e-paper KPK Edisi 121

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

EDISI 121 1 - 7 NOPEMBER 2010 Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit :

K R I M I N A L

TIMBAS TARIGAN DICACI MAKI WARGA

I

HAL

PT Karya Peduli Kebangsaan

8

KPK Pantau Kasus Rahudman Jangan 'Petieskan' Kasus Rahudman MEDAN - Konsorsium Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Utara (KMAKSU) bersama beberapa lembaga masyarakat, menggelar aksi sejuta tanda tangan di atas spanduk sepanjang 50 meter di pagar Kantor Wali Kota Medan, Senin lalu.

Aksi ini merupakan bentuk dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk melakukan penahanan terhadap mantan Sekda Tapsel, Drs Rahudman Harahap MM, tersangka kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapsel tahun 2005 senilai Rp1,59 miliar. <<< selanjutnya baca Hal. 2

K OLOM REDAKSI

Bukan di Negeri Kaum Taliban RASANYA tak berlebihan kalau ada yang mengibaratkan kita seperti berada di negeri kaum Taliban. Ketika mereka menang perang di Afganistan, belum satu dasawarsa silam, kelompok itu meruntuhkan patung Buddha terbesar di daerah Bamyan. Saat itu kita barangkali cukup geleng-geleng kepala, tak perlu khawatir pengaruh buruk itu akan sampai ke Tanah Air. Namun, jika menyimak aksi menonjolkan identitas agama yang belakangan kian kasar dan cenderung anarkistis, tampaknya pengaruh kekerasan mereka terasa kuat di sini. Makna syiar dan nahi munkar, atau mencegah perbuatan buruk, yang disalahpahami, malah berubah menjadi aksi memaksakan kehendak yang meresahkan, meski dalam skala lebih kecil.

Rencana pemindahan patung Buddha, Amitabha, di Vihara Tri Ratna, Tanjung Balai, Sumatera Utara, sekadar contoh. Beberapa organisasi Islam mendesak agar sosok Amitabha yang kelihatan mencolok itu dipindahkan, karena ia bukan aspirasi mayoritas masyarakat di Kota Tanjung Balai.

Kelompok penekan yang telah aktif memaksakan pendapatnya itu akhirnya berhasil mendesakkan sebuah kesepakatan bersama yang melibatkan wali kota, pengurus vihara, dan kelompok penekan.

Keputusan ini jelas mencederai toleransi beragama di negeri ini. Yang patut kita sesalkan, semua petinggi di Tanjung Balai dilanda ketakutan jika aspirasi semu itu tak dipenuhi. Mereka seperti lupa bahwa kita sedang berada di negara berdasar Pancasila dengan konstitusi yang tegas menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan tanpa boleh ada gangguan serta ancaman dari siapa pun. Pemaksaan kehendak semacam ini justru harus dilawan dengan dialog sehat, plus keberanian semua aparat jika mereka sampai mengancam dengan kekerasan. <<< selanjutnya baca Hal. 2

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa turun tangan mengambil alih kasus dugaan korupsi yang dilakukan Wali Kota Medan, Drs Rahudman Harahap MM dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

KPK masih memberi kesempatan kepada Kejatisu untuk menangani kasus ini hingga tuntas. Namun KPK akan terus memantau perkembangan penanganannya di Kejatisu.

"KPK siap mengambil alih kasus Rahudman kalau memang ada permintaan masyarakat," demikian penegasan Juru Bicara KPK, Johan Budi kepada wartawan KPK Pos di Jakarta, Kamis lalu.

Selain itu menurutnya, KPK juga siap untuk mengambil alih penanganan kasus tersebut jika pihak Kejatisu melimpahkannya ke KPK. "Kalau Kejatisu melimpahkannya, KPK juga siap mengambil alih penangannya," tegas Johan Budi.

Rahudman Harahap yang saat ini Wali Kota Medan, tersandung kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp1,5 miliar pada tahun 2005.

Kejatisu menetapkan Rahudman sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam kasus ini sewaktu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Tapsel.

Menurut informasi dari sejumlah orang dekat Rahudman, Wali Kota Medan tersebut hingga kini masih berada di Jakarta untuk mengikuti kegiatan yang diadakan Kementerian Dalam Negeri.

Kegitan tersebut diikuti para kepala daerah se-Indonesia yang berlangsung sekitar dua pekan.

Rahudman disebut-sebut tak bisa buru-buru kembali ke Medan karena terikat 'kontrak' dengan Mendagri untuk mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai

Jangan 'Main Mata' Sementara itu, Dewan Pimpinan Provinsi Masyarakat Pancasila Indonesia Sumatera Utara (DPP MPI Sumut) minta Kejatisu jangan 'main mata' dalam menangani kasus dugaan korupsi mantan Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan (Sekda Tap-

sel) D r s Rahudman Harahap MM. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPP MPI Sumut, Bukhari Barus SE MSP dan Bendahara Bobby Octavianus Zulkarnain SE, melalui <<< selanjutnya baca Hal. 2

JIKA STATUS HUKUMNYA DITINGKATKAN

Syamsul Arifin Akan Dinonaktifkan JAKARTA - Pemerintah pusat hingga saat ini masih tetap mengakui Syamsul Arifin sebagai Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Saat ini, Wakil Gubernur Gatot Pudjo Nugroho otomatis menjalankan semua kewenangan gubernur.

"Syamsul Arifin akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur Sumatera Utara, ketika status hukumnya ditingkatkan menjadi terdakwa atau sudah memasuki tahap persidangan. Jadi kalau beliau jadi terdakwa, maka harus dikeluarkan surat

Syamsul: Pemeriksaan Belum ke Substansi Kasus

keputusan non aktif sementara sampai keluar keputusan inkracht,” tegas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Rabu.

Sesuai aturan, kata Mendagri, jika sudah ada putusan incrach atau memiliki kekuatan hukum yang tetap bahwa Syamsul dinyatakan terbukti secara sah bersalah, Syamsul langsung diberhentikan dan Wakil Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho secara definitif bakal naik sebagai gubernur.

JAKARTA - Selama 4 jam, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Syamsul Arifin kembali menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak dijebloskan ke penjara hingga kini, agenda pemeriksaan sama sekali belum menyentuh aspek substansi kasus dugaan korupsi penyalahgunaan APBD Langkat tahun 2000 hingga 2007, seperti disangkakan kepada mantan Bupati Langkat.

"Hari ini, ada 30 pertanyaan yang diajukan ke saya. Pertanyaannya baru mengenai pro-

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Toni Togar Konsultan Teror dari LP Siantar JAKARTA - Pengungkapan jaringan teroris sekaligus perampok bersenjata di Medan menemukan fakta baru. Setelah mengumumkan Abu Tholut di balik aksi itu, kini polisi memunculkan figur Toni Togar. Pria bernama asli Indra Warman ini adalah narapidana kasus terorisme dan sejumlah perampokan bersenjata tahun 2003.

Peran Toni yang divonis 20 tahun penjara adalah sebagai konsultan sekaligus penasihat jaringan perampok di Medan. Dia menjadi inspirator bagi kelompok itu. Sebagai amir mujahidin Indonesia.

Toni Togar sudah dibawa ke Jakarta. Sudah dikoordinasikan dengan Menkumham agar diperiksa ulang

keterlibatannya. Nama Toni Togar disebut oleh salah seorang anggota kelompok ini yang berhasil dibekuk oleh Densus 88 Mabes Polri.

Toni Togar adalah narapidana kasus peledakan sejumlah gereja dan perampokan di kawasan Me-

dan. Toni adalah alumni pesantren Ngruki tahun 1990. Ia menjadi staf pengajar di Ngruki tahun 1990 hingga 1992. Toni juga pernah mengikuti pelatihan militer Al Jamaah Islamiyah tahun 1995 di Af<<< selanjutnya baca Hal. 2

PD Langkat Ricuh, Musdalub Segera Digelar BINJAI - Gelombang aksi unjuk rasa kader Partai Demokrat (PD)Langkat serta beberapa elemen masyarakat lainnya beberapa waktu lalu, yang memperotes Kepemimpinan Rudi Hartono Bangun selaku ketua DPC Partai Demokrat Langkat, menjadi perhatian pengurus pusat PD. Mosi tidak percaya para kader PD itu, karena Ketua PAC PD Langkat Rudi Hartono Bangun yang juga Ketua DPRD Langkat selama ini dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Bahkan Rudi Har-

tono dinilai bertindak melakukan pemecatan kepengurusan tanpa melalui prosedur semestinya. Akibat tindakan semena-mena itu, mendorong beberapa kader Partai Demokrat Langkat mengadukan kasus itu ke DPP PD di Jakarta.

Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum menyikapi kasus ini secara serius dan memerintahkan Sekretaris Bidang Penataan Organisasi DPP PD turun ke Langkat dan menangani kekisruhan yang terjadi di PAC PD tersebut.

Atas perintah Ketua Umum, Seketaris Bidang Penataan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD, Ahmad Nur Pulungan SH MSi turun meninjau kondisi di PD Langkat. Turunnya Ahmad Nur ke Langkat guna menindaklanjuti pengaduaan yang disampaikan unsur pengurus dan kader PD Langkat yang menemui Ketua Umum PD Anas Urbaningrum.

Menurut Ahmad Nur, kedatangannya ke Langkat, Jumat lalu, untuk membahas rencana <<< selanjutnya baca Hal. 2

UNGKAP PERASAAN DENGAN ALI UMRI

Rini Malu-malu Kucing BINJAI - Perseteruan rumah tangga Hj Rini Sofyanti dengan suaminya HM Ali Umri SH Mkn, sampai saat ini terus berlanjut.

Pasalnya, Ali Umri mengajukan banding setelah hakim mengabulkan gugatan cerai Rini Sofyanti.

Ditemui di gedung DPRD Binjai, Kamis lalu, Rini Sofyanti terlihat malu-malu mengung-

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

kapkan perasaannya kepada suaminya itu. Pasalnya, ketika ditanya berulang kali terkait niatnya untuk kembali, Rini hanya tersenyum sambil menutup mulutnya. “Sudah lah, saat ini no coment,”ujar Rini singkat.

Rini yang saat itu keluar dari ruangan Sekretaris Dewan, tetap tidak ingin berkomentar ketika wartawan terus mengikuti

sampai ke mobilnya. Bahkan, Rini juga tidak takut kalau Ali Umri merasa sedih setelah ditinggal pergi olehnya. “Mana mungkin bapak sedih, bapakan banyak…..,” katanya.

Karena jawaban yang dilontarkan Rini sangat singkat, wartawan terus mengikutinya sambil mencecar pertanyaan <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 121 1 - 7 NOPEMBER 2010

SYAMSUL ARIFIN AKAN DINONAKTIFKAN ...........dari hal 1

Judi Togel Kebal Hukum

"Sebaliknya, jika keputusan pengadilan nantinya menyatakan Syamsul bebas, Kementerian Dalam Negeri akan memulihkan kembali jabatannya sebagai gubernur," jelasnya.

Gamawan menambahkan, jika sisa masa jabatan ketika nantinya Gatot naik sebagai gubernur masih lebih dari 2,5 tahun, maka harus dilakukan pemilihan wakil gubernur Sumut. Hal ini sesuai ketentuan pasal 35 UU Nomor 32 Tahun 2010. Kalau sebelum 2,5 tahun, maka harus dipilih wakil baru yang diajukan oleh partai, atau dipilih DPRD. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dinyatakan, apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (7) jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Pada pasal 35 ayat (2), Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Mendagri mengemukakan selama Syamsul menjalani penahanan, pelantikan bupati di wilayah provinsi Sumatera Utara bisa dilakukan langsung oleh dirinya selaku Menteri Dalam Negeri. Syamsul juga bisa melantik bupati, asalkan sebelumnya minta ijin terlebih dulu kepada KPK. “Atau beliau bisa menyerahkan (pelantikan) ke wakilnya,” kata Gamawan. (ENDY)

MEDAN - Pengelola judi toto gelap (Togel) merk GASS di kawasan Kota Medan kebal hukum dan terkesan menantang petugas kepolisian. Di Kota Medan dan sekitarnya, bahkan dihampir seluruh kota di Sumatera Utara, judi togel merk GASS, belakangan ini makin merajalela.

TONI TOGAR .................................dari hal 1 ghanistan. Toni terlibat peledakan bom di gereja Pekanbaru pada malam Natal tahun 2000, di bawah kordinasi Hambali (sekarang ditahan CIA di Guantanamo).

Pada tahun 2003, Toni ikut merencanakan perampokan Bank Lippo di Medan, sebelum peledakan JW Marriott, Jakarta, pada tahun yang sama. Dalam peledakan JW Marriott, Toni bersama Noordin M Top dan M Azhari terlibat dalam perekrutan dan penggalangan dana. Toni ditangkap bulan Juni 2003 dan dijatuhi hukuman penjara 20 tahun di LP Siantar. (SF/BBS)

Konon kabarnya, setiap hari pemutaran nomor judi togel ini dilakukan di tengah laut di atas kapal secara terang-terangan di kawasan Belawan. Judi togel ini memberikan bermacam ragam hadiah mulai Rp70 ribu (untuk dua nomor) hingga Rp500 ribu.

Seperti yang ditulis media online Starberita, praktek judi ini dilakukan dengan sangat bebas. Maraknya judi togel di Kota Medan pengganti Judi Kim yang telah lama hilang. Namun kini, masyarakat kembali bebas bermain judi togel, dan mayoritas pemain judi togel ini

adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Salah seorang warga di kawasan Lembaga Pemasyarakatan mengakui, tempat penerimaan rekapan togel sudah cukup lama beroperasi di daerah itu. Maraknya judi togel dengan logo GASS, sejumlah ibu rumah tangga merasa resah, karena penghasilan suamianya pas-pasan dibawa pulang ke rumah.

Mereka berharap, Kapolresta Medan yang baru yaitu Kompol Tagam Sinaga bisa membrantas judi togel tersebut. (TIM)

KPK PANTAU KASUS RAHUDMAN Sekretaris Achmad Kusnan SE, kemarin.

Menurutnya, dalam penanganan masalah korupsi ini Kejatisu diminta serius, dan sungguh-sungguh menanganinya, agar citra Kejatisu kembali bangkit sebagai penegak hukum berwibawa, dan menjadi andalan masyarakat dalam menegakkan hukum seadil-adinya di republik ini.

Sebab, demikian Kusnan, jika Kejatisu tidak serius dalam menangani kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Anggaran Pe-

merintah Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2005 sebesar Rp1,5 Miliar, yang diduga dilakukan Rahudman Harahap, kepercayaan masyarakat Sumut akan menurun terhadap Kejatisu sebagai intitusi penegak hukum di Sumatera Utara.

DPP MPI Sumut juga menyambut positif langkah penegak hukum yakni, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi di Sumatera Utara.

..................................................................................................dari hal 1

Untuk itu, pihaknya memberikan acungan jempol kepada para penegak hukum ini, terutama KPK yang telah menahan mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin SE, dalam dugaan kasus penyalahgunaan Anggaran Perbelanjaan Negara (APBD) Langkat, tahun 2000 - 2007 senilai puluhan miliar rupiah.

Selain itu, MPI juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, media cetak dan elektronik, baik lokal maupun nasional yang selama ini sudah membantu

pemberitaan dalam membongkar kasus-kasus korupsi di Sumatera Utara.

MPI juga komit sebagai relawan, dalam pemberantasan korupsi yang menyebabkan kesusahan bagi masyarakat. Setelah penahanan Syamsul, diharapkan KPK dan Kejatisu juga mampu untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pejabat lainnya di Sumatera Utara.

DPP MPI juga mengingatkan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Utara, seperti PDAM Tirtanadi dan BUMD lain-

JANGAN 'PETIESKAN' KASUS RAHUDMAN ............................................................................dari hal 1 “Aksi sejuta tanda tangan ini merupakan bentuk komitmen KMAKSU dalam memberantas korupsi di Sumatera Utara,” kata Kordinator KMAKSU, Sugiat Santoso SE, didampingi Ketua Umum Pimpinan Pusat Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (AMPP), Amran Pulungan, Kamis, di Medan.

Sugiat menegaskan, masyarakat wajib mendukung pemberantasan korupsi di Sumut, demi terciptanya

birokrasi yang bersih dan taat hukum. Karenanya, Kejatisu dan jajarannya perlu diberikan dukungan moral agar tetap tegar dan tegak dalam melakukan pemberantasan korupsi di Sumut.

“Para oknum pejabat negara yang doyan korupsi tidak boleh dibiarkan untuk terus memperkaya diri dan kelompoknya. Untuk itu, KMAKSU mengomandoi pengumpulan sejuta tanda tangan dukung Kejatisu mena-

han tersangka korupsi Rahudman Harahap. Kita juga minta kejaksaan tidak ada pilih kasih dalam penegakan hukum,” sebut Sugiat.

Amran Pulungan menegaskan, tidak boleh generasi anak bangsa disebut sebagai generasi koruptor. Karenanya, generasi muda harus tampil di depan melakukan gerakan moral dalam pemberantasan korupsi.

Ditegaskan, mendukung penegakan hukum dalam

pemberantasan korupsi di Sumatera Utara, adalah salah satu bentuk patriotisme pemuda yang cinta pembangunan bangsa. Karena korupsi adalah musuh pembangunan.

“Kita berharap, tidak akan ada SP3 dalam kasus Rahudman Harahap yang sudah ditetatpkan jadi tersangka korupsi. Kita juga berharap izin presiden untuk pemeriksaan Rahudman segera keluar, sehingga tidak

PDLANGKAT RICUH....dari hal 1

SYAMSUL: PEMERIKSAAN BELUM KE SUBSTANSI KASUS

akan diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).

"Pentingnya dilakukan Musdalub, karena melihat kondisi Partai Demokrat di Langkat yang kurang baik dalam menjalankan roda politik di daerah itu," tegas Ahmad Nur. Dia juga menilai, Ketua PAC PD Langkat selama ini terkesan kurang berwawasan disebabkab tidak pernah ikut pengkaderan yang dilakukan DPP PD di Jakarta.

"Kurangnya wawasan membuat banyak terjadi pemecatan pengurus yang tidak semestinya," tegasnya.

Dikatakan Ahmad Nur, untuk mengantisipasi pemecatan yang lebih banyak, dirinya meminta agar Ketua Umum (Ketum) PD agar mengeluarkan rekomendasi untuk digelarnya Musdalub PD Langkat.

Mengenai waktu Musdalub yang rencananya akan langsung ditangani DPP PD akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan jangan sampai adanya Musdalub ini membuat kerancuan dari semua pihak. Yang jelas, Musdalub akan diselenggarakan setelah konsolidasi di tingkat I. Adapun kandidat yang disarankan Ahmad Nur Pulungan, hendaknya pemimpin yang berpengalaman dalam melaksanakan roda partai. "Diharapkan pemimpin yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata," ujar Pulungan.(SBR)

sedur-prosedur pengeluaran belanja daerah, anggaran daerah dan macam-macam.

Ya, baru tentang prosedur administrasi dalam birokrasi," ungkap Syamsul usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK Jakarta, Kamis (28/10).

Pemeriksaan itu, sambung bapak tiga anak ini, belum ke substansi kasus. Memang prosesnya begitu dan sesuai prosedur pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK, proses itu pun diikutinya dengan kesabaran.

"Saya sudah bilang berkali-kali, bahwa sebagai pemimpin saya siap bertanggung jawab. Saya amat har-

BUKAN DI NEGERI

.....dari hal 1

Mereka pun kini mengusik pertunjukan wayang kulit. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, sekelompok orang bersorban menghampiri kerumunan orang yang tengah asyik menonton pertunjukan wayang yang digelar di pekarangan rumah seorang warga Desa Sembung Wetan. Selain melempari penonton, sebagian dari mereka mengacung-acungkan pedang sambil bertakbir. Dalam sekejap pertunjukan pun bubar.

Padahal, dalam sejarah Islam di Nusantara, agama dan wayang adalah dua hal yang sukar dipisahkan. Siapa pun tahu--kelompok penyerang seharusnya juga tahu--bahwa wayang justru dijadikan medium efektif oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan Islam. Para penyerang itu telah berusaha membuang elemen budaya lokal yang sesungguhnya merupakan buah kreativitas Wali Sanga dalam berdakwah.

Agresivitas kelompok radikal yang meningkat belakangan ini harus dihentikan. Mereka tak boleh lagi menyerang aset dan pemeluk kelompok Ahmadiyah, menurunkan paksa patung dengan dalih apa pun, menyerang rencana pendirian gereja, bahkan membubarkan pertunjukan wayang kulit. Terhadap tindakan brutal atas nama agama ini, tumpuan akhirnya tertuju pada pihak keamanan. Aparat harus bertindak lebih tegas demi menimbulkan efek jera dan mengukuhkan hubungan harmonis di antara pemeluk agama.

Kepada para tokoh dan aktivis gerakan radikal itu harus dibuka kontak untuk terus berdialog secara sehat. Mereka kudu disadarkan terus-menerus bahwa kita tengah berada di negeri yang sangat toleran dalam memandang perbedaan beragama dan berkeyakinan. Bukan di negeri kaum Taliban. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

nya, agar menyikapi kondisi ini lebih bijak dan hati-hati dalam menjalankan institusi yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara ini. "Pimpinan BUMD di Sumut jangan sampai berhubungan dengan pihak penegak hukum,"ujar Bobby.

Untuk itu, DPP MPI Sumut menghimbau kepada PLT Dirut Tirtanadi yang telah ditugaskan Gubsu dimasa transisi ini, agar dapat memperbaiki kualitas dan kuantitas air kepada masyarakat khususnya di Kota Medan," tegas Bobby.(ENDY/FR/BBS)

gai KPK dan mematuhi hukum," tegas suami Fatimah Habibi.

Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara ini melanjutkan, perkara bersalah atau tidaknya dirinya, itu adalah ranah peradilan. Karena itu, pihaknya telah menjelaskan secara detail aliran dana APBD Langkat yang diduga telah dikorupsi. Penjelasan itu tidak ada yang ditutuptutupi.

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Amir Hamzah Medan, tahun 1996 ini, datang ke KPK sekitar pukul 10.20 WIB dengan ditemani pengacaranya, Syamsul Huda. Syamsul mengaku dalam

RINI MALU-MALU KUCING seputar masalah rumah tangganya tersebut. Namun, Rini tetap enggan menjawab dan masuk ke mobilnya.

Meski sudah masuk ke dalam mobil Inova BK 1734 RY miliknya, wartawan terus mencecar pertanyaan guna mencari keterangan lebih jauh. Sampai akhirnya, ketika ditanya keinginannya untuk kembali jika Ali Umri berubah, jawaban Rini seakan memberi harapan. “Insya Allah,”ucapnya.

Disinggung keberadaan anaknya, Rini mengaku anaknya Real, berada di rumah. Namun Rini tidak mengatakan, di rumah Ali Umri atau di rumahnya. Sementara, selama perseteruan rumah tangga yang dialami Rini dan Umri, Real selalu terlihat di rumah Umri yang berada di perumahan Binjai Indah, Jalan T Amir Hamzah, Binjai Utara.

Sekedar mengingatkan, Hj Rini Sofyanti yang juga anggota DPRD Binjai dari partai Golkar, 23 Februari 2010 lalu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA) Binjai, terhadap suaminya HM Ali Umri yang pernah menjabat sebagai Wali

kodisi sehat dan siap menjalani pemeriksaan. "Ah saya sehat-sehat saja, siapa bilang saya sakit. Kalau sakit masa ada disini, kalau penyakit gula kan memang tidak bisa sembuh," jawab Syamsul yang murah senyum.

Sekeluarnya dari Gedung KPK pada pukul 15.05 WIB, Syamsul dibawa menggunakan mobil tahanan dengan plat nomor B 8638 WU yang akan mengantarkannya kembali ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta. KPK mengagendakan akan kembali memeriksa Gubernur Sumut dari Partai Golkar tersebut pada pekan depan.

Sebelum meninggalkan gedung KPK, Gubernur Sumut sempat berpesan kepada beberapa stafnya agar pejabat dan jajaran Pemda Sumut serta masyaraat Sumut tidak terpengaruh dengan penahanannya. "Kerja dengan baik. Ingat Sumut itu diatur dengan sistem bukan diatur oleh orang," pesan orang nomor satu di Sumut.

Kepada masyarakat Sumut, Syamsul meminta didoakan agar tabah, sabar dan kuat menghadapi persoalan yang dialaminya. “Masyarakat Sumut hendaknya tetap tenang. Biarkan saya menjalani proses hukum dengan baik. Saya patuh de-

ada lagi ganjalan bagi kejaksaan untuk memeriksa dan menahan mantan Sekda Tapsel itu,” tandas Pulungan.

AMPP berharap, Kejatisu tidak tergoda bujuk rayu makelar kasus agar kasus dugaan korupsi Rahudman “dipetieskan” atau di-SP3kan. Untuk itu, KMAKSU, AMPP dan elemen antikorupsi lainnya akan memantau proses hukum kasus dugaan korupsi mantan Sekda Tapsel itu. (TIM)

.............................dari hal 1 ngan hukum. Soal salah atau tidaknya biarlah ranah peradilan yang menentukan," komentarnya.

Syamsul disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 dan Pasal 8 dan atau Pasal 13 UU No 31/ 1999 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal itu terkait dengan kasus dugaan penyelewengan dana APBD Langkat dari tahun 2000 hingga 2007 sebesar Rp102,7 miliar, saat menjabat sebagai Bupati Langkat. Syamsul sudah mengembalikan ke Kas Kabupaten Langkat sebesar Rp62 miliar. (ENDY)

........................................................................................................................dari hal 1

Kota Binjai selama 2 periode.

Rini pertama kali mengungkapkan gugatan cerainya dilakukan di Kota Medan. Alasan Rini mengajukan gugatan cerai, disebabkan tidak ada lagi kecocokan di rumah tangga mereka. Bahkan, Rini mengaku sudah 12 tahun tertekan batin. “Saya minta maaf dengan pak wali, sebab saya tidak bisa jadi istri yang baik,”kata Rini.

Bahkan, Ali Umri tidak mengetahuinya dan mengaku terkejut atas tindakan yang dilakukan Rini.

