Nomor : 747/UPB/XII/2013 Lampiran : ada Perihal : Penyampaian klarifikasi/kronologis tentang Nampat Silangit dkk.
Kepada Yth Koordinator Redaksi www.kebebasaninformasi.org Bapak Arbain Di Jakarta
Bersama ini kami menyampaikan bahwa belakangan ini kami membaca beberapa aktikel dan pernyataan FOINI atau Koalisi yang intinya telah menvonis sepihak seolah-olah Universitas Putera Batam telah melanggar atau melakukan hal yang melawan hukum atas OPINI dari Nampat Silangit, tanpa pernah melakukan Klarifikasi/Konfirmasi kepada Pihak Universitas Putera Batam ataupun Pihak Kopertis X padang sebagai pelaksana WASDALBIN PTS di Batam/Kepri dan bersama ini kami sampaikan dan luruskan kronologis kejadian yang sebenarnya atas kasus Nampat Silangit dkk, antara lain : 1. Tanggal 12 Desember 2011, Hasil Ujian atau nilai UTS Semester Ganjil 2011/2012 dipublikasikan kepada mahasiswa secara online dan tidak ada keluhan dari Mahaiswa, baik secara tertulis dengan surat ataupun tertulis melalui sistem online. 2. Tanggal 12 Maret 2012, Kartu Hasil Studi Semester Ganjil 2011/2012 dipublikasikan kepada mahasiswa secara online dan tidak ada juga keluhan dari Mahaiswa, baik secara tertulis dengan surat ataupun tertulis melalui sistem online. 3. Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari tidak ada satupun mahasiswa yang mengajukan keberatan atau verifikasi nilai ke Bagian layanan mahasiswa. 4. Tanggal 2 April 2012, Nampat Silangit melapor ke polisi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan (foto copy terlampir). 5. Petugas layanan dan Dosen sudah diperiksa polisi, lalu kasus dihentikan karena tidak terbukti. 6. Tanggal 3 April 2013, Nampat Silangit melapor kembali ke kepolisian (POLDA), dengan tuduhan “Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam akte autentik� , dan dari pemeriksaan oleh pihak kepolisian tidak terbukti (foto kopi hasil pemeriksaan polisi terlampir).. 7. Setelah diperiksa saksi-sakti dari pelapor, Mahasiswa, Dosen, Petugas administrasi Universitas Putera Batam dan Pejabat Kopertis X padang. Hasil pemeriksaan dari
Polisi dalam surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan/Pengaduan terlampir. 8. DO dan Skorsing yang diberikan kepada Nampat dkk tidak ada kaitannya dengan laporannya kepada KIP, karena DO dan skorsing dijatuhkan sebelum kasus ini ditangani oleh KIP, dan melalui proses yang panjang dari tingkat senat Universitas, pembentukan tim klarifikasi, pemanggilan mahasiswa dan laporan tim klarifikasi serta rekomendasi yang diusulkan yaitu berupa sanksi DO/Skorsing sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dapat kami rinci sebagai berikut : a) Tanggal 18 Juni 2013, rapat senat sekaligus pembentukan Tim Klarifikasi b) Tanggal 8 Juli 2013, Ketua Tim Klarifikasi mengirimkan Surat Panggilan kepada mahasiswa untuk hadir pada tanggal 19 Juli 2013. c) Tanggal 15 Juli 2013, Surat pertama KIP diterima oleh UPB. d) Tanggal 18 Juli 2013, Surat kedua KIP diterima oleh UPB. e) Tanggal 19 Juli 2013, proses klarifikasi kepada mahasiswa yang dipanggil oleh tim klarifikasi. f) Tanggal 22 Juli 2013, terbit SK DO/Skorsing berdasarkan berita acara tim klarifikasi. 9. DO dan Skorsing atas nama Nampat dkk dilakukan karena telah membuat laporan palsu ke polisi dengan memalsukan atau merubah Nilai KHS yang diserahkan ke polisi dan membuat laporan palsu atas pernyataan pejabat Kopertis, (Copy dari polisi dan kopertis terlampir). 10. Kami lampirkan juga salinan surat balasan yang dikirim ke KOMNAS HAM dan kami juga sudah minta perlindungan kepada Komnas Ham atas tindakan pelecehan profesi dosen dan kepada petugas layanan yang dilakukan oleh Nampat Silangit. 