Bahan Masukan Revisi UU MK

1

SARAN DAN MASUKAN UNTUK RUU PERUBAHAN KETIGA TERHADAP UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI1 Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah dan ayat 4(f), ayat 4(g), dan ayat 4(h) dihapus.

SEBELUMNYA

MENJADI

Pasal 4 ayat (3)  Ketua dan Wakil Ketua Pasal 4 ayat (3)  Ketua dan Wakil MK dipilih dari dan oleh anggota hakim Ketua MK dipilih dari dan oleh konstitusi untuk masa jabatan selama 2 anggota

hakim

konstitusi

untuk

(dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil terhitung

sejak

Ketua MK.

Ketua

pengangkatan

tanggal dan

Wakil

Ketua MK. Ayat 4(f)  Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK dilakukan dalam 1 (satu) kali Ayat 4(f)  Dihapus Ayat 4(g)  Dihapus

rapat pemilihan.

Ayat 4(g)  Calon yang memperoleh Ayat 4(h)  Dihapus suara

terbanyak

dalam

pemilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat 4(f) ditetapkan sebagai Ketua MK. Ayat 4(h) 

Calon yang memperoleh

suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 4(f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua MK.

Saran dan Masukan: 1) Sebagaimana amandemen konstitusi, MK merupakan salah satu lembaga tinggi negara sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, MPR, 1

Disajikan sebagai bahan masukan kepada Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A., untuk Rapat Tim Panja tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2

DPD, MA, dan KY. Masa jabatan para pemimpin lembaga tinggi negara lainnya adalah 5 (lima) tahun. Oleh sebab itu, perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK dari 2,5 tahun menjadi 5 tahun adalah penyelarasan masa jabatan seperti halnya pimpinan pada lembaga tinggi negara lainnya.

2) Perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK dari 2,5 tahun menjadi 5 (lima) tahun adalah sesuai dengan masa jabatan hakim konstitusi itu sendiri yakni 5 (lima) tahun. Artinya, pemilihan posisi Ketua dan Wakil Ketua MK hanya diselenggarakan satu kali setelah mereka diangkat, bukan dua kali merujuk pada peraturan sebelumnya (UU No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas UU MK).

3) Penyelarasan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK menjadi 5 tahun, seperti halnya dua Trias Politika lainnya (Eksekutif dan Legislatif) akan lebih menjamin stabilitas politik dan pemerintahan.

4) Penghapusan ayat 4(f), 4(g), dan 4(h) merupakan penghapusan mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK berdasarkan suara terbanyak pertama dan kedua. Jika mekanisme ini dihapus, perlu dirumuskan mekanisme lainnya secara khusus dan eksplisit mengenai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK berdasarkan suara terbanyak (bila musyawarah tidak tercapai).

Ketentuan Pasal 7A ayat (1) diubah.

SEBELUMNYA Pasal

7

ayat

(1)

ďƒ¨

MENJADI Kepaniteraan Pasal 7 ayat (1) ďƒ¨ Kepaniteraan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal merupakan

jabatan

fungsional

yang 7

merupakan jabatan fungsional

menjalankan tugas teknis administratif yang peradilan MK.

menjalankan

tugas

teknis

administrasi peradilan MK dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan panitera pengganti.

3

Saran dan Masukan: 1) Perubahan pada pasal ini adalah mengenai penetapan batas usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti yakni 62 (enam puluh dua) tahun sebagaimana belum diatur pada UU yang sudah ada.

2) Penetapan batasan usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan panitera pengganti secara umum lebih tinggi dari PNS Umum yang notabene adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

3) Namun demikian, dibandingkan dengan batas usia pensiun untuk jabatan fungsional pendidik di lingkungan PNS seperti ahli peneliti dan peneliti, guru besar atau profesor, serta dosen yang notabene adalah 65 (enam puluh lima) tahun, batas usia pensiun panitera di lingkungan MK terbilang lebih singkat.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h diubah.

SEBELUMNYA

MENJADI

Pasal 15 ayat (2) huruf d  Berusia Pasal 15 ayat (2) huruf d  paling rendah 47 (empat puluh tujuh) Berusia paling rendah 60 (enam tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh puluh) tahun. lima) tahun pada saat pengangkatan.

Pasal 15 ayat (2) huruf h  Pasal 15 ayat (2) huruf h  Mempunyai Mempunyai pengalaman kerja di pengalaman kerja di bidang hukum paling bidang hukum paling sedikit 15 (lima sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau belas) tahun. pernah menjadi pejabat negara. (UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama UU MK)).

Pasal 15 ayat (2) huruf h  Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun. (UU No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua UU

4

MK).

