SCRIPTUM: Verba Volant, Scripta Manent Vol. 1 Jilid 2

Wacana Pembentukan Pasukan Wacana Pembentukan Pasukan

Siber Oleh MUI DKI Jakarta: Siber Oleh MUI DKI Jakarta: Salah Kaprah Fungsi MUI? Salah Kaprah Fungsi MUI?

Siapa yang tidak mengenal Majelis Ulama Indonesia (MUI), suatu organisasi keagamaan yang berfungsi untuk membina, membimbing, dan mengayomi kaum muslimin di Indonesia.

Meskipun mungkin masyarakat umum seringkali menganggap tugas dari MUI hanya untuk mengeluarkan fatwa dan melegitimasi halal-haramnya suatu produk, nyatanya MUI memiliki peran besar dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

Menurut fakta sejarah, berdirinya MUI ditandai dengan

terciptanya sebuah piagam yang dihasilkan dalam

Musyawarah Nasional 1 Majelis Ulama pada tanggal 26 Juli

1975. Pada awalnya, MUI sempat dianggap sebagai alat kontrol orde baru dalam mengarahkan Islam di zaman Soeharto demi kepentingan pembangunan oleh Buya Hamka, seorang mantan ketua MUI. Akan tetapi, keadaan tersebut berubah setelah era orde baru runtuh pada 1998. Dewasa ini, MUI sudah dapat dianggap sebagai bentuk gerakan masyarakat yang independen meskipun kegiatannya didanai oleh pemerintah dan seringkali diminta untuk melegitimasi kebijakan pemerintah.

Sayangnya, MUI beberapa minggu belakangan ini sedang diterpa isu miring Wacana kontroversial MUI DKI Jakarta yang tengah mencanangkan pembentukan pasukan siber (cyber army) sedang menjadi perbincangan hangat di dunia maya Pasalnya, rencana pembentukan pasukan siber oleh MUI DKI Jakarta tersebut dikatakan akan berfungsi untuk membela Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, dari serangan pendengung atau buzzer di media sosial Kondisi ini tentu telah mengundang banyak pro-kontra di tengah masyarakat Di satu sisi, pengamat politik dan kebijakan publik mengkritik hal ini karena dinilai tidak sesuai dengan tugas dari MUI, yakni membina umat dan menegakkan syiar Islam Namun, di sisi lain, terdapat argumentasi dari pejabat yang menyatakan bahwa pembentukan pasukan siber merupakan hak dari semua organisasi dan komunitas. Melihat situasi ini, tentu masyarakat dirasa perlu untuk mengetahui urgensi dari pendengung dan hubungannya dengan pasukan siber.

Buzzer dan Hubungannya dengan Pasukan Siber Bentukan MUI DKI

Pada dasarnya, penyebutan buzzer didasari oleh fungsi utamanya sebagai lonceng, yakni untuk penanda agar orang dapat berkumpul. Dalam melaksanakan tugasnya, pendengung yang berada dalam bidang politik dapat mengolah opini publik kemudian diamplifikasi sedemikian rupa. Hal ini berguna untuk mendongkrak popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas seseorang di tengah masyarakat. Namun, sayangnya pendengung tak jarang menyuarakan hoax bahkan fitnah untuk menguntungkan pihak yang dibelanya. Sementara itu, dari sudut pandang agama Islam, MUI telah menetapkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial yang salah satunya, membahas mengenai hukum aktivitas buzzer. Berdasarkan penjelasan Asrorun Niam Sholeh, Ketua Bidang Fatwa MUI, dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa aktivitas buzzer di medsos yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi masuk kedalam kategori hal yang haram untuk dilakukan

Kondisi tersebut kemudian dapat dinilai sebagai dasar alasan MUI DKI Jakarta untuk membentuk pasukan siber sebagaimana terungkap dalam rapat koordinasi bersama bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI di Hotel Bintang Wisata Mandiri Berdasarkan penjelasan Munahar Muchtar, Ketua Umum MUI DKI Jakarta, pasukan siber yang dibentuk berfungsi untuk melawan buzzer penyerang ulama Eksistensi pasukan siber juga diharapkan dapat turut mengawasi setiap informasi yang beredar di internet agar warga tidak mendapatkan kabar bohong dan memberikan edukasi dalam memilah informasi Namun, tidak berhenti sampai disitu, nyatanya terjadi hal yang menarik perhatian publik dimana Munahar Muchtar menyatakan bahwa pasukan siber yang dibentuk diharapkan bisa membela dan membantu Gubernur DKI Anies Baswedan Bahkan, ia menyatakan bahwa pasukan siber akan mengangkat keberhasilan Anies jika para buzzer mencari kesalahan Anies Situasi ini kemudian memicu perbincangan banyak pihak, sebab pernyataan tersebut dinilai telah mencoreng nilai independensi yang lekat dengan organisasi MUI selama ini Berangkat dari permasalahan tersebut, tentu dirasa sangat penting untuk mengkaji lebih dalam terkait independensi organisasi MUI sebelum menganalisis lebih dalam pernyataan kontroversial Ketua MUI DKI Jakarta tersebut

Independensi Organisasi MUI dan

Kaitannya dengan Pernyataan Munahar Muchtar

Nyatanya, MUI merupakan suatu organisasi yang sudah jelas independensinya Hal ini dengan sangat jelas dibuktikan oleh substansi dari Pasal 3 Pedoman Dasar MUI dalam dokumen

Peraturan Organisasi: Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PO: PD & PRT) MUI yang menyatakan:

“Majelis Ulama Indonesia bersifat keagamaan, kemasyarakatan, dan independen. ”

Berdasarkan isi dari pasal tersebut, sudah sangat jelas bahwa independensi merupakan sifat yang mengikat dan harus tetap dijunjung dalam segala kegiatan organisasi yang dilakukan oleh MUI. Hal ini juga telah didukung oleh pernyataan dari Din Syamsudin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang menegaskan bahwa MUI secara kelembagaan bersifat otonom dan independen Sementara, jika ditinjau dari perspektif hukum ketatanegaraan, organisasi MUI sejatinya dapat dikategorikan sebagai Quasi Non Governmental Organization (Quango) yang merupakan bagian dari state auxiliary institutions berdasarkan aspek pendanaan, tugas dan fungsi, serta hubungan kelembagaannya Secara lebih lanjut, Quango dijelaskan sebagai organisasi yang bukan merupakan bagian dari pemerintah namun bertindak sebagai lembaga publik karena tugasnya mengurusi urusan publik dan didanai oleh publik atau bahkan oleh pemerintah, namun tetap bersifat independen

Berangkat dari bukti kuat tersebut, menjadi suatu hal yang wajar apabila pernyataan Munahar Muchtar menjadi sangat kontroversial, sebab patut dipertanyakan apa urgensi dan kepentingan dari organisasi keagamaan sebesar MUI untuk melindungi, membela, bahkan hingga mengangkat keberhasilan Anies Baswedan yang saat ini menjabat sebagai

Gubernur DKI Jakarta Ditambah lagi, MUI merupakan organisasi yang berdiri secara independen dan tidak sepatutnya untuk berada di kubu salah satu pihak Dalam menjawab hal ini, penulis juga mengutip beberapa pernyataan pakar politik dalam menanggapi kondisi tersebut Sebut saja Dedek Prayudi, Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research, beliau menyatakan bahwa langkah

MUI DKI Jakarta bisa menimbulkan bahaya dari politisasi agama Hal ini tentu sangat berbahaya, sebab politisasi agama disinyalir dapat memberikan batasan nyata dalam kehidupan manusia yang kemudian mendegradasi nilai-nilai toleransi yang ada Hal yang senada juga kembali disuarakan oleh Sandra Luky, seorang pengamat politik dari Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia, beliau mempertanyakan rencana

MUI DKI Jakarta membentuk pasukan siber yang diklaim untuk menangkis berita bohong. Sebab, menurut dirinya, wacana tersebut hanya bisa dibenarkan sampai batas informasi yang menyangkut kepentingan umat Islam, bukan kepentingan perseorangan seperti Gubernur Anies Baswedan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menilai bahwa menjadi hal yang wajar jika MUI DKI Jakarta disinyalir banyak pihak telah melakukan penyelewengan dengan berpolitik Meskipun dalam hal ini tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa MUI DKI Jakarta telah terbukti melakukan kegiatan politik, tetaplah dapat dinilai bahwa pernyataan Munahar mengenai pembelaan terhadap Anies Baswedan dengan fasilitas pasukan siber tetaplah merupakan hal yang tidak tepat Terlebih lagi di negara Indonesia yang merupakan negara Ketuhanan dimana eksistensi hukum dengan agama sangat sulit untuk dipisahkan, MUI dinilai perlu lebih berhatihati dalam melakukan inovasi baru agar dapat tetap fokus menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang keagamaan Dengan adanya prinsip kehati-hatian tersebut, maka diharapkan dapat tercipta kembali perspektif baik terhadap MUI sebagai organisasi yang dapat menegakkan integritas dalam menjaga sifat independensinya.

Urgensi Pemberantasan Hoax

Sebagai Tugas Dari Pasukan Siber

MUI DKI Jakarta

Di era yang serba digital ini, penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat Tentu hal ini merupakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi masyarakat Sebab, dengan situasi yang seperti ini, hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dari sumber yang beragam sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945 dapat terpenuhi dengan semakin efisien Kondisi ini juga tentunya sangat mendukung pemenuhan demokratisasi informasi di ruang publik Pada dasarnya, demokratisasi informasi merupakan pemenuhan kedaulatan masyarakat untuk memiliki kebebasan dalam mengekspresikan pendapat dan kehidupan sosial yang diimbangi dengan kesadaran untuk mempertanggungjawabkannya. Namun sayangnya, pemenuhan kedaulatan ini dapat menjadi berlebihan apabila kebebasan tersebut digunakan dengan tidak bertanggung jawab, contohnya seperti penyebaran berita hoax.

"Wacana Pembentukan Pasukan Siber Oleh MUI DKI Jakarta: Salah Kaprah Fungsi MUI?"

Hoax sebagai suatu fenomena yang dapat memecah belah bangsa tentu terbukti memerlukan penanganan yang serius baik dari pemerintah maupun masyarakat Dalam menanggapi hal ini, sebenarnya pemerintah telah melakukan upaya dengan menciptakan suatu satuan patroli Tim Siber Bareskrim Polri yang sejatinya memiliki tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) yang sangat mirip dengan pasukan siber yang akan dibentuk MUI DKI Jakarta, yakni memberantas hoax Namun sayangnya, penulis menilai bahwa sebenarnya bukan pemberantasan hoax yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia, melainkan suatu konsep edukasi literasi media

Konsep literasi media oleh Sonia Livingstone yang menaruh perhatian pada kemampuan seseorang untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan terbukti dapat efektif membendung penyebaran hoax yang ada dalam media sosial tersebut Dalam membuktikan argumentasi tersebut, penulis menggunakan suatu perbandingan negara dengan menggunakan data angka kesadaran literasi dengan persebaran hoax tentang virus

Covid-19 yang akhir-akhir ini sedang menjamur di sosial media. Realitanya, Indonesia menempati peringkat ke-5 sementara Singapura menempati peringkat ke-30 dalam hal jumlah produsen hoax. Di sisi lain, Indonesia menempati peringkat ke-66, sementara Singapura menempati peringkat ke-12 dari 120 negara terkait dengan tolak ukur literasi. Berdasarkan paparan data yang menunjukan adanya hubungan berbanding terbalik antara penyebaran hoax dengan literasi media masyarakat kedua negara tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi terbukti sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia dalam menangani penyebaran hoax.

Berdasarkan analisis singkat tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa sejatinya yang masyarakat butuhkan merupakan edukasi literasi dan bukanlah pemberantasan hoax. Ditambah lagi, penulis dalam hal ini juga mempertanyakan tentang metode dan indikator apa yang akan digunakan oleh pasukan siber MUI DKI Jakarta dalam mengklasifikasikan suatu berita sebagai suatu berita palsu Pasalnya, apabila klasifikasi suatu berita sebagai suatu hoax disimpulkan dengan alasan yang tidak berdasar, maka dikhawatirkan kondisi ini akan membentuk suatu degradasi terhadap demokratisasi informasi yang ada dalam lingkup masyarakat Indonesia Sehingga dalam menanggapi situasi tersebut, penulis menyarankan agar MUI DKI Jakarta tetap fokus dalam melaksanakan tugasnya yang dirasa lebih sesuai dengan tugas MUI, yakni memberikan edukasi kepada umat mengenai literasi media Hal ini juga berguna agar umat dapat mengenali suatu hoax dan berujung pada berkurangnya jumlah hoax yang menyerang ulama dengan sendirinya Sebab, patut diingat pula bahwa salah satu karakteristik dari hoax, yaitu hoax diciptakan untuk menyasar kalangan tertentu

penutup

Pada dasarnya, MUI merupakan suatu organisasi yang bersifat keagamaan, kemasyarakatan, dan independen MUI juga memiliki tugas dasar yakni membina, membimbing, dan mengayomi kaum muslimin di Indonesia Hal yang mendasar yang kemudian mendasari kontroversi yang datang dari pernyataan Munahar Muchtar, Ketua MUI DKI Jakarta, dengan wacananya untuk membentuk pasukan siber yang akan digunakan untuk melindungi Anies Baswedan dari serangan hoax dengan mengangkat keberhasilannya Pasalnya, tidak dapat ditemukan adanya relevansi antara kepentingan perseorangan Anies Baswedan dengan kepentingan umat muslim Indonesia secara luas Kondisi ini sayangnya mengindikasikan adanya keterlibatan MUI DKI Jakarta dalam politik praktis yang sejatinya sangat berlawanan dengan nilai independensi MUI yang sudah tertanam sejak dahulu Meskipun terdapat pengakuan bahwa hal tersebut hanya merupakan suatu contoh, tetaplah pernyataan Munahar Muchtar tersebut merupakan suatu pendapat yang tidak merepresentasikan indepensi dan tidak etis untuk diucapkan oleh seorang pemangku jabatan setinggi Ketua MUI DKI Jakarta

Di sisi lain, penyebaran berita hoax yang umumnya dilakukan oleh buzzer juga memang merupakan masalah yang hingga kini belum bisa terselesaikan dengan tuntas Pemerintah dalam hal ini juga telah berupaya keras memberantas hoax dengan menciptakan satuan khusus, yakni Tim Siber Bareskrim Polri untuk mengawasi hoax yang beredar di media sosial. MUI DKI Jakarta pun dalam hal ini tidak ingin ketinggalan, wacana diciptakannya pasukan siber yang digunakan untuk memberantas hoax yang menyerang ulama merupakan bukti kepedulian MUI terhadap umat dan ulama terhadap hoax yang menyebar secara masif. Namun sayangnya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa tidak ada urgensi yang signifikan terhadap pemberantasan hoax melalui pasukan siber. Ditambah lagi, metode klasifikasi hoax oleh pasukan siber yang belum diketahui dapat menimbulkan kekhawatiran akan potensi degradasi demokratisasi informasi dalam lingkup masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi tidak mampu menyaring secara mandiri terhadap informasi yang diterima. Menanggapi kondisi tersebut, penulis juga menyimpulkan bahwa edukasi terhadap masyarakat tentang cara mengenali dan menangani hoax dirasa jauh lebih penting daripada pemberantasan yang dilakukan oleh suatu organisasi ataupun organ pemerintahan. Kesimpulan ini ditarik berdasarkan bukti yang menunjukan adanya hubungan berbanding terbalik antara jumlah hoax dengan tingkat kesadaran literasi yang terdapat antara negara Indonesia dengan Singapura.

