Page 1

Bidang Hukum Pidana Pengalihan Status Penahanan Dalam Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Tinggi Palembang Korupsi (Analisis Putusan No. 214/PEN.PID/2010/PT.PLG)

Oleh: Nopalina Eka Pertiwi, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan Hj. Nashriana, SH., M.Hum dan Vera Novianty, SH., M.Hum


Pengalihan Status Penahanan Dalam Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Tinggi Palembang Korupsi (Analisis Putusan No. 214/PEN.PID/2010/PT.PLG) Oleh: Nopalina Eka Pertiwi, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan Hj. Nashriana, SH., M.Hum dan Vera Novianty, SH., M.Hum

Abstrak: Suatu penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut Acara yang diatur dalam UndangUndang ini. Pengalihan penahanan juga merupakan hak tersangka/ terdakwa dan dikabulkan tidaknya menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim. Berdasarkan pengertian tersebut maka, ada beberapa hal yang dapat dilihat diantaranya apakah pertimbangan hakim dalam putusan menetapkan pengalihan status penahanan perkara pidana anak di Pengadilan Tinggi Palembang dan bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan putusan pengalihan penahanan perkara pidana anak di Pengadilan Tinggi Palembang. Kata Kunci: Penahanan, Pengalihan Penahanan, Perkara Pidana Anak.

A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.1 Pengalihan penahanan juga merupakan hak tersangka/ terdakwa dan dikabulkan tidaknya menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim. Bedanya dalam pengalihan penahanan, tersangka/ terdakwa bisa mengajukan penahanan rumah atau penahanan kota. Ini tentunya lebih efektif dibandingkan penangguhan penahanan karena selama pengalihan penahanan, meskipun ditahan dirumah sendiri atau didalam kota tetap dihitung sebagai masa penahanan. Hak pengalihan penahanan merupakan hak seorang tersangka yang ditahan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang berisikan pengalihan jenis penahanan 1

Ibid, hlm. 4.

Hal | 1


dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.2 Secara umum hak-hak yang dilindungi oleh KUHAP terhadap tersangka atau terdakwa antara lain:3 a. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum tidak ada perbedaan dihadapan hukum baik tersangka atau terdakwa dan aparat penegak hukum adalah sama-sama warga negara yang sama hak kedudukan dan kewajibannya dihadapan hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan.harus dianggap tak bersalah b. Setiap orang harus dianggap tak bersalah atau praduga tak bersalah sebagai hak asasi yang melekat pada diri setiap orang tersangka atau terdakwa, sampai kesalahan dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur dihadapan umum. Hak asasi inilah yang menjadi prinsip dalam penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP yakni : 1. Presumption of innocent / praduga tak bersalah 2. Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur / fair trial. 3. Persidangan harus terbuka untuk umum 4. Serta tanpa campur tangan pemerintah atau kekuatan politik manapun, berarti terdakwa harus diadili dalam suatu peradilan yang benar-benar mengemban independent judicial power without encroachments by government of political parties (kekuasaan kehakiman yang merdeka tanpa gangguan-gangguan oleh pemerintah partai politik). c. penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup. d. hak untuk mempersiapkan pembelaan diri. ( Pasal 51 KUHAP). Meskipun telah diadakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat Nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan Hukum Indonesia, KUHAP itu sendiri tidak luput dari adanya kekurangan. 2

Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76. 3 Pasal 51 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76.

