Ej pidana #1 abi oktavia putra

Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Wanita Di Wilayah Polresta Palembang Oleh: Abi Oktavia Putra, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum dan Henny Yuningsih, S.H., M.H

Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Wanita Di Wilayah Polresta Palembang Oleh: Abi Oktavia Putra, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum dan Henny Yuningsih, S.H., M.H

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Penanggulangan Kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradapan manusia itu sendiri (the Oldest philosophi of crime control). Persoalan penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan telah menciptakan dua kubu yang saling bertentangan.1 Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan ancaman yang telah berkembang pesat dan merisaukan, serta mengguncangkan kehidupan keluarga dan masyarakat Indonesia. Peredaraan gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Penduduk yang paling rentan terhadap bahaya narkotika dan psikotropika adalah remaja dan pemuda sebagai calon pemimpin bangsa yang jumlahnya mencapai 40% dari masyarakat Indonesia, kondisi ini sangat memprihatikan dimana anak berumur 7 tahun sudah menyalahgunakan narkoba.2 Narkotika dan psikotropika sering disebut-sebut dengan istilah NARKOBA. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/ bahan berbahaya yang telah populer beredar di masyarakat perkotaan maupun dipedesaan, termasuk bagi aparat hukum. 3 Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan RI adalah NAPZA yaitu singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua istilah ini sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya yaitu kecanduan (adiksi).

Narkoba yang populer saat ini adalah Narkotika dan Psikotropika.

Sebagaimana disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 1

Suharso, Apa Saja Teori Penanggulangan Kejahatan File:///C:/User/axioo/Downloads/teori tp.htm. Diakses Tanggal 03 Februari 2013 2 Subroto, Hak Asasi Manusia untuk anak usia sekolah korban Narkoba,www.ham..go.id, 27 November 2012 3 Suyono, Narkoba Dalam Kehidupan Masyarakat, Http://www.bnn.co.id/,, Diakses Tanggal 27 November 2012

Hal | 1

sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 ke1, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.�4 Kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, adakalanya berdampak negatif, maksudnya adalah kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang lebih modern. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangan khususnya dalam kasus narkoba yang dilarang.

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih. 5 Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang tidak pernah putus. Masalah narkoba harus ditangani dengan serius, secara menyeluruh, bersama instansi terkait, tidak lagi dilakukan secara parsial dan yang tentunya kesadaran masyarakat itu sendiri atas bahaya narkoba tersebut.

Jika tidak, maka bangsa Indonesia akan terpuruk dan akan kehilangan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Penggunaan narkoba tidak hanya dijumpai dikalangan remaja laki-laki bahkan perempuan pun menggunakan narkoba, hal ini dapat dilihat dalam salah satu kasus berikut ini.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah pada tahap yang memprihatinkan. Pemberitaan akhir-akhir ini terkait dengan penyalahgunaan narkoba, secara beruntun membuat masyarakat prihatin. Kejadian xenia yang menabrak dan mengakibatkan korban 9 orang meninggal. Dan tiga wanita yang berstatus ibu rumah tangga ditangkap polisi di Palembang lantaran kedapatan menjadi bandar narkotika. Barbiturasi jenis shabu-shabu(SS) dijual Yulia (37), warga Jalan Musi Raya Barat, Kecamatan Sako Kenten, Palembang. Satuan Narkoba Polresta Palembang dipimpin Iptu Hesbin Fadilah menemukan 8 paket SS dari kediaman tersangka. Informasi bermula didapat polisi tentang peredaran narkoba di kawasan Musi Raya Barat. Bersama barang bukti, tersangka pun digelandang ke Polresta Palembang. Sementara dua perempuan lain yang diduga sebagai bandar narkoba untuk jenis pil ekstasi (ineks) bernama Dewi (32) dan Lis (30), keduanya warga Perumahan Ogan Permata Indah, Jakabaring, 4

Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 5 Suyono, Narkoba Dalam Kehidupan Masyarakat, Http://www.bnn.co.id/,, Diakses Tanggal 27 November 2012