"Wacana Pembentukan Pasukan Siber Oleh MUI DKI Jakarta: Salah Kaprah Fungsi MUI?"

KAJIPOP "Wacana Pembentukan Pasukan Siber Oleh MUI DKI Jakarta: Salah Kaprah Fungsi MUI?"

Pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa tidak dapat ditemukan suatu urgensi yang signifikan bagi MUI DKI Jakarta untuk membentuk pasukan siber berdasarkan pada fungsinya yang telah dijelaskan oleh Munahar Muchtar Pembentukan pasukan siber malahan menjadi batu sandungan bagi MUI DKI Jakarta yang terbukti gagal menjaga nilai independen organisasi MUI apabila tim tersebut digunakan untuk membela kepentingan perseorangan Anies Baswedan Atas dasar alasan tersebut, penulis menilai bahwa akan menjadi lebih solutif apabila MUI DKI Jakarta melakukan langkah pemberian edukasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh organisasi selama ini baik melalui fatwa, ceramah, ataupun video singkat hingga informasi di akun media sosial resmi MUI Adapun edukasi yang dimaksud adalah edukasi terhadap umat mengenai langkah preventif yang dapat dilakukan umat ketika menemui hoax, mulai dari cara mengenali hingga penanganannya

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Februari 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 12, Jakarta

Peraturan Organisasi: Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, 2015, Indonesia, diakses dari https://mui or id/wp-content/uploads/2020/07/1 -PO PD-PRT-MUI-HASIL-MUNAS-2015 1-42 pdf

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, 2017, Indonesia, diakses dari https://mui or id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-No 24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-danPedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial pdf

Dokumen Lain

Abdillah, A., & Novianto, R., “Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia: Majelis Ulama Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No. 1, 2019.

Hidayat, R. N., “Penggunaan Buzzer Politik di Media Sosial Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum”, Adalah Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 2, 2020.

Samsiyah, S. (n.d.), “Demokratisasi Informasi Sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat”, Transformasi Sosial menuju Masyarakat Informasi yang Beretika dan Demokratis.

Sumber Lain

BBC Indonesia, “Anies Baswedan akan dibela tim cyber bentukan MUI Jakarta, disebut tidak sesuai dengan kepentingan warga DKI”, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59366551

Ekananda, F. P., “Fatwa Harus Koordinasi dengan Pemerintah, Din: MUI Independen!”, diakses dari https://nasional.okezone.com/read/2017/01/19/337/1595181/fatwa-harus-koordinasi-dengan-pemerintah-din-muiindependen

Majelis Ulama Indonesia. (n.d.), “Sejarah MUI”, diakses dari https://mui.or.id/sejarah-mui/ Matanasi, P., “Majelis Ulama Indonesia: Cara daripada Soeharto Mengatur Islam”, diakses dari https://tirto.id/majelis-ulamaindonesia-cara-daripada-soeharto-mengatur-islam-fQRG

Nugraheny, D. E., “Fatwa MUI: Aktivitas Buzzer Hukumnya Haram”, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2021/02/12/21344491/fatwa-mui-aktivitas-buzzer-hukumnya-haram?page=all.

PinterPolitik, “Cyber Army, Kemunduran MUI DKI?”, diakses dari https://www.pinterpolitik.com/in-depth/cyber-armykemunduran-mui-dki

Tamtomo, A. B., “INFOGRAFIK: Kenali 4 Ciri Hoaks, Apa Saja?”, diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/21/174354365/infografik-kenali-4-ciri-hoaks-apa-saja

Yunita, “Cyber Crime Polri Lacak Berita Hoax di Medsos”, diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/8660/cybercrime-polri-lacak-berita-hoax-di-medsos/0/sorotan media

After Campus: After Campus:

Paulus Lubis dan Paulus Lubis dan

Pengalamannya Berkarir di Pengalamannya Berkarir di Dunia Lawyer Dunia Lawyer

Pengacara atau yang biasa disebut sebagai advokat merupakan sebuah profesi yang populer dan banyak diimpikan oleh mahasiswa fakultas hukum setelah lulus dari bangku perkuliahan Selain dianggap sebagai profesi yang 'menantang' secara intelektual, pengacara juga merupakan profesi yang mulia, karena pada dasarnya profesi pengacara menyediakan jasa hukum yang berkaitan erat dengan segala permasalahan hukum orang lain serta penanganannya, baik dalam jalur litigasi maupun non-litigasi.

Menjadi pengacara yang menawarkan jasa di firma hukum milik orang lain nampak menjadi suatu pilihan karir yang umum Akan tetapi, pernah kah teman-teman berpikir di luar zona nyaman dan berani berandai-andai agar suatu hari dapat

membangun firma hukum miliki sendiri? Nampaknya belum tentu semua mahasiswa fakultas hukum yang bercita-cita menjadi pengacara, juga memiliki keinginan demikian Nyatanya, membangun firma hukum milik sendiri bukan suatu hal yang mustahil, loh Namun di samping itu banyak sekali kiat-kiat yang harus teman-teman persiapkan jika nantinya ingin berkarir sebagai pengacara sekaligus juga ingin mendirikan sebuah firma hukum milik sendiri Mendirikan firma hukum yang sukses membutuhkan pemikiran dan perencanaan yang matang, selain itu juga membutuhkan tindakan yang konkret dalam mencapai tujuan tersebut

Oleh karenanya, Sudut Inspirasi pada edisi ini akan mengajak teman-teman untuk bertemu dengan salah satu tokoh inspirasional yang memiliki karir keren dalam bidang lawyering dan pada akhirnya berhasil mendirikan firma hukum miliknya sendiri. Yuk, kenalan dengan Paulus Lubis, yang merupakan seorang kurator, pengacara, sekaligus pendiri dari firma hukum Lubis Joseph & Partners!

Early Life

Paulus Lubis merupakan alumni Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran angkatan 2008. Selain sebagai seorang pengacara yang berhasil membangun firma hukum milik sendiri, Paulus juga merupakan seorang kurator yang sukses.

Semasa bersekolah, visi untuk berkuliah di bidang hukum bukan merupakan hal yang ia rencanakan sebelumnya. Lulus dari Sekolah Teknik Mesin (STM), Paulus akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Tanpa disangka sebelumnya, keputusannya untuk berkuliah di fakultas hukum merupakan hal yang menuntunnya hingga ke titik sukses seperti sekarang

Paulus merupakan mahasiswa yang tergolong aktif saat masih berkuliah. Paulus merupakan pengurus dari berbagai organisasi dan sering terlibat dalam kompetisikompetisi hukum, baik pada tingkat internal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran maupun pada tingkat nasional. Organisasi yang pernah beliau ikuti salah satunya adalah Padjadjaran Law Research & Debate Society (PLEADS) dan beliau merupakan mahasiswa angkatan awal yang tergabung ke dalam PLEADS sejak awal pendiriannya. Sebagai mahasiswa fakultas hukum, Paulus juga memiliki banyak prestasi kompetisi yang pernah beliau toreh selama berkuliah Beliau pernah menjadi juara 1 dalam kompetisi penulisan hukum internal FH Unpad, lalu beberapa kali terbang ke Makassar untuk menjadi finalis dalam kompetisi penulisan hukum. Selain itu, Paulus pernah menjuarai lomba debat nasional di Universitas Parahyangan dengan membawa pulang juara 2 (dua), serta juara 1 (satu) kompetisi debat di Universitas Indonesia

Walaupun Paulus sangat aktif berorganisasi dan mengikuti kompetisi, namun menjadi mahasiswa yang serius dalam urusan akademik pun tetap tidak dilupakan. Paulus berhasil menyelesaikan studinya lebih cepat dibandingkan masa studi pada umumnya. Walaupun Paulus aktif berorganisasi sekaligus sangat memperhatikan aspek akademik, namun Paulus berkata bahwa pada semasa kuliah, manajemen waktu merupakan hal yang menurutnya sulit untuk diterapkan pada saat itu. Akan tetapi pada akhirnya, Paulus berhasil menyusun manajemen waktu dengan baik serta menyeimbangkan urusan akademik, organisasi dan perlombaan.

Lubis dan Pengalamannya Berkarir di Dunia Lawyer

Skills Are Very Much Needed!

Menurut Paulus, masa kuliah lebih baik dinikmati dan dimaksimalkan untuk membangun self-capacity yang nantinya akan berguna di dunia kerja, khususnya di dunia lawyering. Sebagai seorang mahasiswa, berorganisasi dan aktif di kegiatan lain seperti lomba merupakan hal yang penting, khususnya jika nanti ingin menjadi seorang pengacara. Hal tersebut dikarenakan banyak kemampuan yang dapat kita bangun pada saat berkuliah. Menurutnya, semangat kompetitif dan semangat berelasi yang beliau asah selama berkuliah merupakan dua hal penting yang berguna untuk menunjang profesinya sebagai seorang pengacara. Semangat kompetitif berguna untuk memunculkan upaya terbaik dari diri sendiri, di mana hal ini sangat relevan dengan sektor jasa hukum yang sangat dinamis, karena sektor tersebut sangat menuntut kita untuk menjadi pribadi yang unggul. Seorang pengacara akan dituntut untuk menunjukkan keunggulan dari jasa yang diberikan. Oleh karenanya, semangat kompetitif perlu diasah sejak masa kuliah. Semangat berelasi juga tidak kalah penting, karena semangat berelasi akan membawa seseorang ke banyak peluang saat berada dalam dunia karir, khususnya lawyering. Menurut Paulus, mengikuti kegiatan di luar perkuliahan seperti organisasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan semangat berelasi

Paulus Lubis’ Lawyering Journey and The Prep You Need to Build Your Own Law Firm

Karena lulus lebih cepat dibandingkan masa studi pada umumnya, Paulus memanfaatkan kesempatan itu dengan langsung mendaftar magang sebagai paralegal di sebuah firma hukum, kemudian menempati posisi associate di beberapa firma hukum lainnya. Setelah cukup berkarir di kantor hukum milik orang lain, Paulus kemudian memutuskan untuk membangun firma hukum milik sendiri, dengan alasan bahwa beliau ingin memiliki kebebasan penuh dalam karirnya dan ingin menambah beban tanggung jawabnya sebagai seorang pengacara Selama kiprahnya menjadi pengacara di firma hukum milik orang lain, Paulus telah memiliki kepercayaan dari klien-klien yang pernah menggunakan jasanya. Kepercayaan dari klien-kliennya tersebut merupakan alasan Paulus yakin untuk akhirnya membangun firma hukum milik sendiri bersama dengan rekannya yang juga alumni

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Pada akhir tahun 2017, Paulus akhirnya berhasil mendirikan Lubis Joseph & Partners Firma hukum ini berlokasi di segitiga emas Jakarta, yakni Setiabudi, Jakarta Selatan Bidang hukum yang ditangani oleh firma hukum Lubis Joseph & Partners adalah bidang litigasi (commercial dispute) dan non-litigasi Kasus yang sering ditangani oleh firma hukum Lubis Joseph & Partners adalah seputar kepailitan, hukum korporasi, dan juga sengketa bisnis

Berdasarkan pengalaman Paulus dalam mendirikan firma hukum Lubis Joseph & Partners, terdapat beberapa pilar penting yang perlu diketahui dan dipersiapkan dengan matang jika seseorang ingin mendirikan firma hukum milik sendiri, yaitu:

Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang

2.

3.

berkualitas: Membentuk kapasitas diri kita menjadi seorang lawyer:

Persiapan finansial yang matang.

Selain itu, Paulus juga membagikan tips and trick bagi yang mahasiswa hukum yang memiliki cita-cita untuk menjadi lawyer, tips and trick yang ia bagikan antara lain:

2. 3

Sedari dini, mahasiswa hukum harus memperkuat penguasaan materi yang dipelajari saat kuliah: Perkuat juga pemahaman mengenai filosofi hukum dan struktur hukum itu sendiri; Mahasiswa hukum harus aktif pada kegiatan di luar kuliah untuk membentuk softskills

Profesi pengacara bukan profesi yang mudah. Sebab selama prosesnya, banyak hal yang perlu dikuasai dan banyak tantangan yang akan dihadapi. Namun, dapat kita simpulkan dari kisah hidup dan karakter seorang Paulus Lubis, bahwa untuk menjadi seorang pengacara sukses membutuhkan dedikasi, semangat kompetitif yang tinggi dan tidak pernah lelah belajar sampai kapanpun. Kesulitan memang selalu ada, namun yang dapat dicontoh dari beliau adalah jadikan kesulitan tersebut menjadi sebuah tantangan yang harus dilewati.

Terakhir, Paulus membagikan kata-kata motivasi yang selalu beliau pegang sejak dahulu. Menurut Paulus, "Jangan menjadi orang kebanyakan, jangan menjadi orang yang biasa Begitu pula saat menjadi mahasiswa, janganlah menjadi mahasiswa biasa Di manapun kita berada, jadilah manusia yang tidak biasa Lakukan segala hal “berbeda”, supaya dapat memberikan warna dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, sehingga nantinya kita akan diingat oleh banyak orang "

Lubis Joseph & Partners Law Firm Setiabudi 2, Building Unit 603F, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12920

Telp: (021) 552 0614

Instagram: @lubisjoseph

Website: https://ljplaw co id

1.

1.

Rubrik Rubrik Rubrik Variasi Variasi Variasi

Rubrik ini menyajikan kajian yang lebih ringan dan singkat untuk merespons isu-isu hukum dan sosial

terkini maupun berisi khazanah tokoh-tokoh hukum nasional dan dunia.

Napak Tilas Pemikiran dan Kontribusi

Prof. Mochtar Kusumaatmadja bagi Negeri

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.

lahir di Batavia pada tanggal 17 Februari 1929

Memperoleh gelar sarjana hukum pada tahun

1955 dari Universitas Indonesia, dan kemudian

melanjutkan studinya ke Yale University Law

School dengan memperoleh gelar Master of Law

pada tahun 1956 Beliau meraih pencapaian

tertingginya di bidang akademik dengan

memperoleh gelar Doktor ilmu hukum dari

Universitas Padjadjaran pada tahun 1962, sekaligus diangkat menjadi Guru Besar pada

tahun yang sama Di samping membaktikan

hidupnya sebagai seorang pengajar, beliau juga

pernah dipercaya menjadi Dekan Fakultas Hukum dan Rektor Universitas Padjadjaran.

M M A A

Tidak lama kemudian, Presiden Soeharto menunjuk beliau menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Pembangunan II (1974-1978). Kiprahnya di pemerintahan semakin cemerlang ketika beliau menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Pembangunan III & IV (1978-1988), dengan segudang prestasi yang diraihnya

Sang Diplomat Ulung

Prof. Mochtar dikenal sebagai diplomat yang ulung dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kancah internasional. Beliau merupakan konseptor Deklarasi Djuanda mengenai prinsip negara kepualauan yang dikenal sebagai Wawasan Nusantara. Menurut beliau, kesatuan tanah dan air yang terkandung dalam konsepsi nusantara merupakan wadah fisik bagi pengembangan

wawasan nusantara

Perjuangan beliau dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia menempuh waktu yang begitu panjang Dimulai dari Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957, hingga berlanjut menjadi Wakil Indonesia pada Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960.

Prof Mochtar menyadari bahwa konsep negara kepulauan hanya diperjuangkan oleh sebagian kecil negara termasuk Indonesia, sementara yang menentangnya adalah negara-negara besar termasuk Amerika Serikat Beliau sangat gigih dan detail memperjuangkan konsep negara kepulauan di berbagai forum internasional khususnya di PBB Perjuangan beliau akhirnya berbuah manis setelah berjuang selama 25 tahun dengan ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut 1882 di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982, yang antara lain mengakui konsep negara kepulauan.

