BOOKLET#1 2018 - PADA MASA INTOLERANSI

MAHKAMAH BOOKLET

EDISI 1/XXXIII/2018

PADA MASA INTOLERANSI

SEKAPUR SIRIH

S

etiap pecinta bebas menaf- Linimasa kita sudah bosan mesir cinta yang ia pahami dan lihat ketegangan yang makin alami. Mereka boleh saja ber- memuncak menuju tahun politanya apakah yang sedang mereka tik. Kekerasan agama sampai isu alami benar-benar cinta atau hanya kriminalisasi ulama punya porsi sekadar nafsu? Sedangkan membe- lebih di masyarakat sampai layar dakan keduanya saja mungkin bu- gawai kita. Apakah pembelaan kan urusan sekali selesai. Karena terhadap agama adalah semurpara pecinta pun mungkin tak tahu ni-murninya cinta pada Tuhan? perasaan apa yang sedang ia alami. Apakah cinta negara demi kedamaian dengan menangkapi ulaCinta menjadi sebuah pengertian ma-ulama jauh dari siasat poliyang selama berabad-abad meng- tik? Atau mungkin RUU KUHP getarkan hati dan membingung- tengah berusaha merasuk urukan. Ia mudah jadi banal sekaligus san-urusan selangkangan warga merelakan dirinya sendiri. Kita tak negaranya? bisa merumuskannya. Ia bukan bagian dari yang secara konseptual Maka cinta tidak sebatas imaji pria dan perempuan soal sosok kita ketahui. ideal yang digambarkan jelas daSudut-sudut perkotaan tempat lam iklan-iklan televisi dan film persetubuhan berlangsung diam- Dilan. Cinta digambarkan begidiam mungkin bisa jadi gambaran. tu kaya oleh para sastrawan. Ia Padanya tersemat dendam kesu- berdenyut di tiap-tiap kisah nya mat, keringat, sampai takbir-takbir : agama, negara, sampai tempecinta Tuhan. Apa jadinya cinta pat-tempat prostitusi. Sehingga duduk bersama dengan perhitun- BPPM Mahkamah ingin turut gan untung rugi serta siasat politik? serta menceritakan cinta itu pada Belakangan muncul ketegangan pembaca yang budiman melalui para pecinta, seolah-olah Indone- booklet ini. sia tengah dibagi oleh tembok besar : antara yang cinta agama dan yang cinta negara.

Pemimpin Umum

2 BOOKLET MAHKAMAH

EDITORIAL Menjaga Candradimuka Kita

S

ering kita menyamakan istilah pluralisme dengan keberagaman.

Padahal kenyataannya, kedua hal tersebut berbeda. Dalam esai yang diterbitkan oleh Pluralism Project Harvard University yang berjudul From Diversity to Pluralism, disparitas tersebut digambarkan seperti ini : katakanlah di suatu jalan, terdapat rumah ibadah berbagai agama. Ada gereja Katolik Vietnam, gereja, wihara, Muslim Community Center, dan pura Hindu.

Keadaan tersebut sudah pasti merupakan keberagaman, tetapi jika tidak ada hubungan antara kelompok-kelompok tersebut, maka tidak bisa disebut sebagai pluralisme.

Pertanyaan yang mungkin akan diajukan berikutnya ialah : sudah di level manakah Indonesia ini? Apakah hanya sekadar ‘beragam’, atau ‘plural’?

gan membawa sebilah pedang.

Kemudian terkuak pula bahwa pelaku pernah berencana ke Suriah, tetapi permohonan paspornya ditolak oleh pihak keimigrasian.

Menurut Kadiv Humas Polri, Setyo Wassito, pelaku tercatat sudah tiga kali permohonannya ditolak. Dilansir oleh republika. com, hasil penyelidikan menemukan pria asal Banyuwangi tersebut pernah mengikuti organisasi-organisasi keagamaan yang memiliki pemahaman akidah yang berbeda Kira-kira seminggu sebelum kejadian tersebut, warganet dihebohkan dengan video seorang biksu di Kabupaten Tangerang yang menjadi korban persekusi warga. Dalam video berdurasi kurang lebih satu menit itu, Biksu Mulyanto Nurhalim membacakan surat pernyataan bahwa dirinya bersedia meninggalkan Kampung Babat, Desa Babat, dalam kurun waktu satu minggu.

Masih segar dalam ingatan kita, ketika Gereja St.Lidwina diserang seorang bersenjata pada Minggu, (11/02/2018) lalu. Kala itu, jemaat gereja sedang melaksanakan ibadah misa yang dipimpin oleh Romo Karl Edmund Prier.

Sebanyak tiga jemaat gereja, seorang Permasalahan ini timbul kareromo, dan seorang polisi menjadi kor- na warga desa menolak kegiatan rencana kegiatan kebaktian umat bannya.

Budha di lahan bekas galian pasir. Warga juga khawatir bahwa Pelaku penyerangan, S, merupakan Biksu Mulyanto akan mengajak seorang mahasiswa. Ia seorang diri orang-orang untuk memeluk agmelakukan penyerangan tersebut den- ama Budha.

EDISI 1/XXXIII/2018

3

Persoalan-persoalan intoleransi sebenarnya wajar terjadi di sebuah negara dengan tingkat pluralisme yang tinggi. Negara kita, Indonesia, dikenal memiliki keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Isu tersebut juga dijadikan sebagai promosi budaya untuk mendongkrak industri pariwisata. Keberagaman yang ‘katanya’ dan memang menjadi pesona Indonesia. Bahkan, semboyan negara kita pun adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.

Agaknya, beberapa dari bangsa Indonesia melupakan makna semboyan tersebut. Ada kelompok-kelompok yang berusaha memecah belah persatuan dengan jalan melakukan aksi-aksi ekstrem terhadap kelompok lain. Interaksi antar kelompok di negara yang mengaku plural ini jauh dari yang diharapkan.

Penyerangan di Gereja St.Lidwina dan tindakan persekusi warga terhadap Biksu Mulyanto merupakan sedikit dari ratusan kasus intoleransi yang terjadi. Komnas HAM mencatat, kasus intoleransi yang dilaporkan terus meningkat tiap tahunnya.

Itu pun baru yang tercatat atau dilaporkan. Bisa jadi di lapangan, kasus intoleransi lebih banyak terjadi.

jarang isu-isu tersebut digunakan untuk menjatuhkan lawan politik.

Pada pilkada gubernur DKI Jakarta misalnya, isu agama terasa sangat kental. Hal ini berhubungan dengan latar belakang Basuki Tjahaja Purnama yang berasal dari etnis Tionghoa, yang termasuk kelompok minoritas di Indonesia. Tak hanya itu, ia bukan penganut agama mayoritas di Indonesia. Kasus Surat Al-Maidah pun menjadi viral menjelang perhelatan politik berlangsung. Akhirnya muncul kekuatakn politik baru hasil aksi bela Islam besaar-besaran yang penamaannya menggunakan kode angka.

Sebenarnya, kerusuhan itu tidak perlu terjadi apabila kita mampu menyikapi perbedaan ras, agama, dan lainnya secara bijak. Cukup mengherankan, apabila ditilik dari sejarahnya bahwa bangsa Indonesia bukan pertama kalinya hidup dalam keberagaman. Namun kubu Anies-Sandi membangun politik identitas sentimen ras dan agama untuk meraih dukungan konstituen.

Sebaliknya kubu Ahok-Djarot turut memainkan isu identitas, terkait isu “kebhinekaan” sebagai tameng dan serangan balik terhadap lawan politiknya. Hasilnya adalah kemunculan dua kekuatan politik besar yang kemungkinan berlanjut mengiringi Pemilu 2019.

