Artikel Dimuat Palembang Ekspres Cetak 31 Desember 2019 halaman 12
Artikel Dimuat Palembang Ekspres Cetak 31 Desember 2019 halaman 12
Raden Hanan, Sang Ningrat di Tengah Perjuangan (Versi Berkutipan) Oleh : Arafah Pramasto,S.Pd. (Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Anggota Studie Club ‘Gerak Gerik Sejarah’) Ia menyandang gelar “Raden” di depan namanya, yang artinya tergolong sebagai seorang berdarah ningrat. Di Palembang, sebagaimana terdapat dalam buku Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia Jilid L-Z karangan M. Junus Melalatoa, dijelaskan bahwa di sini secara tradisi juga dikenal golongan sosial kelas priyayi atau dalam bahasa lokal adalah Wong Jeroo, yakni keturunan raja ataupun bangsawan lainnya. Golongan ini masih terbagi atas tiga lapisan yaitu Pangeran, Raden, dan Masagus.[1] Suatu kajian yang cukup populer yakni dalam buku Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang karangan J.I. Sevenhoven, gelar Raden atau kadang disebut Radin dalam konteks Palembang memiliki arti “tinggi” atau “luhur” atau juga “terpilih” ; “...anak laki-laki dari perkawinan seorang (yang bergelar-Pen) Pangeran dengan anak perempuan seorang Pangeran dilahirkan sebagai Raden dan tidak seorang pun dapat merebut gelar itu darinya...,” demikian lanjut Sevenhoven.[2] Tokoh yang akan dibicarakan di sini adalah mengenai Raden Hanan, seorang pejuang yang berperan besar sebagaimana gelar yang disandangnya. Sosok Raden Hanan sedikit banyak memang telah banyak diulas dalam sebuah buku biografi berbentuk antologi berjudul Raden Hanan : Perjuangan dan Pengabdiannya yang memuat tulisan para jurnalis pemerhati sejarah Palembang seperti Pak Dudy Oskandar dan Yandi Triansyah, serta pula sejarawan Kemas A.R. Panji sekaligus editornya. Buku biografi itu memuat pengantar yang memaparkan silsilah “kunyah“ (nasab dari sisi ayah) dari Raden Hanan : Raden Hanan bin Raden Hanafiah bin Pangeran Fabil bin Pangeran Keramadinata bin Pangeran Natadiraja bin Pangeran Wiromenggolo bin Pangeran Natadireja (Lombok) bin Pangeran Purbaya (Raden Abubakar) bin Sultan Muhammad Mansyur bin Suhunan Abdul Rachman Kholifatul Mukminin Sayyidul Imam.[3] Sebelumnya, Raden Hanan bin Raden Hanafiah dilahirkan di Palembang pada tanggal 5 November 1898 atau 20 Jumadil Akhir 1316 H.[4] Namanya mulai disebut dalam sejarah Palembang sejak bulan Juli 1943, tatkala Jepang mulai berusaha menarik simpati rakyat Sumatera dengan mengusahakan mengundang sekira 20 orang pemuka-pemuka masyarakat pulau ini, dari Aceh sampai Lampung, untuk melawat ke Jepang. Pada umumnya pemuka-pemuka yang diundang berasal dari kalangan
Artikel Dimuat Palembang Ekspres Cetak 31 Desember 2019 halaman 12
Pamong Praja seperti Demang Abdul Rozak dan Raden Hanan dari Palembang, mereka bersama-sama tokoh lain seperti Nyak Arief dari Aceh, Z.A. Sutan Keumala Pontas dan R. Patuan Natigor L. Tobing dari Tapanuli, Mr. M. Yusuf dan Zainuddin dari Medan, dll.[5] Sejarawan Mestika Zed memberikan catatan kaki dalam karyanya Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950 bahwa Raden Hanan yang menamatkan pendidikan di HIS dan MULO adalah seorang Pamong Praja yang memiliki banyak pengalaman sejak sebelum Perang Dunia II dan bersimpati kepada kaum pergerakan, serta kerap disebut-sebut sebagai “Pewaris Kerajaan” (Kesultanan Palembang).”[6] Terlihat bahwa kapabilitas di samping aspek genetis itu, telah menjadikan Dai Nippon merasa perlu untuk mengundangnya ke negeri Sakura. Meski begitu di sisi lain, perginya Raden Hanan membuat istri dan anak-anaknya bersikap pasrah, yang dipikirkan kala itu oleh mereka (keluarga Raden Hanan) beliau tidak akan kembali lagi, atau disangka akan “dibunuh oleh tentara Jepang.”