Ej perdata #1 merry anggiana

Studi Terhadap Perjanjian Kerja Antara Pekerja Harian Lepas dengan PT. Adhi Karya dan PT. Pembangunan Perumahan Oleh: Merry Anggiana, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum dan Henny Yuningsih, SH., MH

Studi Terhadap Perjanjian Kerja Antara Pekerja Harian Lepas dengan PT. Adhi Karya dan PT. Pembangunan Perumahan Oleh: Merry Anggiana, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum dan Henny Yuningsih, SH., MH

Abstrak: Perjanjian kerja adalah perjanjian antara buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14). Karena ada dua kemungkinan komposisi subjek hukum yang bertindak sebagai pihak di dalam perjanjian kerja, yaitu (a) buruh dan pengusaha, dan (b) buruh dan pemberi kerja. Analisis tentang perbedaan ini harus dikaitkan dengan Pasal 50 yang menegaskan, bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh. Hal yang dapat disimpulkan dari pasal ini adalah bahwa hubungan kerja hanya terjadi karena perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha.Secara a contrario dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh bukan buruh dan bukan pengusaha (dalam hal ini adalah pemberi kerja) tidak melahirkan hubungan kerja. Perjanjian kerja antara buruh dengan pemberi kerja melahirkan hubungan hukum, tetapi bukan hubungan kerja.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Analisis

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Dalam perundang-undangan di Indonesia mengenal sejumlah peraturan yang bertalian dengan hukum bangunan yang tercantum dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata), undang-undang khusus dan peraturan perundangan lainnya. Sebagian dari peraturan-peraturan tersebut telah ada sejak zaman sebelum perang, yang pada umumnya telah usang dan perlu pengaturan ataupun peninjauan kembali.

Dengan meningkatnya pembangunan fisik sebagaimana yang tercantum dalam GBHN maupun dalam Repelita setiap tahap yang berujud pembangunan gedung-gedung bertingkat untuk perumahan, perhotelan, perkantoran, pabrikpabrik, perusahaan, sarana perhubungan, pengairan dan sarana produksi, semuanya memerlukan pengaturan yang mantap, mengenai segi yuridis dan segi teknisnya bangunan yang perlu dikembangkan dan di tingkatkan pelaksanaannya.

Disamping itu peningkatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Repelita tersebut telah mengintrodusir pembangunan dengan teknik modern dengan bentuk - bentuk bangunan yang corak, bentuknya, beraneka ragam yang disalurkan melalui proyek - proyek dari Pemerintah maupun dari swasta.

Kesemuanya itu mengharapkan pemerintah dan perusahaan pemborongan bangunan/perusahaan jasa konstruksi dalam negeri pada berbagai macam tekhnologi baru dan persyaratan-persyaratan baru yang berasal dari berbagai Negara asing.1 Pekerja harian lepas (PHL) cenderung mengerjakan apa saja jenis pekerjaan demi memenuhi tuntutan atau kebutuhan hidupnya. Pekerja harian lepas (PHL) merupakan orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah berdasarkan hari masuk kerjanya.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pekerja/buruh ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan. Tenaga kerja meliputi pekerja formal, pekerja informal, pegawai negeri, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran. Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja adalah lebih luas dari pada pekerja/buruh.3 Secara normatif, UUD 1945 menjamin hak setiap warga Negara untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 27 ayat 2). Hal ini dipertegas kembali dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen kedua) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28 A - Pasal 28 J), Pasal 28 D mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja�. Selanjutnya 1

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Pembangunan, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. 1982. hal. 1.

2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 2001.

3 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta : Sinar Grafika, 2010. hal. 1.

dalam Pasal 29 huruf I ayat 4 menegaskan bahwa perlindungan (protection), pemajuan (fulfillment), hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.4 Di Indonesia, seperti telah dijelaskan di atas terdapat beberapa macam pekerja/buruh diantaranya Pekerja Harian Lepas (PHL). Pekerja Harian Lepas merupakan pekerja/buruh yang bekerja di bawah perintah orang lain, dengan upah harian sebagai imbalannya. Besarnya upah harian biasanya ditentukan perusahaan sesuai dengan berat ringan maupun jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh tersebut. Yang dimaksud biasanya bukan merupakan pekerja tetap pada perusahaan. Namun biasanya pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh harian lepas (PHL) ini sangatlah penting bagi kelangsungan produktivitas perusahaan.

Menyadari akan pentingnya bekerja, khususnya pekerja harian lepas (PHL) maka perlu dilakukan pemikiran untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja tersebut dalam menjalankan pekerjaannya.

Sehingga produktivitas pekerjapun dapat terjamin dan tidak terganggu.5

2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Bagaimana perjanjian kerja antara Pekerja Harian Lepas dengan PT. Adhi Karya dan PT. Pembangunan Perumahan?

