EDISI MINGGU I DES 2012

BERITA NASIONAL

News News

DEWAN PIMPINAN PUSAT LSM PEMANTAU KORUPSI & PENYELAMAT HARTA NEGARA

INVESTIGASI www.newsinvestigasi.com

Jembatan Timbang Siluman Masih Beroperasi Surat konfirmasi tertulis yang ditujukan kepada Kadis Perhubungan Sumut yang dilayangkan sebelum berita ini diturunkan juga

tidak dijawab.Sekdis Perhubungan ketika ditemui Ketua DPW SUMUT LSM Pemantau Korupsi Dan Penyelamat Harta Negara

( LSM PERLAHAN ) Cecep Kelana Jaya,SE yang biasa dipanggil “Bang Cep” di kantornya,bahwa izin Jembatan Timbang Siluman itu ada izin prinsip dari Gubernur dan sudah melalui Rapat DPRD Sumut tentunya.

Dalam pertemuan tersebut, Sekdis.Perhubungan Alimas diakhir pembicaraannya meminta diberi waktu untuk memjawab konfirmasi tertulis LSM PERLAHAN,namun tidak dijawab sampai sekarang.

Berikut,dengan turunnya pemberitaan adanya Jem-

batan Timbang Siluman beroperasi di Sumut minggu lalu pada media cetak ini,Waka.Timbangan yang berinisial An terlihat kasakkusuk menghubungi wartawan News Investigasi Kabupaten Labusel meminta untuk bertemu,hingga akhirnya ditemui dan langsung dikonfirmasi oleh wartawan media cetak ini.

Ketika ditemui, Waka.

Timbangan An sangat gusar dengan pemberitaan ini.Katanya,siapa yang menulis berita ini,ributlah ini nanti semua. Anehnya,

saat ditanya oleh wartawan NI, tentang keabsahan Jembatan Timbang,uji kelayakan, izin operasional,dana pembangunan,lokasi yang minimal 1 ha serta timbangan yang tidak original/baru Waka.Timbangan mengatakan tidak ada,kecuali dana pembangunan katanya berasal dari APBD Sumut. Bahkan Waka, Timbangan sempat mengatakan katanya Jembatan Timbang tersebut akan ditutup oleh Kadis.Perhubungan Sumut Antony Siahaan.

Anehnya lagi,dalam pem-

beritaan yang lalu tidak menyebutkan Jembatan Timbang mana yang siluman, tapi mengapa mesti ada pejabat Jembatan Timbang yang kucar-kacir sampai-sampai Ka.jembatan Timbang sebelumnya pun yang pernah menerima Surat Konfirmasi dari LSM PERLAHAN yang juga tidak dapat menjawab ditarik dari jabatannya/diganti.

Hal ini tentu saja membuat semakin kuatnya dugaan atas adanya Jembatan Timbang Siluman yang (Bersambung ke hal 9)

Penarikan Sepeda Motor Harus Dari Pengadilan Medan, NewsInvestigasi PROSES penarikan sepeda motor, baik yang dilakukan oleh pihak Leasing harus melalui pihak pengadilan setempat. Dimana, proses penarikan inilah yang sah dimata hukum. Demikian ditegaskan H. Ismed Loebis BSc, beberapa waktu lalu dikantornya di Jalan Brigjend Katamso selaku Ketua Umum LSM. Pemantau Korupsi & Penyelamat Harta Negara (disingkat- PERLAHAN).

Menurut Ismed, perusahaanLeasing biasanya memberikan suatu surat perjanjian. Diantaranya, perjanjian biasa atau perjanjian FIDUSIA. Perjanjian biasa adalah, sambung Ismed perjanjian yang bersifat umum saja atau perjanjian sewa beli (Leasing).

Sedangkan perjanjian

Fudusia, perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dan didaftarkan kelembaga Fidusia.

“Namun, meskipun demikian, yang berhak melakukan penarikan bukan pihak perusahaan yang membuat perjanjian. Melainkan, pihak pengadilan setempatlah yang berhak menarik atau menyita sua-

tu barang. Akan tetapi, jika didalam perjanjian tersebut ada perjanjian Fidusia, maka perusahaan berhak menariknya,” kata Ismed Ia mengakui, saat ini banyak masyarakat yang kurang memahami tentang isi perjanjian pembelian suatu barang yang dibuat oleh pihak leasing. Padahal, jika mereka memahami tentang tata cara penarikan yang sebenarnya, masyarakat tersebut tidak akan mengalami kerugian.

“Masa STNK dan BPKB atas nama kita, pihak leasing mau mengambil. Yang berhak mengambil adalah pihak pengadilan bukan Kolector dari pihak leasing ataupun Polisi,” ujarnya.

Dijelaskannya, pihak

News

Pasalnya selain karena protes warga, izin tower itu juga masih bermasalah.

"Tower untuk sementara masyarakat minta pembangunannya dihentikan dulu, karena proses perizinanya dianggap masih bermasa-

lah," juga dampak lingkungan yang diciptakan oleh pembangunan Tower itu akan menimbulkan efek kesehatan buat masyarakat yang tinggal disekitar pembangunan Tower, (Bersambung ke hal 9)

(Bersambung ke hal 9)

Langkat, News Investigasi Dengan adanya Dana bantuan pemerintah pusat yang disalurkan melalui proyek BLOCK GRAND tahun 2012 guna untuk perehapan lokal agar didalam belajar mengajar dap-

Dari lokasi penggerebekkan, petugas berhasil memboyong tiga tersangka beserta truk berisikkan Crude Palm Oil (CPO) yang dipaksa untuk menyisakan sebagian isinya pada drum yang tersedia di dalam gudang tak ada ijin tersebut.

BENANG KUSUT Pendidikan Indonesia

WahanaQ

K

(Bersambung ke hal 9)

(Bersambung ke hal 9)

at berjalan dengan baik dan tidak merasa terganggu dengan keadaan bangunan yang sudah tua (tidak layak pakai),tapi yang dilakukan para oknum kepala sekolah saat sekarang ini tidak mengikuti peraturan

Informasi berhasil dihimpun wartawan di markas kepolisian daerah Sumatera Utara, Rabu (21/11) kemarin, penggerebekkan berawal dari banyaknya informasi dari masyarakat jika di daerah Desa Pondok Akar, Kabupaten Simalungun sekitarnya marak

Panyabungan, News Investigasi Puluhan warga yang terdiri dari mahasiswa, tokoh masyarakat, dan pimpinan partai politik, menyerbu kantor Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Rabu (14/11) sekira pukul 13.25 WIB. Mereka mengancam akan melakukan kudeta (pembalikan kekuasaan) Bupati Madina Hidayat Batubara yang dianggap telah gagal memimpin. Mereka juga berjanji dalam waktu dekat bakal melakukan aksi besar-besaran untuk menurunkan HM Hidayat Batubara dari jabatannya sebagai Bupati Madina.Sebab, selama 1,5 tahun pemerintahan Hidayat-Dahlan, Madina (Bersambung ke hal 9) semakin terpuruk.

aktifitas gudang CPO Illegal. Tak hanya itu, dalam informasi juga disebutkan jika salah satu perwira poldasu, AKP Hendro Sutarno disebut-sebut menerima upeti dari mafia CPO. Sebagai tindak lanjut, alhasil petugas lalu turun dan

Kasek SD Negeri 055993 Desa Perdamaian Kebal Hukum yang dibuat oleh pemerintah, karena saat sekarang ini pendidikan lebih diutamakan.

Tapi malah sebaliknya, para oknum kepala sekolah sepertinya tidak memen(Bersambung ke hal 9)

Gudang CPO Ilegal Simalungun Digerebek 3 Orang Diboyong Ke Poldasu MEDAN,News Investigasi Petugas direktorat reserse kriminal umum kepolisian daerah Sumatera Utara dipimpin AKP Hendro Sutarno, SH grebek gudang penampungan minyak sawit illegal di Kabupaten Simalungun.

Langkat, News Investigasi Asisten PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) ancam salah seorang peternak pakai golok diadukan ke Polisi. Pristiwa itu terjadi ketika para peternak sedang dialog antara pihak menejer Perusahaan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin,Hinai,Langkat dengan kalangan peternak sapi di Desa Tamaran Kecamatan Hinai Senin (26/11).

Tetapi secara tiba-tiba seorang Asisten Afdeling PT LNK bernama Sumano berang dan mencabut golok miliknya, kemudian golok tersebut dikalungkan di leher korban bernama Siar Suriadi penduduk Desa Tamaran Hinai. Pelaku juga nyaris membunuh korban dengan golok yang digesekkan pada leher korban.

Melihat kejadian peristiwa itu, puluhan masyarakat yang menyaksikan tidak terima dan membawa korban ke Polsek Hinai untuk mengadukan atas perbuatan Asisten PT LNK tersebut.

Ali Syahbandar,saksi korban di Polsek Hinai kema-

ita patut prihatin terhadap kualitas pendid ikan di Indonesia yang kian merosot. Di tingkat ASEAN saja, kita sudah jauh tertinggal dari Singapura, Brunei, Malysia, Thailand dan Philipina. Untuk tingkat dunia, peringkat pendidikan Indonesia berada di urutan 69 dunia. Negara Finlandia masih menduduki peringkat 1 dunia.

Bahkan Korea Selatan dan Jepang ada di peringkat 2 dan 3 dunia.

Data yang dirilis UNDP terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2011, Indonesia berada di peringkat 124 dari 187 negara. IPM mengukur indeks pembangunan manusia suatu Negara berdasarkan tiga dimensi dasar yang tercermin dalam taraf pendidikan, kesehatan, serta kemampuan daya beli. Dari ketiga dimensi, kontribusi sector pendidikan adalah yang tertinggi.

Tampaknya siapapun presiden dan menteri pendidikan yang menjabat, pendidikan Indonesia sudah sangat sulit diperbaiki. Sistem pendidikan di Indonesia ibarat benang kusut. Mbulet. Susah diuraikan mulai dari mana. Susah dicari ujung pangkalnya. Benang kusut itu kian hari kian tak berbentuk. Jadi harus dimulai dari mana kita akan memperbaikinya?

Mengapa pendidikan di Indonesia berubah bentuk menjadi benang kusut? Ada banyak faktor tentu istribusian anggaran berakibat banyaknya dana yang bocor, tidak sampai ke sasaran, dan bahkan beberapa tidak terserap. Kenaikan anggaran pendidikan 2012 menjadi Rp 286 triliun harus diiringi dengan perbaikan mekanisme penyaluran agar

AKP Hendro Sutarno,"Ini Atensi Pimpinan, Kami Tidak Pernah Terima Upeti," + Jembatan Timbangan Siluman terus beroperasi - Pihak Pengangkutan wajib setor + Kemana uangnya...? + Ha.... ha.... ha.....

Asisten PT. LNK Ancam Peternak Pakai Golok Diadukan Ke Polisi

Dianggap Gagal Memimpin Madina, Warga Ancam Kudeta Bupati

Tandem Hilir, News Investigasi Puluhanan warga demo protes pembangunan tower Based Tranceiver Stasion (BTS) milik Indosat di Desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

(Bersambung ke hal 9)

(Bersambung ke hal 9)

(Bersambung ke hal 9)

Kadus Ancam Masyarakat Akan Di "CULIK"

dari jadwal sebelumnya. “Padahal, sepertinya segenap pejabat penting dinas dimaksud berulangkali sudah dimintai keterangan”.

Beberapa waktu sebelumnya, pihak Kejari Stabat telah mengisyaratkan segera melansir kasus yang mereka tangani dengan perencanan dua ming-

MEDAN,News Investigasi Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Bersama Masyarakat Sumatera Utara, atau disingkat GBMSU, mendatangi gedung Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di Jalan AH Nasution Medan, Kamis (22/11). Dalam orasinya, mereka membeberkan beberapa kasus dugaan korupsi yang ada di Dinas Tarukim Sumut. Diantaranya, dugaan korups pada proyek di wilayah Aek Nabobar, Kabupaten Tapanuli Tengah, senilai Rp3,8 miluar yang dilaksanakan oleh PT Andry

Panyabungan, News Investigasi Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Kab. Mandailing Natal setali tiga uang. Kedua lembaga ini sedang mempertontonkan “pertikaian” di antara sesama yang seharusnya tidak perlu terjadi. Hubungan kerja antara Bupati dengan Wakilnya yang selama ini di anggap harmonis ternyata tidak. Akibatnya, lagi-lagi rakyat di rugikan, ujar Ketua DPP Himpunan Pemuda Mandailing (HIPMA) M. Suhairy Lubis, S. Fil kepada Wartawan, Kamis (28/11) di

Warga Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak Tolak Pemasangan Tower BTS milik Indosat

Langkat, News Investigasi Lembaga Pengkajian Pelayanan Masyarakat (LPPM), menuding Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat dalam mengkungkap kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun anggaran 2011 sebesar Rp 34 miliar di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Langkat terkesan molor

Kasus Korupsi Tarukim Sumut Mulai Diungkap

Lembaga Eksekutif & Legislatif Di Madina Setali Tiga Uang

(Bersambung ke hal 9)

Ungkap Korupsi DAK Di Dikjar, LPPM Tuding Kejari Stabat Molor

Sekjen dto Soetedjo Supraptoke SH (Bersambung hal 6)

HARGA ECERAN Rp. 3.500,- LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM

Terkait Dugaan Temuan LSM Pemantau Korupsi & Penyelamat Harta Negara

Medan, News Investigasi Sampai diturunkannya berita tentang adanya Jembatan Timbang siluman yang beroperasi di Sumut,Kepala Dinas Perhubungan Sumut Antony Siahaan dan Sekdis.Perhubungan Sumut Alimas yang jauh sebelumnya sempat dikonfirmasi tidak juga menjawab dugaan adanya Jembatan Timbang siluman di Sumut.

P E M B E R I TA H U A N Diminta kepada seluruh lapisan masyarakat yang menemukan data-data tentang tindakan oknum Pejabat dalam kasus korupsi, penyeludupan, illegal logging, perampasan atas tanah rakyat dan penindasan, intimidasi terhadap wong cilik, diminta segera melaporkan ke Sekretariat LSM Pemantau Korupsi & Penyelamat Harta Negara (Coruption Wact And National Asset Security) Jl. Brigjen Katamso/Nasional No. 21. Telp (061) 4517317. e.mail: med_perlahan@yahoo.co.id Indentitas pemberi informasi dijamin kerahasiaannya sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2001.

Ketua Umum dto H. Ismed Loebis BSc

“MENGUPAS TUNTAS FAKTA” EDISI MINGGU I Desember 2012 TAHUN XI

(CORUPTION WATCH & NATIONAL ASSET SECURITY)

INVESTIGASI MEDAN & SEKITARNYA

EDISI MINGGU I Desember 2012 TAHUN XI

BERITA NASIONAL

News

INVESTIGASI Penerbit Badan Hukum

: PT. MANOPPO MEDIA JAYA. : No.29 Tanggal 11 Juni 1999.

Akte Notaris Ming Miryani, SH Cibitung Bekasi.

Hak Cipta : DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORATJENDERAL HAK KEKAYAAAN INTELEKTUAL No.020925Tanggal 12 Maret2001.

Pendiri : Drs. Papa Yal Manoppo.

Mariyana Carolina Maengkom.

H. Ismed Loebis, Bsc Marlinda Hsb SH Penasehat Hukum : Syahril Harahap, SH. Soetedjo Suprapto, SH. K. Anwar, SH. M. Muda HD Harahap, SH. Junalius Barus, SH. M. Sai Rangkuti SH, M.Hum Romi A. Pasaribu, SH Pimpinan Umum : Drs. Papa Yal Manoppo.

Wakil Pimpinan Umum : H. Ismed Loebis, Bsc Pemred / Penjab : H. Ismed Loebis, Bsc Redaktur Pelaksana : Marlinda Hasibuan SH Ilyas Nasution H.M. Imbalo Rangkuti, SH Agus Sumartejo Redaktur : Cecep Kelana Jaya SE F. Simarmata Chairul Nasution Staff Khusus Redaksi : Muhammad Zainuddin Saparuddin Absyah, SE Staff Redaksi : Pajar Pardosi Pasaruddin Berutu SPd Kardi Sigalingging Pimpinan Perusahaan: Marlinda Hasibuan SH Wkl. Pim. Perusahaan : Adi Kusuma Maha Departemen Internal/ Eksternal : Cecep Kelana Jaya SE Junus Siburian Staff Ahli Ekonomi : H.Muhammad Arsyad, SE Anggi Rizky Satria Lubis AMd Koor. Umum : P. Tumangger Koor. Liputan Provinsi : Muhammad Syarif, Spd. Provinsi Aceh : Yusuf M. Teben Provinsi Jambi : Suroso, Rahot Silalahi Provinsi Riau : P. Tumangger Litbang : Agus Joni Rozikin Junalius Barus SH Sirkulasi : Muhammad Noor Hudawi Wagini Sri Hartati Jufri Lubis Manager Iklan : Drs. Deddy Tarmidi Lr Foto Grafer : Bambang Suedy Dewan Penasehat : Kombes Pol.Bambang P, SH. AKBP.Pol.Drs.Didid Prabowo.

Drs.Wanhar Lubis, AF. Thair Syam Hang Temong, Sahari Zakaria SH. Dewan Kehormatan : Letkol.Pol.(Purn)Basyir Tanjung.

H.RM.Suhardi Afiat, Ir.H.Rasyidi Anwar Rasyad.

Drs.H.Muhammad Arsyad Chandra Lingga, Drs. Wanhar Lubis Herianto Halim, Riswansa.

H. Suyono, Drg. Ruliana Bank : BNI Capem SM.Raja No.Rek. 0057399031 a/n H. Ismed Loebis, Bsc Redaksi/T.Usaha & Iklan : Jln. Brigjend Katamso / Nasional No.21 Sei Mati Medan Telp. 061-4517317, Hp. 082164776464, 081397033344, 082360556677, 081934266767 www.newsinvestigasi.com

Dhim@s Design Graphic Hp : 081533122238 - 081376444842 (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Transaksi Narkoba Sama Polisi Mantan Napi Gol Lagi BB. 30 Butir Inex & 3 Paket Sabu MEDAN,News Investigasi Nekat transaksi narkoba sama polisi, membuat Ilham (28) warga Jalan Rahmad Buddin, Pasar V, Marelan harus merasakan kembali pengabnya penjara. Pasalnya, pria yang baru saja bebas dari penjara ini ditangkap polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba. Darinya, petugas berhasil menyita barang bukti tiga puluh butir pil ekstasi dan tiga paket kecil sabu-sabu.

Informasi berhasil dihimpun wartawan, Rabu (21/11) kemarin, Ilham ditangkap bersama, Reza (28) seorang tukang ojek yang mengantarkannya ke lokasi transaksi narkoba persisnya di Kafe Terajana, Pasar X, Medan Marelan, Selasa (20/11) sore itu. Ilham tak sadar jika orang yang akan membeli narkoba darinya tak lain petugas satuan narkoba kepolisian daerah Sumatera Utara yang tengah melakukan penyamaran.

Setibanya di kafe Terajana, Ilham lalu memperlihatkan narkoba yang akan dibeli. Begitu barang diperlihatkan, petugas langsung mengamankan Ilham. Tak hanya Ilham, Reza yang mengantarkan Ilham juga turut diboyong ke markas direktorat narkoba kepolisian daerah Sumatera Utara untuk dimintai keterangan.

Terkait hal itu, Direktur Narkoba Poldasu, Kombes Pol Andjar Dewanto melalui Kasubdit II Narkoba Poldasu, AKBP R.B Damanik kepada wartawan di ruang kerjanya membenarkan jika pihaknya mengamankan mantan napi dengan barang bukti narkoba jenis Pil Ekstasi dan sabusabu. Pihaknya kini tengah mengembangkan keberhasilan tersebut.

"Ya ada kita semalam sore kita amankan seorang mantan napi dengan barang bukti 30 butir inex dan 3 paket kecil sabu-sabu. Tersangka kita proses, sementara seorang tersangka lagi yang merupakan tukang ojek masih kita mintai keterangan," kata R.B Damanik mengakhiri. (Brutu)

HALAMAN

2

Poldasu Buru " Ratu " CPO Ilegal Simalungun MEDAN, News Investigasi Pasca digerebeknya gudang penampungan minyak sawit illegal di Desa Pondok Akar, Kabupaten Simalungun, Kepolisian Daerah Sumatera Utara kini tengah memburu otak pelaku aksi illegal tersebut yang disebut-sebut merupakan seorang perempuan . Selain itu, tiga supir tangki Crude Palm Oil (CPO) BK 9308 DF, BK 9598 LJ dan BK 9454 DE yang menurunkan dan menjual sebagian muatannya di buron Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu).

"Tiga supir truk tangki muatan CPO masih kita cari karena pada penggerebekan digudang ilegal di Desa Pondok Akar, Kabupaten Simalungun, ketiganya kabur dari sergapan petugas Subdit III Umum Ditreskrimum Poldasu. Ketiganya ikut kerjasama dengan penampung truk kencing," kata Wakil Direktur (Wadir) Ditreskrimum Poldasu, AKBP Mashudi, Kamis (22/11) sore di Mapoldasu.

Saat dilakukan penyergapan, Senin (19/11) di gudang tersebut, menurut Mashudi, ketiga pekerja

yakni, Mahful Sidik (44) bertindak sebagai kasir, Harmawan (27) dan Zumain (52) sedang melakukan aktifitas. "Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kita tahan untuk pemilik gudang juga masih kita cari," sebutnya.

Ditanya siapa inisial pemilik gudang yang dicari, Mashudi enggan menyebutkannya. "Adalah.

Nanti kalau disebutkan makin jauh dia kaburnya.

Pemiliknya seorang perempuan. Modusnya, gudang layar tancap di lahan hutan sawit," ungkapnya.

Dari penggerebekkan ter-

sebut, katanya, disita barang bukti berupa 9 drum kosong, 1 selang penyedot, 3 buah drum potongan dan 3 truk tangki CPO BK 9308 DF, BK 9598 LJ dan BK 9454 DE. "Kasus ini masih terus di kembangkan, karena masih ada tersangka lainnya yang terlibat," jelasnya.

Disebutkan, daerah Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) masih terus dipantau, karena dinilai tingkat kerawanan truk CPO kencing masih cukup rawan. "Sejak digelar operasi CPO Toba, Alhamdulillah sudah sedikit berkurang meski masih ada

dengan menggunakan modus layar tancap," ujarnya.

Ditanya apakah pihak pengusaha CPO setelah digelarnya Operasi CPO Toba mendapatkan nilai positif. Menurut Mashudi, pengusaha banyak memberikan apresiasi, bahkan truk yang dari Pekan Baru merasa lebih aman. "Sudah banyak pengusaha yang memberikan apresiasi atas pengungkapan truk kencing di gudang illegal," sebutnya sambil mengatakan, operasi ini terus di lakukan dan juga di laksanakan Polres Jajaran Poldasu.

(Brutu)

Guru Honor Tuntut Kesetaraan Pada Peringatan Hari Guru Medan, News Investigasi Pada peringatan hari guru, dan HUT PGRI ke 67, sejumlah guru honor dibeberapa sekolah Negeri, baik SD, SMP dan SMA menyampaikan harapan mengenai kesejahteraan mereka kepada pemerintah. Ditemui wartawan usai upacara peringatan hari Guru, Senin (26/11) di SD Negeri 064960 Jalan Karya Bakti II, Kelurahan Karang Sari Kecamatan Medan Polonia.

Uli (21) salah seorang guru honor yang telah mengajar selama 4 tahun, menyampaikan harapannya untuk peningkatan honor mengajar dan proses pengangkatan Guru PNS yang harus mengutamakan guru honor. " Kami sama dengan guru PNS yang lain, kita punya tanggung jawab

yang sama, sudah seharusnya kami juga mendapatkan honor yang setimpal, karena pemko bersama dinas pendidikan juga terbantu dengan adanya kami" ungkap Uli kepada Starberita dan berharap Pemerintah terutama Pemko Medan dapat lebih memperhatikan nasin para guru honor dan guru bantu.

Senada dengan Uli, Guru honor yang lain, Ali (24) mengungkapkan mengenai kesetaraan antara guru honor dan PNS. " Kalau PNS itu hanya harapan kami, tapi kalau bisa kami ingin ada penyetaraan antara guru honor dengan PNS, jangan sampai ada ketimpangan antara guru honor dan PNS" ungkap Ali yang telah 6 tahun mengajar sebagai guru honor disekolah yang sama. Ali juga mengeluh-

kan mengenai pengurusan NUPTK yang hingga kini, semenjak setahun lebih diurus, belum ada kejelasan. Hingga kini belum ada nomor NUPTK yang keluar, padahal mereka yang telah dikeluarkan nomor NUPTK nya telah terdaftar sebagai calon guru peserta sertifikasi 2013. " Sepertinya susah kali kalau mengurus NUPTK dari sekolah Negeri, kalau kawankawan disekolah swasta, paling lama 2 minggu selesai" tambah Ali yang mengajar sebagai guru Agama Islam Honor sebagai guru honor jauh dari pada mencukupi, apalagi bagi mereka yang telah berkeluarga dan memiliki tanggungan (anak). Gaji guru honorer atau non-pegawai negeri sipil di Indonesia sangat memprihatinkan, karena penghasilannya

Walah...!! Program Sekolah Gratis Gagal

Korupsi Dana Kas Daerah, Istri Anggota Dewan Diadili Medan, News Investigasi Edita Napitupulu, kembali diadili di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Sumatera Utara, Senin (26/ 11), atas dugaan korupsi ketekoran kas Pemko Siantar tahun 2003 yang merugikan Negara Rp 616 juta.

Dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU), Netty Silaen, menghadirkan saksi seorang rekanan CV Sinarta, John Roy Porman Saragih.

Dalam kesaksian dihadapan Majelis Hakim, dijelaskannya jika dirinya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, berkali-kali mencetak surat-surat berharga seperti karcis,

formulir, amplop, di Dispenda P Siantar.

“Saya tidak tahu dana yang dicairkan di Dispenda Pematang Siantar. Karena pencairannya hanya berupa panjar-panjar dengan alasan tidak ada APBD. Dengan panjar Rp 300 juta.

Dan menerima sebanyak 4 kali. Sisanya Rp 30 juta lagi, ketika saya mau menagih tidak tahu mau menagih kemana,”ujar Rekanan Dispenda tersebut.

Dimana oleh Officio atau tim pemeriksa di badan Pemko Pematang Siantar ditemukan ketekoran Rp 4 miliar lebih. Usai mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim yang mem-

berikan kesempatan bagi Edita untuk memberi komentar, mengaku jika semua keterangan yang diberikan oleh saksi tidak benar.

Sebelumnya, dalam dakwaan istri anggota DPRD Simalungun Rajisten Sitorus ini warga Jalan Mata Air, Rambung Merah Kecamatan Siantar ini bermula pertangung jawaban penggunaan anggaran kas daerah untuk panjar kerja dan bon sementara bagi kegiatan rutin pengguna anggaran pemko Pematang Siantar Tahun 2003 sebesar Rp1.161.600.121,28.

Pada tahun 2003 lalu, mulai bulan Januari sampai dengan Oktober 2003. Pa-

nahatan Sihombing terdakwa dalam berkas terpisah selaku PKD mencairkan dana untuk panjar antara lain barang berharga, perjalanan dinas,biaya operasional,perjalanan dinas luar kota dan biaya konsultan atas perintah dan disposisi walikota pada saat itu Marim Purba.

Sama dengan perkara Panahatan Sihombing. Sebelumnya mereka berdua sudah ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus ketekoran kas Pemko 2003.

Edita sendiri usai menjalani sidang tidak ditahan karena mengaku sedang dalam masa perawatan karena suatu penyakit. (Brutu)

Tak Penuhi Kualifikasi Pendidikan, 6.203 Guru Agama di Sumut Belum Disertifikasi Medan, News Investigasi Hingga akhir 2012, 6.203 guru agama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Utara belum bersertifikasi.

Informasi yang dihimpun wartawan, alasan terhambatnya sertifikasi tersebut karena banyak guru agama belum memenuhi kualifikasi.

Hal itu dibenarkan staf Pembimbing Masyarakat Islam Faridah Hanam Ritonga diruang kerjanya di Kantor Kemenag Sumut di Jalan Gatot Subroto Medan.

Faridah menyatakan,

banyaknya kendala yang muncul disebabkan banyaknya guru agama yang belum berijazah Strata Satu (S1), yang merupakan syarat utama pendaftaran sertifikasi tersebut.

“Selain itu masa kerja guru minimal lima tahun dan jumlah jam kerja yang di embannya harus mencapai 24 jam perminggu,” kata Faridah.

Proaktif Sementara itu, dari data yang dihimpun, jumlah guru yang sudah disertifikasi di lingkungan Kemenag Sumut di antaranya Agama Is-

lam 2.576 orang untuk periode 2011-2012. Sedangkan guru Agama Islam yang belum disertifikasasi sekira 2.016 guru.

Lalu, guru agama Kristen yang sudah disertifikasi periode 2007-2012 berjumlah 2.772 orang.

Sedangkan yang belum disertifikasi hingga 2012 berjumlah 3.255 orang.

Menyusul jumlah guru agama Katolik yang sudah disertifikasi 668 orang periode 2012, dan yang belum disertifikasi 862 orang.

Sedangkan agama Budha guru agama yang

rendah dan di bawah upah minimum regional (UMR). Rata - rata gaji guru honor di kota Medan berkisar antara Rp.200 ribu hingga Rp.350.000. Melihat kenyataan tersebut tentu kita sangat miris, belum lagi bila gaji tersebut telat dibayarkan, tentu akan ada perasaan waswas bagi para guru, apalagi yang telah berkeluarga.

Ali dan Uli masih merasa bersyukur dengan kebijakan Kepala Sekolah dan lingkungan sekolah yang sangat mengerti dengan nasib mereka, mungkin honor mereka diatas dari rata-rata rekan guru honor yang lain di kota Medan, tapi tentu saja mereka masih punya harapan untuk sesuatu yang lebih baik, yang tentunya pantas mereka dapatkan . (Srg)

sudah disertifikasi berjumlah 50 orang, dan yang belum disertifikasi berjumlah 70 orang.

Di tempat terpisah, Dra Yulia Sinurat, MP.d selaku Pembimbing Masyarakat Katolik pihaknya terus mendukung para guru untuk memenuhi persyaratan sertifikasi tersebut.

“Kita selalu proaktif mendorong guru-guru untuk memenuhi syarat sertifikasi agar bisa menikmati dana yang disediakan pemerintah untuk semua guru yang memenuhi syarat kelayakan,” pungkasnya (Tmg)

Medan, News Investigasi Warga Medan gagal menikmati program sekolah gratis yang sempat dicanangkan Pemkot Medan beberapa waktu lalu. Seyogyanya program ini akan berjalan tahun depan. Walikota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM, beralasan rencana kebijakan menggratiskan biaya sekolah untuk jenjang SMA/SMK ini batal, karena terbentur persoalan regulasi dan program yang juga dilakukan pemerintah pusat.

