Issuu on Google+

www.ipc.or.id / www.kebebasaninformasi.org DISKUSI TERBATAS

TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI UU KIP DI DPR RI Kerangka Acuan Kegiatan Latar Belakang Sejak UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diberlakukan pada tahun 2010, DPR RI telah membuat sejumlah pembenahan terhadap pelayanan informasi, seperti membuat Peraturan tentang Implementasi UU KIP di DPR RI, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, membentuk kantor khusus untuk pelayanan informasi, membuat dan mempublikasikan laporan tahunan, membuat prosedur standar operasional pelayanan informasi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagian besar upaya pembenahan ini, merupakan inisiatif dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Harapan kami, langkah-langkah positif dari Sekretariat Jenderal DPR RI ini terus meningkat di masa yang akan datang, sehingga proses pelayanan informasi di DPR, semakin baik. Beberapa yang dapat memudahkan relasi DPR dan publik dalam pelayanan informasi, antara lain adanya daftar informasi yang berada di bawah kewenangan DPR, adanya klasifikasi informasi, adanya uji konsekwensi atas informasi yang dinyatakan dikecualikan, adanya mekanisme yang baku antara PPID dengan sekretariat fraksi dan alat kelengkapan, terfungsikannya website untuk penyediaan informasi publik, dan lain-lain. Selain IPC, tentu ada banyak pihak lain yang melakukan permintaan informasi ke DPR RI. Mereka tentu memiliki pengalaman tersendiri, yang bisa menjadi masukan bagi DPR. Karena itu, kami dari Indonesian Parliamentary Center (IPC) bermaksud menggali pengalaman dan masukan beberapa kalangan masyarakat terkait pelayanan informasi di DPR RI, dan memfasilitasi sejumlah masyarakat lainnya agar mengetahui ha katas informasi dan mekanisme pelayanan informasi di DPR RI.


Tujuan -

Mengetahui perkembangan implementasi UU KIP di DPR RI dan catatan-catatan Sekretariat Jenderal DPR RI selama berinteraksi dengan pemohon informasi Menggali pembelajaran dari peserta berdasarkan pengalaman dalam melakukan permintaan informasi ke DPR RI Mendiskusikan bagaimana kondisi ideal keterbukaan informasi di DPR RI

Hasil Yang Diharapkan -

Peserta mengetahui perkembangan implementasi UU KIP di DPR RI dan memahami mekanisme pelayanan informasi di DPR RI Adanya pemetaan pengalaman-pengalaman peserta dalam melakukan permintaan informasi Adanya masukan dari peserta dan Komisi Informasi Pusat terkait pelayanan informasi di DPR RI

Narasumber -

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPR RI Anggota Komisi Informasi Pusat Indonesian Parliamentary Center

Undangan -

Sekretariat Jenderal DPR RI Tenaga Ahli Fraksi dan alat kelengkapan DPR RI Anggota Freedom of Information Network Indonesia Lembaga Negara Wartawan Masyarakat

Total undangan berjumlah 20 orang Tempat dan tanggal -

Tempat Tanggal

: Cafetaria DPR RI : 15 Januari 2014


Agenda -

Pukul 12.00 – 13.00 Pukul 13.00 – 16.00

Registrasi dan Makan Siang Diskusi  Berbagi pengalaman dalam permintaan informasi ke DPR RI dipandu fasilitator  Pemateri I: PPID DPR RI tentang implementasi UU KIP di DPR RI dan pengalaman-pengalaman berinteraksi dengan pemohon informasi.  Pemateri II: KI Pusat tentang kondisi ideal implementasi UU KIP di DPR RI  Pemateri III: Direktur IPC tentang masukan IPC terhadap implementasi UU KIP di DPR RI  Tanya jawab dipandu fasilitator

Hak Peserta Peserta akan mendapatkan penggantian transport sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Lain-lain Jika ada informasi yang diperlukan, silakan menghubungi Sdr. Arbain di 0813-822-93401 Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai informasi awal kegiatan. Jakarta, 10 Januari 2013


Tor peserta diskusi kip dpr