Inspirasi Bisnis dan Pribadi Bertumbuh
SABTU WAGE, 5 NOVEMBER 2016 4 SAPAR 1950 JE
DIGITALIZING SINERGY
Pendataan Tanah SG-PAG Dikebut JOGJA, BERNAS -- Identifikasi luas tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG) sementara ini mencapai sekitar 3,5 Juta meter persegi terbagi dalam 13.000 bidang tanah di lima kabupaten/kota se-DIY. Luasan tanah Kasultanan dan Kadipaten itu sudah menembus 90 persen dari total pendataan yang tengah dilakukan Pemda DIY.
“ S a y a b e r a n i m e nyampaik an lahan (SG-PAG) yang terdata sudah mencapai 90 persen, sekitar 13 ribu bidang tanah. Saya agak lupa total
keluasannya. Kalau nggak salah 3,5 juta meter persegi,” ujar Hananto Hadi Purnomo, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY, di DPRD DIY,
Kamis (3/11). Modal hasil identifikasi tanah SG-PAG yang telah menembus 90 persen tersebut dianggap Hananto dapat ditindak lanjuti dalam pembahasan Rancangam Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten. Sedang kekurangan data luas
tanah SG-PAG saat ini tengah dikebut penyelesainnya. “Pendataan masih terus berjalan,” ujarnya. Hananto mengungkapkan, dari total 13.000 bidang itu masih sedikit yang sudah disertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY. Sampai saat ini baru sekitar 1.000 bidang SG-PAG yang sudah disertifikasi dari BPN. ke hal 7
BENTROK AKSI 4 NOVEMBER
NO 291 TH KE-70 TERBIT 16 HAL Rp 3.000
Sultan : Zona Inti Gumuk Pasir Harus Bebas Bangunan BANTUL, BERNAS Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X mengatakan kawasan zona inti gumuk pasir di Pantai Parangkusumo Parangtritis, Kabpaten Bantul, harus bebas dari bangunan atau rumah warga. “Karena gumuk pasir itu kalau di sekitarnya makin banyak rumah, arah anginnya berubah dan gumuk pasirnya bisa hilang. Itu lho masalahnya,” kata Sultan usai menghadiri talkshow ‘Radio Masuk Pasar’ di Pasar Imogiri Bantul, Jumat (4/11). Dengan demikian, kata Sultan, upaya pemerintah daerah yang saat ini dengan melakukan penataan kawasan zona inti gumuk pasir pantai selatan Bantul untuk menyelamatkan gumuk pasir yang sudah ditetapkan sebagai geomaritime science park itu. Untuk itu, Sultan mengimbau bagi warga yang masih punya bangunan atau rumah tinggal di kawasan zona inti gumuk pasir
pantai selatan Bantul harus segera mengosongkan. Kalau tidak, akan ditertibkan aparat pemda. “Masalahya di situ tadi (agar gumuk pasir tidak hilang), bukan masalah mengusirnya,” kata Raja Keraton Ngayogyakarto Hadinigrat ini. Berkaitan dengan penataan bangunan maupun kegiatan di kawasan gumuk pasir, Sultan menyerahkan sepenuhnya ke pemkab Bantul. Sebab keputusan yang sudah dikeluarkan Pemda DIY telah mengamanahkan ke pemkab. “Penataan gumuk pasir itu kan sudah jadi urusan Bantul. Saya tidak tahu,” kata Sultan. Namun demikian, kata Sultan, jika memang masih ada warga yang menempati tanah Sultan Ground di atas gumuk pasir, diharapkan pemkab Bantul mencarikan jalan keluar setelah warga yang bersangkutan diminta pindah dari lokasi. “Biarpun digusur juga ada ke hal 7
Bernas Hari Ini Pengunjuk rasa melakukan perusakan fasilitas umum saat unjuk rasa 4 November di Jakarta, Jumat ( 4 / 11 ) m a l a m . Aksi menuntut pemerintah untuk mengusut dugaan penistaan agama berakhir bentrok.
Hal 6
- Aturan Parkir Sekaten Ketat
Hal 10
- Pungli di Swasta Tak Kalah Dahsyat Hal 11 -Tidak Berizin, Tutup Saja
Hal 12
MUHAMMAD ADIMAJA/ANTARA
Penambang Pasir Penambang Batu Liar Masih Marak Gerudug Kejaksaan KULONPROGO, BERNAS -- Para penambang pasir kali Progo di daerah Sentolo, menggerudug Kejaksaan Negeri Wates, Jumat (4/11). Mereka memprotes penahanan terhadap rekannya oleh kejaksaan. Massa yang tergabung dalam Kelompok Penambang Progo (KPP) ini minta agar rekan mereka, Teguh Subagya, ditangguhkan penahanannya. Teguh Subagya alias Yoyok ditahan kejaksaan karena melakukan penambangan tanpa ijin, sehingga dinilai melanggar UU Nomor 4/2009 tentang Minerba. Para penambang pasir itu menilai ada kejanggalan terhadap kasus yang dialami Teguh. Sebab, beberapa waktu lalu ada tiga orang terkena rasia semacam, namun tidak ditahan. Bahkan dalam sidang pengadilan dinyatakan bebas. Karena itulah mereka mempersoalkan mengapa Teguh ditahan meski kasusnya sama dengan tiga penambang lainnya yang terkena razia. “Kenapa terjadi perbedaan penegakan hukum. Apakah Teguh Subagya
- Persaingan Caketum PSSI Panas
waktu datang tidak membawa tanda cinta,” ujar orator demo melalui pengeras suara. Perwakilan demonstran kemudian mendapat penjelasan bahwa kasus Teguh sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wates, Jumat (4/11) pagi. Karena itu, kewenangan penanganannya berada di pengadilan. Massa yang datang dengan lima buah truk itu kemudian mengalihkan aksinya ke depan kantor Pengadilan Negeri Wates. Gandung Juantoro, Ketua KPP, menyatakan keheranannya terhadap peroses hukum terhadap Teguh. “Kasusnya sama tapi kenapa Teguh Subagyo tidak bisa mendapatkan penangguhan atau dibebaskan,”ujarnya. Menurut Gandung, kasus ini menjadi barometer permasalahan penambangan di Indonesia. KPP yang juga tergabung dalam Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) menemukan banyak penambang yang terkena kasus hukum karena dianggap tidak mengantongi izin. Menurut Gandung, penambang pernah mengajukan ijin ke hal 7