Hal | 2


Kekurangan yang terdapat dalam KUHAP memang banyak menimbulkan suatu permasalahan baru diantaranya dalam hal penahanan. Penahanan yang diberikan oleh rumusan undang-undang dalam KUHAP dijadikan sebagai landasan bertindak untuk membenarkan penahanan yang dilakukan.4 Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut Acara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dari pengertian tersebut diatas jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan Tersangka atau Terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh Penyidik,Penuntut Umum, Hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam Pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).5 Adapun jenis-jenis penahanan dapat berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah atau penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.6 Berikut ini adalah Seperti contoh kasus Perkara Anak yang terjadi di Palembang yakni seoarang anak perempuan yang mengendarai sepeda motor Mio Soul putih BG 2991 NP menabrak Mobil Avanza Hitam, pengemudi mobil Avanza tersebut tidak terima sehingga korban melaporkan tersangka ke pihak kepolisian. Kasus tersebut tersebut di atur dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini tersangka melakukan 4

Simartama Berlian, 2011, Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penahanan menurut KUHAP dan konsep RUU KUHAP, Tesis, http//www.unsla.uns.ac.id, hlm. 191, diakses pada tanggal 25 Mei 2013, pukul 18.30 -19.05. 5 Pasal 1 butir 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76. 6 Pasal 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76.

Hal | 3


Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI No 22 Tahun 2009, Pasal 310 ayat (2) menyebutkan pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda Rp. 2.000.000.7 Selanjutnya korban memperkarakan masalah ini ke Pengadilan Negeri, kemudian hakim menjatuhkan vonis pidana denda Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan., tetapi terdakwa tidak terima atas putusan tersebut dan terdakwa mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Palembang. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, perlu adanya Pengalihan Penahanan terhadap dari lembaga pemasyarakatan wanita menjadi Tahanan Kota dengan kewajiban bagi terdakwa melaporkan keberadaannya setiap 1 (satu) minggu sekalienjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan.8 2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang penulis anggap penting untuk dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini : 1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan menetapkan pengalihan status penahanan perkara pidana anak di pengadilan tinggi palembang ? 2. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan putusan pengalihan penahanan perkara pidana anak di pengadilan tinggi palembang ? 3. Kerangka Teori a) Penahanan Istilah penahanan, biasanya tertuju pada tindakan aparat penegak hukum dalam mencabut kemerdekaan orang lain yang disangka / dituduh melakukan suatu tindakan pidana. Walaupun dalam arti luas istilah penahanan sebenarnya tidak hanya dikenal dalam hukum acara pidana tetapi dipergunakan juga diluar konteks hukum acara pidana. Hukum acara pidana (KUHAP) penahanan merupakan salah satu upaya paksa di antara lima upaya paksa, yakni penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat. Dikatakan sebagai upaya paksa karena biasanya dilaksanakan dengan cara 7 8

Perkara Pidana No. 214/Pen.Pid/2010/ PT. PLG. Ibid

Hal | 4


menggunakan kekerasan atau kekuasaan paksa. Cara-cara menggunakan paksaan dan atau kekerasan dalam proses pidana dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) memasuki ruang; (2) langkah-langkah yang dapat diterapkan pada benda; (3) langkah-langkah yang dapat diterapkan pada manusia, dalam bentuk pembatasan kemerdekaan, yaitu penangkapan dan penahanan.9 b) Anak Pengertian anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara tidak terkecuali Indonesia.10 Pengertian anak tidak hanya sebatas itu, ada beberapa pengertian mengenai anak yaitu : a. Menurut KUHP. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.11 b. Menurut KUHAP “Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang�.12 c. Menurut KUHPerdata atau BW “Belum dewasa atau mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin�.13 d. Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak (Pasal 1 butir 1 dan 2).

9

Hulsman L. H. C dan Soedjono D, Sistem Peradilan Pidana dan Perspektif Perbandingan Hukum ( Cet. 1), Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 56. 10 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Rajawali Pers, 2011, hlm. 1. 11 Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76. 12 Pasal 153 ayat 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76. 13 Pasal 330 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal | 5


1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 2. Anak Nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. e. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 1 butir 1). “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan �. f. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Pasal 1 butir 2). “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin �. B. Pembahasan 1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Menetapkan Pengalihan Status Penahanan Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Tinggi Palembang Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau mengilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.14 Secara umum pengalihan penahanan itu terdapat didalam Pasal 23 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang berisikan pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.15

14

Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76. 15 Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76.