“Saya masih mencintai Rini,”kata Umri di rumahnya, Jalan T Amir Hamzah Binjai Utara.

Namun, Umri sempat berang saat menanggapi pengakuan Rini bahwasanya selama 12 tahun tertekan batin. “Kalau Rini mengaku 12 tahun tertekan batin, coba kalian tanya sama dia selama 12 tahun ini, tahu gak dimana tempat pakaian saya,” kata Umri dengan nada tinggi.

Rini saat temu pers juga mengaku, pernikahannya dengan Umri tak direstui orang tuanya. Bahkan, Rini sampai mencium kaki kedua orang tuanya agar pernikahannya

dengan Umri direstui dan untuk membuat gugatan cerai terhadap suaminya, ia juga mengaku mencium kaki kedua orang tuanya.

Sementara, orang tua Rini HT Sofyan membenarkan ucapan yang disampaikan Rini Sofyanti.

“Memang pernikahannya dulu tidak direstui, sudah saya bilang jangan sama Umri, tapi dia tetap bandal, ya sudah lah kalau sudah begini apa lagi yang mau kita buat, apa yang dipilihnya itu jalan terbaik bagi anak saya,”ujarnya belum lama ini.

Gugatan cerai Rini sudah diputuskan majelis hakim Drs H Ahmad Hasibuan MA dengan anggota Drs Ikhsan Nawi dan Sabaruddin Lubis SH. Majelis hakim PA Binjai mengambulkan gugatan Hj Rini Sofyanti.

Humas PA Binjai, Syahlan menjelaskan, Rini telah memenangkan gugatannya. “Hakim telah mengambulkan gugatan Rini tertanggal 23 Agustus 2010 lalu, dengan nomor putusan 36/Pdt.G/ 2010/PA Binjai. Alasan hakim mengambulkan gugatan Rini sesuai dengan gugatannya yakni

tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan hal itu dibuktikan dengan keterangan saksi,” terang Syahlan.

Lebih jauh dikatakan Syahlan, setelah hakim mengambulkan gugatan Rini, Ali Umri tidak terima dan akhirnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama tertanggal 7 September 2010 lalu.

“Hal itu dibenarkan, dan diberi waktu 14 hari setelah putusan untuk mengajukan banding,” terangnya, seraya menambahkan, sidang gugatan Rini kepada Umri berlangsung sebanyak 15 kali, berawal dari mediasi (perdamaianred), pembahasan pokok masalah, keterangan saksi, bukti, dan lain sebagainya sampai putusan.

Sementara itu, Syarifuddin, Penasehat Hukum (PH) Ali Umri, saat dikonfirmasi wartawan koran ini via selulernya terkait banding yang diajukan membenarkannya.

“Iya, kita memang mengajukan banding. Sebab, kita menilai keterangan saksi hanya sebelah pihak,”ujar Syarifuddin.

(SBR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pembina : Eggy Sujana SH, MSi Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 121 1 - 7 NOVEMBER 2010

Eks Menhut Jadi Saksi SKRT Bermasalah JAKARTA - Lama menghilang, malah eks Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT), di Kementerian Kehutanan pada 2006-2007, yang merupakan program revitalisasi dan rehabilitasi hutan senilai Rp 180 miliar, namun ada kerugian uang negara sekitar Rp 13 miliar.

"Saya datang untuk memenuhi panggilan penyidik KPK. Saya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wandoyo Siswanto,mantan Direktur Perencanaan dan Keuangan Kemenhut mantan staf ahlinya terkait kasus pangadaan SKRT di Departemen Kehutanan.

Namanya juga atasan, ya jadi saksi buat bawahan," papar MS Kaban yang datang ke KPK sekitar pukul 10.30 WIB, Senin pekan lalu.

Mengenakan kemeja putih dan celana panjang abu-abu, Kaban menjelaskan proyek SKRT yang bermasalah ini merupakan warisan era Presiden Soeharto.

"Ini gara-gara Pak Soeharto, he he he. Ini kan proyek sudah lama pada zaman Pak Harto. Saya cuma meneruskan," papar pria berambut putih bercanda.

Memang, sambung Kaban, proyek SKRT saat itu sempat dihentikan dan dilanjutkan kembali, karena ada perubahan pengelolaan. Dulu ada Kanwil Kehutanan di seluruh propinsi, semenjak otonomi daerah sekarang sudah tidak ada lagi, dan tak terpelihara lagi.

Karenanya, SKRT dihidupkan lagi karena memang dibutuhkan sebagai alat komunikasi di sejumlah hutan di Indonesia.

Kaban membantah proyek yang berujung pada dugaan tindak pidana korupsi ini disebabkan adanya penunjukan langsung kepada PT Masaro Radiokom, perusahaan yang dimiliki oleh Anggoro Widjojo, kakak Anggodo Widjojo. Pelaksanaan SKRT sudah sesuai prosedur pelaksanaan barang dan jasa, yakni Keppres Nomer 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan.

"Jadi substansinya bukan di pengajuan langsung. Karena penunjukan langsung itu sudah diatur di keppres tentang bagaimana caranya. Dephut ketika itu menunjuk langsung PT Masaro, lantaran mempertimbangkan spesifikasi yang ditawarkan. KPK juga sudah menyelidikinya." kata Politisi Bulan Bintang.

Kaban juga membantah jika terjadi kesepakatan dengan DPR dalam pengadaan itu. Dephut dengan DPR tidak ada kesepakatan, tidak pernah berkoordinasi siapa yang akan menang. “Yang jelas dari segi pengadaan menurut saya itu normal. Nggak ada, kalau ada ya pasti ketahuan lah,” jelas Ketua Umum PBB 2010-2015.

Juru Bicara KPK Johan Budi menjelasakan MS Kaban diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wandoyo Siswanto, mantan staf ahlinya pada kasus pangadaan SKRT di Departemen Kehutanan. Sebelumnya, penyidik KPK juga telah menahan mantan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kehutanan, Wandoyo Siswanto.

Wandoyo diduga terlibat korupsi SKRT. Selain Kaban, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konservasi Alam Kemenhut, Hartono. KPK juga akan memeriksa Anggoro Widjojo sebagai tersangka kasus SKRT dan perwakilan dari perusahaan pemenang proyek SKRT di Kemenhut, PT Masaro Radiocom.

"Agendanya memang begitu, kemarin memang sudah DPO (Daftar Pencarian Orang) dan hari ini dijadwalkan diperiksa.

Saya belum tahu dia hadir atau tidak," lanjut Johan. Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Anggoro Widjojo sebagai tersangka kasus korupsi SKRT, pertengahan 2009 lalu. Tersangka lainnya yaitu Direktur Utama PT Masari Radiocom, Putranefo A Prayugo.

Kasus SKRT merupakan program revitalisasi dan rehabilitasi hutan senilai Rp 180 miliar dan diduga merugikan uang negara sekitar Rp 13 miliar. (ENDY)

NASIONAL

Diperiksa KPK, Miranda Goeltom Berang JAKARTA - Miranda Swaray Goeltom, eks Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak tanggungtanggung, pemeriksaan itu dilakukan dua hari berturut-turut. Senin dan Selasa pekan lalu. Kondisi ini membuat Miranda stress, sehingga sikap dongkol, sewot, jengkel saat dimintai komentarnya.

"Kalian (wartawan - Red) tutup mulut, biar saya yang bicara. Saya dipanggil sebagai saksi untuk lima tersangka. Kemarin empat tersangka," ketus Miranda, usai menjalani pemeriksaan di ruang penyidik. Hari pertama, Wanita kelahiran Jakarta 19 Juni 1949, datang ke gedung KPK pukul 09.20 WIB, dengan mengenakan setelan blazer abuabu dipadu rok selutut langsung masuk gedung lembaga antikorupsi, didampingi asistennya.

Alumni S1 FE-UI dan Doktor (S3) dalam Ilmu Ekonomi Boston University, USA, enggan meladeni pertanyaan wartawan.

Sekitar pukul 18.24 WIB, atau sekitar sembilan jam diperiksa Miranda keluar dari gedung KPK. Langkahnya yang dikawal seorang pengawal pribadi berbadan kekar serta sangar, tak menghiraukan wartawan. Malah

mengangkat handphone. "Ini saya mau sms, atur saja harganya," papar Miranda berpura-pura karena tak ada dering telepon apalagi nada getar. Dan bergegas masuk sedan Toyota Crowne Royal Saloon hitam No Pol B 2479 TZ. Mobil tancap gas kabur.

Hari kedua, Miranda Swaray Goeltom kembali diperiksa. Pemeriksaan berlangsung hanya 3 jam, namun raut muka Miranda sudah tidak menunjukkan sikap tak bersahabat. Emosi Miranda nampak kurang terkendali usai diperiksa, sebab saat bergegas melangkahkan kakinya menuju mobilnya Mercedez-Benz E 260 warna hitam berplat B 196 MG di lobi gedung, tapi terhalang puluhan wartawan yang meminta komentar soal pemeriksaan.

"Kalian tutup mulut, biar saya yang bicara. Saya dipanggil sebagai saksi untuk lima tersangka.

Kemarin empat tersangka," ketus Miranda. Kelima tersangka yang dimaksud yakni para politikus dari Partai Golkar, Paskah Suzetta, Bobby Suhardiman, Ahmad Hafis Zawawi, Anthony Zeidra Abidin, dan Martin Bria Seran.

Miranda mengaku, para penyidik mencecarnya seputar proses pemilihan. Mulai dari pencetus usulan namanya di kalangan legislator hingga hubungannya dengan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun,Nunun Nurbaetie yang diduga mendistribusikan cek pelawat senilai total Rp 24 miliar itu.

"Saya menjawab semua dengan sebenarnya. Saya kenal Bu Nunun sebagai teman sosialita.

Saya tidak pernah menjanjikan memberi uang atau menjanjikan apapun kepada siapapun sebelum atau setelah pemilihan. Jadi saya dipilih sebagai deputi gubernur senior bank sentral periode 20042009 karena kemampuan saya," tegasnya. Saat ditanya pengakuan bekas politisi PDI Perjuangan Agus Condro yang menyebut Miranda sebagai pihak yang memberikan cek pelawat

pada para pimpinan fraksi partai berlambang banteng bermoncong putih dalam proses pemilihannya. "Kamu bohong!! Agus Tjondro tidak pernah ngomong seperti itu," bantah Miranda dengan emosi tinggi sambil bergegas ke mobilnya.

Juru bicara KPK Johan Budi SP mengakui Miranda diperiksa penyidik KPK sebagai saksi.

Pemeriksaan kali ini dari penjadwalan ulang yang pada 4 Oktober 2010. Namun KPK mendapat surat pemberitahuan, jika Miranda tidak bisa datang karena sedang berada di luar negeri.

Pemeriksaan Miranda terkait dugaan suap 480 lembar cek perjalanan senilai Rp 24 miliar bagi anggota DPR periode 19992004, agar bisa meluluskan Miranda menjadi deputi gubernur senior Bank Indonesia tahun 2004. Miranda diperiksa dalam kaitan penetapan 26 tersangka baru anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 karena diduga menerima suap berupa cek perjalanan setelah pemilihan dirinya menjadi DGS BI 2004. Para wakil rakyat itu, diantaranya politisi

senior Partai PDI Perjuangan Panda Nababan dan politisi Partai Golkar--mantan Menteri Negara PPN/Kepala BappenasPaskah Suzetta.

Jumlah terbesar politisi yang diduga menerima cek pelawat adalah PDI Perjuangan (14 orang), Partai Golkar (10 orang) dan Partai Persatuan Pembangunan (2 orang). Semua tersangka dijerat Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 UU No.31/ 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No;20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara bekas anggota DPR yang sudah dijatuhi hukuman terkait kasus ini, yakni Dudhie Makmun Murod, Endin AJ Soefihara, Hamka Yandhu, dan Udju Djuhaeri. Namun hingga kini belum berhasil mengungkap siapa yang menjadi penyuap dalam kasus tersebut. Pembeli cek pelawat itu adalah PT First Mujur Plantation yang dimiliki Artha Graha Group, milik pengusaha Tomy Winata. (ENDY)

MIRANDA DIPERIKSA–Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Senin (25/10). Miranda diperiksa hampir sembilan jam terkait kasus penyuapan cek perjalanan 480 lembar senilai Rp24 miliar untuk memuluskan dirinya agar terpilih sebagai deputi gubernur senior BI tahun 2004.

Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat JAKARTA - Gembar-gembor di tahun pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam memberantas korupsi, ternyata hanya lip service. Tak ada prestasi menyejukkan dalam berantas korupsi. Transparency International Indonesia (TII) mencatat indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia, sepanjang tahun 2010 tidak mengalami perubahan, stagnan, tidak mengalami kemajuan dan tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2010, IPK Indonesia mencapai 2,8 atau berada di posisi 110 dari 178 negara.

Tahun 2009, IPK Indonesia menjadi 2,8 berada di posisi 111 di antara 180 negara. Tahun 2008 mencapai 2,6 atau berada di posisi 126 dari 180 negara.

Jadi, IPK Indonesia pada tahun ini berada satu kelas dengan negara, seperti Benin, Bolivia, Gabon, Kosovo, dan Solomon Island. "Itu artinya tidak ada terobosan baru dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Beberapa hal yang membuat indeks itu tidak bergeming adalah sikap tidak tegas dari pemerintah dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal itu, tercermin tidak tegasnya penanganan kasus Bibit Samad Rianto serta Chandra Marta Hamzah, tidak tegasnya penetapan pejabat jaksa agung maupun pimpinan KPK," ungkap Ketua Dewan Pengurus TII Todung Mulya Lubis di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Selain itu, sambung Todung, kasus rekening gendut perwira Kepolisian, yang belum juga dituntaskan. Juga kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

Serta kasus korupsi yang dilakukan Gubernur, Bupati, Walikota tak pernah tuntas penanganannya. Bahkan, perseteruan antarlembaga penegak hukum, seperti Cicak dan Buaya, juga antarindividu kedua lembaga itu yang berlarut-larut berdampak negatif pada pemberantasan korupsi.

Melemahnya pemberantasan korupsi juga melalui pelemahan sistematis KPK. Upaya pelemahan KPK itu, antara lain melalui pengajuan judicial review terhadap Undang-Undang KPK, legislative review terhadap UU KPK, serta penarikan personel dari KPK. "Secara institusional kita tidak melihat

adanya komitmen kuat untuk memberantas korupsi," ujar Todung. Karena itu, TII menilai kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia selama satu tahun terakhir tidak mengalami kemajuan.

Meskipun pemberantasan korupsi bisa membahana dengan segala kegemuruhannya, tapi di sisi lain korupsi jalan terus, katanya.

Padahal Presiden SBY sendiri sudah menjadikan IPK sebagai rujukan keberhasilan. Hal ini sudah diucapkan dalam berbagai pidato di hadapan para menteri, yang menyatakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pemerintah menargetkan skor IPK Indonesia 5,0 pada 2015. Apa mungkin?, tambah Todung. Advokat senior ini merasa tak yakin skor 5,0 ini akan tercapa. Bahkan meragukan kinerja pemerintah dalam memperkuat lembaga penegakan hukum secara keseluruhan yang mencakup kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengadilan. Selama ini, Presiden SBY lebih banyak berpidato terkait persoalan ini dibanding melakukan tindakan konkret. Padahal, yang dibutuhkan bukan lagi pidato, yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan nyata.

Sekretaris Jenderal Transparency International-Indonesia (TII) Teten Masduki, hasil survey TII menyebutkan negara yang memperoleh IPK tertinggi adalah Denmark, Selandia Baru, dan Singapura. Negara-negara ini mendapat skor 9,3 sehingga dipersepsikan sebagai negara yang paling bersih dari korupsi di antara 178 negara itu. Sedangkan, Somalia dipersepsikan sebagai negara yang “kotor” karena berada di peringkat paling buncit dengan skor IPK 1,1.

Di antara negara-negara Asia Tenggara, posisi Indonesia ini tak terlalu memuaskan. Selain kalah dibanding Singapura, skor IPK Indonesia masih di bawah Brunei (IPK 5,5) Malaysia (IPK 4,4), dan Thailand (IPK 3,5). Meski begitu, Indonesia masih di atas Vietnam (IPK 2,7), Timor-Timur (IPK 2,5), Filipina (IPK 2,4) dan Myanmar (IPK 1,4). Dengan kata lain, IPK di antara negara Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi kelima di antara 10 negara.

"Kami menilai angka 2,8 menunjukkan bahwa pemerintah belum serius memberantas korupsi. Untuk itu, perlu dukungan yang kuat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dulu memang lembaga antikorupsi ini aktif memerangi dan memberantas, namun kini malah diperlemah yang berdampak korupsi kembali merajalela," komentar Teten. Teten menambahkan beberapa lembaga pemerintah memberikan kontribusi terhadap stagnan kasus korupsi di Indonesia. Kinerja pengadilan yang buruk terhadap putusan kasus korupsi dan legislatif juga tidak menunjukkan usaha maksimal untuk menyusun undang-undang pemberantasan korupsi.

Manajer Tata Kelola Ekonomi TII, Frenky Simanjuntak menjelaskan indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index (ICP) merupakan pengukuran tingkat korupsi berdasarkan persepsi negara di dunia.

TII yang berbasis di Berlin Jerman melakukan survei CPI berdasarkan indeks gabungan dari beberapa hasil survei yang dilakukan organisasi yang menggabungkan data terkait persoalan korupsi. "Saya tegaskan metode survei IPK ini bukan dilakukan oleh dari Transparency International (TI). Saya ingin meluruskan kesalahan sebagian orang selama ini. Bukan TI yang melakukan survei. ICP lah yang menggabungkan data dari 13 survei yang dilakukan 10 organisasi di dunia dengan rentang indeks nol (0) sama dengan sangat korup dan 10 berarti sangat bersih dari praktik korupsi," jelasnya.

Beberapa lembaga survei, sambung dia, antara lain Africa Development Bank, Asian Develompment Bank (ADB), Economist Intelligence Unit, Global Insight, World Economic Forum, World Bank dan Political Economic Risk Consultancy (PERC). Masing-masing lembaga survei ini sangat mungkin berbeda dari tahun ke tahun.

“Namun untuk analisis (membandingkan) antar waktu sebenarnya kurang tepat, karena lembaga-lembaga survei bisa berbeda dari tahun ke tahun.

Dan hasil survei ini masih diterima oleh pemerintah negara-negara yang

bersangkutan karena memang belum ada metode yang lebih akurat," tambahnya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan Muhammad Jasin mengapresiasi hasil survei IPK yang dilakukan di 178 negara. Salah satu faktor masih stagnannya indeks persepsi korupsi di Indonesia, karena sistem hukum dan sistem politik di Indonesia yang masih korup. "Sekarang kan untuk menjadi anggota DPR, DPRD, kemudian memenangi pilkada harus mengumbar duit. Dan ini berisiko politik, karena setiap pilkada tidak ada yang berakhir tenang, semua ricuh. Inilah yang dinilai oleh para peneliti internasional itu," kata Jasin.

Di sisi lain, tak ada kemajuan dalam pemberantasan korupsi disebabkan belum efektifnya proses reformasi birokrasi. Juga sistem pemberantasan korupsi yang tak terintegrasi. Tiga lembaga penegak hukum yang ada selama ini saja sempat tidak harmonis satu sama lain.

"Pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya kewenangan KPK. Lembaga penegak hukum yang bertugas menangani korupsi hakikatnya berjumlah tiga lembaga, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Selain itu, ada lembaga-lembaga lain yang bertugas melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Yakni, lewat reformasi birokrasi di masing-masing lembaga tersebut.

Peran ini dipegang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK,” tuturnya.

Yasin pesimistis terhadap rencana pemerintah menjadikan IPK Indonesia pada 2014 menjadi 5,0 atau setara dengan Malaysia. Karenanya, rencana mencapai 5,0, terlalu tinggi dan tak mungkin, posisi pada angka menjadi 3,5 saja itu bagus. "Memang salah satu yang perlu dilakukan untuk menaikkan IPK Indonesia adalah pemerintah proaktif mendorong reformasi birokrasi yang hingga sekarang baru tiga lembaga yang memulainya, yakni Badan pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Mahkamah Agung," ungkapnya. (ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 121 1 - 7 NOVEMBER 2010

Kepsek Diduga 'Telap' BOS PANYABUNGAN - Oknum Kepala Sekolah Dasar Negeri No.142616 Manyabar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, di duga tidak 'menelap' dana bantuan operasional sekolah (BOS) triwulan ke tiga senilai Rp 17 juta. Yasin, salah seorang sumber terpercaya mengatakan oknum Kepsek terindikasi telah menyalahgunakan jabatannya.

"Soalnya, dana tersebut sudah di cairkan pada bulan Agustus 2010 tapi tidak di salurkan sesuai dengan petunjuk teknisnya, malah di belanjakan untuk kepentingan pribadi," kata Yasin, Senin pekan lalu.

Masih kata sumber, keperluan sekolah termasuk buku pelajaran tidak ada yang baru. "Semua masih buku lama. Saya langsung menemui Kadis Pendidikan Mandailing Natal Bapak Drs Musaddad Daulay MM, agar dia menindak tegas bawahannya yang telah merusak nama baik dunia pendidikan. Kalau perlu copot dari jabatannya," tegas Yasin, Senin pekan lalu.

Sementara oknum Kepsek berinisial STD, ketika dikonfirmasi menyangkal semua tuduhan.

Menurutnya, ada unsur keterlambatan saja dan kebetulan pencairan dana BOS bertepatan dengan libur sekolah dan ia pulang kampung. "Saya baru bisa mencairkan dana di bulan September dan semua honor guru-guru sudah saya bayarkan dan yang menyangkut peralatan sekolah sudah saya belanjakan," ucapnya.

Menejer dana Bos Kabupaten Madina Darwin Marpaung SH mengatakan sesuai Juknis dan SP2B pihaknya hanya mencairkan dana saja.

"Setelah itu bukan urusan kami, kami hanya memonitoring saja ke sekolah. Kan, di situ ada inspektorat untuk memeriksanya dan setelah selesai SP2B itu bukan urusan kami lagi. Terserah Kepsek lah mau di kemanakannya dana itu, bukan urusan kami," ungkap Darwin.(TH)

Bangunan Trotoar Dinilai Sia-sia KISARAN - Pembangunan trotoar yang terletak di Jalan Ahmad Yani, persisnya di depan kantor Bupati Asahan, dinilai sangat merugikan keuangan Pemkab Asahan.

Pasalnya, trotoar yang terletak di jalan protokol lintas Sumatera ini sejak dibangun hampir setiap hari terbentur dan roboh oleh truk yang lewat.

Pantauan di lapangan, selain tidak memadai ukuran lebar jalan juga tidak ada rambu-rambu untuk mengisyaratkan bahwa truk tidak diperbolehkan saling mendahului.

Dorman Silitonga, Ketua Lembaga Pemantau Pengelola Keuangan dan Harta Negara (LP2KHN) Asahan menyatakan, untuk mengindari kerugian Pemkab agar segera melakukan pelebaran jalan pada ruas sepanjang jalan tersebut. "Kemudian pada sepanjang jalan ini dinas perhubungan memasang rambu-rambu untuk mengisyaratkan larangan mendahului," ucap Dorman, Jumat pekan lalu.(IN)

Proyek Swakelola Pengecatan Gedung DPRD Asal Jadi BINJAI - Proyek swakelola pengecatan gedung DPRD Binjai yang terletak di Jalan Veteran, Kecamatan Binjai Kota, dengan anggaran sebesar Rp 33 juta, terkesan asal jadi. Hal itu terlihat dari tidak semua bagian gedung di cat, seperti terali besi, jendela dan pengecatannya hanya satu kali timpa.

Kumar, Sekretaris Dewan saat dikonfirmasi mengatakan tidak tau menahu dan mengarahkan ke bagian keuangan. “Saya tidak tahu, coba tanya dengan bagian keuangan.” Surianto selaku Kepala Bagian Keuangan DPRD Binjai, mengaku tak banyak mengetahui. “Saya tidak tahu berapa kaleng cat dan anggaran yang sudah habis. Tanya dengan Sekwan lah, dia lebih mengetahuinya,” ujarnya mengelak, Senin pekan lalu.

Kata Surianto, untuk pengambilan uang Sekwan yang terlebih dahulu menandatangani cek. "Kan, tak mungkin Sekwan tak tau tentang proyek swakelola ini. Proyek ini juga mendapat PPH sebesar 10 persen.

Sementara PPL sebesar 1,5 persen, yang mengerjakannya CV Rizki Prabowo, hanya itu yang saya tahu,” ungkapnya.

Sebelumnya, seorang pekerja yang mengerjakan proyek tersebut mengaku pengecatan gedung hanya menghabiskan 15 kaleng cat besar dan cat minyak kaleng kecil. Pantauan dilapangan terlihat banyak bagian gedung yang tidak di cat. Hanya yang terlihat dalam pandangan mata saja yang di cat, diduga pengerjaan ini hanya asal jadi. Gedung dewan terlihat tak terawat, rumput sudah tumbuh tinggi namun tidak dibersihkan.Padahal anggaran untuk perawatan gedung tersedia, namun pihak Sekwan seakan tidak peduli. (SBR)

K PK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

SUMUT

Pemuda LIRA Sumut :

“Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Bina Marga Medan” MEDAN - Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut, Marulam Silalahi SE, meminta Kejaksaan Tinggi Sumut memeriksa APBD 2009 Dinas Bina Marga Medan. Khususnya untuk proyek drenase dan gorong-gorong dengan pagu anggaran miliaran rupiah.

“Sampai saat ini pihak penegak hukum belum ada yang berani menetapkan siapa tersangka dari kasus dugaan korupsi di Dinas Bina Marga Kota Medan. Padahal kasusnya sudah lama sekali dilaporkan ke Polda Sumut. Oleh karenanya, kami meminta agar pihak Kejatisu untuk lebih proaktif mengungkap kasus korupsi, jangan hanya menunggu bola, sekali-sekali cobalah untuk menjemput bola,” kata Marulam, Rabu pekan lalu.

Dari data yang dimiliki LIRA, berdasarkan buku APBD Pemko Medan, anggaran di Dinas Bina Marga pada APBD 2009 mencapai Rp 133. 814.