“Ini untuk mencegah terjadinya pengganggaran yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Rahudman Harahap, Senin (26/11).

Untuk pembebasan biaya sekolah dan pembelian buku saat ini, kata Rahudman, masih dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Pembiayaan ini tertampung dalam bantuan operasional sekolah (BOS) yang tertampung dalam APBN dan disalurkan langsung ke penerimanya. Namun demikian, sebutnya, Pemko Medan tetap memberikan anggaran untuk beasiswa siswa miskin sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Ditambah dengan pengadaan baju seragam siswa miskin mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Terkait keberadaan penambahan ruang kelas baru, tambah Rahudman, saat ini Dinas Pendidikan masih melakukan analisis kebutuhan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

“Sebab, hampir merata disetiap sekolah mengalami kenaikan peserta didik baru sehingga perlu secara selektif, termasuk sekolah swasta,” ungkapnya.

Rahudman melanjutkan, prioritas pembangunan Kota Medan yang tercantum dalam RAPBD masih persoalan mendasar yakni kebersihan, lalu lintas, drainase, penataan pedagang kaki lima, pendidikan, dan lainnya.

Namun, pembangunan kota ada yang berdimensi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, sesuai dengan tingkat kompleksitas masalah. “Ada yang sudah kita capai dan ada yang belum diwujudkan, untuk itu yang belum secara perlahan akan kita penuhi secara realistis dan terukur,” tambahnya.

Hingga Oktober 2012 pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah sebesar Rp702 miliar, retribusi daerah Rp33,98 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisakan Rp9,7 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp102 miliar.

“Atas sarannya agar mengoptimalkan pengendalian, dan pengawasan atas semua penerimaan pajak dan retribusi daerah telah dilakukan dengan membentuk tim penertiban Perda,” jelasnya.

Selain itu, dalam nota jawaban setebal 51 halaman itu, Rahudman menjelaskan dan menjawab seluruh pertanyaan fraksi-fraksi di DPRD. Dia mengharapkan pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebelum awal tahun, sehingga per 01 Januari bisa melaksanakan APBD 2013 secara efektif. “Secara prinsip, Pemko Medan memiliki pandangan yang sama dengan fraksi demokrat untuk bisa mengelola siklus dan tahapan anggaran secara lebih tepat waktu,” ucapnya. (Srg)

Wanita Mengaku Istri Walikota Medan Campuri Urusan Mutasi Kepala Sekolah MEDAN, News Investigasi Kebobrokan dunia pendidikan Kota Medan terungkap di Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Medan, Senin (26/11/2012) patang, saat Hj Ratna Juliani S.Pd seorang Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Dasar Negeri (SDN) 060820, Medan Kota Jalan Santun No 6 Teladan Medan Kota, mengungkapkan tindakan semene-mena yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan yang memberhentikan dan memutasi dirinya secara sepihak lantaran ancaman yang dilontarkan dari seorang wanita yang mengaku Istri Walikota Medan Hj Yusra Siregar.

Hj Ratna Juliani mengungkapkan semua kronologi yang

menimpa terhadap dirinya termasuk adanya ancaman yang dilakukan orang tak dikenal kepada lima anggota DPRD Medan Komisi B, diantarnya Ketua Komisi B H Surianda Lubis, HT Bahrumsyah, M Yusuf, Yahya Payungan Lubis dan Srijati Pohan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi B. "Kejadiannya awal Desember 2012 pukul 16.00 WIb, saya menerima telepon dari seorang wanita yang mengaku ibu Walikota namanya Yusro terkait jabatan saya sebagai Kepala Sekolah. Tak berapa lama ia mendapat perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Hasan Basri untuk melaksanakan serahterima jabatan," un-

gkap Hj Ratna.

Dengan diiringi isak tangis, Hj Ratna mengungkapkan rasa tidak terimanya atas perlakuan Dinas Pendidikan terhadap dirinya."Sampai jam delapan malam kami menunggu serah terima jabatan itu, kemudian baru dilakukan. Dan Kepala Dinas Pak Hasan Basri langsung menandatangani surat serah terima jabatan dan menugaskan saya di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) TK SD Medan Kota dengan surat penugasan nomor 800/16349/Sekr/ 2011," ungkap Hj Ratna sambil sesekali mengusap air matanya dengan sapu tangan.

Belum selesai bercerita, Hj Ratna membeberkan permintaan Kepala Dinas Pendidikan

Kota Medan Hasan Basri agar dirinya tidak membuat perlawanan/atau tandingan dengan melapor kesana-sini.

"Pak Kadis sat itu meminta saya untuk tidak membuat tandingan dan tidak melapor ke sana-sini," ungkapnya dengan nada sedih sambil mengatakan sehari setelah dirinya menerima serahterima jabatan tersbut langsung jatuh sakit dan dirawat di RS Pirngadi.

"Sudah saya dimutasi dan saya sakit rupaya Wanita yang ngaku ibu Walikota itu tidak puas dengan kondisi saya, dia menyuruh seseorang untuk memastikan kondisi saya di RS Pirngadi Medan. Lelaki yang disuruh wanita yang mengaku ibu Walikota itu mengatakan

kalau dirinya ingin memastikan kondisi saya sudah mati atau enggak," ungkapnya sambil terisak-isak. Melihat konsidi ini, Ketua Komisi B H Surianda Lubis meminta Hj Ratna untuk tenang sehingga fokus menerangkan kronologis kejadian.

Saat ditanya awal mula sehingga munsul permasalahan mutasi tersebut, Hj Ratna mengatakan permasalahannya bermula saat dirinya diminta oleh seseorang yang mengaku Ibu Walikota untuk mengusir penjaga sekolah bernama Iwan dari rumah dinas penjaga sekolah karena keponakannya bernama Budi supaya bisa tinggal diumah tersebut.

"Saya semula tidak tega pak Iwan itu baru pensiun dan mau kemana dia tinggal jika diusir.

Pun begitu saya kemudian mengajak Budi untuk sama-sama menghadap bersama Pak Iwan.

Disitu dicapai kesepakatan kalau Budi bisa tinggal disana jika menggati beberapa perbaikan yang sudah dilakukan Iwan sebesar Rp 2 juta. Namun Budi tidak terima dan hanya minta satu juta. Dari situlah awal mulanya," ungkap Hj Ratna.

Selepas kejadian itulah, dirinya kemudian dimutasi ke UPT, bekerja di UPT tidak membuat Hj Ratna tenang karena dirinya tidak merasa bekerja dan terkatung katung. "Semua pasilitas yang ada pada saya dicabut, tapi gaji dan tunjangan kepala sekolah masih saya terima hingga saat ini," ungkap Hj Ratna.

Dihadapan sejumlah Anggota DPRD Medan, Hj Ratna mengungkapkan dirinya sempat meminta kepada BKD untuk dimutasikan namun hingga sekarang tidak terlaksana karena surat mutasi yang ditandatangani Kepala Dinas tidak ditembuskan ke BKD. "Saya jadi bingung, pekerjaan saya terkatung-katung dan tidak jelas. Saya juga bingung Gaji dan tunjangan jabatan saya masih diterima," ungkapnya.

Dalam persoalan ini dirinya pernah menanyakan kepada Mantan Kepala Dinas Hasan Basri, saat itu Hasan Basri hanya mengatakan kalau dirinya merupakan korban. "Hasan Basri mengatakan kalau Ibu jadi korbannya," ungkapnya. (sam)

INVESTIGASI - LANGKAT - DELI SERDANG - SERGAI

EDISI MINGGU I Desember 2012 TAHUN XI

Mutiara Hikmah

Janganlah Mendekati Zina Oleh : M Irwan Ariefyanto

A

pabila perzinaan sudah meluas di masyarakat dan dilakukan secara terang-terangan (diang gap biasa),maka infeksi dan penyakit mematikan yang sebelumnya tidak terdapat pada zaman nenek moyangnya akan menyebar di antara mereka.

Seperti kita ketahui, penyebaran AIDS bisa melalui tranfusi darah, alat-alat kedokteran gigi maupun jarum suntik. Namun, penyebaran AIDS yang paling hebat dan sangat mendasar adalah lewat praktekpraktek prostitusi. Ini terbukti, di mana banyak prostitusi, di situ penyakit yang mematikan itu tumbuh subur.

Sebagai muslim, sebetulnya kita tidak perlu khawatir terhadap serangan AIDS, asal -- tentu saja -kita menaati ajaran agama. Dalam Alquran, Allah telah memberikan kiat penangkal penyakit yang berbahaya itu. ''Wala taqrabu al-zina (Janganlah mendekati zina)'' (Q.S. 17:32).

Kalau kita renungkan, tampaklah bahwa ayat di atas sangat antisipatif: Allah menjaga orang-orang beriman dari bahaya-bahaya yang akan diakibatkan oleh perzinaan. Jangankan melakukan, mendekat pun kita sudah tidak diperbolehkan oleh Allah. Sebab Allah Mahatahu sifat manusia yang apabila mendapat satu, dia menginginka yang kedua, mendapat yang kedua, dia menginginkan yang ketiga dan seterusnya, hingga terjadilah perzinaan itu.

Apabila kita mampu menaati perintah Allah tadi, insya Allah kita akan terbebas dari azab Allah yang ditimpakan kepada kaum yang tidak mau menjaga farajnya, baik azab dunia, terlebih-lebih azab akhirat.

Dalam ayat lain disebutkan bahwa orang yang menjaga kemaluannya akan beruntung (Q.S. 23:5). Jika sekarang digalakkan kampanye penanggulangan AIDS yang dilakukan oleh orang-orang terkenal, nampaknya seperti suatu hal yang sia-sia. Karena banyak usaha tersebut tidak sejalan dengan aturan Allah, bahkan ada yang sangat nyata-nyata menentang aturan Allah, misalnya menyediakan kondom bagi pelaku pelacuran.

Mengatakan AIDS adalah penyakit kutukan secara membabi buta barangkali tidak begitu tepat. Namun kita tidak ragu-ragu mengatakan bahwa AIDS adalah azab dunia bagi para pezina. AIDS harus disikapi dari dua dimensi: duniawi dan ukhrawi.

Dalam dimensi duniawi, AIDS mungkin bisa menyerang siapa saja. Sedangkan dalam dimensi ukhrawi penyakit AIDS merupakan azab Allah yang ditimpakan kepada para penentang aturan-Nya. Bala ini sebagai eksesnya bisa menimpa orang beriman, terlebih-lebih jika orang beriman menyetujui praktik perzinaan walaupun tidak melakukan.

Hadis riwayat Ibnu Majah, Al Bazzar, dan Al Baihaqi, yang dikutip di atas kiranya sangat pas untuk menggambarkan keadaan dewasa ini, dan secara gamblang membuktikan kebenarannya. Kalau dahulu hanya dikenal sipilis dan sebangsanya, sekarang dikenal AIDS. Jika praktek prostitusi semakin merajalela, walau seandainya nanti AIDS dapat disembuhkan, tak mustahil akan muncul penyakit lain yang lebih mengerikan. Na'udzubillah.

Razia Kos-kosan dan Penginapan, Polisi Amankan 8 Pasangan Medan, News Investigasi Untuk memberantas penyakit masyarakat, Petugas Polsek Percut Sei Tuan menggelar razia di lokasi penginapan dan kos-kosan yang diduga tempat berbuat mesum, Senin (26/11) dinihari.

Dari dua lokasi yang digerebek, polisi berhasil mengamankan delapan pasangan yang sedang bermadu mesra.

Dari lokasi pertama di Jalan Letda Sujono, petugas Polsek Percut Seituan menjaring sedikitnya empat pasangan yakni, Rudi (48), warga Batangkuis dan pasangannya, Anisa (35), warga Tembung, Saidina Umar (28), warga Jalan Ambai, LK 6 Medan dan pasangannya Sri Herlina (31), warga Jalan Sehati,Gg buntu, Ahmad Sabri (18), warga Jalan Pukat Harimau, Kec Medan Tembung beserta pasangannya, Sari Dewi (25), warga Jalan Pukat 3, Kel Bantan Timur, Kec Medan Tembung, Bata Oloan Harahap (42), warga Letda Sujono dan teman kencannya Khairani Nasution (22), warga Jalan Mapilindo, Kel Glugur Darat 2, Kec Medan Timur.

Sedangkan dari lokasi kedua yakni tempat koskosan, di Jalan Letda Sujono, petugas kembali menjaring empat pasangan yang diduga berbuat mesum tersebut yakni, Kiki (34), warga Jalan Komat, Kec Medan Area dan pasangannya, Yuliani (32), warga Jalan Kapten Jumana, Kec Medan Area, Gunawan (28), warga Jalan Aksara, Pukat V, Gg Pos, Kec Medan Tembung dan teman kencannya, Nurbaiti Ritonga (35), warga Jalan Letda Sujono, Gg Ambai.

Tri Sandi (32), warga Jalan Batang Kuis Tj Morawa, Gg Irama, Kel Buntu Badimbar, Kec Tj Morawa beserta pasangannya, Mutiara Utami (16) Jalan Rawi 7, LK 9, Psr 7 Tembung. Beni Azhari (23), warga Jalan Ambai, Gg Kedaung, LK 11, Kel Siderejo Hilir, Kec Medan Tembung, dan pasangannya, Dinda Meilandri (17), warga Jalan Pancing, Kel Siderejo, Kec Medan Tembung.

Usai dilakukan pendataan, kedelapan pasangan tersebut, selanjutnya petugas memboyongnya ke Mapolsek Percut Seituan untuk dilakukan pembinaan.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan, AKP Faidir Chan yang dikonfirmasi menyebutkan, pihaknya mengelar razia tersebut, untuk memberantas maraknya penyakit masyarakat.

"Berkat adanya laporan dari masyarakat kita langsung menggerebek lokasi," sebutnya.

Faidir juga menjelaskan, usai diberi pengarahan terhadap kedelapan pasangan tersebut, pihaknya akan memulangkannya. "Kita data terus kita beri binaan selanjutnya akan kita pulangkan," tambah Faidir. (Kln)

HALAMAN

3

Sekjen Golkar Diguncang Skandal MEDAN, News Investigasi Skandal hubungan luar nikah yang menjerat politisi mengguncang partai beringin. Diawali rumor yang melenting tanpa diketahui sumbernya, skandal Sekjen DPD Partai Golkar Sumut Hanafiah Harahap akhirnya pecah ke permukaan. Adalah Desi (37), warga Jalan Nusa Indah Raya Perumnas Helvetia Medan, yang meminta pertanggungjawaban petinggi partai berlambang beringin tersebut.

Hubungan asmara Hanafi dan Desi yang ketika itu masih berstatus istri orang diketahui sudah terjalin sejak tahun 2000 atau 12 tahun silam. Dari hubungan terlarang itu keduanya memiliki seorang putri berusia 10 tahun.

Kisah itu diungkapkan pihak keluarga Desi yang prihatin atas nasib perem-

puan yang mulai mengalami gangguan jiwa tersebut.

Hanafi juga dianggap ‘membuang’ anak hasil hubungan gelap keduanya karena tak pernah memberikan nafkah.

Sejak diceraikan suaminya, perempuan bertubuh gempal yang masih terlihat sisa-sisa kecantikannya itu tidak kunjung mendapatkan

status yang jelas dari Hanafiah. Anak yang dikandung Desi juga tidak diakui politisi senior itu sebagai buah hatinya. Desi dan Hanafiah mulai terlibat hubungan asmara sejak keduanya samasama aktif berorganisasi.

Wartawan koran ini sempat melakukan penelusuran ke tempat tinggal Desi di kawasan Perumnas Hel-

vetia. Untungnya, awak media ini mengetahui keberadaan Desi dari sejumlah sumber. Dari sumber terakhir diketahui rumah terakhirnya terletak di Jalan Kemuning Raya, Perumnas Helvetia.

Di teras rumah mungilnya awak media ini bertemu Desi. Sesekali ia berbicara sendiri. ‘’Ya kayak gini kondisinya sekarang. Dia tahan duduk dari pagi sampai sore. Kalau dia diajak bicara mau, apalagi laki-laki yang mengajak bicara,’’ tukas seorang tetangga.

Komunikasi mulai dijalin secara perlahan. Dari mulai berbicara soal telepon seleler, uang, hingga bermuara nama Hanafiah. ‘’Dari mana tahu Hanafiah? Kami pernah

jalan. Abis itu dia entah kemana. Kok kenal sama Hanafi? Banyak kali orang yang mencarinya ya. Memang dasar wak labu itu,’’ ujar Desi terbahak.

Mengingat kondisi kejiwaan Desi yang labil, wartawan bertemu dengan bibi Desi bernama Nur yang sehari-hari berdagang di Pasar Helvetia.

Nur mengaku pernah mengontak Hanafi beberapa kali. Akan tetapi jawaban Hanafi amat menyakitkan. ‘’Kalian tak usah menghubungi aku lagi. Aku sudah punya keluarga dan sekarang sudah mau naik haji,’’ kata Nur menirukan percakapan Hanafi. ‘’Kami siap bila anak si Desi itu dites DNA,’’ kata Nur lagi.

Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut H Hanafiah Harahap membantah soal hubungannya dengan Desi.

“Tak benar itu. Saya tak kenal perempuan bernama Desi,” kata pria berkumis ini kepada wartawan ketika dikonfirmasi via telepon seluler, Sabtu (1/12) sore pukul 18.00 WIB. Saat ditanyakan anak hasil hubungan gelap Hanafiah yang merupakan Sekretaris DPD I Partai Golkar yang baru diangkat menggantikan posisi Hardi Mulyono ini langsung membantahnya. “Apa tak ada lagi yang bisa kalian bahas selain masalah ini?’’ tukas anggota DPRD Sumut periode 1999-2004 ini mematikan selulernya. (tim)

Dugaan Korupsi Melibatkan Kadis PU Langkat Rp3,2 M, Kejati Segera Periksa Ir Bambang Irawadi Medan, News Investigasi Dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat Rp3,2 miliar menuai tanggapan.

Indikasi korupsi diduga melibatkan Kadis PU Langkat Ir Bambang Irawadi ini diminta segera dituntaskan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut).

Sebab, dugaan penyimpangan keuangan negara itu ditemukan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut.

Kordinator Relawan Antikorupsi Muchtar, Minggu (25/11), meminta Kejati Sumut segera mengusut tuntas kasus itu.

“Temuan BPK tersebut harus

segera ditindaklanjuti Kejati Sumut. Ini menyakut kerugian keuangan daerah. Jangan mainmain,” ucap Muchtar.

Muchtar menjelaskan, penyimpangan keuangan Negara di Dinas PU Kabupaten Langkat sebesar Rp3,2 miliar berdasarkan hasil audit BPK sudah jelas memiliki alas bukti Hukum yang kuat. “BPK merupakan instansi pemerintahan yang memiliki alas hukum dalam melakukan audit keuangan. Jadi apalagi keraguan untuk melakukan pengusutan. Segera periksa Bambang,” jelasnya.

Dia mengingatkan, pelaku penyelewengan uang rakyat tidak boleh lepas tanpa proses hukum.

Apalagi Kabupaten Langkat begitu menjadi sorotan karena skandal korupsi yang banyak melibatkan SKPD di Pemkab Langkat.

Kerugian Keuangan Negara Seharusnya, persoalan tersebut sudah ditangani aparat hukum. Ditambahkan lagi, penyelewengan uang rakyat di PU Pemkab Langkat sudah berlangsung lama, sejak tahun 2009 hingga 2011.

“Patut dicurigai Kadis PU Pemkab Langkat Ir Bambang Irawadi ini memang lihai dan licin sehingga tidak bisa diproses hukum,” katanya.

Sebelumnya, Humas Laskar

Melayu Hang Tuah Langkat OK Heri Fadly SH membeberkan sejumlah dugaan korupsi di Dinas PU Langkat.

Di antaranya, indikasi kerugian keuangan Tahun Anggaran (TA) 2009 senilai Rp674 juta yakni kekurangan volume/fisik pekerjaan proyek oleh rekanan.

Kemudian, untuk tahun 2010 terdapat kekurangan pekerjaan fisik senilai Rp1,2 miliar.

“Pada tahun 2011 terjadi penyimpangan senilai Rp1,1 miliar yakni pekerjaan tiga paket pemeliharaan periodik jalan Dinas PU. Salah satunya adalah pekerjaan pengaspalan Jalan Lingkungan Simpang Kampung Pasir Kelu-

Dasar Penilaian Kejagung di Ragukan Langkat,News Investigasi Prestasi yang diraih oleh Kejari Stabat terbaik pertama dari ratusan Kejari tipe B di Indonesia menimbulkan tanda tanya bagi kami. Jika acuanya kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi 2012 berapa orang oknum pejabat Langkat sudah dinyatakan tersangka yang dikirim Kejari Stabat ke dalam LP ? Ujar Isna Sumardi Kabid Investigasi LSM Bangkit Bangun Sumut (Jum’at 30/ 11) di Sekretariat LSM BBS Wampu pada wartawan.

Lebih lanjut Isna Sumardi mengatakan. Tindak pelaku dugaan korupsi di Langkat banyak yang di-

ambangkan oleh Kejari Stabat. Seperti kasus yang menjerat Sekda Langkat, Kadis Dikjar Langkat dan Pengurus KPR Pelita Stabat/Wampu. Tersangkanya sudah ada tapi mengapa perkaranya tidak ditindak lanjuti sampai kepada penuntutan hukum.

Aneh apabila Jaksa Agung memberikan penghargaan kepada Kejari Stabat atas kinerjanya memberantas tindak pelaku korupsi di Langkat. Pasti ada informasi yang salah diberikan kepada tim penilai. Ujarnya.

Ditempat yang Sama Rusdi Sekretaris LSM BBS Langkat saat mendampingi Kabid Investigasi me-

nambahkan “ saat ini Kejari Stabat belum layak mendapat prestasi dari Jaksa Agung RI Basri Arief atas prestasi optimalisasi kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi, sebab penanganan kasus tindak korupsi di Langkat sepanjang tahun 2012 baru pada tingkat kualitas tanpa disertai dengan kwantitas.

LSM BBS Langkat meminta Jaksa Agung meninjau kembali penghargaan yang terlanjur telah diberikan kepada Kejari Stabat.Kami merasa heran bilamana Kejari Stabat mendapat perhargaan sebagai Kejari terbaik Pertama,atas dasar apa penilaian yang dilaku-

kan oleh Tim Kejagung RI terhadap Kejari Stabat”.ujarnya dengan nada bertanya.

“Seharusnya Tim Penilaian dari Kejagung melakukan wawancara dan dialog dengan kalangan Akademisi,LSM dan Penggiat anti korupsi ketika melakukan penilian ke Langkat,Jangan hanya mewancarai dan membolak balik berkas di Kantor Kejari Stabat.Pekerjaan Tim Penilai serta pemberian Piagam Penghargaan sebagai Kejari terbaik saat ini menjadi bahan tertawaan dan lelocon di kalangan masyarakat Langkat”. ( Isn )

Keberhasilan Kepemimpinan Bupati Langkat Dipertanyakan Langkat,News Investigasi Kami sangat meapresiasi berbagai prestasi diraih Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH di tingkat Nasional. Sejak kepemimpian beliau 8 piala dan 3 penghargaan tingkat Nasional berhasil diraih. Di antaranya Piala Adipura, Wahana Tata Nugraha, APDESI Award, Piala Adiwiyata Mandiri, Piala Adiwiyata Nasional, Piala Manggala Karya kencana, Piala Pembina K3 teladan, Penghargaan Kabupaten Layak Anak. Keberhasilan beliau meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional ternyata berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Pemkab Langkat.

Ujar Marwansyah Lubis Wakil Ketua LSM BBS Langkat di Kantor Sekretariat.

Selanjutnya Marwansyah Lubis mengatakan. Selama H. Ngogesa Sitepu SH menjabat Bupati Langkat, korupsi meraja lela diberbagai SKPD seperti di Dikjar Langkat, Perindag, Dinas PU, Dinas Pertambangan, Perhubungan Perikanan, Pertanian dan kasus yang menjerat Sekda Langkat.

Melihat berbagai modus korupsi dilakukan oknum birokrasi di Langkat dan berbagai permasalah hukum yang belum ada penyelesaiannya secara tuntas, wajar jika masyararakat bertanya tentang kesungguhan Bupati Langkat menindak SKPD yang telah mencoreng visi dan misi kepemimpinan beliau.

Di tempat yang sama Rusdi Sekretaris LSM BBS Langkat menambahkan. Belum lagi kasus dugaan perzinaan yang melibatkan KUPT Stabat dengan oknum Ka. SD. Ditambah lagi dugaan percabulan yang dilakukan Direktur PDAM Tirta Wampu Stabat disebut-sebut korbannya Siswi Yayasan Sri Langkat Tanjung Pura yang melakukan PKL di Kantor PDAM Tir-

ta Wampu. Pelecehan seksual itu diduga dilakukan Oknum Derektur Tirta Wampu di ruangan kerja dan kamar mandi yang letaknya berada dalam ruangan kerja beliau. Selain siswi Yayasan Sri Langkat Tanjung Pura korban lainya disebut-sebut mahasiswi salah satu Perguruan Tinggi di Kota Binjai.

Sementara sumber lain menyebutkan seperti masalah DAK 2009 yang melibatkan Drs. H.Sulistianto, M.Si mantan Kadis Dikjar Langkat. Kasusnya kini masih mengambang di Kajatisu. Demikian pula Kasus korupsi yang meliabatkan dr Indra Salahuddin dan Narto di Dinkes Langkat masih menggantung di Poldasu.

Carut marutnya proses penegakan hukum pelaku tindak korupsi pejabat di Langkat perlu mendapat perhatian yang serius dari Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH. Visi dan misi tentang Langkat yang relegius hendaknya dibarengi dengan pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh. Hal ini sesuai dengan pernyataan dan ikrar dalam penandatanganan fakta integritas yang telah Bapak tanda tangani bersama bupati dan waki kota se Sumut beberapa waktu lalu dihadapan Plt. Gubsu.

Rumor tentang onder mengorder kasus korupsi di Langkat tidak akan pernah padam walaupun pihak Kajari Stabat telah mengalihkannya dengan acara relegi beberapa waktu yang lalu. Kami anggap apa yang dilakukan Kajari Stabat adalah upaya pengalihan isu saja,” dan kami berharap tugas yang bernuansa keagamaan diurus pihak Kemenag atau MUI Langkat. Kajari Stabat cukup berkonsentrasi dalam penanganan kasus korupsi.

Sumber yang minta namanya jangan disebutkan mengatakan. Kejari Stabat di duga menerima dana pel-

aksanaan MTQ Tahfizh Al Qur’an dari tersangka koruptor yang kini masih menghirup udara segar. Tentang kebenaran rumor tersebut menjadi tugas pihak kepolisian untuk mengusutnya. Jika benar dugaan dana MTQ berasal dari uang koruptor, berarti hukum di Langkat sudah mati.

Hanya satu bagi kita jawaban untuk Kajari Stabat. “Nyah dari bumi Langkat!”.

Sungguh tidak lazim institusi kejaksaan mengadakan kegiatan relegi seperti MTQ Tahfizh Al Qur’an. Wajar saja kegiatan tersebut menuai beragam tanda tanya bagi masyarakat Langkat. Beragam praduga dan sangkaan muncul ada yang mengatakan apa yang dilakukan Kajari Stabat sebagai usaha bersih diri agar disebut penegak hukum yang relegius.” Ujarnya. Bersihkan SKPD yang Korupsi dan Amoral Sementara itu Isna Sumardi Kabid. Investigasi LSM BBS Langkat meminta Bupati Langkat membersihkan oknum SKPD yang diduga melakukan korupsi dan berbuat amoral. Masalah terkait dengan hukum agar diserahkan kepada kepolisian untuk menyidiknya. Sedangkan masalah pelanggaran peraturan kepegawaian harus ditegakkan sesuai undang-undang kepegawaian yang mengaturnya.

Kasus korupsi di berbagai SKPD dan dugaan perzinaan dan pelecehan seksual yang dilakukan PNS di Pemkab Langkat mencoreng kepemimpinan Bupati Langkat. Hal ini bisa menjadi batu sandungan bagi Bapak jika ingin kembali mencalonkan diri pada priode kedua. Waktu masih tersisa Pak ! untuk membenahi dan memperbaiki kebobrokan mentalistas PNS di Pemkab Langkat. Ujar Isna Kabid Investigasi menambahkan.(Is)

rahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang,” katanya.

Tak hanya Bambang, sambung Heri, pihaknya juga telah menelaah penyimpangan dengan total Rp3,2 miliar itu juga melibatkan Kabid Bina Marga, Kabid Cipta Karya, Kabid Sumberdaya Air dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Semua pihak yang disebutkan itu punya andil atas kerugian keuangan negara. Diduga ada skenario agar pengerjaan proyek tersebut seolah telah selesai lalu dikeluarkan perintah pembayaran 100 persen. Padahal faktanya tak sesuai dengan yang terjadi di lapangan,” pungkasnya.(Rel)

Marwansyah Lubis:

Ketua HIKMA Langkat Diminta Intropeksi Diri Langkat,News Investigasi Dugaan orderan kasus perkara Korupsi di Kejari Stabat yang dilakukan H. Amril Nasution S.Sos M.AP Kepala Badan Kepegawaian Daerah Langkat yang juga Ketua HIKMA Langkat, bersama Drs. Basrah Pardomuan kian terang benderang dan terbuka. Dalam Kasus Drs T.Nilpan Shahari Harumy mantan Kadis Perindag Langkat misalnya, anggota “Trio Bebek “ ini disinyalir bermain di belakang layar. Permainan busuk yang dilakukan personil “Trio Bebek” tersebut dapat merusak keharmonisan hubungan kerja antar SKPD di Langkat. Ujar Marwansyah Lubis Wakil Ketua LSM BBS Langkat (Kamis 29/11) pada wartawan di rumah BBS Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat Wampu Langkat.

Sebagai putra asli Mandailing yang lahir dan tinggal di tanah Melayu Langkat, saya sangat menyesalkan dugaan permainan kotor yang dialamatkan pada abangda Amril CS. Permainan tidak sportif dan tidak terpuji tersebut dapat merusak tatanan kerukunan antar masyarakat tempatan dengan etnis pendatang berasal dari tanah Mandailing yang telah hidup rukun dan damai ratusan tahun bersama masyarakat tempatan bahu membahu membangun Bumi Langkat tercinta.

Jika benar abangda Amril berperan sebagai penyusun skenario dan sutradara perkara korupsi yang disangkakan pada T. Nilpan Sahari Harumy yang kebetulan beliau putra Melayu merupakan suatu kesalahan besar yang berakibat sangat fatal. Saya tidak dapat membayangkan dampaknya.

Sebab penzholiman terus menerus ditimpakan kepada putra-putri Melayu berimbas dengan bangkitnya intelektual muda Melayu Langkat. Jika kebangkitan itu terjadi mengingatkan kita pada peristiwa lengsernya Almarhum Drs. Zulkifli Harahap mantan Bupati Langkat priode 1989-1994.

