1
Revitalisasi Sistem Rekrutmen Partai Politik Guna Mendukung Penguatan Demokrasi
Latar Belakang Partai politik merupakan sebuah instrumen vital yang wajib ada di suatu negara dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Beberapa pendapat bahkan menyatakan bahwa tidak ada demokrasi di suatu negara apabila tidak ada partai politik di dalamnya. Carl J. Friedric menjelaskan bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk meraih dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya. Berdasarkan pada penguasaan tersebut, pimpinan partai akan memberikan manfaat yang bersifat ideologis dan materil kepada anggota partainya (Friedric, 1974). Sementara itu, George B. de Huszar dan Thomas H. Stevenson mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok individu terorganisir yang ikut serta mengendalikan suatu pemerintahan agar dapat menjalankan programprogram kerjanya, serta menempatkan anggota-anggotanya pada struktur pemerintahan tersebut (de Huszar, 1951). Ada banyak fungsi yang dijalankan oleh partai politik, salah satu yang paling vital adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik sendiri dimaknai sebagai proses merekrut orang-orang untuk menjadi anggota partai dan aktif dalam aktivitas partai, serta menyeleksi anggota-anggota partai yang kompeten untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin (Haryanto, 1982). Lazimnya, cara yang ditempuh oleh partai politik adalah dengan merekrut generasi muda untuk dididik dan dijadikan kader. Dalam proses kaderisasi tersebut akan terlihat anggota-anggota yang berbakat dan kompeten yang nantinya dapat dipromosikan sebagai calon-calon pemimpin. Pemimpin dalam konteks tersebut adalah mereka yang menduduki jabatan sebagai anggota legislatif, serta pejabat publik yang meliputi kepala negara dan kepala pemerintahan (presiden), menteri negara di kabinet, serta kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum (pemilu) (Budiardjo, 2004). Rekrutmen politik telah menjadi fungsi utama partai politik dalam rangka memainkan perannya sebagai agen penghubung (intermediary agent) antara negara dengan warga negara dalam konteks representasi politik. Melalui rekrutmen politik, partai politik berperan sebagai jembatan penghubung yang mengantarkan warga negara untuk menempati posisi strategis di pemerintahan, baik di level legislatif, maupun eksekutif. Akan tetapi yang lebih fundamental adalah melalui rekrutmen yang digelar partai politik, rakyat juga memiliki kesempatan untuk menyalurkan berbagai hak politiknya seperti hak untuk berorganisasi, berserikat, berkumpul, serta menyatakan pendapat, yang mana hak-hak tersebut dijamin secara konstitusional di dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, esensi utama demokrasi, yakni sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dapat terselenggara dengan baik (Perludem, 2018). Indonesia pasca runtuhnya orde baru pada 1998 memasuki sebuah tahapan yang lebih demokratis dalam sistem politik dan pemerintahan. Dalam konteks partai politik, demokratisasi mewujud dalam bentuk peningkatan jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. Jika pada era Soeharto, partai politik ‘dibonsai’