi para pemimpin partai pendukung masing-masing, Ketua Demokrat Syahril, S.Ag. Ketua Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Azmir,SH, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), Iskandar dan Ketua Partai Peduli Rakyat Nasional (PPKN), Sulaiman. Berkas pencalonan diserahkan langsung oleh balonbup Samahendra, SH yang diterima oleh KIP Lian Azwin, SE, ruangan aula KIP dipati pengunjung. Azmir, SH yang dikonfirmasikan Investigasi. Calon bupati Aceh Selatan harus mampu dalam kepeimpinan membawa Aceh Selatan yang lebih baik, bermartabat, berakhlak mulia menjalan tugas sebagai kepemimpinannya. (Spl).

“Mencari Sosok Figur Yang Bersih” Balonbup (Bakal Calon Bupati) Aceh Selatan

Oleh : Syaiful. L Berbicara kepemimpinan sudah jelas dibenak kita orang kita anggap sebagai pemimpin sudah tentu orang yang sudah bisa jadi perubahan bagi orang yang dipimpinnya, hal tersebutlah yang sangat sulit kita cari saat ini. Mengingat saat ini cukup banyak menawarkan diri sebagai pemimipin padahal pada dirinya berkumpul segudang penyakit tetapi ianya tidak mau tahu bahkan cenderung menutupi penyakitnya dengan segala upaya agar jangan sampai terendus masyarakat apalagi aparat yang berwewenang banyak menawarkan dirinya untuk dipilih menjadi orang nomor satu di aceh Selatan padahal mereka-mereka tidak mempunyai cukup kriteria untuk kempemimpinan Aceh Selatan akan datang hal tersebut marak di Aceh Selatan. Dimana potensi penjaringan balonbup belum dimulai tetapi nama-nama balon sudah berserakan. Hal itu terlihat dari banyaknya baliho-baliho yang mencalonkan diri untuk dipilih menjadi bupati Aceh Selatan yang akan datang. Saiful Anwar selaku Sekjen LSM Pemantau Korupsi dan Penyelamat Harta Negara Kabupaten Aceh Selatan, marilah kita cari sosok figur pemimpin yang bersih dalam bersih dalam artian beriman, energik, santun, ikhtiar dan harmonis, karena bilamana pemimpin sudah membekali diri dengan bersih maka apa yang kita harapkan bisa terwujud seperti pembangunan yang benar-benar dapat menyentuh sendi kehidupan baik itu dari sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, perdagangan, pertanian, nelayan, maupun hal-hal yang lainnya. Siapapun mempunyai hak untuk mencalonkan dan dicalonkan untuk menjadi bupati mendantang sepanjang ianya mempunyai identitas selaku Warga Negara Republik Indonesia tetapi kita harus ingat jangan salah pilih karena akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Bilamana calon-calon yang kita pilih nanti terpilih tidak mempunyai keteria “BERSIH”, untuk itu Saiful Anwar memaparkan makna dan arti bersih yang dimaksud beriman seseorang pemimpin harus mempunyai keyakinan dan keimanan yang teguh bilamana itu telah dimiliki, sudah barang tentu ianya (calon bupati) bekerja takut akan berbuat kesalahan. Energik yaitu generasi muda yang mempunyai dan semangat untuk membangun demi kepentingan masyarakat luas bukannya generasi tua yang berjiwa muda. Mengapa begitu? Generati tua berjiwa muda tak lebih usia daripada usia senja diambang magrib. Apa yang dimaksud dengan santun tak lain ialah seorang yang mempunya sifat dan watak bisa bermasyarakat dalam artian tidak sombong, angkuh, dengki, dan iri. Ikhtiar tak lain dari orang yang biasa memilih dan memilihlah apa yang dikerjakannya salah atau benar karena dalam hal ini banyak pemimpin kita lupa diri atau melupakan diri apa yang dikerjakannya salah tapi dikerjakannya. Bakal calon bupati yang mencalonkan diri untuk bupati aceh selatan akan mendatang mengatakan harmonis tak lebih seseorang pemimpin menciptakan rasa kekeluarga segala etnis merangkulkan beragama baik dari lapisan bawah sampai atas dan menciptakan keamanan dan kenyamanan ditengah2 masyarakat terutama masyarakat yang dipimpinnya. (Spl)

SUBULUSSALAM,News Investigasi Lintasan Aceh-Medan, Sumatera Utara (Sumut) melalui jalur pantai barat-selatan Aceh lumpuh total selama tujuh jam sejak pukul 15.00 hingga 22.00 WIB akibat badan jalan tertimbun tanah longsor di perbatasan antara Aceh dan Sumut di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumut, Sabtu (3/11). Akibatnya ratusan kendaraan yang melintas dari Aceh menuju Medan maupun sebaliknya terperangkap di lokasi longsor yang terjadi pasca hujan deras mengguyur daerah tersebut. Pantauan Wartawan, bongkahan tanah yang menutupi badan jalan nasional tersebut mencapai 50 meter dengan ketinggian hampir dua setengah meter. ”Kami sudah terjebak longsor ini sejak jam setengah empat tadi, hujan pula lagi, harusnya sekarang sudah sampai Medan,” kata Ripin (38), seorang pengemudi yang datang dari Aceh. Sayangnya, hingga pukul 18.30

WIB, tidak ada alat berat yang siaga untuk membersihkan material longsor. Sehingga arus lalu lintas Aceh-Medan maupun sebaliknya macet total. Upaya pembersihan dilakukan secara manual oleh sejumlah warga dengan menggunakan cangkul. Selain itu, beberapa kali sebuah truk tangki pengangkut Crude Palm Oil (CPO) berusaha melindas material longsor untuk membuka badan jalan namun upaya tersebut hanya sia-sia. Beberapa warga yang terperangkap bahkan terpaksa berjalan kaki mengangkut rang-barang

mereka untuk melintasi bongkahan tanah longsor. Tak hanya itu, sejumlah pengendara sepeda motor juga nekat menerobos lumpur longsor dengan dibantu dorong oleh warga sekitar. Pasalnya, warga mengaku sudah lapar dan kedinginan akibat terjebak longsor. “Kami paksakan saja, daripada kedinginan di hutan,” kata seorang ibu paruh baya. Dikabarkan, sekitar pukul 20.00 WIB dua alat berat milik Pemkab Pakpak Bharat baru tiba ke lokasi longsor untuk membersihkan material tanah yang menimbun badan jalan. Namun beberapa saat bekerja, alat berat terkait kehabisan bahan bakar sehingga upaya pembersihan sempat tertunda. Arus lalu lintas pun baru terbuka sekitar pukul 22.00 WIB.(kh) Pasien Stroke Terperangkap SEBUAH ambulans yang mengangkut pasien asal Rumah Sakit Umum Aceh Barat Daya (Abdya) terperangkap hingga lima jam. Menurut Yanti, perawat pendamping yang ditanyai Wartawan,

Bupati Kembalikan Jabatan Tiga Kepala SKPK CALANG, News Investigasi Bupati Aceh Jaya, Ir Azhar Abdurrahman sejak Kamis (1/11) telah mengembalikan jabatan tiga Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Jaya ke posisi semula. Ketiga pejabat tersebut sejak 19 September 2012 dikenakan sanksi skorsing atau pemberhentian sementara dari jabatan struktural karena dinilai lalai mengenakan sanksi kepada staf yang tidak masuk kerja selama ini. Mereka yang telah dikembalikan ke posisi semula itu adalah Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Aceh Jaya, Cut Kasmawati, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Jaya, Amren Sayuna, dan Kepala Puskesmas Lageun, Cut Dewi

Hartati. Sekda Aceh Jaya, Drs T Irfan TB kepada Wartawan, Jumat (2/11) mengatakan, pengembalian jabatan ketiga Kepala SKPK terhitung sejak 1 November 2012 itu karena mereka dinilai telah memenuhi ketentukan tugas sebagaimana ditetapkan Pemkab Aceh Jaya. Sehingga pemberhentian sementara ketiga pejabat itu dicabut, dan mereka kembali bekerja sebagaimana biasanya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pada intansi masing-masing. “Kita berharap kepada para Kepala SKPK lainnya di lingkup Aceh Jaya agar tidak melalaikan tugas dalam hal disiplin PNS. Sehingga tugas dan tanggung jawab PNS bisa berjalan maksimal untuk memberikan pelayanan

secara baik kepada masyarakat,” ujar Sekda T Irfan TB. Pernyataan merekaTerimakasih kepada Pimpinan CUT Kasmawati, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya, saat dimintai tanggapannya terkait pengembalian dirinya ke posisi semula menyampaikan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kepercayaan kembali kepadanya. “Alhamdulillah dan terimakasih kepada piminan yang telah memberikan kepercayaan kembali kepada saya. Saya siap melaksanakan tugas seperti biasanya sebagai kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya,” ujar Cut Kasmawati, Jumat (2/11). Laksanakan Sesuai Protap AMREN Sayuna, Kepala Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Aceh Jaya, menyatakan pihaknya siap melaksanakan tugas sesuai dengan protap yang berlaku. “Saya bersyukur dan berterimakasih kepada pimpinan yang telah memberikan kepercayaan kembalikepada saya sebagai Kepala BPBD Aceh Jaya, dan mulai Kamis (1/ 11) saya telah mulai bekerja seperti biasanya sejak SK dikelurkan pada tanggal tersebut,” ujar Amren Sayuna. Akan Jalankan Amanah KEPALA Puskesmas Lageun, Kecamatan Setia Bakti, Cut Dewi Hartati mengatakan pihaknya sangat mengsyukiri atas kepercayaan yang yang telah diberikan atasan kepadanya, dan siap melaksanakan tugas seperti biasanya. “Saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan yang terbaik kepada saya. Dan saya akan menjalankan amanah yang telah diberikan kepada saya,” ujarnya. (Rfn)

Paket Proyek di BPBD Simeulue tak Bisa Ditender SINABANG News Investigasi Sebanyak 45 paket proyek membangun kembali berbagai fasilitas publik yang hancur akibat bencana alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue, tidak dapat ditender. Pasalnya, tidak tersedianya anggaran tahap II yang seyogyanya sudah masuk ke kas BPBD karena dana tahap pertama yang dipinjam pakai oleh Kepala BPPB yang lama belum dikembalikan. Kepala BPBD Simeulue yang baru dilantik Drs Alwi Alhas, ketika dikonfirmasi Wartawan, Kamis (1/11) mengatakan, belum dilanjutkannya paket

pekerjaan di BPBD lantaran tidak tersedianya anggaran. Di BPBD sendiri terdapat 45 paket proyek yang semestinya sudah ditender dan dikerjakan. “Yang sudah ditender dan saat ini sudah masuk masa pemeliharaan sebanyak 25 paket, selebihnya belum bisa dilanjutkan karena anggarannya belum masuk ke BPBD Simeulue,” kata Alwi didampingi pejabat pembuat komitmen (PPK) Ali Hasan ST. Pekerjaan yang saat ini masuk masa pemeliharaan itu, kata Alwi, di antaranya lebih banyak untuk merehab kantor kepala desa dan ruang kegiatan belajar

(RKB) yang rusak akibat gempa. “Sementara untuk bangunan fisik seperti pembangunan gedung Dinas Pendidikan dan rumah ibadah belum dapat dilakukan sebab dana tahap II belum tersedia,” katanya. Alwi Alhas menjelaskan, BPBD Simeulue mendapat bantuan berpola hibah tahun anggaran 2011 sebanyak Rp 12.245. 821.000, pencairannya melalui dua tahap dan yang baru masuk 50 persen. Akan tetapi, dari anggaran 50 persen yang sudah masuk tahap pertama itu, tidak habis digunakan untuk pekerjaan rehab-rekons. Sebab, sebagian di antaranya dip-

injam oleh Kepala BPPD yang lama. “Baru mencapai Rp 2,5 miliar terpakai dana tahap pertama, selebihnya sebanyak Rp Rp 3,1 miliar dana yang masuk dipinjam pakai oleh Kepala BPBD yang lama dan belum selesai persoalannya sampai saat ini,” jelas Alwi. Ia mengatakan, bila permasalahan ini tidak dapat diselesaikan maka dana tahap II itu tidak bisa diajukan untuk membangun dan rehabilitasi sejumlah fasilitas publik yang hancur akibat bencana alam di Kabupaten Simeulue. Sebagaimana diketahui, kasus pinjam pakai uang negara tersebut saat ini tengah ditangani oleh Polres Simeulue. (Zhr)

Qanun RTRW Aceh Singkil Terancam Gagal Disahkan SINGKIL, News Investigasi Qanun rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Singkil, terancam gagal disahkan akhir tahun ini. Pasalnya hingga pekan pertama November 2012, Bupati belum menyerahkan lampiran dokumen rancangan qanun (Raqan) RTRW ke DPRK, untuk dibahas Badan Legislasi. Padahal, bila qanun RTRW gagal disahkan tahun 2012 ini, akan mendapat sanksi pemotongan dana alokasi khusus (DAK) sebesar 25 persen. Ancaman tertundanya penge-

sahan Qanun RTRW karena, pada waktu bersamaan DPRK Aceh Singkil, juga akan disibukan dengan pembahasan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) 2013, yang belum diajukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK). “Dokumen RTRW yang diserahkan eksekutif belum lengkap sehingga pembahasannya ditunda,” kata Frida Siska Sihombing, Ketua Badan Legislasi DPRK Aceh Singkil, Sabtu (3/11). Siska menjelaskan, koleganya

beberapa waktu lalu sepakat menunda membahas lantaran, Raqan yang diajukan tidak disertai lampiran dokumen. DPRK menginginkan sebutnya, eksekutif segera menyerahkan lampiran dokumen Raqan RTRW. “Kami mendesak eksekutif segera menyerahkan agar segera dibahas, jangan sampai Desember belum selesai. DPRK sepakat qanun RTRW disahkan, tapi ada hal prinsip yang harus dibahas, sementara dokumennya belum diserahkan,” jelas Siska.(Sbr)

pasien bernama Abdul Azis (70) menderita stroke. Yanti mengaku khawatir dengan kondisi pasien jika longsor tidak segera dibersihkan. Pasalnya, saat itu saja menurut Yanti kondisi pasiennya sudah sangat lemah. Apalagi, kata Yanti, persediaan oksigen juga hampir menipis sehingga jika mereka lama terjebak di lokasi longsor dapat mem-

bahayakan pasien. ”Ini pasien sudah lemas karena sejak jam empat sore kami terjebak, maunya bisalah ambulans ini lepas, apakah bantu dorong atau bagaimana,” kata Yanti dibenarkan rekannya Sementara Irfan, pengemudi ambulans mengaku kalau dia sudah mencoba menerobos bongkahan tanah longsor namun gagal. Irfan mengatakan, sejatinya pukul 21.00 WIB, pasien yang hendak dirujuk ke RSU H Adam Malik Medan, Sumatera Utara tersebut sudah dapat tertangani.(kh)

Jalan Laure'e Terancam Putus SINABANG,News Investigasi Masyarakat Desa Laure’e, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, mengkhawatirkan jalan desanya menuju pusat kecamatan terancam putus lantara terus digerus oleh air sungai di wilayah itu. Kades Laure’e, Azirman, kepada Wartawan, mengatakan, jalan desanya yang sudah amblas akibat digerus air sungai sudah kian melebar dan dikhawatirkan bisa memutus jalan bila tidak segera ditangani. “Posisi jalan amblas di bagian pinggir dan panjangnya hampir 30 meter, ini akibat terus tergerus oleh aliran singai,” kata Azirman yang turut didampingi warga desanya. Untuk mencegah terkikisnya badan jalan, kata Kades, pihak desa tidak dapat berbuat banyak

lantaran dari segi pembiayaannya lumayan besar. Begitupun bantuan desa (Bandes) tiap tahunnya tidak mencukupi untuk mencegah ablasnya badan jalan. “Oleh sebab itu sekiranya ada anggaran dari pemerintah daerah mohon jalan kami bisa ditangani mengingat jalan ini adalah jalan utama menuju pusat kecamatan,” tandasnya. Ia mengatakan, selama musim penghujan saat ini jalan itu kian bertambah terkikis akibat derasnya air sungai yang menggerus sisi jalan desa yang dihuni sekitar 40 kepala keluarga (KK). “Sebelumnya jalan ini tidak terlalu dekat dengan pinggir sungai, namun karena terus terkikis saat ini jalan terancam putus bila tidak segera ditangani,” ujarnya, seraya berharap hal ini bisa mendapat perhatian dari pemerintah daerah.(Zhr)

Jaksa Kembali Sidik Kasus Korupsi Agara * Nilai Kerugian Rp 21,4 Miliar

B ACEH ,News Investigasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh kembali membuka penyidikan kasus dugaan korupsi APBK Aceh Tenggara (Agara) 2004-2006 senilai Rp 21,4 miliar. Langkah itu diambil berdasarkan berkas yang diserahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kejati Aceh, 15 April 2012. Dalam berkas KPK disebutkan bahwa berdasarkan hasil persidangan kasus itu dengan terdakwa mantan Bupati Agara, Armen Desky di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta beberapa waktu lalu, terungkap adanya keterlibatan pihak lain yang aktif dan turut serta dalam kasus itu. Seperti diketahui, dalam kasus itu Pengadilan Tipikor Jakarta, 11 Desember 2009 memvonis Armen Desky empat tahun penjara. Saat ini mantan orang nomor satu di Agara itu sudah menghirup udara bebas setelah menjalani masa hukumannya tersebut. “Berdasarkan berkas yang diserahkan KPK dengan fakta dan bukti di yang terungkap di persidangan pengadilaan tipikor inilah yang kita tindaklanjuti,” kata Kasi Penkum/Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah SH kepada Wartawan, Senin (5/11). Dalam pengusutan kasus ini, katanya, tim Jaksa Penyidik sudah membuat jadwal pemanggilan sejumlah saksi yang akan diperiksa. Kemarin, jaksa memeriksa empat saksi di Kantor Kejati