Hal | 6


Tata cara pengalihan penahanan : a. Oleh penyidik dan penuntut umum dilakukan dengan surat perintah tersendiri yang berisi dan bertujuan untuk mengalihkan jenis penahanan, b. Jika yang melakukan pengalihan itu Hakim, perintah pengalihan penahanan dituangkan dalam bentuk surat penetapan, c. Setiap orang yang ditahan dapat mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dari penahanan rutan kejenis penahanan rumah atau jenis penahanan kota.16 a) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukum terhadap diri terdakwa akan terlebih dahulu diperimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang memberatkan : 1. Terdakwa tidak mengaku bersalah 2. Terdakwa tidak memiliki SIM 3. Keluarga terdakwa tidak menunjukan itikad baik untuk berdamai Hal-hal yang meringankan : 1. Terdakwa sopan dalam persidangan 2. Terdakwa masih pelajar 3. Terdakwa belum pernah dihukum Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah adil menurut hokum. Mengingat Pasal 310 ayat 3 dan Pasal 235 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini. b) Amar Putusan Pengadilan Negeri Menyatakan terdakwa Maya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT� 1. Memidana ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan 16

Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76.

Hal | 7


2. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 3. Menetapakan supaya terdakwa tetap ditahan 4. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mio Soul BG 2991 NP - STNK BG 2991 NP Dikembalikan kepada Coen Tjhoen (orang tua terdakwa), dan - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BG 5046 N - STNK BG 5406 N - SIM C atas nama DANIEL TIMOTHY 5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). c) Analisis Putusan Pengadilan Negeri (PN) Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana kepada terdakwa Maya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat, Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Dalam teori pembuktian menurut Undang-Undang secara positif, untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, asal terpenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah tanpa dipengaruhi keyakinan hakim karena teori ini bebar-benar menuntut hakim mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai tata cara pembuktian dengan alatalat bukti yang sah menurut undang-undang. d) Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan. Terdakwa ditahan dalam Lapas Wanita berdasarkan Surat Penetapan/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh : 1. Penyidik tidak ditahan 2. Penuntut Umum tidak ditahan

Hal | 8


3. Hakim pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 6 Desember 2010 s/d tanggal 20 Desember 2010 4. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Desember 2010 dialihkan dari Tahanan Lapas Wanita di Palembang menjadi Tahanan Kota di Palembang sampai dengan tanggal 20 Desember 2010 Menimbang, bahwa akta permohonan banding tertanggal 9 desember 2010 dan tanggal 15 Desember 2010 masing-masing nomor : 93/Akta.Pid/2010/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa penasehat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Desember 2010 Nomor : 1558/Pid.B/2010/PN.PLG dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum terdakwa sesuai dengan akta pemberitahuan permohonan banding masing-masing pada tanggal 22 Desember 2010 Nomor : 93/Akta.Pid/2010/PN.PLG, Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 Desember 2010 Nomor : 93/Akta.Pid/2010/PN.PLG, Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan risalah banding tersebut diatas, yang dihubungkan dengan pertimbangn hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk perkara ini, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjadi pertimbang sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan untuk memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Hal | 9


Negeri Palembang tanggal 9 Desember 2010 Nomor : 1558/Pid.B/2010/PN.PLG, Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, Mengingat pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, e) Amar Putusan Pengadilan Tinggi a. Menerima permintaan banding dari pembanding Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa penuntut Umum tersebut b. MENGUATKAN putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1558/Pid.B/PN.PLG tanggal 9 Desember 2010 yang dimintakan banding tersebut c. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) Didalam Penetapan Pengadilan Tinggi Palembang, menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, terdakwa masih anak yang berusia 14 (empat belas) tahun dan masih status pelajar, maka demi kepentingan masa depan anak tersebut pengadilan tinggi memandang perlu untuk mengalihkan Penahanan terhadap anak tersebut dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Wanita menjadi Tahanan Kota dengan kewajiban bagi terdakwa melaporkan keberadaannya setiap 1 (satu) minggu sekali. Karena terdakwa ditahan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 22 KUHAP.