2. Bagaimana implementasi pertanggungjawaban Pengusaha dalam menangani masalah Pekerja Harian Lepas (PHL) yang mengalami kecelakaan kerja?

4

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012. hal. 10.

5 Zaeni Asyahadie, Aspek-Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008. hal. 95.

3. Kerangka Teori A. Uraian Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan 1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan Hukum ketenagakerjaan merupakan istilah baru dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum perburuhan pada khususnya. Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengertian ketenagakerjaan lebih luas dibandingkan dengan perburuhan sebagaimana dalam KUHPerdata. Namun demikian pelaksana peraturan perundang - undangan di bidang ketenagakerjaan masih mempergunakan beberapa undang - undang yang dikeluarkan sebelum dikeluarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003.6 Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan semula dikenal istilah perburuhan. Setelah kemerdekaan ketenagakerjaan di Indonesia diatur dengan ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja.7 Di Indonesia hukum ketenagakerjaan diatur oleh Negara pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang tersebut, dijelaskan pula mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan, yang diawali dengan pengertian ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan berasal dari kata dasar “tenaga kerja” yang artinya “segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu selama, sebelum, dan sesudah masa kerja”.8 2. Sumber Hukum Ketenagakerjaan 2.1 Sumber Hukum Formil a. Undang – Undang Undang - Undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dan dengan persetujuan (jangan berbuat salah dengan mengatakan disyahkan) Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Peraturan lain 6

Ketut Markeling dan Nyoman Mudana. Hukum Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2009. hal. 12.

7 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta : Sinar Grafika, 2010. hal. 2.

8 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta : Djambatan, 1983. hal. 26.

Peraturan lainnya ini kedudukannya adalah lebih rendah dari undangundang dan pada umumnya merupakan peraturan pelaksana undangundang. Peraturan-peraturan adalah sebagai berikut : 1.

2.

3.

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden untuk mengatur lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang. Sejajar kedudukannya dengan peraturan pemerintah ini, ialah peraturan seorang Menteri yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk mengadakan peraturan pelaksananya. Peraturan yang berlaku sekarang adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja.

Keputusan Presiden Keputusan Presiden merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Presiden yang berisi keputusan yang bersifat khusus atau mengatur hal tertentu saja. Misalnya, Keputusan Presiden tentang pengangkatan ketua dan anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Pada zaman Hindia Belanda 9 Keputusan Presiden ini disebut Regeringngaluit .

Peraturan atau Keputusan Instansi Lain Suatu keistimewaan dalam hukum ketenagakerjaan ialah bahwa suatu instansi atau seorang pejabat yang tertentu diberi kekuasaan untuk mengadakan peraturan atau keputusan yang berlaku bagi umum (mengikat umum). Misalnya, Menurut Pasal 4 Arbeidsregeling - Nijverheidsbedrijven (Peraturan Perburuhan di Perusahaan Perindustrian) “Hoofd van de Afdeling Arbeid� berhak mengadakan peraturan tentang pengurusan buku pembayaran buku-buku lain yang harus dilakukan oleh majikan.

c. Kebiasaan Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama, bila suatu kebiasaan tertentu telah diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang selalu berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum maka dengan

9

Zainal Asikin, Op. Cit., hal. 34.

demikian timbullah suatu kebiasaan yang dipandang sebagai hukum.10 d. Putusan Dimana dan dimasa aturan hukum masih kurang lengkap putusan pengadilan tidak hanya memberi bentuk hukum pada kebiasaan, tetapi juga dapat dikatakan untuk sebagian besar yang menentukan, menetapkan hukum itu sendiri. Terutama putusan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang bersifat mengikat, memuat aturan-aturan yang ditetapkan atas kuasa dan tanggung jawab sendiri (zelfstandig).11 e. Perjanjian Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak lainnya untuk melaksanakan suatu hal, akibatnya pihak-pihak yang bersangkutan terikat oleh isi perjanjian yang mereka adakan itu.

Di dalam KUHPerdata, selain perjanjian kerja, juga dikenal dengan beberapa perjanjian lain yang juga mengenai kerja, yaitu perjanjian melakukan pekerja tertentu, dan perjanjian pemborongan pekerjaan (aanneming vanwerk). f. Traktat Perjanjian dalam arti kata mengenai soal Perburuhan antara Negara Indonesia dengan suatu Negara lain, tetapi belum pernah diadakan.12 2.2 Sumber Hukum Materiil Sumber hukum secara materil dengan sendirinya adalah Pancasila.

Yang dimaksud dengan sumber hukum materil atau lazim disebut sumber isi hukum (karena sumber yang menentukan isi hukum) ialah kesadaran hukum masyarakat yakni kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu yang seyogya atau seharusnya.