11. Kami harapkan setiap kasus yang akan ditangani oleh FOINI sebelum melakukan tindakan pembelaan, harus mengedepankan praduga tak bersalah dan harus berimbang dan dikonfirmasikan atau diklarifikasi dengan pihak yang bersengketa dalam hal ini Universitas Putera Batam atau ke pihak yang berwenang dalam hal ini Kopertis Wilayag X di Padang sebagai pelaksana WASDALBIN PTS di Kepri/Batam, agar apa yang dilakukan oleh FOINI bisa adil dan tidak hanya mendengarkan keterangan sepihak dari Nampat Silangit yang telah membuat/membentuk OPINI di FOINI atau masyarakat seolah-olah dia yang paling benar dan Universitas Putera Batam telah melanggar HAM, padahal apa yang disampaikan oleh Nampat tidak benar dan semua tindakan yang dilakukan oleh Universitas Putera Batam bisa dipertangggungjawabkan secara hukum karena sudah melalui proses peraturan yang berlaku yaitu : Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Statuta Universitas Putera Batam, dan surat pernyataan Mahasiswa saat pertama kali mendaftar menjadi mahasiswa serta Buku Pedoman Pendidikan yang diberikan pertama kali menjadi
mahasiswa/mendaftar dan setiap saat dapat diunduh di WEBSITE Putera Batam atau di Sistem Informasi Akademik Mahasiswa, tentang Tata tertib dan seluruh proses belajar mengajar di Universitas Putera Batam, termasuk syarat Lulus sarjana Minimal telah lulus 144sks dan Mata Kuliah Skripsi adalah salah satu mata kuliah wajib bukan mata kuliah akhir, karena semua tindakan yang dilakukan oleh Universitas Putera Batam adalah keputusan Institusi bukan perorangan atau keputusan sepihak yang dianggap kesewenangan, 12. Permasalahan Nampat Silangit adalah dia telah menjalankan 144 sks tapi hanya lulus 132 sks jadi masih ada 12 sks yang tidak lulus/gagal jadi bukan digagalkan seperti apa yang dikatakan oleh Nampat silangit (Foto copy Transkip Akademik sementara terlampir), sesuai dengan KEPMENDIKNAS No. 232/U/2000 dia tidak memenuhi untuk diwisuda menjadi seorang sarjana tapi dia memaksa dan mengancam untuk harus diwisuda pada 29 Juni 2013 lalu bila tidak dia akan melakukan Demo dengan melibatkan LSM dan hal itu benar dilakukan saat 29 Juni 2013 melakukan Demo dengan tuntutan untuk diwisuda. (foto demo terlampir). 13. Secara logika bila kita urutkan kejadiannya : pada akhir semester 5 saat KHS keluar, dia sudah tau bahwa ada 12 sks yg gagal, tapi dia bukan ke bagian layanan mahasiswa untuk klarifikasi atau mengajukan keberatan, malah ke kantor polisi melaporkan dengan laporan perbuatan tidak menyenangkan, sehingga kami tidak mengetahui kalau ada keberatan nilai pada semester tersebut. (laporan polisi terlampir) 14. Dan tanggaal, 13 Maret 2013 lapor ke kopertis bahwa ada makuliah yang digagalkan, dan membuat laporan palsu bahwa kata Dosen pengawas mengatakan apapun hasil ujian kalian tidak ada artinya, padahal, saat kata-kata itu keluar dari dosen karena Nampat silangit melakukan pelanggaran yaitu menyontek Lewat HP (berita acara ujian terlampir) setelah ditegur beberapa kali dan saat HP mau diambil oleh dosen pengawas maka dia mengeluarkan kata-kata yg tidak sopan dengan mengatakan : IBU DIAM, SAYA HANYA MEGHARGAI IBU KARENA IBU CANTIK SAJA. Maka dosen pengawas mempersilahkan Nampat silangit untuk meningggalkan ruang ujian dan tidak diindahkan oleh nampat, lalu dosen pengawas mengatakan “ Bila anda tidak keluar maka apa pun hasil ujian anda percuma karena saya sudah tulis di berita acara ujian bahwa anda menyontek� (foto copy Berita acara ujian yang menyatakan nampat menyontek terlampir). Demikian keberatan kami terhadap FOINI dan kami harap FOINI bisa bertindajk adil dan mengedepankan praduga tak bersalah, kami sebagai dosen juga dengan surat ini mengajukan permohonan perlindungan dan pembelaan sebagai profesi kami sebagai Dosen atas pelecehan yang dilakukan oleh nampat silangit. Dan kami juga keberatan bahwa surat yang ditujukan kepada Universitas Putera Batam dipublikasikan dan disebarluaskan oleh Nampat SIlangit kepada media cetak atau online. Dan media cetak atau online telah memberitakan dan menvonis Universitas Putera Batam seolah telah bersalah termasuk pernyataan FOINI dan spanduk yg pernah