272.225. Dari total anggaran pada P-APBD 2009 ditambah lagi sebesar Rp 87 miliar yang dihabiskan dalam waktu empat bulan. Masa anggaran terhitung bulan September 2009 hingga 31 Desember 2009. “Berdasarkan penulusuran dan uraian tim kami, diketahui nilai anggaran

yang diduga fiktif dan diselewengkan mencapai Rp 19 miliar,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, sesuai pengumuman pelelangan untuk paket pengadaan barang dan jasa yang diumumkan pada 9 Oktober 2009 dengan No 02/ PAN-DBMKM/P-APBD/2009 proses pengumuman terhadap tiga proyek program peningkatan dan prasarana aparatur, program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dinilai cacat hukum.

“Buktinya melanggar Keppres No 80/2003 tentang barang dan jasa, pengumuman lelang tidak disampaikan secara terperinci yakni tiga paket kegiatan, adanya upaya melakukan manipulasi kegiatan,” sebutnya.

Selain itu, bebernya, terkait proses pelelangan pada kegiatan program rehabilitasi dan peme-

liharaan jalan dan jembatan, sebanyak 4 paket tidak ada dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) proyek yang disediakan oleh panitia lelang.

“Hal inilah yang diduga telah melenceng dari maksud dan tujuan sasaran yang dicapai.

Dan ini bisa dicek dari kronologis administrasi hasil proses dokumen penawaran yang ada,” katanya.

Selanjutnya, pada proses pelelangan terhadap kegiatan 7 paket untuk menunjang kegiatan kebinamargaan, diduga telah terjadi monopoli dalam hal pengadaan 7 paket mobil.

Dimana, anggaran senilai Rp 13,3 miliar hanya dilaksanakan oleh 3 rekanan saja. “Diduga ada rekanan peliharaan Kepala Dinas Bina Marga Kota Medan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dia juga menyebutkan, bahwa apa yang sudah dijalankan oleh Poldasu sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, sehingga dugaan penyelewengan dan pekerjaan fiktif oleh Dinas Bina Marga Kota Medan bisa segera diketahui.

“Disamping itu, kami juga minta agar Kejatisu turut serta

melakukan penyidikan ini, atau meminta agar kasus yang ada di Polda dilimpahkan ke Kejatisu, karena dinilai lamban. Kami minta kepada para penegak hukum yang telah menerima laporan ini segera melakukan proses hukum di Dinas Bina Marga Kota Medan, kami dukung pihak penegak hokum yang akan membawa kasus ini hingga peradilan,” tegasnya.

Di tempat terpisah, praktisi hukum, Muslim Muis SH menyampaikan, bila ada dugaan tindak pidana korupsi, kemudian sudah ada dilakukan pengumpulan data dan keterangan serta analisis hukumnya ada dugaan pelanggaran. Maka, sudah bisa diambil langkah hukum.

Terkait adanya pernyataan Kapoldasu akan membawa persoalan ini ke peradilan, tentunya sangat baik, sebab apapun yang terjadi dan pelanggaran apapun pembelaannya tetap saja di pengadilan.

“Jadi semakin cepatnya dibawa ke peradilan, maka semakin cepat pula persoalan itu tuntas, bila sekarang ini masyarakat masih bertanya-tanya,” ucapnya. (MEI)

Kejatisu Periksa Sekda Langkat LANGKAT - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Senin siang pekan lalu, memeriksa Sekda Kabupaten Langkat, Surya Djahisa terkait dugaan kasus korupsi APBD tahun 2007, dalam proyek pematangan lahan di Kawasan Bukit Lawang, Bahorok, yang merugikan Negara sebesar Rp 1,7 miliar.

"Pihak Kejati Sumut telah melakukan pemanggilan dan memeriksa Surya Djahisa Sekda Langkat dalam kasus korupsi APBD langkat Tahun 2007," hal ini dikatakan Kasi Penkum Kejatisu Edi Irsan Kurniawan Tarigan.

Pemeriksaan terhadap Surya Djahisa masih dalam tahapan sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan pada hari Kamis dan Jumat lalu. "Karena beliau ada kesibukan dinas makanya pemeriksaan tidak selesai dan akan dilanjutkan minggu depan ini," kata Edi. Menurutnya, korupsi APBD langkat tahun 2007 ini sudah menetapkan H Taufik menjadi tersangka dan sekarang ini jabatannya Kabag Keuangan di Kabupaten Langkat.

"Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan Surya Djahisa naik statusnya menjadi tersangka," jelasnya.

Menurut Edi Irsan Tarigan, dana APBD Langkat tahun 2007 ini sebenarnya dikerjakan pada tahun 2002 dan telah merugikan negara sebesar Rp 1.7 milyar.

"Yang menjadi kejanggalan kok pengerjaannya udah lama tetapi menggunakan dana APBD Tahun 2007," tegasnya. (IMBC)

Pembangunan Iptek Dinilai Hanya Menghabiskan Anggaran BINJAI - Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtasari Binjai, tahun 2000-2001, Darwinsyah SE, akhirnya angkat bicara terkait pengajuan anggaran sebesar Rp 5,2 miliar untuk Instalasi Air Keruh (Intek) atau Central Water Trade Pump (WTP) yang dilakukan Dirut baru saat ini, Dedi Syahfitri.

Menurut Darwinsyah, Jumat pekan lalu, apa yang dilakukan Dedi hanya menghabiskan anggaran APBD saja. Namun, hasilnya tidak akan pernah memuaskan. Sebab, bobroknya PDAM Tirtasari Binjai bukan karena kurangnya anggaran, tetapi amburadulnya menajemen yang diterapkan.

Lebih jauh dijelaskannya, kebobrokan PDAM Tirtasarai saat ini juga disebabkan banyaknya tenaga honorer yang ditampung. “Coba kita lihat saat ini, pegawai honorernya saja sudah mencapai 150 orang, bagaimana perusahaa mau maju. Lebih banyak pengeluaran daripada penghasilan,” ujar Darwin.

Parahnya lagi, sudah tenaga honorer jumlahnya cukup besar,

jumlah pelanggan malah bertambah sedikit, sekitar 1000 pelanggan dari jumlah sekarang sekitar 11.500 pelanggan. “Masa saya menjabat dulu, tenaga honorer hanya 80 orang dan jumlah pelanggan dapat naik cukup signifikan, sekitar 2000 pelanggan.

Sehingga, penghasilan tidak menjadi beban untuk membayar tenaga honorer,” tegasnya.

Pada tahun 2001 sesuai de-

ngan kenaikan tarif, PDAM Tirtasari Binjai sudah bisa mandiri dan tidak lagi mengharapkan suntikan dana APBD. “Hal itu sudah pernah saya ucapkan, saat pembahasan kenaikan tarif. Apa yang saya katakan ini, bukan berarti saya ingin menjadi Dirut lagi, saya tidak mau jadi Dirut jika dana PDAM Tirtasarai Binjai tetap diambil dari APBD,” ucapnya.

Melihat kemunduran kinerja PDAM Tirtasari dan terus menghabiskan anggaran, Darwin dengan tegas mengatakan kepada Dirut PDAM Tirtasari, lebih baik mundur dari pada tidak mampu membuat PDAM menjadi mandiri. “Kalau cuma sampai seperti ini, semua orangpun bisa jadi Dirut. Coba dong, buat PDAM mandiri tanpa ada suntikan anggaran. Kalau memang tidak bisa lebih baik mundur, daripada anggaran habis siasia,” tukas Darwin .

Ia meminta kepada pemerintah kota dan DPRD Binjai, agar terlebih dahulu mempertimbangan atas pengajuan yang dilakukan Dirut PDAM Tirtasari Binjai. “Kalau anggaran kita berikan begitu saja tanpa ada pertimbangan, saya khawatir anggaran yang diberikan habis.

Namun, PDAM Tirtasari tetap seperti ini saja tanpa ada kemajuan sedikitpun.”

Menanggapi masalah ini, anggota DPRD Binjai, dari partai Hanura Surya Wahyu Danil SH, mengatakan bahwa PDAM Tirtasari Binjai sudah banyak yang bersalahan, seperti peng-

angkatan Dirut yang tidak melalui fit and propertes dan hal itu sudah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2006.

“Anggaran dari Pemprovsu sampai saat ini belum selesai dan masih di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kalaupun anggaran yang diajukan ini disetujui, maka terjadi anggaran yang tumpang tindih. Untuk masalah ini, akan kami bahas dalam gabungan komisi serta membentuk panitia khusus (Pansus),” ujar Surya.

Sebelumnya, Dirut PDAM Tirtasari mengatakan, pembangunan Iptek atau WTP untuk mengontrol debit air sungai Bingei yang masuk pada bak penampung seresvoar yang dilengkapi klep buka tutup. “Ini kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan 11.500 pelanggan,” ujar Dedi, seraya menambahkan, saat ini seresvoar di PDAM hanya 2 unit yang dapat menampung 2000 meter kubik, dengan kecepatan air 200 liter per detik dan jika anggaran direalisasikan, maka air dapat ditampung sekitar 3000 meter kubik dan 300 liter perdetik. (SBR)

Bupati Minta PNS Jauhi Korupsi RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD melalui Inspektur Kabupaten H Erwin Siregar SH, meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemkab setempat agar menjauhi tindakan yang berbau korupsi. “Saya ingatkan, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi sejalan dengan salah satu misi yang ditetapkan, yakni meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada pemberantasan KKN,” ujar Inspektur pada Apel Gabungan, Senin pekan lalu.

Untuk itu, bupati meminta kepada para PNS supaya berfikir jernih dan mematuhi

semua peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dikatakan, dalam siklus manajemen pemerintahan, posisi pengawasan mempunyai peranan penting dan strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Karena itu, diminta peran pengawasan harus ditingkatkan.

“Seluruh aparat pengawas fungsional dituntut harus mampu menjadi teladan dan bekerja profesional sehingga lebih baik dari yang diawasi dan mampu memotivasi dan menggerakkan semua perangkat daerah agar bekerja sesuai dengan rencana dan peraturan perundangan yang berlaku,”

ujarnya.

Diungkapkan, berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja SKPD di lingkungan Pemkab Labuhan Batu, masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, pelaksanaan tugas yang tidak tepat waktu atau laporan terlambat sehingga berpengaruh dengan tugas yang lain.

Menyikapi hal itu, para kepala SKPD diharapkan meningkatkan pengetahuan dan semangat kerja serta dayagunakan seluruh staf agar tugas pokok dan fungsi masing-masing dapat dilaksanakan secara profesional sehingga roda organisasi dapat berjalan secara lancar.

Aparat pengawas internal

yang merupakan ujung tombak untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang baik dan bersih harus mampu menjadi teladan dan lebih baik dari yang diawasi, baik kualitas sikap mental maupun kualitas profesional supaya bisa mendorong semua unsur perencana dan pelaksana bekerja sesuai rencana dan peraturan yang berlaku.

Penyusunan dan penetapan Kebijaksanaan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan R.APBD 2011 supaya diproses tepat waktu sesuai dengan peraturan.

Kemudian, pengguna anggaran supaya bekerja keras dengan memacu tugas, mening-

katkan pengawasan dan pengendalian terhadap bawahan serta semua kegiatan yang dikelola masing-masing agar semua program dan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD dan P.APBD 2010m dapat terlaksana tepat waktu dan benar sesuai dengan rencana dan peraturan berlaku.

Para pengelola Pendapatan Daerah supaya meningkatkan kegiatan dan mengintensifkan pemungutan agar realisasi pendapatan dapat tercapai minimal 100 persen sesuai target yang ditetapkan.

Penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2011 SKPD supaya sesuai dengan visi dan misi bupati yang telah ditetapkan.(HAH)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, Sutrisno, Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: Haryono Poes; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, M Nasir Dongoran, Toib Harahap; BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Amoni Lase; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga, Ghazali Hasan (Sergai); Ruben Sembiring, Junjungan Saragih (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Damasus Silalahi (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nimrot Siahaan SH, Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Junaidi, Drs HSB Harahap, Nur Efendi (Tanjungbalai); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin (Kutacane); Syahril (Rokan Hilir), Zulkifli, Kusjul (Indragiri Hulu); Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 121 1 - 7 NOVEMBER 2010

LIPSUS

Kinerja Tak Maksimal Jangan Banyak Menuntut JIKA kinerja anggota dewan yang terhormat sudah baik tidak ada masalah mau berapa pun gaji mereka dinaikkan. "Sekarang yang jadi masalah, kerja tak maksimal tapi sudah banyak menuntut," kata Sekretaris DPC GAMKI Medan Gelmok Samosir. Seharusnya seorang anggota dewan tidak boleh mengeluh. Masalah hutang ke partai jangan lagi dibebankan ke masyarakat. Gaji yang diterima selama ini, menurutnya sudah cukup untuk kebutuhan hidup para anggota dewan apalagi ditambah dengan fasilitas-

fasilitas lainnya. "Coba fikirkan rakyat kecil dan jangan hanya memikirkan diri sendiri saja," katanya.

Menurut Direktur GSP Institute & Syndicated ini, besaran gaji dan tunjangan anggota dewan yang naik sebesar Rp 27,6 miliar dari anggaran 2010 yang hanya Rp 19 miliar sudah cukup tinggi. Padahal jika dilihat dari kinerja para anggota dewan sangat tidak sebanding dengan yang penghasilan yang mereka dapatkan.

"Dengan kinerja yang masih buruk apa memang pantas mereka menuntut kenaikan gaji. Tunjukan dulu

kerja mereka baru menuntut hak karena sampai saat ini masyarakat belum melihat kinerja mereka," tegasnya.

Ia sangat tidak sependapat jika gaji anggota dewan dinaikkan, alasannya masih banyak infarstruktur yang perlu dibenahi daripada harus membuang-buang anggaran untuk kenaikan tunjangan yang notabene sudah berkecukupan.

"Jangan kaitkan dan bebankan utang kepada rakyat karena rakyat sudah cukup menderita dengan keadaan sekarang ini yang serba tidak stabil dalam segala sektor."

Laki-laki ini menilai sampai saat ini kinerja para anggota dewan masih dibawah 50 persen. Masalah buruh saja sampai saat ini belum mendapat kepastian.

Belum lagi masalah petani dan nelayan serta masyarakat miskin kota yang menuntut perhatian pemerintah untuk perbaikan sektor perekonomian.

"Jangan setelah menjadi anggota dewan lalu ingin memaksakan kehendak demi kepentingan pribadi.

Masyarakat pasti tidak akan setuju dengan kenaikan tersebut sebelum masyarakat melihat kinerja yang

maksimal dari para anggota dewan," ujar Gelmok.

Jika ini terjadi, menurutnya, tindakan tersebut merupakan suatu sikap arogansi terhadap masyarakat. Dan alasan para anggota dewan yang mengkaitkan dengan utang ke partai bisa dikatakan alasan primitif. "Jika kinerja sudah maksimal baru bisa menuntut. Jangan maju sebagai anggota dewan dan politisi kalau harus berhutang. Anggota dewan harus menjadi lokomotif dan gerbong bagi kepentingan rakyat," tutupnya. (FER)

Tuntut Naik demi Utang Kampanye Perlu Dipertanyakan MENURUT Praktisi Hukum Joice Hutagaol SH, kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan perlu dipertanyakan. Kalau tujuannya hanya untuk melunasi utang ke partai tentu perlu pertimbangan.

Selama ini rakyat sudah cukup menderita jadi jangan lagi ditambah penderitaannya.

Karena rakyat memilih wakilnya untuk duduk di kursi dewan agar bisa mendengar jeritan dan keluhannya. "Bukan malah menyengsarakan seperti yang dilakukan anggota dewan kita saat ini," ucap pengaca yang aktif di LBH KSBSI Korwil Sumut dan aktif menangani perkara-perkara masyarakat kecil sangat menyesalkan dengan keinginan wakil rakyat tersebut.

Yang menjadi pertanyaan, lanjut Joice, jika gaji dan tunjangan tersebut dinaikkan akan dipergunakan untuk apa..? Dan apa lagi yang kurang karena selama ini saja gaji anggota dewan sudah cukup tinggi. "Jika dikaitkan dengan kebutuhan hidup keluarga seharihari, menurut saya gaji wakil rakyat sudah lebih. Jadi untuk apalagi minta kenaikan gaji. Tapi jika dikaitkan dengan utang, menurut saya sangat tidak pantas. Alasannya masalah utang wakil rakyat ke partai bukanlah menjadi tanggungjawab rakyat," tuturnya.

Dia menilai wakil rakyat dipilih rakyat untuk bekerja demi kepentingan rakyat dan mereka pun digaji oleh rakyat. Jangan gunakan uang rakyat untuk membayar hutang. Ini sungguh tidak masuk akal. Selama ini dimana keberadaan wakil rakyat, manakala rakyat datang ke gedung dewan agar mendengarkan suara jeritan mereka yang merasa tertindas? Jangankan mendengar, bahkan wakil rakyat tersebut tidak merespon sama sekali.

Hingga rakyat pulang dengan membawa penyesalan karena merasa salah memilih wakilnya.

Jika keinginan wakil rakyat tersebut disetujui sudah selayaknyalah anggota dewan memberikan perhatian pada rakyat kecil, harapnya. Kedepannya, alangkah baiknya jika ingin mencalonkan diri sebagai wakil rakyat perlu mempersiapkan segala sesuatunya termasuk modal kampanye sehingga tidak ada alasan lagi menuntut kenaikan gaji demi membayar utang ke partai.

Dengan demikian wakil rakyat bisa menyatu bersama rakyat, kata alumni UNIKA ini. (FER)

Lagi-lagi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan harus menanggung malu atas ulah para pemimpinnya. Bagaimana tidak setelah orang nomor satunya, Syamsul Arifin SE yang menjabat sebagai Gubernur harus ditahan dengan sangkaan melakukan korupsi. Kini Kota Medan bakalan tidak memiliki walikota. Pasalnya, sejak pekan ini pihak Kejaksaan Tinggi Sumut telah menetapkan Rahudman Harahap yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Walikota Medan menjadi tersangka korupsi.

Tak mengambil pelajaran dari kejadian ini, anggota dewan tingkat satunya kini asyik masyuk memperkaya diri. Indikasinya dari draf rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2011, ada kenaikan tunjangan untuk para anggota dewan sebesar Rp 8,5 miliar. Bukannya mensyukuri, malah banyak wakil rakyat yang terhormat itu mengeluh masih kurang dan minta di tambah.

Para anggota dewan itu mengaku terus terang belum melunasi utang-utang kampanye mereka seperti biaya baliho saat pemilihan tahun 2009 lalu.

Dalam draf rancangan tersebut tertulis anggaran sekretariat DPRD Sumut berjumlah Rp113 miliar. Sementara besar gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota dewan sebesar Rp 27,6 miliar, naik dari anggaran 2010 yang hanya Rp 19 miliar.

Selain itu, DPRD Sumut juga mengajukan pengadaan 29 mobil dinas baru yang menghabiskan dana Rp 7,9miliar.

Bila kenaikan disetujui, setiap anggota dewan akan membawa pulang (take home pay) sebesar Rp 270 juta per tahunnya.

Artinya, take home pay satu wakil rakyat berkisar Rp 22,5 juta per bulan. Ini jumlah yang tidak sedikit untuk menghargai kinerja para anggota dewan tersebut. Apakah sudah pantas APBD 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp 8,5 miliar bila dibandingkan dengan kinerja para anggota dewan. Dan sebaliknya jika mengalami kenaikan apakah kinerja para anggota dewan akan mengalami peningkatan?

Kenaikan tunjangan itu harusnya disesuaikan dengan peningkatan pendapatan asli daerah dan di sesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku.

Jika tidak sesuai maka kenaikan tersebut akan menjadi temuan. "Kenaikan tunjangan sudah diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2007 protokuler keuangan dewan disesuaikan PP Nomor 19 Tahun 2007. Gaji dewan tergantung besarnya PAD dan besarnya penghasilan kepala daerah," kata Elfenda Ananda Direktur Fitra Sumut.

Kenaikan tunjangan yang

dirasakan kurang cukup untuk melunasi utang-utang kampanye bukan urusan negara.

Karena besar kecilnya biaya kampanye saat mencalonkan sebagai anggota dewan merupakan urusan masing-masing anggota dewan tersebut. “Tidak etis sebagai anggota dewan membebani biaya kempanye kepada negara yang merupakan uang rakyat tersebut,” ujarnya.

Jika kenaikan ditinjau dari kinerja yang sudah dilakukan anggota dewan maka jawabnya adalah belum maksimal.

Apalagi kinerja anggota dewan menjadi alasan dalam kenaikan tunjangan tersebut. Tidak ada alasan biaya hidup mereka tidak cukup dengan meminta penambahan biaya anggaran.

Kenaikan yang diinginkan para anggota dewan itu merupakan suatu wujud kurang peka-nya mereka dalam hal kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. Kalau melihat visi dan misi dari gubernur bahwa masyarakat tidak miskin, tidak sakit dan tidak bodoh maka jelaslah anggota dewan yang merupakan wakil rakyat tidak menjalankan dan seakan tidak perduli dengan apa yang diinginkan gubernur tersebut.

“Seharusnya honor dewan harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku dan mereka seharusnya lebih sensitif dengan kepentingan rakyat karena mereka semua kegiatan mereka sudah difasilitasi oleh negara,” tegas Elfanda. Lanjutnya, kenaikan ini merupakan pemikiran ingin memperkaya diri sendiri. Karena di negara mana pun tidak otomatis melakukan hal tersebut.

Banyak cara untuk menginterventasikan janji-janji mereka.

“Anggota dewan bukan pedagang yang harus balik modal. Sebaliknya mengevaluasi diri, bahwa mereka menjadi anggota dewan mengatasnamakan rakyat maka mereka tidak harus berhutang saat kampanye. Karena mereka bisa di fasilitasi negara yang menurut rakyat sudah cukup".

Kalau kinerja para anggota dewan sudah maksimal tidak menjadi masalah mengalami kenaikan tunjangan karena hal ini berguna untuk

menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan dalam artian mencari penghasilan tambahan di luar aturan. “Jika kenaikan tunjangan itu diimbangi dengan kinerja yang maksimal tidak menjadi masalah karena sudah ada di aggaran,” ujar anggota DPRD Sumut Komisi E dari Fraksi PKS, Siti Aminah.

Siti menambahkan yang perlu dipantau adalah kinerja para anggota dewan. Apakah mereka benar-benar atau tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai wakil rakyat sehingga kenaikan tunjangan tersebut pantas dilakukan. Atau sebaliknya, jika kinerja anggota dewan tidak maksimal untuk apa kenaikan tunjangan itu dilakukan.

Menyikapi salah satu alasan anggota dewan menginginkan kenaikan tunjangan karena ingin membayar utang saat kampanye, Siti menyalahi sikap rekan-rekan kerjanya tersebut karena telah melakukan money politik atau politik uang. Secara undangundang pemilu anggota dewan sudah salah karena telah melakukan kecurangan saat kampanye pencalonan. Untuk itu jangan melibatkan rakyat untuk membayar utang mereka itu.

“Salah mereka sendiri kenapa mereka money politik dan tidak ada alasan menaikan tunjangan karena ingin membayar hutang. Ini menandakan mereka anggota dewan tidak berkualitas,” jelasnya.

Munurutnya, kenaikan tunjangan sebesar Rp 8,5 miliar lebih baik tidak dilakukan jika di lihat kinerja mereka yang rakus. Dan jumlah tunjangan tersebut sangat berlebihan jika tidak dibarengi dengan kinerja mereka kecuali mereka menjalankan tiga fungsinya sebagai legislatif, pengawasan dan pengangaran. Saat ini kinerja mereka para anggota dewan belum berkualitas, hanya banyak gertak-getak SKPD saja.

“Parahnya makin kaya mereka makin rakus. Jangankan uang ratusan juta, uang seratus rupiahpun mereka ambil,” ujarnya. Sebanyak apapun kegiatan dan kebijakan yang dilakukan sebatas normatif saja.(VN)

Tidak Ada Korelasinya "KENAIKAN tunjangan untuk membayar utang ke partai tidak ada korelasinya," kata Ketua Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Medan, Ir Hermansyah Alam MT. Apa yang sudah di dapat selama ini seharusnya disyukuri. Jangan terlalu banyak menuntut sementara kinerjanya belum tampak. Kinerja anggota dewan selama ini belum kelihatan karena belum menyuarakan hati nurani rakyat yang selama ini mereka ucapkan saat berkampanye. Kinerja wakil rakyat masih kurang. Baru mencapai 20 persen.Dengan kinerja yang begini apa sudah pantas menuntut kenaikan gaji sementara kontribusinya ke rakyat belum ada sama sekali.

Seorang guru honor, kata Herman sembari memberi contoh, dengan gaji Rp 500 ribu, bisa bekerja dengan baik untuk mendidik siswanya. Dan dengan gaji tersebut si guru bisa mencukupi kebutuhan keluarganya walaupun pas-pasan. Tapi karena si guru bekerja dengan ikhlas dan tulus serta menyukuri apa yang dia dapatkan sehingga dia merasa tidak kekurangan. Walaupun dalam benak sang guru berharap adanya kenaikan gaji.

Herman mengimbau kenaikan gaji wakil rakyat tersebut perlu ditinjau ulang kembali untuk menghindari kemarahan rakyat.

Justru seharusnya anggota dewan perlu menyisihkan 10 persen dari gajinya untuk rakyat. Bukan malah menuntut kenaikan gaji.

Kenaikan Butuh Proses Dekan Fisipol Universitas Sumatera Utara Prof Badaruddin mengatakan, menaikkan tunjangan anggota dewa masih butuh proses. Seharusnya RAPBD lebih di peruntukkan untuk peningkatan dan kesejahteraan rakyat. Bukan malah menaikkan gaji anggota dewan yang sudah berkecukupan. Selama ini kinerja para anggota dewan belum menunjukan sesuatu yang menggembirakan apalagi membawa perubahan ditengah situasi ekonomi yang sedang lemah. Para wakil rakyat jangan menjadikan utang untuk alasan meminta kenaikan gaji. Utang pribadi haruslah menjadi tanggungjawab pribadi juga, jangan lagi membebankannya kepada rakyat karena rakyat sudah cukup menderita dengan situasi yang semakin memburuk. "Pemerintah harus punya hati nurani. Jangan hanya menyetujui saja. Pemerintah harus punya sikap tegas. Dengan menunjukan kinerja yang baik otomatis rakyat pun akan setuju dengan kenaikan gaji yang diminta para anggota dewan," paparnya.(FER)

sehingga tidak menimbulkan kemarahan ditengah-tengah masyarakat yang sudah mulai menjerit karena keadaan yang semakin memburuk.