Menurut Dosen DPP Fisipol UGM, Isu-isu rasial dan agama juga sering Mada Sukmajati, dengan sentimen dipakai sebagai alat politik. Tidak ras dan agama tersebut maka garis

4 BOOKLET MAHKAMAH

demarkasinya adalah “identitas”. Cerita di Balik Video ViMelalui hal itu maka mengaburkan ral Persekusi Biksu di Lemasalah-masalah rakyat. Isu-isu kemigok https://metro.tempo.co/ read/1059993/cerita-di-balikskinan dan kesejahteraan hilang dari video-viral-persekusi-biksuperedaran konstituen. di-legok, diakses 2 Maret 2018.

Pada akhirnya, pembaca sendiri yang menentukan jawaban dari pertanyaan Penyerang Gereja Santa Lidyang dilontarkan di awal tulisan. Yang wina Tiga Kali Gagal Buat jelas, contoh-contoh kasus itu mengPaspor Untuk ke Suriah https://nasional.kompas.com/ gambarkan bahwa masih ada tindaread/2018/02/13/15090651/ kan-tindakan anti keberagaman di penyerang-gereja-santengah masyarakat. Sebegitu menakutkankah perbedaan tersebut? Sudah ta-lidwina-tiga-kali-gabosankah kita dengan kehidupan yang gal-buat-paspor-untuk-ke-suriserba beragam? ah, diakses 2 Maret 2018.

Momen ini merupakan waktu yang From Diversity to Pluralism http:// tepat untuk kita menyambut tahun pluralism.org/encounter/topolitik. Sebagai bangsa Indonesia, days-challenges/from-diversimerenungi lagi Bhinneka Tunggal ty-to-pluralism/, diakses 4 MaIka memang nampak lucu tapi perlu. ret 2018.

Semboyan tersebut tidak cukup untuk diketahui artinya saja. Apalagi larung dalam manifestasi unyu-unyu atau bah- Komnas HAM Sebut Isu Intoleransi Kerap Jadi Senjata Politik kan sebatas alat politik melawan isu https://nasional.kompas.com/ ras dan agama. Saatnya kita menginread/2017/08/29/11323741/ gat dan merenungi candradimuka kita. komnas-ham-sebut-isu-intolerBahwa masyarakat Indonesia sejatinya ansi-beragama-kerap-jadi-senmemang ditakdirkan menjadi bangsa jata-politik, diakses 4 Maret yang beragam. Lalu bagaimana kita 2018. menyikapi dan membangun interaksi antar perbedaan menjelang tahun-tahun sulit ini?

Adu Jago Ala Oligarki Politik Identitas https://mapcorner. wg.ugm.ac.id/2018/01/adu-jago-ala-oligarki-politik-identitas-catatan-setahun-pasReferensi : ka-pilkada-dki-jakarta/, diakses 4 Maret 2018.

EDISI 1/XXXIII/2018

5

DAFTAR ISI // ARTIKEL KEKERASAN AGAMA: KEMATIAN TUHAN DAN GENEALOGI Hal. 8 NASIONALISME CINTA DAN KEMANUSIAAN Hal. 13

SOSOK HIBAT DALAM PRAHARA: ROMO YOHANES DWI HARSANTO Hal. 18

IUS CONSTITUENDUM SEGUDANG MASALAH AKAN DELIK ZINA DALAM DI RUU KUHP Hal. 22

SAMPUL Oleh Aisyah A. Danti dan Ade Wulan Fitriana Menggambarkan seorang pemeluk suatu agama yang mengalami tindakan-tindakan intoleransi setiap waktu (dilambangkan dengan jam dan darah)

6 BOOKLET MAHKAMAH

INFOGRAFIS

DARURAT TOLERANSI Hal. 16

SEPUTAR KAMPUS

DIES NATALIS FAKULTAS HUKUM KE-72: BENTUK CINTA DARI ANGKATAN ‘96 Hal. 20

RESENSI AMBA, YANG ISTIMEWA Hal. 30

PUISI CINTA Hal. 32 KASIH Hal. 33 MAWAR MERAH Hal. 34

PELINDUNG: Tuhan Yang Maha Esa PENASIHAT: Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. Jeremias Lemek, S.H. DIVISI UMUM Pemimpin Umum: Parasurama Ardi Tri Pamungkas Sekeretaris Umum: Btari Kinayungan Bendhara Umum: Arifah Nur Pratiwi DIVISI REDAKSI Pemimpin Redaksi: Arifiana Triesedyawati Puspita Wardhani Tim Kreatif Booklet : Faiz Al-Haq M Raya, Muhammad Rizal Tim Kreatif Web : Fariz Muhammad Fajri Tim Kreatif Majalah : Septiani Pratiwi, Angelina Audrey Ardanentya Staf Redaksi : Afifah Hasna Lishayora, Audrey Kartisha Mokobombang, Meilya Avelin Yohana, Roshinta Nabella, Etheldreda d’ely Eunice Luzchenny Tenda Wongkar, Ichsan Nur Muhammad Salim, Wiwing Erliana, FatimahAz-Zahrah, Fardi Prabowo Jati, Imam Prabowo, Agnes Sulistyawati, Arsy Aulia DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan: Evasolina Lubis Ketua Sub Divisi PSDM: Audra Shri Ranatika Sutista Ketua Sub Divisi Diskusi dan Riset: Ajhi Fibrianto Staf Divisi Penelitian dan Pengembangan: RM Abi Satria Bhaskara, Raynal Arrung Bua, Amanda Megawati Soestika, Farrah Erifa Roni, Btari Kinayungan, Fitri Isni Ridha, Fatih Alrosyid, Rully Faradhila Ariani, Hans Thioso DIVISI FOTOGRAFI DAN ARTISTIK Kepala Divisi Fotografi dan Artistik: Ade Wulan Fitriana Ketua Sub-divisi Fotografi dan Videografi: Farhan Fauzi Ketua Sub-divisi Layout dan Desain: Naura Nur Fadila Ketua Sub-divisi Illustrasi: Aisyah Rizky Aulia Danti Staf Divisi Fotografi dan Artistik: Afriyanda Setyaning Budi, Desta Pinashika Jananuraga, Khoiruddin Tri Ardiansah, Evangelita Dyah Sekar Arum, Vansona Stalony DIVISI JARINGAN DAN PEMASARAN Kepala Divisi Jaringan dan Perusahaan: William Bahari Siregar Ketua Sub-divisi Jaringan: Nesya Salsabila Ashari Ketua Sub-divisi Pemasaran: Muhammad Hafizh Akram Staf Divisi Jaringan dan Pemasaran: Berliana Dwi Arthanti ISSN: 0854-2160

ARTIKEL

Nasionalisme Cinta dan Kemanusiaan

W

acana tentang nasionalisme berhembus kencang ketika Edy Rahmayadi selaku Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) memberikan komentar terkait Evan Dimas yang lebih memilih untuk bermain di klub Liga Malaysia, Selangor FA dibanding klub Indonesia.

Seperti dilansir oleh Tirto.id bahwa meski mengakui aspek profesionalisme pemain sepakbola, Edy tetap berharap Evan Dimas dan Ilham Udin lebih mengedepankan semangat patriotik dibandingkan hanya mengejar materi. Ia menyarankan Evan Dimas dan Ilham Udin untuk mensyukuri penghasilan Rp1,5 miliar per tahun di Liga Indonesia daripada menerima tawaran gaji Rp3 miliar per tahun dari Selangor FA. “Namun untuk 2018, tolonglah bela negara. Dimana nilai-nilai kebangsaan kamu,” ujar Edy Rahamayadi”1 Seringkali kita terjebak dalam pikiran dimana kita mampu menghakimi tingkat nasionalisme seseorang dengan begitu mudah, seperti terjadi dalam hal diatas. Dengan mudahnya kita mampu memberikan cap kepada orang hanya karena dia 1

https://tirto.id/edy-rahmayadi-menilai-evan-dimas-dan-ilham-udin-kurang-patriotik-cDGj, diakses pada tanggal 18 Februari 2018.

menyimpang dari apa yang kita amini saat itu, dalam hal ini nasionalisme. Banyak kasus dimana kita sendiri belum mengetahui apa itu nasionalisme namun terlanjur memberikan cap bahwa orang tersebut tidak nasionalis. Pola pemberian cap seperti ini dijelaskan oleh Howard S. Becker dalam teori penjulukannya. Howard S. Becker menggambarkan orang yang menyatakan dirinya untuk melanggar peraturan hukum dengan menjadikan diri mereka sebagai kriminal.

