KPK POS edisi 175

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

KPK TAK PETIESKAN KORUPSI USU

I

HAL

EDISI 175 / THN IV 21 - 27 NOPEMBER 2011 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

3 JAKARTA - Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) di beberapa daerah tengah menjadi sorotan masyarakat.

Maraknya vonis bebas terhadap koruptor oleh majelis hakim setempat menjadi pemicunya. Berdasarkan catatan ICW, sebanyak 40 terdakwa kasus korupsi divonis bebas di pengadilan tipikor daerah. Empat vonis bebas di Bandung, satu di Semarang, 14 di Samarinda, dan 21 vonis bebas di Surabaya. <<< selanjutnya baca Hal. 2

PT. DPM Diminta Taati Putusan MA SIDIKALANG - Pemilik sebagian lahan yang digunakan PT. Dairi Prima Mineral (DPM), termasuk lahan di sekitar areal Ajing Hitam dan Base Camp Sumungun, Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi, yang diwakili, Kadir Boang Manalu dan Kandar Boang Manalu mengingatkan, agar pihak DPM mentaati putusan Mahkamah Agung (MA).

Sejalan dengan hal itu, Kadir Boang Manalu dkk, mengimbau, agar pihak DPM menghentikan seluruh kegiatan pekerjaan di wilayah perkara yang menurutnya wilayah tersebut adalah bagian dari luas lahan yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.03/Pdt.G/ 2001 yang dikuatkan de-

ngan, Putusan Pengadilan Tinggi-SU No.64/2003/PTMDN, Putusan MA RI No.2294K/PDT/2007 dan Putusan MA RI, No.112/ PK/PDT/2009 yakni, perkara PK Perdata antara PT. DPM melawan Iskandar Boang Manalu dkk.

Hal itu disampaikan Kadir Boang Manalu, Selasa lalu, menjawab KPK Pos terkait pertemuan pihak keluarganya dengan pihak DPM yang dihadiri, Waka Polres Dairi, Kompol Yafao Harefa, Muspika Silimapungapungga, Kades dan masyarakat Lokkotan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Silimapungapungga Parongil, kemarin.

Pada pertemuan yang difasilitasi Kades dan to<<< selanjutnya baca Hal. 2

PERTEMUAN - Kadir Boang Manalu (berdiri) saat menyampaikan putusan Mahkamah Agung, pada pertemuan pemilik lahan dengan pihak DPM, Muspika Silimapunggapungga dan Kepala Desa serta masyarakat Desa Longkotan di Aula Kantor Camat Silimapunggapungga, Parongil, Selasa.(KPK POS/NADEAK)

kolom redaksi

MENANGKAP PESAN BUSYRO

ANGGARAN FIKTIF DI PEMKO BINJAI

dan 50 meter, bahkan ratusan meter. Disinyalir peningkatan jalan tersebut tanpa pengaspalan. Sementara dana yang dialokasikan untuk peningkatan jalan tersebut sangat signifikan.

PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) Dinas Bina Marga Pengairan Rohil, Abu Bakar ketika ditemui di lokasi, Senin pekan lalu, membenarkan bahwa ruas jalan yang disirtu hanya pada ruas jalan yang mengalami kerusakan.

“Panjang jalan lintas Kubu diperkirakan puluhan kilome-

BINJAI - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut menemukan adanya penyimpangan dan anggaran fiktif Pemko Binjai yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada tahun 2009-2010 lalu.

Hasil audit BPK RI Provsu dinyatakan, kas pengeluaran bendahara Pemko Binjai bukan merupakan nilai yang wajar. Karena terdapat penyimpangan atas penggunaan sisa kas dan tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp3.379.928.107.

Laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provsu atas laporan keuangan Pemko Binjai tahun 2010 ditemukan saldo kas pengeluaran bendahara Pemko Binjai per (31/12/2010) disajikan sebesar Rp4.085.448.063. Terdiri dari sisa uang persediaan tahun anggaran 2010 sebesar Rp3.534.679.856, dan sisa uang tahun anggaran 2009 sebesar Rp393.550.875. Sedangkan penerimaan pajak yang belum disetor ke kas negara sampai (31/12/ 2010) sebesar Rp157.217.332.

Kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ada di dinas Pekerjaan Umum Rp2.666.362.570, Dinas Koperasi dan UKM Rp307.083.500, Dinas Pemuda dan Olahraga Rp400.072.500, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Rp6.699.537.

Selain itu masih terdapat sisa UP TA 2009 per (31/12/2010) sebesar Rp393.550.850 pada empat SKPD dengan sisa UP yang belum disetorkan sampai 16 Mei 2011 sebesar Rp378.550.875 yang digunakan secara pribadi. Penerimaan pungutan pajak bendahara pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi pada Badan Diklat sebesar Rp43.295.533 dan Dinas Pemuda dan olahraga sebesar Rp33.108.149.

Kabag Keuangan Pemko Binjai, Aspian menga-

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

RUSAK - Peningkatan jalan lintas Kubu yang dikerjakan dengan tambal sulam. (KPK POS/PUR)

Proyek Peningkatan Jalan Lintas Kubu Tambal Sulam KUBU - Proyek peningkatan Jalan Lintas Kubu, Simpang Bangko menuju Simpang Gadih Kubu, terkesan tambal sulam. Padalah, dana proyek ini bersumber dari APBD Rohil 2011, dengan pagu anggaran Rp16,4 miliar lebih (Rp16.458.454.000).

Diketahui, proyek ini masuk dalam pos anggaran Dinas Bina Marga Pengairan Rokan Hilir. Sebagai pelaksana PT. Rantau Bais Sawit Famili. Sedang pada plank proyek tidak disebut volume proyek peningkatan jalan ini, sehingga menjadi pertanyaan masyarakat di sana. Sementara itu, sebagai

konsultan Pengawas ditunjuk CV. Alam Dimensi Indonesia Konsultan. Jangka Waktu pekerjaan 114 hari Kalender.

Pantauan di lapangan, dengan menggunakan alat berat pelaksana proyek hanya melakukan penimbunan dengan sirtu (pasir batu) pada bagianbagian tertentu dan tidak merata. Terkesan pekerjaan dilakukan dengan sistem tambal sulam. Tujuannya adalah untuk mengurangi volume bahan. Selain itu perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan ukuran lebar dan panjang juga tidak menentu.

Ada yang 20 meter, 30 meter

DANA PEMELIHARAAN JALAN BOCOR

Oknum Dinas PU Tantang Dispenda

KALANGAN DPR kembali meradang setelah disentil Ketua KPK Busyro Muqoddas. Pidato kebudayaan yang disampaikan Busyro seharusnya menjadi bahan introspeksi sekaligus cambuk bagi DPR yang memang kini bisa diibaratkan sebagai “kacang lupa kulit”. Dalam pidato kebudayaan bertajuk “Paguyuban Kumuh Koruptor dan Polusi Kebudayaan” yang disampaikan di Taman Ismail Marzuki pekan lalu, Busyro menyindir anggota DPR dan juga pejabat negara yang hidup dalam kemewahan.

Dia menilai lembaga negara telah dihuni pemberhala nafsu dan syahwat politik kekuasaan dengan moralitas rendah, sehingga mengakibatkan berakarnya budaya korupsi.

Bahkan, Ketua KPK menyebutkan politisi semacam itu termasuk dalam kategori dasamuka alias memiliki karakter yang bisa diubah-ubah. Karakter dasamuka ini bisa memperlihatkan bermacam wajah. Pagi hari berwajah lembut, siang hari muram, egois, dan mudah tersinggung, kemudian menjelma menjadi caci maki yang menganggap lembaga antikorupsi adalah sarang

SIBUHUAN - Dana Rp14 Milliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Padang Lawas (Palas) tahun 2010 yang dialokasikan untuk dana pemeliharaan jalan dan jembatan diduga raib akibat tidak adanya realisasi nyata di lapangan.

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

(KPK POS/GARI)

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

PARAH - Jalan Binanga – Gonting, Aek Tunjang, PP Makmur dan Desa Ramba menuju PT. Eka rusak parah akibat tidak tersentuh pemeliharaan.

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 175 21 - 27 NOPEMBER 2011

PT. DPM DIMINTA ...............dari hal 1 koh masyarakat Longkotan itu, berawal dengan ditutupnya akses jalan menuju lokasi eksplorasi PT. DPM oleh keluarga Kadir Boang Manalu dkk yang menuai protes baik dari pihak DPM sendiri maupun dari masyarakat Longkotan yang merasa terganggu untuk melakukan aktivitasnya yakni, untuk mengangkut bahan logistik maupun kebutuhan eksplorasi yang menjadi penghasilan sehari-hari bagi masyarakat sekitar.

Terkait dengan permasalahan lahan yang menjadi sengketa itu, pemegang hak ulayat Sulang Silima Marga Cibro yang juga hadir pada pertemuan itu mengaku, benar menyerahkan tanah seluas 75 Ha kepada anak berunya (anak perempuan-Red) marga Boang Manalu, namun hingga saat ini belum menghunjuk di mana lokasi lahan yang diserahkan.

Dipenghujung pertemuan, atas permintaan dari sejumlah pihak, diputuskan pihak keluarga Kadir Boang Manalu dkk bersedia kembali membuka akses jalan yang sebelumnya ditutup, menunggu pembicaraan lebih lanjut dengan pihak manejemen PT. Dairi Prima Mineral. (NDK)

PROYEK PENINGKATAN JALAN ..........................................................dari hal 1 ter dan tidak semua diperbaiki. Yang diperbaiki sekitar 6.800 meter. Jalan ini untuk sementara, dalam masa perbaikan tidak boleh dilalui kendaraan bermuatan berat milik PT. Jatim Perkasa dan Cevron," ujarnya.

Menurut Abu Bakar, larangan untuk sementara melintas di jalan ini, sesuai kesepakatan antara Pemkab Rohil, PT. Jatim Perkasa, PT. CPI yang beroperasi di daerah tersebut yang menggunakan jalan lintas ini. "Larangan tersebut hanya sementara menunggu selesai diperbaiki," ungkapnya.

Berbagai keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, kapasitas badan jalan lintas Kubu 8 ton, sementara kendaraan yang melintas di jalan tersebut 10 ton hingga 30 ton. Sedangkan ketebalan sirtu pada ruas jalan yang diperbaiki disejumlah titik-titik tertentu belum sesuai harapan masyarakat. Diduga pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan tersebut tidak sesuai kontrak.

Dikhawatirkan peningkatan jalan Kubu tidak bertahan lama, jika jalan tersebut selesai diperbaiki kemudian diijinkan dilalui kenderaan berat miik PT. Jatim Perkasa yang mengangkut buah sawit dari dan menuju PKS (pabrik kelapa sawit).

Masyarakat di Kubu mengkhawatirkan, jalan tersebut bakalan rusak, karena perbaikannya hanya sebatas sirtu. kemudian dipadatkan dan tidak diaspal. "Padahal pada dasarnya ruas jalan lintas Kubu tersebut aspal hotmik.

Namun karena dilalui kendaraan bertonase berat melebihi kapasitas, jalan tersebut rusak parah," sebut sumber KPK Pos.(PUR)

MENANGKAP PESAN BUSYRO ....................................................dari hal 1 teroris. Sebaliknya, pada malam hari mereka mendorong agar kasus korupsi dipusatkan pada lembaga antikorupsi. Partai politik saat ini mayoritas dihuni mayoritas politisi yang pragmatis-hedonis!

Kita mengapresiasi pejabat negara seperti Busyro yang berani mengungkapkan fakta dan kebenaran yang terjadi di negeri ini.

Sebaliknya aneh dan perlu dipertanyakan jika ada politisi atau pejabat yang justru bereaksi keras dan defensif menanggapi pernyataan tersebut. Sesungguhnya pidato Busyro telah mewakili suara hati rakyat.

Selama ini suara mayoritas rakyat cuma bisa dipendam, tetapi kini diangkat ke permukaan.

Para politisi, khususnya yang kini duduk di DPR dan DPRD, merupakan wakil rakyat. Pemahaman itu seharusnya membuat mereka menjalani kehidupan yang tidak boleh berbeda jauh dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Saat ini 30 juta penduduk Indonesia masih berkubang dalam kemiskinan dan apabila standar kemiskinan dinaikkan sesuai standar Bank Dunia, jumlah penduduk miskin bisa melonjak minimal dua kali lipat dari jumlah tersebut. Bagi kita sangat tidak pantas jiwa wakil rakyat dan pejabat negara justru menjalani hidup mewah dan hedonis di tengah kemiskinan rakyat. Apalagi, sebagian besar dari mereka bukan terlahir dari keluarga kaya, tetapi justru baru kaya setelah menjadi legislator alias “orang kaya baru”. Kalaupun terlahir sebagai orang kaya, empati kehidupanlah yang harus dikedepankan.

Mobil mewah, pakaian perlente, dan segala perhiasan, cukup digunakan sesekali saja. Tak perlu mempertontonkan kemewahan tersebut di hadapan rakyat yang masih hidup miskin. Kita membutuhkan wakil dan pemimpin yang mampu menyelami kehidupan rakyat, bukan memanfaatkan jabatan untuk menumpuk kekayaan, lalu memamerkannya kepada publik.

Apabila budaya hedonis terus dikembangkan kita khawatir korupsi akan semakin merajalela. Untuk membiayai kemewahan jelas dibutuhkan dana yang tak sedikit. Bila penghasilan yang diterima tak bisa menopang gaya hidup mewah, korupsi dan jual-beli pasal-pasal peraturan perundangan serta kebijakan, menjadi senjata andalan.

Akibatnya, wakil rakyat dan pejabat menjadi tak peka pada derita hidup rakyat, bahkan menjadi tuli. Aspirasi konstituen tak disalurkan dan kepentingan rakyat pun dikorbankan.

Kenyataan itulah yang terjadi saat ini: sebagian wakil rakyat dan pejabat mengedepankan kepentingan pribadi, keluarga, serta kelompok, sehingga mengabaikan kepentingan rakyat.

Ke depan, kita berharap perilaku pragmatis-hedonis para wakil rakyat dan pejabat bisa diminimalisasi, bahkan ditiadakan. Bila itu tak terjadi, rakyat harus berani menghukum mereka saat pemilu dengan tidak memilih politisi bertabiat buruk.

Selain itu, kita mendorong parpol lebih selektif merekrut calon anggota legislatif (caleg). Sebaiknya, proses perekrutan itu melibatkan psikolog untuk mendeteksi apakah caleg bermental dasamuka atau tidak. Hal ini penting dilakukan agar aspirasi rakyat sungguh-sungguh diperjuangkan, bukan hanya sekadar alat yang dipakai untuk meraih kursi legislator. Parpol juga diharapkan membuat kontrak politik untuk menjamin mereka bekerja buat rakyat. Hal yang sama sebaiknya juga dilakukan saat perekrutan pejabat negara lainnya.

Sejalan dengan itu, gagasan untuk mengurangi jumlah kursi di setiap daerah pemilihan dalam (dapil) patut didukung agar wakil rakyat bisa lebih dekat dengan pemilihnya. Rakyat pun akan lebih mudah memantau kinerja wakilnya dan bila tak memuaskan, yang bersangkutan tak usah dipilih kembali pada pemilu berikutnya.

Langkah lain yang bisa dilakukan adalah verifikasi kekayaan anggota DPR dan pejabat negara setiap enam bulan sekali. Proses verifikasi itu harus dilakukan lebih serius, bukan hanya formalitas belaka.

Apabila ditemukan keganjilan, KPK harus segera turun tangan. Kalau perlu, prinsip pembuktian terbalik diterapkan terlebih dahulu terhadap anggota DPR yang selama ini disinyalir sebagai episentrum korupsi.

Bila semua itu dilakukan, kita berharap perilaku pragmatis-hedonis dapat ditekan, bahkan menjadi musuh bersama!. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

TARGET DPR:

Pimpinan KPK Terpilih Desember

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berharap, DPR dapat menjalankan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan KPK dengan baik, sehingga pimpinan KPK sudah selesai dipilih pada awal Desember 2011 mendatang.

“Senin ini, dimulai ritual memanggil satu per satu dari 8 pendekar calon

pimpinan KPK. Harapan kami, awal Desember, sudah berhasil terpilih 4 pimpinan,” kata Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat. Priyo menambahkan, ia sudah berkomunikasi secara langsung dengan Komisi III yang akan menggelar fit and proper test.

“Tadi malam saya bicara dengan pimpinan Ko-

misi III,” ujar Priyo. Ia menjelaskan, Komisi III DPR akan memanggil satu calon dalam satu hari, jadi tidak secara berbarengan.

Pimpinan DPR, kata Priyo, mendukung Komisi III sepenuhnya. “Diberi waktu dua minggu untuk memilih kandidat,” imbuhnya.

Bila awal Desember pimpinan KPK sudah berhasil terpilih, lanjut Priyo,

ia berharap DPR bisa menjawab keraguan kawan-kawan LSM “yang selama ini meragukan kami, apakah bisa menyelesaikan proses ini sebelum tenggat waktu habis.”

“Jadi, semoga sebelum 17 Desember sudah selesai, sehingga bisa diumumkan di rapat paripurna DPR,” kata politisi Golkar itu. (VN)

POLISI, JAKSA, HAKIM DAN PENGACARA SAMA SAJA ...........................................dari hal 1 Menyikapi hal itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meminta Mahkamah Agung (MA) harus bersikap keras terhadap hakim-hakimnya yang diduga melanggar kode etik.

Bila terbukti ada pelanggaran, hakim-hakim tersebut harus diberi sanksi tegas.

Lantas apa yang salah dengan proses peradilan itu? Langkah apa yang harus segera diambil? Bagaimana mekanisme pengawasanya? Dan apa problemnya?

Berikut penuturan Busyro Muqoddas, usai menghadiri acara Pidato Kebudayaan 2011 ‘Paguyuban Koruptor Polusi Budaya’ Busyro Muqoddas bersama Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Tanya: Penilaian Anda terhadap kasus-kasus bebasnya sejumlah terdakwa di Tipikor daerah?

Jawab: Catatan kami, sejak tahun 2005 hingga 2011, KPK telah mengajukan 213 tuntutan ke Pengadilan Tipikor. Dari jumlah tersebut 212 tuntutan jaksa dikabulkan dan terdakwa dihukum. Satusatunya putusan hakim yang menolak dakwaan jaksaan KPK adalah Bandung dengan terdakwa Mochtar Muhammad, walikota Bekasi sebagai aktivis PDI-Perjuangan. Maka satu banding 212. Angka ini signifikan. Dimana letak masalahnya? Biarlah

masyarakat madani yang melakukan pengujian.

Yang terjadi di Pengadilan Tipikor Bandung, Surabaya dan Lamongan merupakan kasus yang patut dievaluasi sekaligus diinvestigasi.

Tanya: Apa problemnya?

Jawab: Tentu banyak problem yang menyebabkannya. Di antaranya kualitas SDM calon hakim, sistem dan transparansi rekrutmen hakim dan hakim tipikor oleh Mahkamah Agung selama ini.

Selain itu terdapat kelemahan pengawasan langsung oleh masyarakat terhadap proses pengadilan kasus-kasus korupsi.

Beberapa kasus korupsi di daerah melibatkan sejumlah anggota DPR setempat dengan bupati yang merupakan aktivis parpol tertentu. Ini problem kultural sekaligus struktural penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Selain itu, juga diperparah proses penegakan pemberantasan korupsi, yaitu, terdapatnya paradigma hukum legalistic positivistic dari mayoritas hakim yang tidak sensitif terhadap dampak pemiskinan masif terhadap rakyat. Ini menambah kompleksnya gerakan perlawanan terhadap korupsi.

Kita banyak menyaksikan hakim itu kebanyakan menjadi corong undangundang, mereka tidak berkreasi untuk melakukan terobosan-terobosan pemikiran.

Tanya: Bagaimana dengan kualitas rekruitmen?

Jawab: Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk merekrut hakim dan hakim ad hoc Tipikor. Namun dalam beberapa kali, mahkamah melakukan rekruitmen calon hakim tidak bekerja sama dengan Komisi Yudisial. Padahal undangundangnya mengatur Mahkamah Agung harus bersama Komisi Yudisial.

Ada apa di balik itu?

Tanya: Bagaimana dengan hukuman terhadap terpidana korupsi?

Jawab: Saya masih mendukung hukuman mati kepada pelaku korupsi.

Tanya: Alasannya?

Jawab: Korupsi itu mematikan secara massif individual. Mematikan secara truktural kekuatan-kekuatan ekonomi kecil. Isu itu (hukuman mati bagi koruptor) yang jarang diangkat.

Tanya: Bagaimana memahaminya?

Jawab: Pelaku korupsi yang ukuran besar, besarkecil itu kan relatif kan, itu bisa dikonrruksikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, satu. Kedua, kalau ada tindak pidana pencucian uang bisa diterapkan aturan undangundang itu disamping Undang Undang Tipikor. Kemudian korupsi kita letakkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Tergantung jaksa dan hakim menafsirkan kejahatan kemanusiaan itu dalam dakwaan

dan vonisnya. Oleh karena itu, hanya jaksa dan hakim yang berparadigma hukum progresif sajalah yang bisa mengkontruksikan dengan kepekaan moralnya ke arah hukuman mati.

Tanya: Lantas seperti apa mekanisme pengawasan terhadap hakim tipikor?

Jawab: Nanti kalau ada hakim-hakim bermasalah, ada pelanggaran kode etik yang serius, pecat tidak dengan hormat. Dan kalau ada unsur pidananya harus diproses. Harus tegas dalam menanganinya.

Tanya: Langkah efektif yang bisa dilakukan?

Jawab: Pertama, supaya ditempuh dengan langkah manajemen, yaitu MA bersama KY dan KPK ICW dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) duduk bersama untuk mengevaluasi dengan parameter yang telah disepakati terlebih dahulu. Jadi tidak langsung dibubarkan.

Kedua, kalau misalnya dari kesimpulan manajemen itu memutuskan kasus-kasus besar ditarik ke Jakarta tentu akan lebih bagus.

Tanya: Dengan pemilahan seperti itu, seperti apa ukuran besar-kecilnya kasus?

Jawab: Itu nanti tergantung kesepakatan Tanya: Siapa yang mengawasi?

Jawab: Pengawasan bisa dilakukan Mahkamah

Agung, Komisi Yudisial dan KPK sendiri. Kami mengusulkan agar ICW dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) juga dilibatkan. ICW dan Pukat UGM itu merupakan representasi masyarakat madani.

Tiga lainyanya tentu dari lembaga negara. Segeralah duduk bersama. Kalau ada hakim-hakim bermasalah kita audit. Ada pelanggaran kode etik yang serius, pecat dan kalau ada unsur pidanyanya, proses keras.

Tanya: Secara umum, seperti apa gambaran mental penegak hukum di negeri ini?

Jawab: Jadi lengkap sudah terlilit korupsi, dari kepolisian sudah ada, jaksa ada, hakim ada. Pengacara, saya kira sama saja.

Umumnya pengacara yang tidak memiliki integritas. Maaf, mereka menjalankan tugasnya tak lebih seperti jongos. Apa yang diminta kliennya selalu dituruti. Bahkan ada klien yang sudah membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) secara benar, kemudian oleh pengacara dikipas-kipas kesana kemari, akhirnya BAP dirobah. Inilah mentalitas sebagian pengacara. Jadi lengkap sudah, pengacara, polisi, hakim dan pengacara. Inilah kondisi gambaran umum.

Demikian penegasan Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam website 'forumkeadilan'. (TIM)

ANGGARAN FIKTIF DI PEMKO BINJAI ........................................................................................dari hal 1 takan ke koran ini, Kamis pekan lalu di ruang kerjanya, mengaku pihaknya belum menerima hasil laporan BPK RI Provsu terkait pemeriksaan keuangan Pemko Binjai tahun 2010. Karena laporan tertulis hasil audit BPK ada di Inspektorat Pemko Binjai.

"Jadi melalui badan inspektorat Pemko Binjai hasil laporan BPK akan ditindak lanjuti. Mereka akan mengusulkan kepada Wali Kota Binjai untuk memberikan arahan penyelesaian permasalahan keuangan di SKPD Kota Binjai," ujarnya.

Aspian mengatakan, sebenarnya laporan hasil audit BPK sedang dalam proses penyidikan oleh tim penye-

lesaian tuntutan pembendaharaan gati rugi keuangan Pemko Binjai. Khususnya penyelesaian pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dari dana Jamkesmas.

Sesuai laporan BPK RI Provsu pendapatan retribusi pelayanan kesehatan hingga (31/11/2010) sebesar Rp893.480.135. Saldo tersebut belum termasuk atas penerimaan Jamkesmas selama tahun 2009-2010 sebesar Rp10.047.168.207 dan penggunaan langsung dana Jamkesmas sebesar Rp9.619.499.081.

Selain itu dalam pengelolaan dana Jamkesmas tim pengelola Jamkesmas telah menarik uang lebih

besar dari klaim yang telah selesai diverifikasi oleh tim verifikator independen menemukan sisa kas atas klaim sebesar Rp427.669.126 yang belum termasuk dalam pendapatan daerah dan belum ditetapkan dalam suatu kebijakan kepala daerah.

Di tempat terpisah Kepala Badan Inspektorat Pemko Binjai, Mustika diwakili Kabag Umum Inspektorat, Zulhairi mengatakan, memang benar laporan hasil audit BPK RI Provsu sudah sampai ke Inspeketorat.

"Kami telah menyampaikan surat jawaban ke BPK dan akan menyelesaikan permasalahan keuangan

OKNUM DINAS PU TANTANG DISPENDA Akibatnya, banyak jalan dan jembatan yang ditemui diluar kelayakan sesuai dengan kondisi yang semestinya.

Terkait hal tersebut, wartawan KPK Pos bersama LSM Forum Penyelamat Lingkungan Hidup Baukit Barisan mencoba melakukan konfirmasi langsung kepada pejabat terkait. Ironisnya, justru pejabat yang bersangkutan menuding Dispenda membocorkan data tentang alokasi dana pemeliharaan yang cukup pantastis di tingkat kabupaten yang baru berusia empat tahun itu.

Sesuai dengan Undangundang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik), sumber dan alokasi dana APBD tidak mengandung unsur rahasia.

Dalam pantauan wartawan KPK Pos karena keterbatasan SDM pejabat terkait, sehingga sering menga-

takan setiap data yang bersumber dari anggatan negara selalu dimasukkan dalam kategori rahasia. Hal ini termasuk aneh di era keterbukaan informasi saat ini.

Banyaknya jalan yang rusak parah di Kabupaten Padang Lawas, yang seharusnya dipelihara dan diawasi dengan baik, karena jalan dan jembatan merupakan hal yang utama dalam percepatan pembangunan diberbagai bidang yang bertujuan demi kesejateraan masyarakat, khususnya daerah Kabupaten Palas. Namun hal ini belumlah terwujut di Padang Lawas.

Menurut pantauan, masih banyak jalan yang rusak parah sehinga program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2010, yang menelan dana sebesar Rp14,826,095,275 di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas,

di masing-masing SKPD Kota Binjai," ujarnya.

Ditambahkan, pihaknya juga sudah menyurati Wali Kota Binjai agar menyurati kepala SKPD Kota Binjai.

Terutama adanya temuan BPK terhadap laporan keuangan SKPD. "Kami hanya sebagai tim penyampai surat peringatan dan penerima ganti rugi dari SKPD atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pemakaian keuangan SKPD," ucapnya.

Wali Kota Binjai dikabarkan sudah menyurati semua SKPD Kota Binjai yang telah memakai keuangan tanpa adanya pertanggung jawaban. Wali Kota Binjai

memerintahkan masing-masing SKPD mengembalikannya dan yang terpakai kepada Pemko Binjai. Jika keuangan tertahan di rekanan maka SKPD terkait menyurati rekanan untuk mengembalikan uang yang terpakai.

"Jika ada niat baik masing-masing SKPD Kota Binjai atau rekanan untuk mengembalikan keuangan Pemko Binjai. Maka proses penyidikan selesai dan tidak sampai ke persidangan.

Namun jika tidak ada niat baik inspektorat tidakbisa berbuat apa-apa. Kami hanya menunggu hasil dari BPK," ujarnya.

(SBR)

..................................................................................dari hal 1

berdasarkan informasi dan data yang dimiliki dana program tersebut terealisasi dengan uraian sebagai berikut; rehabilitasi/pemeliharaan jalan (belanja modal) Rp1,375,495,500. Kemudian, rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan (belanja modal) sebesar Rp1,016,971,000.

Ada lagi, dana ‘pemeliharaan rutin Jalan’ (belanja modal) Rp12,433,628,775.

Terkait dengan alokasi dana APBD Kabupaten Padang Lawas dengan nomor r e k e n i n g 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.21 dengan uraian belanja modal pengadaan kontruksi jalan, mohon penjelasan secara jelas kemana saja alokasi dana tersebut di keluarkan.

Kode rekening 1.02.1.03.01.15.03.5.2.2 dengan uraian belanja barang dan jasa, mohon penjelasan secara jelas maksud dari kegiatan di atas beserta indikator penca-

paian kegiatan dimaksud.

Dana program pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2010 tersebut layak dipertanyakan, karena pakta di lapangan berdasarkan pantauan, rute jalan yang rukak sebagai berikut, jalan Lintas Sibuhuan menuju Batang Bulu dan Hapung rusak parah. Jalan Lintas Simanuldang menuju Sibulus dan Sigiring-giring rusak parah. Jalan Lintas Bulu Sonik menuju Harang dan Handio Jalan Lintas Simpang Hasahatan Jae menuju Siolip, Sabarimba, Binabo rusak parah. Jalan yang rusak tersebut belum termasuk jalan provinsi dalam kota Sibuhuan menuju Sosopan yang juga rusak parah. Demikian juga jalan Hurimbaru menuju Desa Sayur Matua mulai dari jaman penjajaan Belanda tidak pernah diperhatikan.

Sementara jembatan

yang rusak dan tidak dipelihara berada dekat kantor Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas. Tepatnya Jalan Imam Bonjol (jembatan Aek Salak), dan jembatan yang menghubungkan Sosa ke Kecamatan Batang Bulusutam juga rusak, kemudian jembatan Bulu Sonik Rusak Sementara dalam nota jawaban Bupati Padang Lawas, Basyrah Lubis SH yang dibacakan pada saat sidang paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas baru-baru ini, dana pemeliharaan jalan dan jembatan telah terlaksana sesuai mekanisme. Menyimak nota jawaban bupati itu masyarakat Palas bingung.

"Jalan mana yang dipelihara dan jembatan mana yang dipelihara dengan angaran tahun 2010 yang sangat besar sementara jalan dimana-mana rusak". (GARI)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n.

Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 175 21–27 NOVEMBER 2011

KORUPSI

NASIONAL

KPK Tak Petieskan Korupsi USU JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah jika dugaan korupsi di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Sumatera Utara (Sumut), dipetieskan.

Sampai kini lembaga antikorupsi masih tetap diselidiki.

Tim Khusus KPK sudah lama bergerak menangani kasus ini,

dan tidak akan menghilangkan karena uang negara banyak yang hilang.

"Terus terang, sebenarnya

kami memang merahasiakan kasus dugaan korupsi di USU Sumut. Karena ada pertanyaan ya saya jawab," ungkap Bibit Samad Rianto, Wakil Ketua KPK bidang penindakan saat jumpa pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (18/11).

Pensiunan polisi tidak mau berkomentar banyak soal korupsi di USU karena dikhawatirkan akan merusak proses jalannya pengusutan, juga pelakunya kabur atau menghilangkan barang bukti. "Tolong jangan ditanya lebih detail, yang jelas kami serius

menelusurinya," tegasnya.