Apa yang dituduhkan pada Abangda menjadikan posisi Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu berada diujung tanduk. Kita sebagai warga pendatang hendaknya tetap ingat pada petuah orang-orangtua kita di kampung. Kalau berada di kampung orang jangan jadi ayam jantan jadilah ayam betina agar selamat badan.

Ini artinya kita harus menghargai adat istiadat di mana kita bertempat tinggal dan jangan arogan. Saya harap Abangda Amril jangan memainkan air yang tenang untuk menghayutkan Bapak Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH, Almarhum Drs. Zulkifli Harahap sebagai contoh kasusnya. Ujarnya.

Ditempat terpisah Ridwan Nasution mengatakan, Sebaiknya Amril Nasution merapikan HIKMA Langkat yang keberadaannya kini antara ada dan tiada, dan jagan terlalu jauh mencampuri kebijakan Bupati seperti memberikan restu atas pencalonan T. Kahirul Amri SAg sebagai ketua KNPI Langkat.

Lebih lanjut Ridwan Nasution berharap agar Amril Nasution menuntaskan konsolidasi di tubuh HIKMA Langkat dan melakukan Musda untuk memilih pengurus baru yang telah mati suri. Tetutama menyelesaikan pembangunan Sopo Godang yang kini kelanjutan pembangunannya terbengkalai.

Kami berharap Bapak Khairuddin Nasution( Bang Nas) tampil menyelamatkan HIKMA Langkat dari Kevakuman. Dan tanpa ragu maju mencalonkan diri dalam pemilihan kepengurusan baru untuk priode akan datang. Ujarnya.(Isn )

Dinas Pertanian Batubara "Tutup Mata" Batubara, News Investigasi Masyarakat Desa Pematang Kuing Kec. Sei Suka Kab. Batubara kecewa dengan sikap Dinas Pertanian setempat, karena dinilai tidak berpihak kepada nasib petani.

Pasalnya ketika sudah masuk musim bercocok tanam, tapi irigasi desa Pematang Kuing terlihat kering dan tandus tidak ada air.

Irul (40) warga setempat mengatakan kepada wartawan (25/11), irigasi tersebut sempat kering padahal sudah masuk musim penghujan. Irul mengatakan karna di ujung aliran sungai yang mengairi jaringan irigasi terdapat sumbatan yang mengakibatkan air tidak bisa berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Padahal warga sudah melapor baik kepada instansi terkait baik Dinas PU maupun Dinas Pertanian, tapi tidak ada tanggapan apapun dari mereka, apalagi langkah kongkrit yang dilakukan, bahkan mereka pernah meninjau lokasi tersumbat yang didampingi Camat bersama warga setempat, ungkapnya.

Gagal Panen Pantauan wartawan di daerah persawahan terlihat, irigasi dan persawahan yang mengalami kekeringan, padahal Dinas Pertanian di Kab. Batubara hanya berjarak 3 kilometer dari desa mereka dan masyarakat menilai dinas pertanian tidak respon dengan nasib petani.

Juru bicara Lembaga Pengembangan Kreatifitas Anak Bangsa (LPKAB) Kab. Batubara Mazlan mengatakan, sungguh ironis suatu desa yang notabene penduduknya bekerja sebagai petani dan dinas pertanianpun berada di lokasi tersebut, tapi terkesan dinas terkait tidak melakukan upaya kongkrit yang langsung menyentuh kekesalan masyarakat.

Karena sudah empat musim daerah tersebut selalu dilanda gagal panen, selain itu setiap panen hasilnya jelek (kurang berkualitas) bahkan sebagian

Akibat bangunan irigasi yang mengalami kerusakan dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, warga petani di Batubara kesulitan sehingga dalam 4 tahun terakhir selalu gagal panen. Saat ini banyak petani mengalihkan menjadi tanaman sawit. Anehnya dinas terkait tidak peduli dengan kondisi tersebut. (Foto : Doc-Investigasi/Saini)

petani beralih fungsi menjadi perkebunan sawit.

Terkait dengan kondisi terse-

but, berbagai kalangan menilai Dinas Pertanian Batubara tidak berfungsi karena membiarkan

petani yang biasa menanam padi kini menjadi berkebun sawit.(MS)

Rusak Mobil Pelanggan Doorsmeer 3 Pria Diamankan Polisi L. PAKAM, News Investigasi Diduga sebagai pelaku perusakan isuzu panther BK 1502 RE milik Ismail (52) warga Dusun II Desa Bagan Serdang Kecamatan Pantai Labu, 3 orang pria diamankan oleh Petugas Polsek Batang Kuis, Senin (26/11/2012) sekira pukul 17.00 Wib. Ketiganya, Saipul (42) warga Dusun III Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, Ramadi (28) warga Pasar II Pematang Jambu Desa Sidodadi, dan Mansur (20) warga Pasar II Pematang Jambu.

Disebukan, pengrusakan itu bermula ketika Ismail mengemudikan mobilnya melintas dari

Medan hendak pulang ke Pantai Labu dengan melewati Jalan Batang Kuis-Sei Rotan. Disana Ismail berencana hendak membetulkan kabel lampu mobil yang rusak di bengkel di Jalan Sei Rotan Batang Kuis.

Pekerja bengkel mengintruksina bahwa mobil hendak membelok masuk ke bengkel, tetapi saat bersamaan pengendara sepedamotor tidak mempedulikan intruksi itu, akhirnya menabrak pintu kanan depan mobil. Meski penyok, namun Ismail tetap membawa pengendara sepedamotor itu ke Puskesmas dan berdamai. Karena hanya lecet sedikit pada tangannya

Klik.... Dibuang

4 19 Personil Ditpolairdasu Terima Penghargaan

INVESTIGASI - TEBINGTINGGI - BATUBARA - DAERAH

EDISI MINGGU I Desember 2012 TAHUN XI

maka pengendara sepedamotor itu menyetujui untuk berdamai dan tidak ada masalah lagi.

Selanjutnya Ismail pulang, tetapi dikejauhan dilihat dari kaca spion, sejumlah pengendara sepedamotor termasuk pelaku Ramadi alias Adi yang mengendarai Suzuki Shogun warna hitam BK 3489 FC mengikutinya dari belakang sambil meneriaki rampok. Karena takut, Ismail melajukan kendaraannya dengan cepat dan masuk ke cucian mobil (doorsmeer) milik Adi Ginting di Dusun V Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis untuk mencuci mobilnya.

Pelaku Ramadi mengambil

Sayang

batu dan memecahkan kaca depan mobil dan dua tersangka lainnya memecahkan kaca belakang. Bukan itu saja, ketiga pelaku bersama pelaku lain yang masih diburon mendorong mobil hingga jatuh ke anak sungai di Desa Sugiharjo, akibatnya kendaran itu rusak berat.

Aksi perusakan itu terhenti karena anggota Samapta Briptu Aryandi yang di BKO diareal kebun PTPN II Desa Sugiharjo, mengamankan korban dan membawanya ke Polsek Batang Kuis. Kapolsek Batang Kuis AKP Ilham Aceh dan Kanit Reskrim turun ke lokasi kejadian. Karena salah seorang pel-

aku dikenali oleh warga sekitar, akhirnya Polisi berhasil menciduk Saipul. Setelah diinterogasi polisi, tersangka Saipul menyebutkan beberapa nama termasuk Ramadi dan Mansur.

Kemudian polisi memboyong Saipul untuk menunjukkan pelaku Ramadi dan Mansur. Ke dua tersangka itu diciduk dan diamankan ke Polsek Batang Kuis. Kapolsek menjelaskan tersangka Mansur merupak DPO dalam kasus pencurian sawit."ketiga tersangka masih diperiksa untuk pengembangan, pelaku dapat diancam melanggar pasal 170 KUH Pidana," terang Kapolsek. (sya I ds)

Fotografer : Rusli Hsb

Pimred/Penjab BN. News Investigasi H. Ismed Loebis BSc didampingi oleh Ibu Marlinda Hsb SH, Sekjend DPP. LSM. “PERLAHAN”, Soetedjo Suprapto SH, Ka. Biro Bengkalis, Arlina, Ketua DPP. LSM “KOMNAS” Sumut Zulfadli Tinambunan, saat memotong Kue Ulang Tahun BN. News Investigasi ke-10 jatuh pada hari Minggu 03 November 2012. Hari Ulang Tahun BN. News Investigasi tersebut berlangsung cukup meriah dan sederhana dihadiri oleh para anggota dan para undangan yang dilaksanakan di Jl. Karya Psr. VIII Ds. Marindal I, Kecamatan Patumbak Kab. Deli Serdang di kediaman Ka. Biro Bengkalis-Riau (Arlina). Pada acara tersebut Anggota DPRD Kota Medan Bangkit Sitepu juga memberikan kata arahan dan bimbingan, disamping Pimred/Penjab BN. News Investigasi H. Ismed Loebis BSc.

HALAMAN

BELAWAN, News Investigasi Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Amat Sastro memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 19 personel anggotanya dijajaran Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Sumut (Ditpolairdasu) yang berhasil mengungkap berbagai kasus.

Pemberian penghargaan bertepatan dengan HUT ke 62 Polisi Perairan RI itu diwakili oleh Wakapoldasu Brigjen Pol Cornelius Hutagaol di Mako Ditpolairdasu Jalan TM Pahlawan No.1 Belawan, Sabtu (1/12) kemarin.

Ke 19 personil Ditpolairdasu berprestasi yang mendapatkan penghargaan tersebut masing-masing, Kompol Ir Revolkhair SH dan Kompol Drs Den Martin Nasution atas dasar keberhasilan keduanya membantu Polres Tanjung Balai dalam menyelesaikan pertikaian antara dua kelompok nelayan di perairan Asahan pada 25 Desember 2011 lalu.

Kemudian, Aipda Heru Ediyanto, Briptu Ngatno SH, Briptu Sutikno, Briptu Licun Aritonang, Briptu J.E.Sinulingga mendapat penghargaan karena berhasil mengagalkan imigran gelap sebanyak 6 warga negara Afganistan pada 9 Februari 2012 dan 5 warga negara Myanmar pada 18 Mei 2012 di Tanjung balai Asahan.

Bripka Ringgas Lubis, SH, Briptu M.C.Hutauruk, S.sos, Briptu Agus Budi Setiono,dan Briptu Supriadi kategori berhasil mengungkap kasus penyelundupan hewan satwa yang dilindungi jenis trenggiling (manis Javanica) sebanyak 141 ekor pada 28 September 2011.

Selanjutnya, Briptu M.N.Tarigan, Brigadir Asun Nelson, SH dan Briptu Fadjrin Sasmita personil yang berhasil mengungkap kasus perompakan kapal nelayan dan penyanderaan nahkoda pada 1 Juni 2011 lalu. Dan, Bripka E.Sitinjak, Briptu Aris A. Sitorus, Briptu JH.Purba, Briptu Dedi Suheri SH serta Briptu Riansyah P.Effendi personil Ditpolairdasu yang berhasil menemukan dan mengamankan 1 unit kapal nelayan diduga kuat berhubungan dengan kasus tindak pidana pembunuhan pada 28 April 2012 lalu.

Wakapoldasu, Brigjen Pol Cornelius Hotagaol menegaskan, para personil kepolisian perairan di jajaran Polda Sumut diharapkan kedepannya agar dapat mewujudkan pelayanan prima dan membangun kemitraan dimasyarakat. “Disamping itu, polair harus memapu mewujudkan supremasi hukum dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan anti terkadap segala bentuk tindak kekerasan guna memantapkan Harkamtibmas,” ungkapnya.(Khdr)

Belum Beroperasi, Alfamart Disegel MEDAN, News Investigasi Belum beroperasi, belasan Alfa Mart di Kota Medan disegel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan. Alasannya, toko modern tersebut belum memiliki izin usaha, izin gangguan (HO) dan izin reklame. Penyegelan Alfa Mart dilakukan tim Satpol PP di Jalan Ringroad Ruko Setia Budi Grande Medan, Jumat (30/ 11) siang pukul 14.00 WIB. Sehari sebelumnya di daerah yang sama, Alfa Mart lain juga telah dilarang untuk beroperasi, padahal toko modern tersebut belum beroprasi.

Koordinator Wilayah Medan Alfa Mart, Tri mengatakan, pihaknya memang belum melakukan operasional, jadi aneh saja kalau sudah harus disegel. Sedangkan untuk izin-izin usaha memang sedang dalam pengurusan di dinas terkait. “Belum ada Alfa Mart kita yang buka, kami masih siap-siap. Rencananya 5 Desember nanti kita resmi beroperasi seiring dengan keluarnya surat izin yang kita urus,” ujarnya.

Dikatakannya, dari keterangan manajemen bagian perizinan legal Alfa Mart, Bayu, yang dihubungi melalui telepon genggam, menjelaskan, pihaknya sudah menghubungi Satpol PP terkait penyegelan tersebut, karena pihaknya sedang melakukan proses perlengakapan surat izin.

Sedangkan saat ini kesebelas toko yang ada, masih melakukan persiapan barang-barang yang akan dijual dan belum beroprasi.

Mendengar pernyataan tersebut, Kepala Satpol PP M Sofyan, mendukung rencana pengurusan izin usaha tersebut dan meminta toko baru dapat beroperasi setelah mengantongi izin dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpada (BPPT).

“Kita dengar ada sebelasan toko yang akan beroperasi. Memang ini belum buka, tapi reklame sudah terpasang sedangkan izin usaha dan reklame itu belum ada. Kedatangan kita ini suatu peringatan dan jika masih terus beroperasi, maka akan digergaji,” tegasnya.

Sofyan menjelaskan, dalam peraturan daerah setiap usaha harus mengantongi izin. Sedangkan Alfa Mart saat ini belum ada memiliki izin, padahal sebentar lagi mau beroperasi. “Sama-sama kita lihat, mereka sudah memasuki barang-barang, ini berarti sudah mau beroperasi,” ungkapnya.

Selain Alfa Mart, Satpol PP juga merazia 50 Indomaret yang belum memiliki izin. Kabid Pengawasan Disperindag Medan, H Ridho G Siregar, yang ikut dalam razia Satpol PP tersebut menyatakan, dari 140 Indomaret di Kota Medan, hanya 40 yang sudah memiliki izin.

Sedangkan sekitar 50 toko indomaret lain sudah mendapatkan surat peringatan dan panggilan dari Disperindag untuk mengurus perizinan usahanya. “Berdasarkan Perwal No 20 Tahun 2011 ayat 1 setiap toko modern harus miliki izin usaha toko modern (IUTM). Mereka yang membandel sudah dipanggil dan dikasih peringatan, namun saat ini hanya sebagian yang masih mengurus izinnya,” pungkasnya. (K.rgr)

T. Syaiful Anhar :

“Pasangan Jateng Menang Satu Putaran Saja ” Langkat.News Investigasi Pasangan Gatot dan T. Erry Nuradi kami menyebutnya pasangan Jateng (Jawa Tengku) yang maju pada Pilgubsu 7 Marer 2013 bisa menang dengan mudah dan telak. Kemenangan itu akan terjadi bila etnis Jawa yang ada di Sumut dan etnis Melayu sebagai warga tempatan dapat bersatu untuk memenangkan pasangan ini. Hal itu dikatakan T. Syaiful Anhar Pendiri Generasi Angkatan Baru Melayu Indonesia (GABMI). Selasa (20/11) di Stabat, Menurut Syaiful pasangan “Jateng” serasi dengan kombinasi 2 etnis yang diusung PKS,Hanura dan Partai pendukung lainnya.

Paket Gatot dan T. Erry Nuradi diyakini menang dalam satu putaran selesai. Pihak manapun dipastikan tidak akan berhasil melakukan teori dan praktek agitasi atau adu domba antara sesama etnis jawa yang telah hidup rukun dan damai berdampingan membangun Sumut sejak ratusan tahun silam.

Percayalah etnis jawa dan melayu akan bersatu padu untuk memenangkan pasangan Jateng. Kalau ada pasangan Gubsu dari etnis jawa menjadi orang pertama di Sumut mengapa harus pilih orang kedua. “Suatu kebodohan bagi etnis Jawa di Sumut apabila mereka tidak mendukung pasangan Jateng pada Pilgubsu 7 Maret 2013 “. Demikian pendapat salah satu tokoh masayarakat jawa di Langkat pada saya yang minta namanya tidak disebutkan. Begitu pula dengan warga tempatan etnis Melayu sudah dapat dipastikan mendukung T. Erry Nuradi adik almarhum T. Rizal Nurdin yang menjadi Wagubsu Datok Sri H. Gatot Pujo Nugroho ST. Dengan dukungan moral yang diberikan Bang AY. Nasution, HM. Ali Umri dan Bang Abdillah pada pasangan ini saat pasangan “Jateng” bersilaturahmi kepada ketiga tokoh masyarakat Sumut tersebut (Senin 19/11/2012) menambah keyakinan kami, kedua sosok ini adalah tokoh muda yang mampu mengemban amanah memimpin Sumut.” Ujar Bang Ifol (Is)

INVESTIGASI - DAERAH

EDISI MINGGU I Desember 2012 TAHUN XI

HALAMAN

5

Kontruksi Peningkatan Jalan Jembatan Merah Ranjau Batu Senilai 11 Milyar Dinilai Bermasalah Panyabungan, News Investigasi Paket pekerjaan kontruksi peningkatan kapasitas/pelabaran jalan Jembatan Merah-Ranjau Batu (Bts Prov. Sumbar) dengan nilai kontrak 11 Milyar lebih yang sumber dananya dari APBN dinilai bermasalah. Selain pekerjaan yang di anggap asal jadi, masa pelaksanaan di duga telah berakhir bulan September lalu, sedangkan pekerjaan di lapangan sampai berita ini di turunkan, Kamis (15/11) belum tuntas.

Hal itu dikatakatan Ketua LSM Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gemrak) Mandailing Natal, Ahmad Syahril Nasution terkait banyaknya keluhan masyarakat Mandailing Natal terhadap berlarut-larutnya pekerjaan jalan tersebut.

Dikatakannya, kita heran terkait pengerjaan jalan ini, padahal menurut informasi tanggal kontrak pekerjaan ini di mulai 15 Maret 2012, namun anehnya sampai sekarang belum tuntas.

Masa pengerjaan jalan, parit dan lainnya yang panjangnya sekitar 4 km memakan waktu hampir delapan bulan lebih.

Selama ini alat berat yang ada di situ lebih banyak “nganggurnya” dari pada kerjanya.

Anehnya lagi, sepengetahuan kita pekerjaan proyek ini ditangani PT. Fifo Pusaka Abadi Jo PT. SBN, namun belakangan ini sepertinya sudah perusaan lain yang bekerja di situ. Lantas perusahaan mana sebenarnya yang bertanggung jawab ter-

hadap pekerjaan ini ?. Ini perlu kejelasan, karena sampai sekarang hampir semua pekerjaan, mulai dari pengaspalan, penimbuan, pembuat dek masih terbengkalai.

Belum lagi penimbunan bahu jalan, sepengetahuan kita seharusnya itu kelas B, ternyata setelah kita cek di lapangan ternyata tidak. Kemudian, pembuatan dek banyak yang tidak punya pondasi dan ditempel ke dek yang sudah ada. Jadi kita menilai paket pengerjaan kontruksi jalan ini sarat dengan masalah,” ujarnya.

Makanya dalam waktu dekat kita berencana membawa masalah ini ke ranah hukum.

Pekerjaannya asal-asalan, uang rakyat sebesar Rp. 11milyar lebih sepertinya sia-sia, pengerjaannya tidak berkwalitas. Lihat saja baru beberapa hari selesai pengaspalan, sudah banyak yang terkelupas,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Bagian

Material PT. SBN, Nifalah Hadi yang di hubungi terkait pekerjaannya jalan ini merasa terkejut ketika disampaikan bahwa perusahaan lain sedang bekerja untuk menyelesaikan pengaspalan tersebut. Padahal, sesuai dengan kontrak yang ada pekerjaan itu seharusnya di selesaikan PT. Fifo Pusaka Abadi Jo SBN. “Kita merasa terkejut, proyek itu dikerjakan pihak lain, setahu saya itu masih tanggung jawab PT. Fifo Pusaka Abadi Jo SBN. Kita sama sekali tidak ada pemberitahuan dari PT. Fifo Pusaka Abadi sebagai mitra kerja kita di alihkan kepada perusahaan lain. Selama ini kita masih menunggu kejelasan pendanaan dari PT. Fifo Pusaka Abadi,” ujarnya.

Diakuinya, dalam kontrak yang ada paket ini memang dikerjakan PT. Fifo Pusaka Abadi Jo SBN. Namun ditengah jalan, PT. Fifo Pusaka Abadi sebagai leader dan PT. SBN sebagai suplayer terjadi miss komunikasi. Bukan itu saja, terkait pendanaan proyek ini tidak ada kejelasan dana dari PT. Fifo Pusaka Abdi. Padahal pengerjaan jalan ini sudah hampir siap, akibatnya uang PT. SBN di situ tertanam ratusan juta rupiah untuk membeli material aspal, pemakaian alat berat dan pekerjaan galian.

Ketidak jelasan pendanaan dari PT. Fifo Pusaka Abadi ini membuat kita sementara meng-

hentikan pekerjaan. Bayangkan saja, alat berat kita di situ parkir hampir 48 hari, sudah berapa rugi kita. Belum lagi tidak ada kejelasan pembayaran dana yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Makanya kita terkejut mendengar kalau pekerjaan itu sudah dikerjakan pihak lain, lantas pendanaan kami yang sudah keluar selama ini bagaimana?, cetus Neil.

Pihaknya kata Neil, sudah berusaha semaksimal mungkin melobi pihak PT. Fifo Pusaka Abadi agar masalah ini di selesaikan sesuai perjanjian yang telah ada, namun sampai saat ini belum ada iktikad baik PT. Fifo Pusaka Abadi. Malahan yang terjadi sebaliknya, paket ini dikerjakan pihak lain. Terakhir kita kontak dengan Pihak PT. Fifo Pusaka Abadi melalui M. Yusuf Nasution tanggal tiga lalu,namun tidak ada kejelasan.

Asal kita telepon dan kita hubungi, tidak pernah di angkat.

Jadi dalam hal ini kita merasa terkangkangi dan terzalimi.

Saat di tanyakan apa langkah selanjutnya yang akan di buat PT. SBN, “Saya akan koordinasi dulu dengan pimpinan saya, jelasnya kita sangat kecewa dalam hal ini. Ini sama saja dengan pemutusan hubungan kerja secara sepihak,” katanya.

Sedangkan pihak PT. Fifo Pusaka Abadi, melalui M Yusuf Nasution saat dikomfirmasi melalui telepon seluler tidak ada jawaban. (Syah)

Wacana Pendirian Rumah Sakit “Abdul Haris Nasution” Di Kotanopan Semakin Mengemuka Panyabungan, News Investigasi Wacana pendirian sebuah Rumah Sakit di Kecamatan Kotanopan Kab.Mandailing Natal semakin mengemuka. Wacana ini awalnya diskusi-diskusi kecil antara tokoh masyarakat, pemuda dan unsur lainnya, kemudiaan muncul kepermukaan.

Saat ini berbagai elemen masyarakat mengharapkan ini jangan hanya sekedar wacana, tapi perlu wujud nyata. “ Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, sudah selayaknya di Kecamatan Kotanopan didirikan satu Rumah Sakit, untuk mengenang pahlawan yang berasal dari Kotanopan, sangat pas nantinya kalau Rumah Sakit tersebut nanti diberikan nama “Abdul Haris Nasution”.

Hal itu di katakan Camat Kotanopan Ikbal Arifin, SH di dampingi anggota DPRD Madina, Rahmad Rizky Daulay, Wakil Ketua KNPI Madina Lokot Husda Lubis, S. Ag, Ketua Forum Jurnalistik Mandailing Julu (FJ.

Maju) Munir Lubis, Ketua DPP Himpunan Pemuda Mandailing(HIPMA), M. Suhairy Lubis, S. Fil, Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gemrak) Madina, Syahril Nasution.

Menurut mereka, gagasan pendirian Rumah Sakit ini dilakukan mengingat sampai saat ini belum adanya Rumah Sakit di daerah Mandailing julu.Padahal kebutuhan Rumah Sakit di daerah ini sudah sangat urgen. Selama ini warga Kotanopan dan sekitarnya terpaksa berobat ke RS.Umum Panyabungan yang jaraknya sekitar 50 km. Secara geografis, kondisi ini di anggap terlalu jauh, apalagi kalau ada pasien yang kritis.Tidak mereka meninggal di tengah jalan disebabkan jauhnya RS. Panyabungan dari lokasi ini.

Bukan itu saja, dengan di bangunnya Rumah Sakit ini nanti kita harapkan warga Madina yang saat ini banyak berobat ke luar daerah, misalnya ke Bukit Tinggi, Padang, Medan, Padang Sidempuan bahkan keluar negeri

bisa di tampung di sini. Sudah lama warga Kotanopan dan sekitarnya mendambakan pendirianRumah Sakit, namun sampai saat ini belum terwujud. Selama ini warga hanya mengandalkan Puskesmas dengan pelayanan seadanya,” ujar Lokot Husda Lubis.

Secara geografis juga, posisi Kotanopan sangat pas di tengah, jadi bagi kecamatan yang ada di sekitarnya, yaitu Kecamatan Muara Sipongi, Pakantan, Ulu Pungkut, Tambangan, Lembah Sorik Merapi dan Puncak Sorik Merapi akan berobat kemari.

Terkait pemberian nama, kita sengaja mengusulkan nama pahlawan nasional dari daerah ini, yaitu Abdul Haris Nasution.

Hal ini untuk mengenang jasajasa beliau dan juga menandakan beliau berasal dari Mandailing Julu, yaitu Hutapungkut Kotanopan, “ pungkas Munir Lubis.

Untuk tercapainya keinginan ini, tentunya butuh proses panjang, sebab ini terkait dengan pendanaan. Namun saya yakin,

kalau semua tokoh-tokoh Mandailing Julu, khususnya tokohtokoh Mandailing Natal mau bersatu, kami yakin ini akan terealisasi. Untuk itu, kita berharap kepada semua saudara-saudara kita, baik yang ada di perantauan maupun di Madina, begitu juga yang duduk di lembaga Eksekuitif, Legislatif dan Yudikatif, baik di tingkat pusat dan daerah agar segera mendukung ini,” harap Syahril Nasution.

Kepada Pemkab Madina juga kita berharap agar mendukung wacana ini, apalagi kita ketahui visi misi Bupati Madina H.M. Hidayat Batubara salah satunya ada meningkatkan kwalitas kesehatan masyarakat Mandailing Natal. Jadi walaupun ini sebatas wacana, kita berharap dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan menjadi kenyataan. Apalagi saat ini banyak putra-putra Kotanopan yang duduk dalam Birokrasi di tingkat pusat, peran serta mereka ini sangat kita harapkan, “ ujar Rahmad Rizky Daulay.(Syah)

Bupati Madina H.M. Hidayat Batubara di dampingi tokoh masyarakat Sumatera Utara DR. H. Maslin Batubara saat menyambut rombongan Persatuan Halak Mandailing Malaysia di desa Alahankae, Kec. Ulu Pungkut. (Poto : Doc-Investigasi/Syahruddin).

Madina-Mandailing Malaysia Teken MoU Kebudayaan Panyabungan, News Investigasi Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina), HM Hidyat Batubara dan Presiden Persatuan Halak Mandailing Malaysia (PHMM), Ramli Abdul Karim Hasibuan, Jumat (23/11), menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), di bidang kebudayaan.

“Penandatanganan MoU itu, dilakukan di tengah kunjungan muhibbah etnis Mandailing Malaysia di Madina, Jumat 23 November ini. Bidang yang dikerjasamakan meliputi kebudayaan, eknomi, tenaga kerja dan pemerintahan,” kata Kuasa Perwakilan Mandailing Malaysia Dahlan Batubara menjawab Wartawan, di Panyabungan.

Rombongan etnis Mandailing Malaysia, katanya, melakukan kunjungan ke Madina, dalam rangka mengunjungi tanah leluhur. Etnis Mandailing di Malaysia sudah bermukim sejak sekitar 200 tahun lalu. Etnis Mandailing juga memiliki peran dalam dinamika politik pendirian Negara Kerajaan Malaysia.

Meski data resmi belum ada, jumlah etnis Mandailing di Malaysia saat ini berjumlah lebih dari 500.000 jiwa, tersebar di berbagai negara bagian. Kunjungan muhibbah ke tanah lelulur ini, sebagai bagian dari program PHMM memperkuat kembali hubungan antara etnis Mandailing Malaysia dengan saudara seetnisnya di

tanah leluhur.

“Rombongan Mandailing Malaysia yang berjumlah sekitar 90 orang ini akan membaur dengan penduduk Alahan Kae, Ulu Pungkut. Di desa itu dilakukan “horja godang” (kenduri besar sekampung) lengkap dengan membunyikan gordang sambilan dan tor-tor,” kata dia.

Malamnya, lanjut dia, dilakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh adat di Rumah Dinas Bupati Madina,” kata Dahlan.

Sedangkan saat kunjungan Persatuan Halak Mandailing Malaysia (PHMM) di desa Alahankae Kec. Alu Pungkut di terima langsung Bupati Madina HM. Hidayat Batubara, pimpinan SKPD Kab. Mandailing Natal, DR. H. Maslin Batubara dan sejumlah tokoh adat, agama dan masyarakat Ulu Pungkut.

Pantauan di lapangan, rombongan Persatuan Halak Malaysia tiba di desa Alahankae sekitar pukul 11.30. Setelah di sambut dengan upacara adat dan penampilan gordang sembilan, rombongan Persatuan Halak Malaysia dan Pimpinan SKPD Madiana langsung melaksanakan shalat Jum’at yang terletak di Masjid samping Bagas Nagodang Alahankae. Usai shalat Jum’at, baru di lanjutkan acara silaturrahmi dengan kegiatan manortor di iringi penampilan gordang sembilan (Syah).

Hasil Panen di Mandailing Julu Umumnya Stabil sekitar Kotanopan, terutama Sungai Batang Gadis mengalami banjir. Kondisi ini mengakibatkan areal persawahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Gadis atau sungai-sungai kecilnya lainnya rusak.

“Alhamdulillah secara umum hasil panennya stabil, kalaupun ada yang turun itu Camat Kotanopan , Ikbal Arifin, SH ( No 3 dari kanan) saat memanen tidak seberapa. padi warga di daerah Rura Aek Singengu - Simpang Tolang, Kec. Ko- Kita akui areal persawahan di tanopan Kab. Mandailing Natal. (Poto : Doc-Investigasi/Syahruddin). seputaran daerah PANYABUNGAN, News Investigasi aliran sungai memang sempat terendam air Hasil panen padi di daerah Mandailing dan hanyut. Walaupun tidak bisa di panen, Julu, khususnya di Kecamatan Kotanopan tapi tidak begitu mempengaruhi hasil Kab. Mandailing Natal umumnya stabil. panen, karena rata-rata areal persawahan Walaupun tidak naik, tapi secara siknifikan yang banjir ini tidak begitu luas. Kondisi tidak turun. Hal itu dikatakan Camat Kosemacam ini memang sering di alami pettanopan Ikbal Arifin, SH, Jum’at (30/11) saat ani setiap musim penghujan. Karena ratamendatangi desa-desa di sekitar Kotanorata areal persawahan di daerah ini banyak pan untuk melihat secara langsung panen di seputaran daerah aliran sungai,” aku Capara petani di daerah itu. mat.