Hal | 10


Apabila Pengadilan Tinggi menguatkan perlawanan dari penuntut umm, maka dengan penetapan kemudian Pengadilan Negeri diperintahkan untuk menyidangkan perkara itu.17 f) Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi ini tepat. Alasannya adalah sebagaimana yang sudah dikemukakan pada dalam putusannya, hakim banding di Pengadilan Tinggi setelah memeriksa perkara ini berpendirian bahwa putusan dan pertimbangan hakim di PN sudah benar dan tepat. Sehingga hal tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dan dengan alasan itu Pengadilam Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, analisis pertimbangan hukum Pengadilan Negeri seperti tersebut di atas, baik menurut Pasal 23 ayat 2 KUHAP maupun menurut teori pembuktian menurut undang-undang positif. Dalam teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bersalah sesuai dengan alat bukti dan keyakinan (nurani) hakim. Seharusnya Pengadilan Negeri mempertimbangkan juga faktor-faktor bahwa anak tersebut masih berumur 14 tahun dalam memberikan putusan memperhatikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 22 KUHAP. Bahwa faktanya terdakwa seorang yang masih anak-anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir,18 haruslah lebih bersifat mendidik serta membuat efek jera terhadap terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta 17

Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 213. 18 Pasal 4 dan Pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang N0. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Hal | 11


orang tua lebih meningkatkan pengawasan yang bersifat mendidik terhadap anak khususnya dalam mengijinkan anak mengemudikan sepeda motor dan tuntutan untuk seorang anak tidak mencerminkan rasa keadilan sebab penghukuman bukanlah sarana balas dendam akan tetapi lebih mencerminkan untuk mendidik. Pada saat penulis melakukan penelitian di pengadilan tinggi, dalam menetapkan suatu putusan para Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota dan Panitera melakukan musyawarah mengenai permohonan banding terdakwa tentang pengalihan penahanan. Menurut penuturan dari Hakim Mulijanto, S.H, MH. bahwa secara umum pengalihan penahanan ada didalam Pasal 23 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, didalam KUHAP tidak mengaturnya lihat di Pasal 21 ayat 1 yang berisikan “ perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”. Dari pasal 21 ayat 1 itu menjadi alasan penahanan dan untuk pengalihan penahanan berarti kekhawatiran itu tidak berarti lagi.19 Jika dilihat dari Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Pengadilan Negeri akan “dikuatkan” oleh pengadilan tinggi dalam hal-hal :20 - Apabila Pengadilan tinggi menyetujui dan membenarkan semua pertimbangan Pengadilan Negeri dan Prosedural yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. - Bahwa pengadilan tinggi beranggapan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri telah dipandang tepat dan benar. - Pengadilan tinggi berpendirian bahwa Penerapan terhadap asas minimum pembuktian (tidak menyalahi asas “unus testis nullus testis”) dan Sistem pembuktian secara Negatif (negatief wettelijke)

19

Wawancara dengan Bapak Mulijanto, Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 26 Agustus 2013, pukul 11.00-11,30. 20 Ibid, 2007, hlm. 227.

