BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Cita-cita bangsa dan tujuan negara sejak dulu harus selalu berusaha untuk diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan panduan bangsa Indonesia dalam mencapai perwujudan cita-cita dan tujuan tersebut. Diperlukan adanya peran serta seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk peran yang besar dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai ASN, nilai-nilai dasar harus dimiliki agar dapat melaksanakan fungsinya yaitu: Sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus bersikap secara professional , memiliki integritas yang tinggi, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat, serta mampu memiliki inovasi untuk memajukan bangsa Indonesia. Salah satu landasan hukum/birokrasi yang mengatur tentang ASN adalah Undangundang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Adanya sistem merit yang diatur oleh komisi ASN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperlukan untuk membuat suatu kebijakan dan managemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedabedakan. Managemen ASN terdiri dari managemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), managemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), managemen pengelolaan jabatan pimpinn tinggi, dan managemen organisasi dan sistem birokrasi. Nilai-nilai dasar ASN yang harus selalu dilakukan terdiri dari 5 nilai yang disebut ANEKA, yaitu: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Dan juga prinsip dasar dari Managemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of
Government (WoG) harus menjadi dasar kegiatan para ASN. Dikarenakan itu, pada saat Pelatihan Dasar (latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kesemuanya itu selalu dijadikan bekal pembelajaran (pada agenda 2 dan agenda 3), agar selalu diterapkan pada setiap kegiatan di instansi masing-masing.
1
