Page 1

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Pembubaran Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Oleh: Riska Indah Permata H, SH Lulus Tanggal 6 Juli 2013 di Bawah Bimbingan Dr. Febrian, SH.,MS dan Zulhidayat, SH., MH

Hal | 0


Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Pembubaran Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Oleh: Riska Indah Permata H, SH Lulus Tanggal 6 Juli 2013 di Bawah Bimbingan Dr. Febrian, SH.,MS dan Zulhidayat, SH., MH

Abstrak: Partai politik adalah organisasi golongan rakyat berdasarkan persamaan kehendak di dalam negara untuk memperjuangkan bersama-sama tercapainya tujuan rakyat yang tersusun dalam bentuk negara. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tidak semua orang boleh mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon (legal standing). Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara dengan adagium point d’interet point d’action yaitu apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci: Pembubaran, Partai Politik, Mahkamah Konstitusi

Hal | 1


A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik yang dikaitkan dengan kekuasaan. Dalam konsep hukum tata negara, wewenang (bevoegheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtmacht). 1 Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. “Kewenangan” adalah apa yang disebut “kekuasaan yang formal”, kekuasaan berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan legislatif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintah tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu bagian (onderdeel) tertentu saja dari kewenangan.2 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan.3 Artinya, segala sesuatunya dalam hidup bernegara harus tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan. Untuk menjalankan tugas kenegaraan yang berdasarkan hukum, hukum membutuhkan sendi-sendi konstitusi. Berdasarkan Perubahan ke IV UUD 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. 4 Menurut Moh. Mahfurd MD 5 , pembentukan Mahkamah Konstitusi didasarkan atas pemikiran bahwa UUD 1945 yang merupakan dasar negara (stategroundgesetz) harus dijaga dan dikawal secara konsisten, sehingga keberadaan Mahkamah Konstitusi di dalam struktur kekuasaan kehakiman adalah dimaksudkan sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (the quardian of the constitution atau waakhond van de grondwet dan the interpreter of the constitution). Oleh karena itu, kewenangan

1

Philipus M. Hardjon dikutip dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.210 2 Ateng Safrudiin dikutip dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, hlm. 210 3 Prinsip negara hukum Indonesia dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah negara hukum”. Kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak berdasarkan kekuasaan senjata. 4 Perubahan ke IV UUD 1945, meyatakan bahwa : “kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan semua peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” (Abdul Rasyid Thalib, 2006 hlm.222) 5 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 99

Hal | 2


yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelesaikan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional6. Beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran konstitusional adalah7 : 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;8 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 3. Memutus pembubaran partai politik; dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (termasuk Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)9. Terkait dengan pengaturan pembubaran partai politik, Venice Commision membuat pedoman bahwa pada prinsipnya negara harus mengakui hak setiap orang untuk berorganisasi secara bebas dalam partai politik. Pelarangan dan pembubaran paksa partai politik hanya dimungkinkan dalam kasus partai politik itu melakukan tindakan dengan menggunakan kekerasan sebagai alat politik untuk menghancurkan tatanan demokrasi yang menjamin kebebasan dan hak. Pembubaran tidak dapat dilakukan atas dasar tindakan individu anggota tanpa mandate dari partai. Pelarangan atau pembubaran partai politik harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau lembaga yudisial lain dengan menjamin adanya due process of law, keterbukaan, dan pengadilan yang fair.10 Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, suatu partai politik dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan dan pembubaran dengan berbagai alasan. Berdasarkan Pasal 47, 48 (1), dan 48 (6) UU Partai Politik No. 2 Tahun 2011, sanksi pembekuan dapat dijatuhkan jika partai politik melanggar larangan terkait dengan nama, lambang, atau tanda gambar, serta melanggar larangan mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha. Pembekuan juga dapat dijatuhkan kepada organisasi partai politik jika 6

Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 24C UUD RI 1945 jo. Pasal 10 UU MK 8 Menurut Sri Sumantri: “Hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende acht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menguji materiil ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.� 9 Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 10 European Commision for Democracy Through Law (Venice Commision), dalam dalam Sekjen Mahkamah Konstitusi RI, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekjen Mahkamah Konstitusi RI & Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 198 7