Prof Mohtar menyadari bahwa konsep negara kepulauan hanya diperjuangkan oleh sebagian kecil negara termasuk Indonesia, sementara yang menentangnya adalah negara-negara besar termasuk Amerika Serikat. Beliau sangat gigih dan detail memperjuangkan konsep negara kepulauan di berbagai forum internasional khususnya di PBB Perjuangan beliau akhirnya berbuah manis setelah berjuang selama 25

tahun dengan ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut 1882 di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982, yang antara lain mengakui konsep negara kepulauan

INTELEKTUAL KELAS DUNIA

Kepakaran Prof Mochtar

hukum internasional bukan saja diakui kalangan intelektual hukum di Indonesia, bahkan juga dikalangan dunia, antara lain dibuktikan dengan terpilihnya beliau sebagai anggota Komisi Hukum Internasional PBB (International Law Commission) selama dua periode

Prof. Mochtar adalah peletak dasar dalam pendidikan hukum internasional di Indonesia pasca kemerdekaan, sehingga tidak berlebihan para akademisi menyebutnya sebagai Bapak Hukum Internasional Indonesia

dalam

BUAH PEMIKIRANNYA DALAM HUKUM

Setidaknya model hukum pembangunan diletakkan di atas prinsip-prinsip berikut:

Masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan, maka hukum berfungsi untuk menjamin perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (tertib);

Baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan;

Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan hukum juga harus dapat mengatur proses perubahan dalam masyarakat;

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat;

1 2 3 4 5

Istilah Hukum dan Pembangunan menjadi sangat identik dengan Prof. Mochtar, karena beliau memperkenalkan bahwa hukum harus berperan dalam pembangunan. Beliau merumuskan landasan bagi pembinaan hukum nasional dengan mengakomodasikan pandangan tentang hukum dari Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound, kemudian mengolahnya menjadi suatu konsepsi yang memandang hukum sebagai sarana pembangunan, di samping sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum

Konsep hukum pembangunan juga memengaruhi pandangan Prof Mochtar dalam merumuskan definisi hukum Menurut beliau,

Hukum adalah keseluruhan kaidah & asas yang tidak hanya mengatur melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan.

Definisi hukum tersebut dipandang oleh sebagian akademisi sebagai definisi hukum yang lebih komprehensif dan mengakomodasi berbagai aliran hukum yang ada.

Selain itu, Prof. Mochtar tidak bisa terlepas dari pemikirannya dalam hukum internasional Pemikirannya tersebut pertama kali tertuang dalam buku “Pengantar Hukum Internasional’ yang terbit pada tahun 1976. Buku tersebut menjadi sangat khusus kedudukannya, karena menjadi rujukan pengajaran hukum internasional di hampir seluruh Fakultas Hukum di Indonesia hingga dewasa ini

Pemikiran Mochtar mengenai hukum internasional sangat fundamental dan futuris Hal ini bisa ditelusuri dengan menganalisis definisi dan Batasan hukum internasional yang dibuatnya

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah & asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

REFERENSI

Atip Latipulhayat, “Khazanah Mochtar Kusumaatmadja”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No 3, 2014

Napak Tilas Pemikiran dan Kontribusi Prof Mochtar Kusumaatmadja bagi Negeri

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, “Tipologi Pemikiran Hukum: Sebuah Eksemplar Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja”, Digest Epistema, Vol 2, 2012

Romli Atmasasmita, “Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional”, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol 3, No 1, 2012

HALO KMFH!!!

Inspirationist kita kali ini merupakan seorang wanita cantik nan anggun dari Bandung, yaitu Teh Viola Pemilik akun instagram @viollarei ini merupakan seorang constitutional lawyer dan peneliti di NGO Konstitusi, Ihoo!!! Beliau juga merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran angkatan 2012. Meskipun saat ini sudah menjadi sosok yang sukses, Teh Vio tetap memandang dirinya sebagai orang masih harus terus belajar dan terus berproses agar menjadi lebih baik kedepannya.

KISAH LAMPAU

Pada awalnya, hukum bukan merupakan pilihan jurusan yang diinginkan oleh Teh Vio melainkan untuk memenuhi keinginan dari orang tua semata. Namun, setelah mengikuti perkuliahan, la menemukan role model di fakultas ini, yaitu Prof Susi Dwi Harijanti, S H , LL M akhirnya beliau mulai menyukai ilmu yang satu ini. Selama berproses di FH Unpad banyak pengalaman yang berkesan bagi Teh Vio, mulai dari mengikuti berbagai macam lomba, organisasi, dan masih banyak lagi Namun, juga mengalami banyak kesulitan, terutama dalam me-manage waktu.

Bahkan, setelah sukses pun Teh Vio masih memiliki penyesalan karena tidak berani untuk speak up dan berbicara semasa kuliah hingga menghambat keinginannya untuk mengikuti lomba debat dan beberapa lomba lainnya Untuk itu, agar dapat meng- overcome ketakutan Teh Vio dalam berbicara ini, semasa kuliah beliau selalu berusaha mengembangkan skill public speaking.

LOMBA dan PRESTASI

Selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Teh Vio merupakan mahasiswa yang sangat aktif dan berprestasi, Ihoo!!! Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan akademik maupun non akademik yang diikuti oleh beliau, mulai dari International Moot Court, Legal Drafting, Exchange ke Korea Selatan, mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua BEM, dan masih banyak lagi.

Melalui kegiatan - kegiatan yang beliau ikuti, Teh Vio mendapat banyak sekali pembelajaran. Mulai dari belajar untuk mengontrol diri dan emosi, belajar untuk lebih bekerja keras, serta belajar untuk dapat berpikir kritis serta cerdas dalam waktu yang sangat singkat.

PENGALAMAN

Salah satu pengalaman tak terlupakan ketika mengikuti Program Exchange ke Korea Selatan yang memang merupakan cita - cita beliau selama di FH Unpad dahulu Ini dimulai karena kebiasaan Teh Vio yang sangat suka apply beasiswa di beberapa penyedia beasiswa yang ditawarkan oleh Unpad ketika itu. Hingga suatu ketika beliau menemukan beasiswa ke Korea Selatan ini dan memutuskan untuk mendaftarkan diri juga mengikuti beberapa rangkaian seleksi, hingga akhirnya lolos dan berangkat ke negara dengan julukan The Land of The Morning Calm tersebut

Selama satu semester di Korea Selatan, Teh Vio memutuskan untuk mengikuti pelajaran yang berhubungan dengan hukum, bisnis, juga kegiatan olahraga, yaitu renang Tidak hanya itu, beliau juga sempat merasakan culture shock selama di Korea Selatan, mulai dari shock dengan culture belajar yang sangat sulit, shock dengan fashion masyarakatnya, dll

KISAH LAMPAU

Pada awalnya, hukum bukan merupakan pilihan jurusan yang diinginkan oleh Teh Vio melainkan untuk memenuhi keinginan dari orang tua semata. Namun, setelah mengikuti perkuliahan, la menemukan role model di fakultas ini, yaitu Prof Susi Dwi Harijanti, S H , LL M akhirnya beliau mulai menyukai ilmu yang satu ini. Selama berproses di FH Unpad banyak pengalaman yang berkesan bagi Teh Vio, mulai dari mengikuti berbagai macam lomba, organisasi, dan masih banyak lagi. Namun, juga mengalami banyak kesulitan, terutama dalam me-manage waktu

Bahkan, setelah sukses pun Teh Vio masih memiliki penyesalan karena tidak berani untuk speak up dan berbicara semasa kuliah hingga menghambat keinginannya untuk mengikuti lomba debat dan beberapa lomba lainnya. Untuk itu, agar dapat meng- overcome ketakutan Teh Vio dalam berbicara ini, semasa kuliah beliau selalu berusaha mengembangkan skill public speaking

Rubrik Rubrik Rubrik KAJIPLEADS KAJIPLEADS KAJIPLEADS

Rubrik ini merupakan manifestasi dari Diskusi Internal PLEADS yang merupakan wadah diskursus eksklusif bagi para anggota PLEADS, yang kemudian hasil dari diskusi tersebut di inventarisasi oleh Biro Kajian PLEADS ke dalam bentuk artikel. Dengan adanya rubrik ini diharapkan dapat melibatkan seluruh anggota dalam

merespons suatu isu hukum dan sosial.

Fenomena Cancel Culture

Editor

Salsabiila Tiara Aulia

Bentang Sasmita Giawa

Nicholas Kevin Yolianto

Aprilia Icha Radevi

Marsya Iffah Erisar Raib

Pendahuluan

Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia sedang dihebohkan dengan larinya seorang influencer dari kewajibannya untuk melakukan karantina kesehatan

pasca ia kembali dari Amerika Serikat Hal ini membuat masyarakat marah sebab perilaku tersebut seolah mengenyampingkan kehadiran pandemic Covid-19 yang telah memakan ribuan korban jiwa.

Perilaku tersebut juga melanggar ketentuan pada

Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi

Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan

Internasional yang juga didasari atas Undangundang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Menular dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018

tentang Kekarantinaan Kesehatan. Akibat

perbuatannya, influencer tersebut yang semula

mendapatkan dukungan dari masyarakat, kini pasca

perbuatannya melarikan diri untuk menjalani karantina kesehatan, masyarakat tidak lagi menaruh

simpati kepadanya dan cenderung menghentikan dukungan terhadapnya.

Keengganan masyarakat untuk memberikan dukungannya pasca yang bersangkutan melakukan suatu kesalahan moral maupun perbuatan melawan hukum, adalah salah satu contoh nyata atas fenomena cancel culture Pada dasarnya cancel culture merupakan fenomena penolakan, pemboikotan, atau penghentian dukungan terhadap orang atau kelompok tertentu akibat pandangan atau tindakan mereka yang tidak dapat diterima secara sosial atau moral. Kegiatan cancel culture ini juga dapat terwujud dalam bentuk kecaman, pembahasan kesalahan masa lalu, doxing, atau penghentian dukungan secara massal kepada orang tersebut. Cancel culture sering kali dianggap sebagai cara yang efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya, dan menjadi bentuk pembelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan hal yang sama.

Pada umumnya, cancel culture sering dikenakan terhadap mereka yang memangku jabatan publik ataupun seorang public figure, yang notabenenya dikenal oleh masyarakat banyak atas perbuatannya yang melanggar moralitas. Contoh cancel culture jenis ini dapat direfleksikan pada kecaman yang diterima salah satu Aktor Korea, Kim Seon Ho akibat perbuatannya yang memaksa kekasihnya agar menggugurkan kandungan. Selain mereka yang melanggar moralitas, fenomena cancel culture juga sering terjadi pada mantan narapidana Atas perbuatannya di masa lalu, mantan narapidana kerap kali kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atas nihilnya kepercayaan dari masyarakat akibat perbuatannya di masa lalu.

Hal semacam ini dapat tercermin pada kasus Saipul Jamil, seorang public figure baru saja dibebaskan dari Lembaga Permasyarakatan atas tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukannya. Akibat perbuatannya, warganet melakukan petisi untuk memboikot Saipul Jamil tampil di televisi nasional maupun channel Youtube

Lantas, apakah fenomena cancel culture dapat dibenarkan ataukah justru bertentangan dengan ketentuan dan politik hukum?

karena adanya ancaman bagi seseorang untuk kehilangan hak-haknya pasca perbuatannya dicancel oleh banyak pihak. Untuk itu, jawaban dari pertanyaan tersebut akan menjadi inti pembahasan dalam tulisan ini. Dimana penulis akan mengelaborasinya ke dalam dua pembahasan, yakni dari sisi positif cancel culture dan sisi negatif cancel culture

Sisi Positif Cancel Culture

Dalam pandangan ini, fenomena cancel culture dapat dilihat sebagai suatu respon alamiah masyarakat atas suatu perbuatan yang dinilai melanggar ketentuan moral dalam lingkungan sosial Sehingga kehadiran cancel culture dianggap sebagai suatu konsekuensi yang diterima seseorang atas perbuatan tercela yang dilakukannya dimasa lalu Selama bentuk cancel culture yang diterima tidak mendegradasi hak-hak dari orang yang bersangkutan maka hal tersebut masih dapat diwajarkan.

Dalam perkembangannya, fenomena cancel culture justru dapat memberikan dampak positif pada kasus #MeTooMovement Me too movement merupakan gerakan para korban yang mendapatkan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual, untuk memberikan gambaran dari seberapa besarnya masalah kekerasan seksual yang pernah dialami mereka Movement ini mendorong para penyintas pelecehan dan kekerasan seksual untuk mengungkapkan pelaku pelecehan dan kekerasan seksual yang sempat dialaminya.

Hal ini dilakukan sebab penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang cenderung sulit untuk diselesaikan di pengadilan, akibat adanya karakteristik dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual sehingga sulit untuk memenuhi syarat pembuktian. Maka dari itu, gerakan ini hadir untuk melakukan cancel terhadap para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual sebagai upaya agar kasus ini dapat diselesaikan di pengadilan, sekaligus sebagai sanksi sosial yang patut diterima pelaku pelecehan dan kekerasan seksual tersebut. Dilansir dari New York Times, bahwa akibat tagar ini sebanyak 201 pria yang memiliki kedudukan tinggi akibat status sosial, dapat dijatuhkan akibat perbuatan yang dilakukannya

Dampak positif dari keberadaan cancel culture juga dapat dilihat dengan adanya pelarangan bagi tokoh pemerintahan yang sempat menjadi pelaku tindak pidana korupsi, untuk kembali mendapatkan jabatan publiknya Hal ini juga dilegitimasi secara hukum berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan adanya beberapa hak yang dapat dicabut bagi terpidana melalui putusan hakim

Salah satunya dengan pencabutan hak politik bagi tindak pidana korupsi Meskipun tetap saja, pencabutan hak politik juga dibatasi dalam kurun waktu tertentu Namun, hal ini tetap dapat menjadi suatu peringatan bagi pemerintah untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi

Sisi Negatif Cancel Culture

Berbeda dengan cancel culture yang kehadirannya dapat membawa dampak positif, nyatanya fenomena cancel culture tidak selamanya menimbulkan dampak positif, melainkan ia juga memiliki sisi negatif, hususnya cancel culture yang dikenakan terhadap mantan narapidana Sebab berdasarkan teori reformasi sistem penghukuman, pemberian hukuman terhadap narapidana dimaksudkan agar mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya Dengan tujuan, agar mantan narapidana dapat kembali berpartisipasi di lingkungan masyarakat setelah mendapatkan pembinaan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Sedangkan, keberadaan cancel culture justru mematahkan tujuan dari pemberian hukuman dan seolah meragukan akan sistem Lapas dalam membina narapidana.

Fenomena cancel culture terhadap mantan narapidana dapat terlihat dengan maraknya pemberian labelisasi buruk kepadanya Atas adanya label tersebut, sering kali mantan narapidana kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya yang semula ia dapatkan sebelum ia melakukan perbuatan yang melawan hukum. Misalnya, seperti haknya untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan Maka, dengan hilangnya kepercayaan masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana, tidak jarang hal tersebut menjadi sebab akan adanya residivis atau pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana Karena hal tersebut dianggap sebagai satu- satunya jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Hadirnya fenomena cancel culture terhadap mantan narapidana juga semakin tercermin pada keberadaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ataupun Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) yang menjadi prasyarat seseorang ketika hendak mendaftarkan diri sebagai pekerja, maupun sebagai siswa kepada lembaga yang dituju Apabila

seseorang sempat menjadi tahanan, maka hal tersebut akan tercatat pada SKCK, bahkan cenderung sulit untuk mendapatkan SKKB.