[7] Kerisauan akan perlakuan Jepang bukan tanpa alasan / hanya mengada-ada. Kebengisan Jepang yang militeristik sudah tidak sekadar isapan jempol bagi rakyat Indonesia saat itu. Bahkan dalam konteks nasional, sejarawan Deliar Noer mengungkap saat Jepang mengetahui Bung Hatta adalah seorang anti fasisme, Kempetai merasa ia perlu pergi ke Jepang untuk belajar Nippon Seisin (Semangat Jepang) selama beberapa bulan : isu bahwa mungkin Bung Hatta akan dibunuh turut terdengar.[8] Awal kekuasaan Jepang di Palembang-pun diwarnai dengan penangkapan para pemimpin rakyat Palembang seperti dr. A.K. Gani, A.S. Mattjik, dr. Supaat, Abdul Rozak, M. Basri, serta puluhan lainnya termasuk Yap Thiam Hoo (tokoh Tionghoa) dan Bung Titaley (tokoh Maluku). Penyiksaan terjadi amat hebat pada mereka hingga contohnya Bung Titaley sampai gugur menemui ajalnya.[9] Untungnya kekhawatiran keluarganya tidak terjadi karena Jepang yang mulai kewalahan dalam Perang Pasifik semenjak tahun 1943, tidak mempunyai pilihan selain “mengendurkan” tekanan kepada tanah jajahannya, termasuk di Indonesia. Di tahun tersebut, Raden Hanan yang menjabat sebagai Wedana Muara Enim, turut diangkat sebagai Wakil Ketua Syu Sangi Kai (Dewan Penasehat Daerah).[10] Mestika Zed berpendapat bahwa kebijakan pendudukan Jepang cenderung “lebih maju” ketimbang daerah-daerah lain di Sumatera, sehingga pada akhir tahun 1944 Raden Hanan diangkat sebagai wali kota Palembang, satu-satunya orang Indonesia yang pernah menjabat wali kota selama masa pendudukan Jepang ! Jabatan tinggi semacam itu tidak pernah diduduki orang Indonesia pada masa rezim Hindia Belanda.[11] Tapi tentu pilihan semacam itu tidak sebatas disebabkan
Artikel Dimuat Palembang Ekspres Cetak 31 Desember 2019 halaman 12
oleh kebijakan Jepang yang “kelihatan baik” pada bangsa Indonesia melainkan pula terdapat pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan kepada pengalaman serta kemampuan Raden Hanan. Tokoh berdarah ningrat itu tetap mengambil bagian penting dalam dinamika sejarah Palembang berikutnya. Hingga kemudian sampailah pada fase menyerahnya Jepang setahun kemudian. Tanggal 22 Agustus 1945, lima hari pasca proklamasi di Jakarta, Chokan – pimpinan tertinggi Militer Jepang setingkat Residen – baru memberikan pernyataan resmi di saat melakukan pertemuan dengan para tokoh Palembang, bahwa perang sudah berhenti. Raden Hanan menjadi salah satu delegasi tokoh Palembang yang hadir dalam pertemuan itu bersama sejumlah figur seperti Abdul Rozak (Wedana Muara Enim), Noengtjik AR (Bagian Penerangan Hokokai), Asy’ari (Jaksa Kepala), Ir. Ibrohim (anggota Chuo Sangi Kai), Salam Faiman dan Pramono (Ketua Buruh Minyak HTLM NKPM, dan tokoh HTLM BPM Plaju), serta Yap Tjang Ho (tokoh masyarakat Cina).[12] Para delegasi berperan untuk menyampaikan sikap bangsa Indonesia di Palembang yakni pihak Indonesia siap ikut memikul tanggung jawab keamanan sepenuhnya, Jepang harus menjamin keselamatan segenap pemimpin dan rakyat Indonesia serta dilarang bertindak apa pun di luar pengetahuan pihak Indonesia, dan kemerdekaan Indonesia adalah urusan bangsa Indonesia sendiri serta tak boleh dihalangi.[13] Meski Raden Hanan telah menjabat sebagai wali kota Palembang sejak setahun sebelumnya, namun dalam tatanan pemerintahan republik yang baru (Indonesia), diperlukan suatu legal formal dalam menegaskan posisinya sebagai pemimpin daerah sebuah negara merdeka. Maka ketika pada 25 September 1945 Bung Karno mengirim telegram yang menyatakan bahwa dr. A.K. Gani diangkat sebagai Residen Palembang, Gani-lah yang mengangkat Raden Hanan sebagai wali kota Palembang.[14] Peran beliau begitu terasa bagi kota Palembang, apalagi sejak 16 Oktober 1946, dr. A.K. Gani “dipanggil” pemerintah pusat untuk menjabat Menteri Kemakmuran dalam kabinet Amir Sjarifoeddin. Bersama drg. M. Isa yang menggantikan A.K. Gani dan Abdul Rozak, Raden Hanan berperan dalam menjalankan tugas administratif dan pelayanan umum terhadap masyarakat.[15] Berbicara mengenai bagaimana Raden Hanan melayani rakyat, salah satu contohnya dituturkan kembali oleh cucu beliau, RHA Sobri, SE, yang bercerita bahwa sang kakek menolak untuk punya “kerja sambilan” (memiliki usaha lain) karena menganggap hal itu melanggar aturan. Raden Hanan pun hidupnya begitu sederhana untuk ukuran seorang