Hal | 3


melanggar larangan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara. Selanjutnya dalam Pasal 48 ayat (3) disebutkan bahwa pembekuan tersebut disebut sebagai pembekuan sementara dan dilakukan paling lama satu tahun. Apabila partai yang telah dibekukan tersebut melakukan kembali pelanggaran yang sama, dapat ditindaklanjuti dengan pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Rumusan Masalah 1. Mengapa kewenangan memutus pembubaran partai politik di indonesia diberikan kepada Mahkamah Konstitusi? 2. Mengapa hanya Pemerintah yang menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik? 3. Kerangka Teori a) Teori Demokrasi Perwakilan Ajaran/Teori Demokrasi yang awalnya dicetuskan oleh JJ.Rousseau telah berkembang menjadi Ajaran/Teori Demokrasi Perwakilan yang kemudian berkembang lagi menjadi berbagai model demokrasi perwakilan yang saling bervariasi antara satu dengan lainnya, tergantung pada kondisi masing-masing negara yang bersangkutan. Langkah penyempurnaan terhadap Ajaran Demokrasi JJ.Rousseau yang paling penting dan merupakan awal yang mengarah demokrasi modern yaitu Demokrasi Perwakilan yang dikenal sampai saat ini, adalah dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat di Inggris pada pertengahan Abad XIII (1265).11 Singkatnya ajaran/teori demokrasi ini mengatakan bahwa kehendak tertinggi pada suatu negara berada ditangan rakyat dan karenanya rakyat menentukan segala sesuatu berkenaan dengan negara serta lembagaannya. Atau dapat juga dikatakan sebagai ajaran tentang Pemerintahan Negara berada ditangan Rakyat. Pada Demokrasi Perwakilan, rakyat secara menyeluruh tidak ikut serta menentukan jalannya pemerintahan negara, tetapi rakyat mewakilkan kepada

11

Muchyar Yara, “Mencari Model Demokrasi ala Indonesia,� Makalah dimuat pada Simposium Membangun Negara dan Mengembangkan Demokrasi dan Masyarakat Madani Selasa, 8 Agustus 2006.

Hal | 4


wakil-wakilnya yang duduk di Badan Perwakilan Rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan negara. Timbulnya variasi model demokrasi perwakilan ini menurut kacamata Ilmu Hukum Tata Negara bersumber dari perbedaan nilai-nilai dasar bersama yang dianut oleh rakyat pada setiap negara, dan secara khusus gilirannya tercermin melalui perbedaan pada sistem pembagian kekuasaan dan sifat hubungan antar lembaga-lembaga negara (terutama antara Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif), yang ditetapkan oleh masing-masing negara yang bersangkutan. Namun setiap variasi model demokrasi perwakilan harus tetap berpegang pada 4 (empat) prinsip adalah: 1. Prinsip Kedaulatan Rakyat, dimana Konstitusi negara yang bersangkut harus menetapkan bahwa kekuasaan tertinggi (kedaulatan) berada ditangan rakyat; 2. Prinsip Perwakilan, dimana Konstitusi negara yang bersangkut harus menetapkan bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat itu dilaksanakan oleh sebuah atau beberapa lembaga perwakilan rakyat; 3. Prinsip Pemilihan Umum, dimana untuk menetapkan siapakah diantara warganegara yang akan duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan kedaulatan rakyat harus diselenggarakan melalui pemilihan umum . 4. Prinsip Suara Mayoritas, dimana mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan keberpihakan kepada suara mayoritas. Tanpa adanya ke 4 (empat) ciri pokok diatas secara lengkap, maka suatu tatanan kenegaraan tidak dapat dikatakan sebagai Model Demokrasi. b) Teori HAM Dalam memperlajari hak asasi manusia maka kita mengenal adanya teori hukum alam yang dikembangakan oleh john locke yang menyetakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia dan bersifat universal (menyeluruh) dan inalianabe (idak dapat dicabut) dan berdasarkan kontrak sosial (social contrac) perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara.12 Pandangan john locke akan teori kondrati (alam) ini mendapatkan tantangan yang serius dari Edmund burke. Dan penentang yang sangat terkenal adalah Jeremy bethan yang mana ia mengkiritik bahwa teori kodrati itu tidak 12

Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm.

8.

