Issuu on Google+

Launching Website Kebebasaninformasi.org & Diskusi: Implementasi UU KIP di KPU, Untuk Pemilu Yang Transparan dan Akuntabel Jakarta, 24 Desember 2013

Kerangka Acuan Kegiatan Latar Belakang

Pemilu 2014 menjadi harapan rakyat Indonesia bagi terwujudnya pemerintahan baru yang lebih baik. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran besar untuk menyukseskan agenda ini. Salah satu indikator kesuksesan pemilu adalah tingkat partisipasi publik, bukan hanya keikutsertaan pada saat hari H pencoblosan, tetapi juga keaktifan mencari informasi seputar penyelenggaraan pemilu. Misalnya, siapa kandidat yang akan bersaing di daerah pemilihannya, bagaimana proses pemilihan, hingga adanya keinginan mengetahui informasi-informasi lain yang ada di lembaga penyelenggara pemilu. Sementara bagi peserta pemilu, keterbukaan informasi diperlukan untuk menjamin proses kompetisi yang adil.

Selain keterbukaan informasi dalam tahapan pemilu, KPU sebagai badan publik pun diharapkan terbuka agar kepercayaan masyarakat terus terjaga. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah memberikan panduan bagi KPU, baik dalam pembentukan infrastruktur pelayanan informasi (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi – PPID dan pejabat fungsional), pengklasifikasian informasi, maupun dalam mekanisme pelayanan informasi. Terciptanya kondisi ideal dimana KPU menjadi implementator UU KIP secara penuh, tentu menjadi harapan kita semua.


Kondisi demikian, tentu meniscayakan adanya dukungan publik. Harapannya, KPU yang transparan dan accessable akan berdampak pada kualitas pemilu, baik secara proses maupun substansi (menghasilkan wakil-wakil yang berintegritas, berkomitmen, berkapasitas). Untuk mendiskusikan, bagaimana kondisi ideal implementasi UU KIP di lembaga penyelenggara pemilu, apa saja tantangan, dan dampak positif dari implementasi UU KIP ini, Indonesian Parliamentary Center sebagai bagian dari Jaringan Freedom of Information Network, akan melaksanakan diskusi, “Implementasi UU KIP di KPU, Untuk Pemilu Yang Transparan dan Akuntabel�. Acara ini akan didahului oleh Launching website kebebasaninformasi.org, sebuah website yang saat ini dikelola oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC), untuk mengenalkan dan memperluas pemahaman publik terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan Diskusi: 1. Memberikan pengetahuan kepada peserta tentang pentingnya hak atas informasi dan pemilu 2. Mendiskusikan sejauhmana implementasi UU KIP di KPU 3. Berbagi perspektif dari masyarakat dan peserta pemilu tentang keterbukaan yang ideal di lembaga penyelenggara pemilu, baik berdasarkan UU KIP maupun praktik-praktik baik di Negara lain.

Hasil Yang Diharapkan 1. Peserta memahami pentingnya hak atas informasi dan pentingnya pemilu 2. Peserta memahami bagaimana mekanisme permohonan informasi dalam proses pemilu 3. KPU mendapatkan saran-saran dari masyarakat dan peserta pemilu tentang kondisi ideal KPU dalam implementasi keterbukaan informasi publik.


Narasumber Diskusi 1. Sekjend Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia 2. Anggota Komisi Informasi Pusat, Yhannu Setyawan, SH.,MH 3. Sulastio, Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC)

Jadwal dan Tempat 1. Hari/Tanggal

: Selasa, 24 Desember 2013

2. Pukul

: 12.00 WIB sd 17.00 WIB

3. Tempat

: Hotel Blue Sky Slipi, Petamburan Jakarta Pusat

Agenda 1. 12.00 sd 13.00 WIB

: Registrasi dan Makan siang

2. 13.00 sd 13.30 WIB

: Launching website kebebasaninformasi.org

3. 13.30 sd 17.00 WIB

: Diskusi

Peserta: 1. Partai politik 2. DPR/DPRD 3. KPU Pusat/Provinsi 4. Perguruan Tinggi 5. LSM Anggota Jaringan FoINI 6. LSM Anggota Koalisi Amankan Pemilu 7. Lembaga Donor 8. Para calon anggota DPR/DPRD


Total peserta berjumlah 70 orang.

Lain-lain Jika ada informasi yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan menghubungi Sdr. Arbain di 0813-822-93401 Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat, sebagai informasi awal kegiatan.

Jakarta, 20 Desember 2013


ToR Diskusi Implementasi UU KIP di KPU