OPINI
SELASA, 19 JULI 2011
General Manager: Purna Wirawan Pimpinan Perusahaan: Ismail Komar Manager Iklan: Desti Mulyati Staf Iklan: Leny Hartanti, Novi Sofian Fikri (Administrasi), M. Shahib (Design iklan) Iklan Perwakilan Jakarta: Aspandar Nasution (kepala), Falma Manager Event Organizer (EO) Liris Vawina Staf Event Organizer Indah Sumaputri Manager Pemasaran Marlinda (pjs) Staf Pemasaran: Hery, Agus, Supriyadi, Adi Irawan Manager Keuangan: Sarri Octarini, Anna Susanti (kasir) , Pas Irvanus (akunting) Manager Personalia dan Umum: Faradiba Staf Manager Personalia dan Umum: Roby Junasari, Aris, Didik S, Hary, Erwin Sajjah Dewan Pengawas: Ardiansyah (Koordinator) Anggota Dewan Pengawas: Taswin Hasbullah, Abdurrahman, Ibnu Khalid Penerbit: PT Wahana Semesta Lampung Komisaris Utama: Alwi Hamu Komisaris: Lukman Setiawan, Dwi Nurmawan Direktur Utama: Suparno Wonokromo Direktur: Ardiansyah Percetakan: PT Lampung Intermedia Pencetak: Budi S.(kabag) Suparman, Z. Arifin, Pujianto, Jenianto, Alim, Joko
Pemimpin Redaksi: Nizwar Dewan Redaksi: Ade Yunarso (koordinator), Anggota: Nizwar, Eko Nugroho, Adi Pranoto, Irwansa, Redaktur Senior: Eko Nugroho Redaktur: Adi Pranoto, Irwansa, Alam Islam, Ary Mistanto Asisten Redaktur: Senen, Trufi Murdiani, Taufik Wijaya, Abdul Karim Staf Redaksi: Syaiful Amri, Widisandika, Nurlaila Yanti, Wirahadikusumah, Eka Yuliana, Maria Ulfa, Fajar Arifin, Yuda Pranata, GatraYuda (Bandarlampung), Muhammad Ma’ruf (Metro), Dwi Prihantono (Lamtim), Kohar Mega (Lampura), Edy Herliansyah (Tanggamus), Agus Suwignyo (Pringsewu-Pesawaran), Yusuf A,S. (Tulangbawang), Gede Putu Kristanto (Lamteng), Abdurahman (Lamsel), Hermansyah (Waykanan) Segan P.S( Mesuji) Wartawan Jakarta : Dina Puspasari, Kusumayuda Copy Editor: Rudy Saputra, Syaiful Mahrum Sekretaris Redaksi : Masriani Kabag Pracetak: Riswadi Pracetak: Ripto D., Helmi Jaya, Nopriyadi, Farabi Lincoln, HendrawanPoerbantara, Asep Supriyadi, Iwan N, Heru, Arya Bayu Alamat: Jalan Sultan Agung No. 18 Kedaton, Bandarlampung, Telp. (0721) 789750-782306, Faks. (0721) BNI Cabang Tanjungkarang No. Rek. 007.149.0467 BCA Cabang Telukbetung No Rek 0200.721.799 Bank atas nama PT Wahana Semesta Lampung Email: redaksi@radarlampung.co.id Homepage: www.radarlampung.co.id
Kegamangan Nasional Demokrat Organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat atau yang lebih populer dengan sebutan Nasdem tengah diterpa krisis. Salah seorang inisiator yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyatakan mundur dari ormas yang mengusung jargon restorasi Indonesia ini. ALASANNYA, visi Nasdem tak lagi sejalan karena adanya dualisme dalam tubuh Nasdem. Satu berbentuk ormas sesuai dengan tujuan ketika dideklarasikan, di lain sisi terdapat Partai Nasdem yang telah didirikan dan siap bersaing dalam Pemilu 2014. Keberadaan Nasdem sebagai partai politik yang akan berkompetisi dalam pemilu bukanlah hal yang mengejutkan. Sejak awal, dapat diprediksi arah organisasi kemasyarakatan Nasdem akan dibawa. Meski dalam inisiasinya para pendiri Nasdem sepakat bahwa Nasdem adalah gerakan