Dikatakan dugaan korupsi USU hanya sebagian kecil dari kasus korupsi yang ada di Sumut. Data KPK mencatat korupsi di Sumut menempati rangking satu di se Indonesia.

"Jadi, ada sejumlah kasus korupsi di Sumut termasuk

Century Dibuka Lagi, Miranda Goeltom Diperiksa JAKARTA - Lama dipetieskan, kini dibuka lagi. Inilah nasib dana talangan atau bail out Bank Century Rp6,7 triliun, yang terkatung-katung selama 3 tahun. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyelidikan kasus Century.

Selasa (15/11), lembaga antisuap itu memanggil mantan deputi senior Gubernur Bank Indonesia, periode 2004-2009 Miranda S Goeltom.

Selama 5 jam, bangkir senior menjalani proses pemeriksaan di depan penyidik KPK. Pertanyaan yang diajukan terkait Budi Mulya, Deputi Gubernur BI non aktif.

"Saya diperiksa mengenai Pak Budi Mulya. Tapi saya tidak banyak tahu karena saya sudah tidak di BI lagi," ungkap Miranda singkat di Gedung KPK Jakarta, Miranda yang berambut ungu ini mengenakan setelan krem dengan sepatu hak tinggi juga mengaku tidak dimintai keterangan soal keterlibatan Wakil Presiden Boediono yang saat bailout dikucurkan menjabat sebagai Gubernur BI. Ditanya mengenai Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dalam kasus dana talangan Bank Century, Miranda berdalih dirinya tidak ditanyakan mengenai fasilitas itu. "Tidak ada ditanya mengenai FPJP. Saya ditanya mengenai Budi Mulya. Dan saya jawab banyak yang saya tidak tahu karena saya sudah tidak di BI," terang Miranda.

Juru bicara (Jubir) KPK, Johan Budi SP. Menurut Johan, KPK menjadwalkan meminta keterangan Miranda dalam kapasitas sebagai DGS BI waktu itu. "Diperiksa untuk kepentingan penyilidikan kasus Century. Ada informasi yang ingin kita dapatkan, terutama dalam kaitan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP)," ungkap Johan.

KPK mengendus aliran dana dari Robert Tantular ke Budi Mulya. BI menyebut aliran dana itu untuk pinjaman pembelian tanah. Berdasarkan audit forensik BPK, diketahui ada uang Rp 1 miliar yang mengalir dari terpidana Century, Robert Tantular ke Budi Mulya pada September 2008, atau tepatnya sebulan menjelang BI memberikan FPJP sebesar Rp 689 miliar kepada Bank Century.

Kabarnya uang yang dikabarkan sebagai pinjaman itu, dikembalikan Budi setelah Bank Century bangkrut dan bermasalah. Atas dugaan itu, KPK menindaklanjutinya.

Meski KPK belum menerima hasil audit BPK. Dikarenakan audit resmi yang dilakukan BPK baru akan selesai akhir November 2011.

Budi Mulya usai diperiksa KPK juga komentar soal tudingan itu. "Saya tidak memberikan komentar dulu. Terimakasih," kata Budi Mulya, saat itu. Namun usai diperiksa KPK, status Budi Mulya malah berubah menjadi DGI BI non-aktif. (ENDY)

Tersangka Baru Korupsi Wisma Atlet JAKARTA - Korupsi kasus pembangunan wisma atlet SEA Games, Palembang, terus berkembang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat akan mengumukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bakal menjadi tersangka baru. Siapa dia? "Tunggu dulu, sabar. Saat ini identitas wakil rakyat belum bisa diumumkan. Kami segera menyampaikan, supaya tidak menimbulkan polemik yang lama," kata Wakil Ketua KPK, M. Jasin. di Jakarta, Senin, (14/11).

Penetapan tersangka baru ini, lanjut dia, berdasarkan kemajuan informasi maupun data penyidikan KPK. "Jadi sabar dulu,kalau memang sudah ditetapkan tersangka pasti diumumkan semuanya, yang jelas ada tersangka baru," katanya mengulang.

Disinggung apakah tersangka baru itu Angelina Sondakh atau Wayan Koster?

"Tidak etis menyebutnya saat ini," jawabnya singkat.

Jasin juga enggan menyebutkan tersangka baru itu dari anggota Badan Anggaran DPR. "Namun bisa iya bisa tidak. Lebih baik nanti sajalah," tambah Yasin.

Disarankan, partai politik tidak perlu merasa tersandera dengan adanya tersangka baru ini, sebab KPK juga tidak akan mengumumkan tanpa disertai bukti yang jelas. "Selama ini kami tetap menjelaskannya secara umum." tambahnya.

Ketua KPK Busyro Muqoddas mengamini adannya mengungkapkan, tersangka baru dalam kasus yang melibatkan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Tersangka baru itu, selain sering diperiksa KPK juga berada dalam struktur negara. Sebab, biasanya praktik korupsi ber-

sifat struktural dan melibatkan orang yang berkuasa.

"Siapa dia, kami belum bisa menyebutnya. Ya, bisa anggota DPR, bisa Banggar (Badan Anggaran DPT), bisa dari kementerian, bisa dari parpol. Paling tidak, dari tiga struktural ini. Sehingga bisa terindikasi. Jadi, mesti clearkan itu, supaya tidak jadi fitnah. Kalau cuma disebutsebut, tidak terindikasi, kan nanti orang tersandera," paparnya.

Burso melanjutkan orang yang akan dijadikan tersangka baru, memiliki keterkaitan yang erat dengan Nazaruddin. "Jadi, tunggu saja, yang jelas segala sesuatu terkait dengan Mister Nazaruddin," tambahnya.

Alasan menolak menyebut nama tersangka baru, karena proses penyidikannya masih berlangsung. Selain itu, penyebutan nama tersebut dikhawatirkan bisa menimbulkan kesan bahwa KPK sudah memasang target dalam penetapan tersangka, sambung Busro.

Kasus wisma atlet bermula saat KPK menciduk Muhammad El Idris, Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah dan Mindo Rosalina Manulang, Direktur Marketing PT Anak Negeri, saat menyuap Wafid Muharram, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga pada April lalu.

Dalam penangkapan itu, KPK menyita duit Rp 3,2 miliar.

KPK menetapkan M. Nazaruddin, bekas Bendahara Demokrat, sebangai tersangka. Sebagai anggota Komisi Hukum DPR, ia juga diduga menerima suap Rp 4,3 miliar dari El Idris dan Rosa. Dalam pengembangan kasus ini, kolega Nazaruddin di DPR, seperti Angelina Sondakh dan Wayan Koster, menjalani pemeriksaan di KPK. Angelina diperiksa dua kali, Wayan sekali.(ENDY)

USU, yang sudah masuk koordinasi dan supervisi KPK. Tunggu saja pasti akan kami publikasikan nanti," paparnya.

Direktur Penyidikan dan Penindakan KPK, Iswan Elmi menambahkan memang ada beberapa kasus dugaan korupsi baik USU maupun di Su-

mut, yang menjadi titik perhatian dan terus didalami KPK. “Sumut itu banyak, kasusnya melebar. Dulu dari kasus damkar, terus ke APBD. Muncul kasus lain di Langkat sampai Nias, USU dan masih ada lagi korupsi. KPK tidak akan dihilangkan,” sambungnya.(ENDY)

KPK Sarat Konflik Kepentingan

MINDO ROSALINA–Direktur Pemasaran PT Anak Negeri sekaligus terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games, Mindo Rosalina Manulang, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (17/11). Rosa kembali dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan pusat latihan olahraga, Hambalang, Jawa Barat.

KORUPSI KERETA HIBAH

Eks Dirjen Dituntut, Hatta Rajasa Lolos JAKARTA - Tak adil memang. Anak buah diseret ke pengadilan, penanggung jawabnya lolos dari jeratan hukum. Padahal, korupsi dengan modus penunjukkan langsung, KPK menetapkan bekas menteri sebagai penanggungjawab. Misalnya, Mensos Bachtiar Chamsyah terjerat kasus pengadaan sapi dan mesin jahit, Mendagri Hari Sabarno dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Nah, Eks Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Departemen Perhubungan (Kementerian Perhubungan), Soemino Eko Saputro malah berjalan sendirian ke pengadilan hingga ke penuntutan. Penanggung jawabnya Hatta Rajasa, bekas Menteri Perhubungan masih bebas berkeliaran, malah kini jadi

besan Presiden SBY. Terdakwa Soemino dituntut hukuman selama 5 tahun penjara, denda Rp 150 juta subsidair 3 bulan kurungan. "Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan menyalahgunakan wewenang dalam kasus dugaan korupsi biaya pengangkutan kereta rel listrik (KRL) hibah dari pemerintah Jepang pada 2006," ucap Jaksa Agus Salim saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/11).

Terdakwa Soemino, lanjut Jaksa, melanggar pasal penyalahgunaan wewenang yaitu ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1.

Sebagai Dirjen Perkeretaapian era Hatta Rajasa, terdakwa Soemino

JAKARTA–Salah satu penyebab lambannya penuntasan mega skandal korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah karena lembaga itu sarat konflik kepentingan.

Perlu diketahui, beberapa penasihat KPK juga penasihat Kementerian Keuangan yang dalam dalam beberapa kasus menjadi obyek penyelidikan KPK. Menurut mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, seharusnya hal tersebut tidak terjadi. Dia meminta pimpinan KPK secepatnya mencopot penasihat yang punya konflik kepentingan dan menganggu proses penuntasan kasus-kasus mega korupsi yang dilakukan penjahat kerah putih.

"Contohnya, penasihat yang juga mantan pimpinan KPK, ternyata merangkap menjadi penasihat Menkeu yang bermasalah, sehingga penasihat itu dikenal sebagai Markus Emeritus, mekalar kasus-kasus kakap," kata Rizal Ramli.

Kendala lain yang menghambat kinerja KPK adalah karena para penyidiknya merupakan orang-orang "pinjaman" kepolisian dan kementerian keuangan (BPKP). Status sebagai pegawai "pinjaman" itu menyebabkan mereka ragu-ragu dalam mengusut para pejabat yang juga

menunjuk Sumitomo Coorporation sebagai rekanan dalam proyek pengadaan dan pengangkutan 60 KRL hibah dari Jepang pada tahun 2005-2007 dengan nilai proyek mencapai Rp76 miliar.

Terdakwa Soemino melakukan intervensi dan mengambil alih kewenangan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Perbuatan ini berdampak terjadinya penyimpangan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek itu, katanya.

Bahkan, selaku Dirjen tidak memiliki kewenangan untuk memberikan arahan kepada panitia pengadaan untuk melakukan penunjukkan langsung terhadap perusahaan rekanan. Lantaran, terdakwa bukan Pejabat Pembuat Komitmen.

Perbuatan membuat surat penunjukkan langsung telah melanggar pasal 5, 16 dan 17 Kepres nomer 80 tahun 2003 tentang metode pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Itu merupakan kewenangan PPK, jelasnya.

Akibat dari penunjukkan lang-

atasan mereka sendiri.

Solusinya, KPK harus mengangkat para penyidik tersebut menjadi pegawai tetap KPK. Dengan begitu, mereka hanya loyal kepada KPK dan tidak lagi raguragu saat memeriksa pejabat tinggi Kemenkeu atau Kepolisian.

Rizal Ramli juga menyarankan KPK bertindak lebih agresif untuk membongkar kejahatan kerah putih yang merugikan negara triliunan rupiah. Jika perlu, pimpinan KPK mengundang para ekonom independen untuk dimintai masukan dan pendapatnya. Cara ini pernah dilakukan DPR, dengan mengundang para mantan menteri keuangan dan pengamat ekonomi.

"Sebagai mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, saya bisa jelaskan dengan panjang lebar bahwa benar-benar telah terjadi perampokan uang negara secara besarbesaran," ungkapnya.

"Waktu kasus Bank Bali, cuma diperlukan waktu dua bulan untuk mengaudit dan berhasil menelusuri aliran dana sampai lapis kelima.

Sayangnya KPK pasif jika menyangkut kasus-kasus korupsi yang melibatkan pusat kekuasaan. Inilah yang menjadi tanda tanya besar, ada apa dengan KPK sekarang?" tutup Rizal Ramli.(RMO)

sung, terdakwa telah menguntungkan diri sendiri yaitu menerima fasilitas alat olah raga, akomodasi serta fasilitas bermain golf senilai 83 ribu yen Jepang dari PT Sumitomo.

Selain itu, memperkaya orang lain yaitu, rekan-rekan Soemino di Ditjen Perkeretaapian dan PT Sumitomo sebesar Rp1,8 milyar. Sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp20 miliar, tandasnya.

Karenanya, tuntutan hukuman 5 tahun penjara diberikan karena ada hal yang memberatkan, yakni Soemino tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan korupsi dan tidak memberikan tauladan kepada bawahan. Hal meringankan, ia belum pernah dihukum, berlaku sopan, dan mempunyai tanggungan keluarga.

Menanggapi tuntutan tersebut, Soemino mengajukan eksepsi pada persidangan Senin pekan depan (21/ 11). "Kami akan mengajukan pembelaan secara pribadi disamping itu kuasa hukum kami juga akan mengajukan," komentarnya.(ENDY)

Hukuman Mati Koruptor Tidak Melanggar HAM JAKARTA - Korupsi di republik ini, tambah parah. Generasi baru koruptor kian marak. Penanganan kasusnya bertele-tele. Hukuman yang dijatuhkan sangat lemah.

Malah, vonis bebas semakin merebak. Dan, wajar saja tumbuh desakan agar harta koruptor dan keluarganya disita negara atau dimiskinkan. Divonis berat hingga 100 tahun atau dihukum mati.

"Hukuman mati bagi koruptor tidak akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Mengingat, koruptor sudah merugikan, menyengsarakan rakyat banyak.

Koruptor itu lebih kejam dari teroris," ungkap pengamat hukum Prof Dedy Mulyana, di Jakarta, Senin (14/11).

Jika belum bisa menerapkan hukuman mati, sambung Mulyana, majelis hakim harus menghukum dengan hukuman yang lebih berat atau ada hukuman minimal.

Misalnya 10 tahun atau seratus tahun bahkan hukuman mati.

Langkah ini penting untuk

penegakan hukum sekaligus memberikan efek jera bagi koruptor maupun orang lain yang akan melakukan korupsi, ungkapnya.

Selain hukuman berat, harta milik koruptor dan keluarganya wajib dikembalikan kepada negara.

Sehingga tidak ada alasan bagi koruptor untuk tidak mengembalikan uang yang sudah dikorupsi itu. "Negara juga harus melacak seluruh harta milik para koruptor tanpa kecuali," cetusnya.

Penyitaan harta keluarga koruptor karena keluarga setidaknya tak pernah mempertanyakan soal harta berlimpah, yang tak mungkin didapat dari gaji. Dengan demikian, mereka juga terkena jeratan hukuman karena ikut menikmati harta hasil korupsi.

Pengamat politik Iberamsyah setuju dengan hukuman berat hingga mati bagi para koruptor.

Mengingat, korupsi merajalela karena hukumannya sangat ringan.

Apalagi harta koruptor tidak disita, dampaknya tak ada efek

jera. Bahkan, setelah bebas dari penjara, mereka bisa hidup mewah dari harta korupsi.

"Pemerintah China saja yang sangat serius dalam memberantas korupsi. Setiap koruptor, pasti ditembak. Tidak terkecuali para pejabat tinggi. Beda dengan Indonesia, yang masih melindungi koruptor. Jika pemerintah serius memberantas korupsi, harusnya para koruptor dihukum mati.

Kemudian seluruh hartanya disita untuk negara," sambungnya.

Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) Prof Dr JE Sahetapy prihatin terhadap pejabat hukum di Indonesia yang tidak peka terhadap korupsi yang merajalela.

Saat ini, keadaan sangat busuk karena korupsi di mana-mana, "Birokrat seperti penjual ikan yang sudah tidak peduli bau amis di sekitarnya," kata Sahetapy Sahetapy juga prihatin terhadap lulusan sarjana hukum baik dari sarjana (S1) hingga doktor justru sebagian besar

melakukan perbuatan korupsi.

Sebagian besar lulusan SH ini menjadi 'Sarjana Haram' bukan 'Sarjana Halal', ini sangat memprihatinkan.

"Saya berharap para lulusan sarjana hukum yang ada saat ini bisa membaca dengan hati nurani sehingga kondisi yang saat ini "busuk" paling tidak bisa diperbaiki," ucapnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi menilai KPK sangat mendukung penerapan hukuman mati atau penjara maksimal kepada para pelaku koruptor. Berdasarkan UU Tipikor sangat dimungkinkan jika pelaku koruptor dihukum mati.

Dengan catatan dana yang dikorupsi itu adalah dana kemanusiaan misalnya untuk bantuan bencana alam dan gawat darurat.

Selama ini KPK sudah menyita harta para koruptor. "KPK berhasil menyita Rp1,2 triliun, dalam bentuk uang cash dan dalam bentuk aset mencapai Rp150 triliun," paparnya. (ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 175 21–27 NOVEMBER 2011

KORUPSI

SUMUT

Bangunan BLK Terkesan Mubazir

Dana Miliaran Disbunhut Tidak Jelas SUBULUSSALAM - Dari hasil temuan tim Pansus DPRK Kota Subulusslaam Komisi B, bahwa banyak temuan-temuan di jajaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kota Subulussalam mengenai program untuk mensejahterakan rakyat tidak jelas, pagu anggaran Rp. 5.815.608.909, realisasi Rp. 2.160.761.039, sisa Pagu Rp. 3.654.847.870, dan dana Otsus Pagu Rp. 4.507.552.500, realisasi pembangunan usaha tani Rp.700.000.000, Pengadaan bibit kelapa sawit Rp. 127.

000.000, Pengadaan pagar individu plat seng Rp. 425.

067.500, Pengadaan herbisida Rp. 216.480.000, Pengadaan bibit Kakau Rp. 1.038.105.000, Sisa Pagu Rp. 267.587.900.

Dimana Yang disampaikan dalam sidang paripurna penyampaian hasil pansus DPRK Subulussalam dari Komisi B bahwa tidak jelasnya CPCL atas penyaluran bantuan pemerintah mulai tahun anggaran 2008 s/d 2011 baik bersumber dana APBA, OTSUS, APBK dengan luas ± 3.200 Ha. Kemudian tidak ada arahan dan pendampingan atau pengawasan terhadap penyaluran bantuan bibit kelapa sawit, coklat, karet yang memadai atau melekat.

Karena ditemukannya kelompok tani yang menerima bantuan mengalih fungsikan lahan bantuan kepada orang lain atau pihak ketiga, dan adanya kesenjangan kinerja antara perkebunan dengan kehutanan, dan belum adanya Site Plan Program kemakmuran gampong 2000 Ha untuk Kota Subulussalam sementara jatah yang diberikan dari kementerian BUMN sudah dianggarkan Rp 200 ratus juta. Juga ditemukan lagi sistem perekrutan pekerja dan penggajian yang tidak sesuai dengan undangundang.

Adanya kinerja Kabid Penata usahaan hasil hutan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Inisial (F) yang mengeluarkan Nomor dan Surat Fako tanpa sepengetahuan Kepala dinasnya sementara yang dapat mengeluarkan Surat fako tersebut hanya Pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Provinsi dan tugas Kabid piñata usahaan hasil hutan tersebut hanya mengawasi hasil hutan, bukan bertugas untuk menerbitkan Surat Fako dan permasalahan ini sudah sampai keranah hukum. (KAR)

SUBULUSSALAM - Kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Subulussalam menelan biaya miliaran rupiah yang letaknya tepat di Desa Pasar Panjang, Kecamatan Simpang Kiri, belum dapat difungsikan sebagai tempat latihan kerja sesuai harapan masyarakat. Proyek ini terkesan mubazir.

TOLAK EKSEKUSI TANAH–Seorang warga memperlihatkan surat kepemilikan tanah saat melakukan aksi unjuk rasa menolak eksekusi tanah di depan Pengadilan Negeri Medan, Sumut, Selasa (15/11). Mereka menolak eksekusi tanah seluas 70.506 meter persegi yang berada di kawasan Jalan Jati oleh Pengadilan Negeri Medan karena prosesnya dinilai cacat hukum.

Proyek Jalan Diduga Tak Sesuai Bestek LABURA - Proyek Pembangunan dan Pelebaran Jalan Aek Nabara Simpang Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Provinsi Sumatera Utara proyek ini Tahun Anggaran 2011 dengan nilai Volume atau kontraknya Rp. 19.087.140.

874,92,-. Diduga proyek tersebut tidak sesuai dengan bestek yang ditentukan atau syarat Korupsi, Kolusi, dan Nevotisme (KKN), atau dengan kata lain Mark-UP serta melanggar Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 1999.

Drs. Halder Sinurat Ketua Imventigasi Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Anak Bangsa (DPP. LSM. PAB), sewaktu komfirmasi Pres- Nya di Aek Kanopan, Labura yang didampingi St. Saut Siburian Ketua DPD. LSM. PAB Kabupaten Labuhanbatu Utara dianya mengatakan, Selasa (15/11) sewaktu kami turun langsung dalam Imventigasi kelokasi proyek dilokasi proyek tersebut tidak ada kelihatan papan proyek, setelah kami tanyakkan pekerja proyek itu mereka menjawab ujung-keujung jalinsum ada disitu plang proyek, setelah dicek ternyata tidak ada plang proyek tersebut, jadi pekerja proyek itu sudah membohongi kami.

Akibat pendustanya pekerja proyek tersebut kami lang-

sung berangkat kedaerah Banganbatu, Provinsi Riau untuk Imventigasi melihat proyek yang ada di Banganbatu, setelah kami pulang menuju Aek Kanopan Labura di lokasi proyek pembangunan dan pelebaran jalan Aek Nabara Simpang Kota Pinang sudah terpampang plang proyek.

Jadi proyek itu, Proyek Kementrian Pekerja Umum Derektorat Jendral Bina Marga, balai besar pelaksanaan jalan Nasional-I, SNVT pelaksanaan jalan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara pejabat pembuat komitmen (PPK) 04 Rantauprapat CS nama kegiatan pembangunan proyek tersebut proyek jalan Aek Nabara Simpang Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Provsu dan APBN Pusat dengan volume proyek Rp. 20 Miliyar kurang lebih.

Paket kegiatan pelebaran jalan Aek Nabara Simpang Kota Pinang, lokasi Kabupaten Labusel, Provinsi Sumatera Utara panjang Efektif proyek 5.20 kilometer, 324 + 400 sampai 329. 600 Meter (SLTA : 16+800 sampai 22+000) Nomor kontrak 01/KTR/NIL I/ PPK.04/2011 Tanggal kontrak 21 Maret 2011, nilai kontrak atau volume proyek Rp. 19.087.140.874,92 termasuk

PPN, waktu pelaksanaan kerja 240 hari kelender, penyedia jasa PT. Adhi-karya persero Tbk. Divisi AMP konsultan proyek Supervisi PT. Perent Jana Djaja Archite. CTS Planners Q Enginner.

Dalam hal pekerjaan proyek tersebut kita sangat mengharapkan kepada Kejaksaan Negeri Rantauprapat dan kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta Intansi yang terkait agar ikut serta-merta untuk mengawasi proyek Nasional tersebut, karena sesuai dengan temuan kita dilapanagan dilokasi pekerjaan proyek ada beberapa hal yang diduga terjadi penyimpangan bestek contohnya panjang dan lebar serta ukuran kedalaman paret beton kanan, kiri jalinsum, proyek pelebaran dan pembangunan jalan itu ukurannya tidak pas seperti yang tercantum didalam bestek proyek, kemudian tanah liat yang berwarna kekuningkuningan terdapat lebih banyak tanah itu digunakan untuk penahanan tembok pelebaran jalan tersebut.

Jadi, kalau tanah liat lebih banyak kepadatan tembok bangunan sudah tidak menjadi kuat atau kokoh, yang seharusnya diantara beberapa bahan yang digunakan untuk pembangunan proyek tersebut harus seimbang ukurannya, kemudian ukuran besi beton juga tidak sesuai seperti yang didalam bestek, maka didalam hal inilah agar supa-

ya sebelum serah terima proyek pihak pemborong sangat perlu adanya pengawasan dari aparat penegak Hukum dan dari Elemen Masyarakat.

Karena kontraktor tidak memikirkan mutu atau ketahanan proyek, mereka hanya akan memikirkan keuntungan yang sangat besar. Disamping itu harapan kita pihak Bina Marga provsu sebagai penanggung jawab proyek agar benar-benar melihat mutu proyek yang dikerjakan oleh kontraktor tersebut, katanya Halder Sinurat.

Apabila nantinya ada terdapat kejanggalan pekerjaan proyek itu yang ditambah yang sudah kita pantau, kami akan mengundang Arsitek yang mengetahui tentang pekerjaan proyek itu, karena dana proyek tersebut adalah Uang rakyat yang dikutip pemerintah melalui Pajak, dan dalam waktu dekat ini kita juga akan menyurati Menteri pekerjaan umum RI serta Bina Marga provsu serta Intansi terkait lainnya, agar yang kita maksud supaya pekerjaan proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan Rillnya, disamping itu jangan terjadi Mark-UP. Jun pelaksana proyek dilapangan ketika dihubungi Wartawan beberapa kali melalui telepon selurernya atau dengan SMS singkat tidak ada jawaban sama sekali samapi berita ini dikirim kemeja Redaksi. (JAR)

Usut Dugaan KKN Proyek Penanaman Kabel PLN BINJAI - Proyek penanaman kabel jaringan listrik PT. (Persero) PLN Cabang Binjai sepanjang 5 Km dengan nilai proyek ± 1 Milyar atas upah kerja pada penanaman kabel PLN tersebut yang dikerjakan PT. ESKA Medan kembali menuai protes dari kalangan LSM. Pasalnya proyek di duga sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) ini diduga dikerjakan tidak sesuai dengan bestek sehingga akibatnya Negara dirugikan atas pengerjaan tersebut.

Sebelumnya proyek ini dinyatakan rampung dikerjakan oleh pihak pemborong, karena diduga menyalahi bestek sehingga proyek ini kembali dibongkar untuk dilakukan rehabilitasi (perbaikan) sesuai dengan hasil temuan manager PT. PLN Cabang Binjai. Staf peng-

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

awas lapangan PLN Cabang Binjai Bahruin yang didampingi Waluyo dan Atur Tambunan kamis pekan lalu kepada wartawan di lokasi proyek membenarkan proyek penanaman kabel ini menyalahi bestek dan tidak sesuai dengan juklak dan juknis, akibat tidak sesuai dengan bestek proyek ini kembali di bongkar sesuai dengan arahan dan instruksi manager PLN Cabang Binjai.

Menurut Bahruin kesalahan yang fatal ditemukan dalam pengerjaan proyek ini ditemukan pada item pengerjaan ketinggian dan kedalaman penanaman kabel yang tidak sesuai dengan bestek, selain itu juga ditemukan kejanggalan pengerjaan penanaman kabel yang tidak mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku, karena itu atas ins-

truksi manager PT. PLN Cabang Binjai proyek ini kembali dibongkar untuk dilakukan rehabilitasi, hasil kerjanya sudah lumayanlah ucapnya.

Ketika disinggung tentang item pekerjaan penimbunan dan pemadatan kabel yang juga diduga tidak sesuai dengan bestek, meskipun dilakukan rehabilitasi ulang dan disana sini terjadi dugaan kecurangan dalam proses pengerjaannya, tiga pengawas lapangan PLN Cabang Binjai yang ditugaskan pada proyek itu tidak menampik, dan membenarkan bahwa item pekerjaan penimbunan dan pemadatan dengan pasir pada permukaan kabel ketinggiannya tidak sampai 10 Cm. Terkait hal diatas, Samsuddin Damanik selaku pengamat sosial dan penggiat Anti Korupsi Binjai meminta pe-

negak hukum agar mengusut tuntas kasus ini. Khususnya setiap bentuk dugaan penyelewengan bernuansa korupsi di PLN Cabang Binjai, segera periksa oknum Kacab dan Ketua DPC AKLI Kota Binjai yang terindikasi terlibat dalam kongkalikong proyek penanaman kabel di PT. (Persero) PLN Cabang Binjai ucapnya.

Ketika itu di konfirmasi wartawan belum lama ini kepada Kepala Cabang PT. (Persero) PLN Cabang Binjai Ir. Pintor Rumapea membantah dugaan korupsi pada proyek ini dan bila proyek tersebut menyalahi bestek maka pihak kita tidak akan membayarkannya.

Sementara itu ketua DPC AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia) Kota Binjai M. Sagala SH ketika dikonfirmasi koran ini Kamiis pekan lalu diruang

kerjanya mengaku tidak mengetahui tentang proyek tersebut, sepengetahuan saya, tidak ada anggota AKLI Kota Binjai yang mengerjakan proyek tersebut karena itu AKLI Binjai bisa dikatakan kecolongan, menurut M. Sagala SH sepengetahuannya bahwa pengerjaan proyek itu tidak ada masalah hanya saja perusahaan pelaksanaan proyek tidak melapor kepada AKLI Kota Binjai sehingga melanggar kode etik AD/ART AKLI dimana setiap perusahaan harus terlebih dahulu mendapat izin lintas batas daerah yang dituju untuk mendapatkan rekomendasi AKLI Kota Binjai, bila dalam proyek penanaman kabel PLN tersebut diduga menyalahi bestek, ianya siap dipanggil pihak penegak hukum sebagai saksi ahli dalam memberikan penjelasan terkait pelaksanaan proyek tersebut. (SBR)

DPRK Kota Subulussalam dari Komisi B yang diketuai oleh Ir Netap Ginting telah menyoroti kinerja Ir Taufik Hidayat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam masih jalan di tempat, yang seharusnya dari Dinas Transmigrasi itu dapat menyikapi dan pentingnya mengontorol, mengecek dan memeriksa HGUHGU yang membuka lahanlahan perkebunan seperti halnya perkebunan PT. Asdal Prima Lestari (APL) di Sultan Daulat, PT. Global Sawit Semesta (GSS) di Lae Gambir, PT. Bangun Sempurna Lestari (BSL) di Pelayangan Kecamatan Longkib, dan PT. Mitra Sejati Sejahtera Bersama (MSSB) di Kecamatan Sultan Daulat.

Dari hasil pantauan wartawan Koran ini, Senin pe-

kan lalu, bahwa manfaat lapangan pekerjaan untuk pekerja lokal belum maksimal, dimana ditemukannya pekerja di lapangan lebih banyak pekerja luar dan upah minimum regional (UMR) belum dijalankan sepenuhnya oleh perusahaan yang ada di wilayah hukum pemerintahan Kota Subulussalam.

Dimana masih ada dari beebrapa karyawan buruh harian lepas (BHL) dan karyawan yang sudah termasuk karyawan tetap (SKO) masih ada menerima upah yang masih di bawah standar kemudian masih banyak angka pengangguran di Kota Subulussala dan masih adanya permasalahan perbatasan trans dengan lahan masyarakat.

Warga berharap kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kota Subulussalam untuk segera menyelesaikan masalah tapal batas kampung ex transmigrasi dan juga pelaksanaan program pembangunan di Kuta beringin untuk segera diselesaikan dan segera ditindaklanjutkan agar supaya segera memfungsikan balai latihan kerja (BLK) supaya membuat program tentang pengurangan angka pengangguran pada tahun 2012 nanti.(KAR)

Penyaluran Bantuan Dinas Pertanian Tidak Tepat Sasaran SUBULUSSALAM - Dari laporan Tim Pansus Komisi B yang disampaikan Ir. Netap Ginting selaku Ketua Komisi B DPRK Kota Subulussalam bahwa banayaknay ditemukan penyaluran bantuan tidak tepat sasaran alias Mubajir.