Aceh. Mereka adalah M Yusuf SE (Pemegang Kas Bupati Agara tahun 2002-2007 dan Bendahawaran Rutin Setdakab tahun 2008 s/d sekarang), Rita Jahara Desky (Staf Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Agara), Lela Rahmawati (karyawan honorer pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Agara), dan Gunawansyah Putra SE (Staf Pemegang Kas Setdakab Agara 2005-2007). Dijadwalkan ada pemeriksaan empat saksi lagi. Surat panggilan sudah kita layangkan pada mereka,” katanya. Pengusutan kasus dugaan korupsi proyek Tanggul Krueng Langsa yang dibiayai APBA 2010 senilai Rp 2,8 miliar masih terus berlanjut. Tim Jaksa Penyidik pada Kejati Aceh, kemarin, juga memeriksa dua saksi yaitu, Elida Nolila Lidya ST (Sekretaris Panitia Lelang) dan Samsul Bahri ST selaku Ketua Panitia Lelang. Dalam kasus yang diperkirakan mengakibatkan negara rugi sekitar Rp 1 miliar itu, jaksa sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu, Ir Ismail Manyak MT (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) dan HT Anwar Haiva SAg (selaku rekanan). “Pemeriksaan dua saksi ini untuk keterangan tambahan dalam pengusutan kasus tersebut. Kita belum bisa memastikan ada tersangka tambahan atau tidak. Yang pasti jaksa penyidik masih sedang bekerja untuk mengungkap kasus ini secara jelas dan transparan,” kata


Riau

T E L E P O N Sentra Pelayanan Kepolisian di Jajaran Polda Riau Polda Riau Polsek Kota Polsek Senapelan Polsek Limapuluh Polsek Rumbai Polsek Bukit Raya Polsek Tampan Polsek Sukajadi Polsek Tenayan Raya Polresta Dumai Polres Rohul Polres Pelalawan Polres Inhu Polres Inhil Polres Siak Polsek Sungai Apit Polsek Minas Polsek Perawang Polres Kampar Polres Bengkalis Polres Rohil Polres Kuansing

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

0761 - 24424 0761 - 21807 0761 - 22881 0761 - 22807 0761 - 53430 0761 - 674775 0761 - 64110 0761 - 37075 0761 - 7871493 0765 - 31002 0762 - 91110 0769 - 493800 0769 - 2110 0768 - 21003 0764 - 20110 0766 - 51050 0761 - 993444 0761 - 91448 0762 - 20260 0766 - 23390 0765 - 598686 0760 - 20150

EDISI MINGGU III November 2012 TAHUN XI

e-mail : Pimred_investigasi@yahoo.co.id / penjabredaksi@yahoo.co.id

H A R G A ECERAN Rp. 2.500,- LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM

Gubernur Riau Kecipratan Rp 500 Juta Pekanbaru, News Investigasi Lukman Abbas, terdakwa kasus suap pembangunan sejumlah venue PON XVIII, menyebutkan Gubernur Riau Rusli Zainal juga mendapat bagian Rp500 juta dari PT Adhi Karya. Perusahaan itu merupakan salah satu kontraktor yang mengerjakan sejumlah venue PON XVIII di Riau. Hal itu terungkap pada sidang perdana Lukman sebagai terdakwa yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, hari ini. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Salim, Iskandar Marwanto, dan Kresno Anto Wibowo secara bergantian membacakan surat dakwaan di depan majelis hakim yang diketuai Isnurul. Dalam surat dakwaan, jaksa

Iskandar mengatakan pada 24 Februari 2012, sekitar pukul 20.22 WIB, terdakwa dihubungi Said Faisal yang merupakan ajudan Gubernur Riau. Said atau yang biasa disapa Hendra itu mengingatkan terdakwa agar uang sejumlah Rp500 juta yang diminta Gubernur Riau Rusli Zainal dibungkus dengan kardus dan ditutup rapat memakai lakban. "Atas permintaan itu terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut akan diantar langsung

oleh orang dari PT Adhi Karya," kata Iskandar. Selanjutnya, terdakwa menghubungi Judhi Priyadi, staf PT Adhi Karya, untuk menyediakan

uang permintaan atasannya pada malam itu juga. Judhi pun menyampaikan permintaan tersebut kepada Dicky Eldianto, Manajer Operasional

PT Adhi Karya cabang Riau. Dicky langsung mencairkan uang Rp500 juta dari kasir perusahaan. Setelah itu, Dicky menyerahkan uang tersebut kepada Nasapwir, sopir PT Adhi Karya. Sesuai perintah Dicky, Nasapwir menghubungi Said, ajudan gubernur, dan membuat janji bertemu. "Said menyuruh Naspawir untuk langsung ke Jalan Petala Bumi. Sampai di sana, Said menyuruh Nasapwir masuk ke halaman kediaman Gubernur Riau dan langsung menerima kotak berisi uang Rp500 juta," ujar jaksa. Terdakwa yang datang mengenakan baju batik tidak mengajukan eksepsi atas seluruh dakwaan jaksa. Sidang akan diteruskan pada Jumat (9/11) dengan agenda pemeriksaan saksi. (Babe)

Sidang Korupsi PON, 4 Saksi Saling Bantah Soal Inisiator Suap Pekanbaru, News Investigasi Sidang korupsi PON terus berlanjut. Empat saksi yang berasal dari DPRD dan perusahaan saling bantah soal inisiator suap. Sidang lanjutan dengan terdakwa anggota DPRD Riau, M Dunir dan Faisal Aswan ini digelar Kamis (1/11/2012). Dalam sidang yang diketuai mejelis hakim, Krosbin Lumban Gaol ini menghadirkan 4 saksi. Ke-4 saksi yang dihadirkan adalah Adrian Ali (Fraksi PAN DPRD Riau), Syarif Hidayat (PPP), Diki (Manager PT Adhi Karya) dan Nanang (Manajer PT

Pembangunan Perumahan). Dalam sidang ini, kedua saksi dari perusahaan BUMN itu menyebutkan bahwa mereka bertemu di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso di Jl Sumatera, Pekanbaru. Pertemuan itu dihadiri anggota DPRD dan pihak perusahaan untuk membahas revisi Perda No 6 tentang pembangunan venue PON. Ketua majelis Krosbin bertanya siapa sebenarnya penggagas untuk meminta uang lelah Rp 1,8 miliar. Saksi, Nanang dari PT PP, menyebutkan, inisiator itu datangnya dari Syarif Hidayat.

Permintaan itu lantas diperkuat Taufan Andoso. "Yang minta itu Pak Syarif yang lantas Pak Taufan mendukungnya. Lantas persolan uang itu dibahas bersama," kata Nanang. Ungkapan Nanang ini dibenarkan Diki. Menurut Diki, setelah adanya permintaan uang lelah itu, lantas Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan yang kini status tersangka, menyebutkan dana itu untuk tim Pansus. "Uang lelah yang kami minta itu masih sedikit kok," kata Diki menirukan ucapan Taufan. Sedangkan Adrian Ali membe-

la Syarif. Ali yang juga statusnya tersangka menyebut, dia tidak pernah mendengarkan langsung adanya permintaan uang lelah itu dari Syarif. Ali mengaku mendengarkan uang lelah itu dari permintaan Taufan. Alasannya, saat terjadi perbincangan awal, Ali sempat meninggalkan perundingan sebentar untuk pergi ke WC. Tapi keterangan Ali ini dibantah kembali oleh kedua saksi dari perusahaan. Menurut kedua saksi itu, bahwa Andrian Ali tidak pergi ke WC. "Kita sama-sama berbincang

soal permintaan uang lelah itu. Tidak ada itu Pak Ali pergi ke WC," tutur Nanang. Setali tiga uang, Syarif membantah bila dirinya sebagai inisiator meminta uang lelah. Syarif menyebut, bahwa yang meminta uang lelah itu awalnya, Taufan Andoso. "Yang minta uang lelah pertama itu Taufan," kata Syarif yang statusnya juga tersangka. Mendengar keterangan saksi dari kedua anggota dewan ini pun, majalis hakim sempat mesammesem. Sidang kasus korupsi PON ini masih akan dilanjutkan pekan depan.(Tmgr)

Terbukti Korupsi, Mantan Pejabat Riau Divonis 4 Tahun Penjara Pekanbaru, News Investigasi Raja Zahedi, Mantan Kepala Sub Dinas Pengembangan Kelapa dan Karet Dinas Perkebunan (Disbun) Riau akhirnya divonis pidana selama 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Amar putusan yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Krosbin L Gaol SH itu, hakim menilai bahwa terdakwa

terbukti telah melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana pada tahun 2006 lalu, terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pencairan dana untuk peremajaan karet. Namun tidak melaporkan kondisi sebenarnya di lapangan namun merekayasa laporan tentang realisasi kemajuan fisik sehingga pencairan dana sampai

seratus persen. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp 800 juta. ''Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum. Untuk kami sependapat, terdakwa divonis selama 4 tahun penjara. Dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta atau subsider selama 4 bulan kurungan," terang Krosbin. Selain itu, terdakwa Raja Zahedi juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 137 juta. Jika tidak

dibayar, maka dapat diganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun penjara," kata hakim lagi. Usai majelis hakim membacakan amar putusannya, terdakwa kemudian menyatakan pikir pikir atas vonis tersebut. Padahal hukuman yang diputuskan majelis hakim itu, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Rulli Afandi SH. Dimana JPU menuntut terdakwa 6 tahun 6 bulan (6,5 tahun) penjara. Terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan. (Tmgr)

Pemuda Harus Tanam- Siapa Tersangka Baru Korupsi Izin Kehutanan Riau? ta KPK tidak puas cukup sampai dia mengangkat telephon gengPekanbaru, News Investigasi kan Perkara korupsi Izin usaha Pe- di sini. Babak baru pun dimulai. gamnya saat dihubungi. "Coba saya akan kontak dulu manfaatan Hasil Hutan Kayu-Hu- Jumat, 19 Oktober 2012 lalu GuJiwa Nasionalisme tan Tanaman (IUPHHK-HT) di bernur Riau M Rusli Zainal men- penyidik kasus korupsi izin kehuBagansiapiapi, News investigasi Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke84,Kabupaten Rokan Hilir menggelar upacara peringatan hari bersejarah tersebut di halaman kantor Bupati pada hari senin (29/10) lalu .Upacara yang di pimpin oleh Wakil Bupati H.Sutatno tersebut berjalan secara hikmat dan lancar Wakil Bupati Rokan Hilir ,H.Suyatno saat ditemui seusai pelaksanaan upacara Sumpah Pemuda mengatakan sejarah mencatat dan membuktikan bahwa peranan pendidikan dalam membangkitkan ,membangun dan menanamkan jiwa nasionalisme pemuda telah teruji."Pendidikan merupakan kunci bangkitnya suatu bangsa bahkan bangkitnya jiwa nasionalisme para pejuang kemerdekaan pada masa penjajahan tidak dapat di pisahkan dari dunia pendidikan.Untuk meningkatkan serta menanamkamkan jiwa nasionalisme kepada pemuda langkah yang efektif melalui dunia pendidikan dan dispora untuk bekerja sama termasuk orang tua dan masyarakatnya."kata Suyatno "Generasi muda yang akan menjadi pemimpin bangsa kedepan harus benar benar disiapkan secara matang dari sekarang dengan menanamkan jiwa nasionalisme pada diri mereka .Untuk itu diharapkan kepada lembaga pendidikan dan guru-guru di daerah bukan saja mampu mencetak siswa-siswi yang menguasai ilmu pengetahuan,akan tetapi juga bisa melahirkan siswa-siswi yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat dengan arti keduanya harus sejalan."harap suyatno. Menurut Wabub dunia pendidikan sebagai wadah menuntut ilmu pengetahuan dan juga tempat menggodok para pemuda untuk menjadi pemimpin bangsa kedepan.Wabub mencontohkan tentang keberhasilan para tokoh pejuang kemerdekaan pada masa lalu seperti dr H.Samanhudi.Hos Cokroaminoto dalam membumikan jiwa nasionalisme di tingkat grass root di karenakan peranan dunia pendidikan yang mereka bangun pada para pemuda di negeri ini melalui pendidikan formal maupun non formal.Begitu juga gerakan Boedi Utomo yang pada akhirnya memunculkan ide persatuan pemuda pada kongres 1928 yang dikenang sampai saat ini dengan sumpah pemuda 28 oktober 1928 seperti yang baru saja kita peringati setiap tahunnya .Pada kesempatan itu Wabub mengharapkan kepada lembaga pendidikan dan orang tua untuk selalu berperan aktif membimbing para putra-putri nya agar jangan salah arah,seperti mengomsumsi narkoba,tawuran ,sebab bila itu terjadi jelas pemuda sudah salah arah dari tujuan awal pemuda sebagai generasi penerus bangsa.(IR)

Provinsi Riau yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantar dua bupati dan tiga mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau dipenjara. Kelimanya dinyatakan terbukti melakukan tindak korupsi yang merugikan negara puluhan miliar rupiah. Mereka adalah mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar yang hukumannya dikukuhkan Mahkamah Agung selama 11 tahun penjara. Kemudian mantan Bupati Siak Arwin AS yang dihukum 4 tahun penjara dan sekarang sedang proses kasasi. Selanjutnya mantan Bupati Kampar Burhanuddin Husin yang dihukum 2,5 tahun penjara atas tindakan ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Riau. Dua terpidana terakhir adalah mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau Asral Rachman yang dihukum 5 tahun penjara dan terakhir, mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau Syuhada Tasman yang divonis 5 tahun penjara dan kini sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Banyak pihak menduga perkara ini finish sampai dihukumnya kelima terdakwa. Namun, ternya-

jadi saksi pertama, pasca putusan lima terdakwa, yang diperiksa terkait kasus korupsi IUPHHKHT. Ketika itu, Rusli Zaianal juga diperiksa dalam perkara suap PON Riau. Pengumpulan bukti dan keterangan terkait perkara tersebut berlanjut. Kemarin, Rabu (8/11/ 12) penyidik KPK meminjam ruang Catur Prasetya Sekolah Polisi Negara (SPN) di Jalan Patimura Pekanbaru. Dua saksi diperiksa sekaligus. Mantan Kadis Kehutanan yang sudah terpidana Syuhada Tasman dan mantan Sekretaris Dinas Kehutanan Riau Sinyorita. Mengacu pada fakta, bahwa lima terdakwa sudah seluruhnya divonis bersalah, maka penyidikan lanjutan sudah barang tentu dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan tersangka baru. KPK sendiri saat dikonfirmasi wartawan belum bisa memberi penjelasan. Juru bicara KPK Johan Budi tak bisa dihubungi karena sedang berada di luar negar. Sementara stafnya Ipi, meminta konfirmasi lewat Bagian Pemberitan Priharsa. Sayangnya, Priharsa tak kunjung bersedia berse-

8

tanan. Saya belum dapat informasi mengenai itu," ujar Ipi menjawab wartawan, Kamis (9/11/ 12). Lantas siapa calon tersangka korupsi izin kehutanan tersebut? Belum ada kepastian. Namun dari sejumlah fakta persidangan kelima terdakwa, memang nama Gubri M Rusli Zainal yang paling sering disebut sebagian pihak yang turut terlibat. Misalnya keterangan terpida Syahada Tasman dalam persidangan pada Selasa, 20 Maret 2012 lalu. Di hadapan majelis hakim, mantan Kadis Kehutanan tersebut mengakui kalau Gubri M Rusli Zainal turut mengeluarkan IUPHHHK-HT untuk 6 perusahaan di Kabupaten Pelalawan, yakni PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia. Jika dilihat dari tahapan pemeriksaan saksi yang dilakukan penyidik KPK, fakta persidangan tersebut seolah mendapat dukungan. Setelah Gubri M Rusli Zainal diperiksa, giliran Syuhada yang harus memberi keterangan. (Ch)

Mantan Koruptor Masih Pegang Proyek Miliaran Batam, News Investigasi Mantan terpidana korupsi di Natuna, Kepulauan Riau, Senagip, masih dipercaya memegang jabatan dan proyek miliaran rupiah. Bahkan, ia punya jabatan di pemerintahan. Senagip tercatat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Sekretaris KPU Natuna. Ia juga tengah memimpin pembangunan pabrik tapioka yang anggaran awalnya Rp 15 miliar. "Tahun depan usulan anggarannya lebih tinggi lagi," ujar tokoh pemuda Natuna, Riki R, Selasa (6/11/2012), kepada wartawan. Penunjukkan Senagip pada dua posisi itu membingungkan masyarakat Natuna. Sebab, ia pernah dipenjara karena korupsi. Ia dipenjara bersama Yusrizal yang sekarang menjadi Kepala Badan Perlindungan Bangsa Natuna. Dihubungi terpisah, Ketua Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan Natuna Syamsurizon mengatakan, pihaknya masih mempelajari aturan-aturan terkait Senagip dan Yusrizal. Salah satunya edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800 tanggal 29 Oktober 2012. Lewat edaran itu, Kementerian Dalam Negeri melarang seluruh mantan terpidana korupsi menjadi pejabat. Mereka yang sudah menjabat harus diberhentikan oleh gubernur atau wali kota/bupati setempat. Kementerian Dalam Negeri akan membatalkan surat pengangkatan pejabat provinsi. Untuk tingkat kabupaten/kota, gubernur diminta membatalkan surat pengangkatan oleh bupati/wali kota. (Babe)