Perilaku yang melanggar hukum/aturan ini bukanlah yang difokuskan oleh teori penjulukan, melainkan ketika penjulukan tersebut mengenai orang-orang yang tidak bersalah dituduh dan diberlakukan seolah-olah devians oleh sistem.2 Dalam kasus diatas, sikap Evan Dimas yang dianggap tidak nasionalis oleh Ketum PSSI tersebut merupakan salah satu bentuk penjulukan atau labelling. Salah satu elemen kunci dalam teori penjulukan tersebut adalah label sosial diberikan pada perilaku tertentu. Teori penjulukan menyatakan bahwa perilaku abnormal pada faktanya diciptakan oleh harapan sosial (Social Expectatios). Ini berarti bahwa kondisi sosial menciptakan norma-norma dan aturan-aturan yang mengharuskan setiap individu untuk mengikutinya, dan apabila tidak 2 H., Dadi Ahmadi dan Aliyah Nur’aini. 2005.

“Teori Penjulukan.” Mediator, Vol 6 297306.

EDISI 1/XXXIII/2018 13

Sumber gambar: Istimewa

mengikutinya maka akan didefinisikan sebagai perilaku yang abnormal.3

Kontruksi sosial yang menciptakan suatu anggapan ini dikatakan sebagai “idola” oleh Sir Francis Bacon, salah seorang filsuf pada zaman rennaissance. Idola adalah unsur-unsur tradisi yang dipuja-puja seperti berhala. Idola ini merasuki juga pikiran kita sehingga kita enggan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Salah satu idola yang dijelaskan oleh Sir Francis Bacon di bukunya yang termahsyur Novum Organum adalah idola fora. Yang dimaksud dalam idola ini adalah pendapat atau kata-kata orang yang diterima begitu saja sehingga mengarahkan keyakinan-keyakinan dan penilaian-penilaian kita yang tak teruji4. Contoh sederhananya adalah bagaimana kita menerima begitu saja anggapan bahwa nasionalisme itu begitu saja tanpa kita 3 Ibid.

4 Hardiman, F. Budi. 2004. Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzche. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm 28-29.

14 BOOKLET MAHKAMAH

mencari tahu apa itu nasionalisme, kenapa nasionalisme itu bisa ada dan pada apa nasionalisme itu harus disandarkan.

Sejak dari sekolah dasar kita selalu diajarkan bahwa untuk menunjukkan nasionalisme harus melalui perbuatan patriotik. Anggapan nasionalisme yang sempit inilah yang kemudian menyebabkan kita memiliki anggapan bahwa untuk menunjukkan nasionalisme kita hanya melalui angkat senjata untuk membela negara. Kita juga selalu diajarkan untuk memandang negara kita paling unggul dibanding negara lain yang tentunya hal ini dapat memicu sikap chauvinisme atau sikap dimana kita memiliki fanatisme berlebihan terhadap bangsa kita dan menganggap rendah bangsa lain, contoh sederhananya menganggap orang lain tidak nasionalis hanya karena memilih untuk bermain di klub negara lain.

Padahal dalam awal perjalanan bangsa ini Ir. Soekarno sebagai pendiri bangsa ini meletakkan nasionalisme Indonesia pada nasionalisme yang berlandaskan

kemanusiaan. Seperti yang dikatakannya dalam pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945: “....saudara-saudara tetapi memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya! Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berfaham “Indonesia Uber Alles” inilah bahayanya! Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja dari pada dunia! Ingatlah akan hal ini! Gandhi berkata, : Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan, My nationalism is humanity...”5 Kemudian jelas sudah bahwa nasionalisme kita yang didasarkan pada kemanusiaan, seharusnya membawa kita pada persoalan pembebasan manusia dari dehumanisasi yang menjadi pokok permasalahan sentral dewasa ini. Tidak bisa kita ingkari bahwa permasalahan dehumanisasi ini memang ada sepanjang sejarah perjalanan bangsa kita. Mulai dari penghilangan orang-orang yang dianggap “Kiri” oleh rezim Orde Baru, stigma dan ketakutan berlebihan terhadap Partai Komunis Indonesia dan keturunannya, atau permasalahan dimana kita menganggap korban penggusuran hanya sebatas angka di statistik dan harus tunduk kepada kepentingan umum, namun melupakan bahwa mereka juga manusia yang memiliki kehendak untuk bebas dan permasalahan lain yang mungkin tidak 5 Ir.Soekarno, Dr.(HC). 2014. Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.

ada habisnya untuk dibahas.

Di momen hari kasih sayang seperti ini kiranya refleksi tentang nasionalisme harus kita lakukan juga. Kiranya perlu untuk berpikir mengapa anggapan nasionalisme yang sempit itu bisa terjadi, kapan dan bagaimana perubahan paradigma tentang nasionalisme yang dicita-citakan oleh bapak proklamator kita tiba-tiba berubah.

Mengapa semangat atas cinta terhadap kemanusiaan bisa menghilang dari anggapan kita tentang nasionalisme dan berganti kepada sikap chauvinisme. Dan yang paling penting adalah bagaimana menggunakan nasionalisme menjadi suatu cara untuk melakukan pembebasan terhadap masalah dehumanisasi. Siapkah? (Ejak) Referensi DH, Agung. 2018. Tirto.id. 23 January.

Diakses February 18, 2018. https://tirto.id/edy-rahmayadi-menilai-evan-dimas-dan-ilham-udin-kurang-patriotik-cDGj. H., Dadi Ahmadi dan Aliyah Nur’aini. 2005.

“Teori Penjulukan.” Mediator, Vol 6 297-306.

Hardiman, F. Budi. 2004. Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzche.

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ir.Soekarno, Dr.(HC). 2014. Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.

EDISI 1/XXXIII/2018 15

INFOGRAFIS

DARURAT TOLERANSI Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Minggu, (11/02/2018), masyarakat Yogyakarta (dan mungkin luar Yogyakarta) dihebohkan dengan berita penyerangan Gereja St.Lidwina Bedog di Sleman, D.I.Yogyakarta. Penyerangan berbasis agama ini bukanlah yang pertama kali ini terjadi. BPPM Mahkamah merangkum sejumlah kasus penyerangan terhadap tokoh agama yang terjadi di bulan Februari.

Secara normatif, dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah merupakan bagian dari hak asasi manusia. Indonesia bahkan sudah memplokamirkan diri sebagai negara hukum. Yang mana syarat suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum ialah perlindungan hak-hak rakyat oleh pemerintah.

“Apabila kita kaji kasus itu (penyerangan Gereja), tentu kita melihat bahwa ada pasal-pasal dalam UUD yang kemudian ditabrak begitu saja oleh si pelaku. Bila saya boleh membuat suatu skema, betul bahwa yang namanya perlindungan dan pemenuhan HAM adalah kewajiban Negara. Negara tidak boleh abai terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM bagi warga negaranya,” papar Yogi Zul Fadhli, Kepala Departemen Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.