Karena dinas terkait hanya fokus pada penyaluran bantuan, sehingga pengawasan atau realisasi dari hasil bantuan tersebut tidak sesuai target atau pencapaian atau persentasi hasil dari bantuan yang disalurkan dan disisi lain adanya dugaan kurangnya pemahaman penyuluh dalam mensosialisasikan keahliannya dalam hal bercocok tanam ditengah masyarakat.

Kemudian kurangnya koordinasi antara dinas terkait dengan dinas yang lainnya tentang tufoksi masing-masing, sehingga dilapangan adanya tumpang tindih tugas (Penyuluh) Dinas Pertanian dengan Badan Ketahanan Pangan dan kesalahan yang diketemukan bantuan yang kadaluarsa atau masa penggunaan telah habis, sehingga penanaman tidak layak lagi ditanam.

Tapi menurut Ir. Suraji mantan Kadis Pertanian yang dikonfirmasi wartawan belum lama ini Suraji mengatakan bantuan kadaluarsa yang dikatagorikan dalam temuan dari hasil Tim Pansus DPRK Subulussalam dari Komisi

B itu adalah tidak benar, dan juga pengadaan sewa mobil sewa pejabat itu fiktif mengapa dananya keluar dari Dinas Pengelola Kekayaan dan Keuangan (DPKKD) dan mengenai bantuan yang dikatakan sudah kadaluarsa itu obat-obatan maupun benih, dan bibit-bibit yang diberikan kepada masyarakat petani itu kesalahan dari kelompok petani itu sendiri sebab bukan saat bibit dan obat-obatan itu diberikan terus ditanam, sampai berbulan-bulan kadaluarsa itu ditemukan bukan digudang pertanian ditemukan kecuali keadaan benda itu ditemukan itu baru bisa disalahkan kami dari pihak terkait,terang Suraji.

Adapun alasan itu namun dari pihak DPRK yang mewakili rakyat tetap memberikan saran kepada Dinas Pertanian sebagai mitra kerja Komisi B. kedepan diharapkan dalam hal penyaluran bantuan kepada Petani agar melakukan pengawasan akurat dimulai dari cara penanaman, perawatan dan pasca panen dari Dinas terkait dalam penyaluran bantuan bibit harus menyesuaikan dengan waktu bercocok tanam jangan asal disalurkan kalau perlu disaksikan beberapa pihak kalau perlu LSM yang ada dikota subulussalam ini.

(KAR)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia ; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ingati Zega, Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga, Serah Purba (Sergai); Panusunan P Silitonga(Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Sahril (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Ahmad Gozali (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah/Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin (Kutacane); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi, Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 175 21â&#x20AC;&#x201C;27 NOVEMBER 2011

KORUPSI

TERK AIT PUTUSAN BPSK TERKAIT

Dianggap Membangkang

PT PLN Tawarkan Perdamaian

TERKAIT permasalahan yang terjadi antara Ester Gultom dengan PLN, yang permasalahannya telah sampai ke tangan BPSK. Menurut praktisi hukum M . Ya m i n Lubis, sebagai lembaga pemerintah PLN harus mematuhi putusan BPSK. Selama ini pelaku usaha menganggap putusan BPSK bukan putusan yang wajib dipatuhi. Persepsi demikian sangat tidak profesional.

Tidak mungkin pemerintah membentuk sebuah lembaga jika putusan dari lembaga tersebut tidak bernilai eksekusi.

BPSK dan putusannya dibentuk sesuai dengan UU dan berkekuatan hukum. Bagi siapa yang tidak mematuhi putusan tersebut berarti dianggap bentuk pembangkang terhadap pemerintah, ujarnya.

Dan jika tidak ingin dianggap membangkang, sambungnya lagi, PLN harus mematuhi putusan BPSK dan mengganti segala kerugian yang diderita konsumennya.

Menghadapi pelaku usaha yang membangkang, menurutnya, BPSK juga harus lebih proaktif untuk mengingatkan sehingga konsumen tidak merasa dirugikan dan terlindungi haknya. Jika pelaku usaha tetap tidak mematuhi putusan tersebut, seharusnya BPSK mengirim surat teguran bila perlu surat teguran tersebut langsung dikirimkan ke pusat dan meminta pemerintah dalam hal ini MA untuk turun tangan untuk mengambil kebijakan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi hukum.

Banyaknya masyarakat yang mengadu ke BPSK, seharusnya PLN memperbaiki kinerjanya. Jika sistem yang lama terlalu banyak kesalahan sudah seharusnya PLN membuat sistem baru.

Menurutnya sistem prabayar yang dilaksanakan PLN sekarang ini cukup bagus namun perlu dioptimalkan lagi dan perlu disosialisasikan lebih gencar sehingga masyarakat faham dan mengerti dengan sistem prabayar tersebut, dengan begitu kerugian negara bisa diperkecil.(FER)

Terkait masalah yang dialami Ester Tabitha Gultom yang dimenangkan BPSK menyatakan PT PLN Cabang Medan lalai dan tidak akurat dalam melaksanakan pencatatan dan menghukum PT PLN dengan menghapus biaya tagihan susulan yang mengakibatkan kesalahanya.

MENGHUKUM PT PLN untuk menerima pembayaran tagihan bulanan sebagaimana tertera dalam pemakaian yang telah tercatat.Hal ini dibenarkan Humas PT PLN cabang Medan Ade Budi.

Menurutnya, ada terjadi selisih dalam pencatatan rekening. Tagihan rekening yang biasa dibayar oleh Ester tibabisa melonjak. Dari yang tadinya hanya berjumlah ratusan tiba-tiba menjadi jutaan.

Ini akibat ada tambahan tagihan di bulan berikutnya.

Budi pun menegaskan bahwa dalam masalah yang dialami Ester. Pihak P2TL tidak bersalah. Karena kesalah berada pada pencatatan rekening yang tidak akurat sehingga terjadi tagihan yang melonjak. "Hal ini bukan kesalahan dari P2TL. Tetapi kesalahan dari pencatatan yang tidak akurat,"jelasnya.

Dalam masalah ini, pihaknya sudah menawarkan jalan tengah. Dimana PT PLN menawarkan tagihan yang melonjak itu dihapuskan. Tapi dengan ketentuan, Ester harus membayar rekening bulan berikutnya. Jika hal tersebut dipenuhi maka PLN juga akan melakukan pema-

Bercermin Terhadap Putusan BPSK JADI PLN dalam hal ini harus menjalankan putusan BPSK Kota Medan. Karena terhadap putusan BPSK PLN Sumut cabang Medan sama sekali tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Artinya putusan BPSK tersebut telah inkrah, keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.Hal ini disampaikan praktisi hukum Irwandi Lubis SH. Menurutnya, PT PLN selaku pelaku usaha dalam konteks UU No.8 tahun 1999.

PLN diharapkan bercermin terhadap putusan BPSK tersebut dalam menghormati hak-hak hukum konsumen.

Kalau PLN tidak menjalankan putusan BPSK maka PLN sebagai pelaku usaha telah melecehkan aturan hukum dan UU. Untuk itu kita mengimbau kepada masyarakat yang dirugikan PLN agar melakukan upaya-upaya hukum seperti melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Irwandi mengharapkan PLN dalam hal ini sebagai pelaku usaha harus benar-benar menghormati hak-hak hukum konsumen. Karena sebenarnya posisi antara pelaku usaha dan konsumen sama dan prinsipnya harus saling menguntungkan.

Terkait banyaknya konsumen yang menjadi korban P2TL. Irwandi sebagai praktisi hukum menghimbau kepada konsumen yang dirugikan untuk melaporkan masalahnya kepada pihak kepolisian.(VIN)

LIPSUS

PLN Mempunyai Petugas Tukang Sulap BANYAKNYA konsumen yang dirugikan PT PLN menunjukkan bahwa kinerja PT PLN masih harus diperhatikan. Kasus yang dialami Ester kerap terjadi karena PT PLN mempunyai petugas tukang sulap.

Dimana pegawai yang mencatat rekening bisa merubah angka sesuka mereka. Dan itu penyakit PLN yang tidak pernah bisa disembuhkan. Tidak hanya itu, soal cater (pencatat meter) dari sisi mental harus dilakukan perubahan. Hal ini disampaikan Direktor LAPK (Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen) Farid Wajdi.

Menurutnya ada dua hal terkait masalah yang dialami Ester. Pertama pakai dulu bayar belakangan. Atau bayar dulu baru dipakai. Maksudnya, konsumen dibebaskan memakai listrik dan membayarnya setelah sebulan atau komsumen dibebankan biaya rekening sebelum pemakaian listrik dilakukan. "Hal ini yang membuat tagihan melonjak dengan cara tembak. Ini jalas menganggu perekonomian rumah tangga konsumen,"ujarnya.

Farid menegaskan, PT PLN dalam

segala hal belum ada berubah. Masih saja merugikan banyak orang. Kalau soal negosiasi yang ditawarkan PLN kepada Ester.

PT PLN sudah berada dijalur yang benar. Kalau ada komitmen PLN untuk selalu melakukan negosiasi untuk mencapai mufakat tentunya harus kita dukung. Dan negosiasi tersebut juga harus saling menguntungkan.

Harusnya, PT PLN belajar dan melakukan koreksi total terkait pola mene-

jemen pencatatan meteran. "Yang paling penting adalah komitmen PT PLN dalam menawarkan jalan tengah dan harus didorong agar proses penyelesaian sengketa cepat, tepat dan hemat"tegasnya.

Farid mengharapkan segala putusan BPSK mempunyai kekuatan hukum. Dan dapat diselesaikan secara hukum. "Intinya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada yang saling dirugikan,"ujarnya. (VIN)

PLN Harus Perbaiki Kinerja PRAKTISI Hukum Abdi Nusa Tarigan.SH mengatakan, mau tidak mau PLN sebagai pelaku usaha harus mematuhi putusan BPSK. Tidak perlu lagi perkaranya dilanjutkan sampai ke tingkat PN Medan. BPSK sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk sesuai dengan UU dan putusannya pun haruslah dipatuhi.

Dan PLN yang juga lembaga pemerintah harus mengganti kerugian yang

diderita konsumennya. Karena kesalahan bukan dilakukan konsumen tapi dilakukan oleh PLN sendiri yang notabene dilakukan rekanannya. Dalam hal ini PLN harus bersikap profesional, kata Abdi.

Menurut sepengetahuan saya, lanjutnya, konsumen PLN sudah sering mengeluh tentang pelayanan PLN yang kurang memuaskan.

"Sah-sah saja jika konsumen mengadukan masalahnya ke BPSK karena

konsumen telah melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini, PLN juga harus bertanggungjawab jika melakukan kesalahan dan mengganti segala kerugian yang dialami konsumen termasuk memulihkan nama baik konsumen tersebut," cetusnya. "Jika tidak ingin dianggap arogan oleh masyarakat, PLN harus belajar dari kesalahan yang selama ini kerap terjadi. Dan harus memperbaiki kinerjanya," pungkasnya. (FER)

sangan listrik ulang tanpa membebankan biaya pemasangan kepada pihak Ester.

Menurut Budi, keputusan BPSK sudah final. Tetapi untuk melakukan eksekusi harus ada keputusan dari Pengadilan Negeri. Untuk itu pihaknya melakukan penawaran tersebut agar masalah tersebut tidak berlarut ke PN Medan.

"Apa yang menjadi putusan BPSK kita akomodir. solusi kita tawarkan agar masalah ini tidak berlanjut di pengadilan,"ujarnya.

Budi mengakui, sampai saat ini pihaknya masih menunggu. Karena Ester belum memberi tanggapan terkait tawaran yang dilalukan PT PLN tersebut.Kalau pun Ester tidak menerima tawaran yang diberikan PT PLN maka Ester bisa meneruskan masalah tersebut ke PN Medan.

"Saat ini kami masih menunggu tanggapan beliau.

Jika beliau menolak tawaran yang kami berikan maka silahkan saja beliau meneruskan masalah ini ke PN Medan,"jelasnya.

Budi mengharapkan, tawaran yang dilakukan PT PLN dapat saling menguntungkan menurut UU BPSK No.8. Tidak ada penetapan tenggang waktu dalam penawaran tersebut. Karena belum ada penetapan eksekusi dari pihak Pengadilan. Dan Budi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan banding. Karena PT PLN menghargai apa yang sudah diputuskan BPSK. Jika konsumen keberatan dengan putusan tersebut maka silahkan melanjutkannya ke Pengadilan.(VIN)

PLN Harus Patuhi Putusan BPSK

WAKIL Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dharma Bakti mengatakan pada prinsipnya putusan BPSK bersifat final dan mengikat.

Anggapan masyarakat selama ini bahwasannya putusan BPSK tidak mengikat menurutnya salah besar. Hal ini tertera dalam UU No.8 Tahun 1999, Pasal 54 ayat 3 yang menyatakan putusan BPSK final dan mengikat.

Terkait dengan masalah yang dihadapi Ester Gultom yang menggugat PLN di BPSK, wakil Ketua BPSK ini menyebutkan pelaku usaha dalam hal ini PLN harus mematuhi putusan BPSK sepanjang mereka tidak mengajukan keberatan.

Dan kalaupun PLN keberatan, sambungnya, diberikan upaya untuk melakukan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan. "Dan itupun tertera dalam UU No.8 Tahun 1999, Pasal 55 dan 56 tentang pengajuan keberatan salah satu pihak," jelasnya.

Pada kasus Ester Gultom, menurut Dharma Bakti. Jika selama 7 hari sejak putusan BPSK dikeluarkan, Ester Gultom bisa menyurati kembali pihak BPSK untuk mempertanyakan tentang putusan tersebut yang belum mendapat tanggapan dari pelaku usaha.

"Dengan begitu BPSK akan memanggil pelaku usaha untuk mematuhi putusan tersebut," ujarnya.

Selama menjabat sebagai Wakil Ketua BPSK. Pria paruh baya ini mengatakan,

sekitar 40 orang konsumen PT PLN telah mengadu ke BPSK dan hampir keseluruhannya dimenangkan oleh konsumen PLN. Berdasarkan dari data tersebut, menurut penilaiannya, PLN sebagai BUMN terkesan arogan. Bukan tidak mungkin kesalahan yang sering dilakukan pihak PLN disebabkan mereka lebih mempercayakan tenaga outsourching.

Dalam perkara yang dialami oleh Ester Gultom, Dharma Bakti juga menyarankan untuk menuntut haknya. Alasannya, Ester Gultom berada dipihak yang benar.

Kurang Memenuhi Standar Seharusnya PLN harus mematuhi putusan BPSK, dan perkara Ester Gultom tidak perlu lagi dilanjutkan ke PN Medan. Karena sudah jelas dalam UU No.8 Tahun 1999 yang menyatakan putusan BPSK final dan mengikat.

Demikian ditegaskan Praktisi Hukum Ahmad Fadli Roza.

Selama ini masyarakat beranggapan putusan BPSK tidak mengikat adalah anggapan yang salah. Pemerintah membentuk sebuah lembaga hukum pastilah putusan lembaga tersebut berkekuatan hukum dan harus dipatuhi, katanya.

Kurangnya BPSK mendapat kepercayaan dari masyarakat, menurut Fadli hal ini disebabkan BPSK kurang mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Selain itu, sambungnya lagi kinerja aparat hukum dan staf di BPSK kurang memenuhi standar.(FER)

KPK POS

6

E D I S I 175 21–27 NOVEMBER 2011

N A D

POLITIK

DPRK Koreksi Daya Serap APBK

“Kolam Ikan Musiman” Siapa Bertanggungjawab?

SUBULUSSALAM – Ruas jalan Teuku Umar di simpang Tugu saat hujan perses seperti kolam ikan musiman.

Ruas jalan itu selalu menjadi masalah karena jika hujan lebat jalan dua jalur itu tidak bisa dilalui pengendara empat roda apalagi roda dua.

Pantauan koran ini, saat melintas diwaktu hujan, nampak di jalan anak-anak sedang berenang, karena bagaikan kolam buatan. Tetapi saat hujan berhenti sampai beberapa jam langsung kering “kenapa bisa terjadi seperti itu”? .

Akibat genangan itu tentu terganggu arus lalu lintas dari dua arah seperti dari Tapak Tuan Aceh Selatan dan Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Itu mengakibatkan rawan kecelakan karena terpaksa melalui jalan yang melawan arus.

Apalagi saat masih jam belajar di sekolah Taman Kanak kanak yang berada persis di simpang tugu itu.

Termasuk rumah warga hampir tergenang sampai ke dalam rumah.

Warga sekitar mengaku, genangan itu akibat ketidakpedulian dinas terkait, karena gorong gorong tidak sanggup menampung debit air saat hujan, maka meluap ke darat sampai tidak bias dilalui kendaraan.

Untuk tiu warga berharap agar

TEMUAN PANSUS

Keramba Ikan dan BBI Diduga Mubazir SUBULUSSALAM - Sesuai laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRK pada sidang paripurna melalui Tim Komisi B, sangat banyak temuan-temuan mereka saat turun ke lapangan. Padahal program ini sangat baik sekali untuk memberi lapangan kerja secara langsung kepada masyarakat.

Akan tetapi menurut laporan Pansus proyek ini sangat mengecewakan, selian dananya sangat besar, hendaknya sebalum program berjalan perlu pertimbangan agar tidak menjadi sorotan masyarakat.

Seperti temuan di Dinas Peternakan dan Perikanan, ada proyek pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) yang pengerjannya amburadul alias asal-asalan, sehingga projek BBI tersebut tak dapat difungsikan alias mubazir.

Ada lagi proyek keramba ikan di desa Jabi-jabi Kecamatan Sultan Daulat. Yang paling mengecewakan, nilai pembanguannya mencapai Rp1,4 miliar bersumber dari dana Otsus Provinsi Aceh.

Proyek ini juga telah menjadi

proyek gagal dan menurut Tim Pansus ini perlu diusut dan diteruskan kepada penegak hukum.

Sangat banyak temuan proyek yang asal-asalan di Dinas tersebut, sehingga timbul pertanyaan publik, ada apa di Dinas Peternakan dan Perikanan???

Pertanyaan ini wajar, karena rakyat juga berhak ikut mengawasi proyek tersebut karena uangnya dari rakyat.

Menurut beberapa sumber, Walikota perlu mengoreksi dinas terkait dan membuat pengawasan agar betul-betul bisa bekerja. agar semua program Walikota membangun dan mensejahterakan masyarakat dapat berjalan baik. Sebab jika tidak ada sanksi dari Walikota, itu artinya program gagal.

Menyikapi temuan itu, Walikota Subulussalam Merah Sakti usai sidang secara tegas mengatakan para kepala Dinas yang terlibat dan dinilai tak dapat menyelesaikan proyek dengan baik dan tepat waktu, secepatnya di evaluasi.(KAR)

Walikota dapat mengatasinya demi kenyaman dan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan.

Kepala Dinas PU Kota Subulusalam Annas melalui Kasi Jalan dan Jembatan Zulkarnaen mengatakan saat dikomfirmasi wartawan koran ini, Kamis (17/11) di ruang kerjanya mengaku ada beberapa drainase di yang tersumbat karena belum ada Interkoneksi.

Apabila hujan lebat, mengakibatkan genangan seperti di simpang tugu. Tetapi pihak PU Bina Marga telah memprogramkan perbaikan seluruh drainase di Kota Subulussalam seperti di pajak Ikan dan depan terminal.

Menurutnya kalau mengharap-

kan dana APBK untuk perbaikan drainase, tidak mencukupi. Oleh sebab itu kita telah usulkan dana APBA untuk memperbaiki seluruh Drainase bermasalah di Subulussalam.

Disisi lain Zul mengharapkan kepada masyarakat agar jangan membuang sampah sembarangan karena Pemerintah telah menyediakan tempat sampah. Masyarakat juga melakukan gotong royong untuk membersihkan paret yang tertimbun sampah.

“Jangan hanya mengharapkan pemerintah untuk melakukan pembersihan karena itu tanggungjawab kita bersama,” terangnya.(KAR)

PUK F.SPTI Pulau Halang DiLantik PULAU HALANG - Pimpinan Unit Kerja F.SPTI-K.SPSI Pulau Halang Kecamatan Kubu Kabupaten Rohil resmi dilantik Ketua DPD Provinsi Riau Nursal Tanjung. Acara itu didisaksikan pengurus DPC F.SPTIK.SPSI Kabupaten Rokan Hilir.

Pelantikan dihadiri langsung Nursal Tanjung beserta rombongan dan Muslim S.Pd mewakili Ketua DPC F.SPTIKSPSI Kabupaten Rohil. Turut hadir Pengurus (pimpinan Unit Kerja) PUK F.SPTI-K. SPSI Rohil, ratusan masyarakat dan undangan lainnya.

Rahman Ketua PUK F.SPTIK.SPSI Pulau Halang yang baru dilantik mengatakan keberadaan F.SPTI -K.SPSI ke depan dapat lebih memberikan perhatian terhadap masalah-masalah ketenagakerjaan.

Khususnya dalam mewujudkan hubungan industrial yang kondusif termasuk meningkatkan kesejahteraan perkerja/buruh.

"Saya ke depan bertekat akan lebih memperhatikan masalahmasalah pekerja/buruh yang sering kali diperlakukan semena-mena oleh oknum pengusaha. Oknum pengusaha bisa memberhentikan buruh secara sepihak, padahal buruh mempunyai hakhak yang dilindungi perarutan

perundang-undangan dan pemerintah.

Dengan terbentuknya PUK F.SPTI K.SPSI di Pulau Halang, Rahman menghimbau masyarakat khususnya pekerja/buruh bersama-sama menjalankan F.SPTI dengan baik. Itu sejalan dengan harapkan pemerintah dan pengusaha demi terciptanya kehidupan sejahtera, dan terjalinnya kerjasama yang baik dari pengusaha.

Nursal Tanjung menyampaikan terima kasihnya kepada DPC Rohil beserta PUK F.SPTI-K.SPSI Rohil.

Khususnya masyarakat Pulau Halang karena menyambut baik keberadaan PUK.F.SPTI-K.SPSI. ke depan katanya, masyarakat dapat menjadi pekerja yang sejahtera, dan memiliki jamsostek. Nursal juga berharap pekerja di Pulau Halang bergabung dengan PUK F.SPTI-K.SPSI. Untuk itu Nursal meinta pengurus PUK Pulau Halang yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan amanah dengan baik, sesuai aturan organisasi.

PUK F.SPTI juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan pengusaha, sehingga dapat mengakomodir kepentingan semua pihak untuk membangun ketenagakerjaan khususnya dibidang industial.(AK)

SUBULUSSALAM - Sidang Paripurna DPRK Subulussalam, Selasa lalu tidak dihadiri Ketua DPRK Pianti Mala karena sedang di luar daerah. Akibatnya penandatangan hasil keputusan sidang paripurna belum bisa dilakukan.

Dalam rapat paripurna tersebut telah dilakukan pembahasan dan evaluasi oleh Tim Badan Anggaran DPRK dan Eksekutif. Hasilnya Proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp272.80.016.000 menjadi Rp320.816.206.092 atau bertambah Rp48.

636.190.092( 17,87%).

Pendapan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp8.581.

757.000 sedangkan pada APBK-P tetap, artinya PAD mencapai target. Lain halnya proyeksi belanja daerah Rp284.

329.431.242 menjadi Rp332.

170.105.479 atau bertambah 16,83 persen. Seperti Belanja tidak langsung Rp124.731.

688.199 menjadi Rp131.992.

427.130 dan Belanja Langsung Rp159.597. 743.043 menjadi Rp200.177.678.349.

Urusan wajib Rp144.384.

855.018 menjadi Rp84.869.

983.324, urusan pilihan Rp15.

212.888.025 menjadi Rp15.307.

695.025. Pada tahun 2011 defisit dari Rp12.149.415.242 menjadi Rp.11.353.899.387.

Proyeksi Pembiayaan Daerah pada APBK-P 2011 antara lain penerimaan dari APBK

tahun 2011 sebesar Rp12.149.

415.242 menjadi Rp24.834.

887.202. Dalam hal ini ada pertambahan Rp12.685. 471.

960 dengan perincian sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa) Rp904.449.685 sedangkan APBK-P mencapai Rp1.334.

887.202.

Penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp11.244.965.557, pada APBK-P mencapai Rp23.500.

000.000. Pengeluaran penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah Rp13.480.987.815, pembiayaan pokok utang Rp13.480.987. 815. Total pembiayaan Netto APBK 2011 dari Rp12.149. 415.242 menjadi Rp.11.353. 899.387 untuk APBK-P tahun anggaran 2011.

Walikota Subulussalam Merah Sakti SH dalam sidang Paripurna APBK-P menandaskan kenaikan anggaran itu bukan tanpa perjuangan. Dimana pada 2010 Rp.167 dan pada tahun 2011 menjadi Rp185 milyar. Sedangkan pada 2012 mencapai sebesar Rp225 milyar.

Untuk ini perlu kerja keras dan dukungan seluruh elemen, khusus DRPK. Menanggapi pandangan fraksi yang menilai masih rendahnya serapan anggaran dan indikasi kurangnya kinerja SKPK, Sakti meminta Sekda segera melakukan evaluasi dan perbaikan ke depan.(KAR)

Inilah bangunan gedung tinggi mencakar langit yang tampak dalam gambar dialih fungsikan menjadi tempat penangkaran sarang burung walet.

SOAL SARANG WALET

Dinas Lingkungan Hidup Tutup Mata SUBULUSSALAM - Banyaknya gedung-gedung mulai tingkat II, III bahkan ada sampai tingkat lima diduga belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi terkait.

Padahal bangunan itu digunakan pemiliknya sebagai penanggaran sarang walet.

Maraknya bangunan liar di Kota Subulussalam dan kemudian dialih fungsikan menjadi sarang walet.

Suara kaset rekaman suara walet membuat bising sehingga warga disekitar lingkungan terganggu, apalagi tidak pernah berhenti siang dan malam.

Ketua LSM Berkah Syahril Tinambunan membidangi lingkungan hidup mengatakan, maraknya bangunan liar dan menjamurnya pemeliharaan burung walet tanpa dilengkapi

surat-surat perijinan bukan unsur kelalaian, tetapi instansi terkiat tutup. Syahril mempertanyakan mengapa Dinas terkait tidak melakukan pelarangan mendirikan bangunan yang jelas menyalahi aturan.

Kemudian mengapa Dinas PU Bina Marga dan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup belum mengambil langkah dan upaya penertiban, baik bangunan tanpa IMB maupun pemeliharaan walet yang meresahkan juga mengganggu kenyamanan masyarakat.

Apalagi kondisi itu sangat merugikan daerah, karena tidak ada dana yang masuk melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk itu Walikota subulussalam perlu segera menindak kepala dinas terkait yang tidak melakukan tugas dan fungsinya secara baik.(KAR)

Perhatian Pemerintah Minim, 6 Bulan Belajar di Bawah Tenda SUBULUSSALAM – Dampak gempa berkekuatan 6,5 SR yang mengguncang Kota Subulussalam belum lama ini mengakibatkan bangunan SDN Pasar Panjang rusak berat. Akibatnya proses belajar mengajar terpaksa dilakukan di bawah tenda darurat.

Kepala SDN Pasir Panjang Ernawati Bancin mengatakan kepada KPK Pos, Kamis (17/11) di ruang kerjanya, mereka sangat mengeluhkan proses mengajar belajar selama enam bulan. Itu terpaksa dilakukan karena bangunan sekolah kondisinya sangat memperhatinkan dan tidak layak lagi untuk digunakan.

Kondisi belajar di bawah tenda tentu membuat para murid selalu gelisah saat belajar. Karena kalau hujan basah dan ketika siang

sangat panas apalagi di pinggir jalan selalu bising saat mobil lewat.

Jika hingga Desember 2011ini juga tidak ada solusi dan upaya memperbaiki

sekolah, Ernawati mengatakan akan bermusyawarah dengan komite sekolah dan orang tua murid. Tujuannya agar proses mengajar belajar dihentikan karena

kalaupun diteruskan materi yang disampaikan tidak akan bisa diterima murid.

Karena memang saat belajar murid-murid merasa karena tidak nyaman.

Ernawati khusus mengharapkan Walikota memperhatikan sekolah tersebut. “Meski kondisi seperti ini, saya masih bersyukur karena melihat murid tetap antusias mengikuti proses belajar di dibawah tenda darurat,” ungkapnya.

Bukhari Tumangger guru kelas V mengaku gelisah melakukan proses mengajar karena merasa kasihan kepada murid yang basah kalau hujan dan kepanasan saat musim kemarau.

Meskipun murid tampak tetap semangat dan antusias mengikuti proses belajar.

“Bila pemerintah belum dapat membangun sekolah secepatnya harus ada solusi lain seperti menyewa gedung atau rumah warga,” ucapnya.

Kanton Brutu (11) salah seorang murid kelas V mengaku tidak nyaman

belajar di bawah tenda.

Kondisi ini sangat merugikan kami, karena pelajaran itu tidak semuanya dapat diterima. Dikatakan, kalau tetap seperti ini saya akan pindah ke sekolah lain karena belajar tidak nyaman.

Termasuk Faisal (11). Ia akan pindah sekolah kalau tetap belajar di bawah tenda karena kepanasan dan basah saat belajar. “Bagaimana saya belajar kalau kondisinya seperti itu,”keluhnya sembari mengungkapkan kondisi belajar dibawah tenda sudah berlangsung selama enam bulan.

Sementara itu Ali Zahari S.Pd ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan data tenaga pengajar di sekolah tersebut dengan jumlah murid sebanyak 185 memasuki tahun ajaran 2011 ini.

Jumlah tenaga honorer 5

orang, guru Pegawai Negeri Sipil 9 orang di tambah 1 Kepala Sekolah dan 1 penjaga sekolah.

Ketua LSM Berkah Kota Subulussalam Syahril Tinambunan menilai Nurhayat, S.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tidak professional menangani bencana yang menimpa SDN Pasar Panjang.

Seharusnya Kepala Dinas janganlah berpangku tangan tapi mengambil sikap dan solusi. Atau paling tidak berkoordinasi dengan dewan guru yang tujuannya agar siswa dan guru yang melaksanakan proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan nyaman. Sehingga ke depan tercipta sumber daya manusia di Kota Subulussalam yang berkualitas.(KAR)

KPK POS

7

E D I S I 175 21–27 NOVEMBER 2011

POLITIK

NASIONAL SUMUT

Lomba Karya Tulis Hari Jadi ke-262 Langkat STABAT - Pemkab Langkat kembali menyelenggarakan lomba karya tulis bagi umum dalam rangka Peringatan Hari Langkat ke-262 (17 Januari 1750 – 17 Januari 2011).

“Ini bentuk komitmen Bupati Langkat untuk tetap mengikutsertakan masyarakat maupun pers memberikan usul saran masukan, termasuk penilaian terhadap program kebijakan kurun waktu 3 tahun terakhir kepemimpinan beliau,”ujar Kabag Humas Syahrizal selaku Ketua Koordinator Lomba Karya Tulis di ruang kerjanya, Jum’at (18/11).

Lomba terbuka bagi masyarakat umum dan pers, baik yang berdomisili di Langkat maupun di luar Langkat.

Tema antara lain; berkaitan dengan upaya membangun Kabupaten Langkat dalam menarik investor, pentingnya prestasi bagi pembangunan, mewujudkan birokrasi yang handal dan menilai 3 tahun kepemimpinan Bupati Langkat.

Judul tulisan bebas sepanjang sesuai tema, naskah tuli-

san bukan plagiat, panjang tulisan minimal 5 halaman quarto, 1 ½ spasi dengan ukuran huruf 12 pt. Harus dimuat di media cetak dan naskah asli dikirim rangkap 3 dalam bentuk print out dan softcopy serta melampirkan hasil kliping asli atas pemuatan tulisan di media cetak.