NAMA M. Nazaruddin mencuat sejak dirinya disebutsebut terlibat dalam korupsi pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang. Mantan bendahara umum Partai Demokrat ini pun menjadi buruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Interpol. Bahkan untuk mempermudah menggiring Nazaruddin ke tanah air, diadakanlah sayembara berhadiah. Awalnya, hadiah sayembara Rp100 juta bagi siapa saja yang bias menangkap Nazaruddin hidup atau mati. Kini hadiah sayembara naik menjadi Rp150 juta. Ini dilakukan untuk memompa respons masyarakat memburu tersangka kasus suap wisma atlet itu. Presiden Lumbung Informasi Rakyat (Lira) M. Jusuf Rizal menyatakan akan naikkan per 2–3 minggu agar responsibility tinggi. Jusuf menegaskan, hadiah sayembara tersebut hanya berlaku untuk tempo 2 bulan. Besarnya hadiah sayembara sangat bergantung dengan dana yang digalang federasi LSM. Jika dalam jangka waktu 2 bulan Nazaruddin tidak tertangkap, nanti uang yang terkumpul dari civil society disayembarakan lagi untuk kasus-kasus korupsi lainnya. Ternyata respons masyarakat sangat luar biasa dan beragam terkait adanya sayembara ini. Masyarakat yang memiliki informasi tentang Nazaruddin dapat memberikan informasi ke cabang-cabang Lira di 33 provinsi. Ada yang berpendapat Nazaruddin sulit ditangkap karena barangkali dilindungi atau pun dibantu politikus busuk. Ada juga yang melaporkan Nazaruddin pernah terlihat di jaringan Islam di Mindanao, Filipina. Ada yang meyakini Nazaruddin kemungkinan sudah ada di dalam negeri dengan mengubah dirinya seperti Gayus. Selain itu, Lira mengantongi informasi yang menyebut misalnya, Nazaruddin memiliki aset yang luar biasa di Riau berupa kebun kelapa sawit. Demikian pula di Siantar. Jusuf berpendapat, penegak hukum sebaiknya menggunakan berbagai cara untuk mencari Nazaruddin, termasuk meminta bantuan 'orang pintar'. Bahkan, menurutnya, ada kelompok paranormal yang siap membantu mencari Nazaruddin dan meminta hadiah Rp1 miliar. Mereka bisa mengetahui aktivitas Nazaruddin lewat cenayang. Timbul pertanyaan publik, sebegitu sulitkah menangkap seorang Nazaruddin sampai muncul desakan menggunakan jasa ’’orang pintar’’?. (*)
Wartawan Radar Lampung selalu dibekali kartu pers Wartawan Radar Lampung tidak boleh menerima atau meminta sesuatu dari siapa pun dengan alasan apa pun. Jika menemukan pelanggaran terhadap dua poin tersebut, silakan hubungi Nizwar dengan nomor 0811723705.