Dikatakannya, awalnya kita cemas terSelain banjir yang mengancam, kata hadap hasil panen para petani di wilayah Camat, masalah utama yang di hadapi ini. Jelang panen atau satu setengah bulan warga adalah hama babi hutan dan monybelakangan ini kondisi cuaca di daerah ini et serta binatang lainnya. “Hama babi hutidak menentu. Hujan deras sering melantan dan monyet serta binatang lainnya jadi da yang menyebabkan sungai-sungai di kendala. Belakangan ini populasi babi hu-

tan di daerah ini meningkat tajam, ini terlihat dari banyaknya areal persawahan yang di rusak, begitu juga dengan monyet. Saya rasa perburuan babi ini di setiap kampung perlu di aktifkan kembali”, ucapnya.

Diakuinya, belakangan ini perburuan babi memang jarang di lakukan. Kalaupun ada, itupun hanya di desa-desa tertentu. Jadi tidak mengherankan populasi babi ini meningkat. Solusinya tidak lain, warga desa di harapkan kembali mengaktifkan perburuan.

Dua tahun lalu memang Pemkab Madina mempunyai anggaran terhadap perburuan yang di lakukan warga. Setiap satu ekor babi di hargai sebagai bentuk motivasi kepada warga. Tapi belakangan ini itu tidak ada lagi, jadi sekarang kita harapkan inisiatif warga,” katanya.

Terkait hasil panen yang umumnya stabil juga di akui Amiruddin (50), salah seorang petani di daerah Simpang Tolang. “ Umumnya hasil panen para petani tahun ini biasabiasa saja, artinya tidak turun. Walaupun ada yang turun satu atau dua orang dikarenakan areal persawahannya sebagian hanyut atau terendam air karena terdapat di seputaran daerah aliran sungai,” ujarnya.

Kendala lain menurutnya adalah irigasi, kalau sudah banjir rata-rata irigasi yang ada di sekitar wilayah ini rusak di karenakan masih bersifat tradisional. “Rata-rata irigasi di daerah ini masih bersifat tradisional, jadi kalau sungai banjir otomatis hulu irigasi akan hanyut, begitu juga dengan longsoran tanah sering menimpa irigasi. Kalau hal ini terjadi, maka para petani akan bergotong royong memperbaikinya yang terkadang 2-3 hari,” cetusnya. (syah)

Usai melaksanakan kegiatan Upacara HUT Guru, Kepala Sekolah dan guru-guru SD 192 Kotanopan Kab. Mandailing Natal berpoto bersama. (Poto : Doc-Investigasi/Syahruddin).

Guru Harus Meningkatkan Profesionalismenya Panyabungan, News Investigasi Guru harus meningkatkan profesionalismenya, mari kita jadikan momentun Hari Ulang Tahun (HUT) guru ini sebagai ajang peningkatan kwalitas kinerja. Sebab, sentuhan guru sangat di harapkan agar generasi bangsa menjadi cerdas, terampil, berwawasan, agamais dan menguasai ilmu pengetahuan,” ujar Kepala Sekolah SD 192 Kotanopan Kab. Mandailing Natal, Zainal Arifin, S. Pd saat upacara HUT guru di sekolahnya.

Dikatakannya, sosok guru sebagai suri teladan sangat di harapkan. Guru bak pelita kehidupan, menerangi dengan cahaya ilmu pengetahuan, menghiasi dengan tata kerama, santun dan sopan. Jadilah guru

yang di gugu dan di tiru, baik ia ucapan, akhlak, etika dan keilmuannya. Guru juga di tuntut harus meningkatkan ilmu pengetahuannya, jangan mamfaatkan ilmu yang ada selama ini.

Sebab, zaman sudah serbah canggih, kwalitas guru juga harus di tingkatkan. Guru di tuntut juga menguasai ilmu pengetahuan, apalagi seperti di sekolah kita ini kelas lima dan enam mengajar sudah menggunakan lattop dan infokus.

Rencana kedepan, kelas-kelas lainnya juga akan mengikuti jejak kelas ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun depan, fasilitas untuk itu diberikan Dinas Pendidikan Madina,” katanya.

Dalam rangka HUT guru ini, lanjut Zainal Arifin, pihaknya juga melaksanakan kegiatan

lomba memasak bagi siswa.

Tujuannya, selain siswa bisa memasak, juga agar siswa lebih mengenal berbagai khas masakan budaya Mandailing.

Kita perkenalkan kepada mereka makanan khas budaya kita. Selama ini anak-anak lebih banyak mungkin di suguhi makanan yang instans, padahal ada makanan khas Mandailing.

Pantauan di lapangan, usai upacara para siswa dan guru SDN 192 saling berbaur. Sedangkan masing-masding Wali Kelas mengontrol siswanya untuk melaksanakan kegiatan masak-memasak. “Kegiatan seperti ini terus dilaksanakan setiap tahunnya,” ujar salah seorang guru yang tidak mau disebutkan namanya. (Syah)

TELEPON Sentra Pelayanan Kepolisian di Jajaran Polda NAD

EDISI MINGGU I Desember 2012 TAHUN XI

1

Pidie

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Bireuen Lhokseumawe Aceh Utara Aceh Timur Aceh Tamiang Aceh Barat Aceh Selatan Aceh Tenggara Abdya Singkil Sabang Aceh Tengah Gayo Lues Bener Meriah Banda Aceh Nagan Raya Aceh Jaya Langsa Aceh Besar Simeulue

0653-21406 0653-21110 0644-22848 0645-43110 0645-32063 0641-21179 0641-31110 0655-7551110 0656-21026 0629-21110 0659-93199 0658-21478 0652-21410 0643-22740 0642-21741 0643-22740 0651-70239 0655-41646 0655-25839 0641-21110 0651-635562 0650-21410

Kajati Minta Kajari Tuntaskan Kasus Korupsi BANDA ACEH, News Investigasi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh TM Syahrizal SH meminta seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di Aceh untuk menuntaskan secepatnya kasus korupsi. Terutama kasus korupsi yang sudah ditingkatkan ke penyidikan.

“Kinerja kejaksaan di Aceh saat ini sedang dipantau masyarakat. Maka kita meminta para Kajari yang ada di kabupaten/kota untuk bekerja maksimal menuntaskan seluruh kasus korupsi, terutama kasus yang statusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan,” kata Kajati Aceh, TM

Syahrizal.

Untuk kasus yang sudah ditingkatkan ke penyidikan, kata Kajati, tidak boleh dibiarkan penyelesaiannya berlarut-larut. Karena akan membuat masyarakat terus bertanya.

“Kan tidak elok bila ada kasus korupsi yang sudah

ditingkatkan ke penyidikan, tidak urung tuntas pengusutannya. Kalau memang ada kendala tolong dilakukan koordinasi dengan jajaran Kejati,” pinta TM Syahrizal.

Meskipun begitu, kata Syaharizal, masyarakat juga harus memaklumi penanganan sebuah kasus korupsi tidak bisa dilakukan seperti membalik telapak tangan.

“Karena butuh bukti dan keterangan yang kuat, sehingga nanti di pengadilan tidak mental,” ujarnya. Untuk itu, makanya dalam pengusutan sebuah kasus koruspi membutuhkan waktu, kesabaran dan kecermatan

Sidang Kasus Calon Bidan PTT Ateng Berlanjut 58 Bidan PTT Versi Winarno Tidak Sah TAKENGON,NewsInvestigasi Kasus Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Aceh Tengah (Ateng) yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Takengon terus berlanjut. Hingga Persidangan kelima pada kemarin siang, Kuasa Hukum Kurniati alias Ibu Sayang menegaskan, pihaknya melihat saksi-saksi yang dihadirkan rata-rata mencabut BAP. Dengan demikian semakin jelas dugaan, bahwa perkara ini penuh rekayasa.

“Pertanyaan kita ada apa?” kata M. Zakir Alamsyah SH didampingi Agam Sandan, SH dan Jonathan Pangabean, SH. Menurut Kuasa Hukum Ibu Sayang, kalau satu atau dua saksi yang mencabut keterangan dari BAP dalam persidangan, mungkin dapat dimaklumi.

Tapi kalau semua saksi-saksi mencabut keterangan dari BAP, itu artinya perkara ini memang penuh rekayasa sejak awal. “Ya kan,” katanya meyakinkan. “Sejak mulai kesaksian Sukri Maha, Winarno, Sabri, Erwan dan terakhir Syahlan Edi, semua mencabut keterangan dari BAP,” ungkap Agam yang mengaku heran usai persidangan yang berlangsung hingga lepas Azan Magrip di PN Takengon.

Dikatakan, Erwan selaku

Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Bidan PTT Ateng 2012, dalam persidangan ke-empat lalu di PN Takengon, Erwan telah mengaku tidak tahu menahu tentang ke 58 orang yang dinyatakan lulus oleh Wakil Ketua Panitia, Winarno.“Itu menyatakan bahwa kelulusan itu tidak sah. Artinya ke 58 orang Bidan PTT yang dibuat oleh Winarno menurut Erwan tidak sah. Hal itu telah disampaikan pada saat persidangan kemarin,” sahut Agam.Dari data yang diterima Metro Aceh, didalam Surat Keputusan (SK) Dinas Kesehatan Ateng, Nomor : 441/060/SK/DINKES/2012, tentang Pengangkatan Panitia Seleksi Penerimaan Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, Tanggal 10 Maret 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Ateng, Sukri Maha, Ketua Panitia seleksi ini adalah Erwan, dan wakilnya adalah Winarno. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Erwan yang pernah menjabat sebagai Direktur Akademi Kebidanan (Akbid) Pemda Ateng, ‘buang badan” dan hanya mengaku tidak tahu saat ditanyai dalam Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Firza Andriansyah,

SH, Anggota, Hasmy, SH dan Rakhmad Fajeri, SH. Yang cukup banyak dinilai memprihatinkan oleh segenap keluarga Bidan PTT yang antusias mengikuti seluruh sidang kasus ini, Winarno yang saat ini menjabat sebagai Direktur Akbid Pemda, sempat meneteskan air mata dan mengaku bahwa ia di-intervensi oleh Kadis Kesehatan Ateng, untuk melakukan penukaran nama-nama Calon Bidan PTT.Sementara, salah seorang wali Bidan PTT, Mardiana, cukup menyayangkan kasus ini. Karena akibat keterangan di BAP yang disampaikan oleh Sukri Maha, Winarno dan Erwan do Polisi, mengakibatkan Ibu Sayang harus mendekam di balik jeruji selama kurang lebih 3 bulan. Bahkan, menurutnya, bila kasus ini tidak dipaksakan harus menjerat Ibu Sayang, para Bidan PTT telah dapat menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Yang dikatakan Mardiana hampir senada dengan salah seorang Anggota Majelis Hakim, Hasmy.

Pada saat persidangan lalu menyebut akibat keterangan Winarno, menyebabkan Ibu Sayang dipenjara dan terpaksa harus menderita.(Bobby)

SMP Negeri 3 Labuhanhaji Timur Butuh Pagar T. Tuan, News Investigasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Labuhanhaji Timur yang terletak di Desa Peunalop, satu-satunya sekolah tidak memiliki pagar, adapun pagar hanya terbuat dari rantingranting kayu dengan swadaya masyakat dengan sekolah. Kepada Sekolah Baizullah, S.Pd yang dikonfirmasi Investigasi SMP Negeri 3 Labuhanhaji Timur apabila tidak ada tanggapan dari pemerintah merugikan masyarakat karena sekolah terletak lebih kurang 1 meterdari bibir sungai, itu jelas ancaman kebanjiran dan erosi akan-

melanda sekolah. Apabila lagi sekolah di desa paling ujung di pinggir gunung serangan binatang, seperti kerbau dan binatang lain itu pun cukup mengerikan.

Kami sebagai kepala sekolah telah mengusulkan ke dinas terkait. Sekolah yang terdiri dari 5 lokal saut pustaka, kami meminta kepada pemerintah untuk menambah lokal dan kantor guru sebab siswa semakin bertambah lokal dan kantor guru sebab siswa semakin bertambah yang jelas dan bangku akan diperlukan, kata kepala sekolah.

Kejadian yang sama SMP Negeri 2 Labuhanhaji Timur

yang terletak di Keumumu Hilir memerlukan pagar dan timbunan, menurut kepala SMP Negeri 2 Labuhanhaji, Basyarudin, S.Pd lokasi sekoalah yang terletak di pinggir jalan MeulabohTapaktuan apabila diguyur hujan kebanjiran. Disebabkan saluran pembuangan sempit yang mengikibatkan tergenangnya air. Siswasiswa terpaksa buka sepatu dari jalan raya kesekolah, wlaupun proses belajar mengajar tetap dilaksakan sebagai tugas guru, minta kepada dinas terkait tolong tinjau ke lokasi sekolah memerlukan pagar dan timbunan. (Spl/HD)

dari tim penyidik.

“Anda bisa lihat sebuah kasus korupsi menimal saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan mencapai 30, bahkan ada yang 75 orang,” ungkapnya.

Untuk pemeriksaan saksi ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit, bahkan mencapai berbulan-bulan. “Karena kita selalu berpijak pada azas keadilan dan praduga tak bersalah,” ujarnya.

Kasus Unsyiah Seperti kasus dugaan korupsi Unsyiah senilai Rp 17,6 miliar yang saat ini penangannya sedang bergulir.

“Kasus ini ada pihak yang

mendesak segera ditetapkan tersangkanya. Itu tidak mungkin kita lakukan dalam waktu cepat. Karena dari keterangan saksi yang kita panggil ternyata membuat kasus ini perlu dilakukan pendalaman lagi,” kata TM Syahrizal yang putra Samalanga itu.

Bahkan untuk kasus ini, katanya, ia sudah melakukan evaluasi lewat rapat khusus dengan tim jaksa penyidik. Dalam rapat tersebut pihaknya meminta jaksa penyidik dalam kasus ini untuk terus bekerja dan tidak boleh gentar dengan segala cobaan dan rintangan. (sup)

Jalan Nisam Aceh Utara Masih Terbengkalai Aceh Utara, News Investigasi Memasuki tanggal 5 November 2012 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara masih belum juga melakukan tindakan nyata untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Wakil Bupati Aceh Utara, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, dan Gerakan Persatuan Mahasiswa Nisam (GAPMAN), tentang pembangunan jalan Kecamatan Nisam, Aceh Utara.

Dalam Nota Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 8 Oktober 2012 tersebut dinyatakan Pemerintah Aceh Utara akan memprioritaskan pembangunan jalan Nisam pada awal APBK tahun 2013 dan akan dilakukan penangan sementara selambat-lambatnya bulan November 2012.

Menurut Bustami Koordinator GAPMAN, penentuan batas waktu dalam Nota Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi pembangunan jalan Nisam.

“Pembangunan jalan Nisam sangat mendesak, apapun alasannya tidak bisa ditunda lagi, jika pemerintah beralasan tidak ada dana, ini juga tidak logis. Masa untuk belanja pengadaan mobil dinas yang mencapai 4 milyar ada dana” tegasnya..

Dikatakan Bustami, apabila pemerintah tidak memenuhi janji tersebut, tentu ini bisa digugat ke pengadilan, pemerintah dianggap ingkar janji dan tidak bertanggung jawab.

“Pelanggaran terhadap Nota Kesepakatan tersebut pasti akan menimbulkan kemarahan masyarakat Nisam sehingga sangat berpotensi terjadi aksi-aksi yang tidak kita harapkan”. tutupnya. (QR)

Tiga Kecamatan di Aceh Singkil Belum Miliki Damkar SINGKIL,News Investigasi Tiga kecamatan di Aceh Singkil, yang wilayahnya dikelilingi laut, belum memiliki alat pemadam kebakaran (Damkar). Wilayah tersebut, masing-masing Kecamatan Pulau Banyak Barat, Pulau Banyak dan Kecamatan Kuala Baru.

Kuala Baru memang tidak terletak di kepulauan, tetapi daerahnya hanya bisa diakses melalui jalur sungai dan laut. Akibat belum memiliki armada Damakar, ketika terjadi musibah kebakaran api sulit dipadamkan. Warga memadamkan hanya menggunakan benda seadanya secara manual, ember dan pasir.

“Untuk wilayah kepulauan kami belum memiliki alat pemadam kebakaran,” kata Arifin, Kepala Satpol PP, WH dan Pemadam Kebakaran Aceh Singkil, Jumat (30/11).

Menurut Arifin, guna memadamkan kebakaran di wilayah kepulauan dibutuhkan mesin penyedot air terapung di laut. Mesin itu berfungsi menyemprotkan air ke rumah dan bangunan yang terbakar dari arah laut.

“Untuk memadamkan kebakaran di pulau butuh diesel terapung. Diesel itu paling tidak butuh lima sampai enam unit. Kalau pemadam kebakaran terapung sangat mahal, cukup diesel penyedot air terapung saja,” ujarnya.

Pemkab Aceh Singkil, saat ini hanya memiliki lima unit mobil pemadam kebakaran didukung sebuah tangki air.

Diletakan di empat titik, di Singkil, Kecamatan Gunung Meriah dan Kecamatan Simpang Kanan. Jumlah armada itu, tak sebanding dengan luas wilayah yang harus dilayani bila terjadi musibah kebakaran. Kondisi itu, mengakibatkan penanganan kebakaran tidak bisa dilakukan secara cepat, lantaran terkendala jarak.

Umpamanya, bila terjadi kebakaran di Kecamatan Singkohor dan Kuta Baharu. Dari pos mobil pemadam kebakaran terdekat di Gunung Meriah, membutuhkan waktu tempuh satu sampai dua jam. Bisa dibayangkan, dalam kurun waktu seperti itu, api sudah menghanguskan seluruh bangunan, mobil pemadam kebakaran baru sampai. “Untuk wilayah daratan setidaknya membutuhkan tujuh mobil pemadam kebakaran lagi. Kami juga membutuhkan gedung satpol PP, WH dan Pemadam Kebakaran,” pungkasnya.(Sbr)

KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, TM Syahrizal SH melantik T Rahmatsyah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lhoksukon dan Mukhlis SH sebagai Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kejati Aceh di Aula Gedung Kejati Aceh, Kamis (29/11).

(Foto : Doc-Investigasi/Sup)

T Rahmatsyah Kajari Lhoksukon BANDA ACEH, News Investigasi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, TM Syahrizal SH, Kamis (29/11), melantik T Rahmatsyah SH sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajari) Lhoksukon, Aceh Utara, menggantikan Zairida SH yang dimutasikan menjadi Kajari Demak, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan yang sama, Kejati Aceh juga melantik Muhklis SH sebagai Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kejati Aceh. Kedua pelantikan tersebut berlangsung di Aula Gedung Kejati Aceh.

Kajati Aceh, TM Syahrizal SH pada kesempatan itu mengatakan, reformasi biokrasi perlu dilakukan untuk mengubah kebiasaan-biasaan lama yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan era sekarang.

“Dalam hal ini manajemen perubahan sangat dibutuhkan agara perubahan dicanangkan tidah berubah menjadi keterpurukan yang berujung pada kegagalan,” kata Kajati.

Kajati menyadari penegakan hukum memiliki tantangan yang tidak ringan.

Bahkan kerap mendengar keluhan masyarakat yang tidak puas dengan penegakan hukum yang dijalankan di

negeri ini. “Semua ini hendaknya kita sikapi dengan sikap bijak sebagai koreksi bersama dan diikuti dengan langkah perbaikan institusi, termasuk mengefektifkan peran pengawasan,” ujar TM Syahrizal.

Ia juga menyatakan, bahwa T Rahmatsyah yang selama ini menjabat Kabag TU Kejati Aceh dan dilantik menjadi Kajari Lhoksukon merupakan sebuah penghargaan yang diterima dia. “Ini merupakan promosi bagi T Rahmatsyah.

Dan tentunya ini diperoleh atas dedikasi, prestasi dan pengabdian yang dilakukan selama ini,” katanya.

Sebagai putra Aceh yang masih mudah dipercayakan sebagai Kajari, diharapkan dapat mengukir pretasi yang lebih bagus lagi. “Tantangan pasti ada, tetapi semuanya harus dilewati dengan bijak dan tegas. Terimakasi atas pengabdian Zairidah selama ini sebagai Kajari Lhoksukon dan mendapat promosi sebagai Kajari Demak,” ucap Kajati.

Begitu juga, terhadap Muhklis SH yang dilantik menjadi Kabag TU mengantikan T Rahmatsyah untuk terus bekerja dengan baik dan mengukir pretasi yang cemerlang.(Tbn)

Sekolah SD Dusun Bidari Gampong Leubok Pusaka, Bagaikan Anak Tiri Tidak Adanya Perhatian Dari Dinas Pendidikan Aceh Utara Aceh Utara, News Investigasi Putra – putri Aceh yang potensial tetapi lahir jauh dari kota dan berasal dari keluarga yang tidak punya, harus mengubur mimpi – mimpi mereka karena keadaan yang memaksa. Seperti yang terjadi pada sekolah yang satu ini sebagai tempat mereka belajar menuntut ilmu dengan sepenuh hati, sampai – sampai tempat mereka belajar di atas lantai karena tidak ada ruangan apalagi meja belajar dan bangku. Tapi apa yang mereka alami seperti Sekolah SD Persiapan Negeri 13 Langkahan Kecamatan Tanah Jambo Aye, yang berada di Dusun Bidari Gampong Leubok Pusaka, berbeda jauh dengan melihat kemajuan pembangunan yang begitu pesat. Dalam hal ini sebaiknya pemerintah memberikan takaran yang lebih bagi pembangunan sektor pendidikan, melihat sekarang ini selain bertambahnya sekolah baru ternyata ada juga sekolah yang sudah lama berdiri namun mengalami keadaan yang memprihatinkan, dengan hanya ada 3 ruangan untuk belajar dan masih kurangnya fasilitas sekolah, padahal banyak dana – dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang di khususkan untuk Pendidikan.

Walau dengan keadaan seperti ini putra-putri Dusun Bidari Gampong Leubok Pusaka masih sangat semangat bersekolah dengan keadaan yang masih terpinggirkan, kondisi ini sebaiknya tidak terjadi, sewajarnya Pemerintah Aceh Utara yaitu Dinas Pendidikan selaku pihak yang terkait dalam memajukan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa seharusnya berupaya lebih keras memperhatikan keberadaan sekolah yang tertinggal dengan meninjau langsung kelapangan.

Saat Tim News Investigasi (Ibnu

Hajar ) mendatangi ke sekolah SD Persiapan Negeri 13 Langkahan Kecamatan Tanah Jambo Aye, Dusun Bidari Gampong Leubok Pusaka , Sukardi, S.Pd sebagai Kepala Sekolah mengatakan “ Sekolah kami luput dari perhatian Pemerintah karena berada di daerah terpencil, masih kekurangan mobilisasi, maupun bangku dan meja belajar siswa belum memadai, apalagi kondisi ruang masih kurang. 3 ruang kelas dan satu ruang Kepala Sekolah dan guru, sampai saat ini jumlah ruang kelas yang ada disekolah kami hanya 3 ruang, sedangkan rombel belajar 6 kelas.

Nah dengan kadaan begini kami terpaksa memakai kantor pustu dan gudang pustu yang dari semenjak tahun 2009 sampai 2012 ini tidak terpakai, dari pada kosong kami tempatkan anak didik siswa kami yang tidak ada ruang kelas, itupun belajar di atas “lantai”. Hanya pada ahun 2011 kami mendapatkan bantuan dari Pemerintah Bupati Aceh Utara dan sampai saat ini tidak ada lagi bantuan untuk pendidikan SD Persiapan Negeri 13 Langkahan Kecamatan Tanah Jambo Aye, Dusun Bidari Gampong Leubok Pusaka”, Paparnya.

Yang lebih sedih lagi nasib guru yang mengajar di Sekolah ini, sudah lebih 3 tahun mengajar sebagai guru bakti murni sampai saat ini belum ada pengangkatan, untuk kesejahteraan guru-guru hanya 2 tahun kami mendapatkan gaji dari dana BOS itupun 3 builan sekali.

Kami merasa anak didik kami membutuhkan guru-guru yang ikhlas mendidik yang dapat mengerti kondisi sekolah kami. Harapan guru-guru dan siswa sekolah SD Persiapan Negeri 13, mohon diperhatikan sekolah kami, agar mendapatkan bantuan seperti sekolah-sekolah yang lain.(Dws)

Investigasi Aceh : Jln. Teratai No. 7 A Kp. Baru Kota Banda Aceh Hp. 081360001854 Penerbit : PT. MANOPPO MEDIA JAYA Badan Hukum : No.29 Tanggal 11 Juni 1999 Akte Notaris Ming Miryani SH Cibitung Bekasi Hak Cipta : Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia No. 020925 Tanggal 12 Maret 2001 Pimpinan Redaksi / Penjab : H. Ismed Loebis Bsc. Koordinator Aceh : Yusuf M. Teben, Banda Aceh : Syafril Aqmar, Intan Juniar, Yuliana Susanti, Lhokseumawe : Yuhelmi Yunus BSc, Syahruddin Rangkuti, Cut Maidiah, AMd. Aceh Timur : M. Yunan, Bireuen: Yusrawati, Isnaini, Iswayudi, Hasmudi, Sri Kumar, Syaiful Amri, Ali Fauzi A Manaf, Iskandar, Adnan Ilyas, Amryadi, Riki Syahputra. Dewantara : Darwis, Rusli, Usman Ben, Rasyidin, Ibnu Hajar, Syarifuddin, Gayo Lues : Syukran, Jasvira, Syamsuddin Said, Tarmizi, Ayatulloh. Agara : Jumiko Priadi SPd, M. Ali Munthe, Arifin, Yanto. Aceh Singkil : Sabri Lubis, Munir Arsyad, H. Syukri Syukur, Syafar Siregar, Edy Suarli, Adnan Ujung, Rimo : Irwan Manik, Subulussalam : Juanda Brampu, Tagok Manik, Pajar Pardosi SE, Adi Ondang Martha Bancin SE, Sahirudin Pohan, Seumelue : Djoharman, Rosmanuddin, Sumadi, Mhd. Azis, Tapaktuan : Said Nazaruddin, Syaiful

EDISI MINGGU I Desember 2012 TAHUN XI

INVESTIGASI ACEH

HALAMAN

7

DELAPAN ORANG ABK KAPAL KM SURIAH TERKENAK SENJATA MAKAN TUAN Buaya Lalap Seekor Kambing Milik Warga News Investigasi, Aceh Singkil Buaya berhasil terkam seekor kambing yang berada di belakang rumah Ama Farh am warga Desa Asantola Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupater Aceh Singkil, Selasa (20/11/12).

Kejadian itu terjadi sekitar pulul 23.55 Wib (20/11/12) warga yang kebetulan lewat melihat adanya buaya di kuala langsung mengabarkan kepada Babinsa Haloban Efendi Saragi " saya mau pergi keperahu terus saya melihat buaya ada di kuala, karena takut sendiri saya ajak kawan-kawan bersama Bapak Babinsa Haloban Efendi Saragih" Ujar Khaetami warga Desa Asantola Kecamatan Pulau Banyak Barat.

Buaya yang memakan seekor kambing di perkirakan warga yang melihat di kuala berukuran kurang lebih 4 meter, kejadian itu sempat membuat warga resah untuk pergi ke laut mencari nafkah " Buaya memang sering kelihatan disini, apa lagi kalau pasang sedang naik membuat warga takut pergi ke perahunya untuk menimba air perahunya. (Sbr)

Aceh Selatan Diguyur Hujan Tapaktuan, News Investigasi Jalan antara Tapaktuan – Meulaboh yang berlokasi di Peulumat Labuhanhaji Timur longsor, dengan akibat longsor badan jalan terganggu aktivitas lalu lintas dan masyarakat yang membuka warung disekitarnya. Tinjauan Investigasi ke lokasi warung mantan Kecucik M. Amin terpaksa ditutup disebabkan lumpur gunung yg dibawa air memasuki area warung. Masyarakat Labuhanhaji Timur menguatiri tower Telkomsel yang terletak dipuncak gunung yang berjalarak kira-kira 25 meter dari longsor apabila tidak ditanggapi oleh pemerintah setempat apabila terjadi longsor lebih besar tower tersebut bisa tumbang dan bisa saja menimpa pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya, kalau saja jatuh ke area jalan nasional akan mengakibatkan terganggunya lalu lintas.

Menurut masyarakat Labuhanhaji barat Zaini di Desa Kota Trieng Kuburan Syahit kebanjiran dan merendam rumah-rumah masyarakat dan kolam ikan masyarakat lenyap, masyarakat sangat kecewa dikarenakan saluran sempit. Labuhanhaji tengah ikut banjir di Desa Padang Bakau air naik sampai kebadan jalan diakibatkan badan jalan rendah lebih rendah daripada saluran pembuangan, kata Fauzan Labuhanhaji Tengah. (Spl/HD)

Sinabang,News Investigasi Empat dari Delapan ABK Kapal KM.Suria yang di tangkap Pol Air Polres Simeulue kini terbaring di RSUD dalam perawatan intensif oleh petugas Kesehatan. Kejadian tersebut akibat BOM Rakitan yang rencana akan di lemparkan ke kapal Pol Air, ternyata jatuh di kapal itu sendiri dan meledak menghancurkan kapal mereka sendiri. Hal itu di jelaskan oleh AKBP.Parluatan Siregar, SH,MH melalui Kasat Pol Air Ipda.

A.B.Siregar kepada wartawan di ruang UGD. Lebih lanjut kasat Pol Air menjelaskan kejadian tersebut hasil laporan Masyarakat kepada mereka sekitar pukul 13.00. wib siang Minggu (18/ 11), setelah mendapat imformasi dengan secepatnya mereka bergerak menuju TKP ( Pulau Selaut ) kecamatan Alafan jam 15.30.wib. setelah melakukan peringatan kepada ABK mafia laut tersebut tetapi malah tidak mengindakan dan berusaha melarikan diri, sehingga Pol Air terus mengejar serta memberikan peringatan, mungkin merasa terdesak kapal itu ABK Kapal memutar haluan kapal ke arah Kapal Patroli Airut sambil melemparkan Bom Rakitan.

“Lemparan Bom Pertama yang dilakukan nelayan haram itu tidak mengenai sasaran.

Sementara lemparan Kedua terpental, dan jatuh di kapal nelayan itu sendiri serta meledak ( Senjata Makan Tuan) di tamaba lagi 15 sisa Bom yang masih ada di kapal itu turut meledak yang mengakibatkan kapal hancur berkeping-keping,” ucap A.B. Siregar.