Waktu lomba mulai 01 Desember 2011 sampai 05 Januari 2012. Pemenang lomba akan diumumkan 12 Januari 2012 dan hadiah diserahkan tepat pada Peringatan Hari Jadi Langkat 17 Januari 2012 di Gedung DPRD Langkat.

Panitia menyediakan total hadiah Rp8,2 juta untuk pemenang I, II dan III serta Harapan I, II dan III serta trophy dan piagam penghargaan. Juri terdiri dari praktisi pers, birokrat dan akademisi. Hal-hal lain yang belum jelas dapat menghubungi sdr. Hilman Anggana Lukha Kasubbag Berita dan Sebar Info CP. 081361502995 atau setiap jam kerja di Bagian Humas/Informasi Setdakab Langkat.(JUL)

FOTO BERSAMA–Pengurus TP PKK Labuhanbatu yang baru dilantik foto bersama dengan Bupati Tigor Panusunan Siregar dan Wakil Bupati Suhari Pane usai pelantikan.

Ciptakan PKK yang Mampu Sejahterakan Keluarga RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD meminta seluruh pengurus TP PKK Labuhanbatu bekerja nyata dan mewujudkan PKK yang mampu mensejahterakan keluarga.

Hal itu disampaikan Tigor pada acara pelantikan pengurus TP PKK Kabupaten Labuhanbatu periode 2010-2015 di Pendopo, Kamis (17/11).

Hal itu mengingat, selama ini PKK tidak hanya organisasi berprestasi di tingkat daerah, tetapi tingkat nasional bahkan internasional.

Pada tahun 70- 80-an, jelas Tigor, PKK merupakan satusatunya organisasi perempuan yang mampu menarik perhatian dunia. Sehingga PKK berhasil meraih penghargaan Unesco karena behasil menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Untuk itu, Tigor meminta kepada kepala SKPD mendukung sepenuhnya program pokok PKK, karena PKK

dapat langsung menjalankan program sampai ke akar rumput.

Dengan demikiansecara tidak langsung PKK telah membantu program Pemkab.

Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Ny Hj Dr Fitra Laila TP Siregar SpTHT menyatakan meskipun pelantikan Pengurus sedikit terlambat, tapi tidak akan mengurangi makna dan semangat kerja melakukan pembinaan terhadap ibu-ibu.

Pada kesempatan itu Fitra Laila meminta seluruh pengurus melestarikan kekompakan sesamA pengurus, melakukan tugas dengan niat tulus, tukar menukar informasi sesama pengurus dan melaksanakan tugas penuh tanggung jawab dan terkoordinasi.

Prosesi pelantikan diawali pembacaan SK Ketua Tim Penggerak PKK Kab Labuhanbatu oleh Ny Karlos Siahaan.(ATR)

Ketua DPRD Binjai Tetap Perjuangkan Hak Rakyat

EVALUASI LPG–Bupati Langkat Ngogesa Sitepu melalui Asisten Adm. Ekbangsos Indra Salahuddin memimpin rapat dalam kaitan evaluasi dan pembinaan distribusi LPG tabung 3 Kg bersama pihak agent dan Pertamina di ruang Rapat Sekda.

RAPAT EVALUASI LPG 3 KG

Pangkalan Tak Berizin akan Ditutup STABAT - Pembinaan meliputi pengawasan dan pendistribusian LPG tabung ukuran 3 Kg di Kabupaten Langkat, tim yang dikoordinir Bagian Perekonomian Setdakab Langkat melakukan rapat bersama pihak agen dan Pertamina di ruang Rapat Sekda, Kamis (17/11).

“Sebagaimana instruksi Bapak Bupati, terkait kebijakan pemerintah dalam mensubsidi kebutuhan masyarakat, termasuk LPG tabung 3 Kg perlu tetap dilakukan pembinaan dan pengawasan,” kata Asisten Adm. Ekbangsos Indra Salahuddin didampingi Kabag Perekonomian Basrah Pardomuan, Kabag Humas Syahrizal dan unsur KPT Nursyam.

Berdasarkan evaluasi Pemkab

melalui tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, beberapa yang menjadi perhatian antara lain masih adanya agen yang mendistribusikan LPG langsung ke pengecer, tabung yang bocor, karet yang rusak maupun kondisi tabung berkarat. Ini mengakibatkan masyarakat dihantui kecemasan membeli tabung tersebut.

Pada sisi lain juga disoroti masih adanya pangkalan yang belum memiliki izin usaha dari Pemkab. Untuk itu, para agent bisa menyarankan kepada pangkalan agar segera mengurus izin usaha sebelum Pemkab menutup usahanya. Termasuk upaya menghindari masuknya agen dari luar Langkat, yang berakibat persaingan tidak sehat dan dapat melumpuhkan tata niaga jalur distribusi.

Pihak Pertamina melalui Staf Gasdom Pertamina Horas Sirait mengakui memang ada karet tabung yang rusak ataupun tabung berkarat.

Ini sudah menjadi perhatian pihaknya, walaupun ketersediaan tabung

terbatas. Terhadap agen nakal pihaknya meminta agen mematuhi ketentuan aturan. Jika tidak pihaknya akan memberi masukan ke pimpinan untuk memberhentikan sementara distribusi LPG kepada agen nakal.

Ada 12 agen yang hadir, diantaranya Alfihan Nur, menyatakan terima kasih atas perhatian Pemkab demi terpeliharanya iklim usaha yang sehat. Sebab para agen menyadari keberadaannya tidaklah oriented semata, akan tetapi ikut mendukung program pemerintah.

Dalam kesempatan itu telah disepakati Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat agen maupun pangkalan sesuai jarak tempuh supply point sebagai titik distribusi yang berada di Tandem Hulu dan Gebang. Dari ketetapan harga di supply point titik distribusi Pertamina Rp 10.500. Sehingga nantinya didapat harga eceran tertinggi yang wajib dipatuhi oleh seluruh pangkalan.(JUL)

SAMPAH MEMBUSUK– Sampah membusuk di terminal terpadu Kota Subulussalam mengakibatkan warga sekitar terminal mencium bauk busuk akibat tidak cepat diangkut (foto direkam Rabu 16/11)

BINJAI - Ketua DPRD Kota Binjai Ir. H.Haris Harto MSP, kamis pekan lalu kepada koran ini secara tegas menyatakan tetap memperjuangkan hak rakyat atas lahan yang sudah dikeluarkan dari HGU PTPN II di Kota Binjai.

Tetapi kelompok petani harus punya kekuatan hukum, sehingga tidak terjadi keributan.

Ketua DPRD mengemukakan hal itu dalam rapat DPRD Binjai bersama komisi A DPRD Binjai dengan beberapa kelompok tani. "Saya selalu turun ke lokasi lahan, sehingga dituduh saya punya puluhan hektar,"ujar Haris Harto.

Ketua DPRD Binjai meminta setiap ketua kelompok harus punya kekuatan hukum, bukan asal kelompok yang tidak punya dasar perjuangan.Mahmud Karim selaku ketua kelompok menjelaskan kepada DPRD Binjai, pihaknya mengklaim lahan 150 ha dengan dasar SIM dan sudah diakui tim B Plus kantor Gubsu.Perjuangan itu menurut Mahmud Karim sejak 1965.Sebagai bahan DPRD Binjai,Mahmud Karim menyerahkan penjelasan secara matrik tentang hasil pendataan tanah oleh Tim B Plus,yang diterima Ketua Komisi A HM Yusuf,SH,M.Hum disaksikan anggota DPRD Binjai lainnya. Bahkan Yusuf menyebutkan, masalah tanah di lahan yang sudah dikeluarkan dari HGU bukan sistim warisan. Jika pemegang kuasa sudah meninggal,tidak bisa dikuasai pihak lain.

Oleh sebab Ketua DPRD Ir.H.Haris Harto dan Ketua Komisi A HM Yusuf, SH,M.Hum minta kelompok petani bersatu. "Jangan ada menganggu proses pengukuran dan pemasangan pilar" ujar Haris Harto.(SBR)

Kades Tolak Kehadiran PUK.F.SPTI Pulau Halang BAGANSIAPIAPI - Pengurus Unit Kerja (PUK). F.SPTI Pulau Halang Muka Kec Kubu Kab Rohil sangat kecewa terhadap oknum Kepala Desa (Kades) Pulau Halang muka. Pasalnya sang kades menolak keberdaaan organisasi tersebut dengan terbitnya surat No:250-2011-06-50 tertanggal 3 Nopember 2011.

Dasar penolakan itu adalah adanya tanda tangan masyarakat Pulau Halang yang menolak PUK F.SPTI. "Tidak diketahui secara jelas dasar penolakan tersebut,"ujar ketua PUK F.SPTI Pulau Halang Rahman, disela acara pelantikannya sebagai Ketua PUK F.SPTI Pulau Halang.

Terkait hal itu, kami dari F.SPTI khusus PUK Pulau Halang menindaklanjutinya ke pihak berwenang untuk mendapatkan keadilan. Upaya ini berdasarkan UU RI. No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh menyatakan kebebasan berserikat di jamin.

Di pasal 5 ayat (1) jo pasal 28 menyatakan tindakan intervensi terhadap serikat pekerja/buruh merupakan tindakan pidana.

“Kebebasan berserikat bagi pekerja adalah HAM yang dijamin UUD RI 1945,"tegas Rahman. Hal senada disampaikan Ketua DPD F.SPTI.K.SPSI Riau, Nursal Tanjung. "Kita akan tindak lanjuti ke pihak berwenang karena bertentangan dengan perundang- undangan yang ada di negara kita,"ujar Nursal.

Ketua umum LSM Pemantau Aset Daerah (PAD) Riau, Khairudin juga angkat bicara. Kami akan menyurati pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti persoalan ini ke proses hukum.(AK)

Di Jambi, Sekolah Jurnalis Pertama di Indonesia JAMBI – Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM, minta semua wartawan di Jambi ikut Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI).

Hal ini disampikan Gubernur saat meresmikan SJI Jambi dan membuka SJI Tingkat Dasar angkatan I, Selasa (15/11) di ruang Mayang Mengurai Bappeda Jambi.

“Saya minta semua wartawan ikut sji. Bagi wartawan yang telah lulus akan mendapat sertifikat yang sangat berarti bagi wartawan menjalani profesi secara professional,” ujar Gubernur. Diharapkan setelah HPN semua wartawan di Jambi menjadi professional, yang bisa mengeritik dan memberi

masukan membangun, dan dapat mencerahkan pemikiran masyarakat.

Disampaikan Gubernur pertumbuhan media massa saat ini, kurang diikuti peningkatan kualitas jurnalis, sehingga banyak berita hanya sekedar disampaikan ke publik tanpa ada analisa mendalam. Seorang jurnalis sudah seharusnya memiliki tugas ketrampilan sekaligus, yakni kemampuan melapor, menganalisa, dan memiliki kemampuan akademik, sehingga memberikan berita berkualitas bagi publik.

Menurut hemat Gubernur, seorang jurnalis harus dibekali pendidikan jurnalistik, agar memiliki pengetahuan dasar. Walaupun

berpendidikan S1 bukan bidang jurnalistik, setidaknya media massa tempat para jurnalis bekerja memberikan pendidikan jurnalistik yang memadai.

Harus diakui, ujar Gubernur, masyarakat saat ini semakin modern, sibuk dengan banyak aktivitas dan hanya memiliki sedikit waktu untuk membaca berita. Untuk itu, seorang jurnalis harus menyesuaikan diri dengan baik. Karena tugas media dan jurnalis adalah melayani masyarakat dengan memberikan informasi.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Margiono menyampaikan SJI ini merupakan AKABRInya PWI. Banyak program-

program latihan yang dilaksanakan PWI. Ada safari jurnalistik, Karya Latihan Wartawan (KLW), pendidikan khusus, bedah kasus, dan lainnya. Tetapi program andalan adalah SJI, yang diseting secara nasional dan dipersiapakan secara serius.

Sebelumnya Ketua Yayasan SJI Marah Sakti Siregar, menyampaikan SJI di Jambi ini merupakan ke tujuh di Indonesia, dari 33 Provinsi. SJI adalah sebuah program yang bertujuan meningkatkan kopetensi dan profesionalitas wartawan.

Pertama didirikan di Palembang , 9 Februari 2010.

Sebagai sebuah upaya bersama-sama dengan pemerintah dan UNISCO.

Sebelumnya Ketua PWI Cabang Jambi Drs. H. Mursyid Sonsang dalam laporannya menyampaikan, setelah 48 tahun PWI berdiri baru tahun 2012 dipercaya menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN).

Karenanya HPN 2012 di Jambi merupakan momen yang sangat bersejarah.

Untuk itu Ketua PWI Cabang Jambi menyampaikan terima kasihnya kepada Gubernur dan Ketua DPRD yang antusias menyambut rencana pengusulan tuan rumah HPN tahun 2012.

Dilaporkan Mursyid Songsang, SJI tingkat dasar angkatan I di Jambi akan berlangsung dari 15-30 November 2011. Dengan

instruktur tokoh-tokoh Pers Nasional, seperti Sabam Siagian (Mantan Dubes Australia ), Saur M. Hutabarat, termasuk Ketua PWI Pusat dan wartawan senior lainnya. SJI ini diikuti oleh para wartawan aktif, dan staf Humas Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Jambi.

Perpustakaan Pers Nasional Dalam rangka HPN 2012 di Jambi, Panitia membangun Perpustakaan Pers Nasional yang merupakan satu-satunya dan pertama kalinya di Indonesia. Terkait hal itu, Ketua PWI Pusat berharap Ketua PWI Cabang Jambi dapat segera mengisinya dengan berbagai data tentang pers nasional.

Sehingga saat HPN mendatang insan pers, komunitas wartawan dari seluruh Indonesia bisa berkunjung ke perpustakaan ini.

“Juga diharapkan bisa menjadi salah satu conoth yang baik untuk perkembangan pers di Indonesia,” tegasnya.

Ketua PWI juga menyambut baik dicanangkannya Jambi sebagai Provinisi Informasi.

Untuk itu Ketua PWI berjanji akan meyiapkan apa-apa saja yang harus dipenuhi, untuk menjadi Provinsi Informasi. Jika ini bisa dicanangkan maka Jambi akan menjadi Provinsi pertama yang dicanangkan sebagai Provinsi informasi.(INRO)

KPK POS

8

E D I S I 175 21–27 NOVEMBER 2011

POLITIK

SUMUT

Bupati Serahkan Aset Kepada Kabupaten Pemekaran RANTAUPRAPAT - Bupati Dr H Tigor Panusunan Siregar menyerahkan aset Pemkab Labuhanbatu yang ada di wilayah pemekaran, masing-masing kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan. Penyerahan asset itu dilaksanakan di ruang data dan karya kantor bupati, Rabu lalu.

Penyerahan aset ditandai penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Labuhanbatu dengan masing-masing penerima aset, yaitu Bupati Labuhanbatu Utara H Kharuddinsyah SE dan Bupati Labuhanbatu Selatan H Wildan Azwan Tanjung SH. Bupati mengatakan, penyerahan asset ini merupakan amanah undang-undang, dimana setelah dilakukan pemekaran paling lama 3 tahun harus dilakukan penyerahan aset. Labuhanbatu yang menyerahkan asset merasa berkurang bebannya, karena selama asset ini tidak diserahkan, selama itu pula laporan penilaian keuangan Labuhanbatu BPK tidak akan pernah memperoleh wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Juga sebaliknya, kata Tigor, dengan penyerahan aset maka daerah pemekaran bisa secepatnya melakukan inventarisir dan mengoperasionalkannya untuk kepentingan rakyat. “Aset kalau tidak diserah terimakan, maka tidak akan terpelihara dengan baik”, kata

Pemuda Pancasila Demo Dinas Kesehatan Madina Bupati Dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD menyerahkan dokumen asset kepada bupati Labuhanbatu Utara H Kharuddinsyah SE disaksikan Ketua DPRD Labura Drs H Ali Tambunan.

Tigor.

Pada bagian lain Tigor mengatakan, dalam 10 – 20 tahun ke depan program pembangunan bagi daerah pesisir timur Sumut adalah pembuatan jalan lintas timur menghubungkan pantai timur LangkatMedan-Tebing Tinggi-Serdang Bedagai-Asahan-Tanjung Balai-Labuhanbatu Utara-Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya masuk ke daerah Riau sampai ke Bengkulu.

Labuhanbatu sangat mendukung program ini, karena Rantauprapat sebagai ibukota kabupaten dalam 10-20 tahun ke depan akan diupayakan menjadi Kota. Sementara ibukota akan dipidah ke daerah

pesisir yang memungkinkan.

Bupati Labura H Kharuddisyah SE mengatakan, , penyerahan ini merupakan konsekuensi logis yang harus diberikan daerah induk. Karena ini menandakan, dukungan dari daerah induk terhadap daerah pemekaran. Kharuddinsyah berharap aset yang diterima bisa membantu kelancaran Labuhanbatu Utara mensejahterakan rakyat.

Bupati Labuhanbatu Selatan H Wildan Azwan SH mengatakan, kita bersyukur, sebagian besar asset dari daerah induk telah diserahkan. Sehingga pemanfaatan dan fungsi pengawasan bisa dilaksanakan secara baik.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Hj Ellya

Kunjungan Tim penilai Desa Percontohan PKK & P2WKSS BINTANG BAYU - Tim Penilai tingkat Kabupaten yang dipimpin Wakil Ketua TP PKK Sergai Ny.Hj Imas Haris Fadillah secara terpisah mengunjungi Desa Panombean dan Saranggiting Kahan.

Rombongan disambut Camat Bintang Bayu Drs.Zulkan, Ketua TP.PKK Ny.Sulaseh Zulkan, Kades Panombean Nurmaulina Lubis,Kades Saranggiting Kahan M.Jamin Tambunan, Ketua TP PKK Ny.Darmawati MJ.Tambunan dan undangan lainnya.

Imas mengatakan kunjungan ini adalah tolak ukur bagi tim sejauh mana programprogram PKK dijalankan de-

Orientasi Magang Bindes dan Dokter Spesialis

Kades panombean saat membacakan ekpose. ngan sebenarnya. Berharap semuanya berjalan dengan baik sesyuai dengan apa yang diharapkan.

Sementara itu Camat Bintang Bayu Drs Zulkan juga

mengharapkan kedua desa ini bisa menjadi pemenang dan membawa nama baik ditingkat Kabupaten dan Propinsi sebagaimana yang telah diraih Desa Bintang Bayu.(ARM)

Bupati: Karang Taruna Harus Tingkatkan Kualitas PADANG TUALANG - Wadah Karang Taruna yang diharapkan sebagai himpunan pemuda untuk siap mengabdi dan terampil dalam menangani permasalahan sosial harus terus meningkatkan kualitas diri, karena hal tersebut menjadi acuan dalam mengemban tugas.

“Terus tingkatkan kualitas diri dan bangun sikap optimisme dalam setiap gerak dan langkah membantu persoalan masalah-masalah sosial yang muncul,” kata Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH saat menyampaikan pesan pada Pencanangan Bulan Bhakti Karang Taruna Kabupaten Langkat Tahun 2011 bertempat di lapangan bola kaki PTPN. II Rumah Sakit Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang, Selasa (15/11) sore.

Sementara itu DPRD Langkat melalui Komisi II Rahma-

nuddin Rangkuti mengharapkan Karang Taruna menjadi wadah mandiri untuk siap menjadi mitra kerja pemerintah dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Karang Taruna Propsu Solahuddin Nasution dalam sambutannya mengatakan Langkat merupakan roh Karang Taruna Sumatera Utara, karena melahirkan kader berprestasi setiap tahunnya.

Dalam laporannya, Kepala Kantor Sosial Budi Aspriyanto menjelaskan kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna berlangsung tiga hari diikuti anggota Karang Taruna Kabupaten dan Provinsi. Fokus kegiatan antara lain penghijauan, pengobatan geratis, donor darah, gotong royong, sarasehan, dan lantainisasi sebanyak 44 rumah.

Camat Padang Tualang

Rossa Siregar SPd mengatakan, penyelesaian aset antara daerah pemekaran dengan daerah induk perlu mengedepankan kebersamaan.

Jika hal ini dibiarkan dan berlarutlarut tanpa ada upaya menyelesaikan, dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik horizontal di akar rumput. Hadir pada acara itu antara lain Dan Dim 0209 Letkol Inf Abdi Iman Zebua, Kapolres AKBP Hirbak Wahyu Setyawan, Kajari Bambang Sudradjat SH, Kajari Sabarulina Ginting SH, Plt Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH, Sekda Labusel H Rusman Syahnan SH, para asisten dari tiga kabupaten, para kabag dan undangan lainnya.(HAH)

Yafizham menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan menjadi lokasi pencanangan Bulan Bhakti Karang Taruna.

Sebelumnya Bupati didampingi Ketua TP-PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa meninjau lantainisasi perumahan warga di Dusun V Jati Mulyo Tebing Tanjung Selamat. Bupati juga memberikan bantuan pribadi sebanyak 400 zak semen dan uang Rp10 juta untuk kebutuhan sarana rumah warga kurang mampu di kecamatan tersebut.

Pencanangan Bulan Bhakti Karang Taruna ditandai dengan pemukulan gong dan penyerahan bantuan berupa bibit pohon jati, sembako dan tali asih kepada masyarakat kurang mampu, serta pemberian penghargaan kepada anggota Karang Taruna berprestasi.(JUL)

NIAS - Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu SH.MH membuka secara resmi orientasi/ magang bidan desa dan dokter spesialis kebidanan di puskesmas rawat inap Kabupaten Nias Tahun 2011. Acara itu dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli kemarin.

Wabup dalam arahannya mengatakan kegiatan ini merupakan kerjasama Dinas Kesehatan Nias dan RSU Gunungsitoli sebagai wujud kepedulian meningkatkan pembangunan kesehatan di daerah ini. Program ini salah satu kegiatan nyata untuk memperbaiki citra pelayanan di puskesmas. Secara khusus tentang kinerja bidan desa dan tenaga pelayanan di puskesmas yang dirasakan masih kurang, ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat.

“Masyarakat menuntut pelayanan kesehatan yang lebih baik,”ujarnya.

Dikatakan, bidan desa adalah salah satu petugas kesehatan terdepan yang langsung memberikan pelayanan kepada ibu, bayi, anak dan masyarakat lainnya. Sehingga dituntut kemampuan bekerja secara profesional, berpikir dan bertindak tepat serta memiliki perasaan kasih sayang tinggi kepada sesama. Terutama pasien yang dilayani.

“Saya harapkan agar senantiasa memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ilmu dan pelayanan kerja serta kepedulian akan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pemerintah,”katanya.

Selanjutnya, kepada para dokter spesialis kebidanan yang akan melaksanakan tugas pelayanan di puskesmas diharapkan menjalin kemitraan dengan bidan dan tenaga pelayanan kesehatan. Apalagi alat-alat yang ada di puskesmas ada yang belum dimanfaatkan karena tidak ada tenaga terlatih. Namun dengan adanya dokter spesialis alat-alat tersebut dapat dimanfaatkan. “Juga dapat melatih petugas yang ada di puskesmas,”ucap wabup.

Sementara itu ketua panitia pelaksanaan kegiatan dalam laporannya mengatakan program magang bagi bidan desa dilatarbelakangi keprihatinan akan perlunya peningkatan kinerja bidan desa. Disamping menjawab tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik. juga berdasarkan hasil evaluasi semester I tahun 2011, pencapaian target program kegiatan di puskesmas masih berada di bawah 50 persen.(YAGI/NZ)

PANYABUNGAN - Puluhan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kab. Mandailing Natal (Madina) mendemo Kantor Dinas Kesehatan terkait dugaan-dugaan Kecurangan yang dilakukan oknum Dinas Kesehatan. Massa PP mendatangi Dinas Kesehatan sekitar pukul 11.00 Wib, Kamis lalu.

Peryataan sikap dibacakan Fauzan Helmi Rangkuti selaku kordinator aksi, menyampaikan hasil investigasi yang dilakukan MPC PP Madina, Dinas Kesehatan tidak terbuka memberikan informasi terhadap public. Diduga ingin mengambil keuntungan dalam penerimaan bidan PTT pada tahun 2011.

Indikasi para calon bidan PTT di kenakan biaya Rp30.000.000 setiap pelamar dan yang telah membayar dapat dipastikan lulus.

Apa yang telah dilakukan oknum Di Dinas Kesehatan merupakan praktek KKN nyata yang harus diusut tuntas dan ditindak demi penegakan supermasi hukum di di Madina.

Kemudian dana Jaminan Kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal ) tahun 2011 sebesar Rp4.072.849.000. Dana ini disalurkan ke 26 Puskesmas dan hasil investigasi MPC PP Madina banyak indikasi penyelewengan seperti pengklaiman pasien oleh oknum bidan.

Kemudian program Nace projek, perbaikan giji melalui pemberdayaan masyarakat dengan tujuan masyarakat bebas giji buruk tahun 2012.

Alokasi anggara Rp150 juta per desa untuk 166 desa serta didampingi 83 fasilitator di mana dalam rekrutmennya diduga

oknum di Dinas Kesehatan meminta uang hingga Rp15 juta perorang. Proyek ini terkesan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Masih Fauzan, penyerahan kenderaan roda dua kepada pegawai Puskesmas oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2011 juga disinyalir dimintai uang Rp3.000.000 per unitnya. Padahal kendaraan ini di untuk menunjang kinerja para bidan di Puskesmas.

Berbagai indikasi dan dugaan KKN tersebut MPD PP Madina meminta aparat Polres Madina, Kejaksaan Negeri Panyabungan, Polda Sumut mengusutnya hingga tuntas. Meminta Bupati Madina HM. Hidayat Batubara SE agar mencopot Kadis Kesehatan karena diduga telah banyak melakukan kesalahan yang bertentangan dengan visi-misi Bupati dalam pelaksanaan pengobatan gratis. Sampai saat ini masih banyak pengaduan masyarakat Madina ke Kantor MPC PP tentang persoalanpersoalan di Dinas Kesehatan.

Pemuda Pancasila meminta agar aspirasi yang di sampaikan dapat segera di tuntaskan dan apabila tidak di tuntaskan maka dalam janggka waktu dekat akan membawa massa yang lebih banyak.(TH)

Balon Kades Di Paluta Ikuti Tes MI PALUTA–Bakal Calon (Balon) Kepala Desa (Kades) Se Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta0 melaksanakan Mental Idiologi (MI) untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Termasuk salah satu syarat penentu layak tidaknya balon tersebut dicalonkan sebagai kades.

Pelaksanaan MI dibuka Plt. Sekda Paluta Husni Afgani Hutasuhut, SE yang dilaksanakan di Kecamatan Halongonan Paluta. Sementara panitia penyelenggara adalah Kakan Kesbang Saruhum Hasibuan, SH bekerjasama dengan Kaban Pemdes Drs Mahlil Rambe SH dihadiri Kabag Hukum Burhan Harahap sSH. Plt. Sekda dalam sambutannya meminta para balon setelah lulus tes MI, pemilihan dilaksanakan secara demokrasi.

Jangan menciptakan perselisihan dengan mencari kesalahan–kesalahan calon kades lainnya. “Bertandinglah secara benar, siap menerima kekalahan karena kekalahan merupakan keme-

nangan yang tertunda,” sebutnya.

Plt. Sekda juga berharap setelah selesai Pilkades, siapapun yang terpilih harus bisa mengayomi dan membina masyarakat, bekerjasama dengan Pemerintah untuk membangun desanya.

Kaban Pemdes SH melalui Kabid Pemdes Natoras Harahap mengatakan yang ikut Pilkades tahun 2011, harusnya 137 desa. Namun sampai pendaftaran ditutup hanya 122 Desa yang telah punya balon kades.

Dari 122 desa itu yang mengikuti seleksi MI sebanyak 276 balon. MI dilaksanakan di tiga tempat yaitu di Kecamatan Halongonan, Padang Bolak Julu dan Dolok. Pertama di Halongonan terdiri dari empat Kecamatan yaitu Padang Bolak, Portibi, Halongonan, dan Simangambat. Kedua di Padang Bolak Julu terdiri dari Padang Bolak Julu, Ulu Sihapas, dan Batang Onang dan terakhir di Kecamatan Dolok dari Dolok dan Dolok Sigompulon. (DTK)

Badan Kehormatan DPRD Labuhanbatu “Mandul” RANTAUPRAPAT - Badan Kehormatan (BK) DPRD Labuhanbatu hanya dianggap Formalitas dan mubazir. Segala yang menyangkut adanya dugaan pelanggaran etika, BK tidak pernah memberikan peringatan, bahkan seakan tidak perduli.

Kemampuan Ketua BK yang ada saat ini, sangat jauh dari harapan.

Sepertinya BK dibentuk hanya untuk mengisi badan kelengkapan di DPRD dan

menghabiskan anggaran.

Sampai saat ini tidak ada satu tindakan yang dihasilkan atas dugaan suap terhadap anggota dewan alias “mandul” Hal itu terungkap saat wartawan koran ini konfirmasi kepada ketua BK, Jamilah, terkait dua anggota dewan yang diduga menerima uang pilicin dari dana sertifikasi guru. Seperti pemberitaan sebelumnya, ada oknum anggota dewan berisial AA dan DB. Bahkan

salah seorang anggota dewan berinisial DB, dirapat paripurna beberapa waktu lalu disebut-sebut menerima uang Rp60 juta.

Dikatakan Jamilah, masalah itu tidak diketahuinya. Karena ketidaktahuan itulah, hingga kini belum ada tindakan yang dilakukan terhadap tudingan itu. ”Saya baru mendengar dari saudara, itupun karena sms yang dikirim,”jelasnya tanpa beban.

Mengenai kejadian Senin 1 November di rapat paripurna, ada salah seorang anggota dewan yang memukul meja kerja sewaktu menyampaikan pendapat. Lagi-lagi ketua BK mengaku tidak mengetahuinya. ”Saya tidak tahu ada kejadian itu, inipun baru dating,”katanya bernada lugu.

Namun ketika ditanya selaku Ketua BK, apakah ada mendapat fasilatas.

Jamilah tidak menampik

kalau dirinya mendapat jatah mobil Dinas dan honor perbulan atas jabatannya.

“Honor diterima BK bervariasi mulai dari ketua sampai anggota dan ada mobil dinas,”jelasnya.

BK DPRD memiliki tugas dan tanggungjawab dan berhak melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPRD. Pengaduan itu antara lain karena anggota dewan tidak melaksanakan kewajiban,

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun.

Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR sebanyak 6 kali berturutturut tanpa alasan yang sah.

Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/ atau, melanggar ketentuan larangan.