Pria berusia 36 tahun yang saat ini sedang berada di Tsikmalaya untuk mengikuti kegiatan hari Agraria Nasional yang dilaksanakan oleh Organisasi Rakyat Serikat Petani Pasundan itu menyarankan, kepada

pemerintah untuk merubah anggaran tersebut. Seharusnya dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Masyarakat tidak akan keberatan jika gaji dan tunjangan anggota dewan dinaikkan asal tepat sasaran dan untuk kepentingan rakyat. Bukan malah sebaliknya, demi kepentingan pribadi yaitu melunasi hutang-hutangnya ke partai.(FER)

Anggota Dewan, Alat Produksi Parpol ANGGOTA dewan seyogyanya harus menampung aspirasi rakyat, yang menjadi pertanyaan siapa yang menyuruh dan membayar gaji mereka. Sudah pasti rakyat.

"Tapi yang jadi masalah mengapa rakyat tidak dilibatkan dengan masalah kenaikan gaji para anggota dewan tersebut," ungkap Chairil Chaniago, mewakili masyarakat Medan Utara. Dia mengatakan, fungsi anggota

dewan sekarang ini sudah berbelok dari tujuan saat berkampanye. "Berapa besar lagi penderitaan yang harus ditanggung rakyat..? Utang pribadi kok harus dibebankan pada rakyat..? Boleh-boleh aja meminta kenaikan tunjanga tapi dalam konteks peningkatan kinerja bukan untuk kepentingan pribadi," sebut Chairil.

Jika siap menjadi wakil rakyat

maka mereka harus siap dengan konsekuensi mereka terhadap partai. Selama ini yang tampak, seorang anggota dewan yang diusung oleh partai hanya menjadi alat produksi parpol untuk mengumpulkan pundipundi demi kepentingan parpol tersebut. "Seharusnya seseorang siap menjadi wakil rakyat maka haruslah punya sikap untuk memikirkan kepentingan rakyat,

bukan malah membuat rakyat sengsara."

Meminta kenaikan tunjangan sah-sah aja tapi harus ada parameternya. Jika masyarakat nelayan, petani, buruh dan masyarakat kota sudah sejahtera.

Tapi jika kesejahteraan tersebut belum terlaksana maka kinerja para anggota dewan belum berhasil dan kenaikan tunjangan sebaiknya di fikirkan kembali

KPK POS

6

POLITIK

E D I S I 121 1 - 7 NOVEMBER 2010

117 Tenaga Honor Diusulkan Jadi PNS BINJAI-Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, sejauh ini sudah mengambil data seluruh tenaga honorer di setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dari seluruh SKPD yang ada, Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kota Binjai, mendapatkan sekitar 154 jumlah tenaga honorer.

Baik gajinya dari APBD/APBN mapun non APBD/APBN. Jumlah tersebut, dibenarkan oleh Kepala Bidang Program dan Mutasi BKD Binjai Bahrin, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (27/10).

Dijelaskan Bahrin, dari 154 jumlah tenaga honorer yang sudah terdata, tidak semuanya diusulkan ke Menpan. Melainkan, terlebih dahulu dilakukan perifikasi di Kota Binjai melalui Inspektorat.

“Kenapa kita lakukan perifikasi?

Sebab, ada syarat yang harus dilengkapi tenaga honorer, diantarnya gaji harus dari APBD atau APBN,”terang Bahrin.

Lebih jauh dikatakannya, selain gaji dari APBD atau APBN, masih ada beberapa syarat lainnya yakni, tenaga honorer harus bekerja di intansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat intansi itu sendiri, bekerja selama 1 tahun per 31 Desember 2005, dan usia serendahrendahnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun.

“Masa kerja 1 tahun per 31 Desember 2005 itu, misalnya ada tenaga honorer yang bekerja baru sampai tanggal 4 Desember 2005, dan itu tidak bisa diajukan menjadi PNS. Makanya dari 154 jumlah tenaga honorer yang kita ajukan hanya 117 orang,”terangnya, seraya menambahkan, hal itu diatur dalam PP 48 tahun 2005 dan surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010.

Namun kata Bahrin, dari 117 orang yang kita ajukan ke pusat, belum tentu bisa menjadi PNS. Sebab, di pusat kembali dilakukan perifikasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawain Negara (BKN), Menpan, BPKP, dan regional BKN Medan. “Perifikasi dilakukan dari tanggal 25-30 Oktober 2010, tapi saya belum tahu kapan hasilnya akan diumumkan,”ucap Bahrin.(SBR)

Wagub Buka Kongres I FKMLA Agara KUTACANE - Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Muhammad Najar S.Ag, membuka secara resmi Kongres I Forum Kreatif Pemuda Lembah Alas (FKMLA) Kabupaten Aceh Tenggara. Acara itu berlangsung di Gedung Olah Raga Sepakat Segenep Kutacane, Minggu pekan lalu.

Sekarang ini pemuda dan pemudi harus menjadi komunitas pembangunan, anti narkoba dan bersatu padu. Juga diharapkan menjadi garda terdepan menjaga keamanan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu pemuda diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi, baik bagi dirinya dan untuk orang banyak.

“Bukan seperti selama ini, pemuda hanya gemar di bidang olah raga dan seni,” kata Wagub.

“Saya sangat bangga dan salut kepada pemuda sekarang ini, dan saya yakin pemuda sebagai harapan bangsa bisa menjadi komunitas pembangunan. Pemerintah pasti mendukung program pemuda untuk kebaikan dan kepentingan rakyat,” tegas Wagub lagi.

Pada kesempatan itu, Bupati Aceh Tenggara H.Hasanuddin B, dihadapan ribuan pemuda dan pemudi yang memadati GOR Kutacane mengatakan sangat mendukung pemuda Aceh Tenggara menyelenggarakan Kongres ke I FKMLA. Bahkan ia mengajak semua pemuda dan pemudi di Bumi Sepakat Segenep, dapat mengurus diri dan menunjukkan akhlak yang mulia di tengah masyarakat.

Pemuda baik yang tinggal di desa, kecamatan bahkan di Kabupaten, saya harap menjadi pelaksana tehnis di Desa dalam pembangunan. Baik program PNPM Mandiri, BKPG, dan pembangunan lain. Termasuk pembagian bibit Kakao yang diprogramkan Pemkab untuk dibagikan pada masyarakat. Coklat yang akan dibagikan sebanyak 1,3 juta batang pada tahun ini. Dengan upaya ini bupati yakin bisa memajukan pendapatan masyarakat, khususnya petani.(JS)

N A D RIAU SUMUT

Bupati: Camat Tingkatkan Disiplin,Kinerja dan Loyalitas ACEH TENGGARA - Bupati Aceh Tenggara H Hasanuddin B, mengintruksikan kepada Sekretaris Daerah agar para camat meningkatkan kinerja dan loyalitas kepada pimpinan. Juga meminta camat melakukan konsolidasi internal dan eksternal di wilayah kerja masing-masing.

Bupati juga meminta agar dilakukan inventarisir seluruh personil dan aset yang ada. Laksanakan tugas-tugas kedinasan dengan baik, berdomisili di wilayah kerja masing-masing untuk memudahkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat

serta mampu mengoperasikan komputer/notebook (Laptop, red).

Sedangkan kepada Sekdakab Aceh Tenggara, antara lain diminta melakukan evaluasi kinerja para camat selama bulan ke depan. Bagi camat yang tidak melaksanakan intruksi, harus dilaporkan pada bupati.Intruksi ini berdasarkan surat Bupati nomor 860/ 535 pada Tanggal 01 Oktober 2010.

Bupati Aceh Tenggara, H Hasanuddin B, ketika ditanya KPK Pos seputar intruksi kepada Camat saat pelantikan Eselon II dan III pada 30 September 2010 lalu.

Dengan tegas bupati mengatakan

bukan hanya camat yang dievaluasi kinerjanya. Para kabag, SKPK pun tetap akan di evaluasi.

Ini dilakukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Bupati, semua yang memegang jabatan harus menjalankan tugas secara baik. “Karena pejabat adalah pelayan masyarakat dan bukan untuk dilayani,” jelasnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan untuk meningkatkan pelayanan tentu pejabat dan aparatur pemerintahan harus disiplin dan sungguh- dalam menjalankan tugas. Sehingga masyarakat dapat dilayani dengan baik.

“Saya dengan tegas mengeluarkan intruksi ini, bila ada yang tidak menjalankannya tentu akan diambil tindakan tegas,” jelas Bupati sembari mengatakan intruksi itu hendaknya dapat ditindak lanjuti para camat, para Kabag dan SKPK. Sementara itu Camat Deleng Pokhkisen Saliman Desky BA, kepada KPK Pos Jum’at (29-10) di kantornya mengatakan, sesuai intruksi Bupati ia telah melakukan rapat dengan staf. Ia meminta para staf hadir tepat waktu yakni pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 14.00 WIB. Seluruh staf

harus emmatuhi jam dinas dan meningkatkan kinerja sesuai tugas pokok masing-masing. “Intruksi ini mulai berlaku Tanggal 07 oktober 2010 dan Insya Allah telah berjalan dengan baik,”katanya.

Selain bersama staf kata Deleng, ia juga telah rapat dengan imam mukim dan Pengulu/ Gecik (Kepdes) di wilayah Kec Deleng Pokhkisen. Rapat itu untuk membicarakan keamanan (siskamling), kenakalan remaja (narkoba) termasuk masalah PBB. Juga pembangunan di setiap desa masingmasing agar berjalan dengan baik,” sebut Saliman Desky.(JS)

Bupati Rohil ‘KENA BATUNYA’

FOTO BERSAMA - Anggota DPRD Rokan Hilir dan PNS menyempatkan diri berfoto bersama di Depan Kantor Bupati saat melakukan studi banding ke Jembarana Bali belum lama.

Stuban DPRD Rohil ke Bali Dipertanyakan TANAH PUTIH –Studi Banding (Stuban) 30 anggota DPRD Rokan Hilir (Rohil) ke Kabupaten Jembrana Bali disikapi kalangan aktifis LSM dinilai Stuban tersebut proyek akal-akalan untuk menghambur-hamburkan uang rakyat.

Sebanyak 30 Anggota DPRD Rohil Stuban ke Bali belum termasuk 6 orang PNS dari Sekretariat Dewan dan 2 oknum wartawan harian lokal yang bertolak ke Pulau Dewata Bali. Ke-38 orang tersebut disinyalir biaya yang digunakan sebesar Rp700.000.000 diambil dari APBD Rohil.

Tujuan Stuban anggota DPRD Rohil ke Jmbrana Bali itu, untuk melihat dari dekat objek wisata apa dan prospek apa saja yang bisa dikembangkan di Rohil.

Namun hingga berita ini diturunkan, Stuban DPRD tak jelas.

Ketidakjelasan kunjungan itu dinilai sejumlah kalangan melukai hati rakyat, karena tidak jelas kontribusi apa yang diperoleh para oknum anggota DPRD itu.

“30 anggota DPRD yang berangkat ke Bali menggunakan uang rakyat harus mempertanggungjawabkan uang yang digunakan,” ujar Khairuddin Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Asset Daerah (LSM-PAD) Riau saat bincangbincang dengan KPK Pos di

Dumai Rabu pekan lalu.

Khairuddin putra daerah asal Bagansipaiapi yang juga Sekretaris Ikatan Keluarga Rokan Hilir (IKROHIL) Dumai, seorang pensiunan PNS 3 tahun lalu. Ia mengaku sangat kewewa dengan prilaku yang tidak terpuji oknum DPRD Rohil. Stuban DPRD yang terpublikasikan ke publik ‘berjoget ria’ di salah satu kafe di Pulau Dewata Bali dan berfose di Pantai Kuta. “Jelas itu sangat memalukan,” ungkapnya Padahal masyarakat berharap sekembalinya para anggota DPRD yang melakukan Stuban ke Bali itu, ada ‘oleh-oleh’ yang dijadikan kontribusi untuk daerah Rohil. Ternyata hingga saat ini, potensi apa yang bisa dibangun di Rohil belum juga di publikasikan. “Tak jelas apa yang mereka kerjakan,” ujarnya Stuban dengan jumlah 38 orang merupakan pemborosan.

“Kalau hanya Stuban ke Kabupaten Jembaran, cukup 6 atau 8 orang. Diambil dari setiap fraksi ditambah 2 orang PNS termasuk Humas Sekwan. “Untuk mempublikasikan kegiatan tersebut cukup dengan relis kepada wartawan,” tandas Khairuddin.

Khairuddin juga mengiritisi ke ikut sertaan 2 oknum wartawan harian lokal dalam rombongan Stuban tersebut. Tugasnya meliput kegiatan para anggota DPRD dipulikasikan lewat media masing-masing. Sehingga publik

mengetahui apa saja kegiatan anggota DPRD ke Jembrana.

Namun hingga saat ini, Stuban yang dilakukan 30 orang anggota DPRD tersebut belum juga dipublikasikan. “Apa gunanya wartawan ikut, kontribusinya tak jelas. keikutsertaan oknum wartawan tersebut perlu dipertanyakan,” ucapnya.

Darwan aktifis LSM Tim Infestigasi KPFI (Komisi Pencari Fakta Independen) Rohil mengatakan, perilaku oknum anggota DPRD itu tidak terpuji. Pihaknya bekerjasama dengan aktifis LSM lainnya akan melakukan hearing dengan DPRD Rohil yang melakukan Stuban ke Bali untuk meminta pertanggungjawapan para anggota DPRD tersebut.

Kabupaten Jembaran merupakan salah satu daerah tujuan untuk dijadikan perbandingan.

Sudah tentu memiliki alasan yang kuat bagi DPRD Rohil terhadap potensi daerah yang dikunjungi akan memiliki kontribusi untuk dikembangkan di Rohil.

Jika tidak ada potensi yang bisa dikembangkan, Stuban ini perlu dipertanyakan. Jangan-jangan hanya alasan saja Stuban, ternyata tour ke Bali menghabiskan uang rakyat ratusan juta rupiah.

“Jika Stuban DPRD ke Jembatan tidak bisa dipertanggungjawabkan, Darwan menghimbau sebaiknya uang rakyat yang digunakan dikembalikan ke Kas daerah,“ katanya.(PUR)

TANAH PUTIH - Kebijakan Bupati Rokan Hilir Annas Maamun melakukan pemekaran desa di wilayah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) ternyata tidak semuanya berjalan mulus.

Seperti dimekarkannya Desa Ujung Tanjung menjadi 4 Desa, yakni Desa Ujung Tanjung (Induk) desa Ujung Tanjung Pematang Padang, Desa Ujung Tanjung Selatan dan desa Impah. Atas kebijakan pemekaran desa tersebut, Bupati Rohil ‘kena batunya’.

Untuk desa yang satu ini, keinginan Bupati tidak segampang membalikkan telapak tangan.

Buktinya pelantikan kepala desa pemekaran Ujung Tanjung tertunda hingga 3 kali. Ada apa?

Padahal pemekaran tersebut tidak dipermasalahkan bahkan direspon sejumlah tokoh masyarakat yang menginginkan pemekaran desa tersebut.

Kebijakan Bupati Rohil memekarkan Desa Ujung Tanjung berdampak fatal terhadap warga di sekitar desa tersebut, sebab masyarakat resah. Ini akibat ulah Bupati Rohil yang diktator.

Ia mengeluarkan kebijakan sesuka-suka hatinya.

Pemekaran desa-desa lain di wilayah Kab Rohil, kapan saja Annas Maamun mau melantik, sesuai jadwal tak pernah ditundatunda. Namun baru kali ini kejadian pemekaran desa ditunda-tunda.

“Bahkan terancam gagal,”ujar Doni (34) salah seorang pedagang saat bincang-bincang dengan KPK Pos di Ujung Tanjung.

Menurut Doni, Annas Maamun tidak tegas dalam mengambil keputusan terhadap pemekaran desa Ujung Tanjung. Doni mengaku Desa Ujung Tanjung lain dari yang lain. Terkesan ada rasa takut Bupati terhadap kepala desanya.

Padahal pelantikan kepala desa (Kades) pemekaran desa Ujung Tanjung sudah diagendakan Pemkab Rohil, undangan pun sudah beredar. Pelantikan yang dijadwal 15 Oktober, namun gagal dengan alasan bupati sibuk. Kemudian pelantikan ditunda 23 Oktober, juga gagal dengan alasan bupati pada tanggal tersebut ada kegiatan lain. Selanjutnya ditunda hingga tanggal 25 Oktober Pelantikan kades pemekaran sesuai undangan digabung dengan desa pemekaran yakni Desa Sintong, yang pelaksanaannya dijadwalkan 25 Oktober. Ternyata yang dilantik Bupati hanya Kades pemekaran Desa Sintong, sedangkan kepala desa pemekaran Ujung Tanjung, tidak diikut sertakan dalam pelantikan tersebut.

Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih yang dimekarkan Bupati menjadi 4 Desa yakni Desa Sintong (desa lama) Sintong Pusaka, Sintong Bahtera dan Sintong Makmur.

Pantauan di lapangan, meski pelantikan kades pemekaran desa Ujung Tanjung mengalami

penundaan, ternyata tidak berpengaruh. Perpindahan pedagang dari pasar tradisional Selamat Jaya Ujung Tanjung terus berlangsung ke Lapak baru di Simpang Kerbau sekitar 150 meter dari Jl Lintas Riau-Sumut.

Lokasi baru pasar tradisional Simpang Kerbau milik masyarakat masih dalam wilayah Desa Ujung Tanjung. Jaraknya dari Pasar lama pasar Selamat Jaya ke Simpang kerbau hanya berjarak berkisar 400 meter.

Informasi yang berkembang menyebutkan, dampak dari pemekaran Desa Ujung Tanjung menjadi 4 desa sangat meresahkan masyarakat disekitar desa tersebut. Selain pengosongan Pasar Selamat Jaya, sewa kontrak yang sedang berjalanpun juga terputus, dan sewa sisa kontrak dikembalikan.

Dampak lain akibat pemekaran desa Ujung Tanjung yang dilakukan Bupati, ratusan masyarakat petani kebun di Dusun Impah, salah satu dusun yang bakal masuk dalam pemekaran juga resah. Petani kebun di dusun tersebut ikut jadi sasaran. Jalan umum yang dibangun masyarakat menuju kebun masyarakat diputus akibat penggalian sedalam 2 meter dan sepanjang 6 km.

Pengalian itu menggunakan alat berat yang bekerja siang-malam.

Parahnya lagi tanah urugan bekas galian ditumpuk pada badan jalan. Jangankan sepeda motor, pejalan kakipun kesulitan melewati badan jalan tersebut, terlebih jika hujan. Para petani yang memiliki lahan didusun itu tak bisa beraktifitas.

Anto Isal warga Ujung Tanjung ketika dimintai keterangannya melalui telphon Jumat (29/ 10) membenarkan pemutusan Jalan dusun Impah. Anto mensinyalir pemutusan jalan tersebut diduga dampak dari kebijakan Bupati yang melakukan pemekaran desa Ujung Tanjung.

Kata Anto kejadian pemutusan jalan tersebut, puluhan masyarakat yang memiliki lahan di Dusun Impah telah melapor ke Mapolres Rohil. Namun Polisi tidak menanggapi laporan tersebut.

“Alasan pihak Kepolisian, untuk memanggil Kepala Desa Ujung Tanjung H Syamsuri harus mendapat izin dari Bupati Rohil,” ungkap Anto Abdul warga Tanah Putih yang dihubungi secara terpisah mengatakan alasan yang disampaikan Polres terkesan dibuat-buat.

“Mana ada aturannya memanggil Kepala Desa harus Izin Bupati, paling-paling dilaporlah,” katanya.

Menurut Abdul kalau memang di Polres Rohil tidak ditanggapi, masyarakat yang dirugikan akan mengadu ke Mapolda Riau melalui Devisi Propam Polda Riau dengan tembusan ke Komnas HAM– RI, Propam Mabes Polri dan Kementerian Kehutanan RI,” katanya. (PUR)

Luar Biasa…LSM Lakukan Study Banding SUBULUSSALAM – Studi banding ternyata tidak saja dilakukan pihak legislatif dan eksekutif. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga melakukannya, dan hasil serta manfaat yang diperoleh lebih nyata. Paling tidak, ada masukan yang dapat disumbangkan kepada pemerintah daerah demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

Seperti yang dilakukan LSM Berkah.

Para personil di antaranya Syahril Tinambunan SE (Ketua), Darmin T (Sekretaris), Aristo Hulu (Humas), H. Dagok dan Masril Isa (anggota). Mereka

melakukan perjalanan ke beberapa daerah di Aceh seperti Aceh Besar, Aceh Jaya, Abdya, dan beberapa daerah lainnya.

Syahril Tinambunan kepada wartawan Koran ini menyebutkan berbagai hal terkait pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya di bidang pertanian tanaman padi di beberapa daerah itu, perlu diterapkan di daerahnya. “Kalau mengenai pertanian tanaman padi, ada baiknya kita belajar dari kabupaten lain. Tidak perlu study banding jauhjauh menghabiskan dana besar, di daerah tetangga kita pun bisa,”ungkap Tinambunan, kemarin di Subulussalam.

Sebagai contoh, kata Syahril Tinambunan, dari hasil pertemuannya dengan wakil Bupati Aceh Besar H Anwar Ahmad SE AK pada Jumat (22/10) pekan lalu, Banyak hal yang dipetik tentang program pemberdayaan ekonomi rakyat. khususnya pertanian tanaman padi yang membuat daerah itu sebagai salah satu penghasil beras terbesar di Aceh.

Demikian juga pemanfaatan hasil hutan seperti di Aceh Barat Daya (Abdya). Menurutnya di daerah Abdiya pemberdayaan biji rotan sangat besar faedahnya menunjang perekonomian rakyat. Karena biji rotan ini menjadi

komoditi ekspor yang merupakan bahan baku kosmetik.

“Banyak hal yang perlu kita contoh dari daerah tetangga, sesuai kondisi agraris daerah ini,” sebut Tinambunan.

Disisi lain, seputar sengketa lahan rakyat dengan PT MSSB di Subulussalam, yang hingga saat ini belum tuntas, telah dibicarakan dengan Al-Fatah salah seorang anggota komisi B di DPR Aceh.

Menurutnya Komisi B akan segera membicarakan nya dengan komisi A untuk ditindaklanjuti. “Beliau sangat merespon permasalahan ini,” ujar Syahril Tinambunan.(KAR)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 121 1 - 7 NOVEMBER 2010

SUMUT

Isu Miring ‘Hajar’ Tigor-Suheri

Muswillub PAN Sumut Harus Ada Instruksi DPP MEDAN - Mantan Ketua Departemen Komunikasi Eksternal Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Sumut Fakhruddin mengatakan, rumor adanya desakan atau keinginan kader dari partai "Matahari Terbit" untuk melaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswil LuB) DPW PAN Sumut tidak mudah. Sebab, untuk menggelar MusluB harus ada instruksi dari DPP PAN. "Jangan mimpi, jika ada kader PAN di Sumut yang menginginkan Muswil LuB dengan alasan hasil Muswil PAN pada 1 Juli 2010 di Selecta disebut-sebut Inkonstitusional atau alasan lain yang tidak jelas kaitannya. Di PAN, ketentuan Muswil LuB sangat jelas dan tegas aturannya," kata Fakhruddin kepada wartawan ketika ditemui di Bandara Polonia, Medan, sebelum berangkat ke Jakarta bersama rombongan untuk menjenguk Gubernur Sumut di Salemba, Rabu (27/10).

Fakhruddin akrab dipanggil Kocu ini ketika ditanya wartawan mengakui ada mendengar kader-kader PAN di Sumut saat ini mulai menginginkan DPP PAN agar menginstruksikan DPW PAN Sumut untuk menggelar Muswil LuB. "Saya membantah kabar angin itu, tidak benar ada desakan Muswil LuB DPW PAN, karena saya sudah tanya kader PAN lainnya, seperti Zulkifli Husen, Parluhutan Siregar dan Karsiman Manalu, mereka membantah hal itu," ujarnya.

Ditanya tentang SK Kepengurusan DPW PAN hasil Muswil di Selecta belum juga dikeluarkan DPP PAN, ditegaskan Fakhruddin, dari penjelasan yang diterima, SK kepengurusan DPW PAN priode 20102014 sudah diterbitkan dan ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen DPP PAN, dan SK itu sudah diterima DPW PAN pada 13 Oktober 2010.

"Soal, keterlambatan turunnya SK atau pelantikan kepengurusan baru jangan dikaitkan, apalagi dibenturkan dengan ditahannya Gubsu H. Syamsul Arifin yang merupakan abang kandung dari Ketua DPW PAN Sumut H. Afandin (Ondim) atau persoalan lain, ini tidak ada hubungannya untuk Muswil LuB," tegasnya.

Disebutkan Wakil Sekretaris Karang Taruna ini, ada tiga ketentuan untuk menggelar Muswil LuB PAN Sumut, yakni, Ketua diberhentikan, berhalangan tetap dan meninggal dunia. "Jadi, kalau ada desakan, lalu apa kriteria dan alasan yang tepat, karena untuk Muswil LuB harus ada keputusan maupun instruksi dari DPP PAN, atau kesalahan fatal yang dilakukan Ketua DPW PAN Sumut saat ini, jika ini tidak terpenuhi, tidak ada itu Muswil LuB PAN Sumut," tandas Fakhruddin.

Menjawab pertanyaan wartawan menolak atau mendukung digelarnya Muswil LuB DPW PAN Sumut, Fakhruddin mengemukakan, ini bukan soal mendukung atau menolak. "Jelaskan dulu aturan, kriteria dan alasannya, kalau memang harus Muswil LuB, kenapa tidak. Dan kenapa harus Muswil LuB, dilantik dan bekerja saja belum kok udah bicara tentang Muswil LuB PAN Sumut," ketusnya.