Kapolres Simeulue AKBP. Parluatan Siregar, SH.MH yang

Menuju Kursi Panas Aceh Selatan Tapaktuan, News Investigasi Minggu, 11 November 2012; Meskipun pemilihan bupati Aceh Selatan berlangsung medio tahun depan namun semaraknya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat aceh selatan, pasalnya baliho dan sepanduk bergambar orang yang mencalonkan diri didalam pemilihan bupati itu sudah berserakan dipinggiran jalan baik yang digantung ditiang-tiang maupun di pohon-pohon dipinggir jalan, bagi warga aceh selatan ramainya baliho dan spanduk jelas merusak pemandangan. Sudah jelas dapat dibayangkan apa saja isi baliho itu selainkan gambar orang mencalonkan diri sebagai bupati aceh selatan.

Dalam sepanduk dan baliho itu tertulis jargun-jargun yang san-

gat idealistis seperti kata jujur, anti korupsi, menurut masyarakat dan berbagai katakata lain yang idealis dan bombatis, dari bari banyak baliho spanduk pemberitaan media masa yang terkait calon bupati dapat disimpulkan “SEMARAKNYA MENCAPAI KURSI PANAS ACEH SELATAN”.

Menurut Yunaldi Nasir, mantan anggota DPRA semua yang mencalonkan diri sebagai bupati aceh selatan sangat tepat mencalonkan diri dalam pemilihan bupati mendatang, alasannya adalah semua tokoh yang dimaksud sangat berkualitas dan sangat berhasil dibidang masing-masing. Namun yang patut dipertanyakan apakah mereka mampu memimpin aceh selatan, ujarnya kepada News In-

vestigasi di aceh Selatan. Terkait dengan kualitas bupati ini muncul pula komentar yang sama, Said Nazarudin selaku LSM BIN (Badan Informasi Nasional) Perwakilan Aceh, untuk menjadi pemenang dalam calon bupati harus mampu memjual kicap nomor satu artinya isu yang diangkat dan diagendakan dalam kampanye harus mampu sesuai dengan masyarakat aceh selatan seperti isu ekonomi dan peningkatan kesejahateraan orang banyak. Isu ekonomi yang berkaitan dengan hajat hidup masuyarakat dengan isu sosial dengan kepemimpinan utama sangat cepat dimasukkan dalam visi dan misi para calon, papar aktivis BIN (Badan Informasi Nasional). (Spl/HD)

Bupati Aceh Selatan Mutasi 24 Pejabat TAPAKTUAN, News Investigasi Bupati Aceh Selatan Husin Yusuf, Jumat (30/11) sekira pukul 09.00 WIB, memutasi 24 pejabat eselon IV di lingkungan Pemkab setempat. Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Selatan, Drs H

Harmaini Msi berlangsung di Aula Sekdakan Aceh Selatan.

Dalam sambutannya, Sekda Drs H Harmaini Msi atas nama Bupati Husin Yusuf mengatakan, selaku pribadi dan atas nama Pemkab Aceh Selatan ia menyampaikan selamat bertugas kepada saudara-saudara yang

baru saja dilantik “Kiranya amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh negara di pundak saudara-saudara sekalian benar-benar dijalankan dengan penuh perhatian, komitmen dan rasa tanggungjawab yang tinggi,” pesannya.(NZN)

dikomfirmasi di ruang kerjanya Senin,(19/11) membenarkan adanya kejadian Pemboman Ikan oleh nelayan Sibolga di perairan P.Selaut Kecamatan Alafan pada Minggu,(18/11) sekitar pukul 15.30.wib, dan saat ini dua orang dari ABK Kapal KM.Suria bermuatan 4 GT. Yang berinisial Ramli/Bugi 40 tahun pekerjaan Tekong kapal, Muslim 40 asal pulau jawa pekerjaan juru mesin yang saat ini kita lakukan pemeriksaan intensip tentang kejadian yang sebenarnya, sementara 4 orang saat ini di rawat di UGD Sinabang, yaitu Arsad 40 asal Bandar lampung Juru masak, Ali 27 Bandar lampung tukang selam, Odi Ansyah 22 bandar Lampung juru masak dan Budi 27 asal yang sama sebagai tukang selam, sementara Dua orang ABK lainnya yang hilang yakni, Yadi alias Caong 24 asal bandar lampung juru Mudi pelaku pelempar Bom sedangkan Eem 27 asal Lampung sebagai dayang belakang yang sampai saat ini masih di lakukan pencarian di TKP oleh petugas kita,”ucap Parluatan Siregar.

Ketika di tanya apakah para

Kapolres Simeulue melihat: (4) ABK Kapal KM Suriah saat di rawat di UGD RSUD Simeulue, akibat Ledakan BOM yang mereka Lemparkan ke Kapal Patroli Pol AIR Polres Simeulue pepatah bijak mengatakan “ terkenak senjata makan tuan” atau meledak di kapal Nelayan itu sendiri. Kejadian tersebut di Perairan Selaut Kecamatan Alafan Minggu,(18/11) pukul 16.00.wib. (Fhoto :Dok-Investigasi/ SumadiMohd.Azis)

nelayan tersebut ada kaitan teroris karna mereka berasal dari Bugis, Jawa dan lapung juga pandai merakit BOM. Kapolres Mengatakan kemungkinan bisa – bisa terjadi karna saat ini banyak pelarian-pelarian teroris yang menghindar dari kejaran Polisi. Tetapi saat ini sedang menyelidiki ke arah itu.

Menyinggung maraknya saat ini banyaknya kejadiankejadian Pemboman Ikan yang dilakukan Nelayan dari Daerah Luar, kapolres mengatakan justru mengantisipasi itulah kita menempatkan PosPos Pol Air di daerah – daerah yang rawan tempat para Pemboman ikan, Alhamdulilllah hasil kerja keras para anggota kita di lapangan membuahkan hasil seperti kejadian yang kemaren, Apa lagi Ramli Bugis suda perna di tangkap pihak AL tahun 2009 lalu dan di sidang di Pen-

gadilan Negeri Sinabang, tetapi terlepas dari jeratan hukum.

Ramli 40 tahun pekerjaan tekong dan Muslim 40 juru mesin yang di komfirmasi di ruang Reskim Polres Simeulue Senin,(19/11) membenarkan bahwa mereka sedang melakukan Pemboman Ikan di daerah perairan Pulau Selaut Kecamatan Alafan pada Minggu,(18/11) sekitar jam, 15.30. wib, menurutnya keterangan pada wartawan pada Kamis,(15/11) mereka berangkat dari Sibolga menuju Sinabang dengan ABK 8 orang Kapal mereka sampai di Alafan Sabtu,(17/11) setelah istirahat satu malam dan pagi Minggu melakukan aksi pencurian ikan dengan peralatan Bom rakitan sendiri untuk jumlah Bom yang siap di pakai atau di bawak 25 buah. Yang suda di lemparkan baru 10 buah Bom, dengan hasil tangkapan lebih

kurang 400 kg ikan.

Kemudian Muslim menjelaskan, pada tahun 2009 lalu. Perna di tangkap AL Simeulue serta diadili di PN Sinabang, akan tetapi terlepas dari jeratan hukum sejak itu ramli, berhenti melakukan aksi melanggar hukum itu atau pemboman ikan dan untuk melepaskan beban Ekonomi Keluarganya ia bekerja Nelayan yaitu, memancing dan Merawai, namun hasil tangkapan nya itu hanya paspasan sehingga pekerjaan langgar hukum itu sebagai pelaku ahli rakitan Bom serta lokasi di perairan Simeulue itu atau mengenal dan menjanjikan dengan perbekalan yang secukupnya di sertai Tujuh orang ABK lainnya ikut melakukan aksi lamanya sebagai Pembom Ikan,”Tapi sayang niat memeluk gunung malah masuk Jeruji besi Polres simeulue,”ulas kedua Nelayan haram tersebut.

(Sumadi/Mohd.Azis)

Partai Nasdem Aceh Selatan Gelar Rakorda Tapaktuan, News Investigasi Dewan pimpinan daerah Partai Nasdem Aceh Selatan menggelar rapat koordinasi yang pertama (Rakorda) Sabtu, 17 November 2012. Rakorda dihadiri 200 kader Partai Nasdem yang berasalah dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Kecematan (DPC) Partai Nasdem serta turut hadir Dewan Pimpinan Wilayah diserta pengurus Partai Nasdem Aceh.

Ketua DPD Nasdem Aceh Selatan Beni Ahmad, ST dalam sambutannya mengatakan bahwa Partai Nasdem di Aceh Selatan sudah bergerak 2 tahun yang lalu dalam perkembangan dan dilaksanakan tugas kepartaian. Dikatakan DPD Partai Nasdem Aceh Selatan sudah meneyele-

saikan tugas memenuhi syarat administrasi memenuhi smua persyaratan ferivikasi administrasi dan factual.

Kita sudah membentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh kecamatan yang ada di aceh Selatan, sudah terbentuk pengurus tingkat gampong (DPRT) sampainya. Kemudian ketua Dewan Pembina Partai Nasdem Aceh Drs. H. T. Pribadi dalam sambutannya menyatakan bahwa aspirasi sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang menyambut dengan semangat antusias terhadap kehadiran Partai Nasdem ini. Masyarakat dengan suka rela menerima dan membangun partai ini ada rasa terpanggil dari sendiri untuk bergabung dengan Partai Nasdem ini.

Kemudian Partai Nasdem juga memenuhi perwakilan 30% perempuan, kita mempunyai sebuah sayap yang akan menempatkan posisi bagi perempuan yaitu Darnita Malahayati.

Kedepan akan nada pembekalan khusus dari Partai Nasdengan demikian partai Nasdem terjebak dalam penyelesaian persoalan secara persial semata seperti yang terjadi pada saat ini berkelitkelit dilubang yang sama. Inilah keyakinan kita bahwa Partai Nasdem menjalankan Pancasila, konstitusi secara benar, adil, dan konsukuen tidak sekedar slogan dan liveservece bagi Partai Nasdem. Pancasila dan konstitusi harus terwujud sebagai the living ideology kata Amrial, SH. (Sp/Hd).

Keluarkan Tahanan Oknum Polisi Diancam 5 Tahun MEULABOH, News Investigasi Bripka DS, oknum polisi dari Polres Aceh Barat, Kamis (29/11) menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh dalam kasus mengeluarkan seorang tahanan yang sedang tersandung kasus hukum dari sel Mapolres. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Meulaboh dalam dakwaannya menjerat terdakwa DS dengan pasal 426 KUHP, di mana ancaman hukumannya 5 tahun penjara.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan itu dipimpin hakim ketua Feri Hardiansyah SH MH, sedangkan JPU yang membacakan dakwaan adalah M Faisal Azmi SH. Sidang yang menyedot perhatian warga itu dikawal ketat oleh personel Polres Aceh Barat. Sidang akan dilanjutkan

lagi pada 10 Desember 2012 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Informasi yang diperoleh wartawan, kasus DS mengeluarkan seorang tahanan dari sel Mapolres itu terjadi pada Agustus 2012 lalu. Saat itu seorang tahanan kasus narkoba berinisial RD alias Waled yang tengah ditahan di sel Mapolres, tibatiba dikeluarkan oleh oknum DS yang sedang piket pada malam itu. Setelah RD keluar, yang berganti tidur di sel adalah oknum DS. Kejadian tersebut terekam kamera CCTV yang dipasang di Mapolres.

Sementara itu, jelang sidang perdana pada Kamis (29/11), oknum polisi, DS sempat mengamuk. Ia marah-marah meminta agar tak ditahan di sel PN. Ia minta agar diperkenankan duduk-duduk di luar

sel sambil menunggu sidang. Namun permintaan itu dilarang oleh polisi yang bertugas mengawal sidang tersebut sehingga DS mengamuk dengan memukul besi pintu sel sehingga membuat suasana di PN Meulaboh riuh.

Bahkan oknum polisi itu sempat perang mulut dengan pengawal yang meminta agar ditembak saja dirinya. Namun suasana kembali mereda ketika pihak PN menggelar sidang terhadap oknum polisi DS tersebut dan setelah sidang DS langsung dibawa kembali ke LP Meulaboh dengan pengawalan ketat. “Untuk sidang lanjutan terhadap DS akan dilakukan pada 10 Desember 2012 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi,” ujar JPU dari Kejari Meulaboh, M Faisal SH.(Nzn)

KIP Aceh Selatan Rampungkan Verifikasi Parpol TAPAKTUAN, News Investigasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan, telah merampungkan proses verifikasi faktual terhadap partai politik, berbasis nasional dan lokal, di kabupaten tersebut. Proses verfifikasi faktual berlangsung sejak tanggal 19 hingga 24 November 2012.

“Alhamdulillah verifikasi faktual yang kita laksanakan selama empat hari ini berjalan lan-

car, sesuai dengan aturan,” kata Ketua Pokja Verifikasi Partai Politik KIP Aceh Selatan, Irwandi SP MP, kepada wartawan, Selasa (20/11).

Irwandi yang didampingi Komisoner KIP Suhaimi Salihin SAg, mengatakan, proses verifikasi dilakukan dengan cara menjumpai langsung pengurus atau pemegang KTPA parpol, guna memastikan kebenarannya.

“Apabila pemegang KTA ke-

beratan, kita juga menyediakan form formulir tidak mendukung. Namun sampai saat ini belum ada pihak yang menyatakan keberatan,” jelasnya.

Khusus untuk Partai Aceh, kata Irwandi, berdasarkan keputusan KIP Provinsi Aceh, tidak dilakukan lagi verifikasi faktual karena pada Pemilu tahun 2009 lalu partai tersebut merasil meraup kursi mencapai 5 persen dari jumlah kursi yang diperebutkan dalam pemi-

lu. Aturan ini tertuang dalam UUPA. “Dalam proses verifikasi faktual ini kita juga menemukan salah satu parpol berbasis nasional alamat kantornya tidak sesuai dengan berkas yang ada di KIP. Namun kepada partai yang bersangkutan diberi masa perbaikan dari tanggal 27 November sampai dengan tanggal 3 Desember 2012,” ujarnya.

(Spl)

Riau

TELEPON Sentra Pelayanan Kepolisian di Jajaran Polda Riau Polda Riau Polsek Kota Polsek Senapelan Polsek Limapuluh Polsek Rumbai Polsek Bukit Raya Polsek Tampan Polsek Sukajadi Polsek Tenayan Raya Polresta Dumai Polres Rohul Polres Pelalawan Polres Inhu Polres Inhil Polres Siak Polsek Sungai Apit Polsek Minas Polsek Perawang Polres Kampar Polres Bengkalis Polres Rohil Polres Kuansing

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

0761 - 24424 0761 - 21807 0761 - 22881 0761 - 22807 0761 - 53430 0761 - 674775 0761 - 64110 0761 - 37075 0761 - 7871493 0765 - 31002 0762 - 91110 0769 - 493800 0769 - 2110 0768 - 21003 0764 - 20110 0766 - 51050 0761 - 993444 0761 - 91448 0762 - 20260 0766 - 23390 0765 - 598686 0760 - 20150

EDISI MINGGU I Desember 2012 TAHUN XI

e-mail : Pimred_investigasi@yahoo.co.id / penjabredaksi@yahoo.co.id

8

HARGA ECERAN Rp. 2.500,- LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM

Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Riau 8 Desember PEKANBARU,News Investigasi Ketua DPD I Golkar Riau hasil Musdalub Annas Maamun yang juga Bupati Rokan Hilir menegaskan, tidak mungkin orang di luar Riau mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi . Hanya orang di Riau lah yang tahu persis persoalan dan dapat mengatasinya dengan serius terhadap pembangunan Bumi Lancangkuning ini.

Hal itu ditegaskan Annas Maamun dalam acara rapat pleno pertama DPD I Golkar Riau hasil Musdalub, di Hotel Pengeran, Pekanbaru, Sabtu (01/12/12).

Dalam rapat yang juga membicarakan persiapan pelantikan pengurus DPDI Riau tanggal 8 Desember mendatang, selain dihadiri lebih kurang 80 persen pengurus , Annas Maamun juga didampingi Ketua Harian Ruspan Aman, Sekretaris Syahrudin alias Kancil dan pengurus hari-

an lainnya.

“Oleh sebab itu saya berharap kepada seluruh kader Golkar, untuk memperlihatkan kesungguhan dan keseriuasnya dalam menjalankan roda organisasi. Sebab, dari sinilah masyarakat dapat menilai tentang kemampuan dan keseriusan kita,

sehingga kader Golkar akan menjadi pilihan masyarakat, baik untuk legislative maupun eksekutif ke depan, ‘’ tegas Annas yang memimpin rapat

H. Annas Maamun Ketua DPD I Golkar Riau

dengan kocak dan penuh tawa.

Sebab lanjut Annas, kita masyarakat Riau tidak mungkin dapat berharap banyak kepada orang lain, kecuali diri kita sendiri yang akan dapat mengurus negeri ini dengan baik.

Karena lanjut Annas, sebagai orang yang ada di Riau, kita memiliki beban moral terhadap kelangsungan Bumi Riau ini di masa depan.

“Kader-kader Golkar harus melakukan yang terbaik untuk negeri ini.

Oleh karenanya, bagi mereka yang tidak menunjukkan keseriusan dalam mengurus partai, kita tidak segan-segan untuk melakukan evaluasi demi kelangsungan dan kebesaran partai ke depan,’’ harap Annas.

Terkait pelantikan pengurus DPD I Golkar Riau yang akan berlansung tanggal 8 Desember mendatang, Wakil Ketua

Bidang Imfokom Eddy Akhmad RM menjelaskan, sesuai dengan arahan Ketua Umum DPD I Golkar Riau dan Ketua Harian Ruspan Aman, selain acara pengukuhan oleh Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakri, pada tanggal 9 Desember juka akan dilangsungkan jalan santai Bersama Kerabat Annas Maamun yang akan melibatkan 10 ribu masa. Acara yang direncanakan di Jalan Gajah Mada Pekanbaru pada pukul 06.00 Wib ini menurut Eddy RM, dimeriahkan oleh artis Jakarta dengan memperebutkan ratusan hadiah.

“Insya Allah acara ini kita harapkan berjalan sukses. Dan kita sudah mencetak 10 ribu kupon undian berhadiah untuk para peserta jalan santai Kerabat Annas,’’ kata Eddy RM usai Rapat Pleno DPD I Golkar Riau.(Atn)

Bupati & Direksi BSP Tinjau Kilang Mini Bojonegoro Siak, News INVESTIGASI Bupati Siak Drs H Syamsuar M.Si bersama jajaran direksi PT Bumi Siak Pusako meninjau Kilang Minyak Mini (Mini Refinery) milik PT Tri Wahana Universal yang terletak di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Kunjungan Bupati beserta rombongan BSP ini bertujuan melihat langsung Kilang Minyak Mini pertama di Indonesia dengan kapasitas 6000 Barrel Per Day (BPD) yang dikelola oleh swasta. Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Ketua DPRD Kabupaten Siak Zulfi Mursal SH, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Drs H Amzar, Asisten II Syafrilenti, Kepala Bappeda Yan Pranajaya, Komisaris Utama PT.BSP HM. Azaly Djohan, serta Direktur PT BSP Jusmady Jusuf. Rombongan disambut oleh Direktur PT Tri Wahana Universal Tri Harmawan Bupati Siak Drs H Syamsuar M.Si dalam kunjungan tersebut mengatakan,

kunjungan kali ini dilaksanakan dalam rangka tindaklanjut wacana pengembangan industri hilir PT BSP sebagai BUMD yang sahamnya dimiliki salah satunya oleh Kabupaten Siak sebagai pemegang saham mayoritas. “ Kedatangan kami kali ini adalah untuk mempelajari lebih dalam tentang pendirian mini refinery yang dimiliki oleh PT Tri Wahana Universal. saat ini kami memiliki perusahaan daerah yang bernama PT BSP, keinginan kami dan para pemegang saham mengembangkan perusahaan ini menjadi perusahaan multiholding. sebab saat ini PT BSP masih belum memiliki sektor hilir. mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama industry hilir bisa diwujudkan melalui kajian yang saat ini masih terus berlangsung dengan konsultan dari ITB” jelasnya. Disamping itu Bupati juga berharap mendapatkan gambaran potensi bisnis yang menjanjikan untuk diimplementasikan di

Kabupaten Siak. meskipun demikian menurut bupati hasil kunjungan kerja kali ini juga akan dikonsultasikan dengan Kabupaten lain para pemegang saham di Provinsi Riau. Ia berharap kedepan PT BSP lebih berkembang melalui pembentukan Industri Hilir melalui penjajakan kerjasama nantinya.

Menurut CEO TWU Rudy Tavinos melalui teleconference dengan rombongan dari Pemda Siak dan manajemen PT.BSP, total nilai investasi kilang minyak mini yang ada pada saat ini mencapai 100 juta dolar. Sementara keuntungan lain selain nilai tambahan pendapatan daerah melalui pajak, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, dan penguatan energy local, kelebihan lain yang didapat dari pola kerjasama industry hilir migas adalah perputaran uang yang relatif lebih cepat dibandingkan system yang ada saat ini. “selain

itu, paradigma harus diubah, karena distribusi di Indonesia yang notabenenya merupakan Negara kepulauan dengan infrastruktur yang baik membuat biaya distribusi menjadi besar. oleh karena itu paradigmanya tidak harus minyak yang mendatangi kilang, namun saat ini kilanglah yang harus mendatangi sumur minyak” jelasnya. PT Tri Wahana Universal (PT TWU) yang menjadi tujuan kunjungan kerja Bupati beserta rombongan saat ini menjadi perusahaan pertama yang mampu mengembangkan sektor hilir mini dengan kapasitas 6000 Bpd. PT TWU saat ini tengah membangun kilang minyak kedia di Bakersfield USA dengan kapasitas 10.000 BPD yang siap beroperasi pada kwartal 2013. TWU sedang mempelajari peluang untuk membangun kilang dengan konsep mendekati sumur minyak di Siak Riau, Sumsel, Kaltim, Irian, Lombok dan Timor leste.

Apkasi Taja Diskusi Group RUU ASN Kabupaten Seluruh Indonesia menggelar Focused Group Discussion (FGD) guna menjaring aspirasi daerah tentang RUU ASN bertempat di Sekretariat Apkasi Jakarta Pusat (20/11/12). Hadir dalam acara tersebut, Bupati seIndonesia yang tergabung dalam anggota Apkasi serta narasumber ahli dari akademisi, dan praktisi Pemerintahan, Bupati Siak Drs H Syamsuar M.Si yang turut hadir sebagai salah satu peserta diskusi dalam kegiatan tersebut mengatakan hendaknya dinamika ini disikapi dengan

Bupati Siak Drs.H.SyamsuarM.Si memberikan masukan kepada Tim perumus UU ASN dalam forum FGD Bupati Seluruh Indonesia yang di taja APKASI di Jakarta Selasa 21/11

Jakarta,News Investigasi Sebagai sebuah institusi berhimpun bagi pemerintah kabupaten diseluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mempertanyakan Rancangan UU Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang kini sedang dibahas Komisi II DPR RI. RUU tersebut dirasakan tidak terlalu signifikan dampaknya sebagai upaya meningkatkan layanan ASN terhadap masyarakat, terutama dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah.

RUU ASN dikhawatirkan akan memperlemah manajemen pemerintahan disuatu daerah yang disebut-sebut merupakan peng-

ganti UU Nomor 8 tahun 1974/ UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian. Sesungguhnya pembahasan RUU ini tidak bisa dilepaskan dari pembahasan RUU tentang Pemerintahan Daerah dan RUU Desa yang kini juga sedang dibahas di DPR RI. Berkenaan dengan adanya beberapa pasal yang perlu disikapi terutama aturan mengenai dihilangkannya kewenangan kepala daerah dalam hal pengangkatan pegawai yang selanjutnya diserahkan kepada Sekda selaku pejabat karir tertinggi di daerah, Apkasi selaku wadah berhimpun Pemerintah

objektif sehingga kinerja pemerintah tidak terganggu. “Hal ini mesti dipahami semua pihak dengan objektif, kita saat ini masih dalam posisi menunggu kejelasan dari perkembangan terbaru RUU ASN” ujarnya. Sementara itu Ketua APKASI Isran Noor dalam pernyataan sikap tertulis mendesak agar pembahasan RUU ASN ditunda sampai tercapainya consensus politik yang jelas mengenai instrument hukum untuk melibatkan Aparatur Sipil Negara yang lebih memiliki Independensi, kompetensi, integritas serta akuntanbilitas. selain itu RUU

Aparatur Sipil Negara. “RUU ASN bertentangan dengan UUD 45 dan kesepakatan nasional serta UU yang mengatur Otonomi Daerah.

APKASI akan mengkomunikasikan pendapat-pendapat dan rekomendasi yang ada kepada Pemerintah, DPR RI, serta Asosiasi Pemerintah Provinsi dan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia “ jelasnya. Menurutnya lagi dalam waktu dekat, APKASI akan segera mempersiapkan pemikiran-pemikiran akademik mengenai ketentuan hukum yang mengatur Aparatur Sipil Negara. (Y@ns)

Banjir Picu Pencemaran Ratusan Sumur Warga Rohul PASIRPANGARAIAN,News Investigasi Akibat direndam banjir, sekitar 200 sumur milik kepala keluarga di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonaidarussalam Kabupaten Rokan Hulu belum bisa digunakan untuk aktifitas MCK. Akibat cemaran air bah dalam sumur, kini ratusan Kasang Mungkal terpaksa beraktifitas di sungai atau parit sekitar pemukiman. Masyarakat belum sempat menguras sumurnya karena banjir masih merendam sebagian kawasan tersebut.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Rohul, Aceng Herdiana mengatakan dalam waktu dekat akan menurunkan Water Treatment yakni alat untuk menguras air sumur.

Menurut Aceng, selain berfungsi untuk menguras air sumur, Water Treatment yang meru-

pakan bantuan dari pemerintah tahun ini turut dilengkapi tenaga penggerak menggunakan generator setting (genset).

Peralatan ini juga berfungsi untuk menjernihkan air dan memisahkan antara air untuk mandi cuci kakus (MCK) masyarakat dengan air layak minum.

“Sabtu kemarin (1/11/12), BPBD Provinsi Riau telah melakukan simulasi pengoperasioan water treatment ini. Sejumlah personil juga telah dilatih di Jakarta untuk mengoperasikannya,” jelas Aceng kepada wartawan di Pasirpangaraian, Ahad (2/12/12).

Rencananya, lanjut Aceng, setelah tenaga BPBD Riau mengetahui tata cara pengoperasiannya, water treatment ini akan diturunkan ke kawasan banjir untuk membantu persediaan air bersih bagi korban banjir.(Zal)

Herman Abdullah Sambut Baik Terpilihnya Annas JAKARTA, News Investigasi Ketua Kosgoro 1957 Provinsi Riau Herman Abdullah menyatakan, menyambut baik terpilihnya Bupati Rokan Hilir Annas Maamun sebagai Ketua DPD Golkar Riau dalam Musdalub Golkar Riau di Jakarta.

Terpilihnya Annas Maamun, adalah pilihan terbaik bagi Riau karena didukung mayoritas DPD II dan organisasi sayap.

"Musdalub ini hasilnya aklamasi, ya kita harus dukung. Termasuk Kosgoro salah satu yang mendukung Pak Annas. Ini adalah pilihan terbaik," kata Herman Abdullah di Jakarta.

Sedangkan Bendahara Umum PPK Kosgoro 1957 Azwar Chesputra mengatakan, terpilihnya Annas Maamun sebagai Ketua DPD Golkar Riau merupakan dinamika politik, yang semua sempat mendapat penolakan dari beberapa DPD dan organisasi sayap.

Namun, karena semua kader partai ingin menjaga solidaritas partai, maka DPD-DPD dan organisasi sayap tidak mengedepankan egonya masing-masing, serta disepakati untuk mendukung Annas Maamun sebagai Ketua DPD Golkar Riau.

"Terpilihnya Annas itu proses dinamika biasa, apa yang digambarkan orang akan terjadi ribut-ribut dan ada konflik semuanya tidak terbukti, semuanya aman-aman saja dan kondusif karena semua kader menjaga solidaritas partai," kata Azwar.

Menurutnya, terpilihnya Annas Maamum membuktikan dirinya bisa menyatukan semua kader Golkar di Riau bersatu padu tidak terpecah-pecah seperti sebelumnya. Namun Azwar mengingatkan, mengingat kondisi partai di daerah masih labil, diharapkan Annas Maamun bisa mengakomodasi semua pihak di kepengurusannya.

"Mau setuju Musdalub atau tidak, atau mau mendukung dia terpilih atau tidak, semuanya harus diakomadasi dalam kepengurusan. Dengan terpilihnya Annas Maamum, diharapkan semua konflik jelang Musdalub bisa berakhir dan bersama-sama mendukung kepimpinan dalam membangun Riau," kata Azwar yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Riau ini.(Y@nst)

Wawako Dumai Nyatakan Siap Dampingi Herman Abdullah DUMAI, News Investigasi Wakil Walikota Dumai Agus Widayat secara resmi mengakui kalau bakal mendampingi Herman Abdullah menuju pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau pada 2013 mendatang. Pernyataan ini disampaikan Agus Widayat usai menghadiri upacara KORPRI 41 di halaman Kantor Walikota lama Jalan Soebrantas, Kamis (29/11/12).

"Insyallah saya maju menuju Riau 2 pada tahun depan. Mudah-mudahan saja bisa berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan semua. Jadi untuk itu, saya harapkan kebersamaan masyarakat untuk bersama-sama pada Pilgubri 2013 mendatang," ungkap Wakil Walikota Dumai Agus Widayat sembari tersenyum lebar kepada wartawan.

Ketika disinggung wartawan pencalonannya menuju Riau 2 bakal mendampingi mantan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah, Agus dengan santai membenarkan kabar itu. Malah pihaknya secara tegas membenarkan posisinya menuju Riau 2 tersebut bakal mendampingi Herman Abdullah pada Pilgubri 2013 mendatang.

"Benar saya maju menuju Riau 2 mendampingi pak Herman Abdullah. Doa kan saja, semua itu bisa berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama. Masyarakat juga saya harapkan kebersamaan ini hingga pada puncak acara kancah pemilihan Pilgubri 2013 mendatang," tegas Agus Widayat kembali menebar senyum.

Sedangkan mengenai 1 Desember 2012 bakal melaksanakan Deklarasi, Wawako Dumai menegaskan, untuk deklarasi sendiri masih di undur. Untuk kapan waktunya akan dilaksanakan deklarasi itu sendiri, Agus Widayat belum bisa pasti memberikan gambarannya.

Namun pihaknya sendiri masih menunggu kapan deklarasi itu bakal dilaksanakan.