Selain tugas tersebut di atas, BK melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR. BK berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan.(ATR)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 175 21 - 27 NOPEMBER 2011

DPRD Sergai Setujui Tujuh Perda

BNPB Pusat dan Provinsi Kunjungi Tebing Tinggi TEBING TINGGI - Kunjungan BNPB Pusat Dan Provinsi Sumatera Utara Ke Pemko Tebing Tinggi Diterima Langsung Wakil Walikota H Irham Taufik Umri MAP Dan Didampingi SKPD Terkait kepala Badan penanggulangan Bencana Drs Wahid Sitorus,Kadis PU Ir H M Nurdin, Kadis Kesehatan Ramses Siregar Mpd, Kadis Sosial Drs Hasanuddin Siregar, Sekretaris P Dan K Zahidin Serta Seluruh Camat Se Kota Tebing Tinggi,Kamis(17/11) Di Ruang Data 1 Sekretariat Pemko Tebing Tinggi Rombongan Tim BNPB Terdiri Dari Johny Sumbung SKM Mkes Kasubdit perlindungan dan pemberdayaan pengungsi, Rita Idrayani SE, Ir Tatang Wahyu Dan Friska Erinawati SE. Sambutan Dari Wakil Walikota Tebing Tinggi H irham Taufik Umri SH MAP Menyambut Gembira dan senang atas respon pusat dalam hal penanganan bencana yang telah melanda kota tebing tinggi dan da-

lam hal ini kepada SKPD segera memberikan Laporan secara terperinci kepada Tim BNPB untuk melengkapi permohonan bantuan kita ke pusat.ujar irham Sementara itu Kadis Pu kota Tebing Tinggi Ir H M Nurdin mengatakan di kota Tebing Tinggi ada dua sungai yang sering terjadi luapan banjir kiriman yaitu sungai bahilang dan sungai padang. Nurdin mengatakan Penyebab banjir dikarenakan DAM Bajayu yang tidak memiliki pintu penguras sehingga air meluap. ujarnya Johny Sumbung Tim BNPB Pusat mengatakan pengajuan proposal permohonan bantuan tidak pernah sampai kepada kami,untuk itu pengajuan proposal melalui satu pintu dan jangan sampai jatuh ketangan calo. “Proposal harus mendapat persetujuan gubernur dan kita akan survei DAM dan sungai yang menjadi penyebab Banjir,”ujarnya (RS)

Pelaku UMKM Terima BantuanTenda Usaha NIAS – Bupati Nias, Drs Sokhiatulo Laoli,MM menyerahkan secara simbolis tenda usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Nias, bertempat di Kantor Bupati Nias,Rabu(9/11).

Bupati dalam arahannya mengatakan sesuai UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) dinyatakan pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha mikro,Kecil dan Menengah terhadap delapan aspek.

Meliputi pendanaan,sarana dan prasaranan, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha,promosi dagang,dan dukungan kelembagaan.

Dikatakan, kedelapan peran fasilitas menurut regulasi tersebut pada dasarnya telah dan akan senantiasa diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Nias, tidak hanya karena sematamata kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan,akan tetapi yang utama rasa memiliki dan kepedulian akan kondisi masyarakat Kabupaten Nias

yang mayoritas berada dibawah garis kemiskinan.

Bupati mengharapkan kepada pelaku UMKM penerima tenda usaha kiranya memanfaatkan bantuan ini sebaik mungkin untuk kebutuhan usaha terutama di lokasi pasar pecan,dan tidak digunakan pada kepentingan yang lain. Kepada pelaku UMKM yang belum mendapatkan giliran memperoleh bantuan agar bersabar,karena pemerintah daerah tetap konsern dalam pengembangan sarana dan prasaranan bagi kebutuhan UMKM di Kabupaten Nias.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Nias, Yuniman Zebua,SE dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksnakan sesuai dengan UU No.20 Tahun 2008,Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias No.1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APPBD)Kabupaten Nias, Peraturan Bupati Nias No.1 Tahun 20011 tentang penjabaran APBD Kabupaten Nias sebagaimana telah dirubah dengan Perbup Nias No.1 Tahun 2011. (YAGI)

SEI RAMPAH - Setelah melalui pembahasan marathon didahului nota pengantar, pemandangan umum fraksi-fraksi, laporan Pansus dan hasil pembahasan gabungan KomisiKomisi DPRD Sergai dan jawaban akhir pemerintah.

DPRD dan Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) akhirnya menyetujui 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dari ketujuh Perda tersebut, lima diajukan Pemkab dan dua merupakan Inisiatif anggota DPRD. Persetujuan disampaikan perwakilan anggota DPRD, Mahyuddin Purba, S.Sos dari Fraksi PAN dalam agenda pembahasan laporan gabungan komisi atas 7 Ranperda yang diajukan pada rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Sergai, Kamis (10/11). Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Sergai H. Azmi Yuli Sitorus SH, M.SP didampingi Wakil Ketua MY. Basrun, Drs. H. Sayuti Nur, M.Pd dan Drs. H. Abdul Rahim.

Tampak hadir Bupati Sergai Ir. HT. Erry Nuradi M.Si, Wakil Bupati Ir. H. Soekirman, Pasiter Kodim 0204/DS

Kapten ARM Paidi, mewakili Kapolres Sergai Kabag Ops B Aritonang, perwakilan Kajari Sei Rampah Lomo Harahap SH, Sekdakab Sergai Drs.H. Haris Fadillah M.Si, para Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Sergai.

Perda yang disetujua tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sergai 2011- 2015, Rencana Tata Ruang Wilayah 20112031, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut dan Pencabutan 14 Perda Sergai Nomor: 22, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 47, 48 tahun 2005 dan Nomor 28, 31, 33, 37 tahun 2008 . Perda yang dicabut antara lain tentang Retribusi Pembinaan Norma Kerja dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja di Lingkungan Perusahaan, Retribusi Penebangan dan atau Pemanfaatan Kayu

BERITA ACARA - Bupati Sergai Erry Nuradi didampingi Wabup Soekirman, Sekdakab bersama Ketua DPRD Sergai H. Azmi Yuli Sitorus SH, M.SP dan para Wakil Ketua menandatangani berita acara persetujuan bersama DPRD terhadap tujuh Perda Kab Sergai. (KPKPos/ ARM)

Karet dan Kayu Hasil Hutan/Rakyat Lainnya. Retribusi Izin Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Bar dan Restaurant, Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Khusus dan lainnya.

mutasi yang dilakukan oleh Plt Gubsu.

"Sebagai koalisi partai pendukung tentunya kami mendukung pasangan yang telah kami usung sepanjang masih berjalan di relnya," kata Edison.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun menyampaikan mengenai masalah pengangkatan dan mutasi pejabat di lingkungan Pemprovsu, DPRD Sumut juga telah berkonsultasi ke Depdagri.

"Namun dalam proses mutasi tersebut, DPRD Sumut tidak campur tangan.

Demikian juga tentang perubahan Pergub masa usia pensiun PNS, DPRD Sumut tidak pernah diajak konsultasi oleh Plt Gubsu," kata Saleh Bangun.

Namun Saleh Bangun menilai, tentunya dalam perubahan Pergub itu sudah ada payung hukumnya, sehingga hal tersebut dilakukan Plt Gubsu.

H Saleh Bangun mengajak seluruh elemen dan koalisi parpol pendukung pasangan Syampurno bersama-sama memperhatikan, mendorong apa yang pernah dijanjikan pasangan Syampurno. (SBC)

Sementara Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Pemkab Sergai, ditunda pembahasannya menunggu terbitnya Perubahan PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dua Ranperda Insiatif DPRD Sergai yang disetujui menjadi Perda yakni Perda tentang Wajib Belajar Membaca Al-Quran Bagi Pelajar Beragama Islam dan Perda Pelarangan Penggunaan Alat-alat Tangkap Yang Dapat Merusak Habitat Ikan dan Biota Laut.

(ARM)

‘Erosi’ Nasionalisme Memprihatinkan STABAT - Belakangan ini di kalangan sejumlah anak muda, bahkan beberapa diantaranya tokoh yang juga pakar, telah tergerus penyakit erosi nasionalisme.

Kenyataan ini ditandai semakin memuji dan mendewa-dewakan pihak luar, atau bangsa luar yang lebih baik dari bangsa sendiri, tanpa pernah mau berbuat dan berupaya memberikan solusi terhadap persoalan bangsa.

“Sangat memprihatinkan erosi nasionalisme menjadikan bangsa ini kehilangan identitas dan semangat bersatu,” kata Wakil Ketua Pengurus Besar Al-Jamiyatul Washliyah Syahrin Harahap, saat memberikan pencerahan pada pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) l PW. Al-Jamiyatul Washliyah Sumatera Utara di

Aula Gedung PKK Stabat, Sabtu (12/11).

Pada sisi lain, persoalan bangsa juga diikuti terjadinya kemerosotan moral sebagai akibat kemiskinan, sehingga saat ini segalanya diukur materi. Termasuk menggejalanya politik transaksi. Menyikapi hal in warga Al-Washliyah diingatkan agar tetap berpegang teguh kepada landasan Islam yakni AlQuran dan Sunnah.

Guru Besar IAIN itu juga menyebutkan, keikhlasan Bupati Langkat beserta isteri menjadi keluarga besar AlWasliyah tentu memberi pengaruh bagi perkembangan dan kebesaran ke depan.

“Belum ada pimpinan daerah yang menyatakan secara tegas dan ikhlas bersama Al-Washliyah, baru Bupati Langkat Ngogesa Sitepu,” ujar Syahrin.

Sementara Ngogesa Sitepu menyatakan rasa bangga dan berbesar hati berada di tengah-tengah keluarga besar Al-Washliyah, juga atas pelaksanaan Rakerwil di Bumi Langkat karena sejalan dengan visi.

“Eksistensi Al-Jamiyatul Washliyah sangat mendukung visi religius,” ujarnya.

Ketua PW. Al-Jamiyatul Washliyah, Hasbullah Hadi menghimbau jajarannya tetap bersatu dalam barisan merajut ukhuwah mengemban amanah, sesuai tujuan pendirian Al-Wasliyah.

Pembukaan Rakerwil I dihadiri 99 pengurus wilayah, 52 pengurus daerah, ditandai pemukulan bedug oleh Bupati Langkat didampingi Ketua PD. Al-Washliyah Langkat Ahmad Zaid Nur, pengurus PB dan PW Al-Washliyah serta tokoh dan pimpinan ormas. (JUL)

Parpol Pendukung Minta Dewan Tegur Plt Gubsu MEDAN - Koalisi Sembilan Parpol pendukung pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) minta DPRD Sumatera Utara memberi teguran kepada Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya selama ini.

DPRD Sumatera Utara, kata Koordinator Koalisi Sembilan Parpol pendukung Syampurno, Edison Sianturi, sebagai controling, harus memberikan sikap atas kebijakan-kebijakan Plt Gubsu tersebut.

"Apa sikap DPRD Sumut terhadap kebijakan Plt Gubsu, seperti mutasi pejabat dan adanya perubahan Pergub mengenai usia pensiun bagi PNS," kata Edison Sianturi ketika beraudiensi kepada Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun, Kamis (17/11).

Kepada Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun, Edison menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Plt Gubsu dengan kebijakankebijakannya itu dinilai ada kejanggalan, sebab ketika Koalisi Sembilan Parpol menemui Mendagri, telah menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan tentang

DAERAH

RAKERWIL - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH berjabat tangan dengan Ketua PW. Al-Jamiyatul Washliyah Sumut Hasbullah Hadi di acara pembukaan Rakerwil l yang berlangsung di Aula Gedung PKK Stabat. (JUL)

SAMBUTAN - Plh Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Ahmad Muflih SH ketika membacakan sambutan tertulis Bupati Labuhanbatu di halaman Gedung Diklat BKD. (KPK POS/HAH)

Tingkatkan Kerjasama dengan Kepolisian RANTAUPRAPAT - Diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, Pemkab Labuhanbatu harus menyikapinya dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian, khususnya Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Labuhanbatu.

Dalam UU itu dinyatakan kewenangan operasional manajemen jalan dan angkutan jalan merupakan kewenangan kepolisian, artinya patroli pengawalan (Patwal) hanya dilakukan kepolisian. Karena itu, koordinasi dan kerjasama antara Pemkab dan Polres selama ini perlu ditingkatkan khususnya rekayasa lalu lintas.

Hal itu ditegaskan Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar dalam sambutan tertulisnya dibacakan Plh Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Ahmad Muflih SH pada acara apel gabungan di halaman Gedung Diklat BKD Labuhanbatu, belum lama ini.

Bupati menjelaskan, menurut UU lalu lintas dan angkutan jalan, dinyatakan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan kewenangan tiga instansi terkait, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum,

Kementerian Perhubungan dan Kepolisian RI. Namun, setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kewenangan pembinaan menjadi lima instansi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi serta Kepolisian RI. Pada bagian lain bupati mengajak seluruh SKPD di jajaran untuk dapat mensosialisasikan setiap program yang akan dan sedang dilaksanakan di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Daerah (LPPL RSPD).

“Hal itu dilakukan agar setiap program diketahui seluruh lapisan masyarakat”, kata Bupati.

Hadir pada kesempatan itu Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH, Kepala BKD Aswad Siregar SE MAP, Kadis Pendapatan, Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Erwin Siregar SH, Kadis Hutbun Ir Jumingan, Kaban Lingkungan Hidup Romiduk Sitompul SH, Kadis Pemberdayaan Perempun dan KB Heli Fenida SKM MKes, para pejabat eselon III, IV dan seluruh PNS di jajaran Pemkab Labuhanbatu.(HAH)

Sembilan Raperda Kota Binjai Tunggu Evaluasi Gubsu BINJAI - Adanya penetapan sembilan Raperda Kota Binjai, masih menunggu evaluasi dari gubernur Sumatera Utara dan Kementerian Dalam Negeri. Sebab di antara Ranperda yang diajukan Walikota Binjai itu menyangkut pajak dan retribusi daerah, untuk itu itu harus diajukan ke Mendagri agar tidak terjadi tumpang tindih.

Menurut jadwal sidang paripurna DPRD Binjai penetapan sembilan Ranperda Kota Binjai, termasuk Ranperda Perampingan SKPD yang akan diberlakukan di Januari 2012, berlangsung senin pekan lalu. “Namun karena evaluasi Gubsu dan Mendagri belum turun terpaksa di tunda,”ujar sumber kepada koran ini.

Seketaris DPRD Binjai, Kumar Tanjung SH, ketika ditanya membenarkan bahwa belum turun evaluasi dari Gubsu. Kata Kumar dari sembilan Ranperda Kota Binjai, terdapat Ranperda menyangkut pajak dan retribusi daerah, sehingga harus di bawa ke Kementrian Dalam Negeri.

Sementara Ranperda

menyangkut struktur organisasi (perampingan SKPD di jajaran Pemko Binjai cukup sampai di Gubsu saja. “Diharapkan dalam waktu dekat ini surat dari Mendagri segera turun sehingga DPRD Binjai segera memparipurnakan,”tandas kumar.

Sementara itu, menjelang diberlakukannya struktur organisasi atau perampi-

ngan SKPD, banyak pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Binjai gelisah.

Dikarenakan takut tergusur jabatannya, mengingat banyaknya jabatan eselon yang ditiadakan. Selain kebijakan Walikota yang cenderung mengimpor pejabat dari luar.

(SBR)

KPK POS

10

E D I S I 175 21–27 NOVEMBER 2011

KRIMINAL

NAD SUMUT JAMBI

Proses Hukum Waka Polresta Binjai Dilanjutkan BINJAI–Propam Poldasu atas nama Kepala Bidang Propam Polda Sumut yang ditandatangani Kasubbid Provos AKBP Sampe Sianturi,Bsc, telah mengirimkan surat No : B/519/XI/ 2011/ Propam, perihal pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan perkara LP/135/VIII/2011/Propam tanggal 22 Agustus 2011, terkait tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan Waka Polres Binjai Kompol Budiardo Saragi terhadap Pho Sie Dong (29), warga Jalan Petai,Kelurahan Jati Utomo, Binjai Utara.

Surat P3 HP itu juga ditembuskan kepada Kapoldasu, Irwasda Poldasu, Karo SDM Poldasu, Kabidkum Poldasu, Kapolres Binjai, pada 4

November 2011. Sesuai dengan surat Kapodasu Irjen Drs Pol Wisjnu AS No : B/4535/ XI/2011 tanggal 09 Nopember 2011, Propam Poldasu

telah melimpahkan berkas pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan perkara ke Propam Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut. dan surat pelimpahan dari Poldasu di berikan pelapor kepada beberapa wartawan jumat pekan lalu.

Sumber di Propam Poldasu, menjelaskan, dasar perkara dilimpahkan ke Polres Binjai, karena objek perkaranya berada di wilayah hukum Polres Binjai. Setelah hasil pemeriksaannya rampung, Propam Polres Binjai tetap akan melaporkannya ke

Propam Polda Sumut. “Oknum perwira polisi yang terbukti melakukan tindakan tidak menyenangkan,sudah jelas akan dikenakan sanksi tegas, karena telah melanggar peraturan tentang disiplin anggota Polri. Sanksi itu seperti penundaan kenaikan pangkat, bahkan yang bersangkutan terancam untuk menduduki jabatan fungsional,” ujar sumber yang tidak bersedia namanya dipublikasikan.

Sementara itu, Ketua Forum RI Bersatu, Joni Siregar mengharapkan propam Pol-

res Binjai harus tegas untuk memproses perkara yang sudah dilimpahkan Propam Poldasu, terkait oknum Waka Polres Binjai sesuai prosedur hukum yang berlaku. Jangan dikarenakan berpangkat Kompol, Kasi propam Polres Binjai sungkan untuk memeriksanya. “Soalnya Kapoldasu di berbagai kesempatan selalu melontarkan statmen dihadapan masyarakat, jika ada anggota polisi di jajaran Polda Sumut melakukan penyimpangan atau melanggar aturan, akan ditindak tegas sesuai mekanisme dan pera-

turan yang berlaku. Apalagi perkaranya menyakiti hati masyarakat, kita sangat yakin pak Kapodasu akan memberikan sanksi tegas,dan tidak ada yang kebal hukum,” ujar Joni Siregar.

Berbagai elemen masyarakat di Binjai termasuk Forum RI Bersatu, katanya, juga terus mengikuti dan mengawal perkembangan perkara menyangkut orang nomor dua di Polres Binjai. Pemberitaan sebelumnya, Waka Polres Binjai Kompol Budiardo Saragih diadukan warga Jalan Petai,Kelurahan Jati

Satu orang Jamaah Haji Kloter VII Meninggal

Vonis Nenek Saodah Ditunda RANTAUPRAPAT - Agenda putusan siding nenek Saodah, yang dituntut empat tahun penjara oleh jaksa penuntut umum, dalam kasus pencurian tandan buah sawit, ditunda.

Majelis hakim menunda pembacaan putusan hingga 23 November mendatang.

Seyogianya, agenda putusan dibacakan, Kamis pekan. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum membacakan replik. Dalam persidanga yang dipimpin majelis hakim Sabarulina.

Usai Persidangan nenek Saodah terlihat bingung dan menayakan kepada pengacaranya kapan persidangan selesai.

Karena sebelumnya Saodah berharap dapat segera bebas dari tahanan. Kepada KPKPos, Soadah mengaku dijanjikan pengacaranya, Akhyar akan keluar dari penjara saat persidangan perdana.

“Kata Akhyar sekali sidang langsung keluar,” tuturnya.

Saodah mengaku sudah 110 hari berada di dalam tahanan.

Harapan untuk bertemu dengan keluarganya, dan bebas dari jeruji tahanan, sirna sudah. “Masih Rabu depan sidangnya lagi,”akunya sedih.

Persoalan berawal ketika penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa nota pembelaan akan dibuat secara tertulis pada sidang lanjutan, satu minggu ke depan. Tenggat waktu melebihi batas penahanan Saodah.

Lamanya proses penahanan dan tak kunjung selesainya persidangan nenek Saodah, mendapat reaksi dari berbagai masyarakat.

Akhyar tak mau disalahkan dalam kasus lamanya masa penahanan dan nota pembelaan kliennya. “Jangan saya yang disalahkan, jaksanya kenapa terlalu lama terdakwa ditahannya,” tegas Akhyar. (ATR)

Politisi PPP L Batu Diduga Suap Warga RANTAUPRAPAT - Terkait keberatan warga terhadap pembangunan rumah toko dan aktifitas rumah makan Holat yang berada di sekitar Sungai Aek Tapa, melibatkan politisi PPP di Kabupaten Labuhan Batu. Warga menentang keberadaan rumah makan tersebut. Protes warga atas keberadaan rumah makan itu, dicampuri poltisi PPP, IR. IR ditengarai berupaya meredam protes warga terhadap keberadaan rumah makan Hal itu diungkapkan Mihdar Rihda yang lebih akrab di panggil pak Farid. Ridha juga warga di sekitaran sungai, menjelaskan, jalan negara tersebut telah beralih fungsi.

Menyikapi hal itu, mereka meminta bantuan kepada anggota dewan ke Komisi D dengan melayangkan surat agar persoalan jalan negara itu dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku dan jangan sampai ditutup atau dihentikan.

Ditambahkan Ridha, beberapa waktu kemudian datang IR merupakan Ketua Fraksi PPP untuk memberikan bantuan berupa fasilitas. “Dan IR akan memintakan uang kepada pemilik usaha untuk diberikan kepada dirinya. Saat itu saya

ditawari akan dibantu dan dia memasilitasi untuk meminta uang kepada pengusaha,” ujar Ridha. Peristiwa itu sendiri, ujar Ridha terjadi pada 2008.

Persoalan menyangkut beralihnya fungsi badan jalan dan adanya usaha rumah makan yang masih beroperasi di lahan yang dipermaslahkan warga, hingga kini belum terselesaikan. Namun warga tetap akan memperjuangkan jalan negara itu untuk di fungsikan kembali. Warga pun melayangkan surat kepada anggota dewan juga kepada bupati.

Harapan warga, bupati dan DPRD Labuhan Batu bereaksi atas tindakan pengusaha itu.

Midhar Ridha mengklaim dirinya merupakan salah satu orang mendukung penuntupan jalan negara. Keterlibatannya saat itu, diakui Ridha, karena ia ditawari fulus hingga Rp 30 juta, dengan tujuan dirinya tidak lagi mempersoalkan penutupan areal jalan.

Dituding memberikan suap, Irwansyah Ritonga membantahnya. “Semua keterangan yang diberikan Midhar tidak benar sama sekali,” tegas Irwansyah. Dia membantah sebagai aktor utama pengubahan fungsi jalan itu.(ATR)

Kapolres Aceh Singkil: Jangan Mudah Terhasut SUBULUSALAM - Kapolres Aceh Singkil AKBP Helmi Kwarta mengharapkan kepada masyarakat agar jangan mudah terprovokasi oleh isuisu dari orang yang tidak bertanggungjawab. Sebab, isu yang tebar dapat membuat kekacauan khsusnya menyangkut keamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang akan datang.

Dikatakan Helmi, pelaksanaan pemilihan adalah kepentingan bersama. “Maka bagi Polisi tidak ada alasan atau tawar-menawar,” tegas Helmi. Ditegaskannya, Polres Aceh Singkil proaktif untuk menyukseskan Pemilukada.

Hal itu, kata dia, tidak terlepas dari dukungan masyarakat. “Karena apabila tidak

didukung oleh masyarakat kami tidak bias berbuat apa apa,” demikian disampaikan Helmi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur di gedung Serba Guna Subulussalam.

“Untuk menyukseskan Pemilukada, kita terpaksa memberikan contoh yang teraman di daerah kita Subulussalam dan Singkil nantinya,” ujarnya. Karena Pemilukada yang akan datang adalah merupakan tanggungjawab Polri untuk memberikan keamanan sampai selesai dan juga seluruh para kapolsek wilayah hukum Polres Aceh Singkil, diminta berperan aktif mengajak seluruh elemen.(KAR)

Utomo Pho Sie Dong ke Propam Poldasu terkait indikasi penghinaan dan pengancaman yang terjadi pada bulan Agustus 2011 lalu di jalan Sukarno-Hatta Km 18 Binjai Timur.

Disebut-sebut, petinggi di Polres Binjai ini memerintahkan rekannya yang juga seorang perwira berpangkat AKP untuk berdamai dan membujuk pelapor untuk mencabut pengaduan tersebut. Namun bujukan itu tidak berhasil.Padahal pelapor sempat diarahkan beberapa perwira keruang Waka Polres Binjai.(SBR)

CURANMOR– Sejumlah polisi mengamankan sejumlah sepeda motor curian saat melakukan penggerebekan di sebuah rumah, di kawasan Jalan Perjuangan Medan, Sumut, Kamis (17/11). Dalam penggerebekan tersebut polisi berhasil mengamankan dua orang tersangka penadah dengan berkedok sebagai tempat koperasi, dan menyita barang bukti sebanyak 139 unit sepeda motor curian.

Polresta Medan Ungkap Gudang Penyimpanan Hasil Curanmor MEDAN - Aparat Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Medan yang langsung dipimpin Kapolresta Medan Kombes Tagam Sinaga SH, Kasat Reskrim AKP M Yoris Marzuki Sik dan Kanit Judi Susila AKP Hartono SH menggerebek sebuah rumah berkedok Koperasi Serba Usaha di Jalan Perjuangan Gang Sepatu Burung, Desa Sidorame, Medan Perjuangan. Tempat ini diduga telah dijadikan sebagai gudang menyimpan sepedamotor hasil tindak kejahatan. Pengungkapan berlangsung, Kamis pekan lalu.

Selain mengamankan pemiliknya petugas juga berhasil menyita sedikitnya 139 unit sepedamotor berbagai jenis sebagai barang buktinya. Wakapolresta Medan AKBP Pranyoto didampingi Kasat Reskrim AKP M Yoris Marzuki ketika ditanya wartawan di Mapolresta Medan, mengatakan penggrebekkan ini dilakukan di rumah milik Junjungan Simajuntak (65) yang merupakan ketua Koperasi Serba Usaha Ade Artha No.518.503/BH/D/KUK/2007.

Pengungkapan sepedamotor berbagai jenis ini berawal ditangkapnya tersangka curanmor yang diketahui berinisial RA (40) dan AB yang keduanya warga Jalan Yose Rizal Medan. Dari keterangannya itu petugas melakukan pengembangan dan akhirnya membongkar ratusan unit sepedamotor yang terparkir di

depan rumah, kamar tidur dan ruang tamu rumah milik Junjungan Simajuntak. “Terungkapnya kasus ini berkat hasil pengembangan yang dilakukan petugas dari tersangka RA dan AB yang terlebih dahulu ditangkap dalam kasus pencurian sepedamotor. Dari keterangannya itu tersangka mengaku pernah menjual sepedamotor hasil curiannya ke rumah yang digunakan sebagai kantor koperasi tersebut,” terang Pranyoto.

Untuk penyelidikan lebih lanjut masih dikatakannya tersangka dan barang buktinya diamankan di Mapolresta Medan. Sementara itu tersangka Junjungan Simanjuntak dihadapan petugas mengatakan dirinya sudah melakukan usaha barunya menerima gandaiannya sepedamotor orang lain yang satu unit sepedamotor digadai pemilik dengan harga Rp 2 Juta dengan syarat sepeda motor, STNK, Foto Copy KTP untuk sepeda motor kredit.Sedangkan untuk sepeda motor bukan kredit syaratnya sepeda motor, STNK, Foto Copy KTP dan Foto Copy BPKB. Untuk satu sepeda motor dirinya mendapatkan keuntungan dari pengandai sepeda motor sebesar Rp100 ribu hingga Rp 150 Ribu dengan waktu yang disekapati.

Penggadaian sepeda motor yang digeluti selama 2 tahun belakangi ini sangat menguntungkan dirinya.

Namun dirinya tidak mengetahui sepedamotor tersebut curian atau tidak, selama ada STNk dirinya akan meberikan pinjam uang dengan jaminan sepeda motor. “Saya tidak tahu, yang penting ada sepedamotor, STNK dan fotocopy KTP, saya kasih saja uang Rp 2 Juta, baru dua tahun belakangi saya seperti ini menggadai sepeda motor orang sama saya,”ungkapnya.

Dalam penggerebekan kerumah tersangka tersebut petugas membawa tersangka RA kelokasi penggrebekkan.Namun tersangka RA ketika ditanya membantah sebagai pelaku Curanmor, dirinya tidak tahu apa penyebab dirinya ditangkap. Di mana polisi menangkap dirinya gara-gara nomor rangka sepeda motor yang dikendarainya berbeda dari nomor yang ada di STNK. “Saya tidak tahu kenapa saya ditangkap polisi,” ujar RA. Namun setelah dibentak oleh seorang petugas untuk berkata jujur akhirnya RA mengakui sepeda motor tersebut hasil curanmor, kemudian dirinya bersama rekannya menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Junjungan Simanjuntak.

Setelah beberapa bulan ke depan tepatnya, bulan Juli 2010, RA membayar uang yang dipinjam oleh junjungan dengan jaminan sepedamotor curian tersebut. Sepeda motor ini pun digunakannya sebagai alat transportasi untuk bekerja sehari-hari.(S.EDHI)

MEDAN - Sebanyak 454 orang jamaah haji kloter VII sampai di Bandara Polonia Medan, pada Sabtu pekan lalu, dengan no penerbangan GA3207. Kedatangan kloter VII ini dipimpin Ketua Rombongan Nihaya Rawi BN Utuh Bin Ibrahim.

Dimana dari 454 orang jamaah haji termasuk dua orang diantaranya mutasi dari eks Kloter 18 yakni Riza Pahhlevi BN Bahriar asal Mandailing Natal dan Masleli Lubis BT Amar Lubis eks Kloter 18, yang juga berasal dari kloter 18.

Selain itu juga, relies informasi panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Medan, yang ditandatangani Sekretaris PPIH Embarkasi Polonia Medan, Drs. H. Abdul Rahman Harahap MA, menyebutkan seorang kloter haji yang meninggal yakni T. Musrizal Hanum TS Bt T Muhammad Taha asal Kabupaten Deli Serdang.

Sementara itu, ada sekitar 5195 orang jamaah haji masih di Tanah Suci asal Sumatra Utara untuk pulang ke Indonesia. Dimana menurut informasi Kloter VIII dijadwalkan datang pada Minggu (20/ 11), sekitar pukul 02.30 wib. (DNA)

Nasib 17 CPNS Mengambang MEDAN - Pengadilan Negri Medan diminta segera memberikan surat pemberitahuan salinan putusan, dalam hal ini Pemko Medan selaku tergugat.

Hal itu diungkapkan oleh Irwandi Lubis Kepala divisi (Kadiv) HAM Lembaga Bantuan Hukum Medan dan juga kuasa hukum dari 17 Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) yang merasa dirugikan atas hasil keputusan penyelenggara tes CPNS Pemko Medan dan telah memenangkan gugatan tersebut pada sidang Ajudikasi Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat yang digelar beberap waktu lalu.

Irwandi Lubis, mengatakan karena Pengadilan Negri Medan belum mengeluarkan surat pemberitahuan tersebut nasib ke 17 kliennya masih mengambang.

"Atas dasar tersebut PN Medan jangan memperlambat salinan putusan pada Pemko Medan, agar nasib PNS tidak mengambang" tegasnya, Sabtu (19/11) siang.

Dimana seharusnya lanjut Irwandi putusan tersebut keluar paling lambat 2 minggu telah diserahkan pada tergugat setelah pengadilan ajudikasi KIP mengeluarkan putusan.(STB)

Mediasi Kasus Tanah Dihadiri Prajurit TNI AD RANTAUPRAPAT - Kepala Desa Batu Tunggal Kecamatan NA IXX, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sahbela memediasi pertemuan sengketa lahan, Selasa pekan lalu. Mediasi dihadiri personel Detasemen Polisi Militer Labuhan Batu.

Atas kehadiran personel di dalam sengketa itu, warga meminta jurnalis mengikuti jalannya mediasi. Warga penggarap mempertanyakan kehadiran personel Denpom Labuhan Batu di dalam mediasi.

Pantauan KPK Pos, Sahbela bersama perangkat desa memfasilitasi pertemuan antar kubu yang bersengketa. Yakni, antara warga penggarap dengan kuasa ahli waris almarhum H. Jawahari Hamid. Kuasa ahli waris mengatakan, lahan seluas 53 hektar di Dusun Hutaimbaru, Desa Batu Tunggal, telah dibeli

sejak 1990. Kini, lahan tersebut dikuasai masyarakat dengan menanam kelapa sawit.

Sementara warga mengklaim lahan itu milik mereka melalui jual-beli dengan Beni dan S. Harahap serta warga lainnya.