Artikel Dimuat Palembang Ekspres Cetak 31 Desember 2019 halaman 12
pejabat tinggi, namun ia tidak lupa untuk selalu membantu keluarga dan masyarakat Palembang seperti memberikan beras dan sebagainya.[16] Pribadi yang egaliter nan dekat dengan rakyat seperti itulah yang menjadikan beliau diperlukan pada masa-masa awal Revolusi Nasional Indonesia. Kala itu pemerintah republik di Sumatera Selatan menemui kesulitan untuk mensosialisasikan revolusi ke daerah pedalaman, terlebih saat tak banyak “orang kota” mampu berbicara di depan massa petani. Apalagi, menurut Mestika Zed, badan pemerintahan Gani tidaklah memiliki basis yang kuat di daerah pedalaman. Akhirnya, Raden Hanan adalah salah satu tokoh dari kota Palembang, bersama K.H. Ahmad Azhari dan Najamuddin, yang diutus ke Muara Dua dan daerah di sekitar distrik Ranau untuk tugas tesebut.[17] Pasca Perang Lima Hari Lima Malam (1-5 Januari 1947), Gubernur Muda M. Isa tetap berada di Palembang untuk menjaga legitimasi pemerintahan RI sementara kekuatan militer republik harus mundur sejauh 20 km sesuai gencatan senjata pasca pertempuran.[18] Raden Hanan juga masih di dalam kota. Belanda kemudian melancarkan agitasi untuk memecah rakyat Palembang melalui usaha pembentukan negara boneka bernama “Negara Soematera Selatan” (NSS). Pemerintah Belanda membentuk apa yang disebut sebagai RECOMBA (Regerings comissarissen voor Bestuurs Aangelegeheden / Komisaris Negara Urusan Pemerintahan sebenarnya tidak lebih dari komisi pembentuk negara boneka), untuk Sumatera Selatan diketuai oleh H.J. Wijnmalen. Raden Hanan adalah tokoh Palembang yang ditunjuk sebagai wali Kota Palembang versi RECOMBA. Penunjukan ini adalah sebuah tindakan sepihak tanpa kesetujuan dari Raden Hanan sendiri, menyusul reorganisasi gemeente pada Juli 1947. Namun beliau memilih untuk turun dari jabatan itu pada tanggal 21 Agustus pada tahun yang sama.[19] Peristiwa penunjukan oleh RECOMBA di atas, hingga keputusan mundurnya Raden Hanan merupakan sebuah contoh yang perlu kita telaah. Karena, apabila hal tersebut dibaca dengan tidak utuh, akan muncul kesan seolah Raden Hanan merupakan “antek” Belanda. Memang kesan itulah yang sejatinya berusaha ditampilkan secara licik oleh kaum penjajah. Sederhananya taktik Belanda adalah memanfaatkan mundurnya TNI ke luar kota, sehingga mereka leluasa membangun “pemerintahan sipil” boneka di Palembang yang sebenarnya masih secara sah di bawah otoritas republik dengan Raden Hanan selaku wali kota. Namun dengan “pengangkatan” atau tepatnya “pengukuhan” beliau dalam jabatan yang sama di bawah RECOMBA, legitimasi jabatan Raden Hanan di bawah pemerintah RI menjadi
Artikel Dimuat Palembang Ekspres Cetak 31 Desember 2019 halaman 12
“kabur” : dengan kata lain, Belanda ingin “mencuri hati” Raden Hanan dengan cara sedemikian. Guna “menutupi” rasa malu atas penolakan Raden Hanan terhadap jabatan wali kota yang diberikan RECOMBA, Belanda malah membuat fitnah yang berisi bahwa beliau mundur demi melindungi diri dan keluarganya dari kelompok pemuda radikal Republik.[20] Suatu tuduhan yang tidak beralasan sama sekali, mengingat kecintaan pada republik tak tergoyahkan di dalam hatinya. Namun dalam buku Raden Hanan : Perjuangan dan Pengabdiannya disebutkan bahwa Raden Hanan adalah “Ketua DPRS-Negara Sumatera Selatan” yang menjabat sejak 10 Februari 1948 hingga 30 Juni 1950.[21] Apakah ini artinya beliau mengubah arah kesetiaan kepada negara boneka buatan Belanda ? Mungkin pihak penjajah mengira demikian, faktanya tidak seperti itu. Raden Hanan bersama dengan tokoh lain “yang diselundupkan” oleh pihak RI seperti Zainoedin Darmo dan Zainudin Djuragan (tokoh muda yang mewakili Masjumi namun dekat dengan pejabat RI), sangat aktif memperjuangkan pembubaran NSS.