Namun yang jelas sejauh ini kita masih menunggu kabar deklarasi itu. Sabar saja, kalau sudah waktunya kita akan transparan kok," janji Wakil Walikota Dumai Agus Widayat .(Atn)

Investigasi Riau : Jl. Utama/T. Bey/Blok C 15 Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru - Riau, Hp. 08529538 - 085275736260 Penerbit : PT. MANOPPO MEDIA JAYA Badan Hukum : No.29 Tanggal 11 Juni 1999 Akte Notaris Ming Miryani SH Cibitung Bekasi Hak Cipta : Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia No. 020925 Tanggal 12 Maret 2001 Pimpinan Redaksi / Penjab : Ismed Loebis Bsc. Redaktur Executive Investigasi Riau : P. Tumangger KMP, Cecep Kelana Jaya. SE, J. Barus SH, AS. Tony. Anto SH, Pekanbaru : J. Kudadiri, Afrizon, Dedy Pratama, Alamsiun Brutu, Manungkalit, Syilindri, Simpang Kanan : Juliadi Harahap, Irwansyah, Herman Siregar, Sugiarto, Anton, Prayogi. Bagan Batu : Syamsul Bahri Nasution, Syahrul. S, Sprianto Nasution, Supendi, Sarwono, Warijo, H. Maini Nasution, Charles Gultom, Posma Simatupang. ST, A. Jonhson. S. Rohil : Irwansyah, Edy Suryono, Manggala Jonson : Chairul Nst, Ahmad Ritonga, Parto, Duri : Sutan Harahap, SH, Bagustian, Eko Hardiono, Dumai : Baharuddin, Hasanuddin, Rohul : Muslim Efendi, Herman K. Tambusai, Marbun, F. Sihombing, Pekanbaru : G. Laode, Jl. Utama/T. Bey/Blok C 15 Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Inhil : Abdul Basyir, Hasanuddin, Amiruddin, Mansur, Suriyani, Kampar : J. Kudadiri, S. Parman SH, MH, Ir. Syahruddin, Budi Santoso, Dahlan, Pendus S. Pelalawan : Herman Hendro Manurung, R. Rayasiman S.RR, Rengat : Wanto S, Said Ramli. Siak : Yanti Sugrianti, Muhammad Haris, Hendri, Kamaluddin, Minas : Yusprianto SPd, Oktowarmi, ST. Kandis : H.AR. Dalimunthe. Bengkalis : Arlina, Rusli Hsb, Selat Panjang : Zamri Azhari.

INVESTIGASI SAMBUNGAN

EDISI MINGGU I Desember 2012 TAHUN XI

HALAMAN

9

DIANGGAP GAGAL MEMIMPIN MADINA, ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Miswar, koordinator dari Ikatan Mahasiswa Madina, Madina Center, dan Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempar) menjelaskan, kedatangan mereka menemui wakil bupati untuk menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintahan Hidayat-Dahlan.

Kata Miswar, ada tiga hal yang perlu disampaikanmereka selaku organisasi yang mengawal pemerintahan selama 1,5 tahun ini.

Pertama,Bupati menunjukkan ketidakberpihakan terhadap pejabat eselon yang tidak diberdayakan, karena Bupati lebih memilih pejabat impor.

Kedua, lanjut Miswar, nasib lahan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP USU) yang diduga telah dirampas oleh oknum Bupati Madina bersama anggota keluarganya, bahkan saat ini Bupati Madina sedang dipraperadilkan oleh KP USU. “Selain itu, anggaran daerah Madina yang terus disclaimer oleh pemerintah provinsi.Ini membuktikan bahwa Hidayat Batubara dan Dahlan Hasan Nasution tidak mampu menjalan-

kan tugas-tugasnya selaku kepala pemerintahan dan kepala daerah.Untuk itu, kami akan melakukan perlawanan keras untuk menurunkan Bupati Madina sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas kondisi Madina saat ini,” jelas Miswar.

Koordinator lainnya, Husein, menambahkan, selama masa pemerintahan Hidayat-Dahlan belum ada satu pun janji dan visi-misi yang dijalankan seperti pendidikan dan kesehatan gratis.Padahal, program ini diharapkan masyarakat terealisasi.Dari data yang dihimpun mereka, masih ada sekitar 70-80 persen masyarakat Madina yang hidup di bawah garis kemiskinan dan sangat berharap atas pendidikan dan kesehatan gratis itu.Kami sangat kecewa kepada pemerintahan Pak Hidayat yang kami menilai tidak tahu apa-apa soal pemerintahan.

Buktinya sejak terpilih menjadi kepala daerah tidak ada satupun yang diperbuat untuk rakyat.

Semuanya hanya menyakiti hati rakyat. Kami tidak

ASISTEN PT. LNK ANCAM ............................. rin mengatakan, waktu itu masyarakat sedang mencari solusi jalan terbaik antara peternak Desa Tamaran dengan manager PT LNK. “Karena sekarang kan rumput di kebun tidak boleh lagi diambil peternak, dan ternak lembu juga tidak boleh lagi digembala di kebun milik ek PTPN2 itu”.

Jadi ada solusi antara manager kebun dengan masyarakat dilapangan tadi pagi,dan masalahnya sudah hampir selesai,tiba-tiba Asisten kebun itu marah dan mengancam dengan goloknya,dengan mengkalungkan golok itu dileher bang Suriadi,ya dia ketakutan. Dan sekarang sudah ditangani polisi,sebut Ali Syahbandar.

Pengaduan korban telah diterima di sentra pelayanan masyarakat polsek Hinai dengan nomor : STPL/303/2012/ SEK yang ditanda tangani Bripka Afddin Darwis. Kapolsek Hinai AKP Ricky membenarkan adanya pengaduan korban dengan peristiwa tersebut.Saat ini korban masih dimintai keterangan oleh penyidik Polsek Hinai untuk melanjutkan proses hukum atas ancaman pembunuhan yang dialaminya,kata Kapolsek.(Is)

KASEK SD NEGERI 055993 .......................... tingkan keutamaan pendidikan,tetapi lebih mengutamakan keuntungan pribadi,salah satu contoh seperti yang dilakukan kepala sekolah dasar 055993 desa perdamaian kec.Binjai kab.Langkat “ JASMANIUS S.Pd “ diduga telah menyalah gunakan dana bantuan tersebut dan beliau mengerjakan tidak sesuai dengan juknis yang ditentukan pemerintah.

Dana BLOCK GRAND tahun anggaran 2012 tersebut langsung diterima oleh kepala sekolah 055993 melalui Bank Sumut Cabang Binjai yang diperkirakan senilai Rp.185.000.000.Dari jumlah dana tersebut sesuai petunjuk yang ditanda tangani oleh kepala Dinas p & p kabupaten Langkat, Drs Syamsumarno MAP pada tanggal 27 maret 2012 ,dipergunakan untuk biaya rehab sebanyak 3 (tiga) lokal gedung sekolah yang kerusakannya diatas 65% beserta mobile.

Namun dari pantauan media ini dilapangan diduga dana anggaran tersebut lebih banyak yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi dari pada yang dipergunakan untuk biaya rehab tersebut,sayangnya sewaktu ingin dikonfermasi oleh wartawan selasa (30/10) pekan lalu kepala sekoah melarikan diri dan beliau sempat melarang wartawan memoto sekolah itu.

Apa lagi saat ini pihak kejari stabat tengah giatnya melakukan pememeriksaan terhadap beberapa oknum Dinas P & P kabupaten Langkat atas dugaan penyimpangan berbagai anggaran ,bahkan beberapa waktu yang lalu pihak kejaksaan Stabat juga telah menetapkan oknum dinas tersebut sebagai tersangka yang kini masih menginap dihotel prodio Tanjung pura, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,walaupun demikian tidak ada epek jera bagi oknum kepala sekolah seperti yang dilakukan JASMANIUS. Menanggapi hal tersebut,Kabid INVESTIGASI Lembaga Swadaya Masyarakat Bangkit Bangun Sumut (LSM BBS) Kab,Langkat Isna Sumardi minta agar pihak kejari stabat segera memanggil dan memeriksa oknum kepala sekolah (kasek) SDN.055993 yang diduga telah menyalahi pelaksanaan peierjaannya,pasalnya menurut keterangan dan informasi yag dihimpun dilapangan beliau tidak memasang plank proyek dan juga tidak melibatkan panitia proyek yang telah dibentuk.

Dari hasil Investigasi wartawan dan LSM BBS pekerjaan kepala sekolah juga terkesan asal jadi,yang lebih parahnya lagi barang bekas atau asset Negara dibawa pulang oleh oknum ini.Maka kabid investigasi LSM BBS berharap agar pihak kejari stabat secepatnya memanggil dan memeriksa oknum kepsek tersebut,bila terbukti bersalah oknum ini harus dikenakan sanksi hokum yang setimpal dengan perbuatannya.( is )

BENANG KUSUT ............................................. cepat, tepat guna, serta tepat sasaran. Dengan begitu efektifitas, keterserapan anggaran, dan kemungkinan kebocoran anggaran di lapangan bisa dihilangkan. Memang diperlukan kerja keras untuk semua itu, namun harus tetap dimulai.

Masih banyak faktor sebetulnya, namun tak akan penulis beber semua. Yang jelas kita semua berkewajiban untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anakanak bangsa. Masyarakat punya kewajiban mengawal dan mengawasi proses penggunaan anggaran yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan sekolah-sekolah.

Masyarakat juga berhak untuk mengusulkan hal-hal terkait sistem pengajaran di sekolah, kebijakan sekolah yang menyimpang (pungli, pungutan buku, dll.) juga patut diprotes atau bahkan dilaporkan ke atasan yang lebih berwenang. Dengan partisipasi aktif masyarakat, maka sedikit demi sedikit suatu hari nanti, kita dapat mengurai benang kusut pendidikan di Indonesia.

(Suyatno:Lecturer Universitas Muhammadiyah Malang)

akan percaya lagi dan menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan HidayatDahlan. Dan, dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi besar menurunkan Hidayat dari Bupati,” ungkap Husein.

Salah satu tokoh masyarakat Madina, H Sahminan yang juga Wakil Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Madina, juga menyesalkan sikap Bupati dan Wakil Bupati yang terlalu banyak menabur janji kepada masyarakat Madina khususnya pendidikan dan kesehatan gratis.

“Di mana janji-janji itu?

Bahkan kami merasa kecewa dengan statemen yang pernah dikeluarkan Bupati Hidayat Batubara atas apa yang dialami masyarakat Nagajuang saat melakukan aksi di Camp PT Sorikmas Mining. Ketika itu beliau menyebut biarkan masyarakat mati,

kita siapkan kuburan massal.

Apakah ini kalimat yang pantas diucapkan oleh seorang Bupati?. Saya rasa Hidayat Batubara memang benar tidak tahu apa posisinya di Madina, kami selaku partai pendukung meski bukan pengusung Hidayat-Dahlan merasa sangat kecewa atas pemerintahan ini yang belum pernah berbuat apapun untuk masyarakat,” bebernya.

Ketua PAN Madina Nisat Siddik Nasution, menegaskan, sudah banyak hal dan kebijakan Hidayat Batubara dan telah membuat sakit hati masyarakat, untuk itu PAN Madina dengan tegas akan siap bersamasama dengan masyarakat Madina khususnya IMA Madina, Madina center, Gempar dan tokoh masyarakat lainnya untuk menurunkan Hidayat dari Bupati.

“Mari kita sama-sama berjuang untuk menurunk-

an Bupati Hidayat Batubara, sudah terlalu sakit masyarakat kita,” ucapnya.

Wakil ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Madina, Edi Maksum Nasution SH, menambahkan, sebagai partai pengusung Hidayat-Dahlan menjadi Bupati dan Wakil Bupati saat ini akan mendeklarasikan akan bersebarangan dengan pemerintahan Hidayat-Dahlan. Sebab, semua kebijakan bupati selama ini tidak berpihak kepada masyarakat.

Sedangkan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Drs Dahlan Hasan Nasution saat itu menegaskan, pasangan Bupati HM Hidayat Batubara dengan dirinya, telah gagal membawa perubahan. Secara terbuka, Dahlan Hasan meminta maaf kepada rakyat Madina.

“Kami telah gagal membawa perubahan di Madina yang lebih baik. Ini dibukti-

kan kami sudah memimpin selama 1,4 tahun,” kata Dahlan Dahlan menegaskan, pada awalnya, pasangan Hidayat-Dahlan maju dalam Pilkada Madina, telah disumpah di hadapan tokohtokoh Madina, para ulama di atas Alquran, bahwa hidup mati pasangan ini, telah diwakafkan untuk Madina. Tapi kenyataannya, selama kurun waktu 1,4 bulan, dirinya tidak pernah dilibatkan dalam mengambil keputusan-keputusan penting di Pemkab Madina termasuk dalam mutasi. ”Hampir 60 pejabat di Pemkab Madina yang merupakan putra asli Madina, tidak memiliki jabatan alias dinonjobkan.Padahal, dari

LEMBAGA EKSEKUTIF & LEGISLATIF ..........................................................................................

Panyabungan.

Dikatakannya, retaknya hubungan Bupati dengan Wakil terlihat dari apa yang di sampaikan Wakil Bupati saat mahasiswa, tokoh masyarakat, dan pimpinan partai politik, mendatangi kantor Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), seminggu lalu.

“Pasangan Hidayat-Dahlan maju dalam Pilkada Madina, telah disumpah dengan Alqur’an di hadapan tokoh-tokoh Madina, para ulama, bahwa hidup mati pasangan ini telah diwakafkan untuk Madina. Tapi kenyataannya, selama kurun waktu 1,5 bulan, dirinya tidak pernah dilibatkan dalam mengambil keputusan-keputusan penting di Pemkab Madina termasuk dalam mutasi, ujar Suhairy menirukan ucapan Wakil Bupati.

Wakil Bupati juga mengakui, kalau dirinya tidak bisa berkoordinasi lagi dengan Bupati Madina, HM Hidayat.”Kalau sudah begini, saya merasa tidak mampu lagi.Meskipun begitu, dirinya tetap akan memegang sumpahnya sewaktu Pilkada lalu, bahwa tidak berbuat KKN di Pemkab Madina, tidak akan mengambil hak-hak rakyat dan tetap menegakkan kebenaran. ” Pemkab Madinabukanlah kerajaan dan bukan pula Negeri Barbar.

Saya bukan manusia yang gila jabatan.Saya dulunya berasal dari keluarga miskin, demi membela kepentingan rakyat, saya siap untuk menerima risikonya. Saya sudah gerah, dan capek melihat keadaan

di Pemkab Madina. Melihat kondisi sekarang ini, maka harus diadakan taubat massal, guna membela kepentingan rakyat,” katanya Wakil.

Suhairy menambahkan, Kalau di simak ucapan Wakil Bupati itu, jelas bahwa hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi. Sebelumnya juga, isu keretakan keduanya memang sudah lama muncul kepermukaan. Ketidak harmonisan kedua berawal dari beberapa hari setelah di lantik, saat Bupati mengangkat Sekda Madina M. Daud Batubara yang prosesnya hanya hitungan jam memang penuh kontravesial. Selain M. Daud Batubara adalah sepupu Bupati, yang bersangkutan juga saat itu tersangkut kasus pengadaan tanah kubutan di Pemko Padang Sidempuan, katanya.

Seiring waktu berjalan terus, Bupati dan wakil sepertinya lebih banyak jalan sendiri-sendiri. Wakil merasa tidak di libatkan dalam pengaturan birokrasi, baik mutasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Belakangan hubungan itu semakin memburuk, keduanya seperti kucing-kucingan. Kalau Bupati masuk kantor, Wakil tidak ada di tempat begitu juga komunikasi di antara kedua sudah tidak terjalin lagi.

Kejadian serupa juga terjadi di lembaga Legislatif Madina. Para anggota DPRD di lembaga terhormat ini saling gontok-gontokan, antara kelompok 18 dengan kelompok 22 . Akibatnya, program DPRD terkendala, misalnya belum di sahkannya P.

APBD sampai saat ini dan sederetan agenda lainnnya. Ujungnya-ujungnya rakyat juga yang di korbankan.

Beda pendapat sah-sah saja dalam bingkai demokrasi. Tetapi, beda pendapat yang mengarah pada terganggunya roda pembangunan dan kepentingan rakyat, sangat berbahaya. Sikap tidak mau mengikuti agenda-agenda pembahasan Kelompok 18 hingga mencuatkan sinyalemen bahwa sidang-sidang pembahasan di DPRD cacat hukum tentu akan berpengaruh terhadap pihak eksekutif secara psikologis yang bisa berdampak pada menurunnya sinergis eksekutif,” ujarnya.

Kita tidak memihak siapun dalam konflik internal DPRD Madina. Warga Madina hanya mengharapkan bagaimana agenda pembahasan di DPRD berjalan normal agar seluruh produk yang dihasilkan mampu mensinergiskan roda pembangunan daerah dan pihak eksekutif dapat bekerja dengan lancar.

Kondisi ini juga sudah membuat rakyat bertindak dengan melakukan penyegelan sejumlah ruang fraksi dan ruangan Wakil Ketua DPRD Madina. Tindakan rakyat ini sebagai keprihatinan atas apa yang terjadi di lembaga Legislatif itu.

Intinya dalam hal ini, baik Bupati dan wakil Bupati di harapkan ada “Islah”, begitu juga dengan anggota DPRD agar kinerja rakyat tidak terganggu. Rakyat sudah cukup penderita, jangan lagi tambah beban mereka, kata Suhairy. (Syah)

UNGKAP KORUPSI DAK DI DIKJAR, .............................................................................................. gu awal bulan November 2012 tentang tindak lanjutnya. Tetapi Kejari Stabat seolah-olah tidak berdosa.

Demikian ungkapan Misno Adi Direktur Investigasi Lembaga Pengkajian Pelayanan Masyareakat kepada wartawan di Stabat Senin (26/11).

Dikatakan Misno dugaan kasus korupsi bukan hanya di Dikjar saja, tetapi di Dinas Pekerjaan Umum dan dan Dinas Perhubungan serta di Dinas Perikanan dan Kelautan Langkat saat ini sudah dipelupuk mata institusi Kejaksaan.

“Yah di Dinas PU Langkat, kasus dugaan penyelewengan proyek APBD banyak sekalai,dari mulai lelang tender hingga pekerjaan proyeknya”.Tetapi mana pernah di Dinas PU dari dulu yang tersentuh hukum,begitu juga di Dinas Kelautan dan Perhubungan.Jangan-jangan

mereka,oknum-oknum di Kejari ada proyeknya atau terima upeti,ini tidak menuding ya,tetapi tanda tanya aja.

Contoh kecil,di Jalan milik Provinsi di Kecamatan Padang Tualang yang menuju Batang Serangan, disitu ada pos pengutipan liar oleh Dishub Langkat, padahal itu jalan milik provinsi Sumut,tetapi Dishub Langkat yang ngutip uang pada supir-supir truk. Dan uang yang dikutipnya tidak ada pertanggung jawabannya,tidak ada karcis retrebusinya, itukan indentik dengan pungli, la itu kasus kecil,Kejari Stabat udah gak sanggup,apalagi kasus besar,ungkap Misno sambil bergurau,kemarin.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Stabat, Choirun Parapat, ditanyai seputar permasalahan tersebut, Minggu (25/11) menjelaskan, saat ini BPKP melakukan

penghitungan tentang kemungkinan kerugian negara. “Sekarang ini, BPKP sedang menghitung kerugian negaranya,” kata Parapat terkait molornya jadwal sesuai direncanakan.

Disinggung apakah seusai penghitungan dilakukan BPKP maka pihak kejaksaan segera menetapkan siapa saja menjadi tersangka kasus itu setelah empat pejabat penting di Dikjar dimintai keterangan, Parapat sedikit berdiplomasi mengajak untuk sama-sama menanti perkembangan.

Ketika didesak bahwa jawaban dimaksud terkesan mengambang atau mensurutkan penyelidikan tim yang dia pimpin, mantan Kasi Intel Kejari Langsa-NAD ini menegaskan pihaknya masih tetap semangat bahkan sekaligus meminta dukungan semua unsur atau pihak.

Untuk diketahui, bebera-

pa waktu lalu Kejari Stabat sudah memintai keterangan beberapa staf di Dikjar diantaranya berinisial Ir, Su dan Le. Tidak hanya itu, Ss mantan Kepala Dinas (Kadis) bahkan dicecar 23 pertanyaan jaksa penyidik Lamro Simbolon terkait dugaan korupsi DAK TA 2011 senilai Rp34 miliar tersebut.

Jauh sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Stabat DR H Asep Mulyana SH MH dengan tegas sebutkan pihaknya tidak main-main bahkan pilih kasih akan penanganan kasus jika nantinya terbukti melibatkan oknum pengguna sekaligus penanggung jawab anggaran.

“Kita akan berlaku profesional dan proporsional, jika memang alat bukti cukup mengarah atau menunjukkan keterlibatan mantan kadis maka kemungkinan dijadikan tersangkan sangat besar,” lugas Asep ketika itu. (IS)

WARGA DESA TANDEM HILIR I, KEC. HAMPARAN PERAK ..................................................... disamping itu keberatan warga dengan berdirinya tower itu dianggap sangat mengganggu dan mengancam keselamatan warga. Karena tower itu hanya berjarak sekitar 20 meter dari pemukiman, ungkap salah seorang warga kepada News Investigasi.

Menurut warga,Pembangunan Tower itu sama sekali tidak pernah dipaparkan kepada masyarakat baik dari pihak Indosat, bahkan oleh pemborong yang melakukan pembangunan Tower bahwasanya dise-

kitar pemukiman masyarakat desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hamparan Perak akan dibangun Tower Based Tranceiver Stasion (BTS).

Tiba-tiba saja bagaikan jamur tumbuh disiang hari sudah didirikan tanpa adanya izin dari masyarakat lingkungan disekitarnya.

Masih menurut warga, bahwa Kadus Tandem Hilir I, berupaya untuk memaksa masyarakat untuk menandatangani surat persetujuan mendirikan Tower tersebut dan mengancam, apa bila tidak mau

masyarakat untuk menandatangani surat persetujuan itu, akan di"CULIK",akhirnya masyarakat desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak, merasa ketakutan dan khawatir dengan adanya tindakan ancaman yang dilontarkan oleh Kadus disertai ancaman oleh pemilihan lahan tower, KPT dan perangkat desa," ungkap warga, salah satu warga Desa Tandem Hilir I, yang keberatan initialnya disebutkan.

(Jalal)

PENARIKAN SEPEDA MOTOR ......................................................................................................... perusahaan leasing sepeda motor jika mengalami kesulitan untuk melakukan penarikan, biasanya memesan jasa dari aparat, baik tentera maupun polisi. Jika hal ini terjadi, masyarakat tidak perlu takut.

Karena, aparat penegak hukum adalah abdi masyarakat, dan bukan pengabdi kepada masyarakat.

“Laporkan saja ke polisi jika hal ini terjadi. Dimana, aparat penegak hukum adalah abdi masyarakat, bukan pengabdi kepada masyarakat yang banyak uangnya,” tegasnya lagi. Ia berharap, agar masyarakat lebih berani lagi menghadapi pihak Kolector yang melakukan penarikan tanpa disertai surat penarikan dari

pengadilan setempat. “Saya berharap agar masyarakat berani menghadapi para kolector. Kalau memang tidak ada surat dari Pengadilan, masyarakat jangan mau menyerahkan sepeda motornya. Jika ada paksaan dari pihak kolector, maka laporkan saja kolector tersebut ke polisi.” Katanya mengakhiri. (rel)

segi kemampuan tidak kalah dengan pejabat yang didatangkan dari luar Madina. Dirinya sudah menjadi PNS selama 34 tahun.

Saya tahu persis, bagaimana mekanisme dan aturan untuk menonjobkan seseorang dari jabatannya. Semuanya memang wewenang Bupati, dan tidak melibatkan dirinya,” katanya.

Wakil Bupati mengaku, dirinya tidak bisa berkoordinasi lagi dengan Bupati Madina, HM Hidayat. ”Kalau sudah begini, saya merasa tidak mampu lagi.

Meskipun begitu, dirinya tetap akan memegang sumpahnya sewaktu Pilkada lalu, bahwa tidak berbuat KKN di Pemkab madina, tidak akan mengam-

bil hak-hak rakyat dan tetap menegakkan kebenaran. ”Saya memang merasa cukup tersiksa melihat keadaan ini.Pemkab Madina ini, bukanlah kerajaan dan bukan pula Negeri Barbar.Saya bukan manusia yang gila jabatan.Saya dulunya berasal dari keluarga miskin, demi membela kepentingan rakyat, saya siap untuk menerima risikonya,” kata Wabup.

Dahlan juga mengaku sudah gerah, dan capek melihat keadaan di Pemkab Madina. Melihat kondisi sekarang ini, tidak mungkin lagi diteruskan dalam memperbaikinya, maka harus diadakan tobat massal, guna membela kepentingan rakyat,” katanya.

(Syah)

KASUS KORUPSI TARUKIM .........................

Karya Cipta yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis kerja dan terjadi penukaran bahan, yaitu pipa PVC penmyalur air diganti dengan pipa yang terbuat dari bambu.

"Kami minta Kejati Sumut segera melakukan penahanan. Apalagi, kasus ini sedang ditangani pihak kejaksaan," kata mereka. Lalu, sambung mereka, adanya dugaan korupsi pada proyek drainase di Tarukim Sumut pada APBD 2011 di beberapa kabupaten serta Kota senilai Rp6.674.000.000, yang terbagi dalam 10 (sepuluh) kegiatan pembangunan saluran drainase di daerah Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Tapanuli Selatan.

Selanjutnya, adanya kegiatan tender proyek di Tarukim Sumut pada APBD 2012 yang akan segera diumumkan pemenang pelaksanaannya, yaitu proyek fisik pembangunan drainase, penataan lingkungan dan sarana air bersih pada UPT Padang Sidempuan sebanyak 34 paket, yang diduga saraf permainan, korupsi dan KKN yang menguntungkan salah satu pemborong.

Dugaan proyek perbaikan jaringan pipa air limbah yang diduga kuat melibatkan satker LPPA, yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kerja yang mengakibatkan kebocoran uang kas negara puluhan miliar pada TA 2011 APBN dan dugaan penyelewengan anggaran program insfrastruktur kawasan pemukiman pedesaan, program pengembangan sistem penyediaan air minum.

"Selain itu, kami menduga adanya pembengkakan harta kekayaan Kepala Dinas Tarukim Sumut yang mencapai 10 miliar dalam jangka waktu 1 tahun menjabat, dan juga belum adanya laporan harta kekayaan Kadis kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, kami meminta agar kasus ini segera diusut," kata mereka mengakhiri orasinya.(Brutu)

GUDANG CPO ILEGAL .................................... berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti.

Adapun para tersangka yang diamankan dari gudang CPO Illegal itu tak lain, Mahful Sidik (44) bertindak sebagai kasir dan dua pekerja di gudang CPO masingmasing Harmawan (27) dan Zumain (52). Ketiga tersangka diboyong petugas dan tiba di markas kepolisian daerah Sumatera Utara, Selasa (20/11) tengah malam sekitar pukul 00.00 WIB. Dari penggerebekkan tersebut, petugas juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 12 drum kosong, 1 selang penyedot, 3 buah drum potongan dan 3 truk tangki CPO BK 9308 DF, BK 9598 LJ dan BK 9454 DE. Kepala Tim Lapangan Subdit III Dit Reskrimum Poldasu, AKP Hendro Sutarno yang diisukan menerima upeti ketika ditemui wartawan membantah keras jika tim yang dipimpinnya ada menerima upeti dari pihak pengusaha.

Hendro mengaku Timnya tetap komit melakukan pekerjaan mereka sesuai perintah pimpinan.

"Tidak pernah saya dan Tim saya menerima upeti, kami bekerja sesuai perintah dan arahan pimpinan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jika saya menerima upeti dari mafia CPO di Sumatera Utara ini, itu salah besar.

Saya juga tidak berani melangkahi pimpinan-pimpinan diatas saya. Untuk data tangkapan semalam, kawankawan tanya langsung sama Kasubdit saja ya, saya bekerja berdasarkan arahan beliau, oke," ungkap Hendro tersenyum.

Sementara itu, Wadir Reskrimum Poldasu, AKBP Mashudi, SIK melalui Kasubdit III Bidang Umum, AKBP Andry Setiawan, SIK.M.Hum ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan penggerebekkan tersebut.(Brutu)

JEMBATAN TIMBANG SILUMAN .................. beroperasi di Sumut.Apalagi ditambah dengan masuknya pesan singkat atau SMS dari Waka.Timbangan yang dikirim kepada wartawan media cetak ini yang berisi “akupun bingung bos,terserah bos saja,tapi logikanya bos mereka tahu peraturan,mana mungkin kami bertugas di lapangan tidak berdasarkan peraturan.”

Ketua DPW SUMUT LSM PERLAHAN “Bang Cep” ketika diminta komentarnya menyebutkan “Peraturan saja salah,apalagi izin operasi Jembatan Timbangnya, ditanya koq tidak dijawab.”Kalau bicara peraturan,yang dilakukan di Jembatan Timbang saja banyak salahnya.

Surat Edaran Direktorat Jendral Angkutan Jalan Nomor : SE.01/AJ/108/DR|JD/2012, menyebutkan bahwa tidak ada lagi sanksi muatan lebih,nah yang terjadi bukan rahasia lagi,kutipan liar tetap berjalan.

Kepada penegak hukum,instansi terkait diminta untuk mengusut beroperasinya Jembatan Timbang Siluman tersebut.(c2p)

Jambi EDISI MINGGU I Desember 2012 TAHUN XI

e-mail : Pimred_investigasi@yahoo.co.id / penjabredaksi@yahoo.co.id

Ribuan Laporan Korupsi Di Jambi Masuk Ke KPK JAMBI, News Investigasi Kasus korupsi di berbagai daerah sudah memasui stadium lanjut. Dari catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2004 sampai 2011, setidaknya ada 51.540 aduan atau laportan tindak pidana korupsi (tipikor) yang masuk ke KPK. Khusus dari Jambi, laporan korupsi yang masuk ke KPK mencapai 1.129 laporan. Volume jumlah pengaduan dari Jambi memang cenderung naik turun. Tapi, pada 2010 dan 2011 trennya naik. Dari 141 aduan pada tahun 2010 menjadi 144 aduan di tahun 2011.

“Dari seluruh aduan itu tidak semua kita tindak lanjuti.

Kurang dari 10 persen yang ditangani KPK, selebihnya dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan,”jelas Sekjen KPK Bambang Sapto dalam siaran persnya yang disampaikan kepada sejumlah wartawan di Jakarta Khusus untuk kasus gratifikasi, pada tahun 2012 ini KPK menerima 300 lebih laporan yang melibatkan sejumlah pejabat, mulai dari kepala dinas, Kepala daerah dan anggota DPRD di wilayah Sumatera dan Jawa. Dari total itu, laporan kasus gratifikasi yang paling banyak diterima KPK, yaitu Jawa Barat dengan 300 laporan. Disusul Sumatera Utara dengan 7 laporan, Sumbar 3 laporan dan Jambi 2 laporan.

Menurut Bambang, jika dilihat berdasarkan jabatan, penanganan dugaan tipikor sejak 2004-2011 banyak menjerat pejabat daerah, Bupati/Walikota, dan Gubernur. Pejabat setingkat eselon I, II, dan III, paling banyak terjerat yakni 91 orang.

“Untuk Walikota/Bupati 29 orang, dan Gubernur 8 orang,”katanya.

Bambang menjelaskan,saat ini tindak pidana korupsi yang terjadi bukan melulu karena ketidaktahuan pejabat soal aturan dalam sebuah kegiatan.

