BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pertambahan terus menerus jumlah penduduk di Indonesia sejalan pula dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dibutuhkan pula aparatur sipil negara yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat serta memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Seorang ASN perlu dibekali dengan kompetensi dan latihan dasar sebelum melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat dan menerima hak secara utuh di instansi masing-masing. Di dunia pendidikan saat ini, dibutuhkan dosen dengan kemampuan teknologi yang baik seiring perkembangan revolusi industri yang begitu cepat. Sejalan dengan itu maka dirasa perlu menerapkan manajemen ASN yang baik demi terwujudnya ASN yang berintegritas. Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN memiliki fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN juga memiliki peran sebagai perencana,
pelaksana,
dan
pengawas
penyelenggaraan
tugas
umum
pemerintahan dan pembangunan nasional melalui kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi dan nepotisme. Pelatihan manajemen ASN dibebankan kepada Lembaga Administrasi negara selaku penyeleggara kegiatan. Seorang calon pegawai negeri sipil harus memenuhi syarat yang telah diatur yaitu lulus pendidikan dan pelatihan, serta sehat jasmani dan rohani. Sehingga keikutsertaan CPNS pada pelatihan ini menjadi
sangat
pelatihan
penting.
Adapun
nilai-nilai
yang
ditekankan
pada
dasar ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik,
komitmen mutu, dan anti korupsi. Sebagai dosen CPNS di instansi pendidikan, maka nilai – nilai dasar tersebut harus dapat diterapkan demi terselenggaranya pendidikan yang 6
