2.1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dimana Kantor

Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan diwilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut diatas KKP Kelas II Tarakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan;

3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;

4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;

5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;

6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran dibidang kekarantinaan kesehatan;

7. Pengelolaan data dan informasi dibidang kekarantinaan kesehatan;

8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama dibidang kekarantinaan kesehatan;

9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;

10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan

11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

2.1.4 VISI DAN MISI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, suatu lembaga harus memiliki tujuan maupun target yang ingin dicapai baik dalam bentuk target jangka pendek, menengah maupun panjang. Begitupun halnya dengan KKP Kelas II Tarakan yang menjalankan tugas dan fungsinya telah membuat rancangan aksi kegiatan yang mengacu pada Visi dan Misi Kantor Kesehatan Pelabuhan.

1. Visi : Masyarakat Sehat yang Mandiri dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Berkeadilan

2. Misi :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.

3. Menjamin ketersedian dan pemerataan sumber daya kesehatan.

4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

2.1.5 SUB BAGIAN UPAYA KESEHATAN LINTAS WILAYAH (UKLW)

Berdasarkan Permenkes RI No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Keputusan Mentri Kesehatan RI No 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan, dimana Sub bagian Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW) mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan diwilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Adapun kegiatan upaya kesehatan pelabuhan dalam rangka mendukung program karantina kesehatan, yaitu :

1. Pelayanan kesehatan kekarantinaan dan rujukan

2. Pelayanan kegawat daruratan

3. Pemeriksaan Kesehatan calon jamaah haji dan umroh

4. Pelayanan kesehatan kerja

5. Pelayanan kesehatan matra

6. Pelayanan vaksinasi internasional

7. Pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah

8. Pengawasan obat-obatan dan peralatan P3K di alat angkut

9. Jejaring kerja upaya kesehatan pelabuhan

10.Pelaporan dan evaluasi

2.2 PROFIL PESERTA

Adapun profil peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II adalah :

Nama Lengkap : Gregorius Yandri Rassang

NIP : 199301012022031002

Pangkat/Golongan : Pengatur / IIc

Tempat/Tanggal Lahir : P. Bunyu, 01 Januari 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Perawat Terampil

Satuan Unit Kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Tarakan

Pendidikan Terakhir : D3-Keperawatan

No Telp : 081256223012

Email : shinonk3@gmail.com

Peserta Pelatihan Dasar adalah salah satu CPNS di Lingkungan Kementerian

Kesehatan Tahun 2022 yang bertugas di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Tarakan. Dalam melaksanakan perannya, peserta menduduki jabatan sebagai Perawat

Terampil di Sub Bagian Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW).

Sebagai Perawat Terampil di Sub Bagian Upaya Kesehatan Lintas Wilayah KKP

Kelas II Tarakan, peserta memiliki Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

1. Melaksanakan skrining penyakit menular HIV-AIDS di Wilayah Kerja KKP Kelas II

Tarakan

2. Melaksanakan skrining penyakit menular Tuberculosis di Wilayah Kerja KKP Kelas II

Tarakan

3. Melaksanakan pemberian vaksinasi Covid-19 di KKP Kelas II Tarakan.

4. Melaksanakan pemberian vaksinasi Meningitis bagi jamaah umroh/pelaku perjalanan di KKP Kelas II Tarakan

5. Melaksanakan pemeriksaan fisik (Penerbitan SOS) bagi pelaku perjalanan sakit.

6. Melaksanakan pemeriksaan fisik (penerbitan Surat Keterangan Kelaikan Terbang (SIT)) bagi pelaku perjalanan ibu hamil, lansia dan bayi.

2.3 NILAI NILAI DASAR ASN BERAKHLAK

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government), Pemerintah telah meluncurkan CoreValues (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding (Bangga Melayani Bangsa). Core Values ASN BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

a. Berorientasi Pelayanan

Berorientasi pelayanan merupakan tindakan atau perilaku pelayanan publik yang mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesional, partisipatif, tidak diskriminatif, keterbukaan,akuntabilitas, fasilitas khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan kemudahan, dan keterjangkauan. Adapun kode etik dalam melaksanakan nilai dasar Berorientasi Pelayanan adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti.

b. Akuntabel

Akuntabilitas ASN merupakan kewajiban seorang ASN untuk memenuhi tanggungjawab atas tindakan atau perilakunya sebagai pelayan publik dengan menerapkan aspek integritas, konsisten, transparan, dan terpercaya. Perilaku yang sesuai dengan core value akuntabilitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi.

Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab efektif dan efisien, dan kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi.

c. Kompeten

Kompeten merupakan sikap terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Sebagai seorang ASN, ada 3 jenis kompetensi yang harus dimiliki yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Seorang ASN diwajibkan untuk selalu belajar agar meningkatnya kompetensi dalam dirinya untuk menghadapi perubahan yang ada di dunia. Adapun kode etik dalam melaksanakan nilai dasar ASN kompeten yaitu selalu meningkatkan diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

d. Harmonis

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman baik dari suku, budaya, bahasa, dan adat istiadatnya. ASN sebagai abdi negara memiliki fungsi salah satunya yaitu sebagai pemersatu dan perekat bangsa. Oleh karena itu, setiap ASN diharuskan untuk dapat menerapkan nilai harmonis sesuai kode etik ASN. Secara konseptual, perapan nilai harmonis yaitu dengan cara menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

e. Loyal

Sikap loyal yang harus dimiliki seorang PNS merupakan sikap dan perilaku berdedikasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang PNS. Panduan perilaku penanaman nilai loyal diantaranya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

f. Adaptif

Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan. Adaptif merupakan suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan konsisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Penerapan budaya adaptif yang dapat dilakukan oleh seorang ASN adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif.

g. Kolaboratif

yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Enam kriteria penting untuk kolaborasi adalah forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau swasta, peserta dalam forum termasuk aktor nonstate, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya di konsultasikan oleh agensi publik, forum secara resmi di atur dan bertemu secara kolektif, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsesus, fokus kolaborasi adalah untuk kebijakan publik atau manajemen. Adapun panduan dalam pelaksanaan nilai Kolaboratif yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.