Menanggapi kepengurusan DPW PAN Sumut periode 2010-2014, Fakhruddin mengakui kekecewaannya, secara pribadi dia mengkhawatirkan eksistensi PAN pada Pemilu 2014 mendatang.

Alasannya, kata Fakhruddin, PAN Sumut harus belajar dan intropeksi dari hasil Pemilu 2009. "Saya tau banyak bagaimana kader-kader PAN bisa duduk di Gedung DPR maupun DPRD Sumut. Contohnya, sosok Mulfahri Harahap saja bisa duduk di DPR RI karena "tertolong" keputusan MK dan pemilihan ulang di Nias, apalagi kader PAN yang duduk di DPRD Sumut, kita punya "kartu merahnya," ungkapnya. (MH)

LABUHANBATU–Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, TigorSuheri belakangan ini di hajar berbagai isu miring yang beredar di masyarakat. Disebut-sebut, isu miring itu sengaja dihembuskan lawan politiknya karena sakit hati atas hasil pemilukada lalu.

BINTEK –Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menyalami para peserta Bimbingan Tekhnis (Bintek) Manajemen Pemerintahan Desa/Kelurahan bagi Kepala Desa/Lurah se-Kab Langkat.

Kades Harus Rajin Jenguk Warga STABAT–Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menyatakan peran seorang Kepala Desa/Lurah merupakan figur sentral di wilayahnya.

Tokoh panutan dalam upaya menggerakkan dinamisasi pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat tergantung dari intensitas komunikasi yang dibangunnya terhadap warga.

“Sebagai Kades/Lurah harus rajin menjenguk keadaan warga guna menyerap aspirasi,” kata Bupati saat memberikan arahan pada pembukaan Bimbingan Tekhnis (Bintek) Manajemen Pemerintahan Desa/Kelurahan bagi Kepala Desa/Lurah se - Kab Langkat bertempat di Aula Gedung PKK Langkatbaru-baru ini.

Dikatakannya, Kades/Lurah selaku ujung tombak pemerintah

diharapkan lebih banyak melakukan pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaian masalah yang muncul, dengan tetap mengedepankan norma adat istiadat setempat. Selain itu kata Bupati, Kades/ Lurah dituntut pula memahami manajemen pemerintahan agar dapat memajukan desanya menjadi mandiri. Sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan wujud amanah terhadap jabatan yang diemban.

Sebelumnya Ketua DPRD Langkat H. Rudi Hartono Bangun, SE menyambut baik pelaksanaan Bintek dan mengharapkan agar kegiatan ini benar-benar memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi para Kades/ Lurah.

Kabag Pemdes Drs. Arwin mela-

porkan kegiatan Bintek berlangsung dalam 3 angkatan dan masing-masing angkatan selama 2 hari mulai tanggal 25 s/d 30 Oktober. Jumlah peserta terdiri dari para Kades/Lurah sebanyak 277 orang dengan materi pembekalan meliputi : Kemitraan Kades dan BPD, Manajemen Pemdes, Penyusunan Perdes, Pengawasan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Pengawasan Pengelolaan Keuangan, Kelembagaan dan bantuan Subsidi Pusat serta Peran Komunikasi Bagi Pejabat Publik dalam kaitan bergaul dengan pers.

Pembukaan Bintek ditandai dengan pemasangan bad tanda peserta oleh Bupati. Hadir jajaran SKPD, Ketua TP PKK Ny. Nuraida Ngogesa, Ketua DWP Ny. Khairul Bariah Surya dan undangan lainnya.(JUL)

Bupati Harapkan Auditor Profesional Jalankan Tugas STABAT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menyatakan keberadaan auditor yang dilakukan jajaran inspektorat dalam bertugas tetap mengedepankan professional serta jujur dalam melihat persoalan. Mampu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas.

“Saya telah perintahkan inspektorat untuk segera menyusun fakta integritas bagi seluruh SKPD,” kata Bupati saat membuka kegiatan pelatihan kantor sendiri yang diselenggarakan inspektorat Kab Langkat, belum lama ini.

Menurut Bupati fakta integritas dimaksudkan untuk menjamin semua pelaksanaan tugas khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah tetap mengedepankan aturan dan ketentuan. Para Kepala SKPD serta jajaran harus proaktif dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Disadari, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang lebih komplek. Sehingga penguatan dan peningkatan kompetensi serta peran pengawasan harus semakin menunjukkan hasil yang lebih baik.

Peran auditor yang dilakukan personil inspektorat harus terus menerus dilatih demi terciptanya pengawasan dan pembinaan internal.

Sebelumnya Kepala BPKP Perwakilan Propsu M. Yusuf menegaskan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dimaksudkan untuk melatih tenaga auditor agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas, handal serta continue integral

PELATIHAN - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu bersama dengan BPKP Perwakilan Sumut M. Yusuf dan Sekretaris Inspektorat Propsu H. Ahmad Fuad SH serta Inspektorat Kab. Langkat Sedar Sembiring SH pada saat membuka kegiatan pelatihan kantor sendiri yang diselenggarakan Inspektorat Kabupaten Langkat. untuk membackup tidak terjadinya penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan.

Selain itu dikatakannya, setiap Kepala SKPD harus melakukan monitoring secara regular sementara monitoring secara berkala dilakukan oleh jajaran inspektorat.

Tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi menjadi tugas bersama SKPD dan Auditor Inspektorat sesuai dengan kewenangan yang ada.

Sebelumnya Kepala Inspektorat Sedar Sembiring, SH menjelaskan

tujuan diselenggarakannya pelatihan kantor sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas SDM dalam menciptakan aparatur pengawasan/auditor yang professional.

Kegiatan berlangsung selama 10 hari kerja 25 Oktober s/d 05 Nopember 2010 dengan menghadirkan fasilitator terdiri dari BPKP Perwakilan Propsu, BPKRI Perwakilan Sumut dan BKN Regional VI Sumut. Turut hadir Sekretaris Inspektorat Propsu Ahmad Fuad SH, Kepala SKPD dan seluruh Auditor Inspektorat Kabupaten.(JUL)

Ketua Aliansi Penyelamatan Indonesia (API) Labuhanbatu Agus Dasopang, minta masyarakat tidak terpancing isu-isu yang mengarah kepada upaya menjatuhkan TigorSuhari. Kepemimpinan TigorSuhari mendapat kecaman dari berbagai pihak, ini tidak terlepas dari oknum-oknum yang pernah menjadi lawan politik Tigor-Suhari.

Menurut Agus, saat ini Labuhanbatu menuju perubahan. Ia meminta masyarakat tidak mencari-cari kesalahan dan kelemahan, sebab TigorSuheri merupakan pilihan warga yang juga menginginkan perubahan ke depan.

“Saat ini, yang harus dilakukan masyarakat adalah berdo’a dan dukungan. Bukan mencari cari kesalahan di balik kebenaran. Atau setidaknya kita diam dan jangan mencari penyakit,”ujarnya.

Dibagian lain anggota

investigasi LSM LPPN (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara) Ali Tua Rambe dan Dani Siahaan mengatakan masyarakat jangan terpancing isu atau informasi tidak jelas ujung pangkalnya.

Sampai saat ini masyarakat Labuhanbatu masih antusias mendukung kepemimpinan Tigor-Suhari, termasuk untuk Pemilukada 2015-2020 mendatang.

Sementara itu tokoh aktivis dan politik di Labuhanbatu, seperti Hasan yang juga Ketua LPPN saat di konfirmasi mengatakan spanduk dan isu isu yang berkembang saat ini hanya isapan jempol.

Hasan justru sangat menyanyangkan kinerja aparat pemerintah yang kurang respon. Satpol PP terkesan hanya diam. Tidak ada tindakan penertiban spanduk yang sengaja dipasang oknum tidak bertanggung jawab.(TIM/ATR)

Pemprovsu Sosialisasikan UU No.14 Tahun 2008 PAKPAK BHARAT – Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprovsu melaksanakan sosialisasi UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sosialisasi ini digelar menindaklanjuti surat Sekda Provsu RE Nainggolan No.480/10199 tertanggal 21 Oktober 2010.

Pada sosilisasi KIP itu juga dirangkai dengan sosialisasi internet sehat. Acara tersebut dilangsungkan di Aula Kantor Bupati Pakpak Bharat Komplek Panorama Indah, SIndeka, Salah belum lama ini.

Kegiatan itu secara Wakil Bupati Ir H Maju I Padang, ditandai dengan penyeragkan cendramata dari Gubsu pada Bupati. Penyerahan dilaksanakan Kabid Pendapatan Umum/Hubungan Kelembagaan Mewakili Kadis Kominfo Provsu Dra Denny Simamora. Disaksikan Kasi Pendapatan Umum (PU) Dra Renawati Hutajulu, Kabid Aptel Doddy Tampubolon ST, dan sejumlah staf Dinas Kominfo Sumut, Muspida Pakpak Bharat, Camat/Kades dan tokoh masyarakat.

Denny Simamora sebagai penceramah dari Dinas Komimfo Provsu dalam paparannya menyebutkan paradigma baru pelayanan informasi di era keterbukaan informasi publik saat ini perlu dibangun. Sosialisasi UU No.14 /2008, merupakan payung hukum Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP).

Disebutkan Simamora, untuk melahirkan UU ini

DPR RI menghabiskan waktu 9 tahun. Dimulai tahun 1999 dan baru selesai pada 2008. Perlu diketahui, lanjut Simamora, bahwa UU ini baru efektif dilaksanakan 2 tahun setelah diundangkan.

Menurut Simamora, salah satu pilar reformasi adalah transparansi. Keterbukaan Informasi Publik merupakan tuntutan perkembangan guna meningkatkan partisipasi rakyat. “Kita harus mengubah paradigma dari tertutup menjadi terbukan,” ujar Simamora.

Landasan filosofi UU ini kata Simamora, terkait dengan hak mendapatkan informasi yang bagian integral dari Hak Azasi Manusia (HAM). Hal itu juga telah dijamin konstitusi sesuai pasal 28 F UUD 1945 yakni terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Dibagian lain sambutan tertulis Bupati Remigo Y Berutu,MBA disampaikan Wabup Pakpak Bharat mengatakan sosialisasi UU saat ini perlu disikapi secara serius, guna menambah wawasan. “Setelah itu diterapkan dimasing-masing instansi,” imbuh Bupati.

Terkait pengguna internet situs e-mail maupun facebook, Bupati berharap supaya tetap teguh pada prinsif-prinsif moral/etika disertai nilai-nilai agama. Hal itu penting agar terwujudnya internet sehat. Pada Kesempatan itu bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para nara sumber dan Dinas Kominfom Provsu. (PT)

Pangkat ‘Naga Bonar’ di SKPD Perlu Diteliti BINJAI- Daftar Urut Kepangkatan (DUK) di Pemerintah Kota (Pemko) Binjai perlu diteliti kembali. Pada masa HM Ali Umri sebagai Walikota Binjai, diduga banyak yang tak jelas urutan kepangkatannya bahkan terkesan seperti pangkat naga bonar.

Buktinya jabatan yang diberikan pada seseorang banyak tak berpedoman pada DUK dan PP No.11 tahun 2002.

Walikota Binjai HM Idaham sendiri masih import dari luar kota binjai. Ada yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) di daerah lain, sampai ke Binjai sudah bisa

menjabat Kadis. Seperti jabatan yang diemban Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Binjai, Amir Hamzah.

Keterangan yang dihimpun wartawan koran ini dari Langkat tempat dimana Amir sebelumnya bertugas. Diketahui, Amir masih menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid).

Untuk memperjelas pengangkatan Amir Hamzah sebagai Kepala BKD di Kota Binjai, wartawan Koran ini mencoba menjumpai W Eli Farida, selaku Kepala Bagian Informasi BKD Binjai. Sayangnya, Eli yang

akrap disapa Ipong enggan memberikan data DUK yang ada di Pemko Binjai. “Kalau mau data DUK, mintak izin dulu lah sama Kepala BKD,”ujar Eli singkat.

Ketika ditanya DUK Kepala BKD, Eli mengaku belum masuk ke Kota Binjai. Bahkan, Eli menilai Amir Hamzah sudah pantas menjadi Kepala BKD. “Jabatan di Langkat kemarin kan sudah golongan 4/a. Berarti sudah pantas,”ungkap Eli. Disinggung adanya jabatan yang tidak sesuai DUK, Eli mengaku hal itu ada. Tetapi kata Eli, itu harus ada kebijakan

pemerintah. “Memang kebijakan itu sudah salah,”kata Eli Menurut Humas Pemko Binjai Drs Rusli ketika ditanya koran ini, Rabu (27/10) di ruang kerjanya, mengetakan memang pada masa Walikota Binjai HM Ali Umri banyak penggangkatan tidak mengacu pada PP No.11 tahun 2002 dan DUK sebagai pedoman, sehinga jabatan di masing-masing SKPD banyak yang salah.

Sambung Rusli untuk menempatkan jabatan, seseorang harus mengngikuti mekanisme. Seperti analisa jabatan, massa kerja dan

usia. Semua itu berpedoman pada DUK, bukan asal menempatkan.

Sehingga di SKPD banyak golongan tinggi menjadi staf Biasa atau non job.

“Salah satu contoh di Kec Binjai Selatan sebut saja Pinem yang pangkatnya golongan 4/a menjadi staf biasa. Sementara jabatan camat hanya golongan 3/B, begitu juga di Dinas Perhubungan Binjai,” ungkap Rusli.

Secara terpisah, Bahrin, selaku Kepala Bidang Program dan Mutasi, BKD Binjai, mengatakan, DUK telah diatur dalam PP nomor 11 tahun 2010.

Sebelumnya, Kepala BKD Binjai, Amir Hamzah, sempat mengatakan kepada wartawan koran ini, ia di Langkat menjabat sebagai Sekretaris BKD. “Saya dulu menjabat sebagai sekretaris,” katanya.

Menanggapi hal ini, Parulian Nainggolan pengurus Topan RI Binjai, meminta Walikota meninjau kembali DUK di setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

“Kalau memang banyak indikasi seperti itu, seharunya Walikota ambil tindakan untuk meneliti kembali jabatan di Pemko Binjai,”ujar Parulian.(SBR)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 121 1 - 7 NOVEMBER 2010

SUMUT

13 Anggota DPRD, Aklamasi Setujui P-APBD 2010 TEBING TINGGI – Sidang paripurna DPRD Tebingtinggi dengan agenda penyampaian nota keuangan Rancangan P-APBD Kota Tebingtinggi 2010, Jumat (22/10) hanya di hadiri 13 anggota dewan. Ke-13 anggota dewan tersebut secara aklamasi menyetujui penetapan P-APBD untuk kemudian diserahkan pada Gubsu melalui Walikota Tebingtinggi.

Setelah Ketua DPRD H Mohd Syafri Chap mencabut skor, sidang paripurna penyampaian nota keuangan rancangan P-APBD Kota Tebingtinggi tetap tak qorum. Sidang paripurna hanya dihadiri 13 dari 25 anggota dewan dan pada sidang sebelumnya hanya dihadiri 12 orang.

Ketua DPRD H Mohd Syafri Chap yang memimpin sidang, menyebutkan sesuai PP 16 tahun 2010 pasal 78 ayat (6) “Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rapat tidak mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur”.

Dengan telah dilaksanakannya mekanisme dan prosedur, P-APBD Kota Tebingtinggi Tahun 2010 dapat dilaksanakan untuk pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta merupakan bagian dari tanggungjawab wakil rakyat representasi dari masyarakat Kota Tebingtinggi telah terpenuhi.

Pj Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian MAP dalam kata sambutannya menyebutkan pembahasan rancangan P.APBD TA 2010 telah ditempuh melalui beberapa tahapan. Tapi tidak memenuhi qorum. Bahkan beberapa kali penundaan dilakukan, juga tak korum sehingga DPRD mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubsu.

Dimintakannya agar seluruh SKPD tetap mempedomani anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sambil menunggu keputusan Gubsu tentang rancangan P.APBD TA 2010 yang nantinya berlaku sampai 31 Desember 2010.

Selain itu, diminta tim anggaran eksekutif dan legislatife agar secara bersama-sama melaksanakan penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA), prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) serta draft rancangan APBD Tahun 2011 untuk dibahas kembali bersama-sama. Hadir dalam sidang paripurna tersebut, Kapolres Tebingtinggi AKBP Robert Haryanto Watratan SH SSos, mewakili Kajari, Ketua PN, Plt Sekdako Drs H Agussalim Purba serta para SKPD, camat, lurah dan berbagai elemen masyarakat. (RS)

RP-APBD 2010 Langkat 1 T Lebih

Wakil Walikota Binjai Timbas Tarigan (paling kanan) saat menghadapi warga yang memprotes pemasangan portal salah satu jalan di Kota Binjai. Tampak Timbas didampingi Kapolsekta Binjai Selatan belum lama ini.

Timbas Tarigan Dicaci Maki Warga BINJAI - Untuk menjaga jalan yang tersebar di Kota Binjai, Pemerintah Kota (Pemko) Binjai mendirikan portal di Jalan Selamat, Kelurahan Bhakti karya, Kecamatan Binjai Selatan, Rabu (27/10).

Namun, belum lagi portal di pasang, puluhan warga setempat sudah berkumpul, guna menghentikan jalannya pemasangan portal.

Puluhan warga yang berkumpul ternyata sudah emosi sehingga tidak ada rasa segan atau bersikap sopan dihadapan Wakil Wali Kota Binjai, Timbas Tarigan dan Kapolres Binjai, Dra Rina Sari Ginting. Hal itu ditujukan warga, dengan ucapan yang kotor dengan mencaci maki Timbas Tarigan.

“Macam tak ada lagi kerjaan lain yang dilakukan Pemerintah ini, jalan bagus-bagus mau diportal. Warga kami mati gara-gara, kalau hal itu terjadi mau pemerintah bertanggung jawab, nyesal kamipun memilih Kau (Timbasred),”ujar puluhan warga sambil bersorak-sorak.

Meski dicaci maki oleh puluhan warga yang sudah emosi, Timbas Tarigan awalnya masih terlihat tenang. Bahkan, sempat memberikan arahan kepada puluhan warga. “Kita memasang portal ini

hanya untuk menjaga jalan agar tidak rusak, sebab truk yang melintas masih banyak yang melebihi tonase,”ujar Timbas.

Namun ucapan Timbas tersebut bukannya membuat warga tenang, malah membuat warga semakin emosi. Pasalnya menurut warga, apa yang dilakukan pemerintah hanya memihak kepada seseorang. “Kami rela jalan ini diportal, tapi tangkap dong orang yang sengaja merusak jembatan di Jalan Sei Lepan, Binjai Selatan,” kata Zaini salah seorang warga.

Disamping itu, puluhan warga terus bersorak sembari mengeluarkan kata-kata kotor yang dilontarkan kepada Timbas. Sementara Timbas tetap terlihat tenang dan terus memberikan arahan kepada warga, “Saya tidak ada memihak siapapun, saya menganggap warga disini adalah

Wakil Wali Kota Binjai meninggalkan lokasi.

Zaini kepada sejumlah wartawan menerangkan bahwa, jika Pemko Binjai tetap akan memasang portal. Maka, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,“Kami akan laukan apa saja jika portal tersebut tetap dipasang. Sebab kami menilai, pemasangan portal ini ditunggangi seseorang. Lagian, jalan inikan jalan Provinsi yang dapat dilintasi siapa saja,” ujar Zaini.

Sementara itu, Timbas Tarigan kepada wartawan mengatakan, pemasangan portal hanya ditunda sementara dengan catatan, muatan truk tidak lagi melebihi tonase, “Perda kelebihan tonase sudah dicabut, sehingga tidak ada lagi kutipan kelebihian tonase. Kita juga sudah berulang kali melayangkan surat agar mutana tidak melebihi tonase, sementara muatan tetap melebihi. Makanya, kita pasang portal agar jalan yang ada di Kota Binjai ini tidak semakin parah,”ujar Timbas, seraya menambahkan, ditundanya jalan ini juga disebabkan keadaan yang tidak kondusif.(SBR)

Sulang Silima Padang Datangi DPRD, Bawa ‘BB’

Temu Pisah Kepsek Lancar RANTAUPRAPAT - Temu pisah antara Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 2 berjalan aman dan lancar. Temu pisah dilakukan Kepsek lama Sarimpunan Ma.Pd dengan Hamka Muda S.Pd. Acara ini digelar belum lama ini di SMP Negeri 2 Tanjung Haloban Kec Bilah Hilir Kab Labuhanbatu.

Turut hadir Kepala Desa Tanjung Haloban Sangidin, Kepala Desa Sei Kasih H Sugimanto, Ketua Komite Sekolah diwakili Amprayetno, dewan guru dan juga siswa-siswi.

Dikatakan Sarimpunan, ia pergi untuk meniti karir. “Alhamdulllah kini saya berkedudukan di UPT.Cabang Dinas Rantau Selatan,”katanya.

Lebih lanjut Sarimpunan mengungkapkan, sudah 5 tahun bersama di SMP N-2 Bilah Hilir. Atas nama keluarga dan secara kedinasan, saya meminta maaf. Kepada Kepsek baru diharapkan menindak lanjuti program-program untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini. Serta menjalin koordinasi dan mufakat dengan semua pihak.

“Tahun ini saya akan berangkat naik haji ke tanah suci, mohon do’a,"katanya.

Sementara itu, Hamka mengaku telah berada di SMP N-2 Tanjung Haloban sejak 23 Maret 1999. Tahun 2005 dia diangkat menjadi wakil Kepsek dan pada September 2010 diangkat jadi Kepsek.

Hamka menegaskan beberapa bulan ini, SMP N-2 TJ.Haloban telah menambah program ekstra kurikuler, seperti Draum Band dan Pencak Silat. Hamka juga meminta dewan guru memberi dukungan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Termasuk mengupayakan peningkatakan mutu pendidikan.

Kepala Desa Tj Haloban Sangidin pada kesempatan itu mengatakan, pihaknya dari Pemerintah Desa bisa bekerjasama dengan Sekolah dalam memajukan pendidikan. Sehingga anak-anak Tj Haloban dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.(MDS)

rakyat saya semua. Jadi jangan ada pikiran bahwasanya kami melakukan ini adanya berpihak kepada seseorang dan saya tidak ada takut dengan siapapun kecuali Tuhan saya,”ucap Timbas.

Dikarenakan Timbas terus berusaha memasang portal, akhirnya Zaini meminta kepada Timbas agar membahas masalah ini dengan pihak-pihak terkait. “Nenek moyang kami tidak keberatan jalan ini dipakai semua orang, kenapa pemerintah memasang portal. Jadi kami minta, agar masalah ini kita bahas kembali agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kalau memang bapak memaksa, dan warga emosi sehingga terjadi keributan, apa pemerintah mau bertanggung jawab,” tegas Zaini, seraya menambahkan, jalan ini digunakan oleh warga untuk mengangkut hasil tani.

Menanggapi permintaan warga, Timbas Tarigan terlihat semakin bingung dan keringatnya terus bercucuran. Bahkan, Timbas Tarigan kerap kali menelpon seseorang guna mencari solusi. Akhirnya, pemesangan portal ditunda untuk sementara dan rombongan

BARANG BUKTI - Sebuah truk Colt diesel tertonggok di halaman parkir gedung DPRD Pakpak Bharat. Mobil itu adalah pembawa kayu yang diduga hasil Ilegal Loging. Didinding mobil itu tertulis, kayu ini tangkapan masyarakat.

PAKPAK BHARAT - Sulang Silima marga Padang pemilik tanah Siempat Rube Kecamatan Siempat Rube Kab Pakpak Bharat, Jumat (22/10), mendatangi kantor dewan dikomplek Panorama Indah Sindeka Salak. Kedatangan mereka untuk bertemu anggota DPRD Pakpak Bharat menyampaikan aspirasi, serta mempertanyakan kepastian hukum.

Massa yang berjumlah sekitar 50-an orang datang dengan membawa barang bukti (BB) 140 batang kayu, hasil tangkapan mereka. Kayu tersebut disinyalir berasal dari Resdes. Saat melintasi Desa Siempat Rube I, tepat di persimpangan Pekan Jamburea, warga yang menduga kayu itu hasil ilegal logging. Karenanya masyarakat menahannya. Melalui DPRD Pakpak Bharat masyarakat meminta orang yang diduga membawa kayu hasil illegal loging diproses secara hukum oleh penegak hukum.

Sementara, mobil jenis eltor milik seseorang warga Salak yang membawa barang haram itu dilepas. Pemilik kayu diduga berinisial HT penduduk Resdes.

Termasuk dua oknum aparat berinisial B dan G. Aparat dari kepolisian tersebut disebut-sebut personil Polresta Pakpak Bharat. “Kami tak berhak menahan oknum polisi,”jelas warga saat menyampaikan aspirasi.

Massa saat diterima anggota dewan dan melakukan pertemuan di ruang rapat salah satu fraksi.Pertemuan itu

dihadiri Ketua DPRD Pakpak Bharat Ir Agustinus Manik dan, anggota dewan lainnya.Turut hadir unsur Muspida, Kapolres Pakpak Bharat AKBP Suriadi Bahar SH. MHUm, Plt Kadis Dishutlingtam M. Aris Gajah, Kades Beres Padang, Kades Jakhonar Padang dan beberapa Ketua Sulang Silima marga Padang.

Pada kesempatan itu, kedua Kades menghimbau Dinas Kehutanan agar membuata batas koordinat, hutan lindung dengan hutan produksi. Itu penting untuk menghindari permasalahan. “JIka tidak warga saya bisa ramairamai masuk penjara, ujarnya seraya mencontohkan warganya UP dan DP yang kini sedang ditahan. Plt Kadis Kehutanan M.Aris Gajah mengakui langkah sosialisasi untuk itu belum maksimal. Aksi damai itu diakhiri janji akan memproses, Ketua DPRD Agustinus Manik. Ia menyakinkan warga bahwa persoalan itu akan dikawal hingga tuntas. Jika kita akan bentuk Pansus,” tegasnya.