Sehingga kehadiran SKCK dan SKKB dapat dipandang sebagai bentuk cancel culture yang dilegitimasi oleh hukum. Dengan begitu, seorang mantan narapidana menjadi semakin sulit untuk memperoleh hak-haknya, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk mendapatkan pekerjaan

Padahal, dalam Pasal 23 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Begitupun hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Maka, keberadaan cancel culture yang membuat seorang mantan narapidana kesulitan untuk memperoleh hak ekonomi dan hak pendidikannya, bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia yang dijadikan landasan untuk kehidupan bernegara

Meskipun pada hakikatnnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana hadir bukan tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh sistem pemberian hukuman terhadap mantan narapidana yang sering kali tidak tepat sasaran Misalnya, pemberian hukuman terhadap narapidana yang melakukan tindakan pedofilia atau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mereka yang melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang yang belum mencapai usia lima belas tahun, dijerat sanksi 5 (lima) tahun penjara paling singkat, dan 15 (lima belas) tahun paling lama, yang disertai dengan denda paling banyak sebesar Rp5 000 000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan

Pasal 292 KUHP jo Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Padahal jika ditinjau dari ilmu psikologi, pedofilia merupakan sebuah kelainan yang dapat ditangani melalui

pengobatan Misalnya di Belanda sendiri mereka yang mengalami pedofilia dapat diberikan kastrasi dan pemberian obat hormon maupun melalui terapi hormonal untuk mengurangi dorongan seksual.

Selain itu, menurut penelitian penanganan pedofilia dapat dilakukan dengan cara terapi rekreasional, okupasi, pendidikan seks, maupun aktivitas lainnya yang dapat diberikan melalui fasilitas rehabilitasi Sehingga dengan begitu kita dapat melihat bahwa pemberian sanksi penjara dan sanksi denda, tidak dapat secara efektif menanggulangi perbuatan pedofilia. Maka dari itu, kita dapat melihat bahwa ketidak tepatan pembinaan narapidana sesuai kesalahan yang dilakukannya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana

Akan tetapi, pemberian cancel culture terhadap seorang mantan narapidana sebagai bagian dari sanksi sosial tentu tidak sejalan dengan keadilan restoratif yang dianut pada sistem peradilan pidana Dimana, sistem ini menekankan perbaikan terhadap kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal, bukan hanya sekadar menghukum pelaku. Keadilan restoratif membantu orang mengatasi penyebab mendasar dari perilaku kriminal mereka, dan memberi mereka jalan menuju penebusan Dimana, hal ini bertujuan untuk memutus siklus kekerasan dan berupaya untuk menghasilkan komunitas yang lebih aman, serta memulihkan individu sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang produktif. Sedangkan dalam fenomena cancel culture mantan narapidana seolah tidak diberikan jalan untuk menuju penyembuhan, pembelajaran, ataupun perbaikan. Cancel culture pada dasarnya, sangat "carceral" di mana pelaku hanya dihukum, dan tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya di masa lalu

Kesimpulan

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa, fenomena cancel culture pada mulanya adalah sebuah respon dari masyarakat atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan standar nilai yang dianut dalam tatanan sosial. Sehingga cancel culture dapat diwujudkan dengan penolakan, pemboikotan, ataupun penghentian dukungan terhadap orang terkait yang melanggar moralitas maupun hukum yang berlaku di masyarakat, karena hilangnya kepercayaan terhadap orang tersebut. Meskipun fenomena cancel culture memiliki dampak yang baik sebagai sanksi sosial untuk memberikan efek jera sekaligus agar menjadi peringatan dan pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar nilai yang terkandung dalam suatu masyarakat, baik moral maupun hukum

Namun, jika cancel culture terjadi pada mantan narapida, hal ini seolah mencederai tujuan dari pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana dapat kembali aktif dan diterima di lingkungan masyarakat. Juga bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan agar pelaku dapat memperbaiki perbuatannya Meskipun, keberadaan cancel culture salah satunya dilatarbelakangi oleh faktor pemberian hukuman yang belum tepat sasaran, namun nilai yang terkandung dalam perbuatan cancel culture sering kali mencederai beberapa hak yang seharusnya diterima oleh warga negara terlepas dari perilaku tindak pidana yang sempat dilakukannya di masa lalu. Sehingga fenomena cancel culture tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Juara 1 Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Pekan Hukum Nasional Universitas Negeri Surakarta 2021

Juara 2 Kompetisi Legal Opinion Pekan Hukum Nasional Universitas Neferi Surakarta 2021.

Juara 3 Academic Constitutional Drafting MPR RI 2021.

Juara 1 Contract Drafting Business Law Competition Universitas Indonesia 2021.jpg

Penerbitan Artikel Jurnal _ Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam UndangUndang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis

Juara I Kompetisi Artikel Ilmiah Constitutional Law Festival Universitas Brawijaya 2021

Juara 1 dan Berkas Terbaik Contract Drafting Atmajaya Business Law Competition 2021

Rubrik Rubrik Rubrik ekstra ekstra ekstra

Rubrik ini dikhususkan bagi anggota Pleads selain

Biro Kajian untuk ikut serta dalam mengasah

kemampuannya menulis artikel kajian

terkait isu hukum dan sosial.

Menimbang Wacana Pajak

Karbon: Untung atau Buntung?

Oleh

Putri Noviyanti | Viskha Purwita Lana | Patricia Edina Sembiring

Fawwaz Ihza Mahendra | Lasman | Sulthon Naufal

Dunia terus mengalami perkembangan, dimana perkembangan ini juga meliputi perkembangan pada ilmu pengetahuan dan teknologi Nyatanya, ilmu pengetahuan dan teknologi juga banyak memberikan dampak pada kegiatan perekonomian sebab sudah sangat banyak berbagai mesin canggih yang digunakan di dalam kegiatan ekonomi. Hal ini tentunya merupakan suatu terobosan yang baik guna membantu umat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Namun, kita juga tidak bisa menampik bahwa segala kegiatan manusia akan memberikan dampak

terhadap lingkungan sebab sumber daya alam selalu dilibatkan di dalamnya

Dampak negatif dari sebuah kegiatan ekonomi yang dimaksud dalam hal ini merupakan

eksternalisasi negatif dari proses industri

Eksternalisasi negatif adalah dampak tindakan

seseorang atau suatu pihak yang merugikan

terhadap kesejahteraan atau kondisi pihak

lain Dalam hal ini yang merupakan

eksternalisasi negatif dapat berupa limbah, polusi, maupun pencemaran lingkungan.

Eksternalisasi negatif berupa polusi kiranya

menjadi salah satu yang mendapat sorotan

lebih lantaran masalah polusi ini merupakan

masalah global yang jika tidak tertangani

dapat mengancam keterpurukan iklim dan pemanasan global. Dampaknya bukan hanya

mengancam akan keberlangsungan ekonomi

namun juga keberlangsungan kehidupan umat manusia

Melansir dari Data WHO (World Health Organization) menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang menghirup udara yang mengandung polutan dalam kadar tinggi

Polusi udara ini juga bahkan menewaskan kurang lebih tujuh juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya, padahal hak untuk mendapatkan udara bersih pada hakikatnya merupakan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga sudah sepatutnya pemerintah menjamin perlindungan hak asasi manusia dari efek berbahaya polusi udara.

Ekstra kajian "Menimbang Wacana Pajak Karbon: Untung atau Buntung?"

Sedangkan mengenai besaran kerugian yang dapat muncul sebagai dampak perubahan iklim, Caroline Sundin seorang Analis Data di Carbon Delta memproyeksikan bahwa terdapat risiko keuangan global sebesar 1,2 triliun USD dalam 15 tahun ke depan apabila langkah mitigasi perubahan iklim tidak segera dilaksanakan Bahkan menurut Diesendorf, seorang akademisi dan pemerhati lingkungan Australia menyatakan bahwa untuk memitigasi dampak negatif perubahan iklim diperlukan pembatasan emisi karbon secara global sampai dengan tahun 2050

Mengingat begitu besarnya dampak yang dapat terjadi, upaya penanganan isu iklim dan dampak karbon ini direspon serius dengan berbagai konferensi maupun perjanjian dimulai dari KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, berlanjut dengan Protokol Kyoto yang disepakati oleh 160 negara pada tahun 1997, kemudian diperkuat dengan adanya Perjanjian Paris

Perjanjian Paris adalah kesepakatan dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang menangani mitigasi, adaptasi, dan keuangan emisi gas rumah kaca, ditandatangani pada tahun 2016. Perjanjian ini ditandatangani oleh 196 negara dan Indonesia merupakan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut Berbagai konferensi maupun perjanjian menuntut negara-negara yang sudah meratifikasi atau menjadi pihak untuk menurunkan emisi karbonnya

Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim global berkomitmen untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya domestik, dan 41% dengan bantuan internasional yang ditargetkan pada 2030 mendatang Indonesia telah memberlakukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan upaya pengurangan emisi.

Salah satu yang populer yaitu adanya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Baru-baru ini pemerintah juga mengusulkan penerapan pajak karbon sebagai bagian dari reformasi perpajakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022 Pajak karbon adalah marketbased policy yang mengenakan pajak terhadap emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil Pajak karbon ini dianggap sebagai instrumen dalam menjaga lingkungan yang sekaligus berorientasi pada penerimaan pajak negara.

Namun wacana pemberlakuan pajak karbon ini masih mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat, hal ini lantaran pajak karbon dinilai akan berakibat signifikan terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Penulis akan mencoba menguraikan sisi pro dan kontra dari wacana penerapan pajak karbon di Indonesia

Pajak Karbon demi

Pembangunan Berkelanjutan

Pajak Karbon termasuk ke dalam pajak Pigovian Sebagaimana dijelaskan oleh Rosen, Pajak Pigovian merupakan suatu pungutan pajak atas setiap unit output dari sumber pencemar ke dalam jumlah yang sebanding dengan efek kerusakan marginal yang ditimbulkannya dengan membebankannya ke dalam output yang efisien

Skema internalisasi biaya eksternalitas negatif diterapkan dengan adanya pajak karbon yang harus ditanggung pelaku yang menghasilkan emisi karbon. Sifatnya yang mengurangi eksternalitas negatif tersebut selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan Dalam pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya kerusakan lingkungan harus diganti oleh pihak yang menyebabkan kerusakan tersebut

Melansir pada laman Grantham Research LSE, kebijakan pajak karbon bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon membayar kompensasi sebesar kerusakan yang ditimbulkannya (polluter pays principle). Hal ini sesuai dengan asas pencemaran membayar yang dikenal dalam skema hukum lingkungan.

Pajak karbon merupakan kebijakan ekonomi yang luas dan dapat memotong emisi dari setiap sumber emisi utama Sehingga pajak karbon dinilai mempunyai potensi mendukung terjadinya penurunan tingkat emisi karbon secara signifikan. Penerapan pajak karbon sekaligus juga mendukung pengembangan serta inovasi energi baru terbarukan (new renewable energy) Walaupun, penerapan pungutan karbon di Indonesia masih dalam penggodokan yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

Bila kita menilik dari konsep yang dikedepankan, penerimaan pajak karbon pada dasarnya dapat dialokasikan guna pemberian insentif atau subsidi ke sektor lain yang penting seperti pendidikan, kesehatan, transportasi publik, maupun industri hijau (green industry)

Oleh karena itu, implementasi pajak karbon, diharapkan mampu menjadi solusi masalah-masalah lingkungan dan menjadi salah satu basis penerimaan negara Pajak Karbon sendiri sudah banyak diterapkan oleh negara-negara lain Kebijakan tersebut dirasa ampuh dalam mengurangi emisi karbon yang dihasilkan Sebagai bukti nyata dapat ditilik dari keberhasilan Jepang yang telah berhasil mengurangi emisi karbon sampai dengan 8,2% sejak periode 2013-2018 dengan membebankan pajak karbon untuk per ton emisi CO2 yakni sebesar 289 Yen atau setara dengan Rp38.000.

Penerapan pajak karbon jika ditinjau secara teori memang dapat menjadi instrumen untuk mengurangi gas emisi yang telah menjadi masalah global. Namun, secara realita pengaplikasian pajak karbon bukanlah merupakan suatu konsep yang kokoh apabila diimplementasikan ke dalam negara berkembang sebagaimana Indonesia

Jangan Sampai Menjadi

Bumerang Bagi Indonesia

Telah menjadi hal lumrah bahwa Indonesia masih harus beradu dengan kondisi perekonomiannya sendiri. Sehingga tidak mengherankan negara ini harus terus bertumpu pada investasi dari perusahaan negara asing untuk terus memutar roda kehidupan bagi keberlangsungan negara

"Menimbang Wacana Pajak Karbon: Untung atau Buntung?"

Menurut data BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), pada akhir Desember 2019 ada 668.228 perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang terdaftar di Indonesia Dari fakta tersebut, tentu penerapan Pajak Karbon bukan menjadi jalan alternatif yang disuguhkan pemerintah kepada para perusahaan asing yang menanamkan modal di Indonesia Dengan adanya penerapan pajak karbon, akan menurunkan ketertarikan (interest) kepada perusahaan asing Disebabkan pemberlakuan pajak karbon akan berdampak secara signifikan pada pengeluaran (expenditure). Bagi perusahaan asing yang sangat bergantung pada bahan bakar dari fosil tentu akan terkena dampak tak lain yakni kenaikan pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak karbon yang telah ditetapkan pemerintah Dengan begitu, kenaikan biaya non operasional (non operating expenses) akan meningkat Melihat penambahan biaya tersebut, tentu akan mendesak perusahaan asing untuk tidak menanamkan modal untuk berinvestasi, karena telah menjadi rahasia umum bahwasanya perusahaan lebih mengedepankan pada profit ataupun keuntungan dibandingkan pengeluaran dalam memproduksi suatu barang Hal ini menjadi kontra produktif dengan kebijakan pemerintah yang ingin memberikan kemudahan berinvestasi di Indonesia dalam pembangunan ekonominya

Masih berkaitan dengan dampak bagi perekonomian, jika pajak karbon ini diterapkan dinilai

dapat mengurangi daya saing

sejumlah produk yang diproduksi di dalam negeri. Pengenalan pajak karbon menimbulkan

kenaikan harga lebih tinggi pada barang yang diperdagangkan secara internasional. Pajak ini membuat biaya produksi atas barang ekspor lebih tinggi, produksi dalam negeri secara umum akan menurun serta adanya guncangan ekonomi.

Dengan adanya penambahan pajak karbon tersebut, maka terjadi kenaikan harga bahan bakar fosil sehingga berdampak

juga pada harga pokok produksi beberapa sektor ekonomi yang menggunakan bahan bakar tersebut. Kenaikan harga pokok produksi inilah yang

menyebabkan harga jual barang mengalami kenaikan (inflasi)

Inflasi yang terjadi di beberapa sektor ekonomi pada akhirnya akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat golongan marginal Inflasi juga akan mempengaruhi sektor investasi Harga pokok produksi yang melambung tinggi sedangkan daya beli masyarakat semakin rendah akibat kenaikan harga bahan bakar fosil akan menyebabkan penurunan permintaan atas barang yang diproduksi. Poterba menyebutkan bahwa kenaikan biaya hidup (inflasi) akan berdampak pada unemployment. Permintaan akan barang yang diproduksi menurun, cost bertambah, maka perusahaan cenderung akan menghemat biaya pengeluaran untuk tenaga kerja yang menyebabkan pengangguran.