berbasis sosial-kemasyarakatan, bukan gerakan politik, motor pendiri Nasdem adalah Surya Paloh yang notabene mantan politisi Partai Golkar yang keluar pasca kekalahannya dalam perebutan ketua umum. Walau ditampik oleh pengurus bahwa Partai Nasdem berbeda dari ormas Nasdem, toh tak dapat dipungkiri bahwa partai Nasdem diusung kader-kader ormas Nasdem itu sendiri. Sehingga, kini sangat sulit dibedakan mana ormas maupun partai. Ambiguitas inilah yang justru menjadi blunder, bahkan ketua dewan pembina Nasdem pun kemudian mundur karena alasan ini. Jika memang Partai Nasdem bukan merupakan institusi resmi, seharusnya ormas Nasdem menegur dan melarang penggunaan nama yang sama, disertai kemiripan-kemiripan simbol-simbolnya karena jelas itu merupakan tindakan pemboncengan. Tetapi petinggi ormas sama sekali tak mengambil tindakan atas keberadaan Partai Nasdem yang dideklarasikan kader-kadernya. Artinya, ormas mengizinkan adanya sisipan partai dalam tubuh organisasinya, dan menjustifikasi persepsi masyarakat bahwa Nas-
Oleh M.M. Gibran Sesuna Mahasiswa Fakultas Hukum UGM dem memang sejak awal bermotif politik, bukan sosial. Secara hakiki, jelas terdapat perbedaan mendasar antara sebuah ormas dengan parpol. Ormas membawa misi sosial untuk memperkuat fondasi kemasyarakatan. Sementara parpol membawa tujuan politik yang tentunya tak pernah lepas dari kepentingan di dalamnya, dan kekuasaan adalah hilir segalanya. Keberadaan Partai Nasdem yang membonceng ketenaran ormas Nasdem tentu merugikan ormas Nasdem baik secara institusional maupun fungsional. Saat ini, ormas Nasdem menjadi alternatif gerakan sosial yang tengah naik daun, selain karena kampanye-kampanye perbaikan bangsa dengan restorasi, Nasdem juga dimotori tokoh-tokoh yang kredibilitasnya diakui di pentas nasional. Sebut saja Anies Baswedan, Syafii Maarif, Jeffrie Geo-
vannie, dan lain sebagainya. Dengan adanya motif politik terselubung yang ditandai dengan berdirinya partai Nasdem, tentunya para tokoh penggerak yang tak memiliki tujuan politik tertentu saat mengusung Nasdem kebingungan dan berpikir seribu kali dengan adanya dualisme dalam tubuh Nasdem yang telah melenceng dari tujuan awal, Sultan adalah contohnya. Kepercayaan dan simpati masyarakat terhadap keberadaan Nasdem bisa luntur seketika ketika Nasdem inkonsisten membawa visi dan misinya. Ya, masyarakat sudah lelah dengan kondisi politik nasional yang terlalu gaduh, riuhrendah, buas, dan kerapkali saling mencaci. Masyarakat kini butuh organisasi yang bisa memberi pemahaman politik secara berwibawa dan bermartabat, bukan malah ikut meramaikan carutmarut rimba politik nasional yang buas. Kerugian lain yang diderita ormas Nasdem dengan adanya partai sisipan adalah berkurangnya kader dan simpatisan. Tak dapat dipungkiri, banyak kader Nasdem merupakan pegawai negeri sipil (PNS), yang secara hukum dilarang terjun ke politik praktis. Dualisme
ini membuat kader birokrat gamang dengan posisinya, dan sangat mungkin kader-kader tersebut hengkang dari Nasdem. Yang tak dipertimbangkan Nasdem ketika memutuskan terjun ke dunia politik, pengurus Nasdem di daerah mayoritas berasal dari kalangan kader partai politik. Dengan adanya partai Nasdem ini, Nasdem sebagai partai baru yang belum tentu besar peluangnya menembus ambang batas partai tentu tak menarik lagi untuk digeluti, terlebih untuk kader partai loyalis, tentu tak akan dengan mudahnya berpaling ke partai lain. Yang ada, suara dari Nasdem akan dibawa menjadi suara partai asalnya. Untuk itu, Nasdem sebagai ormas tak seharusnya mengkhianati kepercayaan rakyat yang begitu besar dengan berpolitik praktis. Sudah selayaknya, Nasdem kembali ke khitahnya sebagai organisasi alternatif yang mampu menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan bangsa. Seperti halnya Jepang yang telah menikmati hasil dari Restorasi Meiji, Nasdem sesuai visinya pun harus mampu mewujudkan gerakan kesadaran nasional: restorasi Indonesia! (*)
Privatisasi BUMN
ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN
Sayembara Nazaruddin
17