Hal | 12


sebagaimana dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). - Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa putusan Pengadilan Negeri, baik terhadap pertimbangan fakta-fakta maupun unsurunsur (bestanddelen) dari tindak pidana yang dijatuhkan telah dianggap tepat dan benar sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana dirumuskan oleh perundang-undangan. - Pengadilan Tinggi beranggapan bahwa amar/diktum Pengadilan Negeri baik kualifikasinya, lamanya pidana (sentecing/straftoemeting), maupun amar/diktum lainnya telah dipandang adil, benar dan manusiawi. Bentuk putusan Peradilan tingkat banding dapat berupa :21 1. Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, aspek ini merupakan bentuk pertama putusan peradilan tingkat banding. 2. Putusan Pengadilan Negeri diubah oleh Pengadilan Tinggi, menurut Pasal 214 ayat (1) KUHAP, istilah teknis yuridismya adalah putusan Pengadilan Negeri “diubah/diperbaiki� oleh Pengadilan Tinggidapat terjadi karena aspek-aspek: amar/diktum putusan (kualifikasi dan strafmaat) putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi dianggap kurang tepat dan kurang adil sehimgga Pengadilan Tinggi memandang perlu memperbaiki amar/diktum Pengadilan Negeri. 3. Putusan Pengadilan Negeri dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dengan alsan-alasan sebagai beriku: - Putusan Pengadilan Negeri melanggar dan melalaikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,j,k dan l KUHAP. - Bahwa Putusan Pengadilan negeri telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu alasan-alasan yang cukup (onvoldeone gemotiveerd) memberatkan pidana dari tuntutan pidana/requisitoir jaksa/penuntut umum, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan. Apabila pengadilan tinggi tidak sependapat dan tidak membenarkan pendirian atau pertimbangn hakim pertama/hakim Pengadilan Negeri 21

Ibid, 2007, hlm. 228.

Hal | 13


mengenai : penilaian pembuktian, syrat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formal, dan atau materiil sehingga batal demi hukum, apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, surat dakwaan tidak dapat diterima, pemerikasaan, dan putusan bertentengan dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 220 KUHP. 2. Mekanisme Pengalihan Penahanan Perkara Pidana Anak di Pengadilan Tinggi Palembang Mekanisme pengalihan penahanan perkara anak di Pengadilan Tinggi Palembang. Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan perkara pidana lainnya. Meskipun prinsipnya sama, namun tetap harus diperhatikan ialah perlindungan anak yang menjadi tujuan utama, maka perlu adanya pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan sanksi baik berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan.22 Kewenangan hakim dalam sidang anak adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara anak, dan didalam pemeriksaan perkara anak ada yang perlu dicermati, yaitu :23 1. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa untuk paling lam 15 (lima belas) hari. 2. Memberikan izin kepada orang-orang tertentu untuk menghindari persidangan anak. 3. Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan berisi : a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak. b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan. 4. Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kewenangan hakim dalam sidang anak dilanjutkan dengan Mekanisme Pengalihan Penahanan dalam perkara pidana di Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu :24 22

Lilik Mulyadi, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 127. Ibid, 2004 hlm. 116. 24 Data Dari Bagian Kepidanaan Tahun 2010 Pengadilan Tinggi Palembang. 23

Hal | 14


1. Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara seterusÂŹnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim/ Majelis yang menyidangkan perkara tersebut 2. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak 3. Pembagian perkara kepada Majelis/Hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik pehatian masyarakat, Ketua Majelisnya Ketua Pengadilan Negeri sendiri atau majelis khusus 4. Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara 5. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi-syarat formil dan materil 6. Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama 7. Syarat-syarat materiil: o Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti); o Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya; o Hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan. 8. Mengenai butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (Pasal 143 ayat 3 KUHAP) 9. Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan dengan penetapan dan dalam tempo 2 X 24 jam, dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum dengan perintah agar diajukan ke Pengadilan yang berwenang (Pasal 148 KUHAP) 10. Jaksa Penuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (Pasal 149 ayat 1 butir d KUHAP)

Hal | 15


11. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan diantaranya pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan 12. Terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat panggilan belum siap, persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya 13. Ketidakhadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah, sikap yang diambil: o sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya o memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa o jika panggilan kedua, terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah, memerintahkan Penuntut Umum memanggil terdakwa sekali lagi o jika terdakwa tidak hadir lagi, maka memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya secara paksa 14. Keberatan diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan KUHAP 15. Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan/ pengalihan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim 16. Dalam hal permohonan penangguhan/ pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota 17. Penahanan terhadap terdakwa dilakukan berdasar alasan sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, dalam waktu sesuai Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 KUHAP 18. Penahanan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan yang berbentuk penetapan 19. Pengalihan penahanan dilakukan sesuai Pasal 23 ayat 2 KUHAP 20. Dikeluarkannya terdakwa dari tahanan dilakukan sesuai Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 190 huruf b 21. Hakim yang berhalangan mengikuti sidang, maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim lain sebagai penggantinya 22. Kewajiban Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim untuk mencatat seluruh kejadian dalam persidangan 23. Berita Acara Persidangan mencatat segala kejadian disidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, memuat hal penting tentang keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan catatan khusus yang dianggap sangat penting