Pengangguran menyebabkan hilangnya penghasilan seseorang yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan pajak penghasilan dari pekerjaan (employment income tax)

Bukti nyata dapat kita tinjau dari Negara Australia

dengan perjalanan penerapan pajak karbonnya, Australia memberlakukan pajak karbon di tahun 2012

dengan tarif sebesar AUD 23 per ton yang mencakup berbagai sektor dan kategori emisi karbon dioksida.

Tarif ini direncanakan akan naik setiap tahun hingga mencapai skema cap and trade pada tahun 2015.

Terdapat 384 perusahaan penghasil polutan yang menjadi target pemungutan pajak karbon ini yang mana hasilnya akan digunakan sebagai insentif pengurang pajak penghasilan, kenaikan manfaat pensiun, dan kesejahteraan sosial

"Menimbang Wacana Pajak Karbon: Untung atau Buntung?"

Ekstra kajian "Menimbang Wacana Pajak Karbon: Untung atau Buntung?"

Namun belum mencapai target cap and tradenya, pada tanggal 17 Juli 2014 senat Australia memutuskan untuk mencabut pajak karbon lantaran pajak karbon ini dikritik menyebabkan pengurangan tenaga kerja dan meningkatkan tarif energi Meskipun terjadi peningkatan pendapatan negara dari hasil pajak karbon ini namun pada tahun awal penerapan pajak karbon ini justru memperburuk posisi anggaran Australia sampai mengarah ke defisit dan utang publik yang meningkat dibanding sebelumnya.

Selain Australia, negara dengan penghasil 15% emisi karbon global yakni Amerika Serikat memutuskan mundur dari kesepakatan iklim paris 2015 Sedangkan konsumsi energi fosil di Indonesia hanya sekitar 1 persen dari total konsumsi energi fosil dunia Sehingga menjadi sebuah pertanyaan apakah upaya penurunan emisi dengan penerapan pajak karbon dapat terwujud dengan kondisi seperti ini? Atau justru malah membuat permasalahan baru lantaran lesunya perekonomian yang akhirnya terhambat pula pembayaran pajak karbonnya?

Kesimpulan

Kebijakan Pajak Karbon pada prinsipnya dapat menjadi alternatif kebijakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan Hal ini lantaran pajak karbon memberikan skema internalisasi biaya eksternalitas negatif kepada pihak yang menghasilkan emisi karbon, sebagaimana prinsip dalam pembangunan berkelanjutan, yakni polluter pays principle Pajak karbon ini dianggap sebagai instrumen menjaga lingkungan yang sekaligus berorientasi pada penerimaan. Kebijakan ini dinilai mempunyai potensi mendukung terjadinya penurunan tingkat emisi karbon secara signifikan dengan pengembangan serta inovasi energi baru terbarukan yang ramah lingkungan sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Namun penerapan pajak karbon ini harus meninjau bagaimana kondisi perekonomian negara, jangan sampai penerapan pajak karbon ini justru malah menjadi bumerang bagi pembangunan perekonomian negara lagi pula penerapan pajak karbon ini bijaknya perlu dilakukan secara global bukan hanya oleh beberapa negara saja, sehingga memberikan kesetaraan peran dalam upaya meminimalisir emisi karbon demi pembangunan berkelanjutan Apabila pemerintah hendak menerapkan pajak karbon, pajak tersebut harus bisa meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Poterba, James, “House Price Dynamics: The Role of Tax Policy Brookings papers on Economic Activity”, Vol 22, 1991

Selvi, Novita Rahmi, dan Idar Rachmatulloh, “Urgensi Penerapan Pajak Karbon di Indonesia”, Jurnal Reformasi Administrasi, Vol 7, No 1, 2020

Anisha Rachmawati,”Potensi Penerapan Pajak Karbon di Indonesia Ditinjau dari Konsep Segitiga Etika”, https://kumparan com/anisharachmawati/potensi-penerapan-pajakkarbon-di-indonesia-ditinjau-dari-konsep-segitiga-etika1utARww2arK/full, diakses pada 16 Juni 2021

BBC News Indonesia, “Pajak Karbon Australia dicabut Senat”, https://www bbc com/indonesia/majalah/2014/07/140717 itptek au stralia carbon, diakses pada 15 juni 2021

Deutsche Welle, “WHO: 7 Juta Orang Tewas Tiap Tahun Karena Polusi Udara”, https://www dw com/id/who-7-juta-orang-tewas-tiap-tahunkarena-polusi-udara/a-43615321, diakses pada 17 juni 2021

Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, “What is the polluter pays principle?”,https://www lse ac uk/granthaminstitute/explainers/whatis-the-polluter-pays-principle/, diakses pada 16 juni 2021

IMF, “What is Carbon Taxation?”, https://www imf org/external/pubs/ft/fandd/2019/06/what-iscarbon-taxation-basics htm, diakses pada 16 juni 2021

Kompasiana, “Pajak karbon, solusi lingkungan solusi ekonomi”, https://www kompasiana com/abel pramudya/5d6fc76d0d823061810 d8672/pajak-karbon-solusi-lingkungan-solusiekonomi?page=all, diakses pada 15 juni 2021

Kumparan Bisnis, “Ada 25 919 Perusahaan Asing, BKPM Targetkan Satu Persennya Masuk Bursa”, https://kumparan com/kumparanbisnis/ada25-919-perusahaan-asing-bkpm-targetkan-satu-persennya-masukbursa-1sjIxdhiCUn, diakses pada tanggal 15 Juni 2021

KUNEP FInancial Initiative, “Changing Couse A comprehensive investor guide to scenario-based methods for climate risk assessment, in response to the TCFD”, https://www unepfi org/wordpress/wpcontent/uploads/2019/05/TCFD-Changing-Course-Oct-19 pdf, diakses pada 17 juni 2021

Dokumen Lain

Diesendorf, Mark, “Strategies for Radical Climate Mitigation Economy”, Journal of Australian Political, No 66, 2010

Rubrik Rubrik Rubrik

KAJIAN KAJIAN KAJIAN

EKSTERNAL EKSTERNAL EKSTERNAL

Rubrik ini dikhususkan bagi seluruh mahasiswa Fakultas

Hukum Unpad untuk berpartisipasi dalam penulisan

artikel kajian. Dengan adanya rubrik ini diharapkan

dapat menjadi sarana bagi mahasiswa Fakultas Hukum

untuk belajar menuangkan gagasannya ke dalam tulisan

dan mendapatkan manfaat darinya sebagai bagian dari

tujuan organisasi PLEADS.

Akibat Hukum dari Pendirian Shell Company di Indonesia

Pendahuluan

Perusahaan cangkang atau yang sering disebut shell company adalah perusahaan yang mempunyai status hukum dan nama, namun tidak mempunyai aktivitas operasi seperti perusahaan normal pada umumnya. Walaupun tidak memiliki aktivitas operasi secara normal, perusahaan cangkang mempunyai aset, rekening bank, investasi dan pemegang saham. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan cangkang dengan cara melakukan pembelian perusahaan lain. Sumber pendanaan dan struktur kepemilikan perusahaan tidak dapat diketahui. Perusahaan cangkang memiliki ciri khusus, diantaranya bertempat di negara offshore dan negara tax haven serta kepemilikan perusahaan tidak diketahui oleh publik. Pendirian perusahaan cangkang biasanya tidak dilakukan di Indonesia karena Indonesia bukanlah tempat favorit dan ideal untuk mendirikan perusahaan cangkang. Akan tetapi, banyak sekali perusahaan cangkang di Indonesia yang berdiri dan beroperasi Perusahaan cangkang biasanya bertujuan untuk mencari keuntungan dari operasionalnya Selain itu, tujuan dari perusahaan ini adalah sebagai alat investasi, strategi bisnis, menghindari pajak, dan sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang

Selain itu terdapat istilah tax haven yang sering kita dengar apabila kita membicarakan perusahaan cangkang Tax haven merupakan sebuah negara yang menawarkan pengusaha-pengusaha asing dan seorang individu untuk mendapatkan nilai minimal atau tidak sama sekali dalam hal penerapan pajak untuk deposito bank mereka untuk menciptakan lingkungan ekonomi dan politik yang stabil Tentu tax haven ini akan sangat menguntungkan bagi pengusaha dalam bisnisnya

Sebab dari adanya tax haven ini pihak perusahaan akan diuntungkan dalam hal berusaha, keuntungan yang didapatkan, dan tentunya menghindari berbagai potensi penyalahgunaan dalam skema penghindaran pajak ilegal Dalam sudut pandang hukum, pada dasarnya penerapan tax haven merupakan hal yang dianggap legal Sebab pada dasarnya hal yang menjadi landasan adanya tax haven adalah untuk menawarkan pajak yang rendah ataupun tidak sama sekali untuk menarik para investor-investor asing yang mana hal ini sering diterapkan sebagai salah satu strategi para pebisnis agar usahanya dapat berkembang.

Beberapa negara yang sampai saat ini kita ketahui sebagai salah satu negara yang menerapkan tax haven adalah Cayman Islands, US, Switzerland, Hong Kong, Singapore, Luxembourg, Japan, Netherlands, B. Virgin Islands, UAE, Guernsey, UK, Taiwan, Jerman, Panama, Jersey, Thailand, Malta, Canada, dan Qatar.

Selain itu terdapat beberapa hal yang menjadikan sebuah negara tersebut adalah tax haven yang dianggap baik, yakni:

Dari sudut pandang para wajib pajak (dalam hal ini pebisnis), tax haven dianggap legal Adanya transparansi, stabilitas politik, dan supremasi hukum dalam sistem tax haven yang diterapkan dalam negara tersebut

Adanya privasi yang dijaga dari pihak negara yang menerapkan tax haven tersebut

Pada 2016, terjadi kebocoran data dari firma hukum, Mossack Fonseca, mengenai perusahaan offshore pada negara tax haven yang dimiliki oleh berbagai politisi dan rekannya. Kebocoran data tersebut mengandung 11,5 juta dokumen rahasia mengenai, diantaranya terdapat 899 entitas dari Indonesia.5 Beberapa nama yang terdaftar diantaranya adalah Sandiaga Uno, Joko S. Tjandra, Garibaldi “Boy” Thohir, dan lain-lain. Melalui Panama Papers, terungkap bahwa banyak masyarakat maupun badan hukum Indonesia yang mendirikan perusahaan cangkang tersebut.

"Akibat Hukum dari Pendirian Shell Company di Indonesia"

Oleh: Diva Yohana Margaretha Marbun, Fiona Chrisanta, Marcelline Allegra

Pada 2021, melalui laporan The International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) terungkap telah terjadi kebocoran dokumen rahasia sebanyak 11.9 juta mengenai bisnis para elite dunia dari berbagai negara. Kebocoran tersebut dinamakan sebagai

“Pandora Papers”. Melalui pandora papers tersebut terungkap bahwa masih terdapat

beberapa pejabat indonesia yang memiliki perusahaan cangkang, salah satunya adalah

Luhut Pandjaitan yang saat ini menjabat

sebagai Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Melalui kedua peristiwa tersebut, terungkap namanama para elitis, informasi perusahaan dan nama pemilik dari shell company tersebut yang berada di negara surga pajak.

Meskipun perusahaan cangkang atau shell company adalah legal, tetapi sering kali keberadaan perusahaan tersebut digunakan

sebagai sarana untuk mengumpatkan aset dan kekayaan, dengan tujuan utama untuk menghindarkan pajak Melalui Panama

Papers dan Pandora Papers terungkap masih

terdapat individu maupun badan hukum

Indonesia yang mendirikan perusahaan

cangkang di negara surga pajak Hal ini tentu saja membawa berbagai akibat hukum

terhadap negara

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD) menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai shell company disaat memenuhi kriteria dari shell company itu sendiri, yaitu bahwa :

a. Perusahaan tersebut merupakan entitas yang telah diregistrasikan secara resmi di suatu negara/otoritas nasional dan tunduk terhadap segala kewajiban baik secara hukum dan ekonomi di domisili perusahaan tersebut;

b. Perusahaan tersebut diatur oleh suatu perusahaan induk yang berkedudukan di luar yurisdiksi perusahaan tersebut;

c. Tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit karyawan, kegiatan usaha, dan kehadiran fisik;

d. Mayoritas aset perusahaan merupakan investasi di atau dari negara lain;

e. Kegiatan usaha perusahaan merupakan pembiayaan kelompok atau kegiatan holding, serta menyalurkan dana antara para pihak yang tidak berkedudukan di negara perusahaan tersebut berada.

Di Indonesia sangat sedikit peraturan yang mengatur mengenai shell company atau yang lebih dikenal sebagai SPV Peraturan Menteri Keuangan No 258/PMK 03/2008

Tahun 2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3C) UndangUndang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak Luar Negeri (Permenkeu 258/2008) mengartikan SPV sebagai perusahaan antara atau perusahaan yang

didirikan dengan tujuan untuk menjual atau mengalihkan

Pengaturan Shell Company

Shell Company atau sering kali diistilahkan sebagai special purpose vehicle (SPV) atau special purpose entities (SPE) merupakan perusahaan yang legal dan diatur secara hukum Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk

Eropa (United Nations Economic Commission for Europe) menyatakan bahwa suatu shell company didirikan dengan suatu tujuan yang khusus ataupun sementara, serta untuk menghasilkan suatu keuntungan fiskal Tujuan dibentuknya suatu shell company sering kali adalah untuk membagi risiko dalam suatu proyek atau aset berisiko tinggi yang dimiliki oleh perusahaan induknya Selain itu, shell company juga kerap didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi Hal tersebut dikarenakan banyak investor asing yang kurang percaya untuk berinvestasi di Indonesia Tidak hanya itu, shell company dapat juga didirikan dengan suatu skema atau struktur yang rumit dengan alasan penghindaran pajak, serta penyelundupan hukum.

saham perusahaan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau

penjualan atau pengalihan bentuk usaha

tetap di Indonesia

Sedangkan, dalam Peraturan Menteri Keuangan No 127/PMK 010/2016 Tahun 2016 hanya mengkategorikan SPV sebagai perusahaan yang didirikan dengan suatu tujuan yang sejalan dengan kepentingan pendirinya atau investasi dari perusahaan tersebut, serta tidak melakukan suatu kegiatan usaha yang signifikan SPV di Indonesia tetap tunduk terhadap peraturan

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas (UU 40/2007) Hal tersebut dikarenakan, bentuk Perseroan Terbatas yang paling mendekati SPV, walaupun tidak diatur secara spesifik

"Akibat Hukum dari Pendirian Shell Company di Indonesia"

Selain itu, terdapat Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No 19/POJK 04/2016 Tahun 2016

Tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan

Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan

Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak

Investasi Kolektif mengartikan SPV sebagai

“Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki

oleh Dana Investasi Real Estat berbentuk

Kontrak Investasi Kolektif paling sedikit 99,9% dari modal disetor ”

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) adalah suatu bentuk perjanjian yang penerapannya mencontoh konsep trusts dalam sistem hukum common law dan selanjutnya diterapkan di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law Sedangkan, Efek Beragun Aset adalah efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa sarana peningkatan kredit, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, pemberian kredit termasuk KPR, tagihan yang timbul di kemudian hari, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Manfaat dari KIK EBA, diantaranya terdapat kontribusi langsung pada perkembangan sektor perumahan secara khusus dan sektor riil secara umum; mendapat imbalan hasil yang menarik dan biasanya lebih tinggi dari obligasi; serta menjadi alat alternatif investasi pada surat berharga.

SPV juga dimuat dalam bidang perpajakan Indonesia.