[22] Peran kunci mereka, termasuk Raden Hanan, ialah berpura-pura menerima gagasan politik federal NSS-RECOMBA, namun seperti yang dijelaskan Zed, “...secara diam-diam mereka mengorganisasikan gerakan anti-NSS di dalam berbagai organisasi sosial...”[23] Pasca Konferensi Meja Bundar, NSS bubar secara resmi, Sumatera Selatan kembali ke pangkuan pertiwi. Raden Hanan adalah teladan. Ia merupakan sosok birokrat yang mengabdi secara total; ia enggan memiliki “bisnis sampingan”, namun tak jua lupa untuk berperan di lingkup sosial dengan membantu siapapun yang kesusahan. Sebagai birokrat keturunan ningrat bahkan sebelum Indonesia merdeka dan kembali dipercaya untuk memikul tanggung jawab di tengah era yang riskan semasa kekuasaan Jepang, beliau secara aktif ikut menceburkan diri ke tengah “palagan” perjuangan sipil sejak awal kemerdekaan. Bersama para tokoh lain, Raden Hanan mengawal tegaknya republik yang “masih gontai” di usia muda karena rongrongan kaum penjajah. Saat Belanda berusaha merayu untuk meruntuhkan kesetiaannya pada RI dengan iming-iming jabatan, beliau justru mundur. Meski bisa saja ia memperoleh keuntungan materi saat duduk di DPRS Negara Sumatera Selatan, Raden Hanan duduk di dalamnya hanya untuk berjuang meruntuhkan negara boneka bentukan penjajah. Kisahnya perlu dibaca lagi di masa kini, agar kita tidak menganggap bahwa “menjilat” atau “menjadi “bajing loncat” sebagai kelakuan wajar demi mencapai tujuan. Sumber :
Artikel Dimuat Palembang Ekspres Cetak 31 Desember 2019 halaman 12
1.
Melalatoa, M. Junus, Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia Jilid L-Z, Jakarta : Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1995. Hlm. 656.
2.
Sevenhoven, J.I., Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang, Yogyakarta : Ombak, Jakarta : KITLV, 2015. Hlm. 23.
3.
Panji, Kemas A. R. (Ed.), dkk., Raden Hanan : Perjuangan dan Pengabdiannya, Diterbitkan “Panitia Temu Kangen dalam Silaturahmi Keluarga Besar Raden Hanan dan Keluarga Besar Raden Hanafiah, 2019. Halaman Pengantar.
4.
Ibid. Hlm. 12.
5.
Said, Abi Hasan, Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah, Jakarta : Yayasan Krama Yudha, 1992. Hlm. 46.
6.
Zed, Mestika, Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950, Jakarta : Pustaka LP3Es, 2003. Anotasi hlm. 272.
7.
Panji, Kemas A. R. (Ed.), dkk., Raden Hanan : Perjuangan dan Pengabdiannya, hlm. 2.
8.
Noer, Deliar, Mohammad Hatta : Hati Nurani Bangsa, Jakarta : Penerbit Kompas, 2012. Hlm. 69.
9.
Pramasto, Arafah, dkk., Makna Sejarah Bumi Emas (Kumpulan Artikel Sumatera Selatan dan Tema-tema Lainnya, Bandung : Ellunar Publisher, 2018. Hlm. 90.
10. Panji, Kemas A. R. (Ed.), dkk., Raden Hanan : Perjuangan dan Pengabdiannya, hlm. 12. 11. Zed, Mestika, Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950, hlm. 272. 12. Ibid. hlm. 279. 13. Said, Abi Hasan, Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah, Jakarta : Yayasan Krama Yudha, 1992. Hlm. 77. 14. Op.Cit. hlm. 308. 15. Op.Cit. hlm. 128. 16. Panji, Kemas A. R. (Ed.), dkk., Raden Hanan : Perjuangan dan Pengabdiannya, hlm. 8. 17. Zed, Mestika, Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950, hlm. 319. 18. Pramasto, Arafah, dkk., Makna Sejarah Bumi Emas (Kumpulan Artikel Sumatera Selatan dan Tema-tema Lainnya, hlm. 129. 19. Op.Cit. Hlm. 434. 20. Ibid. 21. Panji, Kemas A. R. (Ed.), dkk., Raden Hanan : Perjuangan dan Pengabdiannya, hlm. 12. 22. Pramasto, Arafah, dkk., Makna Sejarah Bumi Emas (Kumpulan Artikel Sumatera Selatan dan Tema-tema Lainnya, hlm. 130.
Artikel Dimuat Palembang Ekspres Cetak 31 Desember 2019 halaman 12
23. Zed, Mestika, Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950, hlm. 446.