Leaflet Februari 2019 - Uang Kuliah Tunggal

MAHKAMAH M E N D O B R A K

UANG KULIAH TUNGGAL

M I T O S

K E M A PA N A N

BERITA M A HK A MAH DA L A M G E N G G AMAN

P

enarikan uang pendidikan pada mahasiswa bernama Uang Kuliah Tunggal (UKT) tampaknya akan menjadi isu abadi yang selalu hangat diperbincangkan. Pasalnya, UKT memiliki peran penting dalam pembangunan dan pembiayaan fasilitas kampus. UKT diklaim sebagai mekanisme yang lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya karena adanya pengelompokkan UKT ke dalam berbagai golongan sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Akan tetapi, apakah benar pengelompokkan tersebut sudah adil bagi semua pihak? Dan apakah UKT sudah digunakan sebagaimana mestinya?

MAHKAMAH M E N D O B R A K

Ada pun tujuan leaflet ini adalah untuk memperjelas (meskipun tidak terlalu) isu-isu mengenai UKT ditambah pula yang sempat hangat, yaitu kabar mengenai UGM yang mengalami defisit.

www.mahkamahnews.org

Penulis: Abimanyu Farras, Aisyah Danti, Ajhi Fibrianto, Amanda Megawati, Audra Sutista, Afnan Karenina Gandhi, Btari Kinayungan, Evasolina Lubis, Raynal Payuk.

UANG KULIAH TUNGGAL

M I T O S

K E M A PA N A N

UKT:

DARI SIAPA UNTUK SIAPA?

Dari Siapa?

U

niversitas Gadjah Mada (UGM) adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum).

Menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Sebagai sebuah PTN Badan Hukum, UGM berwenang untuk mengatur dirinya sendiri dengan sifat otonom yang dimilikinya.

Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia: “Sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum kita tidak berhak bantuan dari pemerintah, tapi pemerintah masih memberikan sedikit bantuan namanya Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Misal universitas mendapat Rp 10M, akan dibagikan ke 19 fakultas dengan jumlah yang tidak sama. Contoh FH UGM mahasiswanya berapa, akreditasi apa, performance seperti apa, dosennya seperti apa kualitasnya. Maka FH berhak Rp 500 juta misalnya.”

Apakah uang UGM hanya dari bantuan pemerintah untuk PTN Badan Hukum? Tentu saja tidak. Sebagai PTN Badan Hukum, UGM dapat memungut uang kuliah dari mahasiswa (pasal 15 ayat (1) PP No. 26 Tahun 2015). Uang kuliah tersebut dikenal dengan sebutan Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semesternya akan masuk ke satu rekening yaitu rekening universitas. Setelah semua terakumulasi pada satu rekening, pihak universitas akan membagikannya kepada semua fakultas dengan peruntukan 70% untuk fakultas dan sisanya untuk universitas. Banyaknya dana yang dialirkan untuk fakultas dilihat dari kebutuhan dan performa tiap-tiap fakultas.

Makanya, kalau ingin dapat lebih banyak dana, tingkatkan performa fakultasmu!

UGM defisit? Masa sih?

Daripada ragu akan berita yang kalian dengar simpang siur, ayo simak wawancara kami dengan Bu Herliana selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum UGM.

jt

Q : Apakah UGM perlu menerapkan sistem uang pangkal untuk mengatasi defisit?

A : Saya gak tahu gosip itu (UGM defisit) dari mana. Itu sebuah pernyataan yang tidak beralasan. Sampai saat ini, saya sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan belum pernah diundang ke universitas untuk membahas itu (menerapkan uang pangkal). Sampai saaat ini belum ada pembicaraan resmi dalam rapat akan menerapkan itu. Kalau pembicaraan informal ada yang berpendapat kenapa kita tidak menerapkan uang pangkal padahal perguruan tinggi negeri lain banyak yg menerapkan itu. Faktanya kondisi finansial mempengaruhi running fakultas. Misalnya ada kompetisi internasional tapi kekurangan dana untuk ikut walaupun ada beberapa mahasiswa yg cari sendiri. Ketiadaan dana juga mempengaruhi, misalnya AC nya harus diganti. Ada yang mengatakan bahwa UGM itu kan kampus ndeso, seadanya saja. Kalau cuma punya uang ya running seadanya.

Ada yg bilang kalau pengen maju ya kita butuh modal.

Q : UGM defisit ?

A : UGM itu luas, UGM yang mana ? bukan defisit sebenernya tapi butuh subsidi dari universitas. karena kita punya banyak fakultas. Kalo kita dibilang defisit, ntar FEB marah, Kedokteran marah, Teknik tidak terima.

UKT 1-8

Sampai saat ini masih belum jelas darimana informasi Universitas Gadjah Mada mengalami defisit sehingga UGM membutuhkan uang pangkal. Herliana selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum UGM menerangkankan bahwa belum ada pembicaraan secara resmi mengenai penerapan uang pangkal. Namun memang banyak pendapat yang menginginkan UGM memberlakukan uang pangkal seperti halnya Perguruan Tinggi Negeri lain yang juga menerapkan. Pendapat tersebut timbul karena fakta dimana kondisi finansial itu mempengaruhi running fakultas, misalnya kurangnya dana mempengaruhi keikutsertaan dalam kompetisi internasional. Serta pendapat apabila ingin maju maka kita butuh modal.

Kembali lagi terkait UGM defisit, Herliana menjelaskan bahwa istilah tersebut kurang tepat untuk menggambarkan kondisi keuangan UGM, lebih kepada membutuhkan subsidi dari pihak Universitas karena banyaknya fakultas yang ada di UGM. “Kalau kita dibilang defisit, ntar FEB marah, Kedokteran marah, Teknik tidak terima,” jelas Herliana.