3. Para Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan 3.1 Buruh/Pekerja 10

Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008. hal. 3.

11 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta : Djambatan, 1983. hal. 30.

12 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta : Djambatan, 1983. hal. 26.

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain istilah ini dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman penjajahan Belanda juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) mengadakan istilah Buruh.

3.2 Pengusaha Sebagaimana halnya dengan istilah buruh, istilah majikan ini juga sangat popular karena perundang-undangan sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menggunakan istilah majikan.

3.3 Organisasi Pekerja/Buruh Upah merupakan hak yang sangat mendasar bagi pekerja/buruh.

Karenanya, upah harus mendapatkan perlindungan secara memadai dari Pemerintah.

3.4 Organisasi Pengusaha Eksistensi organisasi Pengusaha lebih ditekankan sebagai wadah untuk mempersatukan para Pengusaha Indonesia dalam upaya turut serta memelihara ketenangankerja dan berusaha, atau lebih pada hal-hal yang teknis menyangkut pekerjaan/kepentingannya.

3.5 Pemerintah/Penguasa Campur tangan pemerintah (Penguasa) dalam hukum perburuhan/ ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan/ ketenagakerjaan yang adil, karena apabila hubungan antara pekerja dan Pengusaha yang sangat berbeda secara sosialekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan sulit dicapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah.

4.

Bentuk dan Jenis Jaminan dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993, program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) terdiri atas jaminan berupa uang.

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja meliputi: a. Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja (Pasal 8 ayat 1). Kecelakaan kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. b. Jaminan Kematian Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian (Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992), karena tenaga kerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, termasuk santunan kematian. c. Jaminan Hari Tua Jaminan hari tua adalah program tabungan wajib yang berjangka panjang yang dapat di ambil sewaktu-waktu pada hari tua para pekerja/buruh. d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pemeliharaan kesehatan adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar pekerja/buruh memperoleh kesehatan yang sempurna, baik mental, social, maupun fisik sehingga dapat bekerja secara optimal.

Pekerja harian lepas adalah tenaga kerja yang di berikan pekerjaan pada pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah dalam waktu maupun volume pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadiran pekerja secara harian Berdasarkan uraian tersebut di atas pekerja harian lepas mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban serta mendapatkan hak untuk diikutsertakan dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).13

B. SUMEBR DATA 1. Sumber Bahan Hukum a. Bahan Hukum

13

www.scribd. Com/doc/56731387/skripsi-tenaga-kerja Tanggal 7 Maret 2013

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari: 1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki ketentuan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan.

2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi : karya ilmiah, hasil penelitian, maupun artikel - artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.

3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder.

Bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, data – data internet dan website.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian Bahan penelitian dalam penelitian ini diperoleh melalui Studi Kepustakaan, dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan serta mempelajari bahan-bahan hukum tertulis yang ada kaitannya baik peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, surat kabar, serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Analisis Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan Bahan penelitian yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu fakta atau informasi yang diperoleh dari subjek penelitian dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya yang bertujuan untuk memberikan uraian-uraian pada data dalam bentuk kalimat yang terstruktur dan kemudian dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini.14

14

Bahder Johan Nasution,Metode Penelitian Ilmu Hukum, 2008,Bandung :CV. Mandar Maju, 2008.hal. 62.

C. PEMBAHASAN 1. Perjanjian Kerja antara Pekerja Harian Lepas dengan PT. Adhi Karya dan PT. Pembangunan Perumahan Perjanjian kerja adalah perjanjian antara buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14). Karena ada dua kemungkinan komposisi subjek hukum yang bertindak sebagai pihak di dalam perjanjian kerja, yaitu (a) buruh dan pengusaha, dan (b) buruh dan pemberi kerja. Analisis tentang perbedaan ini harus dikaitkan dengan Pasal 50 yang menegaskan, bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh. Hal yang dapat disimpulkan dari pasal ini adalah bahwa hubungan kerja hanya terjadi karena perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha.Secara a contrario dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh bukan buruh dan bukan pengusaha (dalam hal ini adalah pemberi kerja) tidak melahirkan hubungan kerja. Perjanjian kerja antara buruh dengan pemberi kerja melahirkan hubungan hukum, tetapi bukan hubungan kerja.15 Sesuai dengan peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan bahwa hubungan kerja dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan pekerja harian lepas (ketentuan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 jo. Pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepmenakertrans Nomor Kep.100/MEN/ VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dengan demikian sesuai dengan peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan, tidak mengenal adanya hubungan status hubungan kerja harian, bulanan maupun borongan.