Hal | 5


bisa dikonfirmasi dan diverivikasikebenarannya. Burke mengatatakan bahwa “ bagi saya hak dan hukum merupakan hal yang sama, karena saya tidak menganal hak yang lain. Hak bagi saya adalah anak kandung hukum: dan berbagai fungsi hukum lahirnlah beragam jenis hak. Hak kodrati adalah seorang anak yang tidak pernah memiliki seorang ayah.13 Kelompok penolakan terhadap teori kodrati ini disebut dengan utilitarian. Teori utilitarian ini kemudia di perkuat oleh mazhab positivis yang di kembangan oleh john Austin dengan lebih tersitematis. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari alam atau moral. Indonesia merupakan salah satu negara yang menghargai dan melindungi adanya Hak asasi manusia. Hal ini dapat kita lihat pada konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang banyak mengatur tentang keberadaan HAM ini. seperti yang dijelaskan dalam pasal 27, 28A hingga 28 J, 29 (2), 30 (1) dan 33. Selain itu, sebagai salah satu negara yang memiliki tujuan untuk menghapuskan penjajahan diatas dunia Indonesia juga terlibat aktif dalam organisasi PBB dan telah menyetujui dan menandatangani universal declaration of human rights. Dalam perkembangan selanjutnya, gagasan tentang hak-hak asasi manusia banyak dipengaruhi pula oleh pemikiran-pemikiran para sarjana yang terkait dengan perkembangan pemikiran konstitusi, seperti John Locke dan Jean Jacques Rousseau. John Locke juga dikenal sebagai peletak dasar bagi teori Trias Politica Montesquieu. Bersama-sama dengan Thomas Hobbes, J.J. Rousseau dan John Locke mengembangkan teori perjanjian masyarakat yang biasa dinisbatkan kepada Rousseau dengan istilah kontrak sosial (contract social). Perbedaan pokok antara Hobbes dan Locke dalam hal ini adalah bahwa jika teori Thomas Hobbes menghasilkan monarki absolut, jadi teori John Locke menghasilkan monarki konstitusional.14 Dalam konteks hak asasi manusia, Thomas Hobbes melihat bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya "homo homini lupus, bellum omnium contra omnes". Dalam suatu keadaan demikian, manusia tak ubahnya bagaikan seperti binatang buas dalam legenda kuno yang disebut „Leviathanâ€&#x; yang dijadikan oleh Thomas Hobbes 13

Loc.Cit. Hari Chand, Modern Jurisprudence, International Law Book Services, Kuala Lumpur, 1994, hlm. 43. 14

Hal | 6


sebagai judul sebuah buku. Keadaan seperti itulah, menurut Hobbes, mendorong bentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Jadi itu sebabnya pandangan Thomas Hobbes disebut sebagai teori yang mengarah kepada pembentukan monarki absolut.15 Sebaliknya, John Locke berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Yang diserahkan, hanya hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara yang semata, sedangkan hak-hak yang lainnya tetap berada pada masing-masing individu. John Locke membagi proses perjanjian masyarakat tersebut dalam dua macam, yang disebutnya sebagai ”Second Treaties of Civil Government” yang juga menjadi judul bukunya. Dalam instansi pertama (the first treaty) adalah perjanjian antara individu dengan individu warga yang ditujukan untuk terbentuknya masyarakat negara dan politik. Instansi pertama disebut oleh John Locke sebagai “Pactum Unionis”. B. SUMBER DATA 1. Sumber Bahan Hukum a. Bahan Hukum Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, terdiri dari: - Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia1945; b. Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Tahun 1999 – 2002 c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik - Bahan Hukum Sekunder

15

Loc.Cit.

Hal | 7


Bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum16. - Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedi.17 b. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian Bahan penelitian dalam penelitian ini diperoleh melalui Studi Kepustakaan, dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan serta mempelajari bahan-bahan hukum tertulis yang ada kaitannya baik peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, surat kabar, serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini18 c. Analisis Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan Bahan penelitian yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan bentuk pengelolaan bahan penelitian yang diringkas dan sistematis sehingga mudah untuk dipahami. 19 Selanjutnya penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.20 C. PEMBAHASAN Di awal masa reformasi wewenang pembubaran partai politik ada pada Mahkamah Agung. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, wewenang pengawasan partai politik ada pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat membekukan atau membubarkan suatu partai politik.21 Suatu partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap setelah mempertimbangkan keterangan dari pengurus pusat partai yang bersangkutan. Selain itu juga dapat dilakukan melalui pengadilan terlebih dahulu yang terkait 16