Kapolres AKBP Suriadi Bahar SH.M. HUm secara tegas mengatakan siapapun yang terkait dalam pelanggaran UU No 41 tahun 1999 harus ditindak. Ia membenarkan adanya kasus illegal logging, namun perlu dilakukan cros chek ke lapangan. “Menyangkut adanya dugaan personilnya terlibat, hal itu akan ditindak sesuai ketentuan, bahkan saat ini sedang diproses,”ujarnya.(PT)

STABAT - Dalam pidato pengantar nota keuangan Rancangan Perubahan APBD 2010 (RP-APBD), Bupati Langkat Ngogesa Sitepu mengajukan anggaran sebesar Rp1.049.750.032.337,00.

Hal itu disampaikan pada rapat paripurna tahap I pembahasan RPABPD 2010 di Gedung Dewan, Selasa, (26/10). Adapun usulan dimaksud terdiri dari beberapa item penambahan, di antaranya PAD dari Rp32,4 milyar bertambah Rp1,8 Milyar sehingga menjadi Rp 34,2 milyar lebih.

Sisi pendapatan semula sebesar Rp888,3 milyar bertambah sebesar Rp116,5 milyar menjadi Rp1.004,8 triliun. Untuk komponen belanja semula sebesar Rp942,7 milyar bertambah Rp107,0 milyar sehingga menjadi Rp 1.049,7 trilun.

Penyusunan RP-APBD 2010 ini dilakukan setelah sebelumnya menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Flafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang akan dicapai selama sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan. Tentu tetap memperhatikan prinsip anggaran meliputi partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta taat azas.

Sebelumnya Ketua DPRD Langkat Rudi Hartono Bangun menyatakan mekanisme penyampaian usul R-P.APBD 2010 mengacu kepada ketentuan yang ada serta akan dilakukan pembahasan secara detail antara Panitia Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).(JUL)

UCAPAN–Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari, SIP saat menyampaikan selamat bertugas kepada Aswad, SE selaku Kepala BKD yang baru.

Bupati lantik Aswad SE Jadi Kepala BKD LABUHANBATU - Bupati Labuhanbabtu Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD diwakili Wakil Bupati Suhari, SIP menyerahkan tugas dan tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kepada Aswad, SE. Penyerahan tugas tersebut dilaksanakan dalam acara serah terima jabatan pada Selasa pekan lalu di Aula kantor BKD Labuhanbatu.

Suhari berpesan kepada Aswad agar berkoordinasi dengan lingkungan BKD setempat guna peningkatan pelayanan kepegawaian. Secara khusus untuk mempersiapkan rencana penerimaan CPNS Pemkab Labuhanbatu tahun 2010.

Aswad diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan komitmen tinggi demi kemajuan dan keberhasilan program yang telah ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan, mencakup kinerja dan pelayanan BKD. Suhari didampingi Sekdakab, Hasban Ritonga, SH dan Inspektur Erwin Siregar, SH, secara langsung menyerahkan berita acara penyerahan tugas dan tanggung jawab BKD kepada Aswad, SE.(TOM)

LIPAD : Anggota Dewan dari Demokrat Lupakan Rakyat STABAT - Berbagai hujatan dari kader partai maupun dari luar kader partai tentang buruknya kinerja anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat Langkat. Diberbagi media juga selalu memberitakan dan mencemohkan kinerja mereka. Di antaranya disebutkan bahwa anggota Fraksi Demokrat loyo. Tidak pernah berbuat untuk kepentingan rakyat atau kepentingan partai Demokrat.

Direktur LSM - LIPAD Langkat Bambang S didampingi Juliadi belum lama ini dikantornya mengatakan anggota DPRD dari partai Demokrat tidak mempunyai kredibilitas sebagai wakil rakyat. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan berupaya meraup keuntungan guna mengembalikan dana kampanye yang telah dikeluarkan ketika pemilu

legislatif lalu.

Sebagai wakil rakyat, seharusnya mereka memberikan kesejahteraan rakyat. Tidak melakukan perbuatan yang menghambur-hamburkan uang rakyat seperti studi banding yang terkesan sepertik piknik. Sebab hasil dari studi banding tersebut tidak membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat.

Belum sikap dan prilaku yang sering ditunjukkan para wakil rakyat tersebut membuat hati dan perasaan rakyat teriris. Mereka para wakil rakyat hanya bisa Datang, Duduk, Duit dan Tidur (D3 T). Alasanya merasa kecapekan setelah melakukan perjalanan jauh saat studi banding Hujatan itu ternyata tidak membuat Fraksi Partai Demokrat DPRD Langkat bercermin dan berpikir mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Malah mereka tenang -tenang saja seakanakan tidak merasa berdosa. Padahal mereka bisa menjadi anggota dewan atas pilihan dan suara rakyat.

Setahun setelah dilantik menjadi anggota DPRD, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Kekecewaan ini disampaikan pengurus LSM-LIPAD Langkat. “Kita kecewa dengan anggota DPRD dari Demokrat yang kami pilih untuk mewakili dan menyambung aspirasi. Sebab anggota DPRD Langkat dari Fraksi Demokrat bukannya membuat rakyat sejahtera, tapi sebaliknya menjadikan rakyat sengsara,” ujar Bambang.

Seperti terjadi beberapa bulan yang lalu, ketika masyarakat meminta DPRD menuntaskan kasus sengketa lahan

masyarakat dengan PT Jaya Baru Pratama di Kec Pangkalan Susu.

Sampai saat ini belum diselesaikan, hingga masyarakat bertanya apa kerja DPRD, kasus ini saja tak kunjung selesai.

Fakta ini kata Bambang, membuat masyarakat kecewa. Disamping tidak kredibel, anggota dewan dari Fraksi Demokrat juga tidak memikirkan rakyat. Sebagai Partai pemenang pemilu 2009 lalu, hendaknya anggota DPRD dari Partai Demokrat bisa menjaga kepercayaan rakyat. Dengan jumlah 12 orang di DPRD Langkat, harusnya bisa berbuat banyak. Partai yang lebih sedikit mendapatkan kursi bisa, berbuat, lalu kenapa Demokrat tidak bisa? “Ini membutikan kalau anggota DPR dari Partai Demokrat Langkat pantas disebut DPR karbitan,”tagas Bambang.(JUL)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 121 1 - 7 NOPEMBER 2010

NASIONAL

SOAL WARGA MENTAWAI

Marzuki Ali 'Permalukan' Demokrat Ketua DPR Marzuki Ali, kader Partai Demokrat yang didirikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara tegas menyakiti hati warga Mentawai. Sebagai seorang pemimpin, harusnya Marzuki berupaya membantu kesusahan yang dialami masyarakat.

Bukanya menyakiti hati dengan pernyataan menyedutkan.

Saat gempa bumi disertai tsunami menghantam Mentawai, ketua DPR Marzuki Ali menegaskan tsunami di Mentawai merupakan risiko bagi masyarakat yang tinggal di pulau tersebut. Jika tidak mau terkena musibah tsunami, Marzuki menegaskan agar masyarakat di Mentawai keluar dari pulau tersebut.

"Mentawai baru ada beritanya karena itu kan jauh pulau itu. Ya, pulau kesapu sama ombak besar, kesapu tsunami mungkin konsekuensi orang yang tinggal di pulaulah," kata Marzuki di DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu lalu.

Marzuki menuturkan, peringatan dini selama dua jam dari BNPB di Mentawai tak bisa banyak membantu. Sebab, warga tentunya tak sempat meninggalkan Mentawai.

Karena itu, bencana tsunami tidak perlu ditakuti. Bila perlu warga Mentawai pindah. "Kalau takut kena ombak jangan tinggal di pinggir pantai, tapi kan tsunami ini tentukan harus kita peduli," ujar Marzuki.

Atas pernyataan yang menyakitkan tersebut, Marzuki Ali dituntut segera meminta maaf kepada warga Mentawai.

"Secepatnya, Marzuki harus minta maaf secara terbuka kepada warga Mentawai. Itu wajib dan harus," tandas pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Iberamsyah, Kamis (28/10) malam.

Pernyataan Marzuki yang menyalahkan warga cukup disayangkan, karena sangat menyakiti rakyat yang sudah menderita. "Itu betul-betul menyakiti masyarakat yang menderita. Kenapa dia menyalahkan warga. Mereka kan gak

mau terkena bencana. Siapa yang mau nasibnya tertimpa bencana," tukasnya.

Seharusnya, tutur Iberamsyah, semua elemen bangsa, terutama para pejabat negara, memberi empati kepada korban bencana, bukan melempar komentar yang aneh-aneh.

Iberamsyah terheran-heran dengan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat ini yang kerap membuat statemen blunder dan ngawur. Karenanya, Iberamsyah menilai Marzuki tidak pantas memimpin parlemen.

"Marzuki sering membuat komentar ngawur, suka ngaco.

Dia standar pemikirannya tidak cukup memenuhi syarat," tandasnya.

Pasca pernyataan itu, ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR, M Jafar Hafsah melakukan pembelaan. Menurutnya, Marzuki Ali tak bermaksud menyakiti perasaan masyarakat Mentawai yang sedang dirundung musibah.

"Maksud Pak Marzuki Alie bukan seperti itu, tidak ada maksud untuk menyakiti hati masyarakat Mentawai,"kata Jafar di Jakarta, Kamis (28/10) malam.

Jafar juga menyatakan atas nama partai Demokrat, ia meminta maaf atas pernyataan

Marzuki Alie, atas permohonan maaf rencananya besok anggota dari Partai Demokrat akan mengunjungi Mentawai untuk memberikan bala bantuan.

Terkait kembalinya Presiden SBY ke Hanoi untuk mengikuti mengikuti KTT ASEAN setelah mengunjungi Mentawai, juga menuai kritik. SBY dinilai menomorduakan rakyat karena tetap pergi lagi ke Hanoi.

"Kalau Presiden tetap pergi ke Hanoi, itu artinya beliau tidak punya kepekaan pada penderitaan rakyatnya yang dilanda cobaan dahsyat," ujar Iberamsyah.

Menurutnya, seharusnya Presiden tidak meninggalkan Indonesia sampai waktu yang tak ditentukan, sebelum penanganan pelbagai bencana benarbenar tuntas.

"Beliau harus menjadi 'komandan' di Indonesia untuk ngurus berbagai bencana yang terjadi secara beruntun di Indonesia. Jangan sampai kabur dan pergi ke luar negeri, apapun alasannya," tandasnya.

Ia meminta SBY agar meniru Presiden Chili, Sebastian Pinera yang mau turun tangan langsung saat ada warga negaranya terjebak dalam lokasi penambangan. "Tirulah Presiden Chili yang turun tangan, dan tak ke

mana-mana sebelum tuntas penanganannya," ujar Iberamsyah.

Menurutnya, citra SBY bisa makin melorot jika 'kabur' ke luar negeri di saat-saat genting seperti saat ini. "Jelas itu akan berpengaruh pada penurunan citra Presiden, seperti halnya ketika beliau terlambat berkunjung ke Wasior. Itu dampaknya luar biasa bagi anjloknya citra Presiden," urainya.

Sebagaimana diberitakan, Presiden SBY dijadwalkan bertolak ke Hanoi pada Jumat (29/10). Pada hari Sabtu (30/10) KTT ASEAN dijadwalkan membahas sejumlah agenda penting termasuk penyerahan tanda kepemimpinan ASEAN, ke Indonesia.

Panen Kecaman Pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Ali yang menyalahkan warga Mentawai mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk di dunia maya. Seperti termuat di website www.inilah.com. Kecaman itu muncul pada Jumâ&#x20AC;&#x2122;at 29 Oktober 2010. Di antaranya, dari akun dengan nama romen â&#x20AC;&#x153;baru kali ini, dalam sejarah pemerintahan Indonesia, ketua DPR bekas kenek angkot. Mawardi, ya sdh lah, jangan bikin suasana panas. mungkin beliau tidak bermaksud

lain lain. bukannya kita orang Indonesia,banyak ma'af. Rence, orang kayak marzuki ali ini perlu juga kena tsunami,biar tau rasa.dasar manusia goblok. ony sumaryono, Ora nggenah....

Ngaco.... Sebagai simpatisan demokrat saya malu punya sekjen seperti beliau.... Pak... sadar Pak.... Mamat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat... ga pantas jadi perwakilan rakyat apalagi jadi Ketua... Sakit sekali Rakyat dengan PERNYATAANYA!!!!... Mending Diam ngomong... sambil merenung "JANGAN2 SAYA PUNYA ANDIL TERHADAP BENCANA INI".... Segera bantu mereka dengan CEPAT... Suwardi, Bapak MARJUKI yang terhormat, bapak berbicara kaya orang yang gak punya rasa kemanusiaan, seharusnya seorang anggota DEWAN bisa jadi pelindung masyarakat bukan bikin rusuh suasana, bpk harus minta maaf kpd masyarakat MENTAWAI secara terbuka.

Hadi, Pembelajaran bagi bangsa Indonesia, bhw tempat rawan bencana dilarang dijadikan tempat tinggal.

Pemerintah bisa aktifkan lagi program transmigrasi.

Inoj, marzuki lagi marzuki lagi... bohuat punya anak bangsa kayak gitu.. malu2in demokrat

LEGITIMASI Mbah Maridjan, SBY, dan Sri Sultan SIAPAKAH yang lebih kuat legitimasinya di mata rakyat? Mbah Maridjan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau Sri Sultan Hamengkubuwono X? Dalam ilmu politik dikenal istilah kekuasaan (power) dan pengaruh (influence). Secara politik, baik Presiden SBY dan Sri Sultan sama-sama punya kekuasaan yang jauh lebih luas dan kuat dibadingkan seorang Mbah Maridjan. Dalam tatanan kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia maupun Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta, Mbah Maridjan bukanlah siap-siapa.

Kakek berusia 83 tahun yang ditemukan wafat dalam keadaan bersujud di rumahnya Rabu (27/10) sekitar pukul 05.00 itu seperti rakyat kebanyakan. Dia tinggal di rumah sederhana di Dukuh Kinahrejo, Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, yang berjarak sekitar 5 km dari puncak Merapi.

Dalam struktur Keraton Yogyakarta, misalnya, Mbah Maridjan hanyalah salah seorang abdi dalem. Gelarnya, Mas Penewu Surakso Hargo, bukanlah gelar yang mencerminkan strata ningrat seorang pejabat keraton.

Namun, secara real politik, Mbah Maridjan memiliki pengaruh yang lebih powerfull. Itu jelas terlihat dalam kasus Gunung Merapi. Bahkan hingga gunung berapi aktif itu memuntahkan wedhus gembel, awan panas bergulung-gulung nan mematikan mirip bulu biri-biri, masih banyak warga yang tidak

menggubris suara penguasa tampuk politik.

Entah sudah berapa pejabat pusat dan daerah, termasuk Sri Sultan, yang menyerukan agar warga lereng Merapi turun gunung setiap kali gunung berapi itu menunjukkan aktivitasnya menjelang erupsi. Tetapi, banyak warga yang tetap bergeming di desa mereka di seputar lereng Merapi. Mereka seperti tidak menghiraukan bahaya yang digemborgemborkan berbagai pejabat itu.

Sebaliknya, warga sekitar lereng memilih bertahan sebagaimana Mbah Maridjan melakukannya setiap kali gunung magis dalam kultur Jawa itu menunjukkan aktivitasnya. Warga memilih ikut bertahan sebagaimana Mbah Maridjan tetap bertahan di rumahnya. Mbah Maridjan memang tidak (perlu) menyerukan warga sekitar untuk bertahan. Tetapi, banyak pihak, termasuk Sri Sultan dan para petinggi negeri hingga masyarakat awam, yakin betul bahwa tindakan warga lereng Merapi itu sebagai bentuk kepatuhan pada si Mbah itu.

Nah, di situlah kita bisa melihat kuatnya pengaruh Mbah Maridjan yang kekuatannya melebihi power yang digenggam para penguasa ranah politik. Pengaruh itu jauh melampaui legitimasi pejabat institusi vulkanologi dan instansi pemerintah lainnya, Sri Sultan bahkan presiden sekalipun.

Pengaruh dan wibawalah yang menjadikan Mbah Maridjan sebagai figur otoritatif tanpa harus memerin-

tah atau memegang kuasa pemerintahan sekalipun.

Mbah Maridjan menang tanpa bala (pasukan).

Tentu saja pengaruh Mbah Maridjan yang luar biasa itu tidak didapatnya secara instan. Dia menebar dan memupuknya dalam rentang waktu lama dengan proses alami, tanpa rekayasa. Dia tidak perlu tim sukses untuk meraih pengaruh itu. Kekuatan pengaruh Mbah Maridjan itu berasal keteladanan dan sikap amanah dalam menjalani hidup, dalam memikul tanggung jawab.

Karena sudah saguh, yo kudhu lungguh sing kukuh ora mingkuh (karena sudah menyanggupi mengemban tugas dan memikul tanggung jawab, ya harus teguh memegang posisi itu, bukan menyingkir meninggalkannya), kata Mbah Maridjan.

Itulah prinsip yang dipegang teguh Mbah Maridjan sejak dinobatkan menjadi Juru Kunci Merapi oleh Sri Sultan Hamengkubowono IX pada Maret 1983 hingga akhir hayatnya. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang dan Depok yang juga mantan Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi mengatakan posisi sujud Mbah Maridjan saat wafat mengisyaratkan teguhnya sang juru kunci itu memegang amanah. Dan, amanah itu dia pegang teguh dengan penuh ikhlas semata-mata mengharap ridho-Nya. Setiap Merapi bergolak, Mbah Maridjan enggan lari meninggalkan gelanggang tanggung jawabnya sebagai Juru Kunci Penjaga Merapi.

Dia layaknya kapten kapal

yang hampir karam tetapi tidak juga terjun ke sekoci sebelum yakin seluruh penumpang dan awaknya telah terselamatkan.

Mbah Maridjan menjadikan wilayah pengabdiannya itu sebagai arena jihad yang jika ditinggalkan menjadi dosa besar dan aib sosial yang tidak termaafkan. Dan, bagi para mujahidin dan kapten kapal sejati, gugur di medan tugas ialah suatu kehormatan. Bahkan, itulah yang dicarinya. Boleh jadi, Mbah Maridjan bertahan karena dia yakin masih ada warga yang belum diselamatkan.

Kalau saya ikut mengungsi, nanti ditertawakan sama anak ayam, kata Mbah Maridjan.

Mbah Maridjan ialah tipe pemimpin satu kata dan perbuatan. Dia tidak perlu menggembor-gemborkan laku hidup sederhana, jujur, dan amanah dengan jargon-jargon. Dia mempraktikkan sendiri nilai-nilai luhur itu tanpa harus koar-koar mencari popularitas layaknya kebanyakan politisi dan pejabat negeri ini yang suka berlagak bak selebritas.

Mbah Maridjan sepi ing pamrih, rame ing gawe alias talk less, do more.

Contoh Pemimpin Amanah Sebagai juru kunci, kepemimpinan Mbah Maridjan patut dicontoh. Ia berada paling depan dan tak meninggalkan desanya ketika warga Gunung Merapi ketakutan. Heroismenya harus jadi teladan pemimpin negeri ini yang miskin empati terhadap rakyatnya.

Bahkan ketika orang yang

aja loe.. jennythalia seeker, marzuki guoblok asal njeplak....apalagi nanti komentarnya tentang penduduk yg tinggal dekat gunung merapi?

Jamaluddin, repot kau Marzuki... "komentar anda menunjukan kapasitas anda...!!! lebih baik turun aja deh GAK PANTAS KAU JADI ANGGOTA DEWAN...APALAGI KETUA...!!! Nurani kau kemana..???. nova kesalahan terbesar saya adalah milih marzuki waktu pemilu lalu, bisa diulang ga?

Edhar, mohon P' Marzuki baca surat Al An'am ayat 112, agar kita tidak egois dan apakah kita ini manusia atau jin, satria susanto, ketua DPR kok kayak gini....tdk berpendidikan,biar bagaimanapun mereka adalah rakyat indonesia, rakyat yg harus di jaga oleh wakilnya di senayan,ini kok malah di sukurin ckckckck.... hidup mereka lebih mulia, meninggal pun dengan mulia tidak seperti alibaba dan para anggotanya yg korupsi aja. sri rejeki h, Rakyat yg tinggal di daerah2 rawan bencana, sebaiknya pindah saja ke Gedung Dewan yg akan dibangun dg fasilitas serba mewah. Rumah Dewan kan Rumah Rakyat ...

Triati, Pernahkah pak Mrzuki merasakan bencana gempa dan Sunami seperti kami di Sumbar? Pak, kami juga tidak ingin terkena musibah, dan untuk pindah tempat tinggal dan kehidupan apa bapak sbg wakil rakyat sudah memikirkan bagaimana kami pindah, kemana akan pindah dan bagaimana proses kehidupan kami selanjnya?? jangan sakiti kami pak. kalau bapak tidak bisa membantu kami, sebaiknya tidak usah berbicara banyak tentang musibah ini.karena kalimat bapak menambah kepedihan kami.trims. bejo, Emang dikiranya pindah itu gampang? Gak pake duit? Terus di tempat baru langsung diterima kerja? (IC/MH).

Ayat 'Siluman' Listrik di RUU APBN 2011

paling dia segani dan junjung, Sultan Hamengkubuwono X, memintanya mengungsi, ia tak sedikt pun meninggalkan warga Lereng Merapi. Seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para pembantunya dan seluruh orang yang merasa pemimpin belajar dari heroisme Si Mbah.

Mbah Marijan memang selalu tampil tenang. Ia tak menganggap kepulan asap di puncak Merapi sebagai ancaman. Meski demikian ia tetap meminta warga waspada.

Kenyataan ini sungguh berlawanan dengan pernyataan Sri Sultan HB X yang meminta warga di lereng gunung segera mengungsi.

"Jika Sultan meminta warga turun, berarti itu yang bicara bukan Sultan, melainkan Gubernur," ujar Mbah Maridjan.

Ketika itu Mbah Marijan justru berharap Sultan dan pemerintah daerah mengizinkannya melakukan doa bersama memohon keselamatan agar Merapi tak 'marah'.

Bagi Mbah Marijan, yang dimaksud doa bersama itu tidak mesti membuat acara besar seperti layaknya acara 'selamatan' di kampungkampung dengan mengundang banyak orang.

"Cukup semua masyarakat bersama-sama berdoa, boleh dari rumahnya masing-masing, meminta kepada Allah agar Merapi tak jadi meletus," ujar Mbah Maridjan.

Kini wedhus gembel telah membawa nyawa juru kunci yang selalu menjaga amanah itu. Selamat jalan, Mbah Maridjan keteladananmu tak akan pergi bersama jasadmu.

DPR kembali membuat kejutan. Setelah sebelumnya muncul 'korupsi' ayat tembakau di UU Kesehatan, kini muncul ayat 'siluman' tentang listrik di RUU APBN 2011 jelang diketuk palu. Siapa yang bermain?

Suasana Sidang Paripurna DPR, Selasa (26/10) siang memang cukup melelahkan. Karena di akhir masa sidang ke-11 ini, DPR mengesahkan lima RUU. Salah satu RUU yang disahkan adalah RUU APBN. amun saat pengesahan RUU APBN, suasana berbeda, karena muncul persoalan. Salah satu anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ismiyatun menginterupsi munculnya satu ayat 'listrik' di RUU APBN 2011.

Padahal, baik di Komisi VII maupun Badan Anggaran (Banggar), ayat listrik tidak disepakati alias tidak ada kesepakatan untuk kenaikan Tarif Dasar Listrik pada 2011.

Ayat siluman 'listrik' muncul di Pasal 8 ayat 2 huruf b.

Berikut ayat siluman yang dimaksud "(b): Penerapan tarif tenaga listrik (TTL) sesuai harga keekonomian secara otomatis untuk pemakaian energi di atas 50 persen konsumsi rata-rata nasional tahun 2010 bagi pelanggan rumah tangga (R), bisnis (B) dan pemerintah (P) dengan daya mulai 6600 VA (enam ribu enam ratus volt ampere) ke atas."

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi MS Simbolon menegaskan saat pembahasan di Komisi VII, secara aklamasi menolak kenaikan tarif dasar listrik. "Secara aklamasi menyepakati tidak ada kenaikan tarif dasar listrik," ujarnya ditemui seusai sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/10).

Terkait munculnya ayat listrik di UU APBN, Effendi meminta agar pimpinan DPR membawa persoalan ini ke jalur hukum. "Agar mengusut secarta hukum mengapa muncul ayat soal kenaikan listrik ini," ujarnya berapi-api.

Menurut dia, cara memasukkan ayat yang jelas-jelas tidak disepakati merupakan cara biadab dan tidak terhormat. Ini cara tidak terhormat, ini upaya biadab. Ini jauh lebih biadab dari yang berkelahi di jalanan, tandasnya.

Sementara Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan sama sekali tidak ada niatan untuk memasukkan ayat listrik tersebut di dalam UU APBN 2011. "Jadi tidak ada atention untuk memasukkan pasal itu," ujarnya.

Ia menegaskan, sejak di Komisi VII, termasuk melalui rekomendasi Komisi VII dan pemerintah telah menyepakati tidak ada kenaikan listrik. "Pada lampiran Badan Anggaran, TDL tidak naik 2011, pemerintah juga menegaskan tidak naik. Jadi hal itu satu klausal yang tidak dilihat tim teknis, sudah disepakti untuk tidak dicantumkan," paparnya.

Sementara Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan pihaknya enggan untuk mencari sebab mengapa muncul ayat listrik di RUU APBN 2011. "Ah, gak usahlah," cetusnya.

Menurut Marzuki, ketika sebuah RUU belum diketuk palu untuk disetujui maka ada peluang untuk perubahan.

"Jika belum diketuk palu, ada peluang orang untuk mengusulkan," ujarnya.

(IC/MH)

(IC/MH)

KPK POS

10

KRIMINAL

E D I S I 121 1 - 7 NOVEMBER 2010

Kades Adukan Warga SUBULUSSALAM - Kepala Desa (Kades) Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam H.Abd Hamid Padang mengadukan seorang warga masyarakat Desa Lae Ikan berinisial M Br B (50). Pasalnya ia telah merusak sedikitnya 153 batang tanaman kelapa sawit di lahan kelompok tani masyarakat yang berlokasi di Dusun Makmur Barat Desa Suka Makmur.