Saran dan Masukan: 1) Perubahan pada pasal ini adalah mengenai penetapan batas minimal usia hakim konstitusi dari sebelumnya 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun, namun dengan meniadakan batas usia maksimal.

2) Perubahan juga mengenai kualifikasi sebagai hakim konstitusi yang mana kualifikasi pernah menjadi pejabat negara dihapuskan.

3) Sisi positif dari perubahan batas usia minimal adalah mereka yang menjabat dapat diisi oleh profesional di bidang hukum yang kompeten di bidangnya serta sarat akan pengalaman di bidang penegakan hukum dan konstitusi. Sedangkan sisi negatifnya, menutup kemungkinan pejabat hakim konstitusi diisi oleh profesional hukum generasi muda.

4) Penghapusan kualifikasi pernah menjadi pejabat negara dipandang sesuai karena jabatan hakim konstitusi seyogianya diisi oleh mereka yang memiliki keahlian atau kompetensi khusus di bidang hukum dan konstitusi, tidak sekedar pernah menjabat sebagai pejabat negara.

Judul Bagian Kedua, Bab IV dihapus.

Ketentuan Pasal 22 dihapus.

SEBELUMNYA

MENJADI

Pasal 22 ďƒ¨ Masa jabatan hakim konstitusi Pasal 22 ďƒ¨ Dihapus. selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

5

Saran dan Masukan: 1) Berdasarkan argumentasi yang dijelaskan dalam Naskah Akademik (NA), penghapusan Pasal 22 dalam UU MK dikarenakan (a) sebagai wujud kesetaraan antara posisi sebagai hakim konstitusi dan hakim agung, yakni masa jabatan sampai pada usia pensiun 70 tahun, di samping alasan lainnya yang ditetapkan, (b) terdapat ketidaksinkronan norma dengan Pasal 23 ayat (1) butir c UU MK yang mana pada pasal tersebut hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun, sehingga norma pada Pasal 22 UU MK tidak memberikan kepastian hukum, dan juga bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI 1945, (c) Masa jabatan hakim konstitusi yang bersifat periodik sebagaimana diatur dalam Pasal 22 akan mempengaruhi konsistensi dan dan independensi hakim dalam menjalankan tugasnya.

2) Argumentasi lainnya yang dijelaskan dalam NA adalah studi banding terhadap Austria sebagai negara yang pertama kali memiliki MK yang mana masa jabatan hakim konstitusi di negara tersebut adalah sejak diangkat sampai berusia 70 tahun.

Disebutkan juga beberapa negara lainnya yang memiliki ketentuan terkait masa jabatan hakim konstitusi yang tidak bersifat periodik.

3) Penghapusan pasal ini cukup rasional. Meskipun dihapus, ketentuan mengenai masa jabatan hakim konstitusi diatur lebih lanjut dan detil pada pasal lainnya (Pasal 23 UU MK).

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d dihapus.

SEBELUMNYA

MENJADI

Pasal 23 ayat (1) huruf d ďƒ¨ Hakim Pasal 23 ayat (1) huruf d ďƒ¨ konstitusi diberhentikan dengan hormat Dihapus. dengan

alasan

jabatannya.

telah

berakhir

masa

6

Saran dan Masukan: Sebagai konsekuensi penghapusan Pasal 22 UU MK mengenai masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan selanjutnya.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (5) dihapus.

SEBELUMNYA

MENJADI

Pasal 26 ayat (1) huruf b  MK Pasal 26 ayat (1) huruf b  memberitahukan kepada lembaga yang Dihapus. berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18

ayat

(1)

mengenai

hakim Pasal 26 ayat (5)  Dihapus.

konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.

Pasal 26 ayat (5)  Hakim konstitusi yang

menggantikan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan

hakim

konstitusi

yang

digantikannya.

Saran dan Masukan: 1) Sebagai konsekuensi penghapusan Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK. 2) Penghapusan Pasal 26 ayat (5) memberikan signifikansi bahwa batasan masa jabatan hakim pengganti bukan pada sisa jabatan dari hakim yang ia gantikan, melainkan merujuk pada ketentuan pada pasal 23 ayat (1) UU MK.

7

Ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf c, d, dan e, serta ayat (5) dan (6) dihapus.

SEBELUMNYA

MENJADI

Pasal 27A ayat (2) huruf c, d, dan e UU Pasal 27A ayat (2) huruf c, d, dan No. 8 Tahun 2011 Untuk menegakkan e UU No. 8 Tahun 2011  Dihapus.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27A ayat (5) UU No. 4 Tahun ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan MK 2014  Dihapus. yang keanggotaannya terdiri atas 1 (satu) orang dari unsur DPR, 1 (satu) orang dari Pasal 27A ayat (6) UU No. 4 Tahun unsur pemerintah yang menyelenggarakan 2014 Dihapus. urusan pemerintahan di bidang hukum, dan 1 (satu) orang hakim agung.