Privatisasi atau penjualan aset publik merupakan gejala yang umum di dunia saat ini. Upaya privatisasi yang merupakan kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien, dimulai di Inggris pada awal 1980-an dan menjadi tema sentral pada hampir semua negara. DAYA gerak lain dari privatisasi adalah kecenderungan menuju desentralisasi, antara lain penghapusan monopoli sektor publik. Pihak-pihak yang mengusulkan privatisasi (privatization proponents) sering memadukan kedua strategi tersebut untuk mendapatkan hasil yang optimal. Latar belakang pemerintah melakukan privatisasi dan pelaksanaannya berbeda-beda di setiap negara. Namun demikian, terdapat suatu kesamaan motif atau tujuan, yaitu meningkatkan efisiensi sektor publik. Melalui kinerja efisiensi perusahaan swasta diharapkan fokus pengendalian biaya dapat dilakukan dengan lebih tajam dan sistematis. Dengan demikian akan didapatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan laba yang cukup untuk menjaga kelangsungan perusahaan bentukan negara tersebut. Keputusan untuk melakukan privatisasi sering menimbulkan perdebatan, terutama bila privatisasi mencakup pelayanan jasajasa yang sangat penting (essential)
bagi masyarakat. Seperti penyediaan air minum dan tenaga listrik. Hal ini berkaitan erat dengan adanya kekhawatiran di masyarakat akan diabaikannya tujuan sosial oleh perusahaan swasta dalam upayanya meningkatkan efisiensi. Khususnya menyangkut tarif jasa yang sesuai dengan daya beli masyarakat (affordable tariff). Penafsiran pasal 33 UUD 1945 dalam kaitannya dengan upaya privatisasi merupakan isu pokok dalam kajian ini, mengingat bahwa penafsiran pasal tersebut sering menjadi polemik yang berkembang di masyarakat menanggapi rencana pemerintah untuk melanjutkan proses privatisasi BUMN dan deregulasi usaha dan pasar di tanah air. Selanjutnya, penafsiran kembali pengertian ’’dikuasai oleh negara’’ dalam pasal 33 UUD 1945 yang eksplisit dilakukan oleh UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang secara tegas menyatakan bahwa pengertian ’’dikuasai’’ bukanlah berarti ’’dimiliki’’ akan tetapi diartikan sebagai ’’yang memberi
Selidiki Siswa Titipan KEPADA Gubernur Lampung. Tolong berikan sanksi kepada kepala sekolah dan semua panitia penerimaan murid baru di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPMN) Waigelang, Kotaagung Barat, Tanggamus. Sebab, tes sudah dijalani oleh calon murid baru selama tiga hari. Saat diumumkan hasil tes 7 Juli, ternyata putraputri Tanggamus yang hasil tesnya bagus ternyata tidak lulus. Dan yang dinyatakan lulus dari 150 orang ternyata banyak titipan orang yang dekat dengan guru dan kepala sekolah. Dan, banyak cerita orang tua murid yang lulus tes mereka banyak mengaku diminta uang sogok di atas Rp2 juta per murid bahkan lebih agar anak mereka bisa diterima sekolah di SUPMN. Kami yang tak lulus merasa kecewa sekali karena cara menyimpang harus dilakukan di SUPMN. Harapan kami, tolong Pak Gubernur turun tangan menindak kepala sekolah dan
Oleh Candra Stiawan Penggiat Kajian Sosialita wewenang kepada negara’’ sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk: Pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaannya. Kedua, menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ketiga, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang juga perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Ketentuan yang berusaha memberi pemaknaan yang lebih jelas atas pasal 33 UUD 1945 tidak tampak dalam UU No. 19/2003 tentang BUMN, khususnya pasal 76 dan 77 UU No. 19/2003 mengenai kriteria privatisasi. Kata-kata privatisasi BUMN tidak dapat dilakukan pada Persero yang bergerak di bidang usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan dan sumber daya