Pengakuan Hamid Padang dan beberapa warganya yang tergabung dalam kelompok tani tersebut, menyebutkan dulu sekitar tahun 1997 lahan seluas dua hektare memang sempat menjadi lahan sengketa. Namun, setelah diperkarakan ke Pengadilan Negeri Singkil, maka lahan tersbut dimenangkan warga setempat.

Meski demikian M Br B masih mengklaim lahan tersebut masih miliknya.

“Sebenarnya lahan tersebut ada 16 orang pemiliknya. 14 orang diantaranya telah menyerahkan tanah seluas dua hektar untuk dikelola sebagai lahan Denplot di bawah naungan Dinas Perkebunan. Nah, lahan inilah yang diklaim masih dia yang punya,” ujar Hamid Padang dihadapan petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Simpang Kiri yang turun ke TKP, Rabu pekan lalu.

Sembari menunjukkan bukti kepemilikan yang disahkan Pengadilan Negeri Singkil tahun 1997 silam. “Kalau memang dia masih keberatan kenapa tidak sejak dari dulu dia banding.

Mengapa setelah puluhan tahun baru dipermasalahkan lagi? Ini kan tidak benar?,” ucap Hamid.

Dari TKP petugas membawa beberapa batang kelapa sawit yang telah dicabut dan dirusak M Br B sebagai barang bukti, serta menanyai sejumlah saksi diantaranya Wati (30) yang saat itu sedang bekerja membersihkan lahan tersebut.

“Saya tidak kenal orangnya, yang pasti seorang perempuan dan seorang laki-laki. Tapi yang bawa parang dan yang menebas tanaman adalah si perempuan itu,” jelas Wati.(KARTOLIN)

Penertiban Pengawasan Tambang Emas Liar Tahun 2008, Diduga Fiktif PANYABUNGAN - Diduga kuat Kabid Pertambangan dan Energi tidak melaksanakan kegiatan penertiban pengawasan Penambang emas liar, yang menggunakan anggaran tahun 2008.

Hal tersebut diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya. Dikatakannya, bahwa kegiatan tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan oleh instansi terkait. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya penambang emas liar yang ada di wilayah pantai barat.

“Kalau seandainya kegiatan ini dilaksanakan berarti air yang berada di wilayah Batang Natal sampai ke Natal tidak akan mengalami kekeruhan setiap harinya, dan yang merasakan dampak tersebut adalah masyarakat yang membutuhkan sarana air bersih tersebut yang hingga saat ini terus tercemar,” kata sang tokoh.

Dinas PU Pertambangan dan Energi, dianggap tidak pernah peduli apa yang di rasakan oleh masyarakat, sehariharinya memanfaatkan sarana sungai.

Sementara informasi yang di peroleh, dinas tersebut dalam laporanya bahwa kegiatan itu dilaksanakan namun di lapangan, nol besar alias sama sekali tidak pernah dilakukan penertiban penambang emas tersebut.

“Kita bisa membuktikan hal tersebut, pada tahun 2009 terjadi pertikaian antara masyarakat penambang emas dengan Sat Pol PP Madina yang mana Satpol PP tersebut secara spontan melakukan pengambilan secara paksa mesin dompeng yang dimiliki oleh sejumlah masyarakat di daerah Batang Natal dan Linggabayu.

Berarti dalam hal ini dapat dipastikan bahwa kegiatan penertiban pengawasan penambang emas liar tersebut tidak pernah di laksanakan,” kata dia.

Pada hal, untuk kegiatan itu anggaran dikucurkan hingga Rp.75 juta. “Nah di dikemanakan anggaran tersebut? itu kan uang negara, seharusnya di kembalikan pada negara kalau kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ada apa ini,” ungkap sumber.

Diharapkan aparat hukum untuk melakukan audit secara khusus pada Dinas PU Pertambangan dan Energi, karena dalam persoalan ini yang dirugikan adalah uang Negara.

Kabid Pertambangan Hamonangan Hutasuhut, akan mengecek kepada bendahara apakah anggaran tersebut bersumber dari APBD 2008. Hamonangan beralasan tidak ingat, karena banyak yang dipikirkan. “Terlalu banyak pikiran, makanya saya tidak ingat lagi apakah memang ada di tampung atau tidak, “ ujar Hamonangan. Namun, hingga berita ini diturunkan, Hamonang tidak memberikan kepastian atas sumber anggaran itu.(TH)

SUMUT, NAD NASIONAL

Tuding PNS BIN, Anggota DPRD Gunungsitoli Rampas Peralatan GUNUNGSITOLI- Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, Damili Ranimbowo Gea dilaporkan ke kepolisian.

Damili diadukan atas perbuatannya merampas handphone, KTP dan tanda pengenal Riki F Telaumbanua dan Sonitehe Harefa.

Keduanya PNS yang tengah menjalani masa orientasi.

Kepala Bagian Humas Sekda Kota Gunungsitoli, Henrik H Gulo menyesalkan tindakan Damili. Tindakan anggota DPRD, menyandang gelar sarjana hukum dilakukan dengan alasan setiap rapat, utusan eksekutif harus mengantongi izin

dari wali kota atau sekda. Di luar izin itu, dianggap tidak sah.

Hal itu, kata Henrik, bertentangan dengan Perwal No.2 tahun 2009 tentang Tupoksi Humas dan Keprotokolan, yaitu di acara dengar pendapat DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Gunungsitoli. Juga dengan persetujuan anggota DPRD Gunungsitoli yang telah menyetujui kenaikan anggaran Humas Pemko Gunungsitoli, dari Rp 18 juta menjadi Rp 40 juta, agar setiap seluruh rangkaian kegiatan DPRD Kota Gunungsitoli diliput oleh Bagian Humas Setda Kota Gunungsitoli.

Anehnya, saat giliran tugas Riki Fernando Telaumbanua

dan Sonitehe Harefa, pada 11 Oktober 2010, alat komunikasi, KTP dan tanda pengenal mereka dirampas Damili dengan alasan orang tidak dikenal.

“Saya tidak tahu apa maksud dan tujuannya,” ujar Henrik.

Pada hal, Damili, kerap disebut ketua besar, mengusulkan kepada Pimpinan rapat Badan Anggaran Pembahasan P.APBD Kota Gunungsitoli tanggal 5/10/2010, agar Humas Setda Kota Gunungsitoli diminta untuk melakukan peliputan seluruh rangkaian kegiatan DPRD. “Setelah kami melaksanakan permintaannya itu ianya merampas handphone, KTP dan tanda pengenal orientasi CPNS dengan menuding orang tak dikenal, intel

KPK dan anggota BIN yang menyamar jadi CPNS. Untuk itu mari kita tunggu proses penyidikan Polres Nias,” katanya. Riki, korban perampasan, menegaskan telah membuat laporan pengaduan.

Sementara Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Sowaa Laoli mengakui ada kejadian itu.

Sowaa meminta agar persoalan ini diselesaikan secara bijaksana. “Tentang adanya laporan pengaduan ke Polres Nias kita juga belum mengetahui secara resmi karena belum ada pemberitahuan kepada DPRD Kota Gunungsitoli.

Namun hal ini kita telah percayakan kepada Pemkot Gunungsitoli untuk menyelesaikan persoalan,” katanya.(TRG) KPK POS/ADI

Kedua siswa SLTA Pantaicermin ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolsek Pantaicermin.

Dua Siswa SLTA Dilaporkan ke Polisi PANTAICERMIN - Dua siswa SLTA Pantaicermin, Kabupaten Serdangbedagai diamankan petugas Polsek Pantaicermin. Pasalnya, membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio BK 3413 LE, milik temannya Dodi (16) warga Dusun VII, Desa Nagakisar, Pantaicermin, Sergai.

Gabeta Simbolon (16) dan Indra Manik (15) warga Dusun IV Pematang Durian, Desa Naga Kisar, Perbaungan, Sergai, kini berurusan dengan polisi.

Keduanya ditangkap tim Buser

Polsek Pantaicermin, akhir pekan lalu. Mereka diciduk saat menikmati tuak di rumah saudaranya, Desa Pagar Jati, Lubukpakam, Deliserdang.

Di Mapolsek Pantaicermin, Gabeta mengaku, tidak ada niat untuk melarikan sepeda motor milik Dodi temen sekolah Indra.

“Kami hanya meminjamnya, Rabu (20/10) sekira pukul 20.30 WIB ketika Dodi melintasi jembatan yang berada di perbatasan Desa Nagakisar-Lubuksaban atau jalan menuju Pantai Matik-matik untuk membeli

membeli rokok,” jelasnya.

Sebenarnya, masih kata Gabeta, setelah pulang membeli rokok ke Tanjungmorawa. Kami mau mengembalikanya. Namun karena mendengar kabar orangtua Dodi sudah melapor ke polisi. “Jadi kami takut mengembalikannya. Kami tidak ada niat mencuri, bang, kami meminjamnya hanya untuk membeli rokok sambil jajanjalan,” kilahnya sembari mengatai Dodi yang tega melaporkan ke polisi.

Sumber di kepolisian me-

nyebutkan, keduanya dilaporkan kepolisi karena pemilik sepedamotor merasa sepedamotor yang dipinjamnya tidak dikembalikan selama tiga hari.

Karena itu, pemiliknya membuat pengaduan ke Mapolsek Pantaicermin.

Kapolsek Pantai Cermin melalui Kanit Reskrim Aiptu Abdul Muis ketika dikonfirmasi, mengatakan, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan. Begitu juga dengan barang bukti sepeda motor diamankan di Mapolsek Pantaicermin, tandasnya. (ADI)

Janda dan Duda Diciduk Polisi SERDANGBEDAGAI – Pasangan, janda dan duda diciduk petugas Sat Narkoba Polres Serdangbedagai dari sebuah rumah, Sabtu pekan lalu. Pasalnya, karena diduga mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dengan barang bukti didapat dari sisa perangkat alat hisap sabu.

Rahman (40) warga Dusun I, Desa Lubuk Cemara, dan Nuriani br Tarigan alias Yani (30), warga Jalan Sunaryo Lingkungan X, Kelurahan Tualang, serta Walidah alias Ida (32) warga Jalan Kabupaten Gg Keluarga, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan.

Sumber di kepolisian menyebutkan, sebelumnya petugas mendapat informasi bahwa di rumah tersangka Yani, sedang berlangsung pesta sabhu. Selanjutnya saat digerebek, petugas menemukan Rahman dan Yani sedang duduk berduaan. Di lokasi yang sama petugas menemukan seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu.

Rahman disela pemeriksaan petugas, mengaku sudah setahun mengkonsumsi sabhu. “Saya pakai sabhu untuk senangsenang saja,” ujar duda yang berprofesi sebagai agen padi tersebut.

Sementara itu, Yani hanya tertunduk lesu, janda anak dua tersebut pasrah saja.

Sedangkan Ida hanya ketiban sial, pas petugas menggerebek janda beranak dua itu baru sampai di depan pintu dan sekalian dia digaruk petugas ke Mapolres Sergai untuk menjalani pemeriksaan bersama rekannya tersebut.

Di lokasi terpisah, petugas Sat Narkoba Polres Sergai, juga berhasil mengamankan Irfan alias Ontoi (30) warga Jalan Kabupaten, Kecamatan Perbaungan. Dari tangannya petugas menemukan barang bukti sembilan amplop daun ganja yang dibungkus kertas. Kasat Narkoba Polres Sergai, AKP Nopiardi membenarkan penangkapan tersebut. (ADI)

Perusahaan Buang Limbah Langsung ke Sungai Bakal Dipidana TEBING TINGGI - Beberapa perusahaan industri yang beroperasi dan membuang limbahnya langsung ke Sungai Padang Kota Tebing Tinggi dan sekitarnya terancam dipidana dan perusahaan diancam ditutup.

Pj Walikota Tebing Tinggi Eddy Syofian bersama beberapa anggota DPRD Tebing Tinggi melakukan peninjauan langsung instalasi pengelola bahan baku karet di bantaran Sungai Padang, Sabtu pekan lalu.

Peninjauan ini dilakukan sehubungan dengan menghitamnya air Sungai Padang akibat limbah industri di hulu.

Peninjauan itu berlangsung di PT. ADEI dan PT Batang Hari Tebing Pratama.

Kemudian dilanjutkan kembali di beberapa pabrik lainnya yang beroperasi dan membuang limbah ke Sungai Padang.

Dalam kunjungan ke PT. ADEL yang mengelola bahan baku karet itu, pihak perusahaan PT. ADEI membawa rombongan Pj Walikota dan anggota DPRD Tebing Tinggi ke lokasi proses instalasi pengolahan limbah. Di lokasi itu, Pj Walikota dan anggota DPRD Tebing Tinggi mendapat penjelasan tentang proses air limbah sebelum disalurkan ke Sungai Padang.

“Bila setelah dilakukan pengecekan, kemudian ada perusahaan yang tidak mematuhi aturan dengan sengaja membuang limbah ke sungai padang . Pihak Pemerintah Kota Tebing Tinggi akan melaporkan pihak perusahaan ke aparat penegak hukum, ini merupakan sanksi bagi perusahaan yang mengakibatkan aturan, “ imbuh Eddy Syofian.

Hingga saat ini air Sungai Padang masih tetap dialirkan limbah industri dari hulu, walaupun sudah ada temuan pihak kantor Lingkungan Hidup Kota tebing Tinggi tentang salah satu perusahaan membuang limbah industri ke Sungai Padang.(RS)

PTPN III Tak Berlakukan Masa Libur RANTAU PERAPAT - Karyawan perusahaan PTPN III Rantauprapat mengutuk manager karena tidak memberlakukan hari libur. Hal itu diungkapkan beberapa karyawan yang tidak bersedia dituliskan namanya. “Kami sangat sulit untuk dapat libur dan gajipun pas-pasan,” keluh mereka.

Menurut mereka, karyawan dari pabrik pengolahan getah susu, PTPN III Kebun Rantauprapat, mendapat tekanan.

Dikatakan, lebih kurang 300 orang karyawan pabrik getah selama tiga bulan tidak pernah libur kerja, baik itu Hari Minggu maupun hari-hari besar. Dipaksa terus bekerja tidak boleh istrahat walau pun tanggal merah.“Ironisnya, beberpa hari yang lalu saya lagi ga enak badan mau istirahat kebetulan hari Minggu,dengan teganya dipaksa saya harus kerja dijemput ke rumah agar masuk kerja kalau tidak kerja dipotong gaji,” ,jelas sumber itu. “Gaji pokok kami terima Rp 174 ribu perbulan dan saya bekerja sudah lebih sepuluh tahun di perusahaan PTPN III Rantauprapat ini untuk mengabdi,” ketusnya.

Menurut keterangan Manager,melalui APK Rizky Setiawan mengatakan, hal itu untuk mengejar target. “Sebab di perusahaan ini harus mengejar target maka kami buat kerja hari minggu untuk mengejar target itu,” ucapnya. Rizki mengakui kalau tiga bulan ini karyawan pabrik pengolahan getah susu itu tidak pernah libur kecuali Hari Lebaran. “Itu pun libur cuman lima hari,” katanya. Mengenai gaji, diakui gaji pokok karyawan yang sudah bekerja di atas sepuluh tahun sebesar Rp 773,775 perbulannya.

Kepala Disnakersos Kabupaten Labuhanbatu M. Manurung mengaku kurang percaya apa yang dilakukan oleh Pimpinan PTPN III Janji. “Kita akan cek nanti kebenarannya, tapi kalau benar jelas itu sudah melanggar,” tegasnya.(HAH)

Pertapakan Rumah Dinas Camat Hiliserangkai Bermasalah GUNUNGSITOLI - Masyarakat Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias telah mengirim surat keberatan kepada Bupati Nias cq Kadis TRPDK Kab Nias tertanggal 20 September 2010. Kemudian menyusul surat kedua, Oktober 2010 perihal keberatan atas lokasi pembangunan rumah dinas camat Hiliserangkai di duga dibangun bukan pada lokasi yang disurvei sebelumnya. Tetapi dialihkan di tempat yang baru, diduga atas petunjuk Camat Hiliserangkai. Sehingga berdampak negatif terhadap kepentingan masyarakat.

Hal itu dikatakan pemilik tanah, ahli waris, Elison Mendrofa didampingi Martinus Mendrofa kepada wartawan di lokasi pembangunan rumah dinas camat Siliserangkai. Dikatakan, rumah dinas camat yang sedang dikerjakan tersebut dibangun di atas badan jalan yang menghubungkan Jalan Golkar menuju Jalan Botomuzoi, dan jalan ini

sudah dijanjikan Bupati Nias Binahati B Baeha pada acara hari gotongroyong se-Kabupaten Nias, 27 Agustus 2010, untuk ditingkatkan menjadi jalan aspal. “Tetapi dengan adanya bangunan maka jalan ini buntu,” kata Elison.

Selanjutnya, letak rumah dinas camat ini telah membelakangi jalan raya bahkan apabila ada masyarakat yang membangun dan berdekatan dengan rumah dinas tersebut maka sudah pasti terganggu aroma yang kurang mengenakkan. Menurutnya, rencana awal survei dari Dinas TRPDK bukan di lokasi yang sekarang dibangun. Melainkan di sebelah bawah bangunan ini, tetapi pada waktu pematokan proyek tiba-tiba oknum Camat Hiliserangkai bersikeras merubah lokasi bangunan rumah dinas tersebut.

Akibatnya, selain jalan terhalang oleh bangunan juga gedung sekolah

dasar yang dibangun Unicef pasca gempa bumi tektonik, pada 2005, terpaksa dibongkar karena lokasi bangunan masih kurang. “Rencana kami sejak awal gedung sekolah yang dibangun Unicef tersebut kami jadikan sebagai tempat TK Negeri Hiliserangkai,” ujarnya.

Kemudian, surat penyerahan hibah tanah pertapakan kantor camat dan pertapakan rumah Dinas Camat Hiliserangkai belum terima oleh masyarakat. “Hemat kami, surat hibah tanah kecamatan tersebut perlu kami ketahui sebagai pegangan kami dan anak cucu kami, agar kami ketahui batas tanah yang telah kami serahkan kepada pemerintah dan dimana batas tanah kami masyarakat sepenuhnya.

Sehingga dalam hal ini ada dugaan terjadi perampasan tanah milik rakyat oleh pemerintah.

Apabila surat hibah tanah ini tidak diberikan kepada kami, maka tanah

milik kami tersebut kami garap kembali serta kami melarang ada aktifitas dari pihak mana pun tanpa izin dari kami sebagai pemilik tanah,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD Nias Yulius Lase mengatakan masalah tersebut sudah ditindaklanjuti anggota dewan.

Belum lama ini, dewan mengadakan peninjauan ke lapangan. Dikatakannya, untuk mengklarifikasi kasus tersebut maka DPRD Nias akan melaksanakan dengar pendapat antara pemilik tanah dengan pihak dinas terkait, pada hari Senin pekan depan.

Ketua DPRD Nias, Solo Zai mengatakan kasus tersebut masih belum di agendakan DPRD Nias untuk dibahas karena dalam waktu dekat ini masih banyak kegiatan DPRD Nias yang mendesak untuk dibahas. “Saya akan menanyakan kasus tersebut kepada Komisi B DPRD Nias,” katanya.(TRG)

11

KPK POS E D I S I 121 1 - 7 NOPEMBER 2010

Awas Copet Dalam Gerbong KA MEDAN - Pengguna jasa angkutan kereta api (KA) jurusan Medan-Rantauprapat pp diminta agar lebih meningkatkan kewaspadaan, karena keamanan di atas gerbong penumpang saat ini sudah tidak aman. Bahkan terkesan petugas jaga di gerbong KA, melakukan pembiaran terhadap pencuri yang beraksi di dalam gerbong.

Hal ini disampaikan penumpang yang baru saja menggunakan alat transportasi darat itu dari Rantauprapat dengan tujuan Medan.

Seorang penumpang bernama Bina Aim Harahap, penduduk Jalan Simanggir, Kotapinang, pekan lalu berangkat dari Rantauprapat ke Medan.

Bina yang menumpang kereta api eksekutif itu kehilangan sebuah tas berisikan uang Rp1.400.000, handpone E-73, surat-surat penting dan sejumlah pakaian yang seluruhnya berada di dalam tas.

Dikatakan Bina, di atas gerbong ada petugas jaga berinisial ARH dan ASS. Kedua petugas jaga ini seharusnya memberikan pelayanan keamanan kepada para penumpang. Namun sebaliknya, petugas jaga ini terkesan membiarkan para pencolong beraksi di atas gerbong.

"Cukuplah saya yang menjadi korban. Jangan sampai ada penumpang lain yang mengalami nasib serupa saya," ujar Bina kepada KPK Pos dengan perasaan sedih, seraya menghimbau agar PT KAI di daerah ini meningkatkan keamanan di dalam gerbong. (ZAM)

Wabup Labuhan Batu Minta Kewaspadaan Soal Imigran RANTAUPRAPAT - Seluruh elemen masyarakat diminta mewaspadai tindakan imigran ilegal yang coba memperdagangkan manusia dengan menjadikan Kabupaten Labuhanbatu, khususnya di kawasan pesisir sebagai transit sebelum mencapai negara yang mereka tuju.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati L.Batu Suhari Pane pada Sosialisasi Penanggulangan Illegal Migran di Kabupaten L.Batu, Rabu pekan lalu. Hadiri dalam acara Asisten Pemerintahan Drs Karlos Siahaan M Si dan Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Nilwansyah SH, menyampaikan itu saat.

Dari beberapa peristiwa migrasi, kata Suhari, para imigran dari negara-negara Asia Tengah seperti Afganistan, sudah seringkali menyinggahi L.Batu setelah sebelumnya terdampar di kawasan pantai seperti di Kecamatan Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir. Tindakan bermigrasi dari satu negara ke negara lain memang sudah setua peradaban manusia itu sendiri yang bertujuan mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain.

Tetapi kalau migrasi itu berlangsung secara ilegal seperti mencoba memperdagangkan manusia, maka tindakan tersebut adalah sebuah kejahatan yang harus diwaspadai, khususnya oleh negara sebagai tempat lintasan pelakupelaku kejahatan imigrasi dimaksud.

Untuk itu, I L.Batu sangat membutuhkan sosialisasi imigran ilegal ini guna bisa menangani secara baik tindakan migrasi ilegal yang didasari perang, kemiskinan dan tekanan politik maupun mencegah tindak kejahatan migrasi ilegal yang bertujuan memperdagangkan manusia.

Sebagai tindak lanjut sosialisasi tingkat kabupaten tersebut, selanjutnya akan dilaksanakan sosialisasi serupa di Kec. Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir.

Sementara narasumber dari IOM (International Organization for Migration) Medan Yong Lai Kong dan Katheleen Lina dan Nelly Teo, memaparkan, tujuan dari program kerja sama IOM dengan Pemerintah RI adalah, memulangkan imigran secara sukarela, memberikan tempat bermukim dan mematahkan keinginan para imigran reguler dan para pedagang manusia yang menjadikan Indonesia dan Australia sebagai target mereka.

Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan IOM untuk imigran gelap yang terdampar di Indonesia, yaitu jaminan kemanusiaan (makanan, akomodasi, pakaian dan kesehatan). Layanan medis di sejumlah rumah sakit yang menjadi mitra IOM, pendampingan dan konseling dan bantuan transportasi sampai ke negara asal bagi imigran yang ingin pulang secara sukarela.

Apabila melihat/mencurigai adanya seorang/sekelompok migran gelap, harap menghubungi polisi (polsek,polres dan polda) setempat. Kantor Imigrasi Jl. Jend. Sudirman Km 4,5 Sijambi T. Balai Telp. 0623.92220. Kanwil Hukum dan HAM Jl Putri Hijau No. 4 Medan. Kantor IOM Jl. Majapahit No. 43/65 Medan, Telp. 061.4525122 atau hubungi IOM Jakarta pada nomor bebas pulsa 0800 1 22 55 66. Turut sebagai narasumber dalam kegiatan itu, yakni Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai, Asahan Sahala Pasaribu. (HAH)

Jenazah Komplotan Bersenjata Diserahkan Kepada Keluarga MEDAN - Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Rabu pekan lalu, kembali menyerahkan empat jenazah tersangka komplotan bersenjata api, disergap awal Oktober 2010, di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai.

Penyerahan dilakukan terpisah, di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim dan Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan.

Koordinator Tim Pembela Muslim perwakilan Medan, Mahmud Irsad Lubis menyatakan seluruh jenazah dari keluarga yang meminta didampingi TPM telah diserahkan kepada keluarga dan dimakamkan.

"Tadi pagi tiga jenazah lainnya sudah diserahkan dan dimakamkan keluarga," jelas Irsad. Ketiga jenazah itu, Muhamad Yusuf, Dedy alias Deboy dan Alex alias Asep Gunawan. Sementara jenazah Muhamad Darman, kata Irsad, diambil keluarga tanpa didampingi TPM. "Karena pihak keluarga tidak meminta kita," ungkapnya.

Irsad menyatakan, dari delapan jenazah tersangka, enam diantaranya didampingi TPM atas permintaah kerabat. Selain Yusuf, Dedy dan Alex, tiga jenazah lainnya telah diterima, pekan lalu, Taufik Hidayat, Rahmadsyah alias Bejo dan Zulkarnain.

TPM menegaskan, akan menempuh jalur hukum. "Ada informasi baru hasil investigasi kami. Tapi langkah hukum masih menunggu kesepakatan keluarga, masih berkabung," tegasnya.

Hasil perburuan selama dua pekan di kawasan perkebunan di Kecamatan Dolok Masihul, polisi menangkap sebelas tersangka. Enam tersangka tewas dalam penyergapan diwarnai baku tembak, dua ditemukan tewas, tiga lainnya ditangkap dan menyerahkan diri. Polisi juga menyita empat senjata api milik komplotan, satu pucuk senjata laras panjang jenis M16 (milik Brigadir Manuel Simanjuntak), dua pucuk jenis AK 56, dan satu FN. Serta 700 butir amunisi dan magazine.(BBS)

KRIMINAL

SUMUT NASIONAL

Bupati Meranti "Murka" dengan Kinerja PLN SELATPANJANG - Pekan lalu, tiba-tiba saja Bupati Meranti Irwan Nasir bersama Komisi II DPRD Kepulauan Meranti melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke PLN Ranting Selatpanjang. Dalam sidak tersebut Bupati sempat meradang, karena kesal dengan manajemen PLN Selatpanjang yang dinilai amburadul. Ketidak becusan perusahaan plat merah itu menimbulkan maraknya pungutan liar terhadap konsumen yang akan memasang instalasi listrik.