5 Februari 2018 Biksu Mulyanto Nurhalim diusir dari tempat tinggalnya di Kampung Cakung, Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Masalah muncul ketika warga melakukan penolakan terhadap rencana kegiatan kebaktian umat Buddha di desa tersebut. Selain itu, warga menolak kegiatan peribadatan yang diduga dilakukan di rumah Biksu Mulyanto lantaran banyak umat Buddha yang sering berkunjung ke rumahnya.

16 BOOKLET MAHKAMAH

11 Februari 2018 Penyerangan umat misa di Gereja St. Lidwina Bedog, Sleman, D.I Yogyakarta. Empat orang mengalami luka-luka akibat diserang pelaku menggunakan pedang. Salah satu korbannya adalah Romo Prier, yang mengalami luka sobek di kepala bagian belakang.

18 Februari 2018 Percobaan penyerangan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, KH Hakam Mubarok. Pelaku diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa.

Kasus Intoleransi Lainnya Penyerangan yang terjadi di Gereja St. Lidwina ini bukan merupakan kasus intoleransi pertama di D.I.Yogyakarta. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta mencatat ada lebih dari 10 (sepuluh) kasus intoleransi yang didasarkan pada agama, ideologi politik, dan orientasi seksual.

Kasus-kasus lainnya : •

2017 – Pembubaran pameran seni Wiji Tukul di Pusham UII, Bantul

•

2016 – Pengepungan asrama mahasiswa Papua Kamasan, D.I Yogyakarta

•

2016 – Pembubaran diskusi perayaan World Press Freedom Day di Kantor Aliansi Jurnalis Independen

•

2016 – Penutupan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah

•

2014 – Penyerangan peserta aksi Transgender Day of Remembrance di Tugu Yogyakarta

Dihimpun oleh Faiz, Audrey, Tata Infografis: Ade Wulan Fitriana Sumber : LBH Yogyakarta, Tirto.id, Republika

EDISI 1/XXXIII/2018 17

SOSOK Hibat dalam Prahara:

Romo Yohanes Dwi Harsanto

Sumber Gambar: http://www.katolisitas.org/eksorsisme-pengalaman-yang-tak-terlupakan/

“Siapa yang mengaku beriman tapi tidak mengasihi sama saja bohong.”

P

ada hari Minggu, 11 Februari 2018 derasnya prahara menghampiri Gereja Santo Lidwina Bedog, Sleman. Seorang lelaki menyayat kedamaian hari yang dikuduskan itu.

Ironinya, penyerangan tersebut terjadi tepat tiga hari sebelum hari Valentine--hari yang katanya merupakan hari kasih sayang. Sekali lagi noda hitam ditorehkan atas sucinya toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Tragedi tersebut sejatinya tak mampu mengandaskan kasih. Warga sekitar termasuk umat muslim ikut serta membersihkan gereja; jemaat yang saling menguatkan serta doa-doa yang dilantunkan adalah bukti kuat bahwa kasih bukan menjadi hal yang samar-samar. Hal ini dituturkan sendiri oleh salah satu Pastor yang melayani di Gereja Santo Lidwina Bedog.

18 BOOKLET MAHKAMAH

Romo Yohanes Dwi Harsanto, Pr dilahirkan prematur pada tahun 1972. Pria yang akrab dipanggil Romo Santo ini lahir di tengah keluarga yang plural. Hal tersebut membuat Romo Santo sangat menjunjung tinggi toleransi. Menurut pria kelahiran Bantul ini, Indonesia sebenarnya merupakan bangsa yang toleran, tetapi muncul pihak intoleran yang pada dasarnya bukanlah budaya dari Indonesia. Mereka hendak mengikis kasih yang hidup di masyarakat. Pihak intoleran ini adalah para pihak yang memiliki egoisme yang tinggi. Romo Santo yakin bahwa ketika egoisme mampu disalibkan, niscaya setiap insan akan mampu mencintai dengan lebih leluasa.

Romo Santo selalu merasakan kasih dan toleransi dalam keluarganya. Kakek dan neneknya yang

melaksanakan perhelatan yang cukup meriah untuk perayaan Ekaristi pembaptisannya, walaupun mereka menganut agama Islam. Kakek serta neneknya pun memberikan dukungan saat Romo Santo memutuskan untuk masuk seminari, yakni ditempa dalam lembaga pendidikan bagi calon rohaniwan Kristiani. Ibunya, yang pada September 1989 menghembuskan nafas terakhir pun ikut serta mendoakan keputusan besar Romo Santo tersebut.

Sehingga, tak ayal Romo Santo senantiasa bersikap toleran dalam menyebarkan agamanya dengan penuh kasih.

Pria yang semasa SMA merupakan pendukung fanatik klub voli di kampungnya ini mengamini bahwa ajaran cinta dan kasih juga harus selalu dihidupkan. Kasih adalah sifat Tuhan sendiri, kasih yang tidak mengharap imbalan. “Siapa yang mengaku beriman tetapi tidak mengasihi sama saja bohong,” ujar Romo Santo. Beliau meyakini bahwa untuk dapat mengasihi, seseorang terlebih dahulu perlu merasakan kasih. Cinta dan kasih adalah dua instrumen penting yang dapat menjadi kunci kedamaian dalam menjalani segala aspek kehidupan. Dengan adanya cinta dan kasih, masyarakat akan hidup dalam harmoni, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang melatarbelakangi setiap insan.

Prahara yang menimpa Gereja Santo Lidwina bukan menjadi ajang untuk memusnahkan hibat. Romo Santo dapat merasakan kasih yang tulus dibalik kemalangan ini. Kasih antara umat beragama menjadi lebih nyata. Cinta sesama umat semakin kuat.

Romo yang ditahbiskan pada tahun 2000 ini melihat adanya blessing in disguise atas kejadian tersebut.

Ketika ditanya apa itu cinta, Romo Santo mengatakan dengan mantap bahwa cinta sejatinya adalah pengorbanan. “Cinta dunia tentu memiliki romantisme, terutama untuk orang-orang yang berpacaran. Namun cinta pada hakikatnya adalah tentang pengorbanan. Cinta adalah menghendaki, memikirkan, dan melakukan yang terbaik bagi yang dikasihi walaupun itu harus dilakukan dengan berkorban.

Seperti Tuhan Yesus yang rela disalib untuk umatnya. Ketika yang dicintai bahagia, maka si pencinta ini ikut bahagia pula,” tutur Romo Santo. Jadi masihkah kita, yang sudah dikasihi Tuhan, tidak bisa mengasihi sesama?

(Nesya, Evasolina)

Sumber foto: http://www.hidupkatolik.com/2017/02/rip-ayah-dari-romo-yohanes-dwi-harsanto/

EDISI 1/XXXIII/2018 19

SEPUTAR KAMPUS Dies Natalis Fakultas Hukum ke-72 :

Bentuk Cinta dari Angkatan '96

P

uncak perayaan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) ke-72 pada Sabtu (17/02/2018) berlangsung meriah.

Pasalnya, grup musik Padi diboyong langsung dari Surabaya khusus untuk memeriahkan perayaan tahun ini. Grup musik yang beranggotakan Piyu, Fadly, Ari, Rindra, dan Yoyo ini sengaja diundang karena tembang-tembangnya yang dapat dinikmati penonton dari berbagai generasi.

yanyikan dua buah lagu, yakni Beautiful Now dan Despacito. Penampilan tersebut diiringi oleh grup musik yang beranggotakan dari kalangan dosen dan mahasiswa.

“Pendidikan Hukum yang Berintegritas” diusung menjadi tema Dies Natalis tahun ini. “Dies Natalis itu selain memperingati dalam arti seremonial, tetapi juga ada pola pemikiran yang ingin ditanamkan di tiap-tiap jiwa mahasiswa dan alumni, yaitu, moralitas dan “Pertama, lagu-lagunya dike- rasa cinta akan kampus dan fakultas,” nal oleh generasi dulu dan sekarang. tutur Sigid.

