Bidang Hukum Pidana Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Pidana
Oleh: Laniari Rizki, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.Hum dan Vera Novianty, SH., M.Hum
Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Pidana Oleh: Laniari Rizki, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.Hum dan Vera Novianty, SH., M.Hum
Abstrak: Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin banyak menggunakan alat digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Oleh karena itu, diperlukan desakan terhadap hukum, yaitu hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu perlu adanya pengaturan mengenai kekuatan pembuktian dari suatu alat digital atau elektronik. Namun dalam hal ini, posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga membutuhkan jalanjalan kompromistis. Hukum pembuktian di Indonesia yang menyangkut pembuktian secara elektronik, baik dibidang pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, belum banyak berkembang dari konsep –konsep pembuktian konvensional, dan sangat mengandalkan pembuktian yaitu bukti berupa surat. Kata Kunci: Hukum Pembuktian, Alat Bukti Elektronik
A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Hukum pembuktian di Indonesia yang menyangkut pembuktian secara elektronik, baik dibidang pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, belum banyak berkembang dari konsep –konsep pembuktian konvensional, dan sangat mengandalkan pembuktian yaitu bukti berupa surat.1 Mengenai Pembuktian dikenal dua sistem yaitu, sistem pembuktian positif (positief wetelijk ) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Sedangkan sistem pembuktian negatif ( negatief wettelijk ) sangat mirip dengan sistem pembuktian conviction in raisone. Hakim dalam mengambil keputusan tentang
1
Ibid. hlm.168.
Hal | 1
salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang dan keyakinan ( nurani ) hakim sendiri.2 Di peradilan pidana, pembuktian ialah upaya untuk menemukan kebenaran materil ( materil waarheid) tentang telah terjadi suatu tindak pidana dan jelas siapa pelakunya. Untuk itu, aparat penegak hukum – pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan –berusaha untuk kembali ke masa lalu untuk merekonstruksi rangkaian kejadian dan menemukan fakta-fakta hukum yang tertanam dalam ingatan saksi-saksi, yang tertulis dalam dokumen-dokumen, yang tersimpulkan berdasarkan keterangan ahli yang diakui oleh pelakunya; fakta- fakta tersebut juga dapat menjadi kesatuan dalam barang-barang bukti.3 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur secara limitatif mengenai alat bukti yaitu: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat d. petunjuk, serta e. keterangan terdakwa yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, semua alat bukti itu dinyatakan sah apabila telah memenuhi persyartan formil maupun ketentuan materil.4 Disini dapat terlihat bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum mengatur setidaknya secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Akan tetapi perkembangan peraturan Perundang –undangan setelah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menunjukan adanya kebutuhan untuk mengatur alat bukti elektronik. Dengan melihat latar belakang maka menarik penulis untuk mengkaji lebih mendalam dengan menulis skripsi ini dengan judul : “Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Pidana”. 2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu : 1. Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana? 2. Apa syarat –syarat alat bukti elektronik dipersidangan sebagai alat bukti yang sah? 2
Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 28. 3 Josua Sitompul, Cbyerspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT.Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 265. 4 Ibid. hlm. 266.
Hal | 2
A. Metodelogi Penelitian 1.Tipe Penelitian Normatif Dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.5 3. Sumber dan Bahan Hukum Dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumem resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:6 a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi 4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelesan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang – undang, hasil karya dari kalangan-kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, majalah, ensiklopedia, internet, surat kabar, dan sebagainya. 4. Penarikan Kesimpulan Dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu dengan bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya (diyakini) telah
5 6
Zainudin Ali, Metode penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.105. Ibid. hlm. 106.