Dijelaskan bahwa pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 26 dapat dilakukan terhadap SPV berkaitan dengan penghasilan dari pengalihan atau penjualan saham yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Lebih lanjut, pengaturan mengenai penjualan saham tersebut, terdapat Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.03/2010. Kemudian, melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2016, dijelaskan bahwa para peserta program pengampunan pajak/tax amnesty diperbolehkan untuk mendaftarkan SPV tanpa harus membubarkannya Namun untuk mendapatkan pengampunan tersebut, pihak wajib pajak diharuskan untuk melaporkan segala aset kepemilikan dalam SPV yang menjadi objek pajak itu sendiri ke tempat register untuk mendapatkan pengampunan pajak Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka menurut ketentuan dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 165/PMK 03/2017, wajib pajak akan tetap dikenai pajak dan apabila pajak tersebut tertunggak dapat dikenai sanksi administrasi hingga tindak pidana di bidang pajak Oleh karena itu, penting bagi setiap orang yang mendaftarkan SPV untuk melaporkan pengampunan pajak

Meskipun, Shell Company atau SPV diperbolehkan dan legal secara hukum, tetapi karena sifatnya yang tidak mewajibkan perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan usaha, shell company banyak digunakan sebagai sarana

untuk melakukan pelanggaran hukum Potensial terjadinya pelanggaran hukum lebih lagi terdorong dengan ketiadaan hukum yang mengatur secara tegas mengenai shell company dan sanksinya

Seperti yang sudah dimuat dalam Panama Papers dan Pandora Papers, terdapat beberapa fakta mengenai penghimpunan aset untuk mencari keuntungan pribadi yang dilakukan oleh beberapa entitas. Seperti dalam kasus yang terbongkar melalui Panama Papers disebutkan bahwa terdapat beberapa nama pemimpin negara yang ikut menyalahgunakan adanya shell company ini, salah satunya adalah Mantan Presiden Ukraina, Petro Poroshenko yang berjanji kepada masyarakat Ukraina bahwa dirinya akan menjual perusahaan permennya, saat Roshen mencalonkan diri sebagai calon presiden di tahun 2014. Namun kenyataannya tidaklah demikian karena diketahui bahwa Roshen malah mendirikan perusahaan holding luar negeri untuk memindahkan bisnisnya ke Kepulauan Virgin Britania Raya Dengan tindakannya tersebut ia mampu menghindari pajak di Ukraina senilai jutaan dolar Amerika Serikat dan tentunya meraup keuntungan pribadi Selanjutnya terdapat beberapa kasus yang terbongkar pula melalui Pandora Papers, seperti Keterlibatan tersembunyi keluarga terkemuka, Azerbaijan dalam kesepakatan properti di Inggris senilai lebih dari 400 juta poundsterling (sepadan dengan Rp 7,7 triliun), lalu terbongkarnya Raja Yordania Abdullah II yang ternyata telah menghabiskan 70 juta poundsterling (Rp 1,3 triliun) untuk properti yang dimilikinya di Inggris dan Amerika Serikat melalui perusahaan yang dibentuknya secara rahasia, dan yang terakhir contohya adalah kegagalan perdana menteri Ceko yang diketahui mengumumkan investasi perusahaan cangkangnya untuk membeli dua vila di Perancis senilai dua belas juta poundsterling (Rp 231 miliar)

Kajian Eksternal "Akibat Hukum dari Pendirian Shell Company di Indonesia"

Tentu bila melihat tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh beberapa entitas tersebut terbukti mereka melakukan itu dengan sengaja untuk menyembunyikan kekayaan mereka yang seharusnya dapat dikenai pajak oleh negara dimana mereka berada. Belum lagi hal ini biasanya sering digunakan secara diamdiam, sehingga tentu tindakan mereka tersebut dapat merugikan negara.

Dampak Pembentukan Shell Company

Dampak positif yang dapat diperoleh oleh sebuah perusahaan yang membentuk perusahaan cangkang, antara lain:

Terdapat pembatasan atas tanggung jawab pemilik modal atas SPV sesuai dengan jumlah penanaman modal yang dimilikinya; Mendukung diversifikasi atau berbagai macam investasi secara optimal; Menurunkan biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh pihak korporasi; Terdapat pemisahan antara aset SPV dengan aset kepemilikan dari pemilik Tentu dalam hal ini akan menguntungkan pihak korporasi dimana apabila sewaktu-waktu pemilik dinyatakan pailit, maka aset SPV tidak akan tertarik untuk dipailitkan juga Sebab terdapat pemisahan tanggung jawab atas aset yang dimiliki oleh pihak pemilik dengan aset SPV; Dapat meningkatkan nilai surplus profit suatu perusahaan karena kemudahan dari pihak investor asing pula yang ingin berinvestasi

Apabila kita merujuk pada ketentuan yang sebelumnya sudah dijelaskan di poin pertama, maka kita akan berlanjut untuk menjawab apa dampak positif yang akan diterima oleh suatu perusahaan bila perusahaan tersebut melakukan pembentukan shell company. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya perusahaan cangkang sering kali dipergunakan untuk menghindari pajak demi keuntungan bisnis yang ingin dicapai oleh para pengusaha Pembentukan perusahaan cangkang ini sebenarnya diadakan oleh sebuah negara sebagai upaya mengakomodasikan kepentingan pengusaha dan para investor yang memang pada dasarnya memerlukan sarana untuk mempermudah kepentingan bisnisnya Istilah perusahaan cangkang ini juga kerap kali diistilahkan sebagai special purpose vehicle (SPV)

Selanjutnya, dampak negatif dari pembentukan shell company adalah berpotensi melanggar hukum seperti melakukan penghindaran pajak, pencucian uang, dan menyembunyikan dana hasil tindak pidana Kegiatan penghindaran pajak ini berdampak negatif bagi perusahaan Pertama, dapat meningkatkan biaya modal Dengan melakukan penghindaran pajak, maka berpotensi menimbulkan risiko pajak di masa yang akan datang seperti pengenaan sanksi pajak

Pernyataan tersebut didasari karena para komite Internasional memiliki pendapat secara realistis bahwa memang hal seperti ini diperlukan dikarenakan sifatnya yang fleksibel dan membuka kesempatan para pengusaha khususnya perusahaan-perusahaan yang ingin merintis dapat terdorong dengan adanya SPV ini Hal ini dibuktikan dengan investasi asing yang berlangsung di beberapa negara-negara tax haven, seperti Karibia dan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan yang pendapatan negaranya meningkat menjadi lebih besar dari $200 miliar selama periode 1985-1994 Oleh karena itu, tentu hal seperti bukan hanya akan menguntungkan pihak perusahaan saja, melainkan dampak pembentukan perusahaan cangkang juga dapat dirasakan oleh suatu negara demi meningkatkan value suatu negara dan mendorong kegiatan perekonomian suatu negara

Jika perusahaan diketahui melakukan ketidakjujuran atas pajaknya, seperti tidak memberitahukan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif, maka perusahaan akan mendapatkan sanksi atas pajaknya.

Kajian Eksternal "Akibat Hukum dari Pendirian Shell Company di Indonesia"

Sehingga hal ini, dapat menurunkan kepercayaan dari investor dan kreditor terhadap perusahaan yang bersangkutan dan menyebabkan peningkatan biaya modal perusahaan yang tersirat

Shell company merupakan perusahaan yang legal dan diatur secara hukum. Di Indonesia sangat sedikit peraturan yang mengatur mengenai shell company. Peraturan yang mengatur shell company, diantaranya Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.03/2008 Tahun 2008 Tentang Pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau

Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3C) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (Permenkeu 258/2008); Peraturan Menteri Keuangan No. 127/PMK.010/2016 Tahun 2016; Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007); dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Bagi

Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan

Kedua, dapat menjatuhkan nilai perusahaan karena terdapat praktik penghindaran pajak yang secara tidak langsung akan berpotensi menyajikan kondisi perusahaan yang tidak sebenarnya Jika investor mengetahui hal ini, maka investor akan merasa dirugikan dan menganggap bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak kooperatif dalam menyampaikan informasi sehingga berpotensi menghilangkan kepercayaan investor dan nilai perusahaan akan jatuh Ketiga, menurunkan struktur modal Jika kreditur mengetahui praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan berakibat menimbulkan risiko ketidakpastian pajak, maka kreditur akan khawatir karena memungkinkan perusahaan

tersebut gagal bayar terhadap hutang yang diambil akibat harus melunasi kekurangan pajak yang belum terbayarkan dan denda

Sehingga dalam hal ini, kreditur akan meningkatkan bunga pinjaman agar memberatkan perusahaan dan perusahaan tidak akan melakukan peminjaman terhadap kreditur yang bersangkutan Oleh karena itu, jika perusahaan terlilit hutang dalam nominal yang cukup besar, maka struktur modal akan semakin turun dikarenakan operasi perusahaan dibiayai secara internal. Keempat, akan meningkatkan cash holding. Risiko perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah berpotensi tertangkap fiskus dan perusahaan harus membayar kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi yang sangat besar. Untuk membayarnya, maka perusahaan akan meningkatkan cash holding.

Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dikarenakan sifat dari shell company tidak mewajibkan perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan usaha, maka menyebabkan banyak oknum yang menggunakan shell company sebagai sarana untuk pelanggaran hukum. Ditambah lagi, ketiadaan hukum yang mengatur secara tegas mengenai shell company dan sanksinya.

Bila suatu perusahaan melakukan pembentukan shell company, maka akan memberikan dampak untuk perusahaan yang bersangkutan Dampak positif dari pembentukan perusahaan cangkang bagi perusahaan, antara lain terdapat pembatasan atas tanggung jawab pemilik modal atas SPV sesuai dengan jumlah penanaman modal yang dimilikinya; mendukung berbagai macam investasi secara optimal; menurunkan biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh pihak korporasi; terdapat pemisahan antara aset SPV dengan aset kepemilikan dari pemilik; dan dapat meningkatkan surplus profit suatu perusahaan Di samping itu, terdapat juga dampak negatif dari pembentukan shell company yaitu berpotensi sebagai tempat terjadinya pelanggaran hukum seperti melakukan penghindaran pajak; pencucian uang; dan menyembunyikan dana hasil tindak pidana Sehingga, keberadaan perusahaan cangkang ini lebih banyak memberikan kerugian bagi negara Memang tidak ada yang salah dengan memiliki perusahaan di luar negeri, namun yang menjadi persoalan hukum adalah apabila badan tersebut digunakan untuk menyembunyikan aset, menghindari pajak, pencucian uang ataupun korupsi Disaat negara Indonesia membutuhkan dana untuk investasi di dalam negeri, banyak oknum terutama para petinggi yang justru “melarikan” dana tersebut ke luar negeri

Oleh karena itu, bila melihat banyaknya pengusaha yang lari ke luar negeri dengan alasan penghindaran pajak, maka perlu dikaji ulang mengenai besaran nominal pajak untuk para investor Selain itu, perlu ditingkatkan kembali integritas fiskus Pemerintah juga harus segera melakukan revisi terhadap struktur hukum dalam bidang perpajakan dan peraturan perundangundangan perpajakan serta sanksinya agar tidak ada celah lagi untuk pelaku penghindaran pajak

Kajian Eksternal "Akibat Hukum dari Pendirian Shell Company di Indonesia"

Daftar Pustaka

RegulasiNasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (2007)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, (2016)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK03/2008 Tahun 2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan, (2008)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK/03/2010 Tentang Penetapan Wajib Pajak Sebagai Pihak Yang Sebenarnya Melakukan Pembelian Saham Atau Aktiva Perusahaan Melalui Pihak Lain Atau Badan Yang Dibentuk Untuk Maksud Demukan (Special Purpose Company) Yang Me (2010)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2016) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK010/2016 Tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK010/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK010/2016

Tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak (2016)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK03/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ Pmk03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, (2017)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 19/POJK04/2016 Tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, (2016)

Buku

OECD (nd) Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue

DokumenLain

Disiplin ilmiah, gaya jurnalistik (2021, June 25) What are tax havens? The answer explains why the G-7 effort to end them is unlikely to succeed The ConversationCom https://theconversationcom/what-are-tax-havens-the-answer-explains-why-the-g-7-effort-t o-end-them-is-unlikely-to-succeed-163125

Ferry Firmansyah, Abdul Manan, W D (2016, April 6) 803 Indonesians Named in Panama Papers TempoCo https://entempoco/amp/760378/803indonesians-named-in-panama-papers

Gibson, Owen (April 3, 2016) "Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis" The Guardian Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-04-03

Indonesia, C (2021, October 5) Beda Panama Papers dan Pandora Papers CNNCom https://wwwcnnindonesiacom/internasional/20211005144731-134703633/beda-panama- papers-dan-pandora-papers/1

Indonesia, K K R (2016) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK010/2016 Tentang Perubahan Atas Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose

Kamila Astrilia (2021, October 5) “Apa Itu Perusahaan Cangkang dan Surga Pajak yang Disebut Karena Pandora Papers” BeritadiyPikiran RakyatCom https://beritadiypikiran-rakyatcom/ekonomi/pr-702740196/apa-itu-perusahaan-cangkang- dan-surga-pajak-yang-disebut-karena-pandora-pappers

Karmanau, Yuras (April 4, 2016) "Ukrainian president under fire over Panama Papers" Associated Press Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-04-06

NNP (2016, April 8) Begini Hukum Indonesia Memandang Perusahaan ‘Cangkang’ HukumonlineCom https://wwwhukumonlinecom/berita/baca/lt5707dd59b9f3c/begini-hukum-indonesia-memandang-perusahaan-cangkang

OJK (2019) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK) OJK

https://sikapiuangmuojkgoid/FrontEnd/CMS/Category/77

Omri Wallach (2021, July 9) Mapped: The World’s Biggest Private Tax Havens MISC https://wwwvisualcapitalistcom/worlds-biggest-private-tax-havens/ Rustam, R (2016) Eksistensi Hak Tanggungan dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) sebagai Konsep Trusts Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23(1), 58–76 https://doiorg/1020885/iustumvol23iss1art4

SPV’s In A Nutshell (2016, issue 479) HukumonlineComu https://prohukumonlinecom/a/lt5825a1f138d14/spvs-in-a-nutshell Susilowati, F, & Harsono, M (2019) Dampak Riil Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 16(Susilowati, F, Harsono, M (2019) Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika Vol 16 No 2 Tahun 2019 16(2), 255–270), 255–270

"Akibat Hukum dari Pendirian Shell Company di Indonesia"

Pinjaman Online: Pinjaman Online:

Penyelamat atau Petaka? Penyelamat atau Petaka?

Di tengah keadaan dunia yang sedang menghadapi permasalahan terkait penyebaran

Virus Covid-19 yang dimulai pada akhir tahun

2019 lalu dan terus berlanjut sampai sekarang

Pandemi Covid-19 bukan hanya menimbulkan dampak secara langsung terhadap sektor

kesehatan di masyarakat, hal tersebut dapat

dilihat dari fenomena banyaknya masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja

(PHK) selama masa Pandemi Covid-19 berlangsung, yang dibuktikan dengan data yang dihimpun oleh Kementrian Keuangan, yang menyebutkan bahwa jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja

mencapai angka kurang lebih 2,97 juta .