Gandeng BAZ Siak, Kajari Sosialisasi Zakat Profesi Dilingkup Jajaran

Siak, News Investigasi Kajari Siak Zainul Arifin,SH,MH melaksanakan sosialisasi penerapan zakat profesi dilingkungan jajarannya bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Siak, Siak Sri Indrapura. Langkah sosialisasi ini dilakukannya sebagai upaya mendukung penerapan zakat profesi di Kabupaten Siak. Guna memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran berzakat dilingkungan jajarannya tersebut, Badan Amil Zakat Kabupaten Siak sengaja digandeng dalam kesempatan itu. Selain Kajari Siak Zainul Arifin,SH,MH, turut hadir dalam kesempatan tersebut Kasi Pidum Bambang Heri Purwanto dan seluruh staf dilingkungan Kejaksaan Negeri Siak, sementara dari BAZ Kabupaten Siak, hadir Ustad Muriarudin dan Ustad Zubir Effendi sebagai narasumber. Kajari Siak Zainul Arifin,SH,MH dalam sosialisasi tersebut mengatakan gerakan zakat yang dilaksanakan ini semata-mata ketulusan dan kesadaran kita atas keimanan kita untuk meraih ridho dari Allah SWT. Sebab menurutnya, dalam harta yang diperoleh juga terdapat hak orang lain yang dititipkan lewat kita sehingga harus dikeluarkan haknya. “ gerakan ini penekanannya lebih berat kepada meyakinkan diri bahwa apa yang dilakukan hari ini akan diterima balasannya di akhirat, dalam hidup yang sementara ini harta merupakan amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya, termasuk hak orang lain yang tidak dikeluarkan menjadi tanggungjawab kita.� Lanjutnya. Dalam kesempatan tersebut juga digelar diskusi tentang penerapan pengelolaan zakat profesi. Kajari yang berkesempatan melakukan tanya jawab mempertanyakan kedudukan zakat yang diambil dari penghasilan yang diambil didepan seperti yang banyak terjadi dikalangan PNS dan Karyawan sekarang ini. Menanggapi hal tersebut Zubir Effendi sebagai salah satu narasumber menanggapi dengan menjelaskan bahwa hutang diluar kebutuhan pokok tidak mengurangi zakat sehingga tetap dibayarkan. Sedangkan metode pembayarannya boleh dilakukan perbulan agar tidak terasa memberatkan serta dapat cepat dapat dimanfaatkan penerima zakat. (Yans)

Kajari Siak Zainul Arifin,SH,MH melaksanakan sosialisasi penerapan zakat profesi dilingkungan jajarannya bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Siak, Siak Sri Indrapura. (Foto : Dok Investigasi/Yanti)

Investigasi Riau : Jl. Utama/T. Bey/Blok C 15 Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru - Riau, Hp. 08529538 - 085275736260 Penerbit : PT. MANOPPO MEDIA JAYA Badan Hukum : No.29 Tanggal 11 Juni 1999 Akte Notaris Ming Miryani SH Cibitung Bekasi Hak Cipta : Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia No. 020925 Tanggal 12 Maret 2001 Pimpinan Redaksi / Penjab : Ismed Loebis Bsc. Redaktur Executive Investigasi Riau : P. Tumangger KMP, Cecep Kelana Jaya. SE, J. Barus SH, AS. Tony. Anto SH, Pekanbaru : G.A Laude, Afrizon, Dedy Pratama, Alamsiun Brutu, Manungkalit, Syilindri, Simpang Kanan : Juliadi Harahap, Irwansyah, Herman Siregar, Sugiarto, Anton, Prayogi. Bagan Batu : Syamsul Bahri Nasution, Syahrul. S, Sprianto Nasution, Supendi, Sarwono, Warijo, H. Maini Nasution, Charles Gultom, Posma Simatupang. ST, A. Jonhson. S. Rohil : Irwansyah, Edy Suryono, Duri : Sutan Harahap, SH, Bagustian, Eko Hardiono, Dumai : Baharuddin, Hasanuddin, Rohul : Muslim Efendi, Herman K. Tambusai, Marbun, F. Sihombing, Pekanbaru : G. Laode, Jl. Utama/T. Bey/Blok C 15 Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Inhil : Abdul Basyir, Hasanuddin, Amiruddin, Mansur, Suriyani, Kampar : J. Kudadiri, S. Parman SH, MH, Ir. Syahruddin, Budi Santoso, Dahlan, Pendus S. Pelalawan : Herman Hendro Manurung, R. Rayasiman S.RR, Rengat : Wanto S, Said Ramli. Siak : Yanti Sugrianti, Muhammad Haris, Hendri, Kamaluddin, Minas : Yusprianto SPd, Oktowarmi, ST. Kandis : H.AR. Dalimunthe. Bengkalis : Arlina. Selat Panjang : Zamri Azhari.