Kedua, lirik-liriknya juga pantas disuguhkan di kampus. Ketiga, cara penyajian musik mereka pas untuk situasi Dies Natalis,” jelas Sigid Riyanto, S.H., M.Si. selaku wakil ketua panitia Dies Natalis FH UGM ke-72.

Pria yang juga merupakan dosen hukum pidana ini bercerita bahwa pemilihan Padi sebagai salah satu pengisi malam puncak itu murni inisiatif dari alumni angakatan ’96. Mereka sengaja memilih grup musik tersebut karena dinilai dapat menjembatani selera musik alumni angkatan ’96 dengan mahasiswa FH zaman sekarang.

Tak mau kalah dengan Padi, para dosen pun ikut unjuk kebolehan.

Guru besar hukum pidana Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H.,M.Hum memukau penonton malam itu dengan men-

20 BOOKLET MAHKAMAH

Sumber foto: Istimewa

Nilai-nilai ini bisa terlihat dengan aktivitas-aktivitas yang diadakan saat memperingati acara Dies Natalis. Nilai moralitas itu terlihat di acara penandatanganan Pakta Integritas. “Salah satu isi pakta integritas tersebut adalah menjunjung tinggi nilai moralitas dalam tiap-tiap profesi hukum.” ujarnya.

Perayaan Dies Natalis merupakan suatu bentuk rasa cinta civitas akademik kepada FH UGM. Keterlibatan alumni pada acara ini merupakan bentuk kasih sayang mereka kepada fakultas hukum. “Kita udah dikasih contoh sama alumni, kan mereka udah jauh-jauh, mereka udah sukses-sukses dan mereka tetap kembali ke FH dan bikin acara ulang tahunnya FH, berarti kan mereka cinta sama FH,” terang Yuliana Ryan Sita, selaku panitia acara.

Sita menambahkan, dengan adanya acara ini hubungan antara dosen, staf, mahasiswa dan alumni FH bisa menjadi lebih dekat.

Ini disebabkan oleh kerjasama yang harus dilakukan untuk keberhasilan acara serta dilaksanakannya rangkaian acara yang mencakup semua civitas akademika.

Malam puncak Dies Natalis sendiri terbilang mewah, meskipun muncul pandangan bahwa konser kali ini kurang kekinian.

“Padi itu terlalu old school, nggak zaman now, karena itu, mahasiswa yang datang juga sedikit. Seharusnya, kalau mau mengadakan konser seperti ini bisa menggunakan polling (mengenai siapa bintang tamu yang diinginkan) Kemarin kan sempat di akun instagram FH UGM ngomongin mau undang siapa aja,” ujar Sita.

Terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan pada Dies Natalis kali ini, terselip harapan besar untuk FH UGM yang lebih baik.

“Semoga para alumni bisa menempati pos-pos seusai dengan profesi. Fakultas dapat meningkatkan fasilitas dan SDM sehingga kita terjaga dan tetap dipercaya. Kedepannya, dosen-dosen muda dapat memiliki potensi yang lebih tinggi.

Muda-muda ini harapan saya harus melihat persaingan secara skala internasional. Kampusnya ndeso, tapi kelas internasional,” tutup Sigid. (Mega, Audra, Akram)

EDISI 1/XXXIII/2018 21

IUS CONSTITUENDUM

Segudang Masalah Akan Delik Zina Di RUU KUHP

R

ancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana batal disahkan pada masa sidang sekarang.

Pada rapat paripurna Senin (12/2/2018) lalu, DPR justru memperpanjang pembahasan Undang-undang tersebut[1]. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan RUU KUHP diperpanjang karena tidak realistis jika disahkan sekarang. Sebabnya, masih ada sejumlah pasal yang diperdebatkan dalam Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP. Salah satu pasal yang menjadi perdebatan panas di dalam dan luar parlemen adalah adanya rumusan delicht overspel atau delik zina dalam rumusan Pasal 484 ayat (1) dan (2)[2].

Sebelum lebih lanjut masuk ke delik zina dalam RUU KUHP, ada baiknya kita membahas delik zina pada, WvS 1 http://nasional.kompas.com/ read/2018/02/13/09292631/dpr-perpanjang-pembahasan-rancangan-kuhp diakses pada tanggal 22 Februari 2018 Pukul 20.00.

2 http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt537f027062c6c/ parent/17797 (Draft RUU KUHP) diakses pada tanggal 20 Februari 2018 Pukul 19.00.

22 BOOKLET MAHKAMAH

(Wetboek van Straafrecht) alias KUHP yang berlaku saat ini. Pasal 284 Ayat (1) KUHP berbunyi, “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan” bagi orang yang melakukan overspel atau zina[3]. Pasal ini hanya berlaku bagi pria dan perempuan yang telah terikat perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 BW atau KUHPerdata serta bagi pria yang belum menikah tapi melakukan zina dengan perempuan yang telah terikat perkawinan. Selanjutnya, Pasal 284 Ayat (2) menyatakan bahwa, “Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.”

Lain WvS lain pula draf RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR. Zina dalam RUU KUHP diatur di Buku Kedua RKUHP Bagian Keempat tentang Zina dan Perbuatan Cabul. Menurut 3

KUHP.

Pasal 484 Ayat (1) RUU KUHP, perbua- mana kedua-duanya belum menikah, tan lebih lanjut yang termasuk kategori Pasal 484 Ayat (1) juga memperberat tindak pidana perzinahan adalah: a.

b.

c.

laki-laki yang berada dalam

ancaman pidana maksimal terhadap perbuatan zina dari 9 bulan menjadi 5 tahun.

RUU KUHP Pasal 484 Ayat (2) juga ikatan perkawinan melakukan memperluas pihak yang bisa melakukan persetubuhan dengan peremaduan terhadap perbuatan zina. “Tindak puan yang bukan istrinya; pidana sebagaimana dimaksud pada perempuan yang berada dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan keikatan perkawinan melakukan cuali atas pengaduan suami, istri, atau persetubuhan dengan laki- laki pihak ketiga yang tercemar”, begitulah bunyi Pasal 484 Ayat (2). Beberapa peruyang bukan suaminya; bahan atas delik zina sendiri menimbullaki-laki yang tidak dalam ika- kan pro kontra di berbagai kalangan dan tan perkawinan melakukan per- tentunya problematikanya sendirinya. setubuhan dengan perempuan, Oleh karena itu penulis berusaha menpadahal diketahui bahwa per- gupas permasalahan yang mungkin timempuan tersebut berada dalam bul dari perluasan delik zina dalam RUU ikatan perkawinan; KUHP itu sendiri.

perempuan yang tidak dalam Ancaman Penjara Maksimal 5 Tahun. ikatan perkawinan melakukan Adilkah ? persetubuhan dengan laki laki, Selain permasalah orang ketiga, padahal diketahui bahwa ladelik zina juga masih menyisakan konki-laki tersebut berada dalam troversi terkait dengan ancaman pidana ikatan perkawinan; atau pelaku tindak pidana tersebut. Pasal 484 e. laki-laki dan perempuan yang ayat (1) secara eksplisit menegaskan masing-masing tidak terikat bhwa pelaku perzinahan dapat dipidana dalam perkawinan yang sah penjara selama maksimal 5 tahun. Lain dengan ketentuan akan delik zina yang melakukan persetubuhan. lama, Pasal 284 ayat (1) KUHP menyaSelain memperluas makna zina takan bahwa ancaman pidana bagi pelaku sehingga juga melingkupi persetubu- tindak pidana perzinahan maksimal hanhan yang dilakukan oleh pasangan yang ya 9 bulan penjara. Merujuk pada Pasal d.

