Notulensi Hotel Bblue Sky Slipi Jakarta Pusat, 12 Desember 2013 Pukul 13.00 sd 16.00 WIB Fasilitator: Ahmad Hanafi Ibu Widi Wiratmoko -
UU KIP telah menginsiprasi kami untuk mendorong transparansi di sekolah. Semula kami berjuang berdasarkan prinsip-prinsip dasar bahwa sebagai pihak yang telah membayar, kita berhak tahu atas proses penggunaan keuangan tersebut.
-
Sebenarnya banyak anggaran bantuan yang dikelola di sekolah. Namun yang terkenal hanya dana BOS. Ada Bantuan Operasional Pendidikan, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, dan lain-lain.
-
Anak saya di SMP 01 Cikini mendapat berbagai perlakukan yang tidak menyenangkan saat saya berupaya meminta transparansi soal anggaran. Namanya ditempel di papan pengumuman, disebutkan bahwa orang tuanya belum melakukan pembayaran sekolah. Bahkan pada saat berdoa, gurunya mengajak siswa-siswa untuk mendoakan agar orang tuanya bisa membayar uang sekolah. Padahal kami tidak membayar, bukan karena tidak mampu tapi karena menginginkan transparansi terlebih dahulu.
-
Anak saya menangis berhari-hari di rumah. Saya sampaikan ke dia, “Apakah air matamu bisa menyelesaikan masalah? Kalau tidak, ayo kita lawan. Kita telah memiliki UU KIP,�
-
Saya mendapatkan intimidasi dari pihak sekolah karena saya meminta penjelasan tentang iuran (pungutan) yang dilakukan oleh sekolah, bahkan saya dimaki dan dianggap usil dan kikir gara-gara meminta informasi tersebut, mungkin karena menurut mereka pungutan yang dibebankan kepada kami kecil, yaitu uang sebesar 110rb. Saya akhirnya tidak meneruskan permintaan penjelasan kepada sekolah. Namun selanjutnya saya mendapatkan informasi bahwa siswa-siswi di sekolah terjangkit penyakit anyeng-anyeng (sulit buang air kecil) bahkan ada yang parah dengan keluar nanah, awalnya kami pikir ini terjadi karena persoalan air yang diminum oleh mereka. Namun kami mendapati keterangan lain dari anak-anak kami, yaitu mereka enggan buang air kecil ke toilet karena toiletnya tak terurus dan bau, hal ini yang membuat kami terutama saya kaget, karena pungutan yang 110 ribu itu
diperuntukan antara lain untuk kebersihan sekolah salah satunya kebersihan toilet. Kemudia ada hal yang lebih membuat hati saya sakit, yaitu bagaimana bisa pihak sekolah melakukan manipulasi dengan meminta tanda tangan anak saya untuk uang yang tidak pernah anak saya dapatkan. Dahulu saya pernah jadi komite sekolah namun dilengserkan karena saya tidak mau tanda tangani apa yang diajukan oleh kepala sekolah. -
Awalnya saya tidak tahu tentang UU KIP, yang saya dapatkan sebelumnya adalah pp 48 tahun. Dan akhirnya kemudian saya bertemu dengan SDN rawamangun, dan saya dapat UU KIP. Dimana waktu itu kondisi saya hampir tidak dipercayai oleh orang tua murid yang lain, karena sekolah memberi informasi kepada seluruh murid termasuk anak saya bahwa saya telah merongrong nama baik sekolah dengan tidak mengindahkan segala ketentuan yang berlaku di sekolah. Tapi dengan adanya UU KIP (saya dapat dari SDN rawamangun) saya jadi lebih tahu, dan mengajak orang tua yang lain untuk mulai berani meminta apa yang menjadi hak mereka termasuk informasi. Dan tidak lama kemudian saya dan rekan-rekan orang tua murid yang lain bersepakat untuk membentuk POPS (Paguyuban Orang tua Peduli Sekolah).
-
Akhirnya kami mulai menggunakan UU KIP untuk meminta informasi yang kami butuhkan disekolah, antara lain adalah laporan BOS, BSM dan bantuan lainnya.
-
Permintaan yang kami lakukan ternyata tidak ada tanggapan dari sekolah, dan akhirnya kami sengketakan di KI. KI memenangkan sengketa kami, walaupun seharusnya psi kami tinggal melihat kasus ICW, tapi karena belum ada Jurisprudensi maka ajudikasi tetap harus dilakukan dan kami menang. Sekolah tidak terima dengan putusan KI dan mengajukan banding ke PTUN, namun kami kembali menang di sidang PTUN (siang tadi).
-
Yang perlu saya tekankan adalah bahwa di sekolah banyak sekali bantuan dari pemerintah yang laporannya sangat sulit untuk diakses, namun dengan adanya UU KIP menjadi pintu untuk kita (orang tua murid) mengakses seluruh informasi yang kita butuhkan agar kita juga bisa mengawasi seluruh kegiatan di sekolah, salah satu pengalaman saya adalah dengan keterbukaan informasi, anak saya mendapat beasiswa ke luar negeri (Seatle-US. Dan pada akhirnya saya yakin bahwa setiap perjuangan selalu ada jalan dan pertolongan.