Hal | 16


24. Berita Acara Persidangan ditandatangani Ketua Majelis dan Panitera Pengganti, sebelum sidang berikutnya dilaksanakan 25. Berita Acara Persidangan dibuat dengan rapih, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip-ex jika terdapat kesalahan tulisan 26. Ketua Majelis Hakim/Hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi 27. Segera setelah putusan diucapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menandatangani putusan 28. Segera setelah putusan diucapkan pengadilan memberikan petikan putusan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum. C. Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan pada uraian yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut : 1. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Palembang, menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, terdakwa masih anak yang berusia 14 (empat belas) tahun dan masih status pelajar, maka demi kepentingan masa depan anak tersebut pengadilan tinggi memandang perlu untuk mengalihkan Penahanan terhadap anak tersebut dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Wanita menjadi Tahanan Kota dengan kewajiban bagi terdakwa melaporkan keberadaannya setiap 1 (satu) minggu sekali. Karena terdakwa ditahan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 22 KUHAP. 2. Mekanisme dalam pelaksanaan putusan pengalihan penahanan perkara pidana anak di pengadilan tinggi palembang yang harus diperhatikan ialah perlindungan anak yang menjadi tujuan utama, maka perlu adanya pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan sanksi baik berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan dan perkara anak didahulukan daripada perkara orang dewasa. Hal | 17


2. Saran Dari uraian diatas, maka penulis mencoba memberika saran antara lain : 1. Didalam penerapan sanksi pidana, hakim haruslah melihat ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1997 agar dalam memberikan putusan tidak sama dengan ancaman pidana bagi orang dewasa, Bahwa faktanya terdakwa seorang yang masih anak-anak haruslah lebih bersifat mendidik serta membuat efek jera terhadap terdakwa dan orang lain serta orang tua lebih meningkatkan pengawasan yang bersifat mendidik terhadap anak khususnya dalam mengijinkan anak mengemudikan sepeda motor dan tuntutan untuk seorang anak tidak mencerminkan rasa keadilan sebab penghukuman bukanlah sarana balas dendam akan tetapi lenih mencerminkan untuk mendidik. 2. Dalam mekanisme pengalihan penahanan khususnya terhadap anak haruslah diprioritaskan untuk kepentingan anak tersebut.

Hal | 18


DAFTAR PUSTAKA Buku : Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 ______________, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008. Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2005. Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003. Hulsman L. H. C dan Soedjono D, Sistem Peradilan Pidana dan Perspektif Perbandingan Hukum ( Cet. 1), Rajawali, Jakarta, 1984. Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Edisi Kedua), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Lilik Mulyadi, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2005. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008. Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, CV. Mandar Maju Bandung, 2000. Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Rajawali Pers, 2011. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1990. Sumitro, Inti Hukum Acara Pidana, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994. Syarifuddin Pettanasse, Hukum Acara Pidana, Penerbit: Angkasa, Bandung, 2010. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Hal | 19


Sumber Lain : Simartama Berlian, 2011, Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penahanan menurut KUHAP dan konsep RUU KUHAP, http//www.unsla.uns.ac.id, hlm. 191, diakses pada tanggal 25 Mei 2013, pukul 18.30 -19.05. Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan, Standard Operasional Prosedur (SOP) Penahanan, http//www. humas polri.go.id, diakses pada tanggal 23 Juni 2013, pukul 14.30.

Hal | 20

Nopalina eka pertiwi pdn  
Advertisement