alam hanya akan menimbulkan polemik baru setiap kali Pemerintah akan melakukan privatisasi BUMN yang bergerak di industri strategis, mengingat kata-kata ’’sumber daya alam’’ atau ’’bidang usaha berkaitan dengan pertahanan dan keamanan’’ memiliki pengertian yang beraneka ragam dan dinamis. Pemerintah seyogyanya berusaha menghindari polemik seperti yang terjadi pada waktu penjualan saham Indosat dan Telkomsel ke mitra strategis asing. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila ketentuan pasal 33 ayat 2 dalam UUD1945 diberikan penafsiran yang sempit, maka sistem warisan kolonial Belanda yang diadopsi pada tahun 1950-an lah yang paling konsekuen dengan bunyi pasal tersebut. Namun kita semua menyadari bahwa sistem tersebut membutuhkan birokrasi yang terampil, besar dan mahal, serta mempersempit peran anggota masyarakat dan swasta dalam usaha penyediaan bahan-bahan pokok seperti air minum, tenaga listrik dan bahan bakar. Dengan demikian, penafsiran kembali ketentuan pasal 33 UUD 1945 dalam perkembangan perundang-undangan kita selama ini cukup sulit, mengingat sesungguhnya kata-kata ’’dikuasai oleh negara’’ dapat mempunyai berbagai pengertian. Yaitu mulai dari
panitia penerimaan murid baru karena sangat merugikan murid yang lulus. (087797954808)
jalan menuju Desa Banjarejo tepatnya Desa Tglsari, Gadingrejo. (085769683151)
Selamat untuk PDAM
Kapan Rapel Gaji Dibayar
SELAMAT buat PDAM, dapat menyumbang mobil buat PKK Kota Bandarlampung walau air yang hilang besar. Dan, di sana sini banyak pelanggan tidak dapat air. (087899227326)
Jalan Rusak (1) MOHON prioritaskan pembangunan jalanjalan dari Simpangpematang menuju SP 8 karena rusak total. Padahal, jalan itu untuk jalur utama. Apalagi kalau musim hujan, tidak bisa dilewati. Kepada calon bupati yang akan menjabat, siapa pun yang jadi, tolong diperbaiki. (082184318897)
Jalan Rusak (2) KEPADA Bupati Pringsewu. Tolong perbaiki
KEPADA Juru Bayar Dinas Kesehatan Pringsewu. Kapan rapel gaji April–Juni 2011 PTT Dokter Pringsewu dibayarkan. Karena sampai sekarang belum ada kabarnya. Sedangkan di kabupaten lain sudah lama menerima. Kalau memang butuh biaya/uang jalan dalam pengurusan, saya mau dipotong asalkan cepat keluar. Sebab, saya selama ini tidak pernah diberi informasi tentang gaji saya oleh juru bayar Dinas Kesehatan Pringsewu. (082185054796)
Tertibkan Pedagang di Trotoar KEPADA Gubernur Lampung. Sehubungan berulang-ulang SMS ke wali kota tidak di-
kepemilikan dan pengelolaan secara langsung atau tidak langsung oleh negara hingga pengertian bahwa yang terpenting negara tetap mengatur serta mengatasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pengertian yang terakhir inilah yang tampaknya menjadi landasan bagi upaya privatisasi di Indonesia. Pertama, privatisasi merupakan fenomena global pada abad ke 21 ini yang telah dilaksanakan oleh hampir semua negara dan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi berkesinambungan (sustainable economic growth) serta salah satu jalan keluar bagi pemerintah mengatasi kesulitan keuangan. Kedua, upaya privatisasi di tanah air dilaksanakan dengan landasan konstitusional pasal 33 UUD 1945 dan dalam konteks yang luas meliputi pemindahan saham milik negara di BUMN dan melalui restrukturisasi dan deregulasi usaha. Antara lain penghapusan monopoli BUMN. Ketiga, kata-kata ’’dikuasai oleh negara’’ dalam pasal 33 UUD 1945 dapat mempunyai berbagai pengertian dan upaya privatisasi di Indonesia tampak dilandasi pada pengertian bahwa yang terpenting negara tetap mengatur dan mengatasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. (*)
tanggapi, mohon bisa menindaklanjuti masalah pedagang di trotoar depan sekolah Lapangan Samber, Metro. Trotoar tersebut buat anak sekolah (ada 3 SD) dan wali murid yang jemput. Kalau dipakai pedagang (yang pakai tenda dan mereka pada menginap di lokasi tersebut), lama-lama menjadi tambah kumuh. Kami takut, anak kami menjadi korban lalu lintas. Mereka harus segera dipindahkan sebelum jatuh korban. (081369144878)
Mohon Penjelasan PDAM KEPADA PDAM, mohon air di Jl. Pelita 3, Kedamaian, segera dialirkan karena hampir 2 bulan tidak mengalir. Tapi saat kami bayar bulan Juni, bayarannya lebih mahal dari biasanya saat air mengalir. Mohon penjelasan dan tindak lanjutnya, mengingat kami sangat membutuhkan air tersebut. (08127969641)