Dalam mediasi, mantan Kepala Desa Batu Tunggal tahun 1984 – 1993, Bela Rambe, mantan Kadus Hutaimbaru, Pangeran Sipahutar, menerangkan, bahwa memang ada H. Jawari Hamid membeli lahan masyarakat, tetapi tidak mengetahui berapa luas keseluruhannya.

“Yang saya ingat, ada saya meneken surat atas nama Abdul Hakim yang dijual ke H. Jawahari Hamid, 2 ha yang fasilitatornya bapak Aman Hasibuan dan Gontar Sinaga dengan harga Rp 350.000,-/ Ha dan Halipah Raju, Japalembang, Sutan Nabolon 32 ha, tapi

persisnya saya tidak ingat dan saat itu ada yang hutan dan kayu rambong,” kata Pangeran Sipahutar Sementara Beni mengatakan dia membeli atas surat pancangan masyarakat dan beredia menyelesaikan baik secara kekeluargaan ataupun jalur hokum.

Sementara S Harahap hampir senada dengan Beni. Tapi dia tampak enggan lantaran adanya kehadiran personel TNI. “Prinsipnya saya siap baik jalan musyawarah ataupun jalur hukum, kalau secara baikbaik saya siap mengganti rugi atau digantirugi,” tegasnya.

Perjalanan mediasi diwarnai adu argumentasi antara warga dengan Edu Juanto-personel Pomdam, yang angkat bicara tentang S. Harahap yang merupakan purnawirawan TNI, serta salah satu penerima kuasa.

Dia mengatakan ingin membeko lahan yang di persengketakan dan meninggalkan ruangan.

Warga menolak kehadiran kehadiran anggota TNI AD. Edu Juanto mengatakan keberadaannya dalam pertemuan atas perintah komandannya. Komandan Denpom, Abd. Rahman P mengaku mengetahui keberadaan Edu di lokasi pertemuan. Rahman enggan berkomentar panjang saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon. Rahman menyarankan agar konfirmasi dilakukan langsung.

“Kalau mau konfirmasi jangan melalui telepon datang saja ke kantor saya langsung,” katanya. Ketika disambangi ke kantornya, petugas piket menyatakan Rahman tidak berada di tempat. (HAH)

11

KPK POS E D I S I 175 21 - 27 NOPEMBER 2011

KRIMINAL

Warga Demo PDAM LABUHANDELI - Sudah 3 hari lamanya warga di kawasan jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan resah kesulitan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) menyusul, tak kunjung mengalirnya air yang dikelola PDAM Tirtanadi, rencananya warga pelangan akan melakukan aksi demo ke kantor PDAM Tirtanadi yang selama ini dinilai mengabaikan hak pelanggan.

Senin pekan lalu, warga sudah banyak yang tak mandi hingga terpkasa gunakan air hujan, maupun air sumur yang tak bersih bahkan ada yang mengambil alternatif membeli air dalam botol kemasan meski harus mengeluarkan biaya besar.

"Sejak ngadatnya air di rumah bang, kami terpaksa mandi, memasak serta keperluan kebutuhan rumah tangga membeli air kemasan meski tiap harinya mengeluarkan uang Rp5000/harinya, kami berharap pihak Tirtanadi ja-

ngan hanya bisa mengenakan denda pembayaran bila pelanggan nunggak membayar air namun bila air mati tibatiba seperti ini bagaimana?, Dimana keadilan bagi rakyat ini, kami minta agar PDAM segera mengaktifkan kembali aliran air di rumah kami, sebab mereka matikan air tanpa alasan jelas, jangan perusahan itu mentingkan keuntungan mereka saja sementara pelanggan menderita,"ungkap sejumlah warga pelangan di Lingkungan 11 Jalan Young Panah Hijau Kec. Medan Marelan melaporkan.

Ironisnya, bagi warga yang hidupnya pas-pasan disini, mau beli air kemasan terpaksa mikir panjang bahkan biasanya mandi 3 kali sehari namun sejak air PDAM irtanadi mati terpaksa mandinya hanya sekali untuk menghemat pengeluaran biaya rumah tangga, bahkan ada warga yang terpaksa mengunakan air hujan untuk keperluan MCK (Mandi, Cuci Kakus). (DNA)

SUMUT

Industri Pembajakan DVD Diungkap MEDAN – DVD dan piringan disc bajakan di kotakota besar di Indonesia kian menjamur, dan terkesan diabaikan dalam penindakan. Pada hal, tindakan ini kategori tindak kejahatan dan merugikan pendapatan pajak bagi negara yang saban tahun terus merugi dari sindikat pembajakan.

Di Kota Medan, begitu mudah menemukan pedagang-pedagang DVD bajakan. Mulai dari para pedagang yang menjajakan piringan disc dengan sarana lapak tenda hingga pedagang menempati usaha permanen. Kemarin, personel dari Reserse Kriminal Unit Unit Judi Susila Polresta Medan mengungkap lokasi pembajakan. Rumah di Jalan Wahid Hasyim, Nomor 130 C Medan, telah lama diintai kepolisian.

Dari pengintaian tersebut Pol-

resta Medan akhirnya berhasil mengamankan 15 ribu keeping, diantaranya compact disc film porno. Selain compact disc, petugas juga menyita perangkat pengganda, pembajak sebagai barang bukti.

Penggerebekan dilakukan, Kamis pekan lalu.

Kepolisian mengungkapkan, penggerebekan bermula dari informasi menyebutkan rumah itu digunakan sebagai home industri pembuat kepingan compact disc. Ketika dilakukan pengerebekan akhirnya

terbukti kalau ruko berlantai tiga yang di tutupi dengan cara menjual mie telah dijadikan sebagai tempat pembuatan kepingan VCD porno.

Di sana petugas menangkap tersangka Awie (36). Selain Awie petugas juga menyita barang bukti sekitar 15 ribu keping VCD porno sebagai barang buktinya.

Wakapolresta Medan AKBP Pranyoto didampingi Kasat Reskrim AKP M Yoris dan Kanit Judi Susila AKP Hartono SH, kepada sejumlah wartawan menjelaskan, kalau anggotanya sudah lama mengintai tempat tersebut. Setelah mendapatkan waktu yang tepat akhirnya polisi langsung melakukan penggerebekan dan hasilnya 15 ribu VCD porno berhasil ditemukan.Untuk pemeriksaan lebih lanjut tersangka beserta barang buktinya ini langsung diboyong ke

Mapolresta Medan.“Pengungkapan kasus ini atas laporan masyarakat yang resah dengan penjualan VCD porno,” terangnya.

Dalam menjalani usahanya, lanjut Pranyoto, tersangka memasarkannya di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Untuk pemesanannya biasanya melalui internet dan telepon. "Saat ini polisi masih melakukan pengembangan penyidikan dan berusaha mengungkap jaringan kasus ini. Kami yakin tersangka tidak sendirian melakukannya," tambah Pranyoto.

Akibat perbuatannya tersangka Awie akan dijerat dengan Pasal 72 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2002 tentang hak cipta dan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman 5 tahun.

(S.EDHI)

Dinsos Sumut Razia Hotel Melati Padang Bulan MEDAN - Puluhan pasangan mesum terjaring dalam razia yang digelar Dinas Sosisal Sumatera Utara dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di berbagai Hotel kelas Melati dikawasan Jalan KH Wahid Hasyim dan Jalan Jamin Ginting Medan, Sabtu pekan lalu.

Dalam razia yang dipimpin oleh Ketua Tim Razia Terpadu Dinas Sosial Sumatera Utara M Tambunan, pihak Dinas Sosial dan Satpol PP Sumut berhasil menjaring puluhan pasangan tanpa surat nikah dari Hotel Intan, Hotel Valentin dan Hotel Borobudur

yang berada di kawasan Jalan Jamin Ginting Medan.

Menurut M Tambunan operasi ini untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. Dalam razia kali ini, kami ditugaskan untuk menjaring para wanita dan pasangan yang tertangkap di hotel-hotel kelas melati yang ada di Kota Medan.

Ditambahakan M Tambunan setelah melakukan operasi para pasangan yang terjaring akan di data dan di bawaa Ke Panti Sosial pawarsa yang berada di Brastagi Kabupaten Tanah Karo.

(STB)

14 Nelayan Indonesia Ditangkap Polisi Malaysia PANTAILABU - Sebanyak 14 orang nelayan tradisional Indonesia asal Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deliserdang,yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia 3 bulan lalu, nasibnya tidak menentu.

Seorang diantaranya bahkan tewas dalam sel tahanan Kota Perak Malaysia. Nelayan yang tewas tersebut bernama Ahmad Zailani. Diduga, Eli meninggal dunia akibat sering mendapatkan perlakuan kurang wajar selama 3 bulan berada di sel tahanan.

Sejak Agustus lalu, Zailani dan 13 orang nelayan lainnya ditangkap Polisi Diraja Malaysia saat mencari ikan di perairan selat malaka, yang tidak jauh dari pulau berhala.

Menurut informasi dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)Deliserdang, pihak Polisi Malaysia menahan

para nelayan Indonesia karena telah melewati tapal batas wilayah perairan Malaysia.

Saat ini, keluarga nelayan masih menunggu kedatangan jenazah Zaelani, yang dikabarkan sudah meninggal dunia sejak sepekan lalu itu.

Namun, proses pemulangan jenazah terkendala karena pihak keluarga harus menyiapkan uang sebesar Rp 10 juta untuk biaya administrasi pengambilan jenazah Zaelani.

Sementara, hingga Senin pekan lalu, pihak keluarga sudah mempersiapkan kedatangan jenazah Zaelani yang rencananya akan tiba di tanah air sekira pukul 08.00 Wib di Bandara Polonia. Teratak tampak didirikan di rumah duka."rencananya pagi ini kita akan jemput jenazah di Polonia,"kata Ketua HNSI Deliserdang Rahmadsyah.

(DNA)

Kejatisu Lemah, KPK Diminta Tangani Dugaan Tipikor Walikota Medan MEDAN - Hilangnya berkas dan proses penanganan kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) tahun 2005 Kabupaten Tapsel senilai Rp1,5 miliyar atas tersangka yang kini menjadi Walikota Medan, Rahudman Harahap, sampai saat ini dugaan korupsi tersebut belum menemukan titik terang.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nuriono meminta, Sabtu pekan lalu, agar kasus dugaan korupsi tersebut segera ditangani KPK. Nada ini dilontarkan Nuriono untuk menjawab pertanyaan publik terhadap lambanya kinerja Kejatisu dalam penuntasan dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) tahun 2005 Kabupaten Tapsel senilai Rp1,5 miliyar tersebut. "Agar kasus korupsi ini tidak mandeg. KPK harus ambil alih dan menyeret perkara ini ke Jakarta," beber Nuriono.

Keganjilan juga terlihat pa-

JENAZAH NELAYAN INDONESIA. Rusmawati meratapi peti berisi jenazah suaminya Ely Jailani, nelayan Indonesia yang tewas di Malaysia, di cargo Bandara Polonia Medan, Sumut, Senin (14/11). Alm Ely Jailani tewas pada Selasa (2/11), yang sebelumnya ditahan di penjara Malaysia, dengan tuduhan memasuki wilayah perairan Malaysia.(KPK POS/repro)

da hilangnya sejumlah berkas untuk menyeret Rahudman Harahap pada dugaan korupsi tersebut, yang terkesan bahwa berkas tersebut sengaja dihilangkan. Menanggapi hal ini, Niriono mengatakan sesuai yang tertuang dalam UU tindak pidana korupsi yang menghilangkan barang bukti juga harus ditangkap.

"Siapa saja yang bertanggung jawab atas berkas yang hilang tersebut harus ditangkap, hal itu tertuang pada UU," cetus Nuriono. Nuriono juga meminta pada Kejatisu, agar menunjukan tajinya dalam menuntasakan kasus ini walaupun kasus ini menimpa pada orang nomor satu di Medan, untuk menghilangkan mosi tidak percaya atas kinerja Kejaksaan dalam pandangan masyarakat. Hal ini juga untuk menepati janji pihak Kejatisu kepada Komisi III DPR RI yang berkunjung beberapa waktu lalu ke Kejatisu agar birokrasi tersebut tidak dianggap "tong kosong" oleh masyarakat. (STB)

Diburon 6 Bulan, Pembunuh Manager Poldasu Uber Imigran Kabur Dari Tahanan Imigrasi Sumut CV.AGSM Dibekuk di Medan MEDAN - Setelah dikejar selama 6 bulan, pelaku pemubunuhan dan penganiayaan terhadap Manager dan Staf CV. AG Sukses Mandiri, Novi, 28, dan Lusi, yang terjadi pada Rabu 15 Juni 2011 lalu di Ruko Blok C, RT 13 RW 14, Kel. Mekar Jaya. Kec. Sukmajaya, Depok, akhirnya berhasil ditangkap di rumah orangtuanya. anggota polisi berpangkat AKP di daerah Medan, Sumatera Utara.

Selama enam bulan pengejaran yang dilakukan oleh anggota reserse Polresta Depok, selama ini pelaku bersembunyi di rumah orangtuanya. Menurut Kombes Pol Mulyadi Kaharni, Kapolresta Depok, selain pelaku anak dari seorang anggota polisi di Medan. Tapi juga tercatat sebagai Atlet Lari Nasional Jarak Pendek di ajang PON XVII 2008 di Kalimantan Timur.

"Pelaku nekad membunuh ketika sedang terjepit masalah keuangan setelah diusir dari rumah orang tuanya karena masalah keluarga," ujar Kapolres.

Tidak ada kesulitan dan perlawanan yang berarti ketika proses pemulangan pelaku dari Medan ke Depok pada Jumat pekan lalu, dengan menggunakan pesawat terbang yang dikawal ketat anggota berpakaian preman dengan keadaan tangan terborgol.

Kapolres mengungkapkan, pihaknya terlebih dahulu telah berkoordinasi dengan Polresta Medan dalam penangkapan pelaku. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar sesame

anggota. "Kita harus mengikuti prosedur yang ada. Setelah surat izin dari Kapolda Sumut, dan Polres baru kita membekuk tersangka," katanya.

Selain itu, lamanya proses penangkapan pelaku dikarenakan minimnya saksi mata, dan barang bukti yang ditinggalkan pelaku. Alamat tempat tinggal pelaku di Depok yang selalu berpindah-pindah.

"Memang ada kendalanya, tetapi kami terus mengembangkan kasus ini. DTP ditangkap, setelah beberapa fotonya kami sebar di Polda Sumut," ujar Kapolres.

Pengakuan tersangka, ia khilaf telah membunuh mantan bosnya tersebut.

Tersangka sakit hati dengan ucapan korban yang mengatakan pelaku tidak becus bekerja sehingga tersangka dikeluarkan dari pekerjaaannya. "Pelaku yang dipecat kemudian naik pitam dan langsung menusuk Novi dan Lusi yang melihat kejadian saat itu," ungkap Kapolres.

Usai membunuh, pelaku, mengambil barang milik Novi yang ada di meja kerjanya yaitu satu HP, uang tunai Rp100 ribu dan gelang emas yang ada dipergelangan tangan korban. Barang korban kemudian dijual untuk berangkat ke tanah kelahirannya di Sumut.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya pelaku dikenakan pasal 338 junto 351 tentang menghilangkan nyawa seseorang dengan penganiayaan, dengan ancaman pidana penjara 15 tahun.

(DNA)

MEDAN - Tim Gabungan Poldasu, Polres Sergai dan Deli Serdang membantu untuk mencari dua orang imigran yang masih belum tertangkap setelah berhasil melarikan diri dari tahanan Imigrasi saat makan siang pada17 November 2011 kemarin.

"Pihak jajaran Poldasu kini terus mengejar dua imigran yang belum tertangkap, sedangkan ke-9 orang imigran lainnya telah berhasil ditangkap," ucap Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Heru Prakoso kepada wartawan, Sabtu pekan lalu.

Menurut Heru, setelah mendapatkan laporan dari pihak imigrasi pihak kepolisian langsung membantu melakukan pengejaran. Sebagaimana diinformasikan, kaburnya sebelas imigran gelap pada 17 November 2011 lalu di Theme Park Pantai Cermin Kabupaten Sergei ketika saat pembagian jatah makan siang.

Sementara itu Kadiv Imigrasi Kemenkumham

Sumut, Bambang Widodo yang dikomfirmasikan sebelumnya menuturkan sekaitan tertangkap imigran gelap dilokasi sejumlah tempat rekreasi di Sumut.

Maka untuk itulah pihaknya meningkatkan pemantauan dibeberapa tempat yang dicurigai masuknya para imigran gelap di Sumatera Utara melalui pantai Kantor Wilayah Departemen Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Depkumham) Sumatera Utara siagakan petugas di jalur rawan, di kawasan Pantai Cermin.

Lanjut Widodo, pengawasan tersebut mulai dilakukan Kamis (17/11/2011) malam, dimana selain mencari imigran gelap tersebut juga melakukan pengawasan jalur masuk tersebut.

Dalam mengatasi hal ini, maka kedepannya lanjut Widodo, pihak Kanwil Kemenkumham Sumut akan memperketat dalam pemberian izin rekreasi kepada para imigran gelap yang difasilitasi pihak ketiga NGO-NGO asing. (DNA)

Polresta Medan Targetkan 25 Hari Tertib Lalin Terwujud MEDAN – Kepala Kepolisian Resor Kota Medan, Kombes Tagam Sinaga menegaskan, dalam waktu 25 hari akan mewujudkan tertib berlalulintas.

Untuk mewujudkan itu, kepolisian menggelar tindakan langsung (tilang) bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor.

Diungkapkannya, tilang meliputi, kelengkapan kendaraannya, Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK), helm, penyalaan lampu.

Juga, penertiban terminal angkutan dengan armada berplat hitam. “ Target saya dalam waktu 25 hari lalulintas di Kota Medan akan tertib mengingat pada bulan Desember nanti kita akan mempersiapkan pengamanan Natal dan Tahun Baru,” kata Tagam Sinaga SH ketika ditemui

wartawan di ruang kerjannya.

Dalam penertiban lalulintas tersebut, Tagam mengaku kalau pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada pengendara dan pengusaha angkutan. Bahkan untuk memberikan kesadaran pengendara, Polresta Medan melaksanakan upacara di Lapangan Merdeka yang dipimpin Kapoldasu Irjen Wisnju AS. Selain itu masih, kata dia, polisi akan memberikan penjelasan kepada pengendara tentang penyalaan lampu di siang hari, sekaligus pemasangan helm standart kepada pengendara yang hadir dalam acara tersebut.

“Setelah upacara kita akan memberikan penjelasan tentang penyalaan lampu dan sekaligus pemasangan helm standart. Dan langkah ini merupakan bagian

dari sosialisasi terakhir menjelang penindakan dan penertiban yang akan dilaksanakan Senin mendatang,” tandas Tagam.

Untuk bagi para pengendara roda dua maupun betor agar segera melengkapi kelengkapan kenderaannya kalau tidak mau ditindak tegas. ”Kalau belum lengkap betornya jangan cari penumpang dulu,” sarannya.

Ditambahkanya penertiban dilakukan 3 tim. Tim 1, terdiri dari Sat Lantas, Sabhara, Provost, PM dengan sasarannya roda dua dan roda tiga yang tidak menggunakan helm dan tidak menyalakan lampu utama di siang hari.

Tim 2, Sat Lantas, Sabhara, PM, Dishub Medan, Pol PP, Organda Medan dengan sasaran terminal liar dan agen serta pool angkutan umum yang melanggar

SK Walikota. Tim 3, terdiri dari Sat Lantas, Sabhara, Provost, PM, Dishub, Pol PP, Organda dengan sasaran angkot yang ngetem sembarangan dan melanggar rambu-rambu larangan berhenti atau larangan parkir dan bettor yang melanggar larangan area bebas bettor seperti di Jalan Sudirman dan Diponegero.

“Waktu penertiban hari Senin nanti dilaksanakan secara acak,” jelas Tagam.

Kapolresta Medan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, baik angkutan umum, betor, angkot, pengendara sepedamotor agar segera melengkapi administrasi dan mentaati peraturan lalu lintas, agar nanti pada 21 November 2011 tidak terjaring razia gabungan. (S.EDHI)

12

KPK POS

Kriminal

E D I S I 175 21 - 27 NOPEMBER 2011

LIPSUS

MELONGOK PROSES HUKUM PEMBANTAIAN PENGUSAHA MEDAN KANAN : Kho Wie To (40) alias Awie alias Suwito alias Wito bersama istrinya Dora Halim (28), saat masih hidup BAWAH : Sarwo ayah Suwito alias Awie dan keluarga saat melihat pemakaman anaknya beberapa waktu lalu

BANYAK pihak menduga di balik pembunuhan Kho Wie To (40) alias Awie alias Suwito alias Wito bersama istrinya Dora Halim (28), Kamis, 30 Maret 2011, merupakan dendam sesama pengusaha yang bisnisnya bersaing dengan Awi, dan diduga saingat tersebut menyewa pembunuh bayaran sebagai eksekutor pembunuhan warga Jalan Akasia I, Kelurahan Kampung Durian, Medan.

“Dugaan kuat karena persoalan utang piutang dengan seorang pengusaha juga. Tapi tunggu pemeriksaan lebih lanjutlah,” kata sumber di Medan, kepada sejumlah wartawan.

“Target pembunuhan sebenarnya bukan Suwito, tetapi ayahnya, To Siau Hua alias Sarwo Pranoto. Sebab Sarwo pengusaha Usaha ikan, diduga menjalankan sebagian besar, bisnis dibalik usaha bisnis ikan, dengan cara ilegal. Diantaranya memasukkan barang-barang selundupan dengan memuatnya dari tengah laut. “Banyak yang benci sama Sarwo. Ia pemain bisnis ilegal, “ terang sumber..

Karena kebencian itu, pengusaha besar diperkirakan menjadi berang dan menyewa para pelaku untuk menghabisi Sarwo. Menurut sumber tersebut, kemungkinan pelaku sudah sering memantau kegiatan Sarwo yang biasanya menggunakan mobil Chevrolet Captiva berwarna hitam dengan nomor polisi BK 333 TO. Namun pada saat naas tersebut, secara kebetulan, mobil itu

dikendarai Suwito dan keluarganya.“Seharusnya Sarwo yang menjadi sasaran pelaku. Karena mobil yang ditembak itu adalah milik Sarwo, ayah korban. Dan rumah tersebut juga milik Sarwo. Warga saja tahu kalau korban anak yang baik dan tidak pernah punya musuh,” ujar sumber.

Namun, malam nahas tersebut Suwito bersama istri, anak dan baby sitternya menggunakan mobil tersebut. Pelaku menembak dan tidak mengetahui jika anak Sarwo, Suwito berada di dalam mobil.

Sejak lima bulan belakangan ini, Sarwo menyerahkan pekerjaannya kepada Suwito untuk meneruskannya. Menjabat sebagai pimpinan, rupanya tak membuat Suwito nyaman. “Keterangan yang diterima, korban (Suwito) sempat mengeluh dengan tugas yang diberikan bapaknya. Entah ada pembagian tidak rata (dengan rekan bisnis lain) atau lainnya,” terangnya.

Sementara itu Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Hery Subiansauri mengatakan, saat ini pendalaman penyelidikan masih terus dilakukan. Tim gabungan yang dibentuk sejumlah enam tim, akan fokus untuk mengungkap penembakan tersebut.

Dengan melakukan pengamanan yang memperketat di Bandara Polonia Medan dan perbatasan yang sudah diinstruksikan untuk diperketat.

Ini dilakukan, adanya indikasi, bahwa pelaku telah diketahui

petugas. “Pengamanan Bandara dan perbatasan serta daerah lain telah dintruksikan ke masing-masing daerah,” terangnya.

Penyelidikan tersebut juga akanmeminta keterangan dari orang-orang dekat dengan korban. “Penyelidikan dilakukan dari luar ke dalam dan dari luar ke dalam,” terangnya.

Sedangkan pemeriksaan terhadap saksi telah bertambah, menjadi enam orang. Dalam hal ini, katanya, para saksi diberikan pengawalan.“ Perlindungan terhadap saksi kita berikan, “ terangnya.

Di kediaman Suwito dan Dora di Jalan Bambu 3/Akasia I Kelurahan Kampung Durian, Kecamatan Medan Timur, terlihat garis polisi masih terpasang.

Tidak ada aktivitas di rumah yang menjadi perhatian warga sekitar itu. Di depan rumah terlihat makanan dan hio atau dupa.

Sedangkan di tempat persemayaman keduanya di Balai Persemayaman Angsapura Jalan Waja di Blok 4 dan Blok 5, sanak keluarga masih berdatangan mendoakan pasangan suami istri itu. Jasad pasangan suami istri korban penembakan Kho Wie To alias Awi dan Lim Chi Chi alias Dora Halim, dikebumikan hari ini di Pemakaman Tie Cang Tien Jalan Tanjung Morawa, Jumat (1/4) pukul 15.00 WIB. Rahasiakan Identitas Hingga tadi malam, petugas dari Polresta Medan masih terus memeriksa 4 orang yang diduga

mengetahui pembunuhan Suwito dan istrinya. Kabarnya, keempatnya kemungkinan telah ditetapkan sebagai tersangka yang ikut merencanakan pembunuhan para korban.

Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga hingga tadi malam tidak kunjung bersedia memberitahukan status hukum apalagi hasil pemeriksaan ketiga orang yang diperiksa tersebut.

Dari informasi yang dikumpulkan wartawan, dari keterangan sumber terpercaya di kepolisian maupun dari beberapa petunjuk lain di tempat kejadian perkara (TKP), diduga pelaku pembunuhan saat ini telah diamankan di Mapolresta Medan. “Ya, saat ini (ada yang diperiksa) di Polresta, tetapi masih diperiksa jam kejadiannya kan jam setengah sepuluh malam, paginya jam enam ada yang diamankan, empat orang,” terang Tagam Sinaga.

Sementara selongsong peluru dari senjata api (senpi) jenis FN Kaliber 4,5 MM dan Bareta Kaliber 2,9 MM yang digunakan pelaku untuk menghabisi dua korban serta petunjuk lainnya belum mampu mengungkap siapa pelakunya.

Namun Tagam enggan mengungkapkan identitas yang diamankan tersebut. “Biarkanlah kami bekerja dulu, tim sudah dibentuk untuk segera mengungkap kasus ini nanti kebablasan, kalian kira saya banyak omong, jadi kita tunggu saja tim saya bekerja dulu,” terangnya.(FIC)

SIDANG DIKAWAL

la (PP) Kota Medan. Beberapa pemuda terlihat berjaga didalam ruang sidang di PN Medan kemarin.

Persidangan seyogianya dibuka dengan agenda pembacaan dan mendengar keterangan saksi saksi. Sebelumnya JPU Herbeth Hutapea dan Anthonius Simamora sudah menyiapkan bahan bahan yang akan dipertanyakannykannya kepada terdakwa.Persidangan perkara ini dijadwalkan pekan depan.

Sebelumnya beberapa waktu lalu sidang yang digelar Pengadilan Negri Medan, agenda Sun An Lang alias Anang alias Ayong (50) dan Ang Ho (33) terdakwa pembunuh pasangan suami istri Suwito alias Awi dan Dora Halim, pengusaha ikan dan garam di Belawan, diruang Cakra VII, Kamis lalu. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Wahidin mendengarkan nota keberatan (eksepsi berkas terpisah) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Herbeth.

Dalam eksepsi dibacakan Roni Martini keberatan atas dakwaan JPU yang menjerat

terdakwa Sun An Lang dan Ang Ho pasal 340, pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menurut penasehat hukum Sun An Lang dan Ang Ho bahwa dakwaan JPU dibuat bukan hasil pemeriksaan tapi berdasarkan imajinasi, spekulasi (mengada-ada).

Surat dakwaan JPU disusun dengan tidak cermat,tidak jelas tentang tindak pidana didakwakan bahwa JPU tidak menguraikan tentang tindkan atau perbuatan apa sebenarnya yang telah dilakukan terdakwa.

Dalam pasal 340 KUHP dan dakwaan mengunakan pasal 338 KUHP tidak memahami dengan pasti pasal tersebut karena dalam pasal itu menurut kuasa hukum terdakwa tidak mempunyai unsur merencanakan dan unsur merencanakan dan hal ini hanya dimiliki pasal 340 KUHP, JPU tidak ada menjelaskan tentang apa sebenarnya peran terdakwa dalam hal perencanaan tersebut, apakah ia sebagai orang menyuruh, melakukan, atau turut melakukan atau sebagai orang yang

membujuk, atau dibujuk atau memakai kekuasaan atau pengaruh, tipu daya dan sebagainya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dalam perkara ini dan tidak diketahuinya siapa sebenarnya kunci penembakan dalam perkara pembunuhan tersebut.

Atas dasar ini juga penasehat hukum menuding dakwaan JPU terkesan sangat dipaksakan dan penuh dengan rekayasa karena disebutkan pelaku diduga terlibat dalam perkara pembunuhan tersebut melibatkan banyak orang, antara lain Achui, Aki, Acuan, Hik Khian dan Hok Khim alias Akok yang merupakan Warga Negara Malaysia, kemudian Sun An Anlang dan Ang Ho dan 4 lagi yang masih DPO. Namun dalam perkara ini hanya Ang Ho dan Sun An Anlang yang disidang tanpa mengikut sertakan para pelaku lainnya yang nantinya akan sangat menyulitkan untuk mengetahui dan menemukan kebenaran yang hakiki dalam perkara tersebut. (KHAIR)

DALAM persidangan lanjutan kali kasus pembunuhan ini, mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polresta Medan dimana didekat hakim dijaga seorang petugas kepolisian sementara itu diruangs diang dibagian pintu masuk dijaga dua petugas kepolisian.

Pengawalan ini dilakukan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan, diduga karena insiden penyerangan terhadap kedua terdakwa diduga dilakukan keluarga korban pada persidangan sebelumnya beberapa waktu lalu dimana salah seorang terdakwa Ang Ho mendapat pukulan dari salah seorang keluarga korban.

Selain mendapat pengawalan dari aparat kepolisian, persidangan ini sudah menjadi perhatian salah satu organisasi kepemudaan Pemuda Pancasi-

Sidang Terdakwa

NGULUR SEBELUM dimulainya sidang kasus pembunuhan pasangan suami istri (Pasutri) Kho Wie Tho alias Suwito alias Awi (36) dan Dora Halim (32) di Pengadilan Negeri (PN) Medan, terdakawa Ang Ho disuruh hakim agar melaksanakan sembahyang sesuai tata cara masyarakat Budha sebelum sidang dimulai. Terdkawa Ang Ho sembahyang menggunakan dupa (Hiyu) yang disediakan PN Medan.

Dalam sidang lanjutan kali ini, sidangnya molor hingga beberapa jam.

Penyebab molornya sidang tersebut hingga beberapa jam disebabkan salah seorang saksi soyogianya dihadirkan kepesidangan terlambat datang hingga dua jam lebih,Kamis pekan lalu.

Dalam persidangan kasus pembunuhan pasutri ini, kedua didakwa melanggar Pasal 340 dan Pasal 338 jo Pasal 55 KUHPidana, dengan ancaman maksimal pidana mati. Kedua terdakwa Sun An Anlang alias Anang alias Ayong (53) dan Ang Ho (33), keduanya sebagai warga Jakarta.

Keduanya disiangakan dalam berkas terpisah.

Sementara JPU Herbeth Hutapea dan Anthonius Simamora bersama para kuasa hukum terdakwa sudah hadir di ruang sidang Cakra II PN Medan.

Sidang lanjutan kasus pembunuhan tersebut dimulai pukul 15.50 Wib, berakhir hingga menjelang magrib,dimana terdakwa Ang Ho mengenakan pakaian tahanan kejaksaan Medan No.126 warna Merah.