INVESTIGASI SAMBUNGAN

EDISI MINGGU III November 2012 TAHUN XI

2.240 Jamaah Embarkasi Medan Sudah Kembali ke Tanah Air

POLRI

HARUS

HALAMAN BANTU

9

KPK

dilakukan aparat Polri, Bukan itu saja, pihak harap Polri justru bisa Polri, atau meragukannya, Tapi lama-lama orang perMEDAN, News Investigasi ....................................................................................................................................................... tentu akan banyak nilai Polri juga dinilai tidak se- membantu KPK dalam kata Gus Mus, biarkan caya dan memuji. Bersamaan dengan ketibaan kelompok terbang (Kloter) 05/MES yang tiba di tanah Menurut kiai asal Jompositif yang dicapai. rius membenahi dirinya memberantas korupsi di saja. Itu hal biasa yang air, Minggu (4/11/2012) pukul 18.00 Wib, jamaah yang sudah tiba berjumlah 2.240 Setidaknya citra Polri pasti muncul setiap ada bang ini, persoalan korupIndonesia. Hal itu dissendiri menyangkut adaorang (26,95 %) sedangkan yang masih berada di tanah suci berjumlah 5.977 orang akan terangkat. nya dugaan adanya rek- ebabkan kejahatan korup- badan baru yang dibentuk si sangat menggurita. Den(72,08 %). Hal itu disampaikan Koordinator Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji “Peranyaannyanya kan ening gendut, juga kasus si juga merupakan keja- Polri. Dulu ketika Densus sus yang dia usulkan ber(PPIH) Embarkasi Medan. Jamaah haji yang belum kembali, menurut Sazli, masih menunggu jadwal untuk mengapa sampai kini pol- dugaan korupsi pengada- hatan yang harus diberan- 88 dibentuk, awalnya juga tugas membantu KPK mekembali ke tanah air, sesuai dengan kelompok terbang (Kloter) Debarkasi Medan. ri belum mampu? Salah an simulator SIM yang kini tas sama dengan kejaha- banyak yang mencibir. merangi kejahatan yang “Ketentuan kepulangan jamaah haji Debarkasi Medan yang terdiri dari 19 Kloter itu, satu jawabanya karena menjadi perhatian ma- tan terorisme. tidak biasa tersebut. juga telah diatur oleh Panitia Penyelenggara Haji,” kata Sazli. Polri tidak mempunyai syarakat. Menumpas hingga ke akar“Kalo Polri mampu OBAMA KEMBALI TERPILIH Sedangkan jamaah yang tergabung dalam kloter 06/MES asal Langkat dan Medan ......................... akan tiba hari Senin petang. (Rgr) sumber daya manusia akarnya. Agar Indonesia “Sepertinya pihak polri memberantas teroris, tenRepublik Mitt Romney. yang profesional untuk senangnya memberantas tu saja mereka juga bisa terbebas dari keburukan Hasil perolehan suara dari sebagian besar negara memberantas korupsi, kejahatan kekerasan sep- memberantas korupsi. dan bencana nasional. kulit hitam pertama KOTA SOLOK BERGURU KE PEMKO .................................................. dibandingkan dengan erti teroris. Sementara Apabila ada kemauan dari bagian menunjukkan presiden (Y@nst) Amerika ini telah meraih mayoritas suara elektoral yang Dukcapil Kota Solok, Novalino mengaperekamam e-KTP sebanyak 1.261.015 pemberantasan terorisme yang menyakut pember- polri untuk memberantas dibutuhkan. takan, rombongan terdiri dari 48 orang, jiwa, sedang yang sudah diterima dari dengan adanya Densus antasan korupsi sepertin- korupsi, saya yakin, mereObama unggul meski ada suara-suara protes yang kunjungan ini ingin tukar pikiran tentang pusat sebanyak 1.063.000. Sudah dis- 88,” kata Bambang kepa- ya loyo sekali,” jelas Mus- ka juga bisa,” ungkapnya. tidak puas dengan situasi ekonomi AS saat ini ditamSupaya Polri mampu kiat dan cara tentang e-KTP dan alurkan kepada masyarakat 820.000, da wartawan, Selasa (30/ tofa Bisri. bah dengan Romney sebagai rival yang memiliki kekuaDikatakan, Jika Polri ikut memberantas korupmasalah kependudukan lainnya, sedan masih belum dicetak di pusat 10) berkaitan dengan tan finansial dan pengaruh politik kuat. pernyataan budadayawan memang mempunyai ke- si terutama di daerah, Gus bagai upaya untuk menerapkannya di sejumlah 200.000 lebih. Namun margin kemenangan belum bisa diketahui pemerintahan Kota Solok. Untuk program penerbitan akta kela- Mustofa Bisri yang mauan untuk meningkat- Mus mengusulkan nama karena hasil perolehan suara dari beberapa negara Dijelaskan, pemerintah Kota Solok, hiran melalui pengadilan lapangan, saat menyebut Polri masih loyo kan kemampuan mem- Densus 99 supaya mirip bagian lain belum masuk kalkulasi.(****) terdiri dari 2 kecamatan dengan 13 Keini sudah tahap kedelapan, realisasinya melakukan pemberan- berantas korupsi di daer- dengan Densus 88 Antiah-daerah pasti akan teror. Kedepan Densus 99 PROPAM PROFESIONAL HARUS ................ lurahan dan jumlah penduduk 67.000 sudah mencapai 2.472 akta telah diberi- tasan korupsi. Sebelumnya, Wakil membuat senang tinggal meniru model Den- pengaduan masyarakat terkait kinerja pihak kepolisian. jiwa, merupakan sebuah kota yang kan kepada masyarakat dari target 6.000 kecil. Dahulunya daerah tersebut seakta, sedangkan penerbitan akta kelahi- Rais Aam PBNU KH A. masyarakat. Tentu saja sus 88 dalam menangkap Hal itu dikatakan Kombes Pol Aman Gane kepada bagai jalan lintas yang dilalui bus Sibuaran mulai 0 sampai 1 tahun melalui mo- Musthofa Bisri atau Gus masyarakat akan menga- koruptor tanpa ampun. wartawan di ruangkerjanya, Selasa (6/11) saat ditanybuali dan ALS, sekarang kota kecil sebil keliling sudah mencapai 1.060 akta. Mus, itu membuat pern- ngkat topi apabila polri Jika perlu menembak di akan terkait tindakan Bidang Hukum Kepolisian Daerbagai pusat jasa/perdagangan dan penAdapaun realisasi penyaluran doku- yataan keras pada Polri. Ia bisa mengungkap reken- tempat seperti jika meng- ah Sumatera Utara dalam menyikapi kasus-kasus didikan. men akta kependudukan sampai Ok- mengatakan Polri itu baru ing gendut dan kasus ko- gerebek terduga teroris. ketidak profesionalan pihak kepolisian dalam menjalan“Saya yakin kalau itu di- kan tugas danfungsinya sebagai pelayan, pelindung Menanggapi hal itu, Asisten Pemertober 2012 adalah, akta kelahiran, semangat memberantas rupsi lainnya. lakukan masyarakat pasti dan pengayom masyarakat. DENSUS 99 intahan Umum, Daudta Sinurat didamp24.591 jiwa, akta kematian 1.294 jiwa, terorisme konvensional, Secara terpisah, guru akan mendukung Polri,” ingi Kadis Dukcapil Muslim Harahap, akta perkawinan 3.064 pasang dan akta tetapi loyo menghadapi "Saya yakin Propam pasti profesional dalam menanterorisme modern yang besar ilmu politik Univer- kata kiai yang juga seni- gani setiap laporan pengaduan masyarakat terkait kidalam paparannya, untuk Kota Medan perceraian 157 pasang.(Rgr) nyata-nyata di depan mata sitas Indonesia (UI) Prof man ini. nerja polisi yang masuk ke Bid Propam.Namun, di daerJika ada yang mencibir ah Sumatera Utara ini sering sekali terjadi Split,dimana, Dr Maswadi Rauf, berHATI-HATI PENIPUAN AGEN PENJUALAN ......................................... yaitu korupsi. na kebetulan adiknya akan an. tiket kembali, namun setelah korban melapor, tersangka juga turut melapor, BERJAMAAH SERET ini sudah sering sekali terjadi di Medan, Sumatera Utpulang kampung. Korban Setelah mentransfer sudah tidak dapat di- KORUPSI adanya surat pelepasan menjadi proyek besar ta- dan BPK yang punya ke- ara," ujar perwira pangkat melati tiga tersebut. pun menghubungi nomor uang, korban kemudian hubungi lagi. hak atas tanah yang dipal- hun jamak (multiyear), absahan untuk menilai dan telepon agen tersebut. menghubungi Lion Air. Korban pun tersadar ............................................................. Lebih lanjut ketika ditanya terkait penanganan lapoSetelah harga disepa- Korban kaget karena tern- menjadi korban penipuan sukan. Laporan hasil audit merupakan tanggung memutuskan. Hanya saja, ran pengaduan anakdan istri Marlon Purba yang mekati, korban kemudian yata uang yang ditrans- hingga kemudian melapor- investigasi kasus proyek jawab Kementerian Pemu- secara hukum, kasus ko- laporkan Kapolsekta Medan Kota ke Propamdan mentransfer uang melalui fernya tidak masuk ke Lion kan kejadian tersebut ke Hambalang oleh BPK da dan Olahraga (Kemen- rupsi berjamaah ini jelas Reskrim poldasu, Kombes Pol Aman Gane mengataATM bank BNI Kimia Far- Air. Korban menghubungi Polsek Metro Kemayoran. tersebut diserahkan Ketua pora). Menurut bocoran bakal mendorong KPK kan, laporan tersebut pasti diproses, namun untuk ma Jl. Garuda, Kemayor- telepon Agen penjualan Korban mengalami keru- BPK Hadi Purnomo pada audit BPK, Agus disebut menyeret seluruh pejabat mencari pembuktian, maka pihak penyidik akan Rabu (31/10) kepada karena ia menandatanga- yang terlibat. gian Rp. 724 ribu. melakukan gelar perkara terkait kasus itu. "Oh, soal Yang harus digarisbawa- mantan anggota dewan yang juga mantan polisi itu ya, PUNGLI MARAK DI PAJAK PAGI Wakil Ketua DPR Priyo ni persetujuan multiyear (Y@nst) untuk proyek Hambalang. hi adalah betapa penting- kalau laporannya pastilah diproses, namun untuk peminilah membuat resah dan tega mengutip pasar tra- kait guna menertibkan aksi Budi Santoso. “Semua harus sesuai nya kehati-hatian, profe- buktiannya, pihak penyidik nantiakan lakukan gelar BPK menemukan tujuh ............................................................ bingung para pedagang, disional tanpa ada fasili- pungli yang kian merajaremasakan lokasi pasar tra- tas, kalau uang kebersi- la di pajak pagi, sebab te- p e n y i m p a n g a n dengan UU. Pertanggung- sionalisme dan kecerma- perkara. Nah, dalam gelar perkara inilah nantinya akan disional dari sejak dulu tak han memang tetap diba- lah berulangkali ditegur na- perencanaan dan pelak- jawaban itu adanya di ke- tan dalam diri setiap peja- terlihat siapa yang benar dan siapa yang salah," ucap ada pengiutipan kini mun- yar pedagang sebesar Rp mun orang tersebut tetap sanaan proyek Hambal- menterian/lembaga. Jadi, bat tinggi agar dalam Aman Gane mengakhir.(Brutu) cul pungli. 1000, tapi kalau yang saja membandel. Kita ber- ang. Penyimpangan itu mereka yang harus mem- melaksanakan proyek Para pedagang tak tahu dikutif Rp 500/perpeda- harap pihak PD Pasar antara lain terkait izin pen- persiapkan proyek ini den- pembangunan apapun, MANTAN KABAG PEREKONOMIAN ............ harus mengadu pada sia- gang itu uang apa, kalau maupun Kelurahan untuk etapan lokasi, izin site gan baik dan mencegah berpegang pada prinsip- Sekretaris Dewan Kese- penzoliman yang tidak Rakyat amanah terhadap apa pa, yang jelas orang yang enggak pungli dan dasar segera menertibkan aksi plan, dan IMB yang diberi- terjadinya praktik yang prinsip good governance, hatan kerap berpakaian mirip hukumnya apa?, tanya Ja- pungli di pasar tradisional, kan Pemerintah Kabupa- tidak sehat atau koruptif,” tata kelola pemerintahan Kab.Langkat pada saat di yang di harapkan oleh temui wartawan di ruang masyarakat Desa Sepetugas PD Pasar terse- maluddin salah seorang kan kasihan pedagang ten Bogor meskipun Ke- jelas Agus di Kantor Men- yang baik dan benar. Bola panas sudah meng- kerjanya di Posko BBS canggang, laporan tersebut setiap harinya melaku- pedagang Warkop di Pe- kecil disini, terkadang be- menpora belum melaku- ko Perekonomian di Jakargelinding ke meja Menpo- Wampu bahwa “dana but atas nama kan pengutipan. kan Labuhan tersebut. lum pulang modal udah kan studi analisis men- ta. ra Andi dan Menkeu Agus, Subsidi Operasional AKHYAR,Yr selaku Ketua Menurut Agus, ketika digenai dampak lingkungan "Bukan soal nilai penJamaluddin yang juga kena pungli, cetus Jamal Desa gutipannya yang hanya ketua ranting PDI Perjua- didukung sejumlah peda- terhadap proyek tersebut. ajukan sebagai proyek dan publik menanti apakah Raskin untuk desa terpen- LPMD Gopek bang, tapi kita kan ngan Pekan Labuhan me- gang lainnya di Pajak Pagi Penetapan pemenang le- multiyear, menteri teknis ‘Pedang Damokles’ dari cil yang di anggarkan Rp. Secanggang,dan pada lang konstruksi juga di- membuat surat pern- penegakan hukum bakal 100 juta sesuai dengan hari Rabu 31 Oktober heran masakan PD Pasar minta kepada aparat ter- tersebut. (Kdr) lakukan pihak yang tak yataan tanggung jawab menyentuh mereka atau- tertera di APBD TA.2009 2012 dengan nomor K/ PT. ASAM JAWA CATUT berwenang tanpa mem- mutlak atas proyek terse- kah tidak. Semua terpu- dengan Nomor Rekening 1 2 1 4 / X / 2 0 1 2 / peroleh pendelegasian but dan komitmen-nya un- lang pada prosesi KPK/ 2.06. 1.20.03.15.07 Ura- Reskrim,pelapor (AHluas 412 Ha, namun yang bekerja addengan siapapun. Lahan kebun AN- Menpora. tuk pembangunan. Surat BPK atas kasus yang ian Subsidi operasional YAR,Yr ) di panggil ke NAMA................................................................ alah para pekerja PT. ASAM JAWA. NADWA memang ada, tetapi hanya 100 Merespon laporan BPK tersebut termasuk untuk mengerikan ini. raskin di desa terpencil Polres Langkat untuk diMuncul kecurigaan, salah seorang dari Ha yang dikerjakan atau diborong oleh itu, Menteri Keuangan memastikan anggaran Bola panas Hambalang sebelum perubahan dana mintai keterangannya sepekerja yang bernama Sariman ketika Sariman, itupun sekitar 30 Ha sempat (Menkeu) Agus Martowar- proyek tahun jamak sudah adalah satu bukti lagi, bah- nya 100 Juta,setelah pe- bagai saksi.dimana point ditanyai mengatakan bahwa dia hanya di klim masyarakat. Ditanya apakah dojo menyatakan pengem- disiapkan sepanjang masa wa korupsi politik atau ko- rubahan dananya tetap dari surat pemanggilan pekerja, yang akhirnya dipanggil oleh Bapak keberatan nama Pesantren di- bangan proyek Pusat Pen- proyek dikerjakan. rupsi struktural yang di- 100 Juta, Penjelasan Op- tersebut yang di duga Camat Kec. Bangko Pusako hingga pakai oleh pihak lain, beliau menjawab didikan Pelatihan dan SeApakah Menpora atau lakukan bersama-sama erasional raskin di desa menrupakan tindak pimengaku kebun itu adalah milik PT. “sangat” sangat keberatan. kolah Olahraga Nasional Menkeu bersama jajaran- sudah merambah ruang- terpencil 100 Desa sela- dana penggelapan dalam ASAM JAWA, tanpa menghayal lagi Tidak disangka, PT. ASAM JAWA (P3SON) di Hambalang, nya yang harus bertang- ruang birokrasi begitu de- ma setahun dengan per- jabatan yaitu penjualan akhirnya plank nama Pesantren ANyang merupakan perusahaan perke- Bogor, Jawa Barat, yang gung jawab, tentunya KPK ras, dengan risiko meng- incian 100 Desa X 1 Juta Beras Misin di Desa SeNADWA dicabut. bunan terkenal di Sumut sungguh behempas para menteri dan = 100 Juta,dan dana c a n g g a n g Pihak Yayasan Pesantren AN-NADrani mencatut nama lain tanpa seizin pe- KASUS KORUPSI: KORUPSI:KETUA KETUADPRD DPRD......................................................... pejabat yang terimbas. tersebut sudah terealisa- Kec.Secanggang yang WA yang dipimpin KH. Thosen ketika miliknya. Diduga dapat dipastikan PT. "PERLAHAN" Riau, apa yang dilakukan sekretaris DPRD provinsi dapat me- si semuanya.” Kata Agus. tidak sesuai dengan har(Y@nst) dikonfirmasi apakah ada kerjasama ASAM JAWA menghindari pengurusan Ketua DPRD dan Gubernur Riau itu laporkan status terdakwa anggota Ditambah kannya lagi ga yang di tetapan oleh dengan PT. ASAM JAWA mengatakan izin – izin usaha perkebunan sehingga merupakan pelanggaran berat. Apalagi DPRD provinsi yang bersangkutan ke- dimana kegunaan dana Pemerintah yaitu Rp. tidak pernah melakukan kerjasama sanggup melakukan manipulasi yang seperti Tengku Azuwir sudah sangat pada gubernur. tersebut adalah di perun- 1.600/Kg per RTSPM sebermuara pada penggelapan pajak ke- lama ditetapkan sebagai terdakwa tapi “Peraturan ini dengan jelas telah di- tukkan membantu untuk bagaimana dimaksud JEMBATAN TIMBANG SILUMAN masih mewakili rakyat dan menerima pada Negara. (c2p) kangkangi karena anggota DPRD Riau membayar biaya angkut dalam pasal 374 dari KUbermasalah itu sudah berbulan-bulan beras raskin yang tidak HPidana. sampai saat ini juga tidak suratnya, maka dijelaskan lis belum juga dapat di- seluruh penghasilan sebagai anggota ............................................................ DPRD Riau. ditetapkan sebagai terdakwa,” tegas terjangkau oleh kendijawab atau dibalas. adalah mempertanyakan jawab. Dengan gencarnya UU RI No.14 Tahun 2008 Peraturan tersebut dibuat tentu memCHAIRUL. Dicoba untuk ditemui se- tentang adanya Jembatan daraan yang pemberitaan serta penOleh sebab itu, DPW LSM "PERLA- besar,berdasarkan infor- gaduan AKHYAR,Yr Ketcara langsung lewat Sek- Timbang yang diduga silu- Tentang Keterbukaan In- bawa konsekuensi hukum bagi yang HAN" Riau, akan terus mengawal pros- masi bahwa penerima ua LPMD Desa Secangretaris Kadishub Prov. man, UU RI No.22 Tahun formasi Publik ( KIP ) di- melanggarnya. Jika sejumlah terdakwa es ini hingga semua pihak sama-sama dana tersebut adalah ca- gang ke Polres Langkat Sumut, karena ketika dit- 2009 serta Surat Edaran langgar, karena disitu dit- tersebut masih menjabat sebagai angmenghargai aturan hukum di negeri ini. mat, setelah itu baru dana ternyata menjadi imbas anya lewat bagian umum Kementerian Perhubun- erangkan yang men- gota DPRD Riau, maka telah terjadi peDPW LSM "PERLAHAN" Riau, mem- tersebut disalurkan ke se- terhadap tertundanya surat sudah sampai di gan Direktorat Jenderal yangkut informasi publik langgaran hukum bagi yang membiarberikan tenggat tujuh hari kepada Ket- tiap Kepala Desa.Namun penerbitan SK BPD Desa Sekretaris. Beberapa kali Perhubungan Darat yang masyarakat berhak untuk kannya. Untuk itu, DPW LSM "PERLAHAN" ua DPRD Riau dan Gubernur Riau un- pada saat di tanyakan ke Secanggang yang seuntuk ditemui, namun tidak bertentangan dengan kin- bertanya dan harus dituk merespon tuntutan mereka. Jika Kepala Desa menurut Ke- harusnya akan dilantik 7 ketemu hingga tanggal 10 erja dan operasional di jawab paling lama 14 hari, Riau, menuntut anggota DPRD Riau tidak kita baru akan daftarkan gugatan pala Desa bahwa dana Nopember 2012,dengan kecuali menyangkut raha- yang sudah ditetapkan sebagai terdakOktober 2012 yang lalu Jembatan Timbang. wa harus segera diberhentikan dari ke pengadilan. Pada pertemuan itu, sia Negara. baru dapat ditemui. Ditantersebut belum ada kami tertunda nya SK BPD Disamping itu, Cecep kedudukannya. Apalagi Peraturan Pe“Namun kami yakin dan percaya, Gu- terima,dan saya pun tidak Desa Secanggang diduga ya tentang surat konfirma- Sekretaris Kadis. Hub bernur Riau dan DPRD Riau akan men- tahu kalau desa saya ma- adanya interfensi dari si tertulis yang belum di- Prov. Sumut belum dapat menandaskan agar te- merintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010, taati aturan perundang-undangan yang suk katagori desa terpen- oknum Pejabat Pemkab jawab, Sekretaris Kadis. menjawab secara siknifi- muan LSM PERLAHAN Pasal 110, ayat (3) menegaskan; “Apabila setelah tujuh hari sejak angberlaku guna menegakkan hukum ser- cil”. ujar Kepala Desa. Perhubungan Bapak Ali- kan, beliau berjanji akan tersebut nantinya akan kita Langkat yang mempunyai ta mencegah terjadinya kebocoran uang mas, malah bertanya ke- menyampaikan hal ini ke- limpahkan ke Kekejaksaan gota DPRD provinsi ditetapkan sebagai Berdasarkan informasi lahan perkebunan kelapa negara. Fasilitas penuh yang diberikan bahwa ada satu kecama- sawit di Kecamatan Sepada stafnya ada surat pada KadisHub serta akan Tinggi dan ke Poldasu, terdakwa sebagaimana dimaksud pada kepada anggota DPRD Riau berstatus tan dimana desa nya canggang. LSM ini masuk. Ketika menjawab konfirmasi ter- agar dapat diperoses se- ayat (1) pimpinan DPRD provinsi tidak terdakwa tentulah merupakan tindak pi- mendapat dana transport Sekretaris Kadis. Hub tulis ini, namun sampai suai hukum, karena ter- mengusulkan pemberhentian sementMenurut keterangan Kadana dan dapat disebut sebagai tinda- operasional raskin ,pada- bag Pemdes Pemkab mempertanyakan apa isi sekarang konfirmasi tertu- indikasi Jembatan Timbang ara sebagaimana dimaksud ayat (2), Siluman itu beroperasi kan koruptif,” tuturnya mengakhir jum- hal desa yang di ajukan Langkat Drs.H.Syahrudin diduga hanyalah pa pers itu.(Tim) M E M U untuk N G U T kecamatan tersebut tidak mengatakan kepada Warmemperkaya para oknummerupakan keniscayaan di tengah haraminta upeti kepada BUMN patut diduku- layak untuk mendapat kan tawan pada saat di temui Sebelumnya, Juni lalu, Dahlan sudah fikasi hasil audit BPK terkait inefisiensi oknum petinggi tertentu .............................................................................................................................................................................................................................. di PLN yang mencapai Rp 37 triliun saat pan rakyat agar diperhatikan kesejahterng. Semuanya harus jelas agar tidak ada dana tersebut,padahal di ruang kerjanya “ Permengungkap bagaimana BUMN selalu kata “Bang Cep” mengaDahlan menjadi direksi PLN. aannya. Semoga para anggota DPR, fitnah sebagaimana yang dituntut sejum- dana nya sudah di cairkan soalan tertundanya SK dijadikan sumber dana oleh yang khiri liar obrolannya bersama birokrat eksekutif, dan pemangku lah anggota DPR. berkuasa. Namun, kala itu belum seheRupanya bola mulai digulirkan keseluruhan oleh kabag BPD Desa Secanggang (c2p) anggota DPR,rekan-rekan sebagai laguPers. lama, yang kekuasaan lain tidak menjadikan BUMN Publik menanti ungkapan blak-blakan perekonomian dan sudah akibat dari surat permoboh saat ini. Dahlan menegaskan bahujung-ujungnya menggertak balik agar sebagai anjungan tunai mandiri (ATM) Menteri BUMN itu apa benar atau salah. di terima oleh camat, na- honan masyarakat dan 12 wa sekitar 98 dari 140 BUMN terjebak mereka. Saat butuh dana segar, tinggal Namun yang pasti, informasi soal dug- mun kenapa tidak sampai Kepala Dusun agar SK dalam korupsi yang bersifat sistemis. usaha mengungkap dugaan pemberian upeti tidak dilanjutkan. Sekretaris Jenmenelepon direktur utama BUMN denaan adanya pungutan upeti merupakan ke Kepala Desa.Sehingga BPD Desa Secanggang Sebelum itu, Ketua Mahkamah Konderal PDI-P Tjahjo Kumolo, misalnya, gan berbagai alasan. aib bagi anggota DPR yang selama ini menjadi pertanyaan ada untuk tidak di terbitkan, stitusi Mahfud MD juga menyebut DPR Pengalaman para dirut BUMN bermicitranya terus tergerus. Jangan sampai apa Kabag Perekonomian karena Ketua BPD diang(Komisi III) telah memotong anggaran menyebut langkah Dahlan tak lebih dari pencitraan karena Dahlan punya agentra kerja dengan DPR patut dijadikan rakyat semakin kehilangan keper- Langkat dengan para Ca- gap terlalu maju tentang MK secara signifikan dalam dua tahun da politik. Begitu pula Ketua DPR Marpelajaran berharga. Misalnya, mantan cayaannya lantaran wakilnya yang mat. katanya. terakhir. Namun, Ketua MK melarang jamasalah raskin,dengan Direktur Utama Pertamina Ariffi Nawawi sering dicap terhormat, tetapi ternyata jarannya melobi DPR agar anggaran zuki Alie juga merasa tersinggung atas Gara gara beras raskin adanya surat dari masyatudingan itu. (2003-2004) mengatakan bahwa ia tak lebih dari ”tikus got ” yang begitu SK BPD Desa Secang- rakat dan kepala dusun yang diajukan tidak dipotong. Yang dikePadahal, yang kita harap, seharusnharus bolak-balik ke Senayan (baca: ganas mengeruk uang negara yang gang batal di terbitkan maka kami menunda SK sankan dari peristiwa ini bahwa penenDPR) gara-gara pernyataannya ingin dipungut dari hasil keringat rakyat. tuan anggaran di DPR selalu harus ya anggota DPR merespons positif unBerdasarkan pengaduan BPD Secanggang. tertungkapan dan langkah Dahlan. Bukan semembebaskan Pertamina sebagai sapi Tudingan ini harus diperjelas kebe- Ketua LPMD Desa Se- danya SK BPD bukan hamelalui proses lobi yang boleh jadi tidak baliknya, bereaksi keras seolah bersih, perah. narannya. Jika terbukti ada oknum DPR canggang ke Polres nya Desa Secanggang gratis. sementara fakta begitu banyak terurai. Namun, kita juga berharap kiranya yang berbuat, sebaiknya dilaporkan ke- Langkat pada Tanggal 2 saja, tetapi ada juga dari Lantas, apa tanggapan anggota DPR? Seperti lazimnya, anggota DPR Misalnya, Komisi Pemberantasan KoMenteri BUMN tidak sekadar melempar pada KPK untuk diuji kebenarannya di Otober 2012 tentang Kec.Pkl.Susu dan Desa rupsi (KPK) menangkap sejumlah angbola panas yang bisa dimainkan secara ruang pengadilan. Sebab, rakyat tahu modus beras raskin se- Suka Mulia Kec. Secangtak tinggal diam. Kicauan Dahlan dikegota DPR yang terbukti terbelit oleh peserampangan jika tidak diungkap secara betul, untuk meningkatkan kualitas pel- harga Rp. 4.000/Kg,yang gang.” cam dan mulai melakukan serangan balik. Misalnya, Dahlan mulai dipersoalkan nyimpangan anggaran negara. jelas. Kedatangan Dahlan ke Badan Keaksanaan fungsi legislasi, fungsi angga- di lakukan oleh Kepala Pada saat di tanya apalantaran dua kali tidak hadir saat diunPelajaran berharga hormatan DPR untuk mengungkap ran, dan fungsi pengawasan, setiap ang- Desa dan Kepala Dusun, kah dengan tertundanya dang Komisi VII DPR untuk mengklariMenjaga keselamatan dana BUMN nama anggota Dewan yang gemar megota DPR harus memiliki integritas dan dimana Kebiadaban dan SK BPD Desa Secangbersih dari godaan uang haram. (MARWAN gang ada intervensi dari MAS Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar) Oknum Pejabat Pemkab


