Urgensi Menjaga Sinergitas Infra dan Supra Struktur Politik

“Urgensi Menjaga Sinergitas Supra dan Infra Struktur Politik” disampaikan oleh: DR. H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A. Wakil Ketua MPR RI Periode 2019-2024 Bojonegoro, 11 Februari 2021

STRUKTUR POLITIK DALAM SISTEM POLITIK DEMOKRATIS

SISTEM POLITIK DEMOKRATIS

INFRA STRUKTUR POLITIK

SUPRA STRUKTUR POLITIK

KOMPONEN INFRA STRUKTUR POLITIK

PARTAI POLITIK ALAT KOMUNIKASI POLITIK

MEDIA MASSA

TOKOH KELOMPOK KEPENTINGAN

KELOMPOK PENEKAN

KOMPONEN SUPRA STRUKTUR POLITIK

EKSEKUTIF

TRIAS POLITICA

LEGISLATIF

YUDIKATIF

1.

2.

3.

PRESIDEN & KABINET GUBERNUR & JAJARAN BUPATI / WALIKOTA & JAJARAN

1.

2.

3.

MPR RI, DPR RI, DPD RI DPRD TK PROVINSI DPRD TK KAB / KOTA

1.

MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) MAHKAMAH AGUNG (MA) KOMISI YUDISIAL (KY)

2.

3.

POLA RELASI STRUKTUR POLITIK

INFRA STRUKTUR POLITIK  Aktivitas Politik di Level Masyarakat

SISTEM POLITIK DEMOKRATIS SUPRA STRUKTUR POLITIK  Alat Kekuasaan Negara

 artikulasi dan agregasi kepentingan  rekrutmen dan pendidikan politik  sosialisasi dan komunikasi politik  kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah

 menyerap aspirasi publik  formulasi kebijakan publik  menjalankan fungsifungsi pemerintahan  checks and balances satu sama lain

PEDOMAN RELASI STRUKTUR POLITIK

INFRA STRUKTUR POLITIK Pancasila

UUD NRI 1945

SUPRA STRUKTUR POLITIK

NKRI

Bhinneka Tunggal Ika

SINERGITAS STRUKTUR POLITIK

SUPRA INFRA

FAKTOR - FAKTOR PENDUKUNG: 1. Berpijak pada Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945.

2. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi  [kedaulatan rakyat], [persamaan di depan hukum], [menjunjung tinggi HAM], [Pemilu yang LUBER dan JURDIL], [good and clean governance].

3. Memperluas partisipasi publik, kebebasan sipil, dan institusi demokrasi dalam pelaksanaan politik dan pemerintahan.

4. Manajemen konfik secara konstitusional [e.g. sengketa Pemilu di MK, uji materi di MA, pelanggaran hukum di MA dan struktur, dan lain-lain].

5. Menghindari Praktik KKN dan Praktik Otoritarianisme yang tidak selaras dengan prinsipprinsip demokrasi.

PELUANG PENGUATAN SINERGITAS STRUKTUR POLITIK

Reformasi

Amandemen Konstitusi

Sumber Daya Nasional

Otonomi Daerah

Kemajuan Teknologi

REFORMASI: momentum perubahan di segala bidang kehidupan, khususnya politik dan pemerintahan AMANDEMEN KONSTITUSI: sejak 1999-2002 , pola relasi yang lebih sehat dan seimbang dalam supra struktur politik (adanya cheks and balances, pengembangan dan penguatan peran infra struktur politik (partai politik dan masyarakat madani) OTONOMI DAERAH: peluang sinergi di level daerah, optimalisasi pembangunan di level daerah SUMBER DAYA NASIONAL: sinergi struktur politik untuk memberdayakan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan pembangunan (masyarakat adil, makmur, aman, dan sejahtera) KEMAJUAN TEKNOLOGI: media dalam menyerap aspirasi publik, serta media dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan oleh alat kekuasaan negara

TANTANGAN DALAM SINERGITAS STRUKTUR POLITIK

IDEOLOGI POLITIK

EKONOMI SOSBUD

HANKAM

• Ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila • Executive Heavy / Legislative Heavy • Oligarki elit dalam struktur politik

• Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial • Berkembangnya ekonomi liberal • Rumpang (Gap) budaya dan sosial dalam masyarakat • Ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum • Masih tingginya angka korupsi politik dan pemerintahan

STRUKTUR POLITIK KUAT UNTUK DAERAH MAJU & PRODUKTIF mempedomani Pancasila dan UUD NRI 1945 (semua struktur politik) kohesi sosial yang kuat di masyarakat (tokoh masyarakat) masyarakat yang teredukasi baik dalam hal politik (partai politik, LSM) masyarakat yang well-informed terhadap perkembangan daerah (kalangan pers) tersedianya saluran komunikasi politik di masyarakat (partai politik, parlemen daerah) manajemen sumber daya manusia dan alam secara tepat (gubernur, bupati, walikota)

menyerap aspirasi publik (partai politik, pemerintah dan parlemen daerah) formulasi kebijakan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan publik (pemerintah dan parlemen daerah) penegakan dan proses hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi HAM (peradilan dan kejaksaan)