Menurutnya, celah perbuatan itu justru sudah sangat canggih. Korupsi saat ini terjadi melalui perencanaan yang matang, mulai dari awal hingga akhir. Kerawanan korupsi yang terjadi, salah satunya adalah pada rapat-rapat pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif.

Rekayasa anggaran paling rawan terjadi pada saat pembahasan antara eksekutife-legislatife.

“Tindak pidana korupsi saat ini terjadi tidak hanya diujung kegiatan, namun sudah sejak awal pembahasan anggaran yang melibatkan pemerintah melalui Menteri Keuangan, DPR, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dari awal pun pembahasan anggaran ini kadang sudah banyak masalah. Begitupun di daerah, mulai dari DPRD, Bappeda dan Kepala daerah,”katanya.

Di Jambi sendiri, kongkalingkong anggaran antara eksekutif-legislatif mulai dilakukan terang-terangan. Modusnya, legislatif meminta alokasi anggaran hingga Rp 1 M per orang dengan dalih sebagai dana aspirasi. Sebagian anggota DPRD Provinsi Jambi mengakui, bahkan ada yang menyebut nilai itu kurang banyak. Tapi, sebagian lainnya pilih bungkam dan tutup mulut.

Tapi, dugaan itu memang benar adanya, meski sulit untuk dibuktikan. Informasi yang diperoleh wartawan menyebutkan, jatah dewan hingga Rp 1 M tersebut akan diberikan lewat pos bantuan dana hibah.

Menurut sumber tersebut, sen-

gaja dipilih pos dana hibah agar tidak menjadi temuan dan sulit terlacak. Bahkan secara hukum penggunaan dana hibah itu sah dan memang tidak menyalahi.

Tahun 2013 mendatang, anggaran untuk dana hibah memang membengkak hingga Rp 345 Miliar. Padahal tahun-tahun sebelumnya, pos dana hibah hanya sekitar Rp 20-30 Miliar.

Membengkaknya anggaran dana hibah itu, diduga kuat untuk mengakomodir program aspirasi alias jatah Dewan itu.

Bambang mengatakan, kondisi adanya celah korupsi saat pembahasan anggaran itu memang terjadi hampir di setiap daerah. Makanya, KPK meminta seluruh elemen masyarakat agar ikut mengawasi proses pembahasan anggaran oleh eksekutif dan legislatif. “Kita perlu melakukan tindakan prefentif sebelum korupsi itu terjadi. Apalagi, modus korupsi saat ini sudah cangih,”ujarnya.

Menurutnya, saat ini KPK dan Kemenpan RB, telah menerapkan program whistle blowing system, yakni suatu pengawasan yang dilakukan bagi instansi. Pola ini melindungi orang-orang yang mengetahui praktik dugaan tipikor yang terjadi di instansi atau lembaga lain agar dilaporkan ke lembaga berwenang.

“KPK sendiri tidak bisa bergerak kalau tidak ada aduan.

Dengan pola ini kita akan melindungi pelapor, dan akan memberikan reward. Jadi jangan takut laporkan dan awasi jika ada penyimpangan,”jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA), buru-buru membantah ketika ditanya soal adanya kongkalingkong anggaran antara eksekutif-legislatif. Berkali-kali dia menegaskan bahwa dana aspirasi itu diharamkan. Tapi, dia membenarkan adanya peningkatan jumlah alokasi dana hibah yang mencapai angka ratusan miliar.

“Dewan hanya menyampai-

Bupati Merangin Resmikan Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tabir Selatan Jambi Barat, News Investigasi Bupati Merangin Drs. H. Nalim SH.MM. meresmikan Desa Mekar Jaya Kecamatan Tabir Selatan tgl,23-10-2012 bulan kemarin. Desa Mekar Jaya adalah pemekaran dari Desa Bungo Tanjung. Acara pemekaran dan plantikan tersebut dihadiri oleh,unsur Muspida,Muspika bpk Camat. segenap Kepala Desa sekecamatan Tabir Selatan, Tokoh Agama,Tokoh Adat para undangan TNI.AD, POLRI .

Pengunjung dalam rangka ini bekisar 3000 personil lebih. Dan tak mau ketinggalan tuk memeriahkan acara tersebut DRUM BAND dari anak anak pelajar se Tabir Selatan.

Dalam sambutan Camat Tabir Selatan, Amsaruddin Silitonga sangat berterima kasih kepada bpk Bupati Merangin tentang pelaksanakan peresmian dan pelantikan PJS Kepala Desa Mekar Jaya di wilayah tugasnya. Dan ucapan tak terhingga kepada masyarakat yang ikut meme-

riahkan acara ini.

Cuplikan bapak Camat Tabir Selatan, dikarnakan tidak lama lagi PILKABUB Kabupaten Merangin insyaallah

akan dilaksanakan pada tanggal,25 Maret 2013. Maka seluruh warga yang hadir dimohon dukunganya untuk memenangkan kembali Drs. H.Nalim SH.MM. Demikian sambutan Camat Tabir Selatan.

Sambutan Bupati Merangin, Drs.H. Nalim.SH.MM. Dapat sambutan yang sangat meriah dan sangat tarharu. Kenapa? Karna yang ditanyakan penari dari mana ? Dijawab oleh panitia ,anak anak trans keturunan Jawa.

Dapatlah sambutan yang sangat meriah. Pesan Bupati, tingkatlah seni seni tari Daerah karna setiap hari hari besar sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan tuk penyambutan tamu. Dan selanjutnya setelah PJS Kades dilantik, diintruksikan agar komitmen dan fokus dalam mengambil keputusan dalam menjalankan tugas dalam jangka waktu 6 bulan ini. Serta kejar bola agar desa yang saya resmikan bisa difinitif sedini mungkin. ( D.Yanto)

kan aspirasi, tapi nantinya akan kita cek ke lapangan apakah betul penggunaan dana hibah itu,” ujarnya.

Menurut HBA, membengkaknya pos dana hibah itu wajar. Sebagian dana itu dialokasikan untuk samisake dan program di daerah yang bukan menjadi tanggung jawab Pemprov Jambi. “Misalnya, untuk jalan sarana produksi. Sebenarnya bukan tanggung jawab kita, tapi jika untuk kesejahteraan masyarakat dan petani, kenapa tidak,” jelasnya.

Tahun depan, 131 kecamatan akan mendapatkan masingmasing Rp 1 miliar dari pos dana hibah itu. “Jadi totalnya Rp 131 miliar, tambah lagi untuk proyek yang sifatnya kita hanya membantu masyarakat yang ada di kabupaten/ kota,”katanya.

Pemprov Jambi sudah menyampaikan nota pengantar KUA PPAS APBD Tahun 2013 ke DPRD Provinsi Jambi. Dalam paripurna itu disebutkan, anggaran belanja hibah sebesar 27,26 persen dari belanja tidak langsung, jika dihitung angkanya lebih dari Rp 345 miliar.

Dalam pidato pengantarnya, HBA mengatakan, APBD Provinsi Jambi diusulkan meningkat menjadi Rp 2,586 triliun dengan alokasi belanja langsung sebesar Rp 1,306 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp 1,280 triliun. “Komposisi belanja tidak langsung Rp 1,280 triliun setara dengan 49.51 persen dari total APBD,” kata gubernur.

Rinciannya, yakni komposisi belanja pegawai 37.52 persen, belanja hibah 27.26 persen, belanja bantuan sosial 2.77 persen, belanja bagi hasil 20.77 persen, belanja bantuan keuangan 11. 45 persen, serta belanja tidak terduga 0.23 persen.

“Memang sebaiknya 60-40 persen antara belanja langsung dan tidak langsung. Itu kita usahakan ke depan, tapi belanja hibah itu termasuk proyek fisik,” tambahnya.(Sgh)

10

HARGA ECERAN Rp. 2.500,- LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM

Bakal Dianggarkan Pada APBD 2013 1 Anggota Dewan Dijatah Rp 1 M JAMBI, News Investigasi Di tengah sorotan kepada DPR RI, DPRD Provinsi Jambi diam-diam bakal mendapat dana segar. Tidak tanggung-tanggung, dana yang dialokasikan pada APBD 2013 nanti mencapai Rp 1 miliar (M) untuk satu anggota dewan. Dana Rp 1 miliar ini akan dikucurkan dengan balutan proyek yang akan “dititip” di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Jambi.

Bila diakumulasi berdasarkan jumlah anggota DPRD Provinsi Jambi yaitu sebanyak 45 orang. Artinya, Pemprov Jambi harus mengalokasikan dana sekitar Rp 45 M. Informasi ini diterima wartawan dari salah seorang anggota DPRD Provinsi Jambi yang meminta namanya dirahasiakan.

Dia mengatakan, jatah kue anggaran 2013 itu memang ada dan sedang digodok. Ia menegaskan masing-masing anggota DPRD bakal dijatah Rp 1 M dalam bentuk pengerjaan proyek yang dititipkan di dua SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Jambi.

Menurutnya, jatah itu memang belum final.

Sebab, belum ada kata sepakat antara eksekutif-legistlatif. Saat ini, kata dia, dewan sedang gencar-gencarnya negosiasi dengan eksekutif untuk menggolkan jatah kue anggaran itu. “Memang ada dewan yang minta satu miliar per anggota. Tapi, belum putus, masih ada tawar menawar. Gitulah istilahnya,” kata anggota dewan itu disebuah kantin Kantor DPRD Provinsi Jambi.

Saat ini, secara maraton ekskutif-legislatif tengah menggodok APBD 2013. Pembahasan berlangsung alot dan tertutup dari media. Selasa (6/10) malam lalu, secara khusus dan tertutup dewan menggelar konsultasi soal anggaran dengan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) di rumah dinasnya. Informasinya, malam itu juga dibahas soal jatah kue anggaran untuk masing-masing dewan itu.

Sumber di lingkup DPRD Provinsi Jambi mengakui adanya upaya membagi-bagikan uang rakyat atas nama kepentingan konstituen daerah pemilihan bagi tiap anggota dewan. “Faktanya dana itu untuk logistik. Dengan dilakukan sebelum pembahasan anggaran, nantinya tiap anggota dewan akan dapat jatahnya,” kata sumber yang meminta namanya tak dicatut itu.

“Setelah ada kesepakatan maka pembahasan RAPBD 2013 akan mulus dan selesai sebelum akhir November ini. Tanpa ada lagi banyak coretan maupun protes dari anggota dewan. Lihat saja nanti,” tegasnya.

Menurutnya, kalau memang rapat konsultasi itu tidak ada kongkalikong, harusnya digelar terbuka. Tidak perlu ditutupi dan bisa disaksikan masyarakat melalui kacamata media massa.

“Tapi faktanya apa. Inikan tanda-tandanya sengaja ditutupi dan dibuat tertutup,” tegasnya.

Salah seorang Kepala Dinas (Kadis) yang tak ingin namanya di ditulis membenarkan soal jatah itu. “Oh, yang jatah Rp 1 M per orang itu ya,” katanya lantas tersenyum ketika diwawancarai di kantor Gubenrur Jambi.

Namun sayang, ia enggan berbicara banyak.

Ia takut jadi akumulasi kemarahan dewan. “Mengenai nilai kalian lebih tahulah,” singkatnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Abdul Halim membenarkan jatah anggaran itu memang ada dalam bentuk dana aspirasi. Tapi, kata dia, itu dulu. Menurutnya, saat ini dana aspirasi itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Ada aturan yang men-

gatur bahwa dana aspirasi sudah tidak dibenarkan.

“Kalau sekarang saya tidak tahu. Apalagi sampai Rp 1 M. Yang jelas, dana aspirasi itu sudah tidak dibenarkan lagi,” jelasnya ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya kantor DPRD Provinsi Jambi, kemarin. Ia mengatakan, tahun lalu dana dalam bentuk program kegiatan tersebut memang ada. Besarannya pun kecil, hanya Rp 500 juta per orang.

“Yang sudah kemarin-kemarin nilainya Rp 500 juta. Itu dalam bentuk program. Kalau sekarang tidak boleh lagi,” kata politisi PDI-P itu. Ia tak tahu persis apakah ada anggota dewan yang tetap ngotot meminta dana aspirasi itu agar diloloskan.

Kalaupun ada, ia memastikan fraksinya tegas menolak. Tapi, secara pribadi ia berpendapat bahwa dana aspirasi sebenarnya memang diperlukan. “Karena ketika reses dan bertemu konstituen, kita langsung bisa bantu mereka,” singkatnya.

Meski demikian, aturan tetap tidak boleh dilanggar. Agar permintaan konstituen tetap bisa diakomodir, dia mengatakan setiap kali reses, masing-masing anggota DPRD provinsi harus menggandeng anggota DPRD kabupaten/Kota.

“Kita nanti harus turun berbarengan. Kalau tuntutan warga nantinya merupakan wilayah kabupaten/kota, maka cukup dewan kabupaten yang memperjuangkan, tidak perlu kita. Tapi, kalau anggarannya provinsi, maka kita yang akan mengajukan. Jadi ada sinergi,” jelasnya.

Alam Sukisman, anggota komisi III DPRD Provinsi Jambi ketika diminta komentarnya mengaku belum mendengar soal jatah proyek yang berkedok dana aspirasi itu. Apalagi nilainya mencapai Rp 1 miliar per orang. Tapi, ia membenarkan, jika selama ini dewan punya kesempatan meminta anggaran untuk program berdasarkan permintaan warga. Meski tanpa melalui proses Musrenbang, dana itu tetap bisa ngucur, meski kecil.

“Paling hanya berkisar 100 sampai 200 juta saja. Misalnya, warga minta dibuatkan jalan setapak, dan proyek dalam skala kecil itu memang ada. Kan kita selaku anggota dewan akan meneruskan itu, bagaimana caranya agar bisa masuk dalam anggaran,” tegasnya.

Ia mengatakan, banyak tuntutan warga yang selama ini tidak diakomodir dalam Musrenbang.

Sementara, selaku anggota dewan mereka punya tanggung jawab moril dengan konstituen.

Makanya, ia mengaku semaksimal mungkin memenuhinya.

“Tidak sampai Rp 1 miliar lah. Hanya kecilkecil, misalnya jalan setapak. Nilainya paling seratus atau dua ratus juta proyek-proyek kecil.

Tapi kalau miliaran itu tidak bisa,” katanya.

Ketua komisi IV DPRD Provinsi Jambi AR Syahbandar justru menganggap itu hanya isu. Bahkan, kata dia, isu dana aspirasi itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun. “Tapi faktanya tidak ada. Saya jamin tidak ada,”tegasnya.

“Baru dengar saya kalau satu miliar. Tidak ada itu, kalau isunya, saya setiap tahun mendengar,” imbuhnya.

Menurutnya, PP 38 tidak memperbolehkan lagi adanya dana aspirasi dewan. Jadi, kalau untuk kabupaten kota itu dihibahkan dari provinsi ke kabupaten kota. “Jadi provinsi ya...ngurus yang provinsi. Kita hanya mengusulkan yang kewenangan provinsi. Kita sepakat dengan pak gubernur,” pungkasnya. (Sgh)

Polresta Jambi Gerebek Bendahara Disdik Kab. Muaro Jambi & Beberapa Kepala Sekolah Juga Kepala KUPP Disebuah Hotel JAMBI, News Investigasi Aksi mencurigakan Bendahara Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Muaro Jambi M Fauzi dan beberapa orang Kepala Sekolah bersama beberapa Kepala KUPP Disdik Kabupaten Muaro Jambi, harus berurusan dengan polisi. Mereka digerebek Polresta Jambi Sabtu (17/11) di hotel Penawar kamar B7, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur sekitar pukul 10.30.

Penggerebekan ini dilakukan setelah polisi menerima informasi adanya pungutan uang oleh Disdik Kabupaten Muarojambi terhadap sejumlah kepala sekolah di Hotel Penawar.

Curiga dengan aksi yang dilakukan di kamar tertutup itu, polisi langsung melakukan penggerebekan.

Saat digerebek ditemukan uang sebesar Rp 4 juta di atas televisi dan Rp 40 juta di atas kasur. "Ada informasi bahwa pejabat tersebut mengutip uang sebesar Rp 2 juta dari para Kepala Sekolah. Karena dilakukan di hotel dan mencurigakan maka petugas bergerak," kata Kasat Reskrim Polresta Jambi AKP Prasetyo Hadi.

Setelah dibawa ke Polresta dan dilakukan pemeriksaan terhadap

para pejabat Disdik Muaro Jambi tersebut, Kasat mengaku,sampai saat ini belum ditemukan perbuatan melawan hukum, tetapi kami masih memeriksa berkas yang diberikan mereka," katanya lagi.

Kasat menambahkan, dari hasil pemeriksaan, uang yang dikutip dari kepala sekolah itu untuk dikembalikan ke kas daerah. Karena dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK tahun 2008 terdapat temuan Rp 781 juta di Disdik Kabupaten Muaro Jambi dan BPK menegur serta merekomendasikan agar Kepala Disdik Kabupaten Muaro Jambi mengembalikan uang tersebut ke kas Daerah.

Sementara itu, Senin (19/11) deadline pengumpulan uang.

Karena pengumpulan uang belum maksimal, maka disepakati uang diserahkan di hotel Penawar. ”Sebagian dana sudah terkumpul Rp 140 juta, karena belum maksimal, maka disepakati diserahkan di hotel Penawar,” jelasnya.

Terkait ini, Mandes Sekretaris Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi yang datang membawa dokumen ke Polresta terkait itu mengatakan sejak Selasa (12/11) lalu hingga Sabtu (17/11) kemarin tim BPK memantau LHP BPK tahun 2008. Di Disdik Kabupat-

en Muaro Jambi masih ada temuan BPK tahun 2008 yang belum ditindaklanjuti, yakni administrasi operasional sekolah. “Bukti penggunaan biaya operasional sekolah itu dak penuh, sehingga menjadi temuan. BPK menunggu bukti itu dilengkapi, kalau tidak dilengkapi maka temuan itu harus dikembalikan ke kas daerah,” ujarnya.

Dana operasional itu merupakan anggaran rutin seperti untuk listrik dan sebagainya. Anggaran itu untuk 220 SD, 40 SMP, 10 SMA dan 4 SMK di Muaro Jambi dengan temuan sekitar Rp 700 juta. Sebagian temuan itu diakuinya sudah ditindaklajuti dan sekarang tinggal Rp 559 juta yang akhirnya dipungut dari masing-masing kepala sekolah.

Ia beralasan karena tidak ingin repot mengumpulkan bukti penggunaan dana operasional sekolah tersebut, para kepala sekolah berinisiatif membayarkan uang tersebut. “Masing-masing sekolah membayar RP 1.998.000,” ujarnya.

Mandes menambahkan karena Bank Pembangunan Daerah (BPD) Muaro Jambi tutup hari Jumat (16/11) lalu, maka Bendahara Disdik dan para kepala sekolah berjanji bertemu di

Hotel Penawar untuk melakukan penyerahan uang tersebut.

“Pemilihan hotel jadi tempat penyerahan uang, karena terlalu jauh ke Sengeti dan biaya cukup besar jika kepala sekolah ke Sengeti,” tambahnya.

Sementara itu Ami, Kepala Sekolah SD 88, Kumpeh Ilir mengatakan, dirinya belum sempat membayar uang yang diminta Disdik Kabupaten Muaro Jambi tersebut, karena keburu ditangkap polisi. Menurutnya untuk menyetor uang tersebut ia menggunakan uang pribadi. “Ini resiko pekerjaan. Saya baru menjadi kepala sekolah di SD 88. Bukan zaman saya dikucurkan dana operasional itu,” ujarnya.

Terkait kejadian ini kemarin terlihat M Fauzi diperiksa polisi hingga pukul 15.00. Selesai diperiksa ia langsung menuju mobil dinas dan mengelak berkomentar. Kasat Reskrim Polresta Jambi menambahkan pihaknya masih memeriksa dokumen yang ditujukan Bendahara Disdik. Bila selesai dan bila ditemukan kejanggalan pihaknya bisa kembali memanggil M Fauzi. "Saat ini belum ada status apa-apa dan masih diperiksa dokumen yang mereka tujukan, jadi bisa saja nanti dipanggil lagi," tandasnya. (Sgh)

Penerbit : PT. MANOPPO MEDIA JAYA Badan Hukum : No.29 Tanggal 11 Juni 1999 Akte Notaris Ming Miryani SH Cibitung Bekasi Hak Cipta : Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia No. 020925 Tanggal 12 Maret 2001 Pimpinan Redaksi / Penjab : H. Ismed Loebis Bsc. Perwakilan Provinsi Jambi :RAHOT SILALAHI, Perumnas Aur Duri Blok F No. 124 Ds Penyengat Kec. Telanai Pura Hp. 081274043943, Saragih, Koordinator Jambi : SUROSO, Hp. 081366700060.

MUARA JAMBI : SUGANDA BARUS, Hp. 08126344942, MUARA TEBO : BASIR, Hp. 085266068606, Rudiyanto, Dekontri, Payakun, Ester, Iwan, Hartoyo Rifa’i, Sahrul, Sugianto, MUARA BUNGO : ARIS PURWANTO, Hp. 081273444410, Narsim, Abu Bakar, Sularto, Demson Sinaga, Dina Santi, Ana. SJ. MERANGIN : DARIYANTO, Jl. Tumbro Raya Rt.028 Ds. Rawa Jaya Kec, Tabir Selatan, Timan, Adi Yulianto, Sahrial Hartoni

EDISI MINGGU I Desember 2012 TAHUN XI

INVESTIGASI NASIONAL

Nikahi Gadis 4 Hari, Bupati Garut Harus Disanksi Hukum Jakarta, News Investigasi Tindakan Bupati Garut Aceng HM Fikri yang menikahi FO (18) membawa preseden buruk.

Hasilnya, hujatan demi hujatan dilayangkan kepada Aceng. Kalau pun Aceng minta maaf, itu bukanlah sekedar yang diinginkan warga bahkan keluarganya.

Sebagai pemimpin daerah, Aceng benar-benar sudah menodai Garut dengan ulahnya yang menunjukkan tindakan tidak terpuji. Aceng sebagai bupati jelas melakukan kesalahan.

Kini sanksi sosial telah diterimanya, tapi bukan tidak mungkin sanksi di muka bisa terjadi.

Sejauh ini perbuatan Aceng dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan Aceng disinyalir juga melanggar UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

Karena diketahui ada transaksi dalam pernikahan yang berlangsung empat hari ini.

Pengamat politik dan Pemerintahan Universitas Padjajaran (Unpad) Samugyo Ibnu Redjo menjelaskan sanksi di muka atau membawanya ke ranah hukum bisa saja terjadi. "Tindakan Aceng bisa dibawa ke Pengadilan. Karena hukuman sosial itu tidak cukup," katanya saat dihubungi wartawan.

Untuk saat ini, kata dia, paling tidak Bupati 40 tahun itu bisa melontarkan permohonan maafnya kepada keluarga dan masyarakatnya.

Sebab banyak yang menilai Aceng tak layak lagi memimpin Garut.

Apalagi di tangan bekas pasangan Dicky

Candra ini Garut tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Beberapa sarana infrastruktur selalu menjadi permasalah krusial.

Misalnya anak SD dan SMP Cibalong , Kabupaten Garut Jawa Barat, terpaksa sekolah naik rakit akibat jembatan yang ambruk tak kunjung diperbaiki. Masalah ini pun selalu luput dari perhatian orang nomor satu di Garut. Padahal jembatan ini ambruk sudah sejak Januari 2012 lalu.

Samugyo menambahkan, untuk mengurangi rasa kekecewaan, Bupati paling tidak bisa menunjukkan sikap kepemimpinannya. Bupati bisa membenahi apa yang menjadi kekurangannya selama ini.

"Itu mungkin bisa menjadi salah satu obat, terlepas dari tindakannya yang kontroversial," ucapnya.

Aceng kini, kata dia, harus benar-benar bisa memperbaiki citra dirinya juga pemerintah yang ada dikendalikannya. Untuk pribadi Aceng harus gentle meminta maaf. Secara pemerintahan Aceng harus membenahi Garut.

Untuk diketahui, Aceng diguncang dengan pemberitaan yang menikahi Gadis Kencur berinisial FO (18). Herannya lagi, Aceng hanya menikah secara siri selama empat hari. Pernikahan itu dilakukan pada 14 - 17 Juli 2012.

Setelah itu Aceng menceraikan FO melalui pesan singkat. Alasannya gadis yang baru menyelesaikan studi SLTA sudah tak perawan lagi. Isu itu beredar setelah foto mereka beredar luas melalui jejaring sosial dan dan pengguna Blackberry melalui BlackBerry Messenger. (Y@nst)

Mereka yang 'Terdepak' Dari Daftar 40 Orang Kaya RI Jakarta, News Investigasi Pengusaha yang terlempar adalah Sandiaga Uno dan Trihatma.

Majalah Forbes edisi akhir tahun 2012 kembali merilis daftar 40 orang terkaya di Indonesia. Selain enam nama baru yang menghiasai daftar elit orang terkaya, sejumlah pebisnis kawakan harus rela terlempar dalam daftar.

Penasihat Redaksi Forbes Indonesia, Justin Doebele mengatakan, mereka yang masuk daftar 40 orang terkaya Indonesia mayoritas bukan berasal dari perusahaan berbasis komoditas seperti batubara atau perkebunan, "Mereka yang masuk fokus bisnis di barang konsumer dan jasa akan bersinar tahun ini,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/11).

Kekayaan 40 orang 'super tajir' itu mencapai US$88,6 miliar, atau naik 4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Batas bawah nilai kekayaan tahun ini berada di level US$730 juta, atau meningkat US$100 juta dibandingkan tahun lalu.

Batas bawah nilai kekayaan tahun ini berada pada level US$730 juta, atau meningkat US$100 juta dibandingkan tahun lalu.

Sejumlah pengusaha yang terlempar dari daftar akhir tahun 2012 dibanding akhir tahun 2011 adalah Sandiaga Uno, bos Adaro dan Recapital dengan kekayaan US$660 juta di akhir 2011 (peringkat 37), Triatma Haliman dengan kekayaan US$640 juta pemilik Agung Podomoro Grup (peringkat 39).

Berikutnya yang teroental dalam daftar adalah pemilik perusahaan batubara PT Bayan Resources Engki Wibowo & Jenny Quantero yang pada akhir 2011 menempati peringkat 31 dengan kekayaan US$810 juta. Selanjutnya Aburizal Bakrie dengan kekayaan US$890 juta di 2011 (peringkat 30) harus rela terlempar dari predikat orang kaya Indonesia.

Samin Tan, Chairman, Bumi Plc, perusahaan batubara yang tercatat di bursa London, sekaligus induk usaha BUMI juga harus keluar dari sebelumnya peringkat 28 dengan kekayaan US$940 juta.

Sementara pendatang baru yang berhasil menembus jajaran elit jajaran orang terkaya Indonesia adalah Kuncoro Wibowo, pemilik tunggal lisensi PT Ace Hardware Tbk (ACES) perusahaan asal Amerika Serikat (AS) yang menjual perkakas dan furnitur rumah tangga di Indonesia.

Mengikuti jejak Kuncoro, adalah Lim Hariyanto Wijaya Sarwono. Lim satu dari lima konglomerat pendatang baru di Indonesia.

Masuknya Lim dalam jajaran elit ini setelah perusahaan perkebunannya, Bumi Agri tercatat di bursa Singapura.

Pendatang baru berikutnya adalah Alexander Tedja, pemilik terbesar pusat perbelanjaan di Jawa Timur. Berikutnya adalah Sudhamek, pemimpin perusahaan keluarga Garudafood dengan brand ternama Kacang Garuda dan coklat 'Gery'.

Tak ketinggalan Eddy Kusnadi Sariaatmadja, pemilik perusahaan distribusi komputer 'Compaq' di Indonesia. Eddy juga memiliki perusahaan solusi teknologi, dan pengendali PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), pemilik jaringan media dan stasiun televisi SCTV dan Indosiar.

Selain Kuncoro, orang kaya Indonesia yang hartanya meningkat adalah Mochtar Riady yang di akir 201 hartanya hanya US$650 juta di peringkat 38, kini di 2012 melonjak signifikan menembus oeringkat 11 dengan kekayaan US$2,2 miliar.

Mochtar Riady (83) yang juga pendiri Lippo Group ini menularkan kerajaan bisnisnya kepada anak tertuanya James Riady di Indonesia, dan anak bungsunya Stephen Riady di Singapura.(Y@nst)

Daftar 40 Orang Terkaya Indonesia Di 2012 Versi Forbes 1. R. Budi & Michael Hartono 2. Eka Tjipta Widjaja & family 3. Susilo Wonowidjojo & family 4. Anthoni Salim & family 5. Chairul Tanjung 6. Sri Prakash Lohia 7. Sukanto Tanoto 8. Peter Sondakh 9. Boenjamin Setiawan & family 10. Putera Sampoerna & family 11. Mochtar Riady & family 12. Low Tuck Kwong 13. Tahir 14. Ciliandra Fangiono & family 15. Martua Sitorus 16. Achmad Hamami & family 17. Theodore Rachmat 18. Kartini Muljadi & family 19. Murdaya Poo 20. Djoko Susanto

INVESTIGASI “ MENGUPAS TUNTAS FAKTA “

Jl. Brigjend Katamso / Gg. Nasional No. 21 Sei Mati Medan Telp. (061) 91153131 Fax : (061) 4561850. e-mail : Pimred_investigasi@yahoo.co.id

21. Eddy Katuari & family 22. Edwin Soeryadjaya 23. Sjamsul Nursalim 24. Ciputra & family 25. Soegiarto Adikoesoemo 26. Kiki Barki 27. Kuncoro Wibowo & family 28. Garibaldi Thohir 29. Hary Tanoesoedibjo 30. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono 31. Benny Subianto 32. Harjo Sutanto 33. Kusnan & Rusdi Kirana 34. Aksa Mahmud 35. Prajogo Pangestu 36. Alexander Tedja 37. Husain Djojonegoro & family 38. Sudhamek 39. Hashim Djojohadikusumo 40. Eddy Kusnadi Sariaatmadja

HALAMAN

11

Butuh Dana Rp 5 Triliun Untuk Tambah Stock BBM JAKARTA, News Investigasi Dalam beberapa hari terakhir, kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Karena itu, Pertamina meminta pemerintah menambah jumlah BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar Satya W Yudha memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk memenuhi tambahan kuota BBM subsidi tersebut ada di kisaran Rp 4,8 hingga Rp 5 triliun. Dana sebesar inilah yang akan memenuhi tambahan jumlah BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter.

"Itu sekitar 1,2 juta kiloliter, itu artinya kita membutuhkan duit sekitar Rp4,8 hingga Rp5 triliun kalau disparitasnya Rp4

ribu per liter," kata Satya kepada wartawan, di kompleks DPR, Jakarta.

Bila itu yang terjadi, kata dia, Pertamina melalui pemerintah harus menyampaikan hal ini lagi kepada Komisi VII DPR. Apakah over kuota yang menyebabkan kekurangan jumlah dan kelangkaan BBM subsidi itu diambil dari pos SAL atau defisit anggaran APBN itu semua terserah kepada pemerintah.