Pasal 27A ayat (5) UU No. 4 Tahun 2014 Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur: a. 1

(satu)

orang

mantan

hakim

konstitusi. b. 1 (satu) orang praktisi hukum. c. 2 (dua) orang akademisi yang salah satu

atau

keduanya

berlatarbelakang di bidang hukum dan d. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Pasal 27A ayat (6) UU No. 4 Tahun 2014  Anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada

8

ayat (5) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. b. adil. c. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan d. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi

anggota

Majelis

Kehormatan Hakim Konstitusi.

Saran dan Masukan: 1) Dalam rancangan perubahan ketiga terhadap UU MK, keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya terdiri atas unsur hakim konstitusi dan KY, dengan mengeliminasi unsur mantan hakim MK, praktisi hukum, akademisi hukum, serta tokoh masyarakat.

2) Dalam rancangan perubahan ketiga terhadap UU MK pasal yang mengatur tentang syarat keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yakni Pasal 27A ayat (6) dieliminasi.

3) Fungsi dari majelis kehormatan adalah menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Oleh sebab itu, dibutuhkan perumusan kode etik dan pedoman perilaku yang komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak atau unsur-unsur yang berkompeten, baik dari internal keorganisasian MK maupun pihak eksternal yang kompeten. Keterlibatan unsur eksternal yakni tokoh masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk penyampaian aspirasi dari berbagai segmen masyarakat mengenai etik dan perilaku ideal seperti apa yang mereka harapkan dari hakim konstitusi. Penghapusan unsur eksternal, seperti praktisi hukum, akademisi hukum,

9

terlebih lagi tokoh masyarakat akan membuat perumusan menjadi kurang komperehensif dan kredibel di masyarakat.

4) Dicantumkannya persyaratan untuk menjadi anggota Majelis Kehormatan MK merupakan bentuk upaya untuk menjaga kualitas atau mutu kode etik dan pedoman perilaku yang ditetapkan. Penghapusan persyaratan, khususnya perihal keterlibatan atau keanggotaan pada partai politik, menjadikan keanggotaan Majelis Kehormatan MK menjadi tanpa filter atau saringan, dan rawan diintervensi oleh kepentingan politik. Disarankan pasal yang mengatur persyaratan tersebut untuk tetap dipertahankan.

Ketentuan Pasal 45A dan 50A dihapus.

SEBELUMNYA

MENJADI

Pasal 45A UU No. 8 Tahun 2011  Pasal 45A UU No. 8 Tahun 2011  Putusan MK tidak boleh memuat amar Dihapus. putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau

melebihi

permohonan

pemohon, Pasal 50 A UU No. 8 Tahun 2011

kecuali terhadap hal tertentu yang terkait  Dihapus. dengan pokok permohonan.

Pasal 50 A UU No. 8 Tahun 2011  MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD

NRI

1945

undang-undang

tidak lain

menggunakan

sebagai

dasar

pertimbangan hukum.

Saran dan Masukan: 1) Pengaturan pada Pasal 45A dan 50A pada dasarnya merupakan bentuk pengaturan yang bersifat teknis yakni teknis pengambilan putusan dan pengujian UU terhadap konstitusi.

10

2) Pengaturan pada Pasal 45A dan 50A pada dasarnya memuat norma-norma hukum yang sudah diketahui secara umum dan dipahami oleh para hakim dalam perumusan produk legislasi.

3) Pengaturan pada Pasal 45A dan 50A tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

Ketentuan Pasal 57 ayat (2a) dihapus.

SEBELUMNYA

MENJADI

Pasal 57 ayat (2a) UU No. 8 Tahun 2011 Pasal 57 ayat (2a) UU No. 8 Tahun ďƒ¨ Putusan MK tidak memuat:

2011 ďƒ¨ Dihapus.

a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). b. perintah kepada pembuat undangundang. c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Saran dan Masukan: 1) Salah satu kewenangan utama dari MK adalah menguji UU terhadap konstitusi.

Setelah dilakukan pengujian dam diambil putusan, maka teknis selanjutnya bukan menjadi ranah MK lagi.

2) Pihak pembuat UU dapat mempelajari amar Putusan MK baik putusan yang bersifat menerima atau menolak Judicial Review yang diajukan oleh pemohon. Dalam konteks menerima bahwa UU bertentangan dengan konstitusi, pembuat UU dapat menggunakan dasar penerimaan MK untuk menyusun kembali UU atau regulasi yang sesuai dengan konstitusi, termasuk di dalamnya rumusan norma sebagai pengganti norma dari UU yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

11

3) Pemahaman terhadap konstitusi, serta pelaksanaan Tupoksi yang sesuai dengan konstitusi, merupakan kewajiban bagi semua lembaga tinggi negara, termasuk eksekutif sebagai salah satu pembuat UU. Oleh sebab itu, teknis revisi UU, termasuk norma-norma di dalamnya, dapat dilaksanakan oleh pembuat UU tanpa harus diberikan panduan oleh MK secara langsung.