Banyaknya masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja tersebut berdampak pada kesulitan di sektor ekonomi masyarakat. Kesulitan tersebut memaksa masyarakat untuk mencari jalan keluar untuk menyambung hidup mereka. Selama masa Pandemi Covid-19, salah satu pintu keluar yang dipilih masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ekonominya adalah dengan menggunakan layanan pinjaman online (pinjol) ilegal. Selama masa pandemi seperti saat ini layanan pinjaman online ilegal terus bermunculan, bahkan menunjukkan peningkatan dalam jumlahnya. Hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan aduan terhadap praktik pinjaman online ilegal. Satgas

Waspada Investasi menyebutkan bahwa ada peningkatan sebanyak 80% selama periode

Januari-Juni 2021, dan sepanjang bulan Juli 2021

sudah ada kegiatan pemblokiran sebanyak 172

situs pinjaman online yang dilakukan.2

Banyaknya layanan pinjaman online ilegal

selama masa pandemi diakibatkan karena

praktik dari pinjaman online ilegal ini

memanfaatkan kesulitan masyarakat di sektor

ekonomi Oleh karena itu apabila tidak

diimbangi dengan kewaspadaan maka

masyarakat akan mudah terbujuk untuk

menggunakan layanan ilegal ini dan bukan menjadi hal yang mustahil akan menimbulkan

masalah-masalah baru

Dari hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimulai pada Januari hingga Maret 2020, ditemukan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi terdapat sejumlah 508 fintech peer to peer lending atau bisa disebut dengan layanan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar datanya Apabila dikalkulasikan dari awal tahun 2018 hingga tahun 2020, bahkan ditemukan data Dari hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimulai pada Januari hingga Maret 2020, ditemukan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi terdapat sejumlah 508 fintech peer to peer lending atau bisa disebut dengan layanan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar datanya Apabila dikalkulasikan dari awal tahun 2018 hingga tahun 2020, bahkan ditemukan data sebanyak 2046 layanan pinjaman online ilegal di Indonesia Keberadaan mereka sangat berpotensi untuk menimbulkan keresahan di masyarakat, hal tersebut dibuktikan juga oleh data hasil survei dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menemukan bahwa terdapat data sejumlah 39,5% aduan terhadap skema cara penagihan yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum, salah satu yang dirasa paling sering merugikan adalah adanya sistem bantuan penagihan menggunakan pihak ketiga sebagai penagih hutang (debt collector)

Fakta yang terjadi di lapangan memperlihatkan kondisi yang sangat memprihatinkan, bahwa salah satu contoh peristiwa yang pernah terjadi adalah seorang ibu rumah tangga yang melakukan percobaan bunuh diri akibat memiliki hutang sebesar Rp 500 000,- dari layanan pinjaman online ilegal Selanjutnya terdapat kasus yang terjadi pada tahun 2019 silam, di mana terdapat seorang sopir taksi yang melakukan gantung diri lantaran terus menerus ditagih hutangnya oleh debt collector Dari dua contoh kasus tersebut terdapat bentuk-bentuk pelanggaran hukum dengan bentuk dilangkahinya batasan privasi pengguna karena banyak dari perusahaan layanan pinjaman online ilegal sampai mengambil (mencuri) data pribadi dan digunakan dengan maksud yang tidak baik Jika kita melirik usaha apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, sebenarnya dari pihak Otoritas Jasa Keuangan sudah berkali-kali melakukan tindakan blocking terhadap situs pinjaman online yang ilegal Contoh dari praktik yang dilakukan pemerintah ini adalah kegiatan penghentian beberapa usaha pinjaman online oleh Satgas Waspada Investasi seperti kepada PT Mahakarya Sejahtera Indonesia, Komunitas Arisan Micro (K3 Plus), PT Global Mitra Group, dan lain-lain Namun pada faktanya perusahaan-perusahaan layanan pinjaman online ilegal ini terusmenerus bermunculan, salah satu yang menjadi penyebabnya adalah mudahnya akses teknologi dalam produksi situs-situs pinjaman online ilegal ini. Selanjutnya negara melalui Otoritas Jasa Keuangan sendiri juga sudah memiliki instrumen hukum yang tujuannya untuk menekan angka permasalahan pinjaman online ini terus bermunculan di masyarakat, dengan dibentuknya Satuan Tugas Waspada Instansi yang di dalamnya beranggotakan pihak dari Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri dan instansiinstansi terkait lainnya.

Oleh: Muhammad Kunto Tri Wibowo Pendahuluan

"Pinjaman Online: Penyelamat atau Petaka?"

Oleh karena itu, untuk mengungkap apakah layanan pinjaman online merupakan suatu jalan penyelamat bagi masyarakat, terlebih di masa pandemi seperti saat ini atau mungkin merupakan petaka bagi masyarakat

Dalam tulisan ini akan dibahas terkait legalitas dan kedudukan dari layanan pinjaman online ilegal di Indonesia, dan terkait payung hukum terhadap pengguna atau korban layanan pinjaman online ilegal itu sendiri

Legalitas dan Kedudukan Pinjaman Online

Ilegal

Masih segar di ingatan kita semua, pada bulan Oktober 2021 lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD, menjelaskan bahwa bagi pihak-pihak yang sudah terlanjur menjadi korban dari layanan pinjaman online ilegal sendiri tidak memiliki kewajiban untuk membayar Selanjutnya apabila ada pihak yang sudah tidak membayar, akan tetapi dari pihak pinjaman online ilegal tidak mau terima, maka bagi korban disarankan untuk melaporkannya ke kantor polisi terdekat

Pernyataan yang dikemukakan oleh Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM senada dengan apa yang sempat disebutkan pula oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada November 2018 silam, yang mana dijelaskan pula masyarakat tidak perlu khawatir untuk meminjam ke pihak layanan pinjaman online ilegal, karena setelah dilakukan proses peminjaman tidak ada kewajiban lagi bagi pihak yang meminjam untuk melakukan pembayaran. Setelah melihat kedua statement yang dikemukakan oleh kedua tokoh negara sebelumnya, tentunya menjadi sebuah pertanyaan di masyarakat, apakah hal tersebut bermakna bahwa masyarakat diperbolehkan untuk meminjam secara semena-mena ke pihak layanan pinjaman online ilegal tanpa perlu memikirkan kewajibannya untuk membayarkan hutang yang sebelumnya telah disepakati bersama? Selanjutnya apabila kita melihat dari point of view hukum dan terminologi dari pinjam meminjam itu sendiri, sebenarnya apa yang disampaikan kedua tokoh sebelumnya tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari ketentuan yang mengatur terkait pinjam-meminjam itu sendiri terdapat dalam Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyebutkan bahwasanya:

“pinjam pakai habis adalah sebuah perjanjian, yang dapat menentukan bahwa pihak kesatu yang mengajukan barang yang dapat diselesaikan terpakai kepada pihak kedua dengan persyaratan kedua akan membawa barang-barang ke jumlah kesatu dan jumlah kedua”

Kemudian, kita juga perlu memperhatikan ketentuan pada Pasal 1320 KUHPer, karena isu hukum yang terjadi berbentuk sebuah perjanjian, yang mana dalam KUHPer Pasal 1320 sendiri disebutkan bahwa terdapat 4 syarat yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu:

1 Adanya kesepakatan

2 Adanya kecakapan dari para pihaknya

3 Adanya maksud tertentu

4 Adanya suatu sebab yang halal

Selanjutnya kita harus mengingat bahwa suatu perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihaknya berlaku sebagai sebuah undang-undang maka sifatnya mengikat bagi para pihak-pihak yang bersangkutan, hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPer

Dari pembahasan di atas dapat dihubungkan ke suatu analogi sebenarnya fenomena yang terjadi terkait dengan pinjaman online ilegal ini dapat diandaikan atau disamakan dengan rentenir bahwa makna yang telah tumbuh di masyarakat ketika mendengar kata “rentenir” atau dalam kosakata bahasa Indonesia dapat disebut dengan lintah darat sudah menjadi pemaknaan yang negatif, dan seharusnya masyarakat sudah memiliki pemahaman yang cukup untuk melakukan peminjaman melalui rentenir atau lembaga yang sudah resmi keberadaannya10. Senada dengan hal tersebut, dalam fenomena pinjaman online ilegal seharusnya masyarakat sudah dapat membedakan dan memilih pinjaman online ilegal atau pinjaman online resmi yang sudah terdaftar dan juga diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK). Pada akhirnya apabila melirik ketentuan dari apa yang telah dibahas sebelumnya, masyarakat yang telah melakukan peminjaman pada layanan pinjaman online ilegal, status pinjamannya tidak bisa begitu saja hilang dikarenakan pihak pemberi layanannya tidak resmi, status peminjaman akan tetap sah sebagai sebuah kesepakatan karena peminjam telah sadar dengan menyepakati perjanjian pinjam-meminjam dengan pihak layanan pinjaman online ilegal.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Pinjaman Online Ilegal

Belum ada peraturan khusus yang mengatur terkait dengan pinjaman online, setidaknya sampai dengan tahun 2016 Namun sekarang melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/2016 terkait dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan suatu payung hukum guna melindungi dan memberikan kejelasan regulasi terkait sistem pinjaman online di Indonesia Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa terminologi terkait dengan pinjaman online adalah:

“Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ialah pengadaan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”

Selanjutnya untuk menjamin keamanan pelanggan layanan pinjaman online, pihak layanan pinjaman online tersebut memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perizinannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kemudian setelah dilakukannya proses pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan, maka apabila sudah resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehingga perusahaan pinjaman online tersebut akan diawasi secara berkala dengan ketentuan atau klausa-klausa yang harus diperhatikan seperti berikut:

1. Pihak penyedia layanan pinjaman online diharuskan untuk menyediakan rekam jejak audit terkait dengan semua kegiatannya dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi guna kepentingan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya 13

2 Pihak penyedia layanan pinjaman online diharuskan menyerahkan laporan yang di-update setiap bulan dan tahunan yang berisikan data alur keuangan, kinerja, dan pengaduan yang datang dari customer

Berbicara terkait dengan usaha melindungi hak dari pengguna layanan pinjaman online, maka dijelaskan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 diaturlah beberapa prinsip dasar dari upaya proteksi pengguna layanan pinjaman online, yaitu:

1. Transparansi

2. Perlakuan yang adil

3. Keandalan

4. Kerahasiaan dan keamanan data

5 Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau

Setelah mengetahui prinsip-prinsip dasar terkait upaya perlindungan pelanggan layanan pinjaman online, kemudian untuk mengetahui penerapan terkait dengan perlindungan hukumnya di lapangan, sebelumnya kita akan mengambil contoh dari perbandingan terkait karakteristik umum dari pinjaman online yang sudah resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan yang belum terdaftar atau ilegal dalam beberapa poin seperti:

1. Status di OJK

Status dari pinjaman online legal di Otoritas Jasa Keuangan, yakni mereka telah melakukan pendaftaran dan dengan sah terdaftar serta mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Sementara dengan pinjaman online ilegal, mereka belum terdaftar dan tidak mendapatkan izin operasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Aplikasi

Aplikasi dari pinjaman online legal dapat diakses di berbagai macam layanan app market yang resmi seperti Play Store dan App Store, kemudian terdapat logo dari Otoritas Jasa Keuangan di dalam logo aplikasi pinjaman online-nya itu sendiri Sementara dengan pinjaman online ilegal aplikasinya sendiri tidak dapat ditemukan di app market resmi, dan tidak terdapat logo Otoritas Jasa Keuangan di dalam logo layanan pinjaman online-nya itu sendiri

3. Metode Penawaran

Pinjaman online legal untuk menawarkan layanannya menggunakan promo dan iklan secara resmi. Sementara dengan pinjaman online ilegal metode untuk menawarkan layanannya menggunakan cara seperti broadcast pesan singkat di WhatsApp, dan SMS.

4. Pengajuan Kredit

Pinjaman online legal dalam metode pengajuan kredit terlihat lebih berhati-hati untuk memilih pengguna layanannya, hal tersebut dibuktikan dengan pemberian kredit haruslah memperhatikan kelengkapan dari dokumen pengajuan itu sendiri Sementara dengan pinjaman online ilegal proses pengajuan kreditnya itu sendiri cenderung lebih menawarkan kemudahan dan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian

5. Alamat

Pinjaman online legal memiliki alamat dan kontak perusahaan yang tercantum secara jelas di aplikasi mereka Sementara dengan pinjaman online ilegal alamat dan kontak perusahaan tidak tercantum secara jelas, bahkan bisa saja tidak tercantum sama sekali

Online: Penyelamat atau Petaka?"

Kemudian, kembali ke peran pemerintah untuk menanggulangi maraknya fenomena pinjaman online ilegal yang terus bermunculan, melalui Satgas Waspada Investasi pemerintah fokus ke penanganan secara umum yang dilakukan dengan cara inventarisasi, analisis, upaya hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, penelusuran tindakan melanggar hukum, pencarian situs-situs pinjaman online ilegal Selanjutnya semenjak Agustus 2018 hingga akhir 2019

tercatat ada 4020 situs pinjaman online ilegal yang telah diblokir oleh Satgas Waspada Investasi. Namun, meski sudah ada upaya yang dibilang masif dari pemerintah, kemunculan dari situs pinjaman online ilegal ini masih terus terjadi. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena jika kita melihat dari point of view teknologi hal tersebut bukan terbilang sesuatu yang sulit untuk dilakukan, karena dalam kenyataannya pihak pinjol yang telah diblokir situsnya hanya cukup untuk melakukan sedikit perubahan di source code aplikasi lama dan memberikan nama situs pinjaman online yang baru.

Dalam menangani permasalahan terkait pinjaman online ilegal ini, kita bisa berkaca kepada pemerintah Tiongkok, di mana apabila kita melihat data dari Data China Banking and Insurance Regulatory Commision pada bulan Oktober 2019 lalu ditemukan fakta bahwa jumlah perusahaan pinjaman online di Tiongkok yang pada puncaknya mencapai angka 6.000 perusahaan menjadi hanya tersisa sebanyak 247 perusahaan saja. Hal tersebut dikarenakan banyak layanan pinjaman online ilegal yang beroperasi tidak menerapkan lending risk, di mana pada waktu yang bersamaan Pemerintah Tiongkok sedang memperketat regulasi untuk layanan pinjaman online, yang mana menyebabkan calon perusahaan layanan pinjaman online yang berniat beroperasi harus legal Ada beberapa regulasi baru yang diundangkan oleh Pemerintah Tiongkok guna menekan angka munculnya layanan pinjaman online ilegal, yaitu:

1 Perusahaan layanan pinjaman online wajib menjadi small loan provider (penyedia pinjaman skala menengah ke bawah)

2 Perusahaan layanan pinjaman online wajib mendaftarkan kapital minimal sebesar 1 miliar yuan (2,2 triliun rupiah) untuk beroperasi di tingkat nasional atau mendaftarkan 50 juta yuan (10 miliar rupiah) untuk menjadi penyedia pinjaman kecil yang beroperasi di tingkat regional

Dengan aturan yang dapat dibilang berat tersebut pemerintah China berhasil membuat banyak perusahaan layanan pinjaman online nakal “gulung tikar”, hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki kompetensi dan modal dasar cukup saja yang dapat mengikuti aturan yang diterapkan

Selanjutnya bagaimana dengan Indonesia, Indonesia sebenarnya dapat mencontoh apa yang terjadi di Tiongkok dengan segera mengupayakan adanya peninjauan kembali terhadap regulasi-regulasi terkait yang nantinya akan menghasilkan suatu peraturan/regulasi final terkait pengetatan aturan pendirian perusahaan layanan pinjaman online Hal tersebut memang memiliki potensi seperti dua mata pisau di mana di satu sisi dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi, akan tetapi di sisi lain akan menghasilkan industri pinjaman online yang lebih sehat bagi sektor perekonomian di Indonesia, jadi instrumen hukum berupa regulasi yang ada tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha perusahaan layanan pinjaman online, akan tetapi lebih ke arah menciptakan suatu iklim yang sehat dan juga melahirkan perusahaanperusahaan pinjaman online yang memiliki kompetensi cukup untuk bersaing. Selain pentingnya penguatan terkait instrumen hukum yang ada di Indonesia , salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah pencerdasan kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan konsumen, karena tidak dapat dipungkiri bahwa perlindungan konsumen merupakan suatu yang penting dalam penentuan sikap dari konsumen itu sendiri.