EDISI 1/XXXIII/2018 23

21 ayat (4) huruf a menyatakan bahwa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan apabila ancaman pidananya 5 tahun penjara atau lebih.

Apabila pasal perzinahan dalam RUU KUHP tersebut disahkan, maka hal tersebut akan menjadi overkriminalisasi. Polisi dapat melakukan penahanan terhadap pelaku zina dan tentunya ini dapat digunakan sebagai alat politik bagi pihak-pihak tertentu.

Apalagi definisi dari pihak ketiga masih lah belum jelas sehingga dapat memberi celah delik zina digunakan sebagai cara seseorang untuk melakukan penahanan terhadap musuh pribadinya.

Cukup dengan mengorek kehidupan pribadi dari yang bersangkutan dan melaporkannya ke polisi tanpa pertimbangan dari suami atau istri yang bersangkutan. Selama pelapor dapat mencoba membuat garis penghubung yang membuat mereka menjadi pihak ketiga yang tercemar akan perbuatan pelaku.

Dilain pihak, sudah menjadi rahsia umum bahwa Rumah Tahanan yang ada di Indonesia sering mengalami kelebihan kapasistas yang berakibat pada kerusuhan dan konflik antar tahanan[4]. Tidak manusiawinya banyak

4 http://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-39836857 diakses pada tanggal 22 Februari 2018 Pukul 20.30.

24 BOOKLET MAHKAMAH

Sumber foto: Istimewa

Rumah Tahanan di Indonesia ditambah dengan potensi dimasukannya tahanan baru terkait pelanggaran delik zina, sudah pasti hanya akan menambah masalah terkait kapasitas Rumah Tahanan[5].

Apalagi perbuatan zina sendiri yang dimasukan ke dalam delik aduan, sudah pasti merupakan kejahatan yang lebih ringan daripada kejahatan pada delik biasa. Akan tetapi, Pasal 484 memberikan ancaman pidana yang sama dengan Pasal 5 https://news.detik.com/berita/d-3378069/rancangan-kuhp-baru-dorong-penjara-over-kapasitas diakses pada tanggal 22 Februari 2018 Pukul 20.30.

yang tercemar menimbulkan permasalahan yang cukup serius. Pasal 484 Ayat (2) memberikan hak pengaduan atas orang ketiga yang tercemar. Definisi orang ketiga yang tercemar ini belumlah jelas dan menimbulkan tanda tanya.

Apakah orang ketiga itu hanya termasuk orang yang memiliki hubungan darah atau malah juga termasuk masyarakat sekitar yang tidak memiliki hubungan darah masih belum dapat dipastikan.

Perluasan dari pihak yang dapat melakukan pengaduan juga merupakan kemunduran dari KUHP yang ada sebelumnya.

600 yang mengatur kematian akibat kealpaan seseorang atau Pasal 587 Ayat (1) yang mengatur seseorang yang melakukan tindakan aborsi atas persetujuan dari sang ibu. Sudah pasti, pelanggaran Pasal 484 tidak menghasilkan akibat seburuk pasal yang disebut diatas sehingga layak dirumuskan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.

Problematika Orang Ketiga Perluasan dari pihak yang dapat mengadukan perbuatan zina dari hanya suami atau istri yang bersangkutan menjadi termasuk juga orang ketiga

Pasal tentang delik zina dalam WvS lebih mengedepankan keutuhan keluarga dalam kasus perbuatan zina daripada penjatuhan pidana itu sendiri[6].

Hal ini terlihat dari perumusan pasal yang bersifat delik aduan absolut dimana pemidanaan hanya dapat terjadi jika ada aduan dari suami atau istri yang tercemar. Jika kedua suami dan istri dapat menyelesaikan permasalahn tersebut di luar ruang sidang, maka tidak perlu diadakan penjatuhan pidana. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi konflik di dalam keluarga. Masalah perihal perzinhan ini diharapkan bisa diselesaikan bersama antara suami dan istri sebagai dua pihak yang terikat dalam perkawinan.

6

Eddy Os Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, 2014: Yogyakarta

EDISI 1/XXXIII/2018 25

Oleh karena itu, pemasukan frasa pihak ketiga dalam RUU KUHP, mengancam semangat untuk menjaga keutuhan keluarga seperti yang ada di KUHP yang lama[7]. Sekarang, pihak ketiga yang tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak yang melakukan perzinaan dan bahkan tidak berhubungan darah sama sekali, dapat melaporkan yang bersangkutan ke polisi. Ini tentunya melangkahi pendapat dan hak pengaduan dari suami atau istri yang bersangkutan, padahal belum tentu sang suami atau istri mau melakukan pengaduan ke polisi.

Apapun alasanya, suami atau istri dari pasangan tersebut seharusnya menjadi satu-satunya yang memiliki hak pengaduan absolut terhadap perbuatan zina pasangan mereka dan tidak ada pihak lain yang dapat memiliki hak tersebut. Apalagi jika mereka menggunakan hak tersebut tanpa memikirkan pendapat dari suami atau istri yang bersangkutan.

Bukankah yang terikat dalam perkawinan dan merasakan kerugian langsung akan perbuatan pasangan mereka adalah sang suami atau istri? Lalu mengapa pihak ketiga diluar perkawinan yang tidak merasakan kerugian secara langsung menjadi mendapat hak pengaduan dalam delik zina RUU KUHP? 7 http://www.mahkamahkonstitusi. go.id/index.php?page=web.Berita&id=13400&menu=2 diakses pada tanggal 23 Februari 2018 Pukul 17.00.

26 BOOKLET MAHKAMAH

Pernikahan Yang Sah Permasalahan

selanjutnya

yang menjadi masalah adalah terkait rumusan pasal perzinahan yang terdapat pada Pasal 484 ayat (1) huruf e yang berbunyi, “laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.” Ayat tersebut mengharuskan adanya suatu perkawinan yang sah, padahal seperti yang kita ketahui di Indonesia terdapat bermacam-macam prosesi perkawinan yang tidak diakui secara sah oleh negara seperti halnya nikah siri dan nikah adat.

Secara yuridis-normatif nikah siri memang tidak sah dan tidak diakui oleh negara, tetapi secara teologis (ajaran agama) diakui dan dianggap sah.

Dalam masyarakat Indonesia, pernikahan siri masih merupakan sesuatu yang sering terjadi. Pernikahan siri juga sering terjadi untuk pernikahan kedua dan selanjutnya. Menurut Komisi Nasional Untuk Perempuan (Komnas Perempuan), seringkali praktik perkawinan beristri lebih dari satu tidak memenuhi syarat, alasan dan prosedur berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan poligami[8].

8 https://www.komnasperempuan. go.id/file/pdf_file/2018/RHK%20

Dalam hal ini, perempuan yang menjadi

pernikahan mereka karena kolom agama

istri kedua berpotensi untuk ikut dkrimi-

dalam KTP mereka disi dengan tanda

nalisasi oleh delik zina sehingga Komnas

sambung[10]. Faktor ini menyebabkan

Perempuan dengan jelas menolak delik

banyak penganut aliran kepercayaan

zina dalam RUU KUHP.

sulit mendapatkan akta pernikahan. Jika delik zina terus dilegalisasi oleh DPR dan Pemerintah, maka akan ada potensi kriminalisasi terhadap penganut aliran kepercayaan.

Padahal, melihat pada angka statistik dari Australian Indonesia Partnership Justice, ada lebih dari 55% masyarakat miskin di Indonesia yang tidak memiliki akta nikah[9]. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan akta nikah dapat diakibatkan karena faktor ekonomi dan faktor pendidikan dair masyarakat miskin. Apapun faktornya, delik zina telah memberikan celah pada upaya kriminalisasi rakyat kecil yang telah menikah secara sah menurut agama tetapi tidak mampu membuktikan secara otentik bukti hukum telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum positif nasional.