Jambi EDISI MINGGU III November 2012 TAHUN XI

e-mail : Pimred_investigasi@yahoo.co.id / penjabredaksi@yahoo.co.id

Muarojambi Kabupaten Terkorup JAMBI, News Investigasi Kabupaten Muarojambi menempati posisi teratas daerah terkorup Se-Provinsi Jambi. Daerah yang dipimpin Bupati Burhanuddin Mahir ini didaulat sebagai daerah terkorup, karena ada potensi kerugian negara Rp 37,2 miliar dengan 179 kasus pada 2011, yang hingga kini belum ditindaklanjuti. Hal tersebut dibeber Ucok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menjadi pemateri pada seminar Pencegahan Korupsi melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD Kota Jambi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinas Wali Kota Jambi, kemarin (31/10). Seminar ini merupakan lanjutan seminar hari sebelumnya di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Ucok menjelaskan, rangking terkorup kabupaten/kota SeProvinsi Jambi itu terlihat dari hasil audit BPK Semester I tahun 2012. Menurutnya, BPK RI mencatat setidaknya kerugian negara di Jambi mencapai Rp 230,7 miliar, dan 466.910 dolar dengan 1.688 kasus yang tersebar di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Setelah Muarojambi, Kabupaten Bungo menempati posisi kedua terkorup dengan kerugian negara sebesar Rp 36,8 miliar dengan 160 kasus. Kemudian disusul Sarolangun Rp 27,1 miliar dan 466.910 dolar dengan 213 kasus, Tebo Rp.27.8 miliar dengan 246 kasus dan Tanjung Jabung Barat Rp.26.3 miliar dengan 109 kasus. (Selengkapnya lihat tabel)

Dikatakan, kerugian negara itu sangat besar. Apalagi jika uang itu justru dinikmati oleh pejabat dan warga yang dibebankan untuk menutupinya dengan membayar pajak. Menurutnya, kerugian negara ini mengindikasikan kepada publik bahwa pejabat baik di kabupaten maupun kota tidak begitu serius dalam pengelolaan anggaran. “Pejabat publik kalau tidak melakukan pemborosan anggaran, biasanya melakukan korupsi anggaran negara,” ujarnya. Makanya, ia mendesak aparat hukum segera melakukan penyelidikan terkait kerugian negara ini. Sebab, kata dia, kerugian negara ini bukan hanya terjadi pada Tahun Anggaran 2011 saja, melainkan sejak 2005. Tapi hasil audit BPK ini tidak pernah ditindaklanjuti pemerintah daerah masing-masing. Hal ini memperlihatkan bahwa audit BPK hanya menjadi ritual biasa setiap tahun. Seharusnya menjadi landasan untuk memperbaiki diri dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. “Sudah selayaknya pelaku birokrat yang melakukan penyimpangan anggaran mendapat sanksi pidana dari aparat hukum agar menjadi shock therapy bagi birokrat yang lain,” tegasnya.

Pemateri lainnya Arif Kuncoro dari tim pencegahan KPK menjelaskan, dari pengamatannya di lapangan pada Agustus-September 2012 lalu ditemukan, adanya indikasi calon pemenang pengadaan barang dan jasa di dua dinas di Kota Jambi diarahkan. “Rekanan yang harga penawarannya lebih rendah digugurkan pada saat rekapitulasi evaluasi administarasi. Padahal pada saat evaluasi, rekanan itu dinyatakan lulus. Anehnya, rekanan yang tidak lulus itu tidak melakukan sanggahan,” ujarnya. Ia mengatakan, fenomena itu menunjukkan bahwa mental pejabat dan aparatur negara yang korup masih ada. Makanya, ia meminta Wali Kota Jambi Bambang Priyanto selaku pemangku kebijakan dapat melakukan perubahan. “SDM aparatur harus benar-benar dibenahi,” katanya. Hayie Muhammad dari IPW mengatakan, penyebab terjadinya korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa karena mudah dilakukan, cepat menghasilkan, lemahnya sistem pengawasan, dan lemahnya kerangka aturan pengadaan. Ia mengatakan, pengungkapan korupsi sulit dilakukan karena merupakan kejahatan yang kompleks dan sulit dibuktikan. “Karena tersamarnya para pelaku dan juga korban,” ujarnya. Dari pengamatannya selama ini, pelaku korupsi antaralain pejabat pengadaan, pokja-pokja, kontraktor/pemasok, konsultan teknis, konsultan pengawas, pemeriksa, partai politik (DPR/DPRD), partai politik melalui makelar. “Mafia termasuk tim sukses,” ujarnya. Beberapa modus penyimpangan seperti mark up

(modus paling banyak ditemui), HPS disusun tidak sesuai kriteria, bahkan disusun oleh calon pemenang, mengarahkan spesifikasi teknik pada merek tertentu, pemecahan pemaketan untuk menghindari lelang. “Penentuan jadwal yang tidak realistis,” tandasnya. Sekda Akui Telah Tindak Lanjuti Sekda Muarojambi Imbang Jaya menegaskan telah menindaklanjuti temuan potensi kerugian negara Rp 37,2 miliar dengan 179 kasus pada 2011 dari hasil audit BPK Semester I tahun 2012 yang dibeber FITRA, kemarin. “Semua hasil audit BPK yang dilaporkan pada 2012 lalu, saat ini tengah dalam proses penyelesaian,” ujarnya kepada Wartawan. Sekda mengatakan, temuan kasus BPK beberapa waktu lalu itu merupakan masalah aset yang belum dinilai. Namun, nilainya tidak mencapai Rp 37 miliar. “Begitu menerima hasil audit BPK, bupati langsung menginstruksikan untuk menyelesaikan masalah ini dan sekarang kita tengah lakukan itu,” ujarnya. Saat ini, memang Muarojambi memiliki aset yang nilainya cukup besar, yakni dari tanah dan lainnya. Tetapi sebelumnya, aset itu tidak memiliki nilai. “Aset-aset tersebut tengah diproses untuk menentukan nilainya,” ujar Sekda. Dipastikannya, pada 2012 ini semua masalah terkait temuan BPK, sudah selesai. Sebab, semua instansi yang terkait dengan temuan tersebut, sudah melakukan upaya menindaklanjuti temuan tersebut. “Tidak ada yang kita abaikan,” ungkap Imbang Jaya. Untuk kebocoran anggaran, menurut sekda tidak terjadi. “Menurut kepala bagian keuangan tidak terjadi kebocoran keuangan, apalagi yang nilainya cukup fantastis, yaitu mencapai Rp 37 miliar.(F.Ali)

10

H A R G A ECERAN Rp. 2.500,- LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM

56 Ribu Orang Menganggur di Jambi JAMBI, News Investigasi Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan, saat ini tercatat ada sekitar 56 ribu pengangguran di Provinsi Jambi. Meski tergolong jauh di bawah angka nasional, namun itu tetap membuat HBA tak nyenyak tidur. Apalagi, volume pengangguran di Jambi tiap tahunnya bertambah. Sepertinya, ribuan perusahaan yang mengeruk keuntungan di Jambi tak mampu menekan pengangguran di daerah ini yang semakin tinggi itu. Ini disebabkan mayoritas perusahaan tidak memakai tenaga kerja yang berasal dari putra daerah. “Saya minta perusahaan yang ada di Jambi mengutamakan putra daerah dalam rekrut karyawan,” pinta HBA didampingi Danrem 042/Gapu Kolonel Eko Budi S usai meresmikan Job Fair 2012 di Mall WTC, Kota Jambi, kemarin (5/11). Catatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Sosnakertrans) Provinsi Jambi, di Provinsi Jambi sedikitnya ada 2.200 perusahaan yang beroperasi. Paling banyak perusahaan di bidang perkebunan. Di antaranya PT Asiatic Persada, Lontar Papyrus, PT WKS, Sinarmas, PT SAL, PT KDA, PT NTC, PT Kirana dan lain-lain. Namun dari jumlah perusahaan yang berdiri tersebut, sebagian tenaga kerja yang asli warga Jambi banyak tak mendapat kesempatan untuk bekerja. ”Sebelum merekrut warga lain, sebaiknya pabrik harus memprioritaskan terlebih dahulu warga asli Jambi. Jangan sampai, justru warga luar yang menjadi karyawan. Sementara warga sekitar hanya jadi penonton saja,” kata HBA. Tak hanya berharap berpangku tangan dari perusahaan. Tingginya angka pengangguran membuat HBA harus bekerja keras memutar otak mencari solusi. Menurutya, selama dua tahun ini, dia telah banyak menggulirkan kebijakan yang khusus untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. “Berbagai kebijakan dilakukan untuk investasi sehingga lapangan kerja terbuka. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan pemagangan anak-anak ke perusahaan,” jelasnya. Bagi HBA, kesempatan kerja akan jadi perhatian khusus. “Kita coba merubah pola pendidikan dari SMA jadi SMK. Kita bertekad, ke depannya 70 persen ke SMK dan 30 persen untuk SMU. Kita ingin memprioritaskan pendidikan pada SMK,” ungkapnya. Harapannya, agar lulusan SMK itu menjadi manusia-manusia yang punya skil dan siap guna. Sehingga, setelah tamat mereka berpeluang langsung terjun ke dunia kerja. “Saya ingin mereka setelah tamat sekolah menjadi orang yang layak pakai,” katanya. Kemudian, pihaknya bakal mengoptimalisasi peran BLK. Menurut HBA, pemerintah telah menggelontorkan dana khusus samisake untuk optimalisasi BLK. Nantinya, seluruh BLK yang ada di tiap kabupaten akan dihidupkan kembali jadi sarana dan tempat melatih skil anak-anak. “Sekarang itu sudah berlangsung,” ujarnya. Selain itu, pihaknya juga mendorong putra asli Jambi untuk siap bekerja ke luar negeri, khususnya Negara Jepang. Ia mengatakan, saat ini ada sekitar 170 orang putra Jambi yang sudah diberangkatkan ke Jepang untuk magang di sejum-

lah perusahaan besar di sana. “Mereka akan bekerja selama tiga tahun,” katanya. Lalu, HBA juga mendorong universitas membuka jurusan dan program studi politeknik (D3). Ia berharap tahun depan Unja sebagai satu-satunya universitas negeri dapat melahirkan kampus Politeknik. Ia berjanji akan membantu, baik secara finansial ataupun lahan serta sarana prasaranan. “Itulah upaya yang saya lakukan agar anak kita tak nganggur. Agar mereka tidak macam-macam. Sebab, nganggur itu mendorong orang untuk berbuat jahat,” ujarnya. Kepala Dinas Sosnakertrans Haris AB mengungkapkan permasalahan tenaga kerja di Jambi. Selain sulit mencari kerja, juga masih adanya praktek pencaloan. “Pencaloan masih merajalela, saya harap hilangkan kebiasaan itu. Juga sistem outsourcing juga masih berlaku,” katanya. Menurut dia, outsourcing tak sesuai dengan hak karyawan dan Undang-Undang No:13 Tahun 2003. “Dengan adanya outsourcing, upah menjadi tidak jelas, serta hak karyawan ditindas, sehingga karyawan terus dirugikan selama masih bekerja sebagai buruh perusahaan,” imbuhnya. Meski demikian, untuk menghilangkan outsourcing itu tidak mudah, harus beratahap. “Sebab dimana-mana ada outsourcing. Sudah menjamur, kita hilangkan secara bertahap,” katanya. Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Bidang Tenaga Kerja AR Syahbandar mengatakan, tingginya angka pengangguran di Jambi bukan semata disebabkan faktor terbatasnya ketersediaan lapangan kerja. Ada sejumlah faktor lain yang menyebabkan angka pengangguran sulit ditekan. Salah satunya adalah karena mindset (pola pikir) masyarakat. “Ya karena mindset masyarakat juga yang belum sepenuhnya berubah,” katanya. Menurutnya, tenaga kerja di Jambi cenderung memilih atau memfavoritkan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pekerjaan yang paling menjamin masa depan ketimbang swasta atau membuka usaha sendiri. Sementara, penerimaan PNS setiap tahunnya tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja, karena yang diterima selalu dengan jumlah terbatas. “Nah, mereka yang tidak lulus PNS ini tentunya akan menjadi penganggur bila tidak mencari kerja,” katanya. Tapi, ia juga prihatin permintaan sektor swasta terhadap tenaga kerja relatif kecil setiap tahun. “Bahkan nyaris tidak ada,” ujarnya. Dia juga menilai, faktor kualitas tenaga kerja di Jambi merupakan salah satu penyebab sulitnya terkoneksi antara tenaga kerja dengan dunia kerja. Menurutnya, sejumlah perusahaan mengaku sulit menemukan sumber daya yang dibutuhkan. “Mereka kadang mengatakan, “skornya masih kurang”. Bahkan ada perusahaan yang sampai melakukan seleksi dua kali untuk mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan,” katanya. “Yang paling penting adalah, peran pemerintah untuk menuntaskan masalah ini. Toh, masyarakat juga tak bisa disalahkan,” pungkasnya. (F.Ali)

KPK Beber Potensi Korupsi di Pemprov Jambi JAMBI, News Investigasi Tim bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun ke Jambi, kemarin (30/10). Mereka membeberkan sejumlah permasalahan di Pemprov Jambi, hasil pengamatan yang dilakukan selama setahun belakangan, yang berpotensi korupsi. Acara tersebut dikemas dalam seminar Pencegahan Korupsi melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan pengelolaan APBD Provinsi Jambi. Ada tiga hal yang disorot KPK, yaitu tentang perencanaan dan penganggaran APBD provinsi, pelayanan publik pemerintah dan potensi korupsi pada pengadaan barang/jasa. Arif, anggota tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK RI mengungkapkan , hasil pengamatan atas perencanaan dan penganggaran APBD Provinsi Jambi, ditemukan penyusunan RKPD tahun 2013 tidak sepenuhnya mengacu permendagri 54 tahun 2010 Pasal 101 ayat (2). Menurutnya, proses penyusunan RKPD itu tidak didukung dengan dokumen persiapan penyusunan RKPD, rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, dan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang. Kemudian, pihaknya juga menemukan adanya penetapan target PAD tidak didasarkan pada potensi yang ada. Menurut Arif, pemerintah Provinsi Jambi tidak memiliki dokumen potensi PAD. “Dengan demikian penetapan target PAD tidak didasarkan pada potensi yang ada,”katanya. Padahal, lanjut dia, proses penyusuan PAD harus berpedoman pada permendagri No. 37 tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013. Di sana, pada lampiran III tentang Kebijakan Penyusunan APBD dijelaskan bahwa “Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.” Arif menjelaskan, KPK juga menemukan adanya indikasi pemecahan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2012 yang sebetulnya dapat dijadikan satu paket kegiatan. Pemecahan kegiatan dibuat dengan tujuan agar tidak dilakukan tender. Jumlah lokasi ada 9, yang dipecah menjadi

28 paket pekerjaan, dengan rincian 15 Paket pekerjaan dengan nilai di bawah Rp100juta, 13 Paket pekerjaan dengan nilai di atas Rp 100 juta, dan di atas Rp 200 juta. “Nilai total anggaran atas seluruh paket pekerjaan tersebut adalah Rp 3,66 Miliar,”jelasnya. Selain itu, KPK juga menemukan adanya penetapan harga standar tidak profesional, karena harga standar yang ditetapkan sangat bervariasi dibandingkan dengan harga hasil survey. Terdapat kenaikan harga sebesar 60% dari hasil survey atas barang, berupa perlengkapan kantor dan mebelair. “Barang yang tidak diperoleh data harga surveynya, yaitu Alat Tulis Kantor dan barang perlengkapan pegawai. Nah, harga yang dipakai adalah standar harga tahun sebelumnya,” ungkapnya. Dari pengamatan di lapangan, penetapan harga standar juga tidak dilakukan secara professional. Penetapan standar satuan harga bervariasi dibandingkan dengan harga hasil survey. Diantaranya, satuan harga perlengkapan pegawai ditetapkan melebihi hasil survei pasar (30% sampai dengan 500%). “Satuan harga alat olah raga ditetapkan melebihi hasil survei pasar (sampai dengan 546%),”jelasnya. Selanjutnya, permasalahan hasil pengamatan atas pengadaan barang/jasa, KPK menemukan beberapa kejanggalan yang berpeluang terjadinya korupsi anggaran. Ia mengatakan, KPK menemukandi tiga dinas yang tidak membuat Rencana Umum Pengadaan (RUP). KPK juga menemukan adanya indikasi calon pemenang atas pengadaan barang/jasa telah diarahkan. “Ini terjadi di Dinas Pendidikan,” tegasnya. Dari pengatamannya, proses pengadaan barang/jasa dengan e-proc belum dilakukan sesuai ketentuan, di Dinas PU. Menurutnya, masih ada pertemuan antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa. “Khusus untuk pekerjaan peningkatan jalan tahun 2012, masih ada pekerjaan jalan nilai kontraknya mencapai Rp 13 Miliar yang belum selesai, tapi sudah mengalami pengikisan,”katanya. Kemudian, permasalahan hasil pengamatan atas pelayanan publik, KPK menemukan media informasi tentang prosedur dan persyaratan layanan (sep-

erti, leaflet, banner, brosur) belum sepenuhnya mengedepankan prinsip transparansi dan kemudahan pelayanan. Petugas pelayanan belum dilengkapi atribut yang jelas, adanya pemisahan pegawai pada fungsi informasi (front office) dan fungsi administrasi (back office), serta disiplin dengan tugasnya “Masih banyak petugas tidak ramah, cakap dan waktu layanan belum jelas. Ini terlihat di kantor perizian dan RSUD Raden Matthaer,”katanya. Khusus untuk rumah sakit, lanjut Arif, pasien masih harus bertanya pada bagian informasi mengenai alur dan persyaratan pelayanan. Menuruntya, pengaturan letak tempat layanan membuat pasien harus mondar mandir. “Kenyamanan dan keamanan belum optimal,”imbuhnya. “Komputer informasi ketersediaan kamar tidak up to date,”lanjutnya. Menurutnya, pengaturan ruang informasi, loket pendaftaran tidak seperti loket umumnya. Petugas pelayanan kurang memadai. “Di RSUD terdapat petugas layanan ‘membantu’ orang yang dikenalnya agar proses lebih cepat. Di pintu masuk tempat pelayanan terlihat beberapa orang non petugas berkumpul dan menghubungi orang dalam. Berdasarkan informasi bahwa kamar VIP sulit diperoleh kalau tidak kenal orang “dalam”,”jelasnya. “Masih terdapat perbedaan pelayanan pasien umum dengan Jamkesmas/ da,”katanya. Kemudian, dia juga menyoroti pelayanan perizinan terpadu di kantor satu atap. Rp 100 Juta Untuk Bayar HP Kepala Dinas Sementara, Direktur Sekretariat nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran ( Setnas FITRA), Ucok Sky Khadafi yang turut serta dengan rombongan KPK mengatakan, dari pengamatannya selama ini, hampir tiap tahun anggaran gaji pegawai terus bertambah. Hal ini, akan mengakibatkan belanja gaji pegawai tidak akan bisa ditutupi oleh DAU ataupun dari sektor PAD. Padahal, DAU sebagian untuk belanja pegawai, sebagian lagi untuk belanja pelayanan publik. “Kenaikan anggaran gaji pegawai hampir mendekati 49%, sedangkan DAU kenaikan tidak sampai 20 persen,”ujarnya.