Juru bicara Bupati Kepuluan Meranti, Syaiful Ikram menegaskan, temuan di lapangan membuat bupati marah.

"Bupati tidak hanya kecewa, tapi sempat marah besar. Pihak manajemen PLN Selatpanjang dinilai amburadul yang menyebabkan terjadinya pungutan liar dalam proses penyambugan listrik ke rumahrumah warga yang dilakukan oleh pihak biro PLN,"kata Syaiful.

Diungkapkannya, bagi war-

ga yang hendak memohon instalasi listrik, tak hanya soal pungli yang diresahkan.

Kepastian pemasangan juga tidak jelas. "Warga dipungut biaya di luar ketentuan yang jumlahnya mencapai Rp 4 juta," tegas Syaiful.

Menurut Syaiful, PLN Selatpanjang dinilai tidak tegas dalam menegakkan aturan yang telah menjadi ketentuan pemerintah. Bupati juga menemukan kolusi di kantor tersebut. Dian-

taranya, banyaknya keluarga pegawai PLN yang menjadi biro jaringan. "Sesuai ketentuan pegawai PLN dan anggota keluarganya tidak boleh memanfaatkan situasi membuat jaringan biro PLN. Namun kenyataannya, hampir semua pegawai PLN Selatpanjang dan keluarganya merangkap menjadi biro melakuan pendataan pemasangan listrik ke rumahrumah warga," kata Syaiful.

Bupati juga menyesalkan pelayanan yang lambat, dan dikenakan biaya. Untuk masuk dalam daftar tunggu calon pelanggan dikenakan biasa jaminan matrial biaya pemasangan instalasi yang besarnya bervariasi. Kategori sambungan daya 900 watt dikenakan biaya Rp 1,5 juta, daya 1.200 watt biaya diminta Rp. 3, 5 juta. Sedangkan 2.400 watt mencpai Rp 4

juta. "Padahal, ketentuan resmi dari pihak PLN, secara nasional hanya dikenakan biaya Rp 750.000," ungkap Syaiful.

Bupati menilai kondisi ini ada unsur kesengajaan pihak PLN untuk menutupi kebocoran keuangan yang dilarikan oleh oknum pegawai PLN. Dari berbagai laporan, kata Syaiful, selama ini sudah terjadi tiga kali terjadi kasus oknum pegawai PLN yang melarikan uang tagihan listrik warga.

Dan, untuk menutupi kasus ini, pihak PLN menaikkan daftar tagihan rekening listrik pelanggan PLN di Selatpanjang. "Jangan jadikan warga sebagai ATM untuk menutupi kebobrokan PLN," Syaiful. Di satu sisi, PLN dinilai tidak mau bertanggungjawab atas musibah kebakaran yang bersumber dari

arus pendek.

Bupati, kata Syaiful, memberikan peringatan kepada manajemen PLN Selatpanjang agar lebih professional. "Kita minta PLN segera benahi atau Pemkab Meranti akan melaporkan persoalan ini ke jajaran Direksi PLN secara resmi ke Jakarta," sebut Syaiful.

Dalam sidak ke PLN, Bupati Irwan Nasir juga menanyakan kondisi mesin yang dibeli oleh Pemkab Bengkalis senilai Rp 60 miliar. Pasalnya, mesin yang dibeli dengan dana APBD tersebut, rusak dan tak lagi dipergunakan. "Bupati minta agar pihak PLN segera mengkalkulasikan kerusakan mesin tersebut dan segera dioperasikan," katanya. Mesin yang dibeli dari sumber APBD itu berkapasitas 14 MW. Dengan kapasitas itu, dipastikan kebutuhan listrik di Selatpanjang akan teratasi. (JB)

Pemkab Meranti Didesak Panggil PT RAPP, STL dan LUM

TERTIB LALIN- Kendati Walikota setempat dan pihak Kepolisian Resor) Aceh Singkil,Kota Subulussalam telah berulangkali menghimbau dan mengingatkan pengendara kenderaan bermotor agar mematuhi rambu lalulintas. Namun kebanyakan warga tampak kurang menghargainya. Akibatnya para pengendara ini harus berhadapan dengan jalur hukum. Tindakan langsung (Tilang) pun kerap dilakukan kepolisian terhadap pengendara yang tak mengindahkan rambu lalulintas untuk ketertiban berlalulintas.

Seperti yang tampak dalam rekaman di Jalan Teuku Umar,persis di depan Kantor Walikota Subulussalam,Rabu pekan lalu.Seorang PNS dan sejumlah ranmor tampak ditahan petugas karena tidak memakai pelindung. (KATROLIN)

Perkelahian Dua Pelajar Jadi Tontonan BINJAI - Perhatian puluhan pedagang dan masyarakat yang berada di seputaran Lapanga Merdeka, Binjai, Kamis pekan lalu, menjadi tontonan para pedagang dan warga sekitar. Perhatian warga semula tertuju pada kerumunan para pelajar di areal tersebut.

Tiba-tiba perhatian berpaling tertuju pada aksi perkelahian dua pelajar yang juga turut disaksikan oleh teman mereka. Aksi perkelahian tersebut tidak sampai merebak kepada aksi tawuran. Petugas Intel Polres Binjai yang kebetulan berada di lokasi, langsung membubarkan dan mengejar para pelaku.

Sedangkan dua pelajar yang berkelahi berhasil

diamankan petugas dan langsung digiring ke Polsek Binjai Kota. Mereka Beni (16) warga Setabor dan Guntur Gumelar (16) warga Kuala. Kedua tercatat pelajar di SMK Putra Anda Binjai, dan masih duduk di bangku kelas II. Di Polsek Binjai Kota, kedua pelajar itu tetap saling menyalahkan.

Sehingga, untuk memperjelas permasalahan, petugas terlebih dahulu meminta keterangan secara bergilir.

Guntur Gumela menuturkan, awal permasalahan dilakukan oleh Beni. Beni, kata Guntur, menghalangi jalan Guntur. "Saya mau jalan dihalanginya, jadi saya maki, terus dia (Benired), tidak terima dan dia

juga menantang saya berkelahi sepulang sekolah, karena saya tidak takut saya penuhi aja tantangannya," tutur Guntur.

Lain halnya dengan Beni.

Meski mengaku menghalangi jalan Guntur, ia tidak ada menantang untuk berkelahi. "Sayakan berjalan di kantin, terus jumpa sama dia (Gunturred), karena sudah ada masalah awal tadi, dia mengejek saya dengan kata-kata kotor. Setelah pulang sekolah, saya tetap emosi kami berkelahi di tanah lapang," tuturnya.

Guna mengingatkan keduanya agar tidak mengulang perbuatan, kepolisian menghadirkan orang tua mereka. (SBR)

SELATPANJANG - DPRD Riau mendesak Pemerintah Kabupaten Meranti memanggil perusahaan perkebunan, PT RAPP, PT SRL dan PT LUM yang mengusahai areal Hutan Tanaman Industri (HTI) di Pulau Ransang, Pulau Padang dan Pulau Tebing Tinggi.

Wakil Ketua DPRD Riau, H. Taufan Andoso Yakin kepada KPK Pos, pekan lalu, menyatakan pemanggilan terkait dengan aksi penolakan pengelolaan HTI oleh masyarakat. "Pemkab Meranti harus memanggil pihak manajemen perusahaan tersebut. Sebagai penguasa daerah, Pemkab Meranti punya hak untuk melakukan hal tersebut," kata Taufan.

Sebagai penguasa daerah, lanjut Taufan, Pemkab Meranti berhak untuk mengetahui secara detil pengelolaan HTI di wilayahnya. Mulai dari persoalan proses keluarnya perizinan dan berbagai program pengelolaan pengembangan usaha HTI, yang nota benenya merubah hutan alam menjadi hutan HTI. Dengan upaya ini, kata Taufan, Pemkab Meranti akan mendapat gambaran yang jelas. "Bagaimana proses keluarnya izin tersebut, termasuk legalitas formal dan kualitas hasil pengujian Amdal yang dikantongi ketiga perusahaan tersebut dalam mendapatkan rekomendasi izin HTI dari Kementerian Kehutanan," katanya.

Desakan pemanggilan ketiga perusahaan, lanjut Taufan, tidak hanya terkait persoalan birokrasi. "Tapi juga menyangkut nasib masyarkat di tiga pulau yang menjadi objek pengelolaan HTI. Sebagai subjek pembangunan, masyarakat akan menjadi pihak yang paling terasa dari perubahan ekologis hutan alam menjadi hutan industri.

Baik dari sisi sosial maupun dampak perubahan ekologis yang nantinya akan bermuara pada dampak lingkungan.

Pertimbagan-pertimbangan ini nantinya akan menjadi salah satu alasan bagi Pemkab Meranti dalam menentukan sikap. Pemkab Meranti harus tetap konsisten mengedepankan nasib masyarakat. baik terhadap paparan dampak sosialnya maupun dampak ekologisnya. Semua ini merupakan konsekuensi dari dirubahnya ekosistem hutan alam yang heterogen menjadi hutan industri yang monokultur," papar Taufan.

Anggota DPR RI asal Riau Wan Abu Bakar juga mengungkapkan hal yang sama. Pemkab Meranti, katanya, harus mendapatkan data yang detil Amdal pengelolaan HTI yang menjadi kunci keluarnya izin HTI dari Kementerian Kehutanan. "Izin Amdal yang di kantongi perusahaan harus dikaji ulang. Pemkab Meranti harus mendapatkan data yang riil dari berbagai dampak negatif yang akan timbul dari dirobahnya hutan alam yang heterogen menjadi HTI yang monokultur. Dan, Pemkab Meranti tidak harus langsung menerima seluruh paparan. Artinya, Pemkab Meranti juga harus membuat kajian Amdal terkait pengeloalaan HTI ini," sebut Wan Abu, merupakan mantan Gubernur Riau.

Dijelaskannya, kalau memang dari kajian yang dilakukan pemkab mampu membalikkan fakta. Tidak ada alasan bagi Kementerian Kehutanan untuk tidak mencabut izin HTI di Meranti. Pemerintah juga tidak akan mau menjadikan masyarakat sebagai korban. "Inilah satusatunya alasan yang kuat bagi pemkab Meranti untuk mendesak pusat mencabut izin HTI," tegasnya.

(JB)

PT PAL Diduga Serobot Tanah Kelompok Tani RANTAUPRAPAT - Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Sentosa Grup Desa Tanjung Halobang, kini merasa resah dan risau tentang diduganya persengketaan lahan sama PT Paten Aalam Lestari (PT PAL). Pasalnya tanah kelompok tani, di Dusun Sidinginan Desa Selat Beting Kabupaten Labuhan Batu, berdampingan dengan PT.PAL. Ironisnya lagi sudah berapa tahun ini sengketa Lahan itu belum juga terselesaikan.

Hingga Kelompok Tani Sentosa dalam setahun, terus berjaga-jaga untuk mempertahankan tanah mereka agar jangan sempat diklaim oleh perusahan tersebut.

Belum lama ini Wartawan KPK Pos dengan Aliansi Pe-

nyelamatan Indonesia (API) Labuhan Batu, diketuai Agus Jamaluddin Dasopang bersama Dewan Pakar, Tahlil Hasibuan dan beberapa koordinator lapangan melakukan pertemuan dengan kelompok tani.

Dalam kesempatan itu, beberapa anggota kelompok tani, tampak berjaga di lahan mereka. Sekitar 100 hektar, lahan milik 50 petani, terus dijaga. "Masing-masing mendapat 2 hektar. Dan tahun 2001 kami mulai di sini, waktu itu masih pancangan, surat pancangan tersebut dikeluar oleh mantan Kepala Desa Selat Beting Damri Siregar dan ada juga dari PJS (Pejabat Sementara) Kepala Desa Abdul Rahman Nasution. Ya alhamdulillah

dalam setahun ini kami di sini bercocok tanam saat ini sudah menghasil," kata mereka.

Usai bertemu dengan para petani, tim melanjutkan investigas ke PT PAL. Namun, karyawan PT PAL mengatakan, manajer dan humas perusahaan itu tidak berada di tempat. "Bapak manajer tidak ada, kalau pak Humas lagi keluar," kata si karyawan.

Selang beberapa menit datang salah satu karyawan T.Tarigan. Menurut Tarigan dari Bagian Proyek/Tekhnisi.

"Kalau ada lahan masyarakat ,yang ada di luas areal PT.PAL kita hargai/ganti rugi, Dan apabila tidak mau dihargai/ganti rugi tidak apa-apa," katanya Soal buruh harian lepas (BHL) hanya 10 orang. Dan

dari pihak perusahaan lain, pemborong semuanya sebanyak menjadi 30 orang dengan upah Rp 40.500 dan lahan yang sudah dikelola sekitar 400 hektar. Bagian Proyek/Tekhnis.

Ketua Kelompok Tani

Sentosa, sebut S menyatakan agar perusahaan itu mengembalikan areal lahan mereka.

"Harapan kami supaya hak kami dikembalikan sebab nantinya lahan tersebut akan menjadi," katanya.

(TIM)

Ketua API Labuhan Batu,Dewan Pakar,Koord.Lapangan melakukan pertemuan dengan kelompok tani.Kelompok Tani Sentosa kini berkonflik dengan PT PAL soal areal lahan.(KPK Pos/DOK)

12

KPK POS E D I S I 121 1 - 7 NOPEMBER 2010

KRIMINAL

LIPSUS

LBH Medan Desak AKP Darwin Ginting Dan Iptu Adnan Dipecat

KETIKA JURU PARKIR MENJURUS KEADIL AN "AKU ingin keadilan." Kalimat itu meluncur dari bibir hitam milik sosok pria berkulit kelam. Zainal Abidin Nasution (45). Ia bukanlah siapa-siapa. Dulunya, ia hanya dikenal sebagai juru parkir.

Namanya kini mulai menyerayap pada kelompok pencari keadilan.

Sadis, begitu ia mengenang akan kejadian yang dialaminya. Trauma, laku itu pun begitu mudah terlukiskan pada dirinya. Menangis, bagian dari perjalanannya, usai mendekam dalam bui.

Zainal, sapaannya. Bukanlah siapa-siapa. Tapi, ia warga yang tak ingin keadilan berlaku semenamena. Darahnya sudah tertumpah.

Lukanya masih membekas, tapi tekadnya masih membara. Zainal terdakwa pembunuh pengusaha yang divonis bebas oleh pengadilan. Sejak awal Zainal menyangkal semua tuduhan penyidik Kepolisian Sektor Medan Kota.

Sangkalan itu tercium oleh majelis hakim pengadilan. Palu pun diketok, Zainal dinyatakan tak terbukti sebagai tersangka dan terdakwa dalam kasus yang menjerat dan menghantui bui belasan tahun.

Selepas putusan hakim. Zainal masih berjuang. Fisiknya memang lepas dari kungkungan penjara.

Baginya, hatinya masih dilingkupi rasa keadilan yang masih pincang.

Ia berjuang didampingi Lembaga Bantuan Hukum Medan. *** Kasus penembakan sang jukir ini, berbuntut panjang. Setelah Brigadir Aulia Rahman yang merupakan anggota Polsekta Medan Kota, penembak kaki Zainal, warga Jalan Pancing yang dituduh pelaku pembunuhan terhadap Komisaris PT Sewangi Sejati Luhur Medan, Kusuma Wijaya, ditahan di penjara Polresta Medan.

Tak lama lagi dua orang komandan Brigadir Aulia yakni AKP Darwin dan Iptu Adnan Pandibu bakal ikut terseret keranah hukum dan akan diperiksa dalam sidang kode etik. "Akan disidang Tim Komisi Kode Etik Poldasu. Namun kapan waktunya belum bisa dipastikan," aku Kasubid Dokliput Poldasu AKBP MP Nainggolan ketika ditanya wartawan di Mapoldasu kemarin.

Diterangkannya, sidang itu digelar setelah AKP Darwin Ginting diperiksa Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) beberapa waktu lalu.Menurut Nainggolan sendiri setelah pemeriksaan selesai maka berkasnya diajukan ke Kapolda untuk

membentuk Tim Komisi Kode Etik.

"Bila terbukti bersalah yang bersangkutan akan dikenakan hukuman sesuai keputusan rapat tim itu, tergantung kesalahan dan disesuaikan pasal yang dilanggar," jelasnya.

Selain AKP Darwin Ginting yang menjabat Kapolsek Medan Kota saat peristiwa itu terjadi, tiga personel lain yakni Kanit Reskrim Iptu Adnan Pandibu, Penyidik Pembantu Aiptu Khairul Yani dan Reserse (tugas luar) Brigadir Aulia juga dikenakan sidang.

Sementara itu secara terpisah AKP Subeno ketika ditanya wartawan juga mengaku kalau Brigadir Aulia dijatuhi hukuman penjara 7 hari, terancam sanksi karier dengan penundaan kenaikan pangkat setahun. Sementara Aiptu Khairul Yani dihukum penundaan gaji berkala setahun dan teguran tertulis. Hukuman itu ditetapkan dalam sidang disiplin dipimpin Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Fadillah Zulkarnain didampingi Kompol D Purba dan Sekretaris Sidang AKP Subeno.

Penyidangan Aiptu Khairul Yani dan Brigadir Aulia disidang di Polresta Medan karena keduanya bertugas di wilayah Polresta Medan.

Sementara AKP Darwin Ginting proses sidangnya digelar di Poldasu karena berdinas di Poldasu. Sedangkan mantan Kanit Reskrim saat peristiwa itu Iptu Adnan Pandibu akan diproses di Polres Pelabuhan Belawan tempat dia kini bertugas. Selain dihukum penjara selama tujuh hari, Aulia juga menerima sanksi karir dengan penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Sedang Aiptu Kahirul Yani juru periksa (juper) Polsekta Medan Kota yang menangani kasus Zainal dihukum penundaan gaji berkala selama setahun dan teguran tertulis.

"Hukuman Aulia lebih berat, selain penundaan pangkat selama satu tahun, ditahan , dan penempatan khusus dan dimutasi bersifat demosi, sedang Kahirul Yani hanya penundaan gaji berkala selama setahun, " kata Sekretaris sidang AKP Subeno, kepada wartawan usai putusan sidang disiplin di Polresta Medan kemarin.

Kedua oknum polisi itu, kata Subeno, terbukti melanggar pasal 6 huruf (a) PP RI No 2 Tahun 2003 Yo Perkap No Tahun 2006 tentang pelanggaran disiplin dan propfesi kepolisian.Sidang disiplin agenda putusan dipimpin Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Fadillah

Zulkarnain didampingi Kompol D Purba dan Sekretaris sidang AKP Subeno dengan dihadiri korban dan keluarga serta pengacaranya Surya Adinata SH, MKn. Menurut Subeno yang juga merupakan Kasi Propram Polresta Medan, sidang kasus penembakan jukir tersebut sudah selesai dan anggota yang terlibat telah dijatuhi hukuman. "Kami sudah jatuhi hukuman kepada anggota yang bersalah, sesuai dengan berat ringannya perbuatanya dalam kasus itu, " jelasnya.

Dijelaskan Subeno, Propam Polresta Medan hanya menyidangkan dua oknum anggota Polsekta Medan Kota karena keduanya masih berada di wilayah Polresta Medan. Sedangkan proses sidang AKP Darwin Ginting saat kasus itu ditangani menjabat sebagai Kapolsekta Medan Kota digelar di Poldasu karena beliau saat ini berdinas di Poldasu. "Sedangkan untuk mantan Kanitnya Iptu Adnan Pandipu di Polres KP3 Belawan karena saat ini beliau bertugas di sana," jelas Subeno.

Polri Harus Tegas Secara terpisah, Kuasa hukum Zainal Abidin, Surya Adinata SH kepada wartawan mengatakan, penanganan kasus ini secara internal Polri masih terkesan tebang pilih karena ada beberapa oknum anggota Polsekta Medan Kota mulai dari tugas luar hingga penyidik tidak tersentuh.

Padahal, kata dia, diduga kuat mereka terlibat melakukan penyiksaan terhadap Zainal saat proses penyidikan."Dugaan kami ada unsur pilih kasih cukup beralasan, sebab hingga saat ini mantan Kapolsekta Medan Kota dan kanitnya hingga saat ini belum disidangkan," tegas Surya. Menyikapi putusan yang diberikan institusi Polri terhadap oknum polisi yang terbukti bersalah dalam kasus Zainal belum memenuhi rasa keadilan.

Menurut Surya, dalam kasus penembakan Zainal ini, tindakan oknum polisi itu tergolong berat dan fatal, seharunya hukuman yang diberikan juga harus sesuai, misalnya dibebas tugaskan sebagai penyidik atau dimutasi ke luar daerah, hingga menjadi efek jera untuk tidak berbuat semena-mena selaku aparat penegak hukum.

Menurut Surya, setelah sidang disiplin ini diputus, pihaknya akan menuntut Kapolda agar menggelar sidang kode etik bagi oknum anggota Polsekta Medan Kota tanpa terkecuali. Sedangkan,

laporan pidana Zainal ke Direskrim akan didesak segera ditindak lanjuti. "Kami berharap kasus ini menjadi atensi Kapoldasu, hingga bidang yang berwenang menangani kasus itu dapat segera menuntaskannya, sebab hingga saat ini berita acara pemeriksaan belum juga ada titik terang," tegas Surya.

Seperti diberitakan, Zainal ditangkap polisi di rumahnya dan di bawa ke salah satu tempat di kawasan Medan Johor. Di lokasi itulah oknum polisi itu mengeksekusi kedua kakinya. Dia dipaksa mengaku sebagai pembunuh Kesuma Wijaya.Peristiwa itu terjadi tanggal 25 Mei 2009 , Zainal ditangkap dan mengalami penyiksaan oleh polisi dari Kepolisian Sektor Medan Kota.

Metode penangkapan dinilai kuasa hukumnya lebih kepada penculikan daripada sebuah penangkapan. Polisi secara brutal menyiksa Zainal setelah membawanya ke dalam sebuah mobil dan berputar-putar keliling kota, bukannya langsung menuju kantor polisi.Di sebuah tempat, Zainal diturunkan, dan di sana dieksekusi tembak oleh polisi padahal saat itu Zainal sudah tidak berdaya.

Akibat penyiksaan ini, Zainal mengalami gangguan fisik dan psikis. Kedua kakinya jadi cacat karena ada proktil bersarang di kaki . Setelah proses penyidikan diduga diwarnai penyiksaan, BAP Zainal akhirnya tuntas diselesaikan aparat kepolisian , kemudian dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Negeri Medan, setelah itu, Zainal pun kemudian diadili di Pengadilan Negeri Medan, didakwa melakukan pembunuhan keji.

Setelah melalui persidangan yang panjang, Majleis hakim menjatuhkan putusan vonis bebas kepada Zainal karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana. Pasca putusa bebas itu, Zainal, istrinya bersama kuasa hukumnya pun mulai bergerilya mencari keadilan menuntut polisi yang telah menembaknya. Laporan pengaduan masuk ke Propam Poldasu.

Bahkan, kuasa hukumnya telah membawa Zainal kehadapan Kapoldasu Irjen Pol Oegroseno di Polda Sumut. Saat itu, Kapolda terus merespon laporan itu dan memerintahkan Direktur Propam Poldasu agar segera mengusut tuntas kasus penganiayaan dan mencari pelaku pembunuhan yang sebenarnya.(S.EDHI)

Palu Keadilan

MAJELIS hakim Pengadilan Negeri Medan membebaskan juru parkir di Jalan Selat Panjang, Medan, Zainal Abidin Nasution dari ancaman hukuman 18 tahun penjara.

Zainal didakwa melakukan pembunuhan terhadap pengusaha spare part, Kesuma Widjaja.

Dalam amar putusan yang dibacakan Suhartanto, Selasa 8 Juni 2010. Zainal dinyatakan tidak bersalah sebagai mana didakwakan jaksa, Parulian Kartagama Sinaga. Parulian mendakwa Zainal dengan pasal berlapis, dengan anca-

man hukuman 18 tahun penjara.

Mendengar putusan majelis hakim, Zainal langsung menitikan air mata. Reaksi haru juga diperlihatkan istri Zainal, Listiani. Penasehat hukum Zainal, Muslim Muis Tanjung dari Lembaga Bantuan Hukum Medan, menegaskan, putusan majelis hakim membuktikan adanya kebenaran dan keadilan. "Seperti duga dari awal bahwa klien kami tidak bersalah. Ini dapat dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi yang tidak sinkron," tegas Muslim.

Keterangan saksi Ngatiyem, pembantu rumah tangga Kesuma, dan keterangan istri Kesuma, Ben Tik Wani, dalam persidangan dianggap tidak sesuai fakta kejadian. Salah satunya, timpal Surya Adinata dari LBH Medan, kemeja dan celana yang dihadirkan dalam persidangan, disebut pakaian terdakwa saat melakukan aksinya, tidak benar karena buka ukuran Zainal. Surya menambah, jaksa tidak dapat menghadirkan dua bukti dalam kasus yang diselidiki oleh Kepolisian Sektor Medan Kota.

Atas putusan itu, Muslim

LEMBAGA Bantuan Hukum ( LBH ) Medan mendesak pimpinan kepolisian agar mengambil tindakan tegas terhadap mantan Kapolsekta Medan Kota AKP Darwin Ginting dan Kanit Reskrim Iptu Adnan Pandibu agar dipecat dari keanggotan Polri.

Pemecatan kedua perwira Polri tersebut memang harus dilakukan mengingat keduanya merupakan pimpinan ( Komandan) di Mapolsekta Medan kota yang harus bertanggungjawab.Atas penembakan terhadap Jukir Zainal beberapa watu yang lalu." Seharusnya hukuman mereka berdua lebih berat dikarenakan jabatannya sebagai pimpinan,"tegas Ketua LBH Medan didampingi Kepala Divisi HAM Yurika Ningsih ketika disambangi diruang kerjaannya, kemarin.

Dikatakannya,AKP Darwin Ginting dan Iptu Adnan Pandibu harus tetap diperiksa bukan saja didalam persidangan kode etik dan disiplin.Akan tetapi keduanya juga harus diