Revitalisasi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

BAHAN MASUKAN UNTUK DISKUSI WEBINAR “REVITALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PESISIR DAN PULAU KECIL DI INDONESIA”, KAMIS 9 JULI 2020



Urgensi penguatan masyarakat hukum adat memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagai berikut: 1) Pasal 18 UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU”.

2) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengelolaan perikanan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal.

3) UU N0. 26/2007 tentang Penataan Ruang.

4) UU No. 27/2007 Jo. UU. No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (WP3K).

5) UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pelestarian nilai budaya dan wawasan bahari serta revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan.

6) Permendagri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

7) Permen KKP No. 08/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menginisiasi rencana aksi pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) sejak 2016, yakni sebagai berikut: 1) Tahun 2016, melakukan identifikasi dan pemetaan masyarakat adat/lokal di PPK. 2) Tahun 2017, melakukan revitalisasi kelembagaan masyarakat adat/lokal di PPK. 3) Tahun 2018, melakukan penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat adat/lokal di PPK. 4) Tahun 2019, melakukan aktualisasi kelembagaan masyarakat adat/lokal di PPK dalam mendukung sistem sosial budaya, serta sistem ekonomi masyarakat adat/lokal.



Berdasarkan Permen KKP No. 08/2009, yang dimaksud dengan Pengelolaan WP3K adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena adanya 1

ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemberdayaan Masyarakat diartikan sebagai pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan oleh pemerintah atau pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu menentukan pilihan terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.



Pengelolaan WP3K secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan menguatkan pemberdayaan masyarakat. Secara mendetil tujuannya sebagai berikut: 1) Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dalam pemanfaatan WP3K. 2) Menerapkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam Pengelolaan WP3K. 3) Menjamin serta melindungi kepentingan masyarakat.

4) Mewujudkan kemandirian masyarakat agar mampu berpartisipasi, berusaha, dan berkarya, baik secara mandiri atau bersama-sama.

5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan WP3K, masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam tahap: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) pengawasan.



Peran serta masyarakat dalam tahap PERENCANAAN: disampaikan melalui lembaga kemasyarakatan dalam konsultasi publik dan/atau musyawarah adat, baik formal maupun non-formal, kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peran serta tersebut antara lain sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pengelolaan WP3K. 2) Memberikan informasi dalam perencanaan pemanfaatan WP3K. 3) Memberikan masukan dalam menentukan arah perencanaan pengelolaan WP3K. 4) Menyampaikan masukan/usulan terhadap rencana kegiatan pemanfaatan pengelolaan WP3K.



Peran serta masyarakat dalam tahap PELAKSANAAN: 1) Memprioritaskan rencana yang telah disepakati.

2) Memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal permohonan maupun pemberian sertifikat Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3).

3) Melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya WP3K berdasarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

4) Menjaga, memelihara, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan di WP3K. 2



Peran serta masyarakat dalam tahap PENGAWASAN: disampaikan melalui lembaga kemasyarakatan kepada para pemangku kepentingan utama yang memanfaatkan WP3K. Apabila peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan WP3K tersebut tidak dapat diselesaikan, maka lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan meneruskan pengaduan kepada aparat yang berwenang. Peran serta dalam tahap pengawasan tersebut sebagai berikut: 1) Memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan terhadap pengelolaan WP3K. 2) Menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan WP3K. 3) Melaporkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan pengelolaan WP3K yang merugikan kelestarian lingkungan.



Bentuk konkret pemberdayaan masyarakat hukum adat pesisir dan pulau-pulai kecil antara lain sebagai berikut: Dalam hal pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang LINGKUNGAN HIDUP: 1) Kegiatan bersih pantai.

2) Rehabilitasi terumbu karang dan mangrove.

3) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang terjadi pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

4) Pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

Dalam hal pemanfaatan dan pengembangan TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN: 1) Peningkatan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat tentang teknologi ramah lingkungan.

2) Penyebarluasan informasi tentang teknologi ramah lingkungan.

Dalam hal KEMITRAAN antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah/pemerintah daerah: 1) 2) 3) 4)

Dialog bisnis antara pemerintah/pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Penyebarluasan informasi peluang kemitraan usaha.

Bimbingan teknis kemitraan usaha.

Memfasilitasi kemitraan usaha dengan prinsip bagi hasil yang berkeadilan.

Dalam hal pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk MENCEGAH PENURUNAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WP3K: 1) Mitigasi bencana (upaya preventif).

3

2) Rehabilitasi dan reklamasi (upaya proaktif). 

Pemetaan terkait permasalahan dan kompleksitas WPK3K antara lain sebagai berikut: 1) Masuknya kapal ikan asing penangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), contoh kasus di Pulau Natuna.

2) Gelombang pasang dan kenaikan muka air laut.

3) Alat tangkap ikan yang merusak seperti bottom trawls, drift nets, dan fine mesh nets.

4) Penangkapan penyu dan lumba-lumba.

5) Penangkapan ikan ilegal di laut teritorial.

6) Penangkapan ikan dengan bahan peledak.

7) Polusi dan kerusakan pantai akibat pariwisata.

8) Penimbunan bahan kimia pertanian.

9) Banyaknya limbah pemukiman dan buangan kapal.

10) Peningkatan migrasi dan pertumbuhan penduduk di daerah pantai.

11) Masifnya industri di daerah pantai.

12) Tailing pertambangan.

13) Kerusakan habitat kritis benih ikan.

14) Adanya limbah perikanan.

15) Penebangan hutan dan erosi.

16) Dan lain-lain.



Strategi revitalisasi masyarakat hukum adat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia agar sejahtera, kuat, dan mandiri sebagai berikut: TAHAP IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN: (1) mengkaji hak-hak masyarakat adat, (2) mengidentifikasi model pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, (3) memetakan wilayah masyarakat hukum adat.

TAHAP PENDAMPINGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT: (1) pendampingan kearifan lokal, (2) sinergitas kelembagaan setempat, (3) pembinaan.

TAHAP PENGUATAN KELEMBAGAAN: (1) penguatan kelembagaan adat, (2) peningkatan kapasitas SDM dalam mengelola SDA, (3) fasilitas pembentukan kelembagaan.

TAHAPAN KEMANDIRIAN KELEMBAGAAN: (1) pemberian fasilitas bantuan sarana ekonomi produktif, (2) pengembangan usaha ekonomi produktif, (3) penguatan jaringan kelembagaan.

4



Strategi menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran berperan serta dan peningkatan tanggung jawab masyarakat, sebagai berikut: 1) Memberikan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan, serta pelatihan kepada masyarakat.

2) Melakukan penyebarluasan informasi mengenai peran serta kepada masyarakat secara terbuka.

3) Menghormati hak yang dimiliki masyarakat.

4) Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang dialami sebagai konsekuensi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana pengelolaan WP3K. 5) Melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

6) Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul, serta keberatan dari masyarakat dalam rangka pengelolaan WP3K.

Jakarta, 7 Juli 2020 Dipersiapkan oleh,

Boy Anugerah, S.IP., M.Si., MPP. Tenaga Ahli A-48 MPR RI

5