Lebih lanjut Ucok mengatakan, berdasarkan temuannya, masih ada anggaran Bansos yang pengelolaannya tidak tepat sasaran dan rawan penyimpangan. Di BKD Provinsi Jambi misalnya, ada penyimpangan Bansos sebesar Rp 709 juta untuk bantuan PNS yang melaksanakan tugas belajar dan ikatan dinas. Menurutnya, bantuan itu justru dipakai untuk kursus atau pelatihaan PNS, seperti Badan Diklat daerah sebesar Rp 26,5 juta, Dinas PU sebesar Rp 11,9 juta, BKD sebesar Rp 2 juta, Bakoluh sebesar Rp 2,9 juta dan Sekretariat daerah Pengurus Korpri sebesar Rp 4.5 juta untuk seminar ke Jakarta. Lalu, Sekretariat DPRD sebesar Rp 49 juta untuk rapat kordinasi dan uang saku, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp 29,7 juta belanja transpor dan uang saku. Sedangkan RSUD Raden Mattaher sebesar Rp 18,8 juta untuk pendidikan, pelatihan dan kegiatan rapat. “Di RSJ daerah sebesar Rp 2,7 juta untuk diklat kepemimpinan,”katanya. Kemudian, FITRA juga menemukan adanya anggaran sebesar Rp 127 juta belum jelas pertanggungjawabannya. Malahan, dana itu dipakai untuk biaya tamu pusat sebesar Rp 12 juta, perbaikan mobil Kepala Dinas sebesar Rp 4 juta, pembayaran HP Kepala Dinas lebih dari Rp 100 juta. “Hampir tiap tahun dana bansos di Jambi selalu bocor. Memang ini sangat rawan. Kedepannya harus di perbaiki lagi,”katanya. Pembicara lainnya, Hayie Muhammad dari IPW menyampaikan materi soal membedah korupsi pengadaan barang dan jasa. Ia mengatakan, modus Korupsi Pengadaan Barang dan jasa biasanya terjadi karena Persengkokolan penguasa-pengusaha. “Penyedia dengan penyedia, Penyedia dengan Pengguna, Penyedia dengan Pengguna, plus DPR /DPRD/Partai Politik,”katanya. Yang mereka lakukan yaitu mengatur atau mengarahkan lelang, mengatur harga barang dan jasa, mengatur spesifikasi teknis barang/jasa, mengatur persyaratan yang berpihak mengatur pemenang lelang. “ Modus penyimpangan, seperti mark up (modus paling banyak ditemui). HPS disusun tidak sesuai kriteria, bahkan disusun oleh

calon pemenang, mengarahkan spesifikasi teknik pada merek tertentu, pemecahan pemaketan untuk menghindari lelang dan penentuan jadwal yang tidak realistis,”jelasnya. Kemudian, Didik Krisdiyanto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menjelaskan beberapa permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, karena kelemahan administrasi keuangan. Ia menyebutkan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah belum dibuat. Ketidakpatuhan terhadap peraturan per UU, Kelemahan prosedur dan kesalahan pencatatan, Kelemahan penyusunan & penyajian laporan keuangan, Kelemahan pengelolaan kas (kas bon), Kebijakan akuntansi pemda belum sesuai SAP. Pengelolaan pendapatan dan belanja tidak sesuai dengan ketentuan, Penyertaan dan penempatan modal belum akuntabel. “Pemberian bantuan sosial dan hibah tidak didukung akuntabilitas yang baik,”jelasnya. Ia juga menjelaskan beberapa kelemahan pada proses pengadaan barang dan jasa, yaitu masih ditemukan pengadaan fiktif, pengaturan tender dengan mengarah kepada rekanan tertentu. “Pengadaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, mark-up denda keterlambatan belum ditetapkan & belum disetor ke kas daerah,”jelasnya. BPKP juga menemukan perubahan pelaksanaan kegiatan tidak didukung addendum kontrak. Panitia pengadaan tidak memiliki HPS, Perbedaan kuantitas antara berita acara serah terima barang dengan dokumen kontrak, Dokumen lelang tidak lengkap, dan Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan. “Nilai kontrak melampui Owner’s Estimate (OE), Harga kontrak pekerjaan dimark-up , Pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, Spesifikasi teknis pengadaan barang telah menunjuk suatu merk tertentu,”bebernya. HBA Akui SDM Lemah Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) hanya bisa tersenyum dan menghela nafas panjang mendengar persentasi dari rombongan KPK. Secara jantan dia mengakui masih banyak kelemahan di pemerintahannya. Soal banyaknya temuan dan keboc-

oran anggaran, HBA mengakui bahwa SDM di Pemprov masih banyak yang lemah. “Ini masalah kompetensi saja,”ujarnya. Ia mengatakan, terkadang salah penggunaan dan penempatan anggaran karena ketidaktahuan. ‘’Untuk merubah itu semua tidak bisa instan, butuh proses. Yang jelas, kita terus lakukan pembinaan,”katanya. Apalagi, lanjut HBA, saat ini tidak hanya BPKP saja yang memantau penggunaan anggaran. Inspektoprat juga diperkatat untuk melakukan pengawasan. Dalam satu tahun, tiap SKPD di periksa sebanyak dua kali. “ Kalau ada temuan akan kita kembalikan. Sekarang sudah kita perketat, tidak bisa macam-macam lagi. Mudahan ke depan makin lama-makin baik,” ujarnya. Menanggapi soal tingginya anggaran pegawai tiap tahun, HBA mengakui PNS Provinsi memang sudah melebihi kebutuhan. Makanya, dia menegaskan untuk formasi tahun depan masih dipertimbagkan. Menurut HBA, naiknya anggaran pegawai tiap tahun karena jumlah pegawai juga makin meningkat, karena banyak yang pindah dari kabupaten/kota. Dia mencotonohkan sejumlah PNS yang terpaksa meminta pindah karena jadi korban politik. Mereka mengemis datang meminta kepadanya untuk pindah. “Semuanya datang ke saya. Umumnya berpangkat ‘‘jenderal’’ (eselon II). Mereka nonjob sebagai akibat imbas politik. Kan tak mungkin saya menolak,”katanya. HBA mengatakan, saat ini ada sekitar 64 orang PNS berpangkat 4B dan C yang kini parkir di BKD Provinsi Jambi. “Kasian mereka. Ini yang kadang merepotkan,”ujarnya. Menurut HBA, saat ini ada ribuan PNS yang ngantri minta pindah ke provinsi. “Di rumah saya, tumpukan dokumen PNS yang minta pindah setinggi satu meter. Semuanya minta dilayani, tapi tidak saya lakukan. Inilah yang menyebabkan biaya tinggi,”ujarnya. (F.Ali)

Penerbit : PT. MANOPPO MEDIA JAYA Badan Hukum : No.29 Tanggal 11 Juni 1999 Akte Notaris Ming Miryani SH Cibitung Bekasi Hak Cipta : Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia No. 020925 Tanggal 12 Maret 2001 Pimpinan Redaksi / Penjab : H. Ismed Loebis Bsc. Perwakilan Provinsi Jambi : Fachri Ali, Dusun Tenam RT/RW.05/00 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, Hp. 085378381288, Koordinator Jambi : Suroso, Hp. 081366700060. Muara Jambi : Suganda Barus, Hp. 08126344942, Muara Tebo : Basyir, Hp. 085266068606, Rudiyanto, Dekontri, Payakun, Ester, Iwan, Hartoyo Rifa’i, Muara Bungo : Aris Purwanto, Hp. 081273444410, Narsim, Abu Bakar, Sularto. Batang Hari : Supriyanto SH, Haidir, Herman Purba


EDISI MINGGU III November 2012 TAHUN XI

INVESTIGASI JAMBI

Pematang Sapat Tak Punya TKD RIMBOBUJANG, News Investigasi Desa Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang yang nota bene adalah desa paling pinggir Kabupaten Tebo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bungo, tidak memiliki Tanah Khas Desa (TKD). Itu diungkapkan pejabat Kepala Desa Pematang Sapat, Shobni. Dikatakannya, sejak berdirinya desa Pematang Sapat hingga sekarang memang tidak pernah memiliki Tanah Khas Desa seperti layaknua desa yang lain yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang. “ Desa Pematang Sapat tak punya TKD,” jelas Shobni, kepada koran ini, Senin (5/12). Diungkapkan Shobni, mengapa desa yang dia pimpin tidak memiliki TKD, karena wilayah desa Pematang Sapat berada didalam area Hak Guna Usaha (HGU) PTP Nusantara VI Rimbo Bujang.

“ Wilayah desa Petamang sapat berada dalam HGU PTPN VI,” terang Shobni. Karena berada dalam HGU perusahaan, makanya desa tidak memiliki TKD. Menurutnya, jelas sangat mempengaruhi terhadap kontribusi desa dengan tidak adanya TKD. Coba kalau ada lanjut Kades, TKD tersebut dapat menunjang PAD desa. Seperti di desa Tirta Kencana, lahan TKD di desa tersebut dibuat menjadi Kebun Karet yang setiap minggunya dapat menghasilkan pendapatan. Dengan adanya pendapatan dari TKD, kegiatan di desa juga dapat berjalan lancar seperti untuk pembangunan desa. “ Desa hanya mengandalkan dari ADD untuk pembangunan desa, karena nihil PAD,” aku Shobni. Pihak desa tidak bisa berbuat apa – apa karena memang wilayah desa Pematang Sapat berada dalam HGU perusahaan milik negara ini. (pri)

10 SMP Bakal Dapat Proyek DAK TEBO, News Investigasi Sebanyak 10 SMP di Kabupaten Tebo pada tahun anggaran 2012 ini, bakal mendapatkan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) rehabilitasi gedung sekolah. Hal itu diakui oleh salah satu Kepala Sekolah yang bakal menerima alokasi proyek DAK yang dananya berasal dari APBN tersebut. “ Informasinya ada 10 SMP yang akan menerima alokasi proyek DAK tahun 2012 ini, salah satunya SMPN 3 Kabupaten Tebo,” aku Badriah,S.Pd pejabat Kepala SMPN 3 Kabupaten Tebo yang mengaku bakal mendapatkan proyek DAK tersebut. Disebutkannya pula sekolah – sekolah yang bakal menerima proyek DAK tersebut seperti SMP yang dikepalainya saat ini, SMPN 11,

SMPN 10, SMPN 15, SMPN 18, SMPN 24, SMPN 28, SMPN 27, SMP Satu Atap Suosuo dan terakhir SMPN 8 Kabupaten Tebo. Proyek yang akan dikerjakan pada akhir tahun ini lanjut Badriah, besaran anggaran yang diterima oleh sekolah penerima berfariasi. Itu tergantung berapa paket yang akan diterima. Tentunya, kalau paket dua nilainya akan lebih sedikit dengan SMP yang menerima paket 3 dan proyek DAK tersebut hanya diperuntukan untuk rehabilitasi gedung saja dan tidak boleh untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). “ Proyek DAK SMP tahun ini sama dengan SD, tapi saya tidak tahu berapa jumlah SD penerima,” jelas Badriah yang pada hari Senin lalu mengikuti rapat dinas dengan Kepala Dinas bersama para Kepala sekolah yang sekolahnya akan menerima proyek DAK. (bsr)

64 % HGU PT LAJ Dijarah

Sukandar : Warga Yang Merasa Dirugikan Agar Lapor Polisi Tebo, News Investigasi Bupati Tebo Sukandar menyatakan bahwa lahan PT Lestari Asri Jaya (PT.LAJ) seluas kurang lebih 62 Ribu hektar yang termasuk dalam wilayah Hutan Produksi (HP), sekitar 30 % atau 64 %nya sudah dijarah dan diklaim sebagai tanah warisan Raja Jambi oleh warga yang mengaku sebagai keturunan Raja Jambi Sultan Thaha.“ Sekitar 30 % sampai 64 % lahan PT LAJ sudah dijarah oleh masyarakat,” jelas Bupati Sukandar kepada koran ini usai dirinya melantik Kades Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang, Selasa kemarin (18/9). Masyarakat yang menjarah tersebut mengaku dari keuturunan Raja Jambi Sultan Thaha, namun lanjut Bupati, Pemerintah sendiri sampai saat ini tidak mengakui adanya tanah warisan Sultan Thaha tersebut karena sampai sekarang dirinya belum pernah bertemu dengan keturunan Sultan Thaha.

Kepada yang mengklaim tanah tersebut adalah tanah warisan Sultan Thaha, Silahkan tempuh sesuai dengan jalur hukum dan dihimbau jangan memprofokasi masyarakat Kabupaten Tebo dan warga terdekat untuk bersama – sama dan berbondong – bondong menjarah lahan yang saat ini menjadi HGU PT LAJ. “ Kepada warga yang merasa dirugikan terkait klaim tanah Sultan Thaha yang tidak mendapatkan lahan tapi sudah bayar, silahkan lapor ke Polisi agar sebagai dasar untuk menangkap yang terlibat dalam penjualan lahan itu,” himbau Bupati. Diakui Bupati, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo terkait adanya klaim Tanah warisan Sultan Thaha, saat ini hanya bisa menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprofokasi. Izin PT LAJ sendiri menurut Bupati, dikeluarkan pada tahun 2010 atas rekomendasi Bupati Tebo masa itu dan prosesnya sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang benar.(BSR)

Buka Jalan dalam Kawasan Hutan Produksi

“ MENGUPAS TUNTAS FAKTA “

Jl. Brigjend Katamso / Gg. Nasional No. 21 Sei Mati Medan Telp. (061) 91153131 Fax : (061) 4561850. e-mail : Pimred_investigasi@yahoo.co.id

11

Kantor UPTD Dikbudpora Serai Serumpun Terancam Ambruk Hal itu diungkapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dikbupora) Serai Serumpun, Alfian. Sejak dia ditugaskan dan mulai ngantor di kantor tersebut, mengaku kaget ketika pertama kali memasuki ruangan kerjanya. “Bagaimana tidak lantainya serasa mau runtuk ketika dipi-

jak,” kata Alfian. Pengakuan yang sama diungkapkan oleh staf kantor. Menurutnya kondisi itu sudah terjadi sejak beberapa bulan setelah kantor itu dibangun dan ditempati. Bahkan di beberapa bagian lantainya juga terlihat sudah amblas. Itu seperti terjadi di bagian teras kantor tersebut. “Baru berapa bulan ditempati

di beberapa bagian lantainya sudah amblas,” katanya. Pantauan koran ini kondisi tersebut memang benar, ketika wartawan masuk ke dalam kantor tersebut lantai memang bergetar dan mengeluarkan suara seperti suara beduk dipukul ketika dipijak. Kondisi lantai seperti itu hampir terjadi di seluruh ruangan dan di semua bagian, baik itu sudut ruangan maupun tengah ruangan. Kondisi itu terjadi diduga disebabkan tanah di bawah lantai amblas. Lantai bangunan terlihat dibuat lebih tinggi sekitar setengah meter dari tanah, jadi kemungkinan lokasinya ditimbun sebelum dilakukan pem-