Selain itu, hal ini juga menjadi permasalahan yang cukup merugikan kepada para penganut aliran kepercayaan yang sering kali tidak diakomodasi oleh petugas pencatatan sipil setempat dalam

9

2018/Infografis%20Pasal%20488%20 RUU%20KUHP.pdf diakses pada tanggal 23 Februari 2018 Pukul 21.30. http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2015/02/AIPJ-PUSKAPA-BASELINE-STUDY-ON-LEGAL-IDENTITY-Indonesia-2013.pdf diakses pada tanggal 23 Februari 2018 Pukul 21.30.

Kriminalisasi Korban Perkosaan Dan Pernikahan Paksa Perluasan delik zina juga dapat menjadi cara untuk melakukan kriminalisasi terhadap korban pemerkosaan.

Dalam RUU KUHP yan baru, semua hubungan persetubuhan diluar ikatan pernikahan yang sah diancam dengan pidana. Dengan definisi ini, pemerkosaan dan kekerasan seksual bisa termasuk di dalamnya. Korban pemerkosaan oleh karena ini dapat dipidana karena melakukan hubungan seksual diluar pernikahan[11].

Hal ini dapat membuat korban 10 h t t p : / / r e g i o n a l . l i p u t a n 6 . c o m / read/3157592/perjuangan-penghayat-kepercayaan-kala-menikah-dan-cari-kerja diakses pada tanggal 23 Februari 2018 Pukul 22.00.

11 h t t p : / / n a s i o n a l . k o m p a s . c o m / read/2018/02/01/10145771/dalam-pasal-zina-rkuhp-korban-pemerkosaan-berpotensi-dipenjara-lima-tahun diakses pada tanggal 23 Februari 2018 Pukul 22.30.

EDISI 1/XXXIII/2018 27

kekerasan dan pelecehan seksual se-

dak menguntungkan dari segi psikologi

makin berdiam diri dan takut melapor

dan sosiologi. Jika pelaku pemerkosaan

karena takut dipidana. Menurut survei

menang di dalam pengadilan karena kurangnya bukti, malah sekarang korban

yang dilaksanakan oleh Magdalene. co dan Lentera Sintas Indonesia, hanya sekitar 1% dari total 25.214 penyintas kekerasan dan pelecehan seksual yang kasusnya berhasil dituntaskan secara hukum[12]. Bahkan tanpa ada RUU KUHP yang baru, jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang berhasil selesai perkarannya pun sangat minim Lalu kita andaikan saja bahwa korban pemerkosaan dikecualikan dari pemidanaan delik zina. Apakah hal ini dapat menutup celah kriminalisasi korban pemerkosaan? Menurut Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, korban pemerkosaan tetap berpotensi menjadi tersangka tindak pidana zina jika si pelaku pemerkosaan mengaku hubungan mereka didasari suka sama suka. Dalam situasi ini, korban pemerkosaan juga malah dibebani beban pembuktian untuk membuktikan bahwa hubungan seksual yang dia lakukan dengan pemerkosanya adalah pemerkosaan.

Padahal korban pemerkosaan sendiri sudah pasti berada dalam posisi yang ti12 http://youthproactive.com/201607/ reportase/satu-persen-korban-perkosaan-diusut-pihak-berwajib/ diakses pada tanggal 23 Februari 2018 Pukul 22.30

28 BOOKLET MAHKAMAH

pemerkosaan dapat dijerat dengan pidana atas dasar delik zina[13].

Dalam kasus ini, delik zina bahkan dapat menimbulkan masalah baru karena pelaku pemerkosaan malah dapat memaksa korban untuk menikahi dia dengan ancaman bahwa jika tidak menikah dengannya, dia akan diadukan karena melanggar delik zina. Keadaan yang sama juga bisa saja terjadi kepada anak-anak dan remaja yang melakukan hubungan persetubuhan di luar nikah.

Orang tua dapat memaksa anak mereka melakukan pernikahan anak secara paksa untuk menghindari jerat hukum dari delik zina.

Kesimpulan Perluasan dari delik zina merupakan suatu kemunduran besar dalam pembahasan RUU KUHP kita. Sudah memiliki banyak pasal bermasalah lainnya, seperti soal penghinaan presiden, kesehatan reproduksi, kebebasan pers, tindak pidana korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia berat, delik zina hanya menambah daftar pasal bermasalah 13 h t t p : / / i c j r . o r . i d / r k u h p - m a sih-over-kriminalisasi-dan-belum-berpihak-pada-perempuan/ diakses pada tanggal 23 Februari 2018 Pukul 23.00

dalam RUU KUHP.

Perzinahan seperti dimaksud paragraf

Selain itu RUU KUHP juga sudah merambah ranah privat dari warga negara dengan melakukan perluasan delik zina terhadap semua hubungan persetubuhan di luar nikah dan terhadap hak pengaduan oleh pihak ketiga. Masuknya frasa pihak ketiga dapat berakibat orang luar ikut campur rumah tangga orang lain dan berbagai intervensi atas masalah pernikahan yang dilakukan oleh orang lain diluar pernikahan tersebut Dilain pihak, perzinahan yang dilakukan dua orang dewasa tidak terikat dalam pernikahan bukan di tempat umum bukanlah kejahatan yang menimbulkan korban jiwa, kerugian terhadap fisik dan materil orang lain, bahkan kerugian terhadap masyarakat dan negara. Bandingkan dengan penggunaan narkoba untuk yang tidak merugikan pihak lain secara langsung tetapi merugikan masyarakat dan negara karena hilangnya angkatan kerja yang sehat karena narkotika.

sebelumnya hanyalah permasalah moralitas dan bukan urusan Pemerintah Indonesia, yang notabene sebuah negara berdasarkan ketuhanan bukan berlandaskan agama tertentu. Apalagi jika perluasan delik zina ini berusaha didorong oleh beberapa pihak dari golongan dan latar belakang tertentu untuk berlaku terhadap seluruh rakyat Indonesia dari berbagai golongan dan latar belakang Perzinahan dalam hal ini hanya urusan moral sang pelaku dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan urusan moral belaka bukan perhatian dari Hukum Pidana.

Mengutip kata-kata dari Pierre Trudeau, Perdana Menteri Kanada 1968-1979 dan 1980-1984, yang juga pernah menjabat menjadi Menteri Kehakiman Kanada dan bekerja menjadi seorang pengacara.

“Tidak ada tempat untuk negara di dalam kamar tidur dari rakyat mereka. Apa yang dilakukan oleh orang dewasa dalam privasi mereka bukanlah perhatian dari Hukum Pidana.” (Ajhi Fibrianto, Raynal Arrung Bua)

Kirimkan Opini Anda!

Ingin tulisan opini anda dimuat di Mahkamah?

BPPM MAHKAMAH membuka tempat untuk mempublikasikan tulisan-tulisan anda!

Kirimkan ke buletin.mahkamah@gmail.com Nama file dan subjek email Opini_Nama Ketentuan: - 500 - 900 kata - Ms. Word format .rtf atau .doc - tidak pernah dimuat di media lain baik cetak maupun online, termasuk blog pribadi Kami tunggu tulisan anda!

EDISI 1/XXXIII/2018 29

RESENSI

Judul Buku : Amba Penulis : Laksmi Pamuntjak Jumlah halaman : 577 Penerbit : Gramedia Pustaka Utama Cetakan : Keenam, 2017 ISBN : 978-979-22-9984-7

Amba, yang Istimewa

satu peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, di tahun 1965.