Hal | 2

Kelurahan 15 ulu, Kecamatan Seberang ulu I, Palembang. Keduanya tertangkap didepan diskotik di Palembang. Polisi menemukan 40 butir ineks berlogo Nazi dan Mercy dari tangan dan tas sandang tersangka. Meski sempat membujuk polisi agar mau disuap, kedua tersangka tetap digelandang kekantor polisi. Kini keduanya masih diperiksa intensif guna pengembangan kasusnya. “Para tersangka berikut barang buktinya telah diamankan guna kepentingan penyidikan. Kasus ini dikembangkan untuk mencari tahu dari mana asal narkotika,� tukas Kepala Polresta Palembang Kombes Pol Zainul Arifin.6 Narkoba (Narkotika dan Psikotropika) sangat dibutuhkan di dalam bidang medis sebagai pengobatan (dalam waktu operasi sebagai obat bius dan untuk penenang). Undang-Undang juga membenarkan dan memberi izin penggunaannya kepada dua hal, yakni keperluan medis atau rumah sakit dan keperluan penelitian atau ilmu pengetahuan.7 Pada prinsipnya, Narkoba tersebut tidak dilarang jika digunakan sebagaimana mestinya untuk dua keperluan tersebut. Namun demikian, kepemilikannya juga harus ada izin tertentu dari pemerintah.

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa pengguna narkoba adalah wanita untuk itulah dibutuhkan kerja keras dari aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana wanita sebagai pengguna narkoba. Adapun yang menjadi tugas kepolisian yang mempunyai peranan penting terhadap adanya tindak pidana narkoba ialah Polri diharapkan mampu menghentikan tindak pidana narkotika tersebut, tidak hanya mengungkap dari kasus-kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika tetapi juga menyadarkan masyarakat atas bahayanya narkotika dan psikotropika itu sendiri.

Dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika, kepolisian sangatlah memiliki peranan yang sangat besar karena kepolisian merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam mengatasi maraknya tindak pidana narkotika dan psikotropika, dimana peranan dari kepolisian itu sendiri bertujuan untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat secara mudah, tanggap/ responsif serta tidak diskriminatif sehingga terbebas dari gangguan fisik dan psikis, memelihara keamanan dan ketertiban

6

Agung Rajasa, Kasus Narkoba Merajalela di Palembang Selama 2012, http:///www.republika.co.id/berita/daerah/12/12/28/mfpimz, diakses 10 Januari 2013.

7 Lihat Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm. 7

Hal | 3

masyarakat sepanjang waktu dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.8 Keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana didalamnya diatur sanksi-sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan. Efektifitas berlakunya Undang-Undang tersebut sangatlah tergantung pada jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Maka peran kepolisian bersama masyarakat sangatlah penting dan membantu proses penyelesaian terhadap tindak pidana wanita sebagai pengguna narkoba.

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka dikaji penelitian dalam bentuk skripsi ini yang berjudul : “Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Wanita di Wilayah Polresta Palembang �.

2. Rumusan Masalah Dari uraian-uraian singkat tersebut telah dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah Peranan kepolisian dalam upaya Penanggulangan tindak pidana narkotika oleh Wanita di wilayah Polresta Palembang?

2. Apakah yang menjadi hambatan-hambatan Kepolisian dalam Penanggulangan wanita pengguna Narkotika?

3. Metode Penelitian 1. Tipe Penelitian Tipe penelitian skripsi ini menggunakan metode Empiris yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, penelitian ini lebih menitik beratkan pada data primer.9 8

Djoko Prakoso, Polri SebagaiPenyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 20 9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI PRESS, Jakarta,1986, hlm.

9

Hal | 4

2.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh wanita dengan mengambil data di lapangan, berdasarkan sampel yang penulis tentukan dalam penelitian.

Sumber data a. Data Primer Data primer adalah Data lapangan yang diperoleh dari responden yakni berupa informasi mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh wanita di wilayah Polresta Palembang.10 Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur yang kedua teknik tersebut akan diarahkan, kemudian dengan observasi yaitu kegiatan pengamatan terfokus pada hal tertentu yang dianggap penting dan relevan dengan permasalahan penelitian. b. Data Sekunder Data sekunder adalah Data yang diperoleh dari yang bertujuan untuk mencari data yang berupa dokumen, buku, laporan penelitian, pendapat-pendapat, teori-teori, doktrin-doktrin, pandanganpandangan dan asas-asas yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan di teliti. Untuk itu dibutuhkan referensi yang bersifat umum maupun khusus yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Sumber-sumber data terdiri dari: 1.

Data Primer Data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penulisan ini.

2.

Data Sekunder Data Sekunder diperoleh melalui bahan hukum yang terdiri dari: a.

Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah. Bahan hukum primer terdiri dari:

10

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 20

Hal | 5

1.

Berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penulisan ini, yaitu: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

2.

Putusan Pengadilan tentang Narkotika. b.

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang isinya membahas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari: 1.

Asas-asas hukum 2.

Teori hukum 3.

Yurisprudensi. c.

Bahan Hukum Tersier, terdiri dari: 1.

Buku / Literatur 2.

Laporan Penelitian 3.

Jurnal, Makalah, dan Media 4.

Internet Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah wilayah hukum Polresta Palembang. Dengan pertimbangan bahwa di Palembang dianggap cukup mewakili sebagai wilayah penelitian. Instansi yang diteliti meliputi aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana narkoba. Pengumpulan data yang dilakukan pada instansi yang terkait yaitu Polresta Palembang dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Palembang.

Sampel Sampel pada penelitian ini akan diambil berdasarkan metode Purposive Sampling yang bertujuan untuk mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Untuk menentukan sampel sebagai responden dalam penelitian ini, digunakan cara Purposive yang disesuaikan dengan derajat kepentingan dan kebutuhan akan data, juga berdasarkan kompetensi dan kedudukannya.11 Adapun Sampel yang akan diambil adalah:

3.

4.

11

Ronny Hanitijo soemitro, Metodologi Penelitian dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 35

Hal | 6

1. Kepala Kepolisian Resort Palembang.

2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Palembang.

3. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang 5.

Analisis Data Data dianalisis secara Kualitatif yaitu tidak menggunakan perhitungan angka-angka, tetapi menggunakan cara berpikir deduktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum kedalam data yang bersifat khusus dan dengan metode induktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus kedalam data yang bersifat umum.

4. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian a) Pengertian Kepolisian Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara dan merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat adil makmur, dan beradab. Untuk memelihara keamanan dalam negeri peran yang paling utama adalah kepolisian negara RI, yang memiliki ruang lingkup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

Kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan kepolisian nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung dibawah presiden yang keanggotannya adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia.12 b) Tugas Kepolisian Tugas pokok kepolisian secara umum yaitu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat pelaksanaan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya serta penegak hukum dengan menjunjung tinggi HAM. Dalam melaksanakan tugas pokonya, kepolisian negara Republik Indonesia bertugas :13 12

Lihat Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 13 Lihat Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Hal | 7

a)

b) c)

d) e) f)

g)

melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.

Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undang.

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa.

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya.

B. PEMBAHASAN 1. Upaya-Upaya yang Dilakukan Polresta Palembang Untuk Penanggulangan Wanita Pengguna Narkotika a) Upaya Represif 14 Upaya ini mengadakan koordinasi terbuka yang dilakukan pihak Polresta Palembang yang berkoordinasi dengan Kalapas yang bersangkut dengan narapidana warga binaan yang di penjara didalam lapas tersebut. Selama koordinasi berjalan dengan cukup baik dan kerjasama berjalan lancar. Hasil yang dapat diperoleh dari koordinasi ini yaitu penyerahan hasil tangkapan dengan bukti ganja yang didapat dari dalam kamar narapidana pada saat razia mendadak yang dilakukan pihak lapas atas intruksi Kalapas dan hasil tersebut diserahkan pada pihak Polresta Palembang sebagai barang bukti adanya peredaran narkoba didalam Lapas.

14

Wawancara dengan Penyidik Narkoba Polresta Palembang , Aipda Ardianti W. Harahap, Tanggal 7 Maret 2013

Hal | 8

b) Upaya Represif dan Preventif 15 Upaya ini dilakukan tertutup berarti koordinasi ini hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian saja untuk mengungkap kasus adanya peredaran narkoba apakah itu peredaran narkoba yang terjadi didalam Lapas atau pengendalian peredaran narkoba yang dilakukan dari dalam Lapas keluar area Lapas pada masyarakat umumnya.

2. Hambatan-Hambatanpolresta Palembang Dalam Menangani Wanita Pengguna Narkoba Ada beberapa hambatan dalam melakukan pembinaan-pembinaan tersebut diantaranya yaitu:16 1. Kurangnya Sumber daya Manusia.

Kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini meliputi dua unsur yaitu personil atau aparat kepolisian dan masyarakat. Sedangkan kekurangan yang dimaksudkan adalah kurangnya jumlah aparat kepolisian. Jumlah aparat kepolisian saat ini tidak mencukupi untuk memberikan pembinaan-pembinaan khusus untuk masyarakat, apalagi untuk daerah-daerah terpencil.