Tebo, News Investigasi Bantuan bangunan TPQ Al Mutaqin di Jalan 18, Desa Tegal Arum menuai persoalan. Pengelola TPQ minta agar bangunan dibangun di lokasi yang lama, yakni di RT 49, amun masyarakat menginginkan bangunan dibangun dilokasi baru, di RT 47. Informasi yang berhasil dihimpun koran ini dari nara sumber mengungkapkan, mulanya TPQ yang sudah lama berdiri di jalur tersebut untuk ke sekian kalinya mendapat bantuan dari pemerintah. Bantuan kali ini berupa ruang kelas baru (RKB) satu bangunan dengan dua ruang, yang berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo, melalui Dinas Pendidikan Kabudayaan Pemuda dan Olah Raga. Pengelola TPQ yang diketahui dipimpin oleh Hardiman

yang tak lain seorang Mudin di wilayah setempat meminta agar bangunan tersebut dibangun di lokasi di mana bangunan yang lain berada. Tujuannya agar dalam pengelolaan lebih mudah karena terpusat di satu tempat. Sementara sebagian besar masyarakat setempat menolak pembangunan itu dilakukan di lokasi yang lama. Dengan pertimbangan karena lokasi lama terlalu jauh karena berada di ujung jalur tersebut. Selain itu lokasi yang lama juga sudah banyak bangunan. Di lokasi lama sudah ada bangunan pertama yang memiliki 1 ruangan. Dan bangunan kedua bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang terdiri dari tiga ruangan. Namun demikian, ada juga informasi yang mengatakan,

persoalan itu dipicu karena kecemburuan sosial, karena pengelola TPQ terkesan ingin mengambil semua bangunan yang diberikan oleh pemerintah. Dan meskipun pengelola TPQ telah mewakafkan tanahnya untuk kegiatan tersebut, tapi dari pengelolaannya masih terkesan milik probadi. “Masak setiap ada bantuan mau diambilnya semua,” kata salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. Terkait beda pendapat tersebut, akhirnya masyarakat Dusun Wono Sari itu mengadakat rapat untuk menentukan lokasi yang tepat. Dan sesuai kesepakatan masyarakat di jalan tersebut, akhirnya bangunan TPQ di bangun di lokasi baru, yang merupakan tanah Restand (R). Ketua RT 47, Sugiyanto, membantah adanya isu yang

mengatakan bahwa persoalan tersebut dipicu karena kecemburuan sosial. Tapi perbedaan pendapat itu murni untuk memperjuangankan kepentingan masyarakat banyak di jalur tersebut. “Ini bukan sebuah persoalan, hanya saja kami melihat di lokasi yang lama itu sudah penuh, untuk itu adanya bantuan ini kami sepakat kami bangun di RT 47, selain lokasinya masih lebar juga berada di tengah-tengah masyarakat,” jelas Sugiyanto, Ketua RT 47. Dengan pembangunan TPQ kali ini, masyarakat juga berhadap agar nantinya bangunan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jumlah murid TPQ dapat dibagi di bangunan yang lama dengan bangunan yang baru. Selain itu kegiatan TPQ juga tetap dapat berjalan seperti biasanya.(bsr)

SAROLANGUN, News Investigasi Upaya menegakkan disiplin, pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun, ternyata bukan isapan jempol belaka. Buktinya, sebanyak 12 orang PNS yang tersandung kasus disiplin, dipastikan diberhentikan alias dicopot. Pasalnya, Bupati Sarolangun Cek Endra sudah menandatangani surat keputusan (SK) pemberhentian. Bupati Sarolangun, H Cek Endra, kemarin (4/11), mengatakan, 12 orang oknum PNS yang diberhentikan tersebut sudah melalui proses kajian

yang panjang. Pemkab membentuk tim penindak disiplin pegawai yang langsung diketuai Sekda Sarolangun. “Saya tidak mau gegabah, makanya saya bentuk tim penindak pelanggaran disiplin. Tim tersebut bertugas mengumpulkan data dan mengkaji lebih dalam, agar keputusan yang dilahirkan tidak keliru,” jelasnya. Berdasarakan kajian tim penegak disiplin PNS yang dibentuk tersebut, akhirnya Pemkab Sarolangun memutuskan 12 nama PNS tersandung kasus, diberhentikan sesuai dengan PP nomor 32 tahun 1979 tentang pember-

hentiaan pegawaai negeri sipil. “Dari kajian tim, disimpulkan 12 PNS yang tersandung kasus tersebut harus diberhentikan dan SK pemberhentiaan secara kolektif sudah saya teken,” tegas bupati. Cek Endra mengharapkan, seluruh PNS maupun honorer dilingkup Pemkab Sarolangun agar meningkatkan etos kerja, serta menarik pelajaran 12 yang diberhentikan tersebut. ”Saya berharap PNS maupun honorer bekerja dengan baik. Hindari pelanggaran yang bisa merugikan pemerintah dan diri

sendiri. Karena saya tidak akan kompromi, siapapun dia dan terbukti melanggar akan saya tindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya. Secara terpsah, Sudirman, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah Kabupaten Sarolangun, terkesan enggan berkomentar banyak. ”Saya tidak mau bicara banyak, untuk lebih jelas dan rinci silakan hubungi pak Sekda selaku ketua tim. Namun, secara garis besar pak Bupati sudah menandatangani SK pemberhentian kolektif,” tandasnya.(Aris)

Tebo, News Investigasi Kepala Kantor UPTD Dikbudpora Serai Serupun beserta staf mengaku tak tenang berlama-lama di dalam kantor. Bukan mereka malas ngantor, tapi lantaran lantai kantor serasa mau runtuh ketika dipijak.

bangunan. “Tapi tanah timbunanya kurang atau tidak padat,” kata Alfian. Kondisi yang lebih memprihatinkan juga terjadi pada septik tank dan bak penampungan air comberan yang ada di belakang kantor. Kedua bak yang dibuat dengan beton itu sudah runtuh. Sehingga kini WC tidak lagi dapat digunakan. Menurut Alfian lagi, selain bangunannya yang dikerjakan asal-asalan, pemilihan lokasi untuk bangunan tersebut juga tidak tepat. Sebab lokasinya ada di bawah jembatan Barang Sekutur yang persis berada di depan kantor UPTD itu. “Kantor ini juga terancam kebanjiran kalau sungainya meluap,” kata Alfian lagi.(bsr)

Bantuan Gedung TPQ di Jalan 18 Tegal Arum Disoal

Belasan PNS Diberhentikan

gan ketika dikonfirmasi membenarkan kalau PT PER telah melanggar aturan, karena telah membuka dan melakukan pengerasan jalan Lubuk Madrasah tembus ke Tanjung Jabung Barat, dan ia juga mengakui kalau perusahaan ini izinnya sedang dalam pengurusan dan sampai sekarang belum turun. “Seharusnya PT PER tidak dibolehkan membuka dan melakukan pengerasan jalan dalam kawasan hutan Produksi sebelum mendaTUNGKAL,News Investigasi ul bisa kami rasakan,” harapnya, DPRD Kabupaten Tanjabbar kemarin, (14/10). patkan izin dari Kemenhut, kini kembali menjadi perbincanSementara, Kepala DPPKAD karena kawasan hutan adalah gan hangat bagi masyarakat, Kabupaten Tanjabbar Mukri memkewenangan Mentri Kehutankhususnya di Kabupaten Tanjab- benarkan adanya alokasi dana an,” tegasnya kemarin. bar. Pasalnya, sebelumnya para untuk pembelian mobil dinas bagi wakil rakyat tersebut juga menga- anggota dewan. Ia menyebutkan, Sementara itu, Wartono, MUARABUNGO, News Investigasi nggarkan pembelian i-pad setiap selain untuk anggota dewan, perwakilan dari PT PER yang anggota dewan, kini lembaga ter- pembelian 8 unit mobil dinas juga Polisi mengamankan dua orang wanita di kamar kost 09 sedang berada di lokasi hormat tersebut menganggarkan diperuntukkan Sekretariat DPRD yang terletak di belakang Apotek Cahaya Sehat, Pasar dikonfirmasi mengaku pemuntuk membeli mobil dinas. Ang- Tanjabbar sebanyak 3 unit serta Muarabungo. Bersama mereka juga diamankan narkoba bukaan dan pengerasan jalan garan yang disiapkan sebesar Rp satu unit untuk sekretaris dewan. jenis daun ganja kering dan plastik yang diduga bekas tem2,3 miliar melalui APBD-P 2012 “Ya, memang betul ada alokasi tersebut sepanjang 73 km untuk membeli sebanyak 8 unit anggaran pembelian mobil dinas pat sabu-sabu. menembus ke Tanjab Barat. mobil dinas. Terkait hal tersebut, pada APBD-P 2012 ini. RincianDua wanita itu, yakni Mega Riani (32) dan Novi Pitriani “Sekarang pengerasan jalan Heri, salah satu warga kota Kuala- ya 8 unit untuk anggota dewan, 3 (30), keduanya warga Pasar Muarabungo. Kedua wanita tersebut baru dapat dikerjatungkal yang segari-hari bekerja unit untuk sekretariat dan satu unit dan barang bukti langsung diamankan di Mapolres Bunsebagai buruh mengaku, se- untuk sekretaris dewan,” sebutkan sepanjang 6 km,” ujarngo. Hingga sore kemarin, mereka masih dimintai keteranharusnya para anggota dewan nya. Untuk pendanaan, lanjut dia ya. “Jalan tersebut akan diperlebih bersikap bijak, dengan dimana telah dianggarkan sebebgan oleh penyidik Polres Bungo. gunakan untuk membawa memperhatikan kesejahteraan sar Rp 2,337 miliar. “Akan tetapi, "Penggerebekan itu berawal dari laporan masyarakat hasil produksi batu bara para pekerja kasar yang masih dana itu juga tidak harus dihabisyang menyatakan kamar kost itu sering dijadikan tempat menuju Tanjabbar,” timpalnya. mendapat upah minim sampai kan melainkan harus dikembalitransaksi narkoba," ungkap Kabag Ops Polres Bungo Kosaat ini. kan kalau nanti ada kelebihan Ketika disinggung soal izin “Mungkin lebih baik kalau ang- setelah harga pembelianya disempol Swittanto Prasetyo, kemarin sore. dan larangan dalam membugaran membeli mobil dinas itu suaikan dengan harga standar Berawal dari informasi itu, anggota Satres Narkoba Polka jalan dalam kawasan huuntuk membantu masyarakat pemerintah,” tandasnya. (Win) res Bungo melakukan penggerebekan ke kamar tersebut. tan produksi, Wartono menkecil, seperti saya ini. Jadi Selain wanita-wanita itu, ditemukan narkotika jenis ganja amanah yang diemban betul-betgaku tidak mengetahui itu. dan plastik diduga bekas bungkus shabu. Kemudian juga “Kalau soal izin itu adalah keditemukan satu alat penghisap sabu.(Aris) BIRO DAERAH / LUAR NEGERI : wenangan petinggi-petinggi MEDAN : Bustami, HP : 081361325061/Kasmuni HP : 081397693670, BELAWAN : Khaidir Anwar, Hp. 085270699217. KORDINATOR BELAWAN : M. Sani Hp. 08126442912, SIBIRU-BIRU : Tahan Sembiring/Kasiman Gurusinga, HP. 081263624725. PANCURBATU/SIBOLANGIT : Herman Sinulingga, HP. 081263683699. kita,Hp.apalagi soal izin ke Men-: M. Yusuf/Jumbrik, Hp. 087891891845. KORDINATOR LANGKAT : Khairuddin. AW.AMd, Jl. Amir Hamzah Simpang Jl. Sudama Desa Perdamaian Kec. Binjai Langkat. Pos-20761. Telp (061) 8878288 - HP : 08126355752. SUNGGAL : Muliadi Alex Dusun I A Sei Mencirim (061) 8741180 081375400875, BINJAI/LANGKAT DELI SERDANG : Sumardi-AR. Daulay, Dusun III Desa Limau Manis Kec. Tg. Morawa Kabupaten Deli Serdang, HP. 081260863617 - 081315661794, SERGAI : Mariana Jl. Serdang Gg. Keluarga Perbaungan Hp. 081396219517, TEBING TINGGI : Fhery Bangun Nababan/Edy Warimin Jl. Kartini/Cempaka Hp. 081361615412, sebutnya.(BSR) BATUBARA : M. Saini Desa Masjid Kecamatan Talawi, HP.hut,” 081397270443. ASAHAN : Khairul Anwar Siregar, Jl. KH. Agus Salim (Pasar Lama No. 23) Kisaran. TG. BALAI : Irwansyah Desa Hesa Perlompongan Kecamatan Air Putih-Asahan, Hp. 08566675570. AEK KANOPAN : Mariden Marbun BSc, Hp. 081376719862.

MUARATEBO, News Investigasi Dugaan pelanggaran hukum atas aktivitas perusahaan pertambangan di dalam kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Tebo semakin jelas. Terbukti dari inspeksi mendadak Komisi II DPRD Tebo berhasil menemukan pembukaan sekaligus pengerasan jalan sepanjang 73 km dalam kawasan hutan produksi di Desa Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir. Inspeksi mendadak Komisi II yang dipimpin koordinator Komisi Syamsurizal dan Ketua Komisi II Pramudya Dewanto dan sejumlah anggota DPRD Tebo dengan didampingi dari Dinas Kehutanan Prayitno dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Drs Asnawi, serta perwakilan dari Dinas Energi Sumberdaya dan Mineral (ESDM) Tebo Hendri. Dari temuan, pembukaan dan pengerasan jalan tersebut dilakukan oleh perusahaan Permata Energi Resort sepanjang 73 km menembus ke Tanjung Jabung Barat. Wakil Ketua DPRD Tebo Syamsurizal mengatakan, perusahaan Permata Energi Resort telah melanggar aturan

INVESTIGASI

HALAMAN

dengan membuka dan melakukan pengerasan jalan dari Lubuk Madrasah ke Tanjung Jabung Barat di dalam kawasan hutan produksi. Untuk diketahui perusahaan tambang boleh membuka jalan dan melakukan pengerasan jalan tetapi harus mendapatkan izin dari menteri kehutanan. “Jika tidak, perusahaan tersebut secara otomatis telah melanggar hukum dan bisa dilaporkan,” tegas Syamsurizal yang juga ketua Demokrat Tebo. Iday —sapaan Akrab Syamsurizal—- menjelaskan perusahaan tersebut melakukan aktivitas yang diduga ilegal dengan melakukan pembukaan jalan dalam kawasan hutan produksi di Desa Lubuk Madrasah tanpa izin dari Menteri Kehutanan RI. “Terindikasi kuat melanggar UU 41/ 1999. UU 26 tahun 2007, Permenhut No.P 43/2008,” katanya. Sementara sampai hari ini, Menteri Kehutanan belum mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan produksi, namun PT PER tetap melakukan aktivitas pembukaan jalan (Jalan Produksi) di kawasan tersebut. Kadis Kehutanan Tebo Ir Prayitno saat berada di lapan-