Sistem Subsidi Silang UKT Untuk Siapa?

BOPTN

UKT

Biaya listrik

Running fakultas

Reparasi fasilitas

Dana LO/LSO

Kegiatan mahasiswa

Dana lomba Investasi Peningkatan kualitas

Gaji dosen yang PNS bukan dari UKT, loh!

Menurut Kepala Bagian Humas UGM, Iva Ariani, sebagai Perguruan Tinggi Negeri berBadan Hukum (PTN-BH), UGM tidak berhak atas bantuan biaya sepenuhnya dari Pemerintah, meskipun Pemerintah masih memberikan sedikit bantuan biaya lewat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Untuk pembagiannya, misalkan saja universitas mendapat 10 M, maka jumlah tersebut akan dibagikan ke semua fakultas di UGM, tetapi tidak sama jumlahnya. Ada faktor-faktor penentunya juga. Contohnya di Fakultas Hukum dengan memerhatikan faktor-faktor jumlah mahasiswa, akreditasi dan perfomance-nya seperti apa, serta kualitas pengajarnya. Baru kemudian ditentukan berapa besaran biaya yang akan diberikan—FH berhak 500 juta misalnya. BOPTN sendiri hanya untuk digunakan untuk operasional, misalkan biaya listrik, perbaikan AC, dan kegiatan kemahasiswaan. Di Fakultas Hukum sendiri pengeluarannya bisa dikatakan besar, untuk kegiatan-kegiatan semisal dosen ke luar negeri menjadi presenter, atau apabila dosen ingin menulis jurnal internasional juga butuh biaya, belum lagi workshop supaya ilmunya lebih update. Kegiatan seperti itulah yang tidak tertutup oleh BOPTN. Maka kita memakai dana masyarakat, yakni dana yang diperoleh dari UKT mahasiswa. Jadi, UKT mahasiswa peruntukannya 70 % untuk fakultas, 30 % untuk universitas. Kalau kita mau ikut lomba itu hasil dari UKT, pembangunan gedung (A) juga berasal dari UKT yg dikumpulkan bertahun-tahun, langkah ini diambil sebab sudah mengajukan bantuan biaya ke Pemerintah tapi tidak kunjung cair.

Subsidi silang merupakan istilah yang kerap muncul dalam membahas penggunaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Gadjah Mada (UGM). Apa sebenarnya Subsidi Silang itu, dan bagaimana cara bekerjanya? Fakultas Hukum UGM telah mengalkulasi bahwa setiap mahasiswa membutuhkan biaya kurang lebih Rp6.500.000,00 per semester.

Logikanya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka mahasiswa layaknya membayar UKT sejumlah Rp6.500.000,00 setiap semesternya. Namun, mempertimbangkan bahwa mahasiswa UGM berasal dari latar belakang finansial yang berbeda, sistem pukul rata tentu saja tidak bisa diterapkan. Karenanya, sistem pembayaran UKT yang kita kenal saat ini berupa UKT dengan tingkatan yang bervariasi. Sistem ini dibuat dalam rangka menyesuaikan kemampuan finansial mahasiswa UGM, dan pada waktu yang sama memenuhi biaya kuliah tunggal Universitas Gadjah Mada.

Lalu, bagaimana cara memenuhi kebutuhan mahasiswa melalui pembayaran UKT yang berbeda? Saat ini, pembayaran UKT dibagi menjadi 8 golongan, dengan UKT golongan 3 dan 4 sebagai golongan dengan pembayar paling banyak. Pasalnya, mahasiswa dengan UKT 3 dan 4 diwajibkan membayar dengan range 2,3 juta hingga 4,5 juta rupiah. Jumlah tersebut tentu tidak memenuhi total biaya kuliah mahasiswa yang sebesar 6,5 juta rupiah tersebut. Di sinilah sistem subsidi silang memainkan perannya. Bagi mahasiswa yang membayar UKT lebih dari kalkulasi FH UGM (6,5 juta rupiah), sisa dari jumlah yang telah mahasiswa tersebut bayarkan akan digunakan untuk menutupi kekurangan dari mahasiswa yang membayar UKT dengan jumlah kurang dari kalkulasi tersebut. Dengan demikian, kebutuhan finansial mahasiswa dapat dipenuhi.

Jika kamu merasa UKT-mu terlalu mahal, paling tidak pikirkan teman-temanmu yang sudah kamu bantu dalam mencapai mimpinya

Anomali UKT Adapun isu-isu lain yang sempat beredar mengenai UKT, seperti: 1. Tim Advokasi palsu masuk ke grup mahasiswa baru Fakultas X UGM dan lalu menawarkan jasa untuk mengadvokasi penurunan UKT dengan biaya tertentu.

2. Ketidaksesuaian antara pekerjaan orang tua dengan kenyataan. Seperti Ibu Rumah Tangga yang ternyata juga mempunyai bisnis pertokoan.

3. Mahasiswa penerima UKT subsidi tetapi memiliki gaya hidup yang mewah seperti menggendarai sepeda motor mahal atau memiliki gawai pintar mewah.

Di sinilah perlu adanya advokasi untuk mahasiswa, salah satunya untuk mengurus hal-hal mengenai UKT. Advokasi di lingkungan kampus memiliki sejumlah fungsi antara lain: 1. Wadah Aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat.

2. Penyalur Aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat kepada Dekanat, Rektorat dan/atau Pemangku Kebijakan lainnya.

3. Penyalur Informasi Kemahasiswaan.

4. Wadah Koordinasi antara Mahasiswa dengan Dekanat dan/atau Pemangku Kebijakan Lainnya.

5. Pengawalan Isu. 6. Melakukan Upaya Advokasi dengan Pihak Terkait.