2. Kurangnya peran serta dari Masyarakat Masyarakat juga sepertinya kurang memahami apa itu narkoba, seperti apa ciri-ciri narkoba tersebut dan dampak buruk yang terjadi apabila mengkonsumsi narkoba. Disamping itu masyarakat sepertinya kurang kesadaran untuk memberikan teguran dan nasihat terhadap masyarakat di lingkungannya yang memakai narkoba sehingga hal itu menjadi hambatan kepolisian dalam menanggulangi narkoba.

3. Kurangnya sarana dan prasarana.17 Dalam melakukan pembinaan narkoba kepolisian juga memerlukan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dimaksud adalah kendaraankendaraan untuk transportasi ketempat tujuan dilakukannya pendidikan pencegahan narkoba, laboratorium untuk melaksanakan rehabilitasi, posterposter serta penyuluhan-penyuluhan yang berisikan pesan-pesan untuk menjauhi narkoba.

15

Wawancara dengan Penyididik Narkoba Polresta Palembang, Aipda Ardianti W. Harahap,. tanggal 7 Maret 2013 16 Wawancara Dengan Aipda Ardianti, Penyidik Narkoba Polresta Palembang Tanggal 7 Maret 2013 17 Wawancara Dengan Aipda Ardianti, Penyidik Narkoba Polresta Palembang Tanggal 7 Maret 2013

Hal | 9

C. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut: 1. Upaya-upaya yang dilakukan Polresta Palembang untuk mengurangi wanita pengguna narkoba yaitu : a. Upaya Represif dalam bentuk koordinasi terbuka yaitu Dengan cara pelimpahan Polresta pada Kasat Narkoba untuk berkoordinasi dengan Kalapas. Dilakukan koordinasi apabila ada dugaan peredaran narkoba didalam Lapas. b. Upaya Represif dan Preventif dalam koordinasi tertutup yaitu Koordinasi dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri tanpa pihak luar. Kepolisian melakukan penulusuran terhadap tersangka pengguna yang selanjutnya dikembangkan ke tingkat pengedar.

2. Hambatan-hambatan Polresta Palembang dalam menangani wanita pengguna narkoba yaitu a. Kurangnya sumber daya manusia di kepolisian dalam hal ini meliputi dua unsur yaitu personil atau aparat kepolisian dan masyarakat, sedangkan kekurangan yang dimaksudkan adalah kurangnya jumlah aparat kepolisian. Jumlah aparat kepolisian saat ini tidak mencukupi untuk memberikan pembinaanpembinaan khusus untuk masyarakat, apalagi untuk daerahdaerah terpencil b.

Kurangnya peran serta masyarakat yaitu Masyarakat juga sepertinya kurang memahami apa itu narkoba, seperti apa ciriciri narkoba tersebut dan dampak buruk yang terjadi apabila mengkonsumsi narkoba. Disamping itu masyarakat sepertinya kurang kesadaran untuk memberikan teguran dan nasihat terhadap masyarakat di lingkungannya yang mengguna narkoba sehingga hal itu menjadi hambatan kepolisian dalam menanggulangi narkoba. c.

Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan yaitu Sarana dan prasarana dimaksud adalah kendaraan-kendaraan untuk transportasi ketempat tujuan dilakukannya pendidikan pencegahan narkoba, laboratorium untuk melaksanakan rehabilitasi, poster-poster serta

Hal | 10

penyuluhan-penyuluhan yang berisikan pesan-pesan untuk menjauhi narkoba.

2. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan lagi sumber daya manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sumber daya dari kepolisian itu sendiri guna meningkatkan sumber daya kepolisian dalam mengatasi tindak pidana narkotika perlu diberikan pendidikan dan pelatihan khusus secara rutin bagi penyidik dan menambahkan lagi personil kepolisian untuk permasalahan narkoba agar dapat dengan mudah mengungkap tindak pidana narkotika.

2. Pemberlakuan sanksi yang tegas apabila ditemukan kasus mengenai penyalahgunaan narkoba di masyarakat khususnya bagi pengedar itu sendiri.

3. Masyarakat sebagai media informasi harus lebih peka dan berperan aktif terhadap upaya penanggulangan peredaran narkoba.

Hal | 11