Sementara hakim yang menyidangkan kedua terdakwa masing masing diketuai Wahidin dan ET Pasaribu dibantu seorang hakim wanita.

Dalam sidang lanjutan ini, terdakwa Ang Ho didengar keteranganya sebagai saksi, sementara saksi lainnya Gultom yang datang terlambat setelah jalanya persidangan sekitar satu jam lebih.

Saat terdakwa Ang Ho disidangkan sebagai saksi, JPU maupun hakim memperlihatklan empat buah helm diduga milik ke empat pelaku eksikutor atas pembunuhan Awi dan istrinya, Dora. Saat hakim dan JPU memperlihatkan ke empat helm tersebut kepada saksi terdakwa Ang Ho, saksi mengatakan benar, keempat helm tersebut benar digunkana ke empat pelaku untuk menutup wajahnya saat mengeksikusi kedua korban.

Saksi mengetahui ke empat helm tersebut milik ke empat pelaku karena ke empat pelaku ada dengan saksi didalam mobil saat mereka berangkat dari Medan menuju Kisaran untuk melarikan keempat eksikutor pembunuh kedua korban.

Saksi juga mengakui saat ianya diperiksa di kantor polisi, dirinya mendapat penyiksaan diduga dilakukan oknum polisi yang memeriksa dirinya. hal tersebut diungkap terdakwa Ang Ho saat dipersidangan.

Saat kuasa hukum mengatakan kepada terdakwa Ang H apakah keterangan saksi yang benar adalah saat keteranganya diambil dipersidangan sementara itu keterangannya dikepolisian kerana dirinya tidak tahan mendapat penyiksaan saat diperiksa sehingga apa yang ditanda tanganinya saat diperiksa dikepolisian tersebut karena ianya tidak tahan mendapat penyiksaan, ujar terdakwa Ang ho dihadapan hakim maupun jaksa dan kuasa hukumnya.

Dalam sidang lanjutan kali ini merupakan sidang pembacaan dan mendengarkan keterangan para saksi saksi. Pada sidang ini saksi yang juga terdakwa Ang Ho mengakui ia dan terdakwa Sun An Anlang ada hubungan keluarga dimana istri terdakwa Ang Ho merupakan keponakan terdakwa Sun An Anlang.

Terdakwa Ang Ho kepada hakim maupun Jaksa mengatakan, terdakwa Sun An Anglang diketahuinya memiliki senpi dimana senpi tersebut yang biasa digunakan anggota Perbakin karena Sun An Anglo anggota Perbakin Jakarta,ujar terdakwa Ang Ho kepada Hakim maupun jaksa.

Saat terdakwa Ang Ho ditanya hakim apakah pernah bertemu dengan saksi Gultom, terdkawa AngHo mengatakan ia sama sekali tidak pernah bertemu dengan saksi yang namanya Gultom namun Gultom mengakui dirinya pernah bertemu dengan terdakawa Ang Ho saat Ang Ho datang melihat kapal milik warga Malaysia yang ditangkapan petugas kelautan. Gultom mengakui ia bertemu dengan Ang Ho di Belawan,ujar Gultom kepada hakim maupun jaksa.

Selanjutnya hakim memperlihatkan kepada Ang Ho kedua foto mayat Awi dan istrinya dimana keduanya tewas ditembak empat eksikutr dengan sadisnya. Setelah terdakwa Ang Ho melihat foto kedua korban, hakim menanya kepada Ang Ho apakah mau istrinya dibunuh seperti itu, Ang Ho mengatakan tidak mau sebab sangat sadis pembunuhan tersebut,ujarnya kepada hakim.

Sementara itu pengakuan Ang Ho, ia datang ke Medan dengan maksud berdagang barang antik yang mana barang antik tersebut ada ia jual kepada pihak hotel KW Marihot Medan. Untuk pembukyian tersebut hakim meminta kepada jaksa agar menanyakan secara langsung apakah benar pihak htel JW Marihot ada membeli babarng antik dari terdakwa Ang Ho,pinta hakim kepada jaksa yang menangani kasus tersebut.

KPK POS

13

E D I S I 175 21–27 NOVEMBER 2011

SUARA KPK

Cacat Prosedural Pengesahan UU BPJS Oleh Juanda Pangaribuan

LANGKAH DPR dan pemerintah membahas kembali RUU yang telah disetujui bersama menjadi UU bisa dikualifikasi melanggar asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tepat pada perayaan hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2011, dalam rapat paripurna DPR bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) menjadi undang-undang. Di masyarakat, ada yang bersukacita dan ada yang memprotes kesepakatan politik itu.

Pembentukan BPJS merupakan mandat dari UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU SJSN mengamanatkan pembentuk undang-undang untuk membentuk BPJS dengan suatu undang-undang. Untuk tujuan itu, UU SJSN memberi waktu kepada DPR dan pemerintah selama lima tahun untuk membentuk UU BPJS. Namun, sampai berakhirnya batas waktu, pemerintah dan DPR tidak berhasil membentuk UU BPJS. Lambannya pemerintah dan DPR membentuk UU BPJS mengundang reaksi dari masyarakat. Buruh dan elemen masyarakat lain yang tergabung dalam Koalisi Aksi Jaminan Sosial (KAJS) melakukan perlawanan keras dengan mengajukan gugatan warga negara (citizen law suit) kepada pemerintah dan DPR melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Dalam putusan No. 278/ PDT.G/PN.JKT.PST, PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Penggugat. Salah satu amar putusan menyatakan, para tergugat (incasu pemerintah dan DPR) lalai menjalankan UU SJSN. Selanjutnya, hakim menghukum para tergugat mengundangkan UU BPJS. Wajar bila rakyat berharap mendapat pelayanan kesehatan atau jaminan sosial dari negara. Harapan itu memotivasi rakyat mendukung dan mendesak DPR segera mengesahkan RUU BPJS. Di tengah pengharapan itu, muncul keinginan yang bertolak belakang. Di satu sisi, ada yang menuntut pembentukan UU BPJS. Di sisi lain menolak BPJS baru hasil peleburan PT Taspen, PT Jamsostek, PT Asabri dan PT Askes.

Mencermati berita di media massa pasca pengesahan RUU BPJS menjadi UU BPJS, muncul informasi menggelitik. Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU BPJS – Ferdiansyah, pada halaman 1 harian Kompas (1/11) mengatakan, RUU BPJS yang disahkan DPR dan eksekutif belum selesai dibahas.

Ferdiansyah menegaskan, proses pembahasan RUU BPJS tidak prosedural.

Bahkan, Ferdiansyah menyebut beberapa kejanggalan berkaitan dengan pembahasan RUU BPJS. Yaitu Panja yang belum lapor ke pleno Pansus; belum dibahasnya Bab penjelasan; sikronisasi terhadap bab, pasal, dan ayat belum dilakukan; Pendapat mini fraksi belum disampaikan; dan Belum ada naskah RUU BPJS yang final.

Dalam kaitan itu, Ferdiansyah menjelaskan, DPR akan melakukan finalisasi RUU BPJS pada tanggal 3-4 November dan tanggal 7-8 November 2011. Setelah itu, naskah UU BPJS diserahkan kepada Presiden untuk disahkan sebagai undang-undang.

Pernyataan lain yang menarik disimak adalah ungkapan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Dalam berita di harian yang sama di atas, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP itu mengatakan, naskah UU BPJS sedang disinkronisasi oleh tim kecil dalam Pansus RUU BPJS. Sinkronisasi

disebutkan oleh Pramono lebih kepada ahli bahasa untuk redaksional. Wakil Ketua DPR itu memberi garansi bahwa DPR dan pemerintah tidak akan mengubah substansi yang sudah diketuk DPR. Pernyataan kedua anggota DPR itu memberitahu kepada publik hal-hal berikut ini : a. Pemerintah dan DPR belum selesai merampungkan Draf RUU BPJS namun RUU itu telah disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna; b. Batang tubuh RUU BPJS yang disetujui bersama itu belum jelas; c. DPR dan pemerintah telah menyetujui pengundangan RUU yang belum final materinya; d. DPR dan pemerintah melanjutkan membahas RUU BPJS yang telah disetujui sebagai undang-undang; e. RUU BPJS yang disetujui dalam rapat paripurna DPR bukan RUU BPJS secara totalitas tetapi lebih tepat disebut pengesahan nama RUU BPJS menjadi UU BPJS; f. DPR dan pemerintah telah menyetujui pengundangan RUU BPJS meskipun belum tersusun secara layak sebagai RUU yang benar.

Bila informasi yang disampaikan oleh Ferdiansyah dan Pramono Anung itu benar, apakah perbuatan DPR dan pemerintah seperti itu bertentangan dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3)?

Pasal 66 dan Pasal 67 UU P3 dan Pasal 149 UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPD (UU MD3) mengatur bahwa pembahasan RUU dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan.

Pembicaraan tingkat pertama dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran,atau rapat Panitia Khusus. Sedangkan pembicaraan tingkat kedua dilakukan dalam rapat paripurna.

Selanjutnya, Pasal 68 ayat (1) UU P3 dan Pasal 150 ayat (1) UU MD3 menguraikan, kegiatan dalam pembicaraan tingkat pertama, yaitu : a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini.

Penyampaian pendapat mini sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat pertama oleh : a. Fraksi; b. DPD, jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD; c. Presiden.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU P3, pembicaraan tingkat kedua merupakan forum pengambil keputusan dalam rapat paripurna.

Kegiatan dalam rapat paripurna antara lain berupa: a. Penyampaian laporan yang berisi : - Proses; - pendapat mini fraksi; - pendapat mini DPD; dan - hasil pembicaraan tingkat pertama; b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan c. Penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Logikanya, naskah RUU yang akan disetujui oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna harus berupa naskah final. Dalam waktu paling lama tujuh hari sejak DPR dan pemerintah menyetujui RUU menjadi undang-undang, Pasal 72 UU P3 mengharuskan Pimpinan DPR menyampaikan naskah RUU yang telah disetujui bersama kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

Bila DPR dan pemerintah di dalam rapat paripurna menyetujui RUU menjadi undang-undang, sama artinya undang-undang yang disetujui itu telah selesai atau final pembahasannya. Dengan kata lain, tidak ada lagi ruang

untuk membahas kembali RUU yang telah disetujui menjadi undang-undang.

Apabila DPR dan pemerintah membahas kembali RUU yang telah disetujui bersama maka UU itu cacat hukum.

Sebab, secara prinsip materi yang disetujui dalam rapat paripurna bukan sekedar nama undang-undang tetapi menyangkut substansi undang-undang.

Oleh karena itu, aneh dan janggal bila DPR membahas kembali RUU yang sudah disetujui menjadi undangundang. Langkah DPR dan pemerintah membahas kembali RUU yang telah disetujui bersama menjadi UU bisa dikualifikasi melanggar asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (f) dan huruf (g) UU P3.

Memang, UU No 12 Tahun 2011 tidak secara eksplisit melarang pembentuk undangundang melakukan tindakan di atas. Walau demikian, DPR dan pemerintah tidak boleh semaunya menyusun undangundang. Lembaga pembentuk undang-undang harus memperhatikan kaidah dan asas hukum terkait dengan pembentukan perundangundangan.

Secara umum, apa yang menyebabkan DPR gagal membawa naskah final RUU ke dalam rapat paripurna?

Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini, Penulis tidak mengulas alasan politis sebagai jalan keluarnya. Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih mengatakan, lambatnya pembuatan UU karena pembuatnya terdiri dari orang-orang amatir (Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragih : 2008, 93).

Jika pembentuk undangundang dikatakan amatir, sebagai petunjuk bahwa legislatif dan eksekutif tidak memiliki kemampuan profesional menyusun undang-undang. Dengan kata lain, legislator tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan legal drafting yang baik.

Kenyataan itu menjadi relevan bila didekatkan pada tulisan Sulardi yang mengatakan pemilu 2009 tak ubahnya sebagai media penyedia lowongan pekerjaan bagi pengangguran (Sulardi : 2009, 60).

Kedua pendapat itu bisa dijadikan alas untuk menegaskan bahwa pembentuk undang-undang yang terlibat dalam pembahasan RUU BPJS tidak menguasai substansi jaminan sosial serta tidak memahami hakikat legal drafting. Maka, problem utama pembentukan undangundang adalah pengetahuan dan profesionalisme yang tidak memadai.

Sinkronisasi, harmonisasi serta grouping materi RUU harus sudah selesai sebelum dibawa ke dalam rapat paripurna. Undang-undang perlu mengatur larangan bagi DPR dan pemerintah memparipurnakan RUU yang tidak memiliki draf final.

Untuk mencegah DPR dan pemerintah kembali melakukan tindakan sebagaimana diuraikan di atas, DPR harus segera mengubah UU No 12 Tahun 2011. Bila RUU yang telah disetujui menjadi undangundang dapat dibahas kembali, hal itu berpotensi menimbulkan manipulasi substansi dan penggelapan materi sebagaimana pernah dituduhkan dalam kasus ‘ayat tembakau’. Selain itu, caracara mana berpeluang digunakan untuk mengecoh publik sehingga masyarakat tidak bisa mengkritisi dan memberi saran yang relevan dengan RUU. Ancaman mengajukan judicial review terhadap UU BPJS mulai terdengar.

Apakah UU BPJS akan berdiri tegak dan tak akan goyah sekalipun diusung masuk ke ruang Mahkamah Konstitusi? Ini ujian terberat yang akan dihadapi oleh pembentuk UU BPJS. Dari segi ilmu hukum, menarik mencermati langkah publik menyikapi UU BPJS. Penulis adalah Hakim Adhoc PHI PN Jakpsu/HO 151111

Pimpinan Proyek Fly Over Kualanamu Wajib Bertanggungjawab Oleh Surya Adinata SH MKn

MERUJUK pada pemberitaan di berbagai media cetak yang terbit di Medan (Selasa, 15 November 2011), sehubungan dengan Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan kematian karyawan PT Hutama Karya, penting kiranya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyampaikan pendapat sebagai berikut: Pertama, bahwa kecelakaan kerja yang terjadi hingga mengakibatkan meninggalnya dua orang pekerja PT Hutama Karya diduga karena lalainya pimpinan proyek dalam mengidentifikasi bahaya dan dampak yang merupakan titik kritis awal pada setiap aktivitas proyek dan tidak berjalannya penerapan prosedur kerja/instruksi kerja untuk memastikan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) diterapkan di tempat kerja.

Bahwa Pimpinan Proyek disinyalir tidak paham terhadap risk assessment atau dikenal juga dengan

Job Safety Analysis yakni suatu proses pengumpulan bahaya-bahaya yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pekerjaan dalam hal ini pekerjaan proyek. Pemahaman terhadap risk assesment ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.

Kedua, bahwa tidak dilengkapinya setiap pekerja proyek dengan Personal Protection Equipment (PPE) pada saat bekerja di lokasi kerja disinyalir menyebabkan meninggalnya kedua pekerja, jikalau Personal Protection Equipment (PPE) diterapkan di lokasi proyek maka bisa saja nyawa kedua pekerja masih dapat tertolong.

PPE yang diperlukan meliputi: Helm Keselamatan, merujuk ke standar ANSI Z89.1 atau yang setara kacamata keselamatan, merujuk ke standar ANSI Z87.1 atau yang setara sepatu keselamatan, merujuk standar ANSI Z41 atau setara sarung tangan (bahan kulit atau kevlar), pakaian kerja dengan identitas personil.

Berdasarkan penilaian-penilaian

di atas, maka LBH Medan dengan ini meminta kepada: 1. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mengusut tuntas secara pidana dengan menerapkan Pasal 359 KUHPidana terhadap dugaan lalainya Pimpinan Proyek Hutama Karya dalam menjalankan proyek hingga mengakibatkan 2 (dua) orang pekerja meninggal dunia.

2. Kementrian Pekerjaan Umum cq Dirjen Bina Marga Pusat agar segera melakukan evaluasi terhadap PT Hutama Karya.

3. Kadisnaker Propinsi Sumatera Utara agar segera melakukan audit sistem management K3 PT Hutama Karya dan melakukan investigasi terhadap keikutsertaan pekerja pada Jamsostek.

4. PT Hutama Karya untuk memberikan santunan kematian kepada ahli waris, sebagaimana diatur Undang-Undang No 3 tahun 1992.

Penulis adalah Kadiv Buruh LBH Medan

Korporasi Harus Lindungi dan Penuhi HAM Oleh Majda El Muhtaj

MELIHAT situasi di Kualanamu yang semakin mengkhawatirkan, aku turut merasa prihatin. Berikut kusampaikan pandanganku terhadap kondisi terkini di Kualanamu.

Aku berharap kawan-kawan berkenan memublikasikannya. Atas dukungan dan bantuannya kuucapkan terima kasih banyak.

Aku juga mencantumkan kasus Kualanamu di Deli Serdang sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM terbesar di Sumut. Dan sampai sekarang belum rampung, termasuk kusebutkan juga dalam catatan kakiku di makalah ini ada surat terakhir dari Komnas HAM kepada Gubernur Sumut untuk lebih intensif memberikan perlindungan terhadap warga di areal pembangunan bandara kualanamu. Aku melihat, maraknya praktik kekerasan dengan atas nama pembangunan menggambarkan bahwa pendidikan HAM di Sumut gagal karena belum mampu meminimalisir berbagai bentuk pelanggaan HAM oleh negara dan aktor-aktor non-negara.

Padahal pendidikan HAM merupakan agenda internasional yang sudah diadopsi ke dalam Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia sejak fase pertama 19982003; fase kedua 2004-2009 dan fase ketiga 2011-2014.

Penggusuran paksa dengan memblokir warga masyarakat terhadap akses informasi dan hakhak mendasar lainnya adalah potret pelanggaran HAM. Sungguh hal

tersebut tidak bisa dibenarkan.

Mediasi yang diinisiasi oleh Komnas HAM seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah untuk melakukan dialog konstruktif ke arah pemberian kompensasi dan relokasi yang sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Dan, jika pemerintah tidak turun tangan menyikapi persoalan ini, pemerintah dan pemerintah daerah juga dikategorikan melakukan pelanggaran HAM melalui tindakan pembiaran (act by ommission).

Sangat disayangkan jika pemerintah daerah, baik propinsi Sumut maupun Kabupaten Deli Serdang, hanya bisa diam. Jika memang pembangunan bandara internasional Kualanamu sebagai proyek nasional, semestinya pemerintah daerah harus bersikap tegas agar warga masyarakatnya dilindungi dan dipenuhi hak-hak manusia manusia. Tanggung jawab pemerintah untuk memastikan agar korporasi melindungi dan memenuhi HAM. Dan kewajiban HAM ini merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUDNRI tahun 1945.

Harusnya dipastikan dengan baik kompensasi dan relokasi bagi lebih kurang 40 warga masyarakat.

Kompensasi itu harus affordable (layak digunakan) dan timely (pas waktunya). Apakah kompensasi yang diberikan selama ini sudah layak setidaknya mampu mencukupkan kehidupan warga masyarakat untuk disebut layak? atau justru semakin

dikhawatirkan kompensasi tanpa relokasi yang selama ini diberikan berpotensi "membunuh" daya hidup masyarakat. Bagaimana mereka bisa hidup layak dengan kompensasi yang tidak layak? Lalu, kehidupan mereka sebagai petani dan peladang juga akan hilang karena relokasi tidak juga diberikan. Standar pada kelayakan hidup adalah HAM. Aku sangat prihatin dengan kondisi 40 warga di areal pembangunan bandara. Pembiaran terhadap penyelesaian kasus tersebut adalah bukti ketidakpedulian negara terhadap hak-hak masyarakat.

Sekaligus ini pertanda buruk bahwa pembangunan berbasis HAM sebenarnya tidak ada di Indonesia, apalagi di Sumatera Utara. Pembangunan masih dipandang sebagai membangun secara fisik, bukan membangun dan menempatkan manusia sebagai unsur subyektif yang penting untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks HAM, pembangunan berkorelasi kuat dengan HAM dan itu sudah ditegaskan dalam Pasal 1 Deklarasi Hak atas Pembangunan tahun 1986: The right to development is an inalienable right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political development, in which all human rights and fundamental freedoms can be fully realized Penulis adalah Kepala Pusham Unimed

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 175 21 - 27 NOPEMBER 2011

SUMUT

Tingkatkan Kerjasama Pemkab Sergai – Bitra Indonesia

Bupati Buka Sosialisasi Kearsipan

SEI RAMPAH - Dalam rangka meningkatkan kerjasama yang sudah terjalin baik antara Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) dengan Yayasan Bitra Indonesia, Wabup Sergai Ir H Soekirman menerima kunjungan sharing program (diskusi program) Yayasan Bitra Indonesia yang dipimpin langsung Direktur Yayasan Bitra Indonesia Wahyudi yang datang bersama Donatur sekaligus Aktivis LSM dari Evangelischer Entwicklungsdienst (eed) Jerman di ruang rapat Wabup Sergai di Sei Rampah, Selasa.

Turut hadir dalam pertemuan ini Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Hotman Hutajulu SH, Kadis Pertanian dan Peternakan Sergai Setyarno SP, Kepala Bappeda Sergai Ir. HM Taufik Batubara MSi, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2T-PM) Henri Suharto, SH dan para aktivis yayasan Bitra Indonesia.

Wabup Sergai menjelaskan kepada pihak Bitra dan eed Jerman bahwa Sergai sudah memiliki layanan satu atap (one stop service) yakni KP2TPM yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai macam perizinan sekaligus untuk meningkatkan iklim usaha daerah dan proses penyelesaian perizinan yang dilaksanakan

STABAT - Arsip sebagai naskah Dinas yang dibuat dan diterima oleh pimpinan unit kerja di daerah dalam bentuk apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan tujuan antara lain untuk menyediakan data dan informasi cepat dan tepat bagi yang memerlukan.

“Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, perlu dilakukan pengendalian, penyususnan pola klasifikasi dengan memperhatikan keamanan arsip,” ujar Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdakab. Langkat Drs. H. Surya Djahisa MSi pada pembukaan Sosialisasi Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat bertempat di Aula Akper Pemkab Langkat, Senin.

Ngogesa juga menegaskan kepada seluruh Arsiparis di setiap jajaran SKPD agar dapat memahami pentingnya pengelolaan arsip secara baik dan benar pada unit kerja masing-masing sehingga selalu siap akan permintaan data apapun, kapanpun dan dalam bentuk apapun karena telah di klasifikasikan dengan baik.

Sebelumnya Kepala Kantor Perpustakaan dan arsip Purnama Dewi Tarigan dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan selama tiga hari dari tanggal 14-16 November 2011 yang diikuti 60 orang berasal dari Instansi Pemerintah Kabupaten Langkat yang bertujuan menambah wawasan para Arsiparis tentang tata cara penyusunan arsip sesuai tuntutan Permendagri Nomor 39 Tahun 2005. (JUL)

melalui unit kerja ini sangat mudah dan transparan. Saat ini KP2T-PM sudah melayani 18 jenis perijinan dengan prosedur mudah dan akan menyusul 15 jenis perijinan lainnya yang sedang dalam proses persiapan.

Untuk itu dalam meningkatkan standard pelayanan, diharapkan Yayasan Bitra Indonesia yang selama ini sudah menjadi mitra kerjasama yang baik dengan Pemkab Sergai dapat membantu dalam peningkatan kapasitas pelayanan KP2T-PM sehingga dapat memperoleh predikat ISO 912008 yang merupakan standard internasional dalam bidang pelayanan, harap Wabup Soekirman.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bitra Indonesia Wahyudi mengatakan, yayasan Bitra Indonesia memiliki program untuk konservasi 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang salah satunya adalah DAS Sei Ular di Kabupaten Sergai.

Untuk itu Bitra Indonesia akan terus bersinergi dengan Pemkab Sergai khususnya dinas terkait dalam mengembangkan berbagai potensi yang ada dalam mengantisipasi masalah perubahan iklim dengan melakukan konservasi dengan penanaman berbagai vegetasi atau tanaman yang sudah dikembangkan melalui metode polikultur. (ARM)

TINJAU TPA - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH didampingi Kadis Kebersihan Drs. H. Astaman terlihat berjalan kaki menuju TPA di Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Rabu. (KPK POS/JUL)

Jadikan Kebersihan Sebagai Budaya STABAT - Sebagai kota peraih penghargaan bidang kebersihan dan penataan Lingkungan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2006, Kabupaten Langkat khususnya Kota Stabat terus berbenah guna mempertahankan predikat tersebut.

“Kita jadikan kebersihan sebagai budaya masyarakat Langkat,” kata Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH saat meninjau keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pembangunan bak pe-

ngolahan sampah di Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Rabu.

Kehadiran Bupati Ngogesa yang didampingi Sekda Surya Djahisa dan Kadis Kebersihan Pertamanan Astaman guna meninjau langsung pengolahan limbah TPA sebagai wujud konsistensi Pemkab Langkat mempertahankan Stabat sebagai Kota Adipura.

Ngogesa menyusuri hampir setiap sudut lokasi tempat di mana seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat Langkat ini

dikumpulkan, untuk diolah dan didaur ulang kembali sembari memeriksa keadaan serta kelayakan segala fasilitas pengolahan sampah yang ada.

“Jangan lelah berhenti memberikan kesadaran dan membudayakan hidup bersih diberbagai kesempatan,” kata Ngogesa sembari meminta Sekda dan Kadis Kebersihan benar-benar melakukan sejumlah terobosan yang bisa diikuti masyarakat Langkat khususnya Stabat dalam mendukung kota bersih. (JUL)

Dengan Semangat Kepahlawanan Kita Bangun Karakter Bangsa SHARING PROGRAM - Wabup Sergai Soekirman memimpin rapat sharing program kerja Pemkab Sergai (diskusi program) dengan Yayasan Bitra Indonesia bersama Donatur sekaligus Aktivis LSM dari Evangelischer Entwicklungsdienst (eed) Jerman di ruang rapat Wabup Sergai di Sei Rampah, Selasa. (KPK POS/ARM)

Dokter Remaja Tebingtinggi Dilantik TEBINGTINGGI - Walikota diwakili Plt Sekdako melantik dokter remaja di SMAN 1 Tebingtinggi, Selasa, di halaman Sekolah SMAN 1. Pada acara ini, Plt Sekdako Tebingtinggi Drs Hadi Winarno didampingi Kadis Kesehatan Ramses Siregar MPd dan Sekretaris P Dan K Zahidin SPd. Walikota berpesan tingkatkan disiplin dari lingkungan rumah dan sekolah dengan membiasakan diri

hadir tepat waktu. SMAN 1 adalah sekolah favorit yang berstandar internasional di kota Tebingtinggi. "Berbanggalah pada anak-anak yang bisa bersekolah di sini dan teruslah meningkatkan kwalitas dan prestasi,"harapnya.

Setelah menyampaikan sambutan Walikota, Plt Sekdako Tebingtinggi Drs Hadi Winarno menyematkan selempang tanda dokter remaja.

PERBAUNGAN - Peringatan Hari Pahlawan tahun 2011 yang bertemakan ”dengan semangat kepahlawanan kita bangun karakter bangsa” diperingati jajaran Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) di bantaran Sei Ular, Kecamatan Perbaungan, Kamis (10/11).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Bupati Sergai Ir. HT Erry Nuradi MSi dan Komandan Upacara Danramil 08 Pantai Cermin Kapten Inf. Ramlan.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri MA dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Bupati Sergai mengatakan peringatan

Hari Pahlawan ini bertu-juan disamping mengenang dan menghargai jasa serta pengorbanan para pahlawan juga untuk menumbuhkembangkan nilai kepahlawanan sebagai modal sosial dalam mengatasi berbagai masalah bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, keterlantaran, ketunaan sosial dan korban bencana.

Semangat para pahlawan hendaknya dapat kita hayati dan dijadikan inspirasi serta motivasi dalam mengisi kemerdekaan dengan berbagai program pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

(RS)

Pendataan e-KTP di Kecamatan Talawi TALAWI - Kecamatan Talawi gelar pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang dilaksanakan di Kantor Camat Talawi.

Dengan e-KTP, diharapkan tidak ditemukan lagi pemilik KTP ganda.

Dengan e-KTP, warga hanya akan memiliki satu nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ditertibkan sekali dalam seumur hidup. Program e-KTP ini berjalan

dengan baik dan lancar. Lapisan masyarakat antusias terhadap pelaksanaan e-KTP ini.

Seorang warga menyatakan, pembuatan e-KTP sangat menguntungkan bagi masyarakat karena pembuatannya gratis. "Jadi kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah melaksanakan program pembuatan e-KTP ini,” katanya. (SAH)

Abdul Jalil Ketua Karang Taruna Sei.Balai BATUBARA - Terpilihnya Abdul Jalil sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara merupakan penghargaan bagi dirinya yang selama ini tanpa pamrih mengembangkan kelompok sosial masyarakat tersebut.

"Pertumbuhan Karang Taruna yang terbina selama ini kini semakin dapat dipercaya bagi kalangan kawula muda dalam mengikuti berbagai kegiatan kelompok sosial di lingkungan Kecamatan Sei Balai," kata Abdul Jalil.

"Sesuai visi misinya, Karang Taruna tetap memegang prinsip kegiatan sosial da-

lam program pembinaan serta mendampingi permasalahan aktivitas pemuda karya mandiri," ujarnya.

Kemudian ia juga membina kelompok mandiri pemuda dalam mitra terhadap pekerja sosial dalam menangani permasalahan masyarakat kesejahteraan sosial yang sebagai mitra TKSK. Jalil berharap Karang Taruna kedepan dapat lebih mampu menjadi pemuda mandiri dalam membantu pemerintah yang nota benenya menjadi mediator di lingkungan sosial di tingkat kecamatan.

(SAH)

VETERAN - Bupati Sergai HT Erry Nuradi MSi didampingi Wabup Soekirman dan Unsur Forpimda Sergai foto bersama dengan para veteran dan janda veteran Republik Indonesia Kabupaten Sergai.(KPK POS/ARM)

Usai upacara Bupati Sergai menyerahkan bingkisan kepada perwakilan pejuang dan janda veteran se-Kabupaten Serdang Bedagai.

Upacara yang berlangsung penuh khidmat ini diisi dengan pembacaan pesanpesan pahlawan seputar peristiwa 10 Nopember 1945, fragmen drama perjuangan mempertahankan kota Surabaya dan ditutup dengan acara tabur bunga ke Sungai Ular.

Napak Tilas Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ini, Rabu malam (9/11) diadakan napak tilas yang diikuti ratusan pemuda dari berbagai pelajar, paskibra, pramuka, jajaran Polres, OKP dan Ormas sepanjang 13 km dari Kecamatan Teluk Mengkudu sampai sungai Sei Ular Kecamatan Perbaungan.

Napak tilas yang diikuti 14 regu itu dilepas Wabup Sergai Ir. H. Soekirman didampingi oleh Kadis Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Drs. Herlan Panggabean, Kakan Kesbangpol Linmas Drs. Ramses Tambunan, Ketua LVRI Abdul Munir, KNPI dan unsur Muspika Teluk Mengkudu.(ARM)

BERI ARAHAN - Sekda Surya Djahisa saat menyampaikan arahan dan bimbingan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu pada acara sosialisasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat bertempat di Aula Akper Pemkab Langkat, Senin.

(KPK POS/JUL)

Tingkatkan SDM Masyarakat Batubara LIMA PULUH - Untuk peningkatan kualitas generasi ke kedepan hendaknya orang tua memulai dari keluarga sendiri, dengan mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan memberikan makanan yang bergizi pada anak.

Hal itu disampaikan Bupati, H OK Arya Zulkarnain SH MM yang diwakili Sekdakab Batubara, T. Erwin SE ketika membuka Perlombaan Bulan Balita Ke-29 dan bina Generasi Muda/Remaja Tahun 2011 di Gedung Olah Raga PTPN IV Perk Tanah Itam Ulu, Rabu.