Ibid, hlm. 32 Loc.Cit. 18 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm 50. 19 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kumulatif, Yogyakarta, 1998, hlm. 28. 20 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 10 21 Pasal 17 dan 18 UU Nomor 2 Tahun 1999. 17

Hal | 8


dengan pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik yang dapat menjadi dasar pembubaran partai politik. Sebelum pembubaran tersebut dilakukan, Mahkamah Agung memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu 3 bulan.22 Dengan adanya Perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 24C ayat (1), pembubaran partai politik menjadi bagian dari wewenang MK. Jika dilihat dari proses pembahasan perubahan UUD 1945, wewenang memutus pembubaran partai politik sejak awal sudah mengemuka terkait dengan akan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Pemberian wewenang itu menurut anggota Pataniari Siahaan karena perkara pembubaran partai politik menyangkut masalah politik sehingga dipandang lebih tepat menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dan kurang tepat jika dimasukkan dalam masalah hukum yang ditangani Mahkamah Agung.23 Mahkamah Agung dinilai lebih banyak menangani perkara kasasi yang saat itu sudah menumpuk.24 Selain itu, dari sisi hakim yang menangani perkara, hakim konstitusi dinilai memiliki kualifikasi yang lebih baik untuk menangani perkara-perkara terkait dengan konstitusi.25 Kewenangan pembubaran yang saat itu dipegang oleh Mahkamah Agung dinilai tidak proporsional.26 Partai politik, dan juga pemilihan umum, terkait erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, masalah pembubaran partai politik juga dipandang menyangkut masalah konstitusi sehingga menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. 27 Walaupun demikian, juga terdapat pendapat yang mempertanyakan masuknya wewenang memutus pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi. Anggota DPR RI, Harjono menyatakan bahwa yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan peraturan, bukan tindakan. Peraturan tersebutlah yang dapat dimintakan pembatalan dengan alat penguji UUD 1945. 28 Namun dalam persidangan berikutnya, 22

Penjelasan Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Pada Tahun 2000 dan 2001 terdapat 2 gugatan pembubaran Partai Golkar ke MA, yaitu Perkara No. 01.G/WPP/2000 dan Perkara No. 02.G/WPP/2001. Namun kedua gugatan tersebut diputus ditolak. 23 Risalah Rapat Pleno Ke-19 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 29 Mei 2001. 24 Asnawi Latief dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD RI Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan Tahun 1999-2002. 25 Jacob Tobing. dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD RI Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan Tahun 1999-2002.. 26 Risalah Rapat Komisi A Ke-3 (lanjutan) Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, tanggal 6 November 2001. 27 Risalah Rapat Tim Perumus Komisi A Masa Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 6 November 2001. 28 Risalah Rapat Lobi Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR tanggal 27 September 2001.

Hal | 9


pendapat itu telah bergeser. Harjono menyatakan bahwa wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dan memutus pertentangan antar lembaga negara. Sedangkan memutus pembubaran partai politik adalah wewenang tambahan dengan pemeriksaan yang melibatkan isu fakta, bukan hanya norma.29 Berwenangnya Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pembubaran partai politik yang diajukan oleh pemerintah (diwakili oleh Menteri Kehakiman dan HAM) akan menimbulkan kontradiksi tentang yurisdiksi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tidak ditentukan siapa yang dapat mengajukan pembubaran partai politik itu dan di lembaga mana keputusan administrasi itu bersifat final, apakah di Departemen Kehakiman dan HAM atau di KPU, sebab kedua-duanya bersifat perbuatan adminitrasi. Artinya, ketika satu partai mendaftarkan diri ke ke Departemen Kehakiman dan HAM dan mendapat status badan hukum publik, apakah dengan Keputusan Departemen dan HAM sudah termasuk putusan final atau belum final. Berwenangnya Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili atas pembubaran partai politik memberi landasan hukum bahwa lembaga peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung tidak diberi wewenang lagi untuk mengadili sengketa yang beraspek politik dan sekaligus memberi jalan keluar bagi negara yang berprinsip demokrasi untuk menyelesaikan sengketa politik di lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Atau dengan kata lain, kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan sengketa yang bernuansa politik, akan tetapi dalam memutus sengketa itu menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum, bukan pertimbangan politik. Pada awalnya, wewenang Mahkamah Konstitusi memutus pembubaran partai politik dalam rancangan perubahan tidak disebutkan secara eksplisit. Hanya disebutkan sebagai kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Hal itu juga dikemukakan oleh Tim Ahli Pah I BP MPR. 30 Namun akhirnya

29

Risalah Rapat Pleno Ke-38 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 10 Oktober

2001. 30

Risalah Rapat Pleno Ke-19 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI tanggal 29 Mei 2001, dan Risalah Rapat Lobi Perumusan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI tanggal 27 September 2001.