GUNUNGKIDUL, BERNAS – Upaya pemerintah untuk menertibkan penambangan batu galian, belum berhasil. Hingga kini aktivitas penambang liar masih tetap marak di berbagai wilayah Gunungkidul. Menurut Purwanto, Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul yang membidangi masalah
tata ruang dan pertambangan, menyatakan mahalnya beaya penyusunan Amdal dan uang jaminan reklamasi menyebabkan banyak penambang yang tidak dapat mengantongi izin. “Uang jaminan reklamasi untuk luas lahan lima hektar itu sampai Rp 500 juta. Belum beaya penyusunan Amdal yang menggunakan konsultan
itu sampai puluhan juta,” kata Purwanto, Jumat (4/11). Akibat mahalnya beaya jaminan reklamasi dan penyusunan Amdal tersebut, saat ini masih banyak penambang liar atau ilegal yang beroperasi secara kucing-kucingan dengan petugas. “Beaya yang mahal dalam pengurusan izin penambangan memaksa penambang ke hal 7
SUTARYONO/HARIAN BERNAS
TAK BERIZIN -- Penambangan batu tak berizin alias liar, masih terjadi di wilayah Gunungkidul.
Manajemen Baru Unjuk Rasa AKSI Damai Bela Islam Tegakkan Keadilan Melalui Supremasi Hukum, di Jakarta, Jumat (4/11), hingga pukul 16.00 WIB berlangsung aman, lancar, dan tertib. Unjuk rasa yang dikoordinasikan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPFMUI) ini berlangsung tanpa gesekan fisik atau saling dorong antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan. Keikutsertaan peserta pengunjuk rasa yang bisa dipastikan berjumlah puluhan ribu orang, bahkan ada yang menyebut mencapai sekitar seratusan ribu orang, juga menyemut dalam barisan panjang ketika mereka melakukan longmarch seusai Shalat Jumat dari Masjid Istiqlal ke Jalan Pejambon, lalu ke Jalan Ridwan Rais, Medan Merdeka Selatan, dan Medan Merdeka Barat. Perjalanan mereka terhenti di ujung Jalan Medan Merdeka Barat dan tidak bisa lagi mendekati Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara karena terhalang barikade aparat keamanan dari TNI dan Polri serta gulungan kawat baja berduri. Suasana unjuk rasa yang berlangsung damai, memperlihatkan kepatuhan para pengunjuk rasa terhadap Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum juga telah mengatur mengenai pelaksanaan demonstrasi atau
unjuk rasa. Selain itu, demonstrasi atau berunjuk rasa memang telah dijamin oleh UndangUndang Dasar 1945 dan Deklarasi Uni-
WAHYU PUTRO A/ANTARA
AKSI 4 NOVEMBER - Petugas membawa pengunjuk rasa yang pingsan ketika melakukan aksi di kawasan Bundaran Air Mancur, Jakarta, Jumat (4/11). Aksi yang diikuti ratusan ribuan orang itu menuntut kepastian hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.
versal Hak-Hak Asasi Manusia sebagai bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat; mewujudkan iklim yang konduksif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Peserta pengunjuk rasa tampak mendisiplinkan diri mereka dengan mematuhi aturan perundang-undangan dan seruan dari pemimpin negeri ini serta seruan dari aparat keamanan, termasuk dari para alim ulama. ke hal 7
Ma araman
Salah Pencet Pergi ke mall bersama anak memang momen yang menyenangkan. Namun, momen membahagiakan itu kadang-kadang berubah menjadi kepanikan karena ulah sang anak. Inilah yang dialami Hilman, 30 tahun, saat mengajak anaknya pergi ke salah satu mal di Yogyakarta, akhir pekan lalu. Setiba di mall , hilman segera membawa anaknya ke toilet. Maklumlah, bocah berusia empat tahun itu sejak pagi belum BAB, sehingga agak rewel. Hilman segera mendudukkan anaknya di toilet mall yang super nyaman itu. Bukannya menunggui anaknya buang hajat, Hilman malah memilih menunggu di depan pintu sembari asyik dengan telepon genggamnya. Saat sedang asyik bermain handphone, tiba-tiba Hilman mendengar suara air ngocor dari dalam toilet. Buru-buru Hilman membuka pintu toilet. Apa yang terjadi? Ternyata, kran air yang seharusnya untuk cebok, mengucur deras, menyemprot si anak, tepat di perutnya. Sang anak ternyata salah pencet. Bukannya memencet tombol flush, si anak malah memutar kran untuk cebok. Hasilnya, air kran mengucur deras membasahi perut si anak. “Hei, kamu salah mencet!” teriak Hilman sambil mematikan kran air. Si anak bukannya panik. Ia malah senyumsenyum sembari mengelus-elus bajunya pada bagian perut yang basah kuyup. Hilman pun akhirnya dibuat repot. Terpaksa ia harus membeli baju baru untuk sang anak karena tidak membawa baju cadangan dari rumah.(jay)