BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang professional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan 1esame bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu, kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelayan masyarakat yang profesional mutlak diperlukan. Aparatur
Sipil Negara
dalam mengelola
kondisi
profesi yang memiliki
(ASN) memiliki
tersebut.
kewajiban
Dimana
mengelola
peranan
yang menentukan
ASN itu sendiri
merupakan
dan mengembangkan
dirinya
dan
wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menetapkan prinsip
merit
dalam pelaksanaan manajemen ASN. Sehingga untuk memainkan
peranan tersebut, diperlukan sosok ASN yang professional, yaitu ASN yang mampu
memenuhi
standar
kompetensi
jabatannya
sehingga
mampu
melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok ASN professional perlu dilaksanakan jalur pelatihan.
Berdasarkan
pembinaan
melalui
pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS), maka Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib menjalani masa percobaaan yang dilaksanakan melalui proses integritas
Diklat moral,
terintegrasi
(Pelatihan
Prajabatan)
kejujuran,
semangat,
dan
untuk
membangun
motivasi nasionalisme
dan
kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), nomor 25 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan diklat latsar CPNS golongan III, dinyatakan untuk membentuk ASN 1esame1ator1 dibutuhkan pembaharuan pola
1