-
Dari semua proses ini, saya meminta kepada kita semua sebagai orang tua agar tidak takut untuk meminta hak kita.
-
Iklan dana BOS, di media perlu mencatumkan kata, “Laporkan!� jika warga menemui penyimpangan dana BOS, kemudian, nomor yang dapat dihubungi. Ini merupakan salah satu cara untuk mendorong partisipasi warga terhadap pengelolaan dana BOS
Bapak Suroto Yang melatar belakangi uji akses adalah; 1. Masih adanya pungutan di sekolah. 2. Anggaran pendidikan 337 T 3. 23 T untuk BOS 4. Tidak berbanding lurus dengan turunnya biaya sekolah 5. RKAS dan SPJ BOS sebagai bahan bandingan bantuan dari pemerintah 6. Biasanya hanya ada rekapitulasi gelondongan 7. Sekolah masih tertutup 8. Putusan KIP No. 006/VII/KIP-PS-M-A/2010 9. Fungsi pengawasan yang belum optimal 10. Jika ingin melakukan pengawasa, kita harus tahu objek yang diawasi 11. Pelayanan publik belum berjalan dengan baik (KIP adalah pilar utama untuk
mendorong Pelayan Publik yang baik) Tujuan 1. Implementasi UU KIP di institusi pendidikan 2. Tingkat akuntabilitas pengelolaan BOS
Hasil uji akses Umum 1. 87% sekolah di 8 provinsi tidak bersedia memberikan informasi sesuai yang diminta 2. Provinsi yang 100% sekolah tidak bersedia memberikan informasi yang diminta
adalah sekolah di Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI 3. Khususnya provinsi Jawa Tengah, kabupaten yang 100% sekolah tidak bersedia
memberi informasi yang diminta adalah Sragen, Karanganyar dan Klaten Kepatuhan terhadap UU KIP 1. Sebagian besar sekolah dan Dinas Pendidikan belum memahami (bahkan mengetahui)
UU KIP 2. Sebagian dari sekolah yang bersedia memberikan informasi lebih disebabkan karena
adanya pendekatan kultural
3. Keengganan sekolah memberikan informasi dana BOS lebih disebabkan karena tata
kelola yang tidak baik. Hal ini berpotensi terjadinya penyelewengan dana BOS 4. Komitmen politik dari pengambil kebijakan pusat dan daerah yang masih rendah
untuk implementasi UU KIP di sektor pendidikan Akuntabilitas 1. Informasi (dokumen) yang diberikan sekolah sebagian tidak sesuai dengan yang
diminta 2. Harga di RKAS dan SPJ tidak sesuai dengan standar harga barang dan jasa yang
dikeluarkan oleh Pemda 3. Angka nominal yang ada di RKAS dan SPJ sebagian besar sama dan bulat 4. Ditemukan kuitansi kosong tanpa keterangan 5. Tanggal dan uraian transaksi di kuitansi dan buku kas tidak sesuai 6. Melakukan banyak transaksi di tanggal yang sama 7. Ada transaksi yang tidak wajar, misalnya pembelian lampu dengan jumlah yang besar
setiap bulan Rekomendasi Pemerintah Pusat dan DPR 1. DPR lebih intensif dalam mengawasi implementasi UU KIP terkait dengan dana BOS 2. Perlu revisi Juknis BOS agar ada penambahan pasal yang menegaskan bahwa semua
dokumen BOS merupakan informasi publik dan dapat diakses oleh masyarakat 3. Kelembagaan (fungsi, bentuk organisasi, keanggotaan, tata kerja, dll) tentang komite
sekolah perlu direvisi. Hal ini karena selama ini peran komite belum mampu menjalankan fungsi control bagi sekolah (revisi Kepmen 044/U/2002) tentang Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Revisi PP 17/2010 (Input Ibu Widi) Pemerintah Daerah dan DPRD 1. Perlu didorong percepatan pembentukan PPID di semua tingkatan 2. Perlu ditetapkan SOP Pelayanan informasi publik terutama di sekolah 3. Perlu sosialisasi UU KIP, PPID dan SOP pelayanan informasi publik
CSO dan Masyarakat 1. Membangun kesadaran masyarakat agar mau dan mampu mengakses informasi dan
melibatkannya untuk memenuhi hak-hak dasarnya 2. CSO dituntut untuk konsisten mendampingi masyarakat dalam pemenuhan ha katas
informasi
3. CSO memperkuat fungsi pengawasan yang ada di Komite Sekolah 4. Menyebarluaskan praktik-praktik baik implementasi keterbukaan informasi publik
yang ada agar dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain, terutama di isu pendidikan Sekolah 1. Perlu ada penguatan bagi sekolah dan orang tua siswa untuk lebih sadar terkait
dengan pemanfaataan UU KIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas sekolah (demand) 2. Sekolah harus menjamin pemenuhan akses informasi bagi orang tua siswa dan
masyarakat
Bapak Setyono -
Soal dana BOS di Sekolah, menjadi kewenangan Dinas Pendidikan setempat, bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedudukan PPID sekolah, di bawah kabupaten kota. Dan kita tidak mempunyai hirarkis. Semua bargantung pada dinas pendidikan masing-masing.