Hal | 3
diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.7 B. Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Pidana Kekuatan pembuktian adalah kekuatan dari masing-masing alat bukti atau sejauh mana bobot alat-alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam pembuktian, hakim sangat terikat pada kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.8 Pasal 184 KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu: 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk dan 5. Keterangan terdakwa. Maka diluar alat bukti itu tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti yang dikehendakinya saja. Mereka tidak bisa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1)KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar dari Pasal 184 ayat (1) tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.9 Penggunaan teknologi informasi dari waktu ke waktu juga semakin maju, sebagai contoh penggunaan teknologi komputer dibidang perbankan, perdagangan maupun personal komputer yang telah menimbulkan motif-motif kejahatan yang bervariasi, dan proses penegakkan hukum sering kali menjadi tidak efektif, ketika berhadapan dengan produk-produk teknologi informasi yang diajukan sebagai alat bukti berupa teknologi informasi, sementara pelaku kejahatan telah mempergunkannya untuk melakukan tindak kejahatan yang termasuk kategori extra ordinary crime seperti korupsi, pencucian uang, tindak pidana cybercrime dan tindak pidana lainnya.10 7
Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 11. 8 Syarifuddin Pettanasse, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 2010, hlm. 190. 9 Putri Cahya Diatri , Kekuatan pembuktian data elektronik video compact disc (vcd )sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pengerusakan kantor dpc pdip di pengadilan negeri sragen, Skripsi, Fakultas Hukum, UNS, Surakarta, 2007, hlm 32, http.eprints.uns.ac.pdf. Diakses tanggal 31 Juli 2013 Jam 22.30 WIB. 10 Djoko Sarwoko, Pembuktian Perkara Pidan Setelah Belakunya UU No 11 Tahun 2008, hlm.6, www.mahkamahagung.go.id. pdf. Diakses tanggal 31 Juli 2013 Jam 19.30 WIB.
Hal | 4
Menyadari adanya kondisi ketertinggalan perangkat perundang-undangan yang aparat hukumnya sering mempergunakan undang-undang yang ada, sekalipun banyak kasus perkara yang tidak dapat dijangkau oleh hukum karena lemahnya sistem hukum yang ada khususnya hukum pembuktian.11 Oleh karena itu, Dapat dilihat pengaturan alat bukti elektronik dari beberapa undang-undang yang diatur: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Undang-Undang ini meletakan dasar penting dalam penerimaan (admissibility) informasi atau dokumen elektronik, Pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm, (microfilm ialah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil) atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 15 ayat (1) UU Dokumen Perusahaan ialah alat bukti surat perluasan dari Pasal 187 KUHAP, khususnya akta di bawah tangan. Dengan kata lain, isi dalam microfilm atau media lainnya yang telah dilegalisasi tersebut dapat dijadikan alat bukti surat di pengadilan.12 2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 26 A yaitu: Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 26 A Tipikor ini menegaskan bahwa alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai sumber petunjuk sebagaimna diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Hal ini merupakan hal yang logis mengingat pada prinsipnya, petunjuk hanya dapat diperoleh dari alat bukti lain yang sah. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Alat bukti elektronik dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur dalam Bab III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan adanya dua jenis alat bukti dalam lingkup transaksi elektronik, yaitu:13 11
Ibid. Josua Sitompul, Cbyerspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT.Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 271. 13 Ibid. hlm 279. 12
Hal | 5
1. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik; 2. Hasil cetak dari Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik Pada ayat (2) diatur : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Di proses peradilan pidana, pembuktian ialah upaya untuk menemukan kebenaran materil ( materil waarheid) terhadap perkara yang sedang diperiksa karena tujuan pembuktian itu adalah meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Dapat dilihat dari uraian-uraian ketiga undang-undang di atas bahwa produk teknologi informasi sebagai alat bukti elektronik kemudian dapat diterima sebagai perluasan (ekstensifikasi) alat bukti, yang nilai kekuatan dan nilai pembuktian sama dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu berupa petunjuk, kekuatan pembuktian dari alat elektronik besifat bebas (volledig bewijskracht) dan bersifat tidak mengikat atau menentukan (beslissende bewijskracht). Nilai pembuktian dari seluruh alat bukti didasarkan pada penilaian hakim. C. Syarat –Syarat Alat Bukti Elektronik di Persidangan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Keabsahan suatu alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil dan materil. Hal ini juga berlaku terhadap pegumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik dalam bentuk original maupun hasil cetaknya. Ketentuan dan persyaratan formil dan materil mengenai alat bukti elektronik harus mengacu kepada KUHAP, UU ITE dan undang-undang lain yang mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektronik tersebut.14 Yang dimaksud dengan persyaratan materil ialah ketentuan yang dimaksud untuk menjamin keutuhan data (integrity), ketersedian (availability), keamanan (security), keotentikan (authenticity), dan keteraksesan (accessibility) informasi atau dokumen elektronik dalam proses pengumpulan dan peyimpanan pada saat proses penyidikan dan penuntutan serta penyampaiannya di sidang pengadilan.15 14 15
Josua Sitompul, Op.Cit. hlm 282. Ibid.
