U = Urgency(seberapa mendesak isu harus diselesaikan), S = Seriousness (Seberapa serius isu), G = Growth ( seberapa besar kemungkinan memburuk bila tidak ditangani) Berdasarkan hasil metode analisis penapisan isu yang pengambilan nilai USG-nya berdasarkan hasil kesepakatan diskusi dengan mentor dan penanggung jawab kegiatan pada setiap sub bagian/substansi didapatkan bahwa isu ketiga mendapatkan skor paling tinggi sehingga menjadi prioritas pertama untuk dipecahkan. Adapun isu yang menjadi prioritas untuk diangkat dalam rancangan aktualisasi ini adalah Masih lambatnya pengumpulan data Capaian Rincian Output per bulan pada KKP Kelas II Tarakan Tahun 2021. Isu tersebut diidentifikasi setelah melihat pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka pelaporan Monev DJA dan Monev Bappenas selama 8 bulan yang masih sangat kurang efektif dan efisien. Dimana pengumpulan data Capaian rincian output per bulan di KKP Kelas II Tarakan terkadang masih mengalami keterlambatan dan melewati dateline, dimana sesuai ketentuan pengumpulan data realisasi/capaian disampaikan oleh satker paling lama 10 hari kerja pada bulan berikutnya (tanggal 10 setiap bulannya). Pada pengumpulan data capaian output pada bulan januari – Februari 2021 dan mei – Juli 2021 melewati dateline tanggal 10 pada setiap bulanya sebagai berikut: Tabel Monitoring pengumpulan data Capaian Rincian Output Tahun 2021 Periode Laporan
Dateline
Tanggal Pelaporan
Januari
10 Februari 2021
20 Maret 2021
Februari
10 Maret 2021
20 Maret 2021
Maret
10 April 2021
10 April 2021
April
10 Mei 2021
10 Mei 2021
Mei
10 Juni 2021
14 Juni 2021
Juni
10 Juli 2021
12 Juli 2021
Juli
10 Agustus 2021
13 Agustus 2021
Sumber : Data Omspan Kemenkeu
Hal ini disebabkan belum adanya format baku laporan capaian output sehingga sub bagian/substansimenggunakan format yang berbeda beda. Pada setiap Monev kebutuhan data berbeda-beda sehingga substansi/wilker juga menggunakan format laporan yang berbeda pula. Disamping itu penanggung jawab kegiatan yang bergantiganti karena mengalami rotasi ke wilker/kota lain, dan PJ pengganti masih kurang pemahaman terkait capaian kegiatan sehingga pengumpulan data menjadi terkendala.
13