-
Pada prinsipnya dana BOS harus terbuka. Masyarakat dapat meminta informasi terkait pengelolaan dana BOS, kecuali permintaan kwitansi atau sejenisnya, perlu jelas apa kepentingannya.
-
Jika terjadi penyimpangan dana BOS, Kementerian Pendidikan dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah setempat, agar Kepala Sekolah bersangkutan diberi sanksi. Misalnya, di Jakarta, ada yang diturunkan pangkatnya dari Kepala Sekolah.
-
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuka layanan pengaduan terhadap penyimpangan dana BOS, silakan dilihat di website Kementerian Pendidikan.
-
Kementerian Pendidikan sendiri telah mematuhi UU KIP dengan membuat SOP Pelayanan Informasi dan penunjukan PPID.
-
Semestinya pengelolaan dana BOS ini melibatkan semua stakeholder di sekolah, termasuk orang tua siswa.
-
Kita sepakat bahwa BOS sebesar 23,4 T adalah upaya pemerintah dalam pemenuhan wajar dikdas 9 tahun.
-
Kemedikbud telah mengeluarkan beberapa regulasi, antara lain:
o
SOP Pelayanan Informasi Publik pada 1 Mei 2010
o
SK
Mendikbud
No.
270/P/2012
(Informasi
yang
dikecualikan
di
Kemendikbud) Ibu Retno Listyarti -
Ada dua problem dalam pengelolaan dana BOS dan anggaran lain di sekolah. Problemnya tak hanya soal transparansi tetapi juga soal kemampuan guru membaca keuangan dana BOS itu sendiri.
-
Akan menjadi percuma jika anggaran tersebut dibuka tetapi guru-guru sendiri tidak memahaminya.
-
Karena itu, guru-guru perlu mendapatkan pembekalan tentang cara membaca anggaran.
-
Pengelolaan secara umum, penelolaan dana bos masih sangat tertutup kecuali orangorang yang dekat dengan kepala sekolah. Partisipasi tidak pernah terjadi, ketika kita banyak bertanya dan mencoba untuk berpartisipasi, kita (guru) akan dianggap musuh bersama di sekolah.
-
Jadi sebenarnya, jangan anggap semua guru tahu terkait anggaran yang dikelola oleh sekolah seperti BOS dan lain-lain. Karena informasi yang seperti iti masih sangat mahal untuk sebagian guru, jika kepala sekolahnya sangat tertutup dan hanya dengan segelintir orang yang dianggap loyal saja.
-
Beberapa dalih pungutan yang biasanya dilakukan oleh sekolah: 1. Bimbel 2. Seragam (tanpa rincian dan tanda terima) 3. Perpisahan sekolah 4. Dan yang tidak diatur dalam BOP
-
Di DKI masih ada pungutan 400rb/bln/siswa di SMP, 600rb/bln/siswa.
-
Saran saya, pengelolaan harus partisipatif, transparan, berikan pembekalan guru untuk memahami anggaran dan lelang jabatan.
Bpk Jumono -
Sebenarnya Kementerian Pendidikan telah mengetahui problem-problem dalam pengelolaan dana BOS, tetapi tidak ada upaya serius untuk membenahinya. Misalnya
Juknis pengelolaan dana BOS. Semestinya juknis tersebut mencantumkan wajibnya sekolah membuka dana BOS, melibatkan orang tua siswa, dan lain-lain. Ibu Euis -
Implementasi UU KIP di Kementerian perlu didorong serius agar pelayanannya dapat sesuai dengan undang-undang.
Mantan Wakil Kepala Sekolah -
Pengalaman saya, sebagai wakil Kepala Sekolah saja, kami tidak tahu informasi tentang pengelolaan dana BOS, yang tahu hanya kepala sekolah dan bendahara sekolah
Ridaya Laodengkoe -
Kedepan, dialog seperti ini, seharusnya lebih fokus solusi bukan marah-marah, sehingga ada perbaikan yang bisa dirasakan bersama.
Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti Kementerian Pendidikan 1. Juknis pengelolaan RKAS perlu mewajibkan prinsip partisipatif dan transparansi 2. Juknis pengelolaan dana BOS, harus direvisi. Perlu ada klausul soal transparansi dan
akses publik 3. Iklan tentang pengelolaan dana BOS, mencantumkan tentang “Bagaimana cara publik
berpartisipasi� 4. Tim manajemen BOS di tingkat pusat seharusnya memiliki kekuasaan atas
pengelolaan dana BOS di daerah 5. Perlu ada perhitungan standar biaya operasional siswa, untuk mengetahui apa saja dan
berapa sebenarnya kebutuhan siswa 6. Sekolah perlu menunjuk PPID, membuat klasifikasi informasi, dan membuat SOP
pelayanan informasi