Hal | 6
Undang- undang ITE mengatur mengenai peryaratan materil dan formil alat bukti elektronik dalam Pasal 5 ayat (3) yaitu informasi atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ITE. Sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16, dari kedua Pasal tersebut dapat diperoleh persyaratan yaitu bahwa sistem elektronik:16 1. Andal artinya sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya, aman artinya sistem tersebut tersebut terlindungi secara fisik dan nonfisik. Dan bertanggungjawab. 2. Dapat menampilkan kembali informasi atau dokumen elektronik secara utuh 3. Dapat melindungi ketersedian, keutuhan keontentikan, kerahasian dan keteraksesan infoemasi elektronik. 4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut. Pasal 6 UU ITE juga memberikan persyaratan materil mengenai alat bukti elektronik yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 , yaitu:17 1. Informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah: a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembut akta 2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap sistem elektronik harus dilakukan atas izin ketua Pengadilan Negeri setempat. 3. Penggeledahan atau penyitaan dan (2) tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Apabila sistem elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya (informasi elektronik atau dokumen elektronik) dan hasil cetaknya dari informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah sama.
16
Ibid. hlm 284. Lihat Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58. 17
Hal | 7
D. Penutup Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1. Pembuktian dari alat bukti elektronik dapat diterima sebagai perluasan (ekstensifikasi) alat bukti, yang nilai kekuatan dan nilai pembuktian sama dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu berupa petunjuk, kekuatan pembuktian dari alat elektronik besifat bebas (volledig bewijskracht) dan bersifat tidak mengikat atau menentukan (beslissende bewijskracht). Nilai pembuktian dari seluruh alat bukti didasarkan pada penilaian hakim. 2. Syarat –Syarat Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah yaitu didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil dan materil, Undang- undang ITE mengatur mengenai peryaratan materil dan formil alat bukti elektronik dalam Pasal 5 ayat (3) yaitu informasi atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ITE. Sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16, Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43.
Hal | 8
DAFTAR PUSTAKA A. Buku: Alfitra 2011
Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta.
Andi Hamzah 2008 Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom 2009 Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT. Refika Aditama, Bandung. Firmansyah, 2009 “Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dari Perpektif Integrated Criminal Justice System”, Fakultas Hukum Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, UNSRI, Palembang. Josua Sitompul 2012 Cbyerspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT.Tatanusa, Jakarta. Laden Marpaung 2009 Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta. Munir Fuady 2006 Teori Hukum Pembuktian ( Pidana dan Perdata ), PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase, dan Fahmi Raghib 2007 Sistem Peradilan Pidana, Universitas Sriwijaya, Palembang. Syarifuddin Pettanase 2010 Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung. Pusat Bahasa 2008 Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. B. Peraturan Perundang-undangan: Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana Hal | 9
Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Undang – undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan C. Website: Anonim, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Suatu Studi perbandingan Antara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi. http://mknunsri.blogspot.com/2010/06/kekuatan-pembuktian-alat-bukti.html, diakses tanggal 30 April jam 22.45 WIB. Anonim, Tanya Jawab Seputar UU ITE , http://www.batan.go.id. Diakses tanggal 1 Agustus 2013 Jam 13.45 WIB. Asrizal, Digital Forensik, http.e-dokumen.kemenag.go.id.file.pdf. Diakses tanggal 1 Agustus 2013 Jam 13.55. Djoko Sarwoko, Pembuktian Perkara Pidan Setelah Belakunya UU No 11 Tahun 2008, www.mahkamahagung.go.id. pdf. Diakses tanggal 31 Juli 2013 Jam 19.30 WIB. Nuurlaila F Aziizah, “Penggunaan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Kejahatan Dunia Maya”, Skripsi, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta, 2008, http.ejurnal.ugm.ac.pdf. Diakses tanggal 22 Agustus 2013 Jam 15.30 WIB. Putri Cahya Diatri , Kekuatan pembuktian data elektronik video compact disc (vcd )sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pengerusakan kantor dpc pdip di pengadilan negeri sragen, Skripsi, Fakultas Hukum, UNS, Surakarta, 2007, http.eprints.uns.ac.pdf. Diakses tanggal 31 Juli 2013 Jam 22.30 WIB.
Hal | 10