Hal | 10


disepakati wewenang dirinci, termasuk untuk memutus pembubaran partai politik.31 Pasal 68 ayat (1) UU MK menentukan bahwa pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah pemerintah, yaitu pemerintah pusat. 32 Tidak diberikannya hak mengajukan pemohonan pembubaran partai politik kepada lembaga lain, misalnya partai politik yang merasa dirugikan atau masyarakat, misalnya lewat LSM, karena jika yang mengajukan adalah partai politik, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa antar partai politik yang mengarah pada pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan yang bisa menimbulkan sengketa perdata atau tindak pidana.33 Menurut Jimly 34 apabila hak permohonan pembubaran partai politik diberikan kepada suatu partai politik, berarti partai politik dibenarkan menuntut pembubaran saingannya sendiri. Hal ini harus dihindarkan, karena di alam demokrasi sudah seharusnya sesama partai politik dapat bersaing secara sehat antar satu sama lain. Oleh sebab itu, partai politik tidak boleh diberikan kedudukan sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik. Masyarakat dan lembaga lainnya tidak diberi hak untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik karena masyarakat tidak begitu jelas identitasnya dan tidak bisa mewakili masyarakat secara keseluruhan, tetapi lebih bersifat politis serta akan sulit melakukan pembuktian35. Pemerintah diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik karena pemerintah melalui Departemen Kehakiman dan HAM merupakan lembaga negara yang memberi status hukum atas pendaftaran suatu partai sehingga partai tersebut terdaftar dan memperoleh status badan hukum publik sebagai partai dan berhak mengikuti verifikasi untuk mendaftarkan diri di KPU menjadi partai peserta pemilu. Pemberian hak mengajukan permohonan pembubaran partai politik hanya kepada pemerintah adalah untuk mencegah terjadinya saling menuntut pembubaran di antara partai politik yang ada 31

Risalah Rapat Lobi Perumusan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI tanggal 25, 26, dan 27 September 2001 dan Risalah Rapat Komisi A (Lanjutan) Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 tanggal 6 November 2001. 32 Pasal 68 Ayat (1) dan Penjelasannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. 33 Abdul Rasyid Thalib, wewenang mahkamah konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan RI, h. 432 34 Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Cetakan keenam, Konstitusi Prress, Jakarta, 2006, hlm. 205. 35 Abdul rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan RI, h. 433

Hal | 11


Kewenangan pemerintah mengusulkan pembubaran suatu partai politik karena pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan HAM diberi tugas untuk menerima pendaftaran suatu partai politik sebagai badan hukum publik. Sedangkan KPU diberi wewenang untuk menetapkan partai politik peserta pemilu. Atau dengan kata lain , yang memproses pendaftaran suatu partai politik sebagai partai peseta pemilu adalah KPU. Jadi, tidak semua partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM adalah partai peserta pemilu tanpa didaftarkan dan diverifikasi terlebih dahulu ke KPU.36 D. PENUTUP Berdasarkan UUD 1945, pengadilan yang berwenang membubarkan partai politik adalah MK. Alasan MK lembaga satu-satu yang berwenang memutus pembubaran partai politik dapat diketahui dari hasil risalah rapat DPR RI tentang Amandemen ke III UUD 1945. Pemerintah satu-satunya yang berhak menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik. Adanya pembatasan para pihak untuk mengajukan permohonan atau gugatan terhadap partai politik ini, berarti legislatif sendiri telah melakukan kelalaian dalam menyususn undangundang dan telah melakukan pembatasan berlebihan terhadap ruang lingkup masyarakat untuk mengontrol tindakan partai politik. Hal ini melanggar prinsip demokrasi dan negara hukum di mana partai politik merupakan penopang berjalannya aspirasi politik dalam suatu negara.

36

Ibid, hlm. 433.

Hal | 12

Ej htn #1 riska indah permata h  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you