Kewenangan pemerintah mengusulkan pembubaran suatu partai politik karena pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan HAM diberi tugas untuk menerima pendaftaran suatu partai politik sebagai badan hukum publik. Sedangkan KPU diberi wewenang untuk menetapkan partai politik peserta pemilu. Atau dengan kata lain , yang memproses pendaftaran suatu partai politik sebagai partai peseta pemilu adalah KPU. Jadi, tidak semua partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM adalah partai peserta pemilu tanpa didaftarkan dan diverifikasi terlebih dahulu ke KPU.36 D. PENUTUP Berdasarkan UUD 1945, pengadilan yang berwenang membubarkan partai politik adalah MK. Alasan MK lembaga satu-satu yang berwenang memutus pembubaran partai politik dapat diketahui dari hasil risalah rapat DPR RI tentang Amandemen ke III UUD 1945. Pemerintah satu-satunya yang berhak menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik. Adanya pembatasan para pihak untuk mengajukan permohonan atau gugatan terhadap partai politik ini, berarti legislatif sendiri telah melakukan kelalaian dalam menyususn undangundang dan telah melakukan pembatasan berlebihan terhadap ruang lingkup masyarakat untuk mengontrol tindakan partai politik. Hal ini melanggar prinsip demokrasi dan negara hukum di mana partai politik merupakan penopang berjalannya aspirasi politik dalam suatu negara.
36
Ibid, hlm. 433.
Hal | 12