LapORANUTAMA
FOTO: ISTIMEWA
rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihanya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden. Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu menunjukan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis. Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraan tentu digunakan oleh hampir semua pemimpin negara di dunia, termasuk Presiden SBY. Selaku pemimpin negara, ia tentu harus membentuk citra dirinya sebaik mungkin demi menjaga imej baiknya di mata masyarakat Indonesia. Dalam melakukan politik pencitraan tersebut, Presiden SBY melakukanya dengan beberapa hal, yang terbagi dalam konteks internal dan konteks eksternal. Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di depan umum. Dari lima jenis retorika yang dikemukakan Aristoteles, Presiden SBY dinilai
40
ASAtunews | edisi 10/th. I/Des 2013 - JAN 2014
mengimplementasikan Retorika tipe Elucotio, dimana pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang tepat sebagai alat pengemas pesanya ketika berbicara di depan umum. Selain hal tersebut, konteks internal disini berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden SBY kepada masyarakat, dimana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap penarikat rasa simpatik masyarakat itu sendiri. Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek, salah satunya adalah kampanye, dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi simpatik atasnya. 2. Hukum Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini dianggap paling krusial. Masalahmasalah hukum yang mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam maupun bencana akibat kesalahan manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo dan bencana akibat pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai kompensasi BBM (bahan bakar minyak). Kemudian juga mulai muncul masalah kedaulatan negara dan hukum internasional yang terkait dengan kasus intervensi beberapa negara (Amerika Serikat dan Singapura) dalam pencarian lokasi jatuhnya Adam Air dan kotak hitamnya. Pemerintahan SBY, dapat membangkitkan semangat dan solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen hukum untuk menanggulangi bencana alam melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional. Kepemimpinan SBY yang selama ini dikritik sebagai kepemimpinan yang lamban dan lemah juga terlihat dalam beberapa kasus bertindak gamang dan terkesan mendua, bahkan satu kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu kasus pembunuhan Munir, SBY mulai bertindak kritis karena dipengaruhi oleh kegigihan dari Suciwati, istri almarhum, yang berhasil menarik perhatian kalangan internasional. Akan tetapi ketidaktegasan pemerintah SBY juga ternyata masih ada, terutama dalam penyelesaian kasus Soeharto yang sampai saat ini tidak ada perkembangan selanjutnya bahkan terkesan hilang tertutup oleh kasus-kasus lain. Sedangkan dalam beberapa kasus lainnya SBY dianggap telah bertindak benar dan konstitusionil, antara lain ketidakhadirannya dalam sidang interpelasi DPR untuk kasus persetujuan resolusi DK PBB atas nuklir Irak, maupun dalam memilih Boediono dan meninggalkan koalisi yang telah dibuatnya dengan beberapa partai lain. Pemberantasan terorisme yang sampai saat ini berlangsung bisa jadi merupakan salah satu kelebihan pemerintahan SBY yang seolah tidak kenal kompromi terhadap para pelaku terorisme, hal ini juga didukung oleh latar belakang SBY dari jajaran militer. Pembentukan pasukan khusus anti terorisme atau Detasemen khusus 88 Anti Terorisme (Densus 88), yang didasarkan atas Undangundang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, merupakan salah satu strategi yang cukup dapat diandalkan dalam rangka mengeliminasi atau bahkan menghapuskan terorisme dari bumi Indonesia.