N

Amba lahir dan tumbuh di kota kecil ovel ini dimulai di Pulau Kadipura. Berayahkan seorang guru, Buru, dimana Amba, seo- Amba tumbuh menjadi pribadi

rang wanita paruh baya, yang mencintai buku. Kegemaranmencari kekasihnya yang telah lama nya akan membaca membuat pola hilang. Sang kekasih merupakan pikirnya jauh berbeda dibandingkan

salah satu dari ribuan orang yang perempuan pada masanya. dibawa ke Pulau Buru sebagai tahanan politik karena dianggap men- Karena itu, Amba memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi, dukung gerakan kiri. mempelajari sastra Inggris di UGM Di tengah pencarian tersebut, alur (Universitas Gadjag Mada). Meskicerita membawa kita kembali ke pun telah bertunangan, Amba puluhan tahun yang telah lewat. memilih untuk bekerja daripaMengenalkan kita akan Amba, da bersiap untuk pernikahannya. seorang perempuan mandiri yang Pekerjaannya sebagai penerjemah berpendirian teguh, meskipun ke- membawa hidupnya ke Kediri. Di hidupannya terguncang, oleh salah

30 BOOKLET MAHKAMAH

sana ia bertemu Bhisma, seorang ka yang menimpanya, juga dialami dokter muda dari metropolitan Ja- ribuan orang lainnya sebagai akibat karta. Dalam waktu singkat, keduan- dari guncangan politik. Kisah Amba, hanyalah bagian kecil dari sejarah.

Dan seperti yang dikatakan Bhisma; Hingga akhirnya Bhisma hilang, da“Sejarah adalah langkah seorang lam kekacauan yang muncul setelah raksasa yang tidak punya hati” (hal.

Gerakan 30 S ditumpas. Mening444). Apa yang membuat kisahnya galkan Amba, namun tidak sendibegitu istimewa? rian. Ia meninggalkan Amba dengan seorang janin, buah dari percinta- Kisah ini bersih dari segala macam an mereka. Puluhan tahun pun le- propaganda. Sudut pandangnya tiwat, namun Bhisma tidak kunjung dak tercuci oleh berbagai macam kembali. Meski demikian, Amba ti- ideologi. Melainkan, memaparkan ya jatuh cinta.

dak menyerah untuk mencari dan apa yang terjadi sebagaimana adanmencintai Bhisma. Pencariannya ya.Untuk sebuah novel sejarah, ia membawa Amba hingga ke Pulau menawarkan perspektif baru. BahBuru. Dimana ia menemukan Bhis- wa hidup adalah rangkaian sebab ma, atau paling tidak, yang tersisa dan akibat. Dan dalam rangkaian darinya. itupun, kita masih punya pilihan.

Buku ini tidak pernah meletakkan Novel ini kental dengan unsur sejarbatasan, menentukan benar atauah Indonesia yang hingga kini belum pun salah. Melalui kata-kata, terjelas kebenarannya. Laksmi Pamuntlihat jelas bagaimana kita, sebagai jak menyajikan sejarah tersebut manusia, selalu mengelompokmelalui Amba, seorang perempuan kan diri menjadi “aku” dan “dia”, yang tidak ada artinya dalam ar“kita” dan “mereka”, namun dalam sip-arsip Negara. Namun hidupnya batasan yang begitu rancu, menjadi terjungkir balik oleh permainan bibit yang menuai berbagai macam politik dimana ia tidak pernah melikonflik di Tanah Air. (Btari Kinayunbatkan diri. Nasib Amba, mala petagan)

EDISI 1/XXXIII/2018 31

PUISI

Cinta (A Danti)

sore itu seorang Polisi baru saja pulang dari tempat kerjanya angin berdesau desau pada seragamnya yang tetap necis tak bergeming di balik lebat kumisnya senyum simpul bahagia di dalam saku celananya mobil-mobilan buat si anak lanang

setelah satu jam habis di jalan, barulah ia sampai di depan pintu dua anak gadis melongok dari jendela lantas mencium tangan ayahnya diusap kepala mereka satu-satu, lalu ia panggil si bungsu yang dirindu hening agak lama, sebab tiada terdengar sahutan anaknya

sang Polisi memutuskan untuk segera masuk ke dalam rumah rupanya si bocah lelaki sedang asyik menyantap makanan hingga tandas susah dipercaya tapi memang jarang keluarga itu bermewah-mewah cukuplah diatas meja lauk pauk sederhana menemani nasi yang masih panas

dari dapur seorang wanita paruh baya muncul membawakan tambahan nasi di sebuah bakul aroma kuah tengkleng dalam mangkuk masih mengepul sungguh masakan Mama paling enak betul!

seperti halnya cahaya kota suci kala senja mungkin cinta memang selalu ada dalam hal-hal kecil yang tak tampak istimewa namun menjalar hangat hingga ke dalam dada

32 BOOKLET MAHKAMAH

PUISI

Kasih

(A Danti)

pagi itu para malaikat turun bersama hujan deras di balik awan lamat lamat semburat cahaya tangan tangan mulai menurunkan gelas beberapa menjatuhkan pedangnya; seolah kebencian sedang dicabut dari semesta..

kemudian turunlah Dia menatap umat satu persatu kepala kepala tertunduk takut, atau malu? lantas Yang Agung merogoh sesuatu dari kantong bajuNya itulah kasih, tunas kecil yang lalu Ia selipkan ke dasar jiwa

saling bertatap kami dalam kebingungan kian bertambah tercium bau busuk hati yang lama mati oleh ego dan dendam! namun hari itu Kau nyatakan diri tak butuh dibela merah padamlah wajah dungu kami yang tak juga paham!

mencari kasih di ribuan lembar kitab suci sia sia saja sebab menuhankan pikiran sendiri; membunuh, menyiksa sembari menyeruMu nurani menjerit-jerit, tak dirisaukan bak angin lalu

ampuni kami, o Gusti! yang selama ini terlalu dipusingkan oleh definisi meski sejatinya kasih masih termangu sendiri bukan di keramaian namun dalam sepi,

EDISI 1/XXXIII/2018 33

PUISI MAWAR MERAH Oleh Fariz M. Ada sekuntum bunga terindah di jagad raya ini Tumbuh bermekaran ketika musimnya tiba Ciptaan Tuhan yang sama indahnya dengan wanita mawar merah Namanya pun sama indah dengan bunganya Kadang kau gunakan sebagai lambang asmara Menyatakan rasa kepada tambatan hati Menggenggam batangku yang penuh duri Hanya demi sebuah kalimat sederhana “Aku mencintaimu“ Kadang juga kau gunakan sebagai lambang nestapa Meletakkanku pada sebidang tanah kecil Tertancap papan tertulis nama dan tanggal lahir Diam membisu menahan tangis “Selamat jalan” Tuhan memang begitu adil Mampu memadukan kedua hal kontras menjadi satu Antara ada dan tiada Mawar merah

34 BOOKLET MAHKAMAH

Connect With Us! www.mahkamahnews.org @mahkamahnews @mahkamahnews @mahkamahnews BPPM Mahkamah buletin.mahkamah@gmail.com

Kami adalah bagian dari mereka yang menyebut dirinya mahasiswa. Kami masih mencari makna ata “maha” dan mungkin ini salah satu jalan untuk menemukannya.

Satu untuk meniti dan berbagi informasi. Satu untuk belajar mengawasi, sisanya menyemangati diri untuk berkreasi, selebihnya mencoba bersosialisasi dengan kawan-kawan satu visi.

MAHKAMAH

J ala n So c i o J u s t i c i a No . 1 Bu l a k s u m u r, S l em an © BPPM M a h k a m a h 2 0 1 8 Al l Ri g h t s Re s e r v e d