ditempelkan dimuka umum oleh FOINI dijalan umum depan kampus Universitas Putera Batam dan beberapa ruas jalan di Batam. Perlu kami luruskan bahwa : a. Petugas Bagian layanan mahasiswa kami tidak pernah mendapat permintaan tertulis dari Nampat mengenai hasil ujian pada saat KHS semester tersebut dikeluarkan. b. Nampat dkk meminta lembar jawaban setelah lewat 3 semester sedangkan dalam peraturan akandemik yang berlaku, keberatan atau verifikasi nilai dapat dilakukan paling lambat 7 hari setelah Hasil ujian dikeluarkan. c. Nampat Silangit dkk tidak pernah mengajukan keberatan atau minta nilai dan lembar jawaban tapi langsung melapor kepolisi dengan tuduhan perbuatan yang tidak menyenangkan. d. Dan disini kami lihat ada kesengajaan Nampat pada saat nilai keluar tidak mengajukan keberatan tetapi mengajukan keberatan setelah kadaluwarsa, dan sesuai SAP kami dokumen dimusnahkan setelah 6 bulan kecuali Lembar Berita acara dosen yg disimpan 5 tahun, dan dalam ujian Mata Kuliah Metodologi Penelitian, Nampat juga melakukan kecurangan atau menyontek sehingga nilainnya gagal, jadi bukan seperti apa yg dikatakan oleh Nampat bahwa digagalkan. e. Dosen yang dikatakan oleh Nampat tidak diperpanjang kontraknya karena masalah ini adalah tidak benar, dapat kami jelaskan sebagai berikut : 1. Agus Riyanto, SH sedang studi lanjut S2 di UGM (sesuai UU no 14 tahun 2005, Dosen minimal lulusan S2, maka dosen ini bersedia studi lanjut). 2. Ferdinal Martin, SH tidak bersedia studi lanjut, maka kontrak tidak diperpanjang, karena sesuai dengan UU no 14 tahun 2005, Dosen minimal lulusan S2 dan sesuai dengan program Rencana Pengembangan Dosen oleh Dikti, tahun 2014 semua dosen yang ada harus sudah S2. 3. Gokbin Sihombing, SS tidak bersedia studi lanjut, maka bersedia mengundurkan diri, karena sesuai dengan UU no 14 tahun 2005, Dosen minimal lulusan S2 dan sesuai dengan program Rencana Pengembangan Dosen oleh Dikti, tahun 2014 semua dosen yang ada harus sudah S2. 4. Neri Aslina, S.HI, MA, kontrak dosen tidak diperpanjang karena disiplin dosen rendah (sering terlambat masuk kerja) dan semua bisa kita buktikan dengan Finger print atau absensi dosen. Dan kami juga sampaikan bahwa untuk setiap menyelesaian masalah yang ada seharusnya FOINI dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yg bersengketa atau kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Kopertis X padang, dan kami juga menyesalkan tindakan ketua PPID KEMENDIKBUD Bapak IBNU AHMAD, dalam diskusi yg dilakukan oleh FOINI tidak melibatkan pihak yang bersengketa dalam hal ini Universitas Putera Batam dan Pejabat Pelaksana WASDALBIN PTS Kopertis wilayah X padang. karena kami mengetahui kasus ini ditangani oleh FOINI setelah diberitahu
dari masyarakat awam yang kebetulan mau mendaftar di Universitas Putera Batam , dan kami kaget lalu sekarang kami lakukan klarifikasi sekaligus protes terhadap tindakan yg dilakukan FOINI yang sampai saat ini tidak pernah melakukan konfirmasi kepada kami atau pihak Universitas Putera Batam. Disini kami sampaikan bahwa kami bukan ingin membela diri tapi kami ingin FOINI bertindak adil, bisa dilihat dari hasil pemeriksaan polisi nama dalam BAP semuanya ditunjuk oleh Nampat Silangit dan pejabat kopertis juga namanya didapat dari Nampat, tapi hasil akhir merekomendasikan bahwa Universitas Putera Batam tidak bersalah. Demikian yang kami sampaikan dan diharapkan FOINI bijak dalam menyikapi masalah ini dan kami menunggu rekomendasi tuntutan yang akan kami lakukan kepada Nampat Silangit, karena kami profesi dosen merasa dilecehkan dan dihina atas pernyataannya di media cetak dan elektronik/online maupun ucapannya yang dilakukan dimuka umum dan di kampus. Dan seolah telah membuat opni kebohongan Publik. Demikian kami sampaikan, sambil menunggu tanggapan dari Bapak tak lupa kami ucapkan terima kasih. Batam, 4 Desember 2013. Rektor Universitas Putera Batam,
Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI NIDN : 1018027102 Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Bapak Menteri Pendidikan dan kebudayaan (sebagai Laporan). 2. Bapak Dirjen DIKTI di Jakarta (sebagai laporan). 3. Direktur Kelembagaan dan kerjasama DIRJEN DIKTI di Jakarta. 4. Koordinator Kopertis Wilayah X Padang. (Sumbar, Jambi, Riau dan Kepri). 5. Ketua Komnas HAM (Menjawab Surat Komnas HAM No.2.655/K/PMT/X/2013, Nomor agenda 87.170).