BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Masih dalam Undang - Undang yang sama, pasal 12 menyatakan bahwa pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari prasktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menjadi seorang ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan sesuai dengan Undang - Undang No.5 Tahun 2014 Pasal 63 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa calon ASN wajib menjalani masa percobaan, masa percobaan yang dimaksud dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi di bidangnya masing - masing. Dalam sistem pembelajaran baru pada pendidikan dan latihan dasar bagi calon ASN, menuntut setiap peserta diklatsar untuk mengaktualisasikan nilai - nilai dasar profesi ASN yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu dan Anti korupsi atau disingkat ANEKA, serta tiga substansi materi pembelajaran tambahan yakni manajemen ASN, pelayanan publik dan Whole of Government. Untuk mewujudkan amanat undang - undang tersebut diatas maka setiap ASN perlu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, dalam masa pelatihan maupun saat menjalankan tugas profesi di instansinya masing - masing. Salah satu fungsi ASN adalah dalam pelayanan publik. Pelayanan publik, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 8