Perjanjian kerja harian lepas harus memenuhi ketentuan bahwa pekerja/ buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Mengenai pekerja/buruh yang bekerja selama 21 hari atau lebih selama 3 bulan lebih atau berturut - turut, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan dari ketentuan batasan jangka waktu PKWT pada umumnya (Pasal 11 Kep. 100/MEN/VI/2004).

Maksud dikecualikan dari ketentuan batasan jangka waktu PKWT pada umunya adalah 15

Abdul R. Budiono, Hukum Perburuhan, Jakarta : PT. Indeks, 2011. hal. 27.

jangka waktu perjanjian kerja harian lepas tidak dibatasi oleh hanya satu kali perpanjangan dan atau satu kali pembaruan sebagaimana perjanjian kerja waktu tertentu pada umumnya.

2. Implementasi Pertanggung jawaban Pengusaha dalam menangani masalah Pekerja Harian Lepas yang mengalami kecelakaan Kecelakaan kerja merupakan risiko yang di hadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja melalui jamsostek.

Dalam Pasal 9 Kep.150/MEN/1999, dalam hal Pengusaha memberikan pekerjaan tenaga kerja harian lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau lebih dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari maka wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep. 150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Borongan, Tenaga Kerja Harian Lepas dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kep. 150/MEN/1999), Pengusaha yang telah mempekerjakan tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut – turut wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Dalam hal Pengusaha memberikan pekerjaan tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu selama tiga bulan secara berturut - turut atau lebih, Pengusaha wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

D. PENUTUP 1. Perjanjian kerja antara Pekerja Harian Lepas dengan PT. Adhi Karya dan PT. Pembangunan Perumahan adalah

a. Perjanjian kerja antara Pekerja Harian Lepas dengan PT. Adhi Karya adalah secara tertulis melalui Subkontrak sehingga Perusahaan tidak berhubungan langsung dengan Pekerja Harian Lepas. b. Perjanjian kerja antara Pekerja Harian Lepas dengan PT. Pembangunan Perumahan adalah dengan secara lisan melalui subkontrak, Pekerja harian lepas hanya melaksanakan apa yang di perintahkan oleh Subkontrak.

2. Implementasi Pertanggung jawaban dalam menangani masalah Pekerja Harian Lepas yang mengalami kecelakaan adalah Perusahan telah memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Subkontrak melalui Jamsostek apabila Pekerja Harian Lepas mengalami kecelakaan kerja dan kematian.

DAFTAR PUSTAKA 1. SUMBER BUKU Ashshofa Burhan. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta Asikin Zainal. 2008. Dasar – Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Budiono Rachmad Abdul. 1999. Hukum Perburuhan di Indonesia.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Djumadi. 2004. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Ego. 2011. Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Internasional. Jakarta : Sinar Grafika Irsan Koespamono. 2009. Hukum dan Ham. Jakarta : Yayasan Brata Bhakti Husni Lalu. 2010. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Khakim Abdul. 2006. Aspek Hukum Pengupahan. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti ……. 2010. Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti Madukismo Kaveling. 2012. Pedoman Terbaru Outsourcing dan Kontrak kerja.Yogyakarta : Pustaka Yudistira Marzuki Mahmud Peter. 2008. Penelitian hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group Mok. 1987. Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh. Bandung : Bina Aksara Muharam Muharram.

2006.

Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia. Bandung : PT. Refika Aditama Nasution Johan Bahder. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung : CV. Mandar Maju Pakpahan Muchtar. 2010. Perjuangan Kebebasan Berserikat Buruh di Masa Orde Baru. Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera Pitoyo Whimbo. 2010. Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan.

Jakarta : Visimedia Rachmat Suliati. 1996. Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Wanita Pekerja di Perusahaan Swasta.Universitas Indonesia.

Sofwan Masjchun Soedewi Sri. 1982. Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Pembangunan. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.

Soepomo Imam. 1983. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta : Djambatan

Widianingsih, Sapoetra karta. 1982. Pokok – Pokok Hukum Perburuhan.

Bandung : Armico Widodo Hartono. 1992. Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Jakarta : Rajawali Pers Wijayanti Asri. 2010. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi.

Jakarta : Sinar Grafika.

Zaeni Asyahadie. 2008. Aspek-aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

II. SUMBER PERUNDANG – UNDANGAN Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan Kitab Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 Peraturan Pemerintah Pekerja Harian Lepas Permenaker No. PER. 06/ MEN/ 198 III. SUMBER INTERNET http://www.hukor.depkes.go.id/up_prod_uu/UU%20No.%2013%20Th%202 003%20ttg%ketenagakerjaan.pdfTanggal, 11 Februari 2013 http://indonesia-pharmacommunity.blogspot.com/2012/09/ini-diapenjelasan-tentang-hak-hak.htmlTanggal, 11 Februari 2013 http://www.adhi.co.id/adhi2012/front/index.phpTanggal, 9 Februari 2013