Ketentuan Pasal 59 ayat (2) dihapus.

SEBELUMNYA

MENJADI

Pasal 59 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 Pasal 59 ayat (2) UU No. 8 Tahun ďƒ¨ Jika diperlukan perubahan terhadap UU 2011 ďƒ¨ Dihapus. yang telah diuji, DPR atau Presiden segera

menindaklanjuti

putusan

MK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan.

Saran dan Masukan: 1) Pengaturan pada Pasal 59 ayat (2) pada dasarnya merupakan bentuk pengaturan yang bersifat teknis yakni teknis perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji.

2) Pengaturan pada Pasal 59 ayat (2) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

3) Sebagai pembuat UU, baik Presiden maupun DPR, memiliki kewenangan untuk melakukan tindak lanjut sesuai kebutuhan dan urgensi terhadap pembentukan UU tersebut, tentunya dengan menjadikan amar putusan MK sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan UU.

12

Ketentuan Pasal 87 diubah.

SEBELUMNYA

MENJADI

Pasal 87 UU No. 8 Tahun 2011 ďƒ¨ Pada Pasal 87 ďƒ¨ saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Hakim konstitusi

yang

Pada saat Undang-

Undang ini mulai berlaku:

saat ini

a. Hakim konstitusi yang saat ini

menjabat sebagai Ketua atau Wakil

menjabat sebagai Ketua atau

Ketua Mahkamah Konstitusi tetap

Wakil

menjabat sebagai Ketua atau Wakil

Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi sampai

sebagai Ketua atau Wakil

dengan masa jabatannya berakhir

Ketua Mahkamah Konstitusi

berdasarkan

sampai

ketentuan

Undang-

Ketua

Mahkamah

tetap

menjabat

dengan

Undang Nomor 24 Tahun 2003

jabatannya

tentang Mahkamah Konstitusi, dan

berdasarkan

masa berakhir ketentuan

undang-undang ini. b. Hakim konstitusi

yang

saat ini

menjabat tetap menjabat sampai

b. Hakim konstitusi yang saat ini

dengan diberhentikan berdasarkan

menjabat

ketentuan Undang-Undang Nomor

sampai dengan diberhentikan

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

berdasarkan

Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun

tetap

menjabat

ketentuan

2003

tentang

Pasal 87A UU No. 4 Tahun 2014 ďƒ¨

Mahkamah

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

sebagaimana

tetap melaksanakan tugas sampai dengan

dengan

terbentuknya Majelis Kehormatan Hakim

Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Konstitusi

Perubahan

Pemerintah ini.

berdasarkan Pengganti

Peraturan

Undang-Undang

Konstitusi telah

diubah

Undang-Undang

atas

Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang

Mahkamah

13

Konstitusi.

Pasal 87B ayat (1) UU No.4 Tahun 2014 

Pada

Pengganti

saat

Peraturan

undang-undang

Pemerintah ini

mulai

c. Apabila hakim konstitusi pada saat

jabatannya

berakhir

berlaku, Kode Etik dan Pedoman Perilaku

sebagaimana dimaksud pada

Hakim Konstitusi dinyatakan masih tetap

huruf b

berlaku

(enam puluh) tahun, maka

sepanjang

tidak

bertentangan

telah

berusia 60

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

meneruskan

jabatannya

Undang-Undang ini.

sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun.

Pasal 87B ayat (2) UU No. 4 Tahun 2014  Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung

sejak

Pengganti

Peraturan

Pemerintah

Undang-Undang

ini

diundangkan.

Pasal 87B ayat (3) UU No. 4 Tahun 2014 

Selama

peraturan

pelaksanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial.

Saran dan Masukan: 1) Perubahan yang dilakukan merupakan konsekuensi atas penghapusan Pasal 22, serta Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK. 2) Perubahan yang dilakukan merupakan konsekuensi rumusan Pasal 23 ayat (1) huruf c pada Perubahan Ketiga Atas UU MK yang berbunyi “Hakim Konstitusi

14

diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun�.

Artinya, ketiga RUU ini disetujui dan diundangkan, hakim konstitusi saat ini yang akan berakhir masa jabatannya, namun belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun, dapat meneruskan kembali masa jabatannya.

Jakarta, 4 Agustus 2020 Dibuat oleh,

Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.P.P. TENAGA AHLI A-48 MPR/DPR RI