Kedewasaan dalam pengambilan sikap dari konsumen menjadi hal yang cukup penting juga karena apabila kita melihat data survei terkait dengan daya pinjaman online di Indonesia, ditemukan fakta bahwa sebanyak 50% responden mengajukan pinjaman secara online untuk digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (kebutuhan pokok). Selain itu ditemukan juga fakta bahwa sebesar 80% responden mengajukan pinjaman online ilegal lantaran dirasa proses yang dilakukan lebih cepat dan syarat yang harus dipenuhi tidaklah sulit. Hal tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di negara tetangga kita yaitu Singapura, yang mana di sana pinjaman online cenderung hanya dilakukan ketika terjadi keadaan yang mendesak saja, seperti contohnya adalah untuk biaya kesehatan, berbeda dengan di Indonesia yang lebih ke arah konsumtif. Eksistensi dari layanan pinjaman online tidak dapat dipungkiri membuka pintu kemudahan bagi masyarakat, akan tetapi selain hadir sebagai solusi dengan kemudahannya, aspek keamanan terhadap konsumen pun tidak bisa dilupakan begitu saja Oleh karena itu, di sinilah pentingnya peranhukum untuk memberikan perlindungan yang adil terhadap pengguna yang dalam praktiknya terlanjur menjadi korban pinjaman online ilegal Data yang dicatatkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mencatatkan fakta bahwa hingga tahun 2018 terdapat 195 korban jerat pinjaman online ilegal, di mana mayoritas diminta melakukan hal-hal yang di luar batas wajar, seperti dipaksa menari telanjang di atas rel kereta api, diancam dibunuh, sampai ke hal-hal yang melibatkan pihak lain seperti dipecat oleh atasan karena dilakukan penagihan kepada atasan di kantor, dicerai karena dilakukan penagihan ke mertua, dan masih banyak lagi contoh ketidakwajaran proses penyelesaian hutang yang dilakukan oleh perusahaan layanan pinjaman online ilegal Selain proses penyelesaian yang tidak masuk di akal, terdapat pula modus-modus yang dilakukan oleh layanan pinjaman online ilegal yang dapat merugikan peminjam, seperti diambilnya seluruh data pribadi dari telepon genggam milik peminjam, penagihan dilakukan secara kasar dengan memaki dan mengancam, diterapkannya bunga yang tidak terbatas, alamat kantor yang tidak jelas dan masih banyak lagi modusnya Dari hal-hal tersebut perlu dicermati lagi bahwa praktik peminjaman online secara ilegal dapat menyebabkan masalah baru

Kedewasaan dalam pengambilan sikap dari

konsumen menjadi hal yang cukup penting

juga karena apabila kita melihat data survei

terkait dengan daya pinjaman online di Indonesia, ditemukan fakta bahwa sebanyak

50% responden mengajukan pinjaman secara online untuk digunakan dalam pemenuhan

kebutuhan hidup sehari-hari (kebutuhan

pokok) Selain itu ditemukan juga fakta

bahwa sebesar 80% responden mengajukan

pinjaman online ilegal lantaran dirasa proses

yang dilakukan lebih cepat dan syarat yang

harus dipenuhi tidaklah sulit Hal tersebut

berbeda dengan apa yang terjadi di negara

tetangga kita yaitu Singapura, yang mana di sana pinjaman online cenderung hanya

dilakukan ketika terjadi keadaan yang

mendesak saja, seperti contohnya adalah

untuk biaya kesehatan, berbeda dengan di Indonesia yang lebih ke arah konsumtif

Eksistensi dari layanan pinjaman online tidak

dapat dipungkiri membuka pintu kemudahan

bagi masyarakat, akan tetapi selain hadir sebagai solusi dengan kemudahannya, aspek

keamanan terhadap konsumen pun tidak bisa dilupakan begitu saja. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya peranhukum untuk

memberikan perlindungan yang adil

terhadap pengguna yang dalam praktiknya

terlanjur menjadi korban pinjaman online ilegal. Data yang dicatatkan oleh Lembaga

Bantuan Hukum Jakarta mencatatkan fakta

bahwa hingga tahun 2018 terdapat 195 korban jerat pinjaman online ilegal, di mana mayoritas diminta melakukan hal-hal yang di luar batas wajar, seperti dipaksa menari telanjang di atas rel kereta api, diancam

dibunuh, sampai ke hal-hal yang melibatkan pihak lain seperti dipecat oleh atasan karena dilakukan penagihan kepada atasan di kantor, dicerai karena dilakukan penagihan ke mertua, dan masih banyak lagi contoh ketidakwajaran proses penyelesaian hutang yang dilakukan oleh perusahaan layanan pinjaman online ilegal. Selain proses penyelesaian yang tidak masuk di akal, terdapat pula modus-modus yang dilakukan oleh layanan pinjaman online ilegal yang dapat merugikan peminjam, seperti diambilnya seluruh data pribadi dari telepon genggam milik peminjam, penagihan dilakukan secara kasar dengan memaki dan mengancam, diterapkannya bunga yang tidak terbatas, alamat kantor yang tidak jelas dan masih banyak lagi modusnya Dari halhal tersebut perlu dicermati lagi bahwa praktik peminjaman online secara ilegal dapat menyebabkan masalah baru

Fakta memprihatinkan juga terlihat dari data yang dimiliki Lembaga Bantuan Hukum Jakarta bahwa 25 dari 89 layanan pinjaman online yang pernah dilaporkan oleh masyarakat ternyata sudah terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal tersebut sudah seharusnya menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwasanya kewaspadaan terkait pinjaman online merupakan suatu yang esensial Selanjutnya menurut data yang dimiliki oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta kembali ditemukan fakta bahwasanya dalam kurun waktu 1 bulan, kurang lebih terdapat 1300-an aduan dengan 49% pengadunya menggunakan 1 sampai 5 akun aplikasi pinjaman online, bahkan ada yang sampai menggunakan 36-40 akun aplikasi pinjaman online Berkaca dari data tersebut membuktikan bahwa kelayakan, serta kemampuan dari pengguna layanan (credit scoring) yang menjadi salah satu langkah oleh suatu lembaga pembiayaan guna menentukan layak atau tidaknya pinjaman diberikan Di era perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti saat ini seharusnya tiap-tiap perusahaan sudah bisa melakukan proses credit scoring dengan lebih cepat, dan bukan lagi menjadi sebuah halangan yang bisa diabaikan begitu saja Penting untuk mengetahui latar belakang dari peminjam, jangan sampai peminjam yang dinilai “tidak mampu ” dibiarkan begitu saja mendapatkan pinjaman, karena akan kembali lagi menimbulkan permasalahan bagi peminjam itu sendiri Dengan menerapkan penyeleksian kelayakan terhadap peminjam berarti perusahaan pinjaman online sudah mengimplementasikan nilai-nilai dan ketentuan dalam Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Perusahaan penyedia layanan pinjaman online diharuskan menyampaikan pemberitahuan kepada calon peminjam terkait dengan penerimaan, penolakan, ataupun penundaan permohonan peminjaman.

2. Perusahaan penyedia layanan pinjaman online diharuskan menggunakan istilah, frasa, dan kalimat yang sederhana agar mudah dimengerti oleh calon peminjam.

3. Perusahaan penyedia layanan pinjaman online diharuskan memperhatikan keselarasan terkait kebutuhan dan kemampuan dari calon peminjam.

Selanjutnya permasalahan yang ada terkait pinjaman online ilegal ini adalah terkait dengan dilanggarnya privasi atas hak-hak pribadi dari peminjam atau pengguna Privasi sendiri, seperti yang telah kita ketahui bersama merupakan bagian dari Hak Asas Manusia, hal tersebut termuat dalam The Universal Declaration of Human Rights 1948 khususnya di Pasal ke-12 yang berbunyi:

“No one should be subjected to arbitary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack on his honor or reputation Everyone has the right to the protection of the Law such interferences or attacks ”

Seiring berkembangnya zaman, privasi bukan sekadar menjadi hal yang dilindungi oleh hukum tetapi juga termasuk sebagai norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Oleh karena itu masyarakat seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan pentingnya hak privasi yang mereka miliki Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mendukung pelaksanaan edukasi secara aktif dan juga merumuskan regulasi yang dapat menjadi payung hukum terhadap perlindungan data pribadi sebagai salah satu hak privasi yang dimiliki masyarakat Indonesia Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Roscoe Pound yang menyebutkan bahwa hukum sebagai tool of social engineering, yang memiliki makna bahwa sejatinya hukum bukan hanya berisi kumpulan norma yang bersifat abstrak, tetapi juga mementingkan proses dalam pelaksanaannya untuk menjaga keseimbangan antar kepentingan dan nilai yang saling bertentangan Selaras dengan pendapat Roscoe Pound, salah satu guru besar dari Universitas Padjadjaran juga berpendapat bahwa hukum memiliki peranan sebagai pembangunan masyarakat ke arah pandanganpandangan baru Oleh karena itu peran pemerintah dalam menegakkan hukum terkait kasus pinjaman online ilegal ini menjadi suatu hal yang perlu untuk disegerakan

Penutup

Pinjaman online sebenarnya bukan menjadi suatu yang asing bagi masyarakat Indonesia apalagi di tengah perkembangan teknologi seperti saat ini Namun, hal tersebut menimbulkan potensi permasalahan baru bagi masyarakat apalagi ditambah dengan situasi di mana semua orang dihadapkan dengan permasalahan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 seperti saat ini Permasalahan yang hadir adalah masyarakat dikhawatirkan tidak cermat dalam memilih solusi dari permasalahan ekonomi seperti melakukan peminjaman kepada perusahaan layanan pinjaman online ilegal yang tentunya berpotensi untuk menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat Selanjutnya, statement yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Ham dan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang mengatakan bahwa tidak perlu untuk membayar hutang kepada pihak pinjaman online ilegal nyatanya tidak dibenarkan secara hukum, karena sudah terdapat persetujuan antara para pihak dan kesepakatan yang berlaku sebagai undang-undang (pacta sunt servanda) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1338 KUHPer Kemudian, terkait dengan nasib korban yang sudah terlanjur terjerat pinjaman online ilegal, diperlukan tindakan dari negara dalam penyelesaian permasalahan tersebut Peran aktif negara dapat dimulai dengan pembentukan regulasi yang memperketat syarat pendirian atau pembentukan perusahaan layanan pinjaman online ilegal Hal tersebut berfungsi untuk melahirkan sistem yang sehat di dalam industri pinjaman online Kemudian, dibutuhkan satuan unit yang bertugas sebagai pengawas pelaksanaan aktivitas industri pinjaman online seperti yang telah dilakukan saat ini (Satgas Waspada Investasi OJK) Selanjutnya yang tak kalah penting adalah edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya memahami sistem dan cara kerja pinjaman online dan juga terkait hak privasi yang mereka miliki, jangan tergiur dengan mudahnya persyaratan yang diberikan oleh perusahaan pinjaman online ilegal, tetapi selanjutnya akibat yang didapatkan justru memberatkan masyarakat Peran pemerintah di sini sangat diperlukan untuk membentuk suatu sistem atau instrumen hukum yang dapat sesegera mungkin mengatasi permasalahan terkait dengan pinjaman online ilegal

Online: Penyelamat atau Petaka?"

KelasAkademik KelasAkademik

&Praxis &Praxis

Biro Pengembangan

o Kelas Akademik merupakan salah satu program

kerja Biro Pengembangan sebagai bentuk perwujudan dalam menciptakan sebuah ruang dan sarana bagi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan akan ilmu

pengetahuan melalui kegiatan pembelajaran

terhadap tema pembelajaran yang sangat jarang dan terbatas untuk bisa dijangkau oleh mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Kelas

Akademik sendiri diadakan sebanyak 3 Rangkaian pertema bahasan dan tahun ini PLEADS mengangkat dua

bahasan yang bertemakan Logika Hukum dan Filsafat Hukum

Visit Visit

Fungsi utama dari Biro Hubungan Eksternal ialah menjaga dan memperluas relasi PLEADS, untuk itu program kerja unggulan dari Biro Hubungan Eksternal adalah ‘Visit’ Pada periode ini, program kerja ini terbagi ke dalam tiga wadah utama, yakni i) Internal Visit, ii) Eksternal Visit, dan iii) PLEADS Institutional Visit.

Merchandise Merchandise

Biro Bendahara Eksternal

o Kelas Praxis merupakan program kerja Biro

Pengembangan berupa kelas-kelas yang memfasilitasi

pengembangan pengetahuan terhadap ilmu hukum

terapan melalui pengayaan secara langsung terhadap skill mahasiswa Kelas Praxis pada tahun ini, mengangkat dua bahasan yang bertemakan Legal Audit dan Enumerasi Putusan

Demi mendukung program kerja PLEADS, Biro Bendahara Eksternal berupaya untuk mencari pemasukan melalui beberapa cara, salah satunya melalui ‘Merchandise’. Pada periode ini, pre-order merchandise telah dilaksanakan dua kali. Dalam upaya promosi secara khusus, Biro Bendahara eksternal melakukan pengelolaan akun instagram dengan nama @marketpleads sebagai media promosi utama

Pengembangan, Hubungan Eksternal, Bendahara Eksternal

Biro Hubungan Eksternal

pengarah

Muhammad Pasha Nur Fauzan

Ketua PLEADS

Ega Ramadayanti

Kepala Departemen Kalitbang

PENULIS

Mario Angkawidjaja

Salsabiila Tiara Aulia

Aprilia Icha Radevi

Bentang Sasmita Giawa

Marsya Iffah Erisar Raib

Nicholas Kevin Yolianto

Putri Novianti

Mario Angkawidjaja

Kepala Biro Kajian

PEMIMPIN REDAKSI REDAKTUR PELAKSANA

Salsabiila Tiara A.

Wakil Kepala Biro Kajian

PENYUNTING & PENATA DESAIN

Puja Anudiwanti

Kepala Biro Media Informasi

Duta Muhammad

Wakil Kepala Biro Media Informasi

Muhammad Ali Ausath

Staf Biro Media Informasi

Meira Sahda Rasheika

Staf Biro Media Informasi

Asrifa Zahrah R. K.

Staf Biro Media Informasi

Refi Nur Ramadhan Putra

Staf Biro Media Informasi

Agnia Tasya Putri

Staf Biro Media Informasi

Elsa Benia

keuangan/ pendanaan

Kepala Biro Bendahara Eksternal

Elsa Benia

Kepala Biro Bendahara Eksternal

Ghina Nabilah

Staf Biro Bendahara Eksternal

Iklima Nur Husna

Staf Biro Bendahara Eksternal

Futri Riani Baharudin

Viskha Purwita Lana

Patricia Edina Sembiring

Fawwaz Ihza Mahendra

Lasman

Sulthon Naufal

Puja Anudiwanti

Duta Muhammad

Agnia Tasya Putri

Asrifa Zahrah R K

Meira Sahda Rasheika

Muhammad Ali Ausath

Refi Nur Ramadhan P

Muhammad Kunto Tri Wibowo

IN PARTNERSHIP WITH

Staf Biro Bendahara Eksternal

Irene Maria Angela

Staf Biro Bendahara Eksternal

Nabila Randrika Putri

Staf Biro Bendahara Eksternal