Dikatakan, agar anak memiliki mental dan kepribadian yang baik, hendaknya orang tua memberikan arahan serta sering berkomunikasi dengan anak, sehingga akan merasa dekat dan merasakan kasih sayang orang tua yang seutuhnya.

Ditambahkan, pelaksanaann Bulan Balita dan bina Generasi Muda/Remaja ini merupakan suatu wadah yang cukup baik pada peningkatan kualitas generasi muda mulai dari anak hingga pemuda.

Oleh karena itu Bupati Batu Bara sangat mendukung kegiatan Bulan Balita ini, mengingat dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) anak-anak remaja di Kabupaten Batu Bara. (SAH)

Ikut KB, Kesehatan Ibu dan Anak Lebih Terjaga STABAT - Dalam keluarga tidak ada hal yang lebih membahagiakan pasangan suami isteri selain keberhasilan anak untuk siap menatap hari depannya. Keberhasilan itu diawali dari kematangan orang tua dalam merencanakan, mendidik dan merawat buah hatinya.

“Keberhasilan seorang anak tumpuan tujuan hidup berkeluarga,” kata Ketua TP-PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa saat memberikan arahan dihadapan kaum ibu yang hadir pada pelaksanaan lanjutan program Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan yang berlangsung di Dusun VII Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu, Rabu.

Disebutkan isteri Bupati Langkat itu, masa depan generasi salah satunya ditentukan bagaimana kepedulian orang tua, terlebih kaum ibu dalam mempersiapkan masa keemasan tumbuh kembang seorang anak, sejak dalam kandungan, hingga usia balita. Oleh

karenanya, melalui program KB lebih menunjang kesehatan ibu dan anak untuk terjaga.

Camat Wampu Persadanta Sembiring, menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan PKK Kabupaten Langkat, dan berharap kiranya kehadiran Ketua TP-PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa dalam kaitan program PKK KB-Kes, mampu memberikan kesadaran kepada warga dan memotivasi perangkat kecamatan untuk mensukseskan kegiatan dimaksud.

Dalam kesempatan itu, Nuraida memberikan bantuan berupa alat kebersihan mandi seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, dan shampoo kepada anak-anak pra-sekolah yang tergabung dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Juga memberikan perhatian atas unjuk keterampilan beberapa anak yang tampil. Bahkan Nuraida ikut bernyanyi bersama sembari memberikan sekedar tali asih, guna membe-

rikan dorongan motivasi kepada anak, agar memiliki rasa percaya diri dengan tetap memperhatikan

etika ketika berada di tempat umum.

(JUL)

BERBINCANG - Ketua TP-PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa berbincang bersama kaum ibu dalam rangkaian acara program Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan yang berlangsung di Dusun VII Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu, Rabu. (KPK POS/JUL)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 175 21 - 27 NOPEMBER 2011

Bupati Raih Prestasi Anugrah Aksara Nasional PAKPAK BHARAT - Bupati Pakpak Bharat, Remigo Y. Berutu MBA berhasil meraih prestasi Anugrah Aksara tingkat nasional. Prestasi gemilang itu diraih 7 kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Lima diantaranya dari Pulau Jawa, 1 dari Indonesia bagian timur. Dan satunya di pulau Sumatera, yakni Pakpak Bharat.

Prestasi Anugrah Aksara langsung diserahkan Menteri Pendidikan/Kebudayaan Muhammad Nuh, kepada Bupati Pakpak Bharat Remigo Y Berutu, Jumat lalu, di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta.

Keberhasilan Bupati Remigo membawa harum nama daerah Pakpak Bharat mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Salah satunya dari wakil rakyat DPRD Pakpak Bharat.

Diakui kegigihan maupun bentuk perhatian kongkrit bupati terhadap pemberantasan buta aksara, yang sudah dicanangkan sejak tahun 2009 sampai 2011 yang membuahkan hasil.

Keberhasilan ini dengan membentuk lembaga pe-

PENGHARGAAN - Bupati Pakpak Bharat Remigo Y Berutu saat menerima Anugrah Aksara dari Mendikbud. (KPK POS/IST) nyelenggaraan program PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal). PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Ditambah dengan pengadaan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan). Berikut TBM (Taman Bacaan Masyarakat).

Banyak terobosan lainnya dilakukan bupati, yakni mengembangkan metoda pembelajaran keaksaraan, berbasis budaya lokal. Menyediakan peralatan musik Pakpak yang didanai APBD. Diperkirakan pada 2011 seluruh kecamatan, yang ada di Pakpak Bharat telah me-

nerima peralatan tersebut.

Selain bagi warga diberi kesempatan untuk mengikuti calistung, mmempelajari musik Pakpak, mencipta dan melestarikannya.

Bahkan warga peserta (belajar keaksaraan) diberi dana pinjaman bergulir sebesar Rp5 juta per orang, juga berasal dari APBD. Secara positif hasilnya cukup efektif, ternyata pinjaman itu pengembaliannya 95%. Sementara pengembangan budi-daya tanaman jagung, relatif sama dan telah dikembalikan 80%, kendati nantinya perlu pembenahan. (PT)

Rumah Janda Jadi Perhatian Korpri Langkat STABAT - Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Langkat yang ke 40, panitia bekerjasama dengan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Langkat melakukan bedah rumah ukuran 4 x 6 m milik seorang janda Farida Hanum (47 Thn) bertempat di Jalan Hangtuah Lk IV Kelurahan Stabat Baru.

“Semoga apa yang dilakukan Korpri dapat dirasakan manfaatnya,” kata Sekda Surya Djahisa yang juga Ketua Korpri Kabupaten Langkat saat memberikan sambutan di acara tersebut, Kamis (17/11). Selanjutnya Sekda menyampaikan salam hangat Bupati Ngogesa kepada masyarakat, di mana saat ini Pemkab terus berupaya meningkatkan perhatian terhadap keluarga pra-sejahtera melalui program perbaikan perumahan dan infrastruktur lainnya.

Sebagai wadah organisasi para Pegawai Negeri Sipil kata Ngogesa Korpri diharapkan senantiasa terus menunjukan eksistensinya, ti-

BEDAH RUMAH - Sekdakab Langkat Surya Djahisa terlihat sedang memeriksa keadaan dalam rumah milik janda Farida Hanum di Jalan Hangtuah Lk IV Kel. Stabat Baru. (KPK POS/JUL) dak hanya dalam pelayanan masyarakat tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan Bhakti Sosial seperti ini.

Sebelumnya Ketua BAZ Sukhyar Mulyanto melaporkan acara seperti ini dapat dilaksanakan berkat sumber dana dari Infak seluruh PNS Pemkab Langkat yang dihimpun setiap bulannya.

Adapun rumah yang dibedah sebanyak lima, ditambah dengan satu Musholla. Kedepannya BAZ merencanakan

untuk melakukan kegiatan seperti ini setiap bulannya.

“Tentu semua ini berjalan tidak terlepas dari arahan bimbingan Bapak Bupati,” kata Sukhyar.

Camat Stabat M. Nurta dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap keluarga besar Korpri Langkat dan BAZ, Kehadiran Sekda dan para pengurus Korpri ini menambah motivasi kami dalam melaksanakan kegiatan ini. (JUL)

SUMUT / ACEH / JAMBI

Abrasi di Desa Pulau Baguk Makin Meluas SINGKIL - Abrasi pantai yang terjadi di Desa Pulau Baguk, Kecamatan Palau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, semakin meluas. Kondisi ini terjadi, akibat tak kunjung dibangunnya tanggul (break water) pemecah ombak di desa tersebut.

Camat Pulau Banyak, Safnil SE kepada KPK Pos pekan lalu menyatakan, masyarakat yang berdomisili di seputar pantai tersebut saat ini semakin cemas, akibat abrasi yang secara terus menerus menggerus pantai yang jaraknya hanya hitungan meter dari rumah mereka.

Selain sudah menenggelamkan puluhan hektar kebun kelapa ke dalam laut, bahkan abrasi tersebut saat ini sudah mulai menyentuh bangunan SMPN-I yang merupakan sekolah satu-satunya yang ada di kecamatan tersebut.

Tercatat sebelumnya, abrasi juga telah membuat 12 unit bangunan perumahan

yang dihuni sejumlah guru di sisi sekolah tersebut, juga terpaksa ditinggalkan penghuninya.

Safnil mengakui, sudah berungkali mengusulkan pembangunan tanggul pemecah ombak tersebut ke pemerintah kabupaten, dan provinsi. Bahkan kondisi pantai tersebut sudah pernah ditinjau sejumlah anggota DPR Aceh saat melakukan kunjungan ke daerah tersebut beberapa waktu lalu.

Namun sebagaimana penjelasan Safnil, walau sempat dijanjikan akan dibiayai melalui Dana Tanggap Darurat, sampai ini janji anggota dewan terhormat tersebut tak pernah terealisasi.

"Kami sudah lelah menyurati dan menyampaikan persoalan abrasi ini ke pihak terkait di kabupaten. Bahkan bisa dikatakan untuk urusan yang satu ini (abrasi) enerji kami hampir habis namun tak kunjung ditanggapi sampai hari ini," keluh Safnil dengan nada putus asa.

Catatan wartawan koran ini, persoalan abrasi ini sudah berlangsung lama. Sebelumnya, kawasan yang jadi andalan Aceh Singkil dari sektor pariwisata ini, tidak

SUSI AIR Layani Penerbangan Perintis ke Singkil SINGKIL - Penerbangan perintis di Bandara Syech Hamzah Fansuri Aceh Singkil, sejak Sabtu pekan lalu, resmi dilayani oleh maskapai penerbangan Susi Air yang sebelumnya dilakukan perusahaan Nusantara Buana Air (NBA).

Penerbangan ke Singkil sempat terhenti selama satu bulan lebih, menyusul jatuhnya pesawat NBA di kawasan hutan Bahorok, Langkat, 29 September lalu.

Kepala Bidang (Kabid) Penerbangan Udara Dinas Perhubungan Aceh Singkil, Edi Hartono BA, Senin pekan lalu mengatakan, Susi Air melayani penerbangan ke Singkil tiga kali seminggu setiap hari Selasa-Rabu dan Sabtu. Sedangkan rute yang dilayani, sama dengan rute yang selama ini dilakukan pesawat NBA Medan-Singkil-Singkil-Banda Aceh dan

sebaliknya. Hanya saja tipe pesawat yang dipergunakan Susi Air jauh lebih kecil dari NBA. Jika NBA menggunakan pesawat tipe Casa2200 dengan daya angkut 24 orang, Susi Air justru menggunakan pesawat Twin Otter jenis Caravan-200 dengan daya angkut 12 orang (seat).

Bagi penumpang yang ingin menggunakan jasa penerbangan Susi Air, Edi mengaku tidak ada perobahan harga tiket. Untuk rute Medan-Singkil setiap penumpang dikenakan biaya Rp155 ribu. Sedangkan bagi penumpang dari Singkil tujuan Banda Aceh dikenakan biaya Rp300 ribu demikian juga sebaliknya.

"Ongkos tetap harga subsidi tidak ada perobahan, hanya saja jadwal penerbangan bertambah dari dua menjadi tiga kali seminggu," jelas Edi. (AZT)

Pasca Banjir, Ratusan Ternak Ditemukan Mati SINGKIL - Banjir yang merendam delapan desa di Kecamatan Singkil dan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil pekan lalu, saat ini dilaporkan sudah surut. Bahkan akses jalan menuju Desa Rantau Gedang, Teluk Rumbia dan Desa Takal Pasir yang sempat terputus akibat terendam banjir, saat ini juga sudah bisa dilalui warga setempat.

Namun banjir tersebut menyisakan bangkai ratusan ternak ayam, itik dan kambing milik warga yang mati. Sedangkan ratusan hektar tanaman padi dan palawija juga dipastikan gagal panen.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Singkil Drs.Henray Silalahi kepada KPK Pos, Senin pekan lalu, menjelaskan, banjir yang terjadi pekan lalu tercatat delapan desa dalam dua kecamatan. Masing-masing Desa Suka Makmur, Siti Ambia, Pasar Singkil, Ujung Bawang, Teluk Rumbia, Rantau Gedang dan Takal Pasir di Kecamatan Singkil, serta Desa Muara Pea di Kecamatan Singkil Utara.

Pantauan wartawan pekan lalu, sebagian besar warga yang sempat mengungsi akibat banjir tersebut, terlihat sudah kembali dan membersihkan rumah masingmasing dari endapan lumpur sisa banjir. Demikian juga aktivitas belajar mengajar disejumlah sekolah yang sempat terhenti selama hampir sepekan akibat banjir tersebut, saat ini sudah berlangsung normal seperti biasa.

Namun, meski banjir yang telah merendam delapan desa tersebut saat ini sudah surut, bencana banjir ternyata masih menyisakan kepedihan terhadap warga setempat. Kondisi ini terjadi akibat ratusan hektar tanaman padi dan tanaman

palawija milik warga, dipastikan gagal panen akibat tertimbun lumpur sisa banjir. Selain itu, ratusan ternak yang selama ini jadi andalan warga untuk menopang ekonomi keluarga, juga ikut mati akibat bencana banjir tersebut. "Habis sudah, semua tanaman yang kami usahakan selama ini jadi siasia akibat tertimbun lumpur," keluh warga.

Drs.Henray Silalahi menyatakan, selain tanaman padi dan palawija, bencana alam tersebut juga telah mengakibatkan ratusan ternak milik warga mati diterjang banjir. "Kita belum menerima angka yang pasti kerugian akibat bencana banjir ini." jelas Silalahi. (AZT)

ABRASI - Lapangan cargo pelabuhan Aceh Singkil yang terancam ambruk akibat abrasi.

(KPK POS/AZT)

pernah disentuh oleh abrasi.

Namun akibat didera bencana gempa berkali-kali, sebagian besar permukaan tanah di wilayah pulau yang terkenal eksotis ini, turun hingga 70 sentimeter. Selain permukaan tanah, terumbu karang yang sejatinya berfungsi sebagai bumper terhadap terpaan ombak juga ikut turun akibat gempa tersebut.

Sudah dapat dipastikan, turunnya permukaan terumbu karang inilah yang memicu terjadinya abrasi diseluruh kawasan tersebut.

Kondisi ini tercipta akibat ombak yang seharusnya

terhenti dan pecah di atas terumbu karang, namun akibat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, justru mendarat di bibir pantai. Ironisnya, walau sudah berlangsung lama, persoalan ini tidak pernah ditanggapi secara serius oleh pemerintah setempat. Bahkan media ini juga sudah berkali-kali membuat berita terkait persoalan abrasi ini.

Namun sebagaimana yang dikeluhkan Safnil dan juga ribuan warga setempat, abrasi di wilayah itu mengancam kehidupan masyarakat di sana. (AZT)

Limbah PLTD Cemari Lingkungan SEI PENUH - Walikota Sungai Penuh, Jambi, Prof Dr H Asafri Jaya Umar dan Wakil Walikota Ardinal Salim SE dalam visi dan misinya bertekad dan menitik beratkan program kebersihan di wilayah itu.

Namun, tekad kedua pemimpin Sungai Penuh ini jauh dari harapan, karena masih banyak yang membuang limbah sembarangan di wilayah itu. Bahkan ironisnya, pencemaran lingkungan tersebut banyak dilakukan instansi resmi, seperti Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Pantauan wartawan koran ini, dengan kasat mata saja terlihat PLTD Cabang Sungai Penuh membuang limbah ke parit di wilayah itu. Padal seharusnya, PLTD ini membuang limbah ke

bak penampungan.

Namun bak penampungan tak dimiliki PLTD ini.

Pihak PLTD Sungai Penuh, Awaluddin ketika ingin dikonfirmasi sedang tidak berada di tempat. Sementara Kepala Cabang Pembangkit Koto Lolo tidak bersedia dikonfirmasi dengan alasan sibuk.

Pembuangan limbah solar bekas ini sungguh meresahkan masyarakat di wilayah itu. "Kita sangat khawatirkan dengan kesehatan di sini. Limbah solar bekas dibuang ke selokan dan mengalir ke persawahan penduduk," ujar Vera warga di sana.

Dia berharap agar Pemko Sungai Penuh secepatnya bertindak sebelum ada korban jiwa akibat pencemaran tersebut. (DON)

Muspida sambut Jamaah Haji RANTAUPRAPAT - Wakil Bupati Suhari Pane SIP didampingi Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Edi Sampurna MSi, Kadis Kesehatan Dr H Alwi Mujahit Hasibuan MKes, Kakan Kemenag Drs H Azaman Harahap, Kabag Bina Sosial Drs H Abdul Malik dan perwakilan unsur Muspida menyambut kedatangan para Jemaah Haji kabupaten Labuhanbatu yang tergabung dalam Kloter 1 di Masjid Raya AlIkhlas Ujung Bandar, Rantauprapat, Sabtu.

Kepala Staf Urusan Haji yang juga Kakan Kemenag Labuhanbatu Drs H Azaman

Harahap mengatakan, sebanyak 455 jamaah haji yang tergabung dalam Kloter 1 yang berasasal dari Medan, Labuhan Batu Utara (Labura) dan Labuhanbatu itu tiba di Tanah Air dengan selamat di Bandara Polonia Medan, Sabtu lalu.

Wakil bupati Suhari Pane SIP dalam sambutannya menyampaikan rasa syukurnya karena para jamaah haji Labuhanbatu sampai di daerah ini dalam keadaan selamat dan sehat wal afiat. “Alhamdulillah semua sehat, semoga menjadi haji dan hajjah yang mabrur,” katanya. (HAH)

Budaya Melayu Masih Tetap Eksis RANTAUPRAPAT - Pagelaran Seni Tari dan Lagu-Lagu Melayu yang dilaksanakan oleh Rantauprapat Creatif Forum berhasil memukau ribuan penonton yang memadati Gedung Naional Rantauprapat, Selasa malam.

Acara yang dipadu dengan pelaksanaan festival lagu, tari dan monolog budaya Melayu yang dilaksanakan selama dua hari dari 14 – 15 November 2011 itu juga dihadiri Wakil Bupati dan Ibu Suhari Pane SIP, Ketua Tim Penggerak PKK Dr Hj Fitra Laila Tigor Panusunan SpTHT, Ketua DPRD Hj Ellya Rossa Siregar SPd, Asisten Pemerintahan Drs Karlos Siahaan, Asisten Administrasi Umum Ahmad Muflih SH, para kepala SKPD, tokoh adat budaya Melayu, ketua Dewan Pendidikan, ketua Dewan Kesenian, pimpinan OKP dan Ormas.

Dalam sambutannya wa-

kil bupati Suhari Pane SIP mengatakan, selama ini kita gelisah dengan eksistensi budaya yang kita miliki, namun pada malam ini kegelisahan itu terjawab sudah.

Kita sama-sama melihat, bahwa budaya Melayu sebagai salah satu budaya nasional masih tetap eksis tidak akan lapuk ditelan bumi.“Saya berharap hal ini dapat menjadi inspirasi dan motivator bagi etnis lainnya untuk melakukan pelestarian budaya yang dimiliki,” kata Suhari.

Pada bagian lain Suhari menegaskan, pelaksanaan pendidikan gratis di Labuhanbatu baru akan dilaksanakan pada tahun 2012.

Hal ini disampaikan Suhari berkaitan dengan banyaknya keluhan masyarakat akan besarnya biaya sekolah yang dikeluarkan orang tua murid.

Ditegaskannya, pada tahun 2012 nanti orang yang

paling miskin sekalipun harus sekolah. “Tidak ada alasan lagi untuk tidak menyekolahkan anaknya, kare-

na segala biaya telah ditanggung oleh Pemkab Labuhanbatu,” tegas Suhari.

(HAH)

PEMENANG - Wakil Bupati Suhari Pane SIP ketika menyerahkan trophy dan uang pembinaan kepada para pemenang festival lagu dan tari-tarian Melayu. (KPK POS/HAH)

E D I S I 175 21 - 27 NOPEMBER 2011

KPKPOS

HALAMAN 16

Warga Kubu Desak Bupati Rohil Bangun Jembatan Baru Kisah Bambu Sunan Dekat Pohon Raja DOLOK MASIHUL - Masih cerita tentang Jubaidah (46) yang akrab disapa Bu Kampung Dilam, yang bermukim di Dusun VI Suka Rejo Desa Dolok Manampang, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, bersama Sarpin (53) sang suami, memiliki anak yang bernama Raja, baru-baru ini kembali diberikan 'amanah' oleh sosok yang mengaku kanjeng Sunan Ampel.

Kali ini Bu Jubaidah mendapat amanah agar sesegera mungkin mengambil bambu Sunan, tepatnya di Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai di dekat pohon kayu Raja.

Jubaidah bersama Sarpin sang suami, Rabu (16/11) menuturkan, bambu yang sudah terkumpul di rumahnya hampir 500-an dengan berbagai jenis bambu dan didapat dari berbagai daerah dan pulau. Namun Sang Eyang masih memberikan amanah untuk mengambil bambu tersebut.

"Syukur kita ucapkan karena di dalam pengambilan bambu tersebut kita selalu merasakan bantuan sang Eyang Sunan Ampel," sebut Bu Jubaidah.

Saat pengambilan bambu-bambu tersebut dan membawa bambu ke rumah selalu diberikan kemudahan antara lain didampingi beberapa orang saudara dan adik adik, juga media yang ikut melihat langsung pengambilan bambu di rumpunan yang berbeda.

Program ke depan, demikian Jubaidah, sesuai amanah sang Sunan, dianya akan berangkat menuju Pulau Jawa dan semoga dapat bertemu dengan pejabat Negara sebagaimana amanah sang Sunan.

"Ada pun pesan lain yang selalu disampaikan Eyang Sunan adalah, bambu ini bukan bambu mainan melainkan titisan ciptaan Sang Maha Pencipta bisa dipergunakan demi sebuah kata Damai sejahtera," kata Jubaidah serius.

Sementara itu Kepala Desa Gudang Garam Purwono saat dihubungi KPK Pos perihal keberadaan bambu dan kayu raja mengatakan, bahwa kayu raja itu memang banyak dan ada ditumbuhi beberapa bambu. (ARM)

KUBU - Masyarakat Desa Sei. Kubu, Desa Sei. Segajah dan Desa Tanjung Leban, Kecamatan Kubu mendesak Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun segera membangun jembatan baru yang permanen dengan konstruksi beton.

Jembatan Sei. Kubu yang terbuat dari kayu menghubungkan Jalan Lintas Kubu ke desa tersebut kondisinya memprihatinkan, tak layak digunakan sebagai penyeberangan dan lalu lintas kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Desakan terhadap Bupati membangun jembatan baru, karena satu-satu jembatan yang menghubungkan Jalan lintas Kubu dengan desa tersebut rusak parah.

"Jembatan tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Sebelum Jembatan itu mengambil korban diharapkan segera dibangun jembatan yang

permanen," ujar Usman Hasibuan (57) warga Sei. Segajah, Kecamatan Kubu saat ditemui, Senin pekan lalu di Kubu.

Menurut Usman, jembatan kayu tersebut dibangun tahun 2009 dana APBD Rohil yang dialokasikan untuk membangun jembatan kayu itu sebesar Rp1,2 miliar dengan volume 4 meter X 20 meter.

"Jalan alternatif menuju desa tersebut tidak ada, kecuali jembatan kayu tersebut.

Mau-tidak mau, meski setiap saat bahaya mengancam, masyarakat terpaksa menggunakan jembatan tersebut,"ujarnya.

Selain kerusakan

jembatan, badan jalan menuju desa tersebut juga mengalami nasib yang sama. Kondisinya juga memprihatinkan, kiri kanan badan jalan berlobang sulit dilalui kenderaan. Badan jalan menuju desa itu bagaikan “kubangan kerbau”.

Kerusakan badan jalan merugikan masyarakat, yang mayoritas sebagai petani pekebun sawit, harga sawit merosot tajam, dari Rp1000/per kilogramnya turun menjadi Rp700, karena dipengaruhi ongkos angkut dari dan menuju Jalan Lintas sangat mahal.

Kendati masyarakat menjerit akibat merosotnya harga TBS (tandan buah segar), namun pemerintah dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Pengairan Rohil terkesan membiarkan kerusakan jembatan dan jalan di desa tersebut. Sejak diba-

RUSAK - Jembatan di desa Sei Segajah yang rusak parah dan perlu diganti (KPKPos/PUR) ngun jalan menuju desa jembatan pada bahatan tersebut dibangun tersebut hingga saat ini gian bawah jembatan asal jadi. Kayu yang belum pernah diperbaipatah. Badan jembatan digunakan disinyalir ki. Sementara dana berlobang. Kerusakan tidak sesuai bestek. Selain perawatan jalan, setiap jembatan tersebut itu, kenderaan yang lalu tahun dianggarkan. diperkirakan bukan lalang di jembatan itu Kerusakan Jembatan karena dimakan usia, jenis coldiesel kayu Sei. Kubu pada melainkan karena mengangkut buah sawit lantai jembatan pelaksanaannya tidak milik masyarakat," berpatahan. Sokongan sesuai kontrak. "Jembakatanya (PUR)

BBPJN Provinsi Sumut Tak Peduli

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambardan rekaman) yang mendukung/ menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

LONGSOR - Salah satu bahu jalan yang mengalami longsor akibat penyempitan jalan karena adanya pekerjaan galian parit yang sudah berbulan-bulan terhenti. (KPK POS/NADEAK)

Jalan Nasional Sitinjo Sumbul Memprihatinkan SIDIKALANG - Kondisi Jalan Nasional Kecamatan Sitinjo menuju Kecamatan Sumbul yang juga satu-satunya jalan penghubung antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, terutama sepanjang jalan Jembatan Lae Renun hingga ke ibukota Kecamatan Sumbul.

Kondisi itu membuat sejumlah supir angkutan umum jurusan Sidikalang – Medan maupun supir truk barang yang melintas di daerah ini mengeluh, dan merasa dirugikan akibat kondisi jalan yang hancur dan menurut mereka, disamping biaya perawatan kenderaan yang semakin meningkat, juga waktu tempuh SidikalangMedan bertambah.

Akibat rusaknya jalan ini, biaya perawatan kenderaan semakin meningkat, terutama pada bagian kolong kenderaan karena banyaknya lobang. Belum lagi masalah waktu. Biasanya sebelum jalan ini rusak, waktu tempuh Sidikalang-Medan dapat

dicapai dengan waktu 3 Jam. "Namun dengan kondisi jalan seperti ini, kita paling cepat 4 jam atau 5 jam,” ungkap salah seorang supir angkutan umum BTN, marga Sitepu kepada KPK Pos di salah satu ruas jalan yang kondisinya cukup parah yakni, sekitar jembatan Lae Renun, Senin.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Dairi, Togar Pasaribu, yang sering melintas di jalan Nasional yang saat ini masih dalam tahap pekerjaan itu. Terutama di sepanjang jalan Sitinjo – Sumbul yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. "Hendaknya pihak kontraktor jangan membiarkannya hingga berlarutlarut, terutama jalan sesudah jembatan Lae Renun hingga ke Sumbul, karena salah satu bahu jalan di daerah itu, sudah ada yang mengalami longsor akibat pekerjaan parit jalan yang sudah berbulan-bulan dihentikan, sehingga badan jalan semakin menyempit yang akhirnya dapat mengancam keselamatan pe-

ngandara yang melintas di jalan itu," ujar Togar Untuk itu Togar didampingi Mangasa Sinaga meminta perhatian serius pihak Balai Besar Penanganan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut maupun pihak kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Nasional itu, terutama pada ruas jalan antara Jembatan Lae Renun ke Sumbul. "Kalau memang pekerjaan pembutan parit jalan itu tidak dikerjakan, batu ataupun tanah bekas korekan yang saat ini menumpuk disepanjang ruas jalan itu, hendaknya diangkut atau dipindahkan, agar badan jalan tidak semakin menyempit,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar PU Sumut melalui KTU nya, Erika Pangaribuan yang dihubungi wartawan media ini melalui selulernya mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak kontraktor yang menangani pekerjaan jalan Nasional itu. (NDK)

PANYABUNGAN - Curah hujan yang cukup tinggi dua minggu belakangan ini melanda daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) membuat daerah ini dihantam longsor dan banjir. Setelah longsor yang menghantam Jalan Provinsi di Pantai Barat beberapa hari lalu, kali ini longsor menghantam Jalinsum Panyabungan-Muara Sipongi dan Pakantan.

Longsor yang terjadi, Rabu pagi (16/11) sekitar pukul 06.30 WIB terdapat di Km 11 desa Usor Tolang Kecamatan Kotanopan.

Akibat longsor ini, jalinsum sempat macet selama 4 jam menyebabkan antrian kenderaan.

Pantauan di lapangan, longsor yang terjadi di sekitar desa Usor Tolang ini terdapat dua titik dengan jarak sekitar 150 meter. Banyak material tanah yang jatuh menimpa badan jalan menyebakan kenderaan tidak bisa lewat.

Longsor ini mencapai 4 meter dengan panjang 30 meter. Kondisi ini tentunya cukup menyulitkan bagi warga untuk mengangkat material tanah karena hanya di lakukan secara manual.

Kepala Desa Usor Tolang Sumardi yang dijumpai di lapangan mengatakan, longsor ini terjadi sekitar pukul 06.30 Wib. Material tanah yang jatuh cukup banyak. Untuk membersihkan tanah, warga bergotong royong dengan alat seadanya, akibatnya proses cukup lama.

Sementara kita menungu alat berat turun tidak pernah datang, jadi warga mengambil inisiatif untuk membersihkannya.

Lambatnya proses pengangkatan material longsor ini juga dikeluhkan para supir dan penumpang yang terjebak macet. Desli, 45, warga Medan salah sorang penumpang mobil pribadi tujuan Padang mengaku sangat kecewa dengan sikap Balai Besar Penanganan Jalan Nasional (BBPJN) ini. “Kita sangat kecewa kepada Balai Besar Penanganan Jalan, kita sudah hampir tiga jam terperangkap macet di sini, namun sampai saat ini belum ada turun alat berat dari pihak terkait. Pengangkatan tanah hanya di lakukan dengan proses manual, mau sampai jam berapa selesainya. Padahal, kita mau cepat sampai ke Padang menjenguk famili yang meninggal,” katanya dengan nada kesal. (TH)

Latsitarda Nusantara XXXII 2011 di Rohil RIMBA MELINTANG - Penyambutan peserta Latsitardus XXXII/2011 di Rokan Hilir (Rohil) dipusatkan di Rimba Melintang, Senin. Para taruna Akmil, AAU, AAL, Akpol, dan Mahasiswa tersebut disambut dengan arakan drum band kurang lebih sepanjang 100 meter.

Sebelumnya Danyon disambut secara adat melayu yakni tabur beras kunyit yang selanjutnya disambut dengan silat.

Hadir dalam penyambutan itu Bupati kabupaten Rokan Hilir H.Annas Maamun, Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, Wabup H Suyatno, Wakil Ketua DPRD Rohil Drs Jamiluddin, Kapolres Rohil AKBP Auliansyah Lubis SIK, Kajari Rohil Moh ZaenuddinSH. Kalangan masyarakat ikut menyaksikan upacara yang dilangsungkan di halaman Puskesmas rawat inap Rimba Melintang tersebut.

Tarian persembahan mewarnai pembukaan acara itu. Bupati Rokan Hilir H.Annas Maamun selaku inspektur upacara yang sekaligus menyerahkan peralatan kepada mahasiswa dan Taruna Latsitardus XXXII. Dalam kesempatan itu juga 14 kepala Puskesmas menerima mobil operasional.

Selama di Rohil, Latsitarda Nusantara melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik . (AK)