Dua W anita Dibekuk di K amar K ost Kamar Kost

Dewan Habiskan Anggaran Rp 2,3 M

LABUHANBATU SELATAN : Ismail Siregar, Hp. 082166629822. PERLABIAN : Alimin/Rahmad Siregar, Sp. Perlabian Hp. 0852362092402 - 081361384615. SILANGKITANG : Tariono, Aek Mahuwan Desa Ulu Mahuwan, Hp. 085529795444/082166629822, TORGAMBA : F. Simarmata, Zainalsyah Siregar, Jl. Lintas MedanPekanbaru, Hp. 081361314243, SIMALUNGUN : Andi Irwanto, Jl. Medan Lr. Air Bersih Lingkungan I Pematang Siantar, Hp. 081263826503. TOBASA : Adenan Nainggolan Jl. Patuan Anggi No. 33 Porsea - HP 081397938943. HUMBAHAS : Banjar Marbun Hp. 081397007615. TAPSEL : Pohan Jl. Merdeka/Jl. PUD No. 16, HP. 085261598934, PADANG LAWAS : Mahyuddin/F. Sihombing, Hp : 081375099865. MADINA : Imam Afkiri/Ramlan Sihotang S.Pd, HP. 087748140288 - 085361593486. SAMOSIR : Selamat Mungkur Desa Tarabintang Hp. 081376679625. TAPTENG/SIBOLGA : Ahmad Armaini Jalan Murai No. 6 Sibolga Hp : 085270688816, NIAS : Ferdinand Ndraha Desa. Hilina’a Kec. Gunungsitoli, HP. 081370657444. T.KARO : Indra Maha SH, Jl. Jamin Ginting-Kabanjahe, Hp. 081361416666. SUMBUL : Jamuddin Berutu, HP. 085262334148, DAIRI : Khairul Kudadiri, HP. 081397065155. PAKPAK BHARAT : Ir. Astondi Sitohang/Jhoni Solin, Jalan Besar Subulussalam Kilometer 29, HP. 081263776663-085277866852, NAD : Yusuf M. Teben, Jln. Jeumpa Puteh, Lorong Seroja Belakang SMA I Banda Aceh, Hp. 081360001854, LHOKSEUMAWE : Yuhelmi Yunus, Jl. Medan - Banda Aceh Krueng Geukueh Aceh Utara, Hp. 081269695656 - 081360040500. BIREUEN : Yusrawati/Isnaini, Jl. Medan-Banda Aceh Cureh Bireuen, Hp : 081370537680 - 085296519871. SUBULUSSALAM : Juanda Berampu Jl. Malikul Saleh No. 132 Hp. 085658011005, SINGKIL : Sabri Lubis, HP. 081263242326, P. SEUMELUE : Djoharman HP. 081269030175. KOTACANE : M. Ali Munthe Jl. Cut Nyak Dien No. 136 Telp. (0629) 522213, Hp. 08153018381. GAYO LUES : Syamsuddin Jl. Kecamatan Kutapanjang - Tuangon No. 121 HP. 085297895733, TAPAK TUAN : Said Nazaruddin, Jl. Lintas Tapak Tuan - Banda Aceh, Hp. 081269506165, DUMAI : Baharuddin, HP. 085373224555 - 087790555882, SIAK : Yanti Sugrianti / Muhammad Haris, Jl. Pangeran No. 5 Kecamatan Siak Kabupaten Siak - Indrapura, Hp. 08127656550, BENGKALIS : Arlina Jl. Anggrek Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru, Hp. 081378783070. BAGAN BATU - SIMPANG KANAN : Syamsul Bahri Nasution, Hp. 081371710580. DURI : Sutan Harahap, Hp. 085271150662. MINAS : Yusprianto SPd/Oktowarmi ST. Jl. Kol. Yos Sudarso No. 53, HP. 081276510099. ROHIL : Irwansyah Jl. Mesjid No. 80 RT VII Bagan Timur Bagan Siapiapi Hp. 081371933799, BANGKINANG : Syafrizal Jln. Mahmud Marzuki Desa Kumantan, Kec. Bangkinang, INHIL : Abdul Basyir - Amiruddin. HP.085370609992, ROHUL : Muslim Efendi Desa Batang Kumu-Tambusai, Hp. 081365055765, PEKANBARU : G.A. Laode/Afrizon, Hp. 085363106317. BATAM : M Noor Hudawi Bengkong Indah Bawah RT I/RT II Gg. Dahlia No. 25-C HP. 081364642874 - 081371331001. PELALAWAN : Herman Hendro M, Jalan Poros BTN Lama Pangkalan Kerinci Hp. 081268950091, KAMPAR : J. Barus. SH HP : 085359605588/J Kudadiri Hp 081365724934, BENGKALIS : Arlina, HP. 081378783070, RENGAT : Wanto.S Jl. Patimura No. 22 Telp. (0769) 22027 Hp. 081371917133, JAMBI : Fachri Ali Jl. Jambi-Tembesi RM. Bayang Bulian 2 RT.07 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kab. Batang Hari, Hp. 085378381288, MUARA JAMBI : Suganda Barus, SH, Hp.08126344942. MUARA BUNGO : Aris Purwanto, Jl. Selayar TR/RW. 14/05 Kel. Sumber Harapan, Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo, Hp. 081273444410. MUARA TEBO : Basir, Hp. 085382416969, Jl. Pahlawan I Poros Rimbo Bujang-Tebo. PADANG : Thamrin. K/Jamaluddin, Labuhan Tarok RT/RW. 003/001 Kelurahan Bungus Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, HP. 08126620777 - 081268855565 . LAMPUNG : H. Eful Syaifullah MM/Plaza Eks Barata Hp. 08164875072, DKI : Yan Nasution Jl. Inpres RT.014/02 No. 40-A Petukangan Selatan Kecamatan Pasanggrahan Jakarta Selatan Hp. 081266141757. BEKASI : Mhd. Musyafar Syarifuddin SE Komplex Perumahan Pondok Tanah Mas Block. C18 No. 14 Cibitung Bekasi Telp. (021) 88328412, BANTEN : Faisal Amirsyah, Jln. Letda. D. Suprapto 1 No. 32 RT.03/RW.01 Kel. Gerendeng Kec. Karawaci Kota Tangggerang Telp. 02196232279. BANDUNG : M. Yacub NK Jl. B.K.R No. 124 B (Lingkar Selatan) Telp. (022) 5228770. SURABAYA : H. Mhd. Arsyad SE Jl. Rungkut Mananggal Harapan Blok 0/38 Telp. (031) 8702648. BALI : Albar Syarifuddin/Rizky Agustia Jl. Dhyana Pura 9 A Kuta Bali Telp. (0361) 730328/733846. MANADO : Drs. Yakub Muhammad MM.Shd Jl. Pongidon Raya 23 No.16 Telp. (0431) 857684. GORONTALO : Abikusno Oly Jl. Rusli Datau No. 28 Kelurahan Molosipatu Kota Utara. BANJARMASIN : Ir. Iskandar Z Jl. Panglima Batur No. 1 Banjar Baru. JAPAN : Nursodik/2515-2 Kimagase Sekiyado Machi Higashi Katsushika Chiba Ken-Japan. MALAYSIA : Imbalo Sakti No. 2535 Jalan Permata 18 Taman Permata Ulu Klang - Kuala Lumpur.


BERITA NASIONAL

News News

INVESTIGASI

Akte Notaris Aida Srifatriani, SH, Akte No. 11 Tanggal, 29 Januari 2009 PN Medan No. 16/LM/PEND/2009, NPWP : 21.076.556.6-121.000

Siap untuk melayani masyarakat, apabila dituduh, dilaporkan, dan didakwa atas suatu pelanggaran KUH-Pidana dan Perdata. Ditangani oleh Tim Advokasi yang telah berpengalaman di bidangnya yaitu : 1. SYAHRIL HARAHAP, SH 2. M. MUDA HD. HARAHAP, SH 3. MUHAMMAD SA’I RANGKUTI, SH 4. SOETEDJO SUPRAPTO, SH 5. ROMI A. PASARIBU, SH 6. MARLINDA HASIBUAN, SH

“MENGUPAS TUNTAS FAKTA�

EDISI MINGGU III November 2012 TAHUN XI

Alamat Kantor : Jln. Brigjend Katamso / Nasional No. 21 Sei Mati Medan, Telp. (061) 91153131. FAX : (061) 4561850. HP : 08163140606 - 081397033344 - 085664033288.

email:LBH_investigasi@yahoo.co.id

e-mail:Pimred_investigasi@yahoo.co.id / penjabredaksi@yahoo.co.id

H A R G A ECERAN Rp. 3.500,- LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM

Mengenang Sosok Bung Karno dan Bung Hatta Jakarta,News Investigasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden dan Wakil Presiden pertama RI Soekarno-Hatta. Gelar pahlawan nasional kepada dua bapak proklamator itu dilakukan di Istana Negara, Rabu (7/11/2012) siang. Menurut Presiden, sosok Bung Karno dan Bung Hatta adalah lambang dan

sumber inspirasi perjuangan seluruh bangsa Indonesia di seluruh pelosok

negeri. "Mereka pula adalah tokoh yang membangkitkan dan menyatukan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan tetes darah, harta dan jiwa. Perjuangan ini terus terpatri di lubuk hati paling dalam," kata Presiden Yudhoyono. Presiden menilai sosok Bung Karno sebagai politisi dan pejuang ulung. Bung Karno mampu menggelorakan semangat bangsa dan menumbuhkan solidaritas bangsa untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat. Sementara, Bung Hatta dinilai sebagai sosok administrator

ulung dan diplomat handal yang kemampuannya tidak diragukan lagi di dunia internasional. Berikut ini catatan kecil tentang Bung Hatta... Bung Hatta Mohammad Hatta, merupakan satu dari dua tokoh legendaris Indonesia, yang disebut sebagai sang proklamator. Bersama Presiden pertama RI, Soekarno, pria yang akrab disapa Bung Hatta ini memproklamirkan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Hatta, lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902, adalah pejuang, negarawan, dan juga Wakil Presiden

Indonesia yang pertama. Ia mundur dari jabatan wakil presiden yang telah dijabatnya sejak 1945, pada tahun 1956, karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bandar udara internasional Jakarta menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasanya sebagai salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia. Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis ber-

JAKARTA, News Investigasi Penjelasan yang disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat atau BK DPR, Senin (5/11/2012), jauh dari ekspektasi. Sebelum menghadap BK, Dahlan sempat melontarkan, ada 10 nama oknum anggota DPR pemeras yang dikantonginya. Akan tetapi, hanya dua nama yang dilaporkan Dahlan. Ia juga tak menyertakan bukti, hanya mengutip penjelasan dari direksi BUMN. Bayangkan, hebohnya saja kayak geluduk dan halilintar, bak kilat menyambar-nyambar, sehingga dalam dua minggu ini mengharu biru jagat Indonesia Raya. Tapi yang disampaikan cuma, kata orang Jowo nylekutik, seperti itu -- Hajriyanto Y Tohari "Bayangkan, hebohnya saja kayak geluduk dan halilintar, bak kilat

AUCKLAND, News Investigasi Paus paling langka di dunia menampakkan diri untuk pertama kali di pantai wilayah Selandia Baru. Sayangnya, paus itu tampak dalam bentuk bangkai. Dua paus yang menampakkan diri merupakan ibu dan anak. Keduanya ditemukan mati terdampar di Opape Beach di North Island, Selandia Baru, pada Desember 2010. Sang ibu berukuran 5,3 meter, sementara anaknya berukuran 3,5 meter. Paus langka yang terdampar itu merupakan jenis paus berparuh dengan gigi seperti sekop (Mesoplodon traversii). Laporan identifikasi jenis paus itu dipublikasikan di jurnal Current Biology, Selasa (6/11/2012). Rochelle Constantine, ahli biologi kelautan di University of Auckland di Selandia Baru, mengatakan, "Sampai sekarang, yang kita ketahui tentang paus berparuh bergigi sekop ini selama 140 tahun terakhir adalah tiga bagian tengkorak yang dikoleksi dari Selandia Baru dan Chili." "Ini pertama kalinya spesies ini terlihat dalam bentuk spesimen lengkap, dan kami cukup beruntung menemukan dua di antaranya," tutur Constantine. Semula, mamalia ini dianggap sebagai paus berparuh Gray (Mesoplodon grayi) yang umum dikenal. Namun, analisis DNA kemudian mengungkap bahwa spesies itu merupakan paus terlangka. Selandia Baru telah melakukan penelitian DNA paus selama 20 tahun. Negara itu merupakan salah satu tempat di mana paus terdampar sering dijumpai sebab tingginya keragaman paus yang dimiliki. Saat Mesoplodon traversii terdampar, peneliti mengambil sampel jaringannya dan membawanya ke laboratorium. "Kami menganalisis DNA seperti biasanya kami lakukan untuk sampel seperti ini, dan kami terkejut sebab sampel itu ternyata paus berparuh dengan gigi seperti sekop," papar Constantine. Peneliti tak mengetahui mengapa paus ini begitu misterius. "Mungkin mereka adalah spesies lepas pantai yang hidup dan mati di perairan laut dalam dan jarang sekali terdampar di pantai," tutur Constantine, seperti dikutip Livescience, Senin (5/11/2012). (***)

KELUARGA BESAR

Pimred / Penjab

BERITA NASIONAL

News

INVESTIGASI

Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas pengangkatan

'jatah' tersebut sudah diterima atau belum. Ini tugas BK, untuk menelusurinya secara fair dan adil dengan memeriksa yang bersangkutan," kata Hajriyanto. Seperti diberitakan, kepada BK, Dahlan menyebut dua anggota DPR yang diduga melakukan upaya pemerasan terhadap tiga BUMN. Dahlan menyebutkan, permintaan komisi oleh dua anggota DPR terkait dengan pengalokasian anggaran penyertaan modal negara untuk sejumlah BUMN pada tahun ini. BUMN yang dimaksud adalah PT Garam (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), dan PT PAL Indonesia (Persero). Tahun ini, tiga BUMN itu memang memperoleh tambahan penyertaan modal dari pemerintah. PT Garam memperoleh tambahan modal sekitar Rp 400 miliar, PT MNA sekitar Rp 561 miliar, dan PT PAL Indonesia Rp 648,33 miliar.(Yanst)

BERITA NASIONAL

News

INVESTIGASI

Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas pengangkatan

M. YUNAN NST

Sebagai Ka. Biro

Sebagai Ka. Biro

BERITA NASIONAL News INVES INVESTIG TIGASI TIG ASI Kabupaten Mandailing Natal

TIG ASI BERITA NASIONAL News INVES INVESTIG TIGASI Kabupaten Aceh Timur

H. Ismed Loebis, BSc

Marlinda Hsb, SH

H. Ismed Loebis, BSc

Marlinda Hsb, SH

Pim. Redaksi / Penjab

Pimpinan Perusahaan

Pim. Redaksi / Penjab

Pimpinan Perusahaan

CV. KOTA PINANG BARU

CV. HIMPAK Cepat Aman Nyaman Tujuan : M E D A N

menyambar-nyambar sehingga dalam dua minggu ini mengharu biru jagat Indonesia Raya. Tapi yang disampaikan cuma, kata orang Jowo 'nylekutik', seperti itu," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang juga Ketua DPP Golkar, Hajriyanto Y Thohari, ketika dihubungi pada Selasa (6/11/2012). Hajriyanto mengatakan, siapa pun yang serius ingin membongkar praktik korupsi atau kongkalikong untuk menggerus keuangan negara harus didukung. Hanya, kata dia, jika sekadar pencitraan, maka rakyat akan memberikan penilaian. Ketika disinggung mengenai anggota Fraksi Partai Golkar berinisial IL yang disebut sebagai salah satu pemeras, Hajriyanto mengatakan, pihaknya menyerahkan proses kepada BK. "Kita tidak akan intervensi. Belum juga jelas apakah

KELUARGA BESAR

NAZARMAN LUBIS

PENGUMUMAN

H. ISMED LOEBIS, BSc

Rahmi Rachim pada tanggal l8 Nopember 1945 di desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu Meutia Farida, Gemala Rabi'ah, dan Halida Nuriah. Putri sulungnya, Meutia Hatta adalah mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di Kabinet Indonesia Bersatu. Hatta sempat menyaksikan kelahiran dua cucunya, yaitu Sri Juwita Hanum Swasono dan Mohamad Athar Baridjambek. Bung Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980. (Yanst)

Gajah Mada di Yogyakarta pada tanggal 27 Nopember 1956. Setelah meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden, beberapa gelar akademis juga diperolehnya dari berbagai perguruan tinggi. Universitas Padjadjaran di Bandung mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru besar dalam ilmu politik perekonomian. Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang memberikan gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ekonomi. Universitas Indonesia memberikan gelar Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Hatta menikah dengan

Serangan' Dahlan Heboh Kayak Halilintar, Ternyata...

Paus Terlangka Menampakkan Diri untuk Pertama Kali

Diberitahukan kepada seluruh lapisan masyarakat Umum, Pemerintah, Sipil, Swasta, TNI, POLRI, BUMN. Bahwasannya Wartawan BN News Investigasi didalam melaksanakan tugasnya dibekali ID Card dan Surat Tugas. Jika dilapangan dijumpai/ditemukan ID Card yang sudah habis masa berlakunya atau kadaluarsa dianggap tidak lagi Wartawan BN News Investigasi. Dan khususnya kepada lapisan masyarakat Umum, Pemerintah, Sipil, Swasta, TNI, POLRI, BUMN, untuk tidak melayani ID Card yang sudah habis masa berlakunya atau kadaluarsa. Serta segala tindak-tanduk dan perbuatannya diluar sepengetahuan kami, tidak lagi menjadi tanggungjawab pihak Perusahaan & Redaksi. Dto

bagai karangan dan bukubuku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971). Ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas

BUS PENGANGKUT AN UMUM PENGANGKUTAN

&

- Subulussalam - Lipat Kajang - Rimo - Singkil Kantor Direksi : Medan : Jl. Bintang No. 83-B ROBERT SINAGA HP. 08126560739

Trayek : M - Kisaran E - A. Kanopan D - R. Prapat A - Kota Pinang N - Bagan Batu

rteran a C i n a y a l e M Siap

Kantor Perwakilan :: Jln. SM. Raja Km. 6,5 No. 37-A Marendal Medan Hubungi : Telp. 061 - 7860911

rah u M r a Geby Rp. 6.000,- / mm Sekali terbit Pasang Iklan di sini, sekarang juga Apa pun usaha Anda Hubungi Iklan : 061-4517317, 085362992544, 0816.314.0606, 081397033344, 082166348448

Kepada Pembaca yang Budiman, Hak dari seluruh Bangsa memperoleh Informasi. Apabila Anda tidak puas atas pemberitaan salah satu Mass Media sebaiknya Anda tidak melakukan kekerasan dan lebih baik Anda mempergunakan Hak Jawab Anda dengan sebaik baiknya, karena Anda dilindungi Undang-Undang Pokok Pers No. 40 Tahun 1999. Sebaiknya jangan melakukan pengrusakan terhadap kantor Media maupun peralatan yang ada didalamnya demikian juga peralatan wartawan. Jangan melakukan intimidasi, teror, menganiaya, membunuh Pekerja Pers. Sebab, apabila hal itu Anda lakukan, maka Anda adalah seorang pembunuh kebebasan Pers dan juga Anda sudah melakukan pelanggaran Hak Azazi Manusia untuk memperoleh Informasi.

EDISI MINGGU III Nov 2012  

EDISI MINGGU III November 2012 TAHUN XI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you