"Pemerintah mengambil dari SAL atau dari defisit itu, terser-

ah pemerintah. Kita belum tau, SAL kan dihitung setelah daya serap APBN. Mekanismenya memungkin tetapi harus menyampaikan ke DPR lagi," jelasnya.

Lanjutnya lagi, apakah permintaan tambahan kuota BBM subsidi disetujui atau tidak itu bukan hal utamanya. Namun, jauh lebih penting pemerintah harus mengajukan terlebih dahulu permohonan tambahan kuota BBM subsidi sebesar 1,2 juta kiloliter itu ke DPR. Sebelumnya diberitakan, Pertamina meminta pemerintah menambah jumlah BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter. "Perlu ditambah 1,2 juta kiloliter untuk pasokan semua daerah di Indonesia," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta.

Bila pemerintah setuju meminta kepada DPR agar kuota BBM bersubsidi ditambah, maka pemerintah sudah dua kali meminta pengajuan tersebut.

Sebelumnya, pada September lalu, pemerintah dan DPR setuju menambah kuota BBM bersubsidi sebesar 4 juta kiloliter, menjadi 44,4 juta kiloliter.

Hanung menjelaskan, hal yang mengakibatkan kuota BBM bersubsidi jebol untuk kedua kalinya, karena ada 77 persen konsumen BBM PSO yang tidak tepat sasaran.

Dalam hal ini, masyarakat kelas menengah atas masih banyak menggunakan BBM bersubsidi. "Banyak masyarakat yang tidak layak, masih gunakan BBM PSO. Itu hasil survei ESDM," ungkap Hanung. (y@Nst)

Harta Bakrie Terkuras Lapindo Jakarta,News Investigasi Juru bicara keluara Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa mengatakan harta keluarga Aburizal terkuras untuk membayar ganti rugi korban semburan lumpur di Sidoarjo. Ini salah satu yang membuat asset keluarga Bakrie turun drastis. »Delapan triliun lebih harta keluarga dikeluarkan untuk membeli seluruh asset berupa tanah dan bangunan serta biaya penanganan lumpur Sidoarjo,” kata Lalu Mara ketika dihubungi Kamis, 29 November 2012.

Menurut Lalu Mara, meski perusahaan dalam keadaan apapun tetap ingin membayar ganti rugi. Bahkan, kata dia,

Bakrie tidak pernah lari meskipun perusahaanya tidak dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung. Lalu menuturkan, tindakan yang dilakukan keluarga Bakrie dia anggap mulia. »Bandingkan pengemplang BLBI yang kabur ke luar negeri yang membuat beban di APBN sebesar 600 triliun lebih,” kata Lalu Mara menyinggung buronan BLBI Djoko Tjandra. Orangorang seperti Djoko Tjandra sudah divonis bersalah dan malah berusaha kabur.

Lalu menuturkan seharusnya tak hanya keluarga Bakrie yang membayar sepenuhnya dampak semburan lumpur Sidoarjo.

Ia mengakui Minarak Lapindo atau Lapindo Brantas merupakan milik dari Keluarga Bakrie.

Namun proyek di Blok Brantas itu juga dimiliki sahamnya oleh PT Medco Energi E&P dan Santos Brantas Pty. Keluarga Aburizal Bakrie terdepak dari daftar 40 orang terkaya di Indonesia tahun 2012 versi Forbes. Padahal Bakrie telah masuk dalam daftar orang terkaya sejak Forbes Asia melakukan penjurian pada 2006. Keluarga Bakrie mampu bertahan dari dampak krisis ekonomi Asia pada 1998 maupun krisis finansial global pada 2008. Namun tahun ini nama keluarga Bakrie tidak lagi diper-

hitungkan dalam daftar orang terkaya di Indonesia.

Beberapa analis mengatakan terdepaknya nama keluarga Bakrie dari daftar akibat strategi mereka dalam mengumpulkan aset, termasuk polemik Bumi Resources yang terjerat utang dan tidak mampu membayar utangnya sehingga kolaps. Saham di Bumi Plc, perusahaan yang didirikan oleh keluarga Bakrie dan Nathaniel Rothschild yang tercatat di bursa London, harganya turun 70 persen. Keluarga Bakrie saat ini terlibat perseteruan dengan Rotschild akibat salah kelola di perusahaan seiring upayanya untuk membeli kembali asetnya. (Y@nst)

Pemerintah Setuju Gaji Dokter Rp17 Juta JAKARTA, News Investigasi Protes Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan besaran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ternyata hanya masalah take home pay (gaji pokok + tunjangan tetap + tunjangan tidak tetap).

Menurut Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron, ada kekhawatiran para dokter dengan berlakunya BPJS pendapatan per bulannya berkurang banyak.

“Sebenarnya IDI itu tidak terlalu mempermasalahkan besaran iurannya. Mereka hanya mempermasalahkan take home pay saja,” kata Ali Gufron di Jakarta, Ju-

mat (30/11).

Dalam pembahasan antara Kemenkes dengan IDI, lanjutnya, terungkap para dokter menginginkan gajinya Rp16 juta sampai Rp17 juta per bulan.

Alasannya, dengan BPJS, semakin banyak pasien yang harus dilayani sehingga dokter tidak bisa berpraktik di tempat lain.

“Memang dokter umum pendapatannya jauh di bawah gaji dosen. Kalau dokter spesialis sudah lebih baik pendapatannya.

Itu sebabnya dokter umum ini minta take home paynya sekitar Rp17 juta. Kami sudah menyetujui usulan dokter ini,” ter-

angnya.

Sementara itu Ketua Umum IDI Zaenal Abidin mengatakan pihaknya mendukung penuh program BPJS. Hanya saja mereka meminta agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan dokter.

“Jika pemerintah sudah menyetujui take home pay Rp16 juta-Rp17 juta, saya optimis para dokter ini akan lebih tenang melayani pasien BPJS. Sebab, mereka sudah punya gaji tetap sehingga tidak perlu praktik di tempat lain,” tandasnya. (Y@nst))

Awas...!! Selingkuh Bikin Pendek Usia

P

erselingkuhan menjadi duri menakutkan, teru tama bagi pasangan yang telah menikah.

Perselingkuhan tidak hanya berisiko menghancurkan nama baik, karir dan pernikahan, tetapi juga berisiko menyebabkan masalah kesehatan serius serta memendekkan usia sang pelaku.

Masalah kesehatan yang terjadi akibat perselingkuhan tidak hanya sekedar penyakit menular seksual, tetapi juga masalah medis yang lebih serius, yaitu risiko serangan jantung dan kanker, demikian penjelasan Dr Chauncey Crandall, seorang spesialis jantung di Florida, dilansir Newsmaxhealth.

1. Menyebabkan Serangan Jantung Orang yang terlibat aktivitas seksual terlarang lebih berisiko tinggi mengalami serangan jantung, bahkan sebelum perselingkuhan dimulai. Stres dan

tekanan saat terjadinya perselingkuhan membuat risiko serangan jantung makin besar.

Saat melakukan hubungan intim terlarang, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, hal ini dapat menyebabkan plak di arteri koroner pecah dan menyebabkan serangan jantung, demikian penjelasan Dr Crandall.

Hasil penelitian mendukung teori ini. Dalam Journal of Sexual Medicine, terlihat jelas data pria yang mengalami serangan jantung saat melakukan pengkhianatan pada istri mereka, terutama perselingkuhan dengan wanita muda. Mereka lebih mudah terkena serangan jantung dibandingkan pria setia. Tidak heran jika kita sering mendengar berita tewasnya seorang pria saat berselingkuh dengan wanita mudanya.

2. Menyebabkan Kanker Siapa bilang perselingkuhan hanya berisi kesenangan se-

mata? Sesungguhnya pelaku mengalami stres yang sangat besar. Takut ketahuan, takut ini dan itu, apalagi di zaman serba canggih, saat semua hal bisa terendus dengan mudah.

Saat seseorang berada dalam stres, tubuh akan memompa peningkatan hormon tertentu, yang terkait dengan penyakit jantung dan pengembangan beberapa jenis kanker, demikian penjelasan lanjutan Dr Crandall.

Tetapi kadang, seorang pria mengkhianati istrinya justru setelah mereka mengalami sakit serius. Mereka mencari pelampiasan dan 'memanjakan diri' sebelum meninggal.

Miris memang, tetapi hal ini justru menunjukkan keegoisan, karena efek perselingkuhan (depresi) juga akan dialami oleh istri dan anak-anak mereka.

3. Memendekkan Umur Saat perselingkuhan sudah ketahuan, otomatis tetangga

dan orang-orang terdekat mengetahui kabar ini. Reputasi keluarga dipertaruhkan, dan yang menderita tidak hanya sang pelaku, tetapi juga pasangan dan anak-anak.

Risiko kesehatan mereka juga menjadi taruhan. Selain itu, kesehatan mental seperti depresi dan menjadi anti sosial banyak dialami anak-anak yang orang tuanya berselingkuh. Hal yang sama juga akan terjadi saat perselingkuhan berujung perceraian.

"Penelitian telah menemukan bahwa bercerai dapat memperpendek umur hingga 10 tahun, dan saya tidak hanya berbicara tentang orang yang berselingkuh, tetapi juga anak-anak mereka," ujar Dr Crandall menambahkan, "Bisa saya katakan, orang-orang yang melakukan perselingkuhan seperti memiliki bekas luka bedah, bekas itu jelek dan akan meninggalkan bekas selamanya.". (ARS)

BIRO DAERAH / LUAR NEGERI : MEDAN : Bustami, HP : 081361325061/Kasmuni HP : 081397693670, BELAWAN : Khaidir Anwar, Hp. 085270699217. KORDINATOR BELAWAN : M. Sani Hp. 08126442912, SIBIRU-BIRU : Tahan Sembiring/Kasiman Gurusinga, HP. 081263624725. PANCURBATU/SIBOLANGIT : Herman Sinulingga, HP. 081263683699. SUNGGAL : Muliadi Alex Dusun I A Sei Mencirim (061) 8741180 Hp. 081375400875, BINJAI/LANGKAT : M. Yusuf/Jumbrik, Hp. 087891891845. KORDINATOR LANGKAT : Khairuddin. AW.AMd, Jl. Amir Hamzah Simpang Jl. Sudama Desa Perdamaian Kec. Binjai Langkat. Pos-20761. Telp (061) 8878288 - HP : 08126355752. DELI SERDANG : Sumardi-AR / Daulay, Dusun III Desa Limau Manis Kec. Tg. Morawa Kabupaten Deli Serdang, HP. 081260863617 - 081315661794, SERGAI : Mariana Jl. Serdang Gg. Keluarga Perbaungan Hp. 081396219517, TEBING TINGGI : Fhery Bangun Nababan/Edy Warimin Jl. Kartini/Cempaka Hp. 081361615412, BATUBARA : M. Saini Desa Masjid Kecamatan Talawi, HP. 081397270443. ASAHAN : Khairul Anwar Siregar, Jl. KH. Agus Salim (Pasar Lama No. 23) Kisaran. TG. BALAI : Irwansyah Desa Hesa Perlompongan Kecamatan Air Putih-Asahan, Hp. 08566675570. AEK KANOPAN : Mariden Marbun BSc, Hp. 081376719862. LABUHANBATU SELATAN : Ismail Siregar, Hp. 082166629822. PERLABIAN : Alimin/Rahmad Siregar, Sp. Perlabian Hp. 0852362092402 - 081361384615. SILANGKITANG : Tariono, Aek Mahuwan Desa Ulu Mahuwan, Hp. 085529795444/082166629822, TORGAMBA : F. Simarmata / Zainalsyah Siregar, Jl. Lintas Medan-Pekanbaru, Hp. 081361314243, SIMALUNGUN : Andi Irwanto, Jl. Medan Lr. Air Bersih Lingkungan I Pematang Siantar, Hp. 081263826503. TOBASA : Adenan Nainggolan Jl. Patuan Anggi No. 33 Porsea - HP 081397938943. HUMBAHAS : Banjar Marbun Hp. 081397007615. TAPSEL : Pohan Jl. Merdeka/Jl. PUD No. 16, HP. 085261598934, PADANG LAWAS : Mahyuddin/F. Sihombing, Hp : 081375099865. MADINA : Nazarman Lubis / Syahruddin Lubis HP. 081397864016 - 082165091126. SAMOSIR : Selamat Mungkur Desa Tarabintang Hp. 081376679625. TAPTENG/SIBOLGA : Ahmad Armaini Jalan Murai No. 6 Sibolga Hp : 085270688816, NIAS : Ferdinand Ndraha Desa. Hilina’a Kec. Gunungsitoli, HP. 081370657444. T.KARO : Indra Maha SH, Jl. Jamin Ginting-Kabanjahe, Hp. 081361416666. SUMBUL : Jamuddin Berutu, HP. 085262334148, DAIRI : Khairul Kudadiri, HP. 081397065155. PAKPAK BHARAT : Ir. Astondi Sitohang/Jhoni Solin, Jalan Besar Subulussalam Kilometer 29, HP. 081263776663-085277866852, NAD : Yusuf M. Teben, Jln. Jeumpa Puteh, Lorong Seroja Belakang SMA I Banda Aceh, Hp. 081360001854, LHOKSEUMAWE : Yuhelmi Yunus, Jl. Medan - Banda Aceh Krueng Geukueh Aceh Utara, Hp. 081269695656 - 081360040500. BIREUEN : Yusrawati/Isnaini, Jl. Medan-Banda Aceh Cureh Bireuen, Hp : 081370537680 - 085296519871. SUBULUSSALAM : Juanda Berampu Jl. Malikul Saleh No. 132 Hp. 085297151958, SINGKIL : Sabri Lubis, HP. 081263242326, P. SEUMELUE : Djoharman HP. 081269030175. KOTACANE : Jumiko Priadi, SPd / Arifin Jl. Cut Nyak Dien No. 136 Telp. (0629) 522213, Hp. 082165076436. GAYO LUES : Syamsuddin Jl. Kecamatan Kutapanjang - Tuangon No. 121 HP. 085297895733, TAPAK TUAN : Said Nazaruddin, Jl. Lintas Tapak Tuan - Banda Aceh, Hp. 085286659112, DUMAI : Baharuddin, HP. 085373224555 - 087790555882, SIAK : Yanti Sugrianti / Muhammad Haris, Jl. Pangeran No. 5 Kecamatan Siak Kabupaten Siak - Indrapura, Hp. 08127656550, BENGKALIS : Arlina Jl. Anggrek Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru, Hp. 081378783070. BAGAN BATU - SIMPANG KANAN : Syamsul Bahri Nasution, Hp. 085262238311. DURI : Sutan Harahap, Hp. 085271150662. MINAS : Yusprianto SPd/Oktowarmi ST. Jl. Kol. Yos Sudarso No. 53, HP. 081276510099. ROHIL : Irwansyah Jl. Mesjid No. 80 RT VII Bagan Timur Bagan Siapiapi Hp. 081263400457, BANGKINANG : Syafrizal Jln. Mahmud Marzuki Desa Kumantan, Kec. Bangkinang, INHIL : Abdul Basyir - Amiruddin. HP.085370609992, ROHUL : Muslim Efendi Desa Batang Kumu-Tambusai, Hp. 081365055765, PEKANBARU : J. Kudadiri, Hp. 085363106317. BATAM : M Noor Hudawi Bengkong Indah Bawah RT I/RT II Gg. Dahlia No. 25-C HP. 081364642874 - 081371331001.

PELALAWAN : Herman Hendro M, Jalan Poros BTN Lama Pangkalan Kerinci Hp. 081268950091, KAMPAR : J. Barus. SH HP : 085359605588/J Kudadiri Hp 081365724934, BENGKALIS : Arlina, HP. 081378783070, RENGAT : Wanto.S Jl. Patimura No. 22 Telp. (0769) 22027 Hp. 081371917133, JAMBI : Rahot Silalahi / Saragih Perumnas Aur Duri Blok F No. 124 Ds Penyengat Rendah Kec. Telanai Pura, Hp. 081274043943, MUARA JAMBI : Suganda Barus, SH, Hp.08126344942. MUARA BUNGO : Aris Purwanto, Jl. Selayar TR/RW. 14/05 Kel. Sumber Harapan, Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo, Hp. 081273444410. MUARA TEBO : Basir, Hp. 085266068606, Jl. Pahlawan I Poros Rimbo Bujang-Tebo. MERANGIN : Dariyanto, Jl. Tumbro Raya Rt.028 Ds RawaJaya Kec. Tabir Selatan Hp. 082184578151, PADANG : Thamrin. K/Jamaluddin, Labuhan Tarok RT/RW. 003/001 Kelurahan Bungus Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, HP. 08126620777 - 081268855565 . LAMPUNG : H. Eful Syaifullah MM/Plaza Eks Barata Hp. 08164875072, DKI : Yan Nasution Jl. Inpres RT.014/02 No. 40-A Petukangan Selatan Kecamatan Pasanggrahan Jakarta Selatan Hp. 081266141757. BEKASI : Mhd. Musyafar Syarifuddin SE Komplex Perumahan Pondok Tanah Mas Block. C18 No. 14 Cibitung Bekasi Telp. (021) 88328412, BANTEN : Faisal Amirsyah, Jln. Letda. D. Suprapto 1 No. 32 RT.03/RW.01 Kel. Gerendeng Kec. Karawaci Kota Tangggerang Telp. 02196232279. BANDUNG : M. Yacub NK Jl. B.K.R No. 124 B (Lingkar Selatan) Telp. (022) 5228770. SURABAYA : H. Mhd. Arsyad SE Jl. Rungkut Mananggal Harapan Blok 0/38 Telp. (031) 8702648. BALI : Albar Syarifuddin/Rizky Agustia Jl. Dhyana Pura 9 A Kuta Bali Telp. (0361) 730328/733846. MANADO : Drs. Yakub Muhammad MM.Shd Jl. Pongidon Raya 23 No.16 Telp. (0431) 857684. GORONTALO : Abikusno Oly Jl. Rusli Datau No. 28 Kelurahan Molosipatu Kota Utara. BANJARMASIN : Ir. Iskandar Z Jl. Panglima Batur No. 1 Banjar Baru. JAPAN : Nursodik/2515-2 Kimagase Sekiyado Machi Higashi Katsushika Chiba Ken-Japan. MALAYSIA : Imbalo Sakti No. 2535 Jalan Permata 18 Taman Permata Ulu Klang - Kuala Lumpur.

BERITA NASIONAL

News News

Akte Notaris Aida Srifatriani, SH, Akte No. 11 Tanggal, 29 Januari 2009 PN Medan No. 16/LM/PEND/2009, NPWP : 21.076.556.6-121.000

INVESTIGASI

Siap untuk melayani masyarakat, apabila dituduh, dilaporkan, dan didakwa atas suatu pelanggaran KUH-Pidana dan Perdata.

Ditangani oleh Tim Advokasi yang telah berpengalaman di bidangnya yaitu : 1. SYAHRIL HARAHAP, SH 2. M. MUDA HD. HARAHAP, SH 3. MUHAMMAD SA’I RANGKUTI, SH 4. SOETEDJO SUPRAPTO, SH 5. ROMI A. PASARIBU, SH 6. MARLINDA HASIBUAN, SH Alamat Kantor : Jln. Brigjend Katamso / Nasional No. 21 Sei Mati Medan, Telp. (061) 4517317 HP : 082164776464 - 081397033344 - 08566348448

“MENGUPAS TUNTAS FAKTA” www.newsinvestigasi.com

EDISI MINGGU III November 2012 TAHUN XI

Nanan: Polisi Sudah Disumpah Tapi Pungli Masih Jalan Terus JAKARTA, News Investigasi Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna mengakui bahwa masih banyak anggota Polri yang brengsek. Padahal, institusi Polri sudah mengusahakan agar anggotanya tidak melakukan tindakan tercela seperti korupsi dan melakukan pungutan liar.

Bahkan, setiap tahunnya terdapat ratusan anggota Polri terpaksa dipecat karena tidak menaati apa yang digariskan institusi Polri.

Hal yang dilakukan Polri untuk menghindari perbuatan tercela dilakukan anggotanya, yakni Polri melakukan pendekatan budaya dan hati.

"Kami mendekati dengan budaya dan hati, kalau dengan logika tidak mungkin bisa memberantas korupsi.

Setiap pagi polisi memakai seragam, berdoa bersama, meminta anugrah Mu, hidayah Mu, supaya menjadi polisi teladan, solutif, pelayan masyarakat, anti KKN. Itu doa kami," ungkap Nanan dalam acara Saresehan

Budaya di Auditorium STIKPTIK, Jakarta Selatan, Jumat (30/11/2012) malam.

Upaya lain adalah dengan dibuatnya maklumat kepolisian, yakni bawahan bisa melawan atasan yang memberikan perintah untuk melakukan korupsi. Selain itu, kepolisian pun mengeluarkan peratutan Kapolri yang menyatakan bahwa seluruh anggota Polri mulai dari bintang empat sampai bintara merupakan pejabat publik sehingga harus harus bersih dan bebas KKN. Sehingga sebelum menjadi anggota Polri selalu disumpah. "Kapolri disumpah presiden, Kapolda disumpah Kapolri, Kapolres disumpah Kapolda, dan

Kapolsek disumpah Kapolres," terang Nanan.

"Disumpah saja pungli terus, gimana nggak disumpah. Padahal pada saat diambil sumpah diingatkan bahwa dirinya bertanggungjawab kepada yang hadir di

sini dan tuhan, sanksinya adalah dunia akhirat. Selain itu, sebelum diambil sumpah yang bersangkutan wajib menjadi teladan untuk yang disumpah, melayani yang disumbah, menjaga kualitas kinerja yang disum-

bah, dan anti KKN," ungkap Nanan.

Nanan menegaskan bahwa, tidak ada lagi oknum Polri yang bisa berlidung di institusi. "Kami mohon maaf jika masih ada polisi yang brengsek," ungkapnya.(Y@nst)

email:LBH_investigasi@yahoo.co.id

HARGA ECERAN Rp. 3.500,- LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM

Angelina Sumbang Rp 5 Miliar Demi Kemenangan Anas JAKARTA, News Investigasi Loyalitas Angelina Sondakh kepada Anas Urbaningrum begitu besar. Sampai-sampai, Angelina menyumbang Rp 5 miliar agar Anas terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010, yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI. Cerita di atas keluar dari mulut bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kala bersaksi untuk Angelina, terdakwa korupsi proses penggiringan proyek pada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Untuk kepentingan 15 April 2010, terdakwa bantu Rp 2 miliar. Pas hari H, terdakwa bantu Rp 1 miliar. Tapi, sekitar Maret, terdakwa kasih langsung ke Mas Anas Rp 2 miliar," ujar Nazaruddin saat bersaksi untuk Angelina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta/ Nazaruddin mengakui, jauh hari sebelum pemilihan ketua umum partai di Bandung, Anas susun strategi kemenangan, dengan membentuk tim sukses lewat koleganya di DPR pada Januari 2010.

Berdasar estimasi Nazaruddin dan Anas, dibutuhkan dana Rp 300 miliar.

Belakangan diketahui, uang sebanyak itu diperuntukkan membayar sewa hotel, mengongkosi perwakilan DPC hampir Rp 430 juta, di mana tiap utusan mendapat Rp 15 juta, membayar 450 kamar hotel, dan membayar jasa event organizer.

Berdasar estimasi tadi, Nazaruddin melanjutkan, Anas pun sibuk. Sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas meminta para pendukungnya di DPR RI untuk bergerilya mencari dana. Semua anggota fraksi yang berurusan dengan

anggaran diminta menyetor.

"Mas Anas ini tahu dari Bu Angie (panggilan akrab Angelina), dana dari proyek mana saja, lainnya dari proyek mana lagi.

Ini supaya jelas kontribusi masing-masing teman-teman untuk Mas Anas maju sebagai calon ketua umum," terang Nazaruddin yang mengaku dekat dengan Anas sejak 2005.

Hakim sempat mempertanyakan, kenapa Angelina hanya sumbang Rp 5 miliar, padahal dalam berita acara pemeriksaan Rp 10 miliar, diluruskan Nazaruddin. Uang itu datang bukan dari Angelina sendiri, tapi dari tiga sumber.

Para penyumbang itu adalah Mirwan Amir sebesar Rp 5 miliar. Uang ini didapat Mirwan yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI dari proyek pusat olahraga nasional di Bukit Hambalang.

Ada juga dari bekas Ketua Komisi X, Mahyuddin sebesar Rp 1 miliar, yang didapat dari proyek Hambalang.

Nazaruddin paham betul muasal amunisi dana yang diplot untuk memenangkan Anas sebagai ketum lantaran posisinya sebagai Bendahara Fraksi Demokrat. Semua loyalis Anas di DPR yang mencari dana pemenangan disetorkan kepada Nazaruddin sehingga dirinya tahu asal dana.(Y@nst)

Darmono: Pemberantasan Korupsi Perlu Tenaga dan Kemauan Kuat JAKARTA, News Investigasi Wakil Jaksa Agung Darmono mengungkapkan bahwa maslah korupsi merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia dan juga negara lain. Untuk memberantas korupsi diperlukan tenaga dan kemauan yang besar.

Hal tersebut diungkapkan Darmono dalam Saresehan Budaya dalam rangka menyambut hari anti korupsi internasional di STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (30/11/ 2012) malam. "Tenaga yang besar negara kita sudah punya strukturnya, Kejaksaan, KPK dan Polri, lembaga tersbut memiliki potensi dalam pelaksanan untuk menumpas korupsi," kata Darmono.

Tenaga yang besar belum cukup untuk melakukan pemberantasan korupsi, selain tenaga yang besar diperlukan juga kemauan yang besar untuk memerangi korupsi. "Tenaga yang besar tanpa kemauan yang besar tidak ada artinya," ujar Darmono.

Selain itu, dalam pemberantasan korupsi pun perlu didukung pula kekompakan, sinergitas, dan kebersamaan. Saat ini struktur lembaga negara lengkap untuk memberantas korupsi, tetapi tanpa sinergitas dan kekompakan tetap saja pemberantasan korupsi lemah.

"Harapan kita penyakit bangsa ini bisa diberantas dengan tenaga yang besar. Melalui lembaga yang ada diharapkan mampu tuntaskan maslah korupsi dengan kemauan keras, dan kekompakan bersama dengan masyarakat,"ungkap Darmono.

Dalam Saresehan Budaya ini dihadiri Pimpinan KPK Abraham Samad, Busyro Muqoddas, Wakil Jaksa Agung Darmono, Wakapolri Komjen Pol Nanan Soekarna, Wakil Menkumham Denny Indrayana, anggota DPR Tjatur Sapto Edi, serta perwakilan MA dengan pembawa acara MH Ainun Nadjib. (Y@nst)

Selamat & Bahagia

&

H. ISMED LOEBIS, BSc Pimred / Penjab

&

Atas Pernikahan

Atas Pernikahan

Ririn Andrian Rambe SH Muhammad Taufik Amd

Bangkit Sitepu Siti Rachmi

Semoga Kedua Mempelai Hidup Rukun dan Bahagia Sampai Ke Anak Cucu Dari :

Semoga Kedua Mempelai Hidup Rukun dan Bahagia Sampai Ke Anak Cucu Dari :

H. Ismed Loebis, BSc

Marlinda Hsb, SH

H. Ismed Loebis, BSc

Marlinda Hsb, SH

Pim. Redaksi / Penjab

Pimpinan Perusahaan

Pim. Redaksi / Penjab

Pimpinan Perusahaan

KELUARGA BESAR

BERITA NASIONAL News

INVESTIGASI

KELUARGA BESAR

Mengucapkan

Selamat & Sukses

PENGUMUMAN Diberitahukan kepada seluruh lapisan masyarakat Umum, Pemerintah, Sipil, Swasta, TNI, POLRI, BUMN. Bahwasannya Wartawan BN News Investigasi didalam melaksanakan tugasnya dibekali ID Card dan Surat Tugas. Jika dilapangan dijumpai/ditemukan ID Card yang sudah habis masa berlakunya atau kadaluarsa dianggap tidak lagi Wartawan BN News Investigasi.

Dan khususnya kepada lapisan masyarakat Umum, Pemerintah, Sipil, Swasta, TNI, POLRI, BUMN, untuk tidak melayani ID Card yang sudah habis masa berlakunya atau kadaluarsa.

Serta segala tindak-tanduk dan perbuatannya diluar sepengetahuan kami, tidak lagi menjadi tanggungjawab pihak Perusahaan & Redaksi.

Dto

Selamat & Bahagia

INVESTIGASI

Mengucapkan

Selamat & Sukses

Atas pengangkatan

Atas pengangkatan

JUMIKO PRIADI, SPd

DARIYANTO

Sebagai Ka. Biro

Sebagai Ka. Biro

BERITA NASIONAL N e w s INVESTIGASI Kabupaten Aceh Tenggara

BERITA NASIONAL N e w s INVESTIGASI Kabupaten Merangin - Jambi

H. Ismed Loebis, BSc

Marlinda Hsb, SH

H. Ismed Loebis, BSc

Marlinda Hsb, SH

Pim. Redaksi / Penjab

Pimpinan Perusahaan

Pim. Redaksi / Penjab

Pimpinan Perusahaan

CV. KOTA PINANG BARU

CV. PURI JAYA TOUR

BUS PENGANGKUT AN UMUM PENGANGKUTAN

Cepat Aman & Nyaman

Tujuan : M E D A N

BERITA NASIONAL News

- Subulussalam - Tapak Tuan - Meulaboh - Naganraya Kantor Direksi : Jl. Puri No. 28 Telp. (061) 73568308 Medan

Trayek : M - Kisaran E - A. Kanopan D - R. Prapat A - Kota Pinang N - Bagan Batu Simpang Kanan

teran r a C i n a y a l e M Siap

Kantor Perwakilan :: Jln. SM. Raja Km. 6,5 No. 37-A Marendal Medan Hubungi : Telp. 061 - 7860911

rah u M r a Geby Rp. 6.000,- / mm Sekali terbit Pasang Iklan di sini, sekarang juga Apa pun usaha Anda Hubungi Iklan : 061-4517317, 085361023838, 085296368181, 081397033344, 082166348448

Kepada Pembaca yang Budiman, Hak dari seluruh Bangsa memperoleh Informasi. Apabila Anda tidak puas atas pemberitaan salah satu Mass Media sebaiknya Anda tidak melakukan kekerasan dan lebih baik Anda mempergunakan Hak Jawab Anda dengan sebaik baiknya, karena Anda dilindungi Undang-Undang Pokok Pers No. 40 Tahun 1999. Sebaiknya jangan melakukan pengrusakan terhadap kantor Media maupun peralatan yang ada didalamnya demikian juga peralatan wartawan. Jangan melakukan intimidasi, teror, menganiaya, membunuh Pekerja Pers. Sebab, apabila hal itu Anda lakukan, maka Anda adalah seorang pembunuh kebebasan Pers dan juga Anda sudah melakukan pelanggaran Hak Azazi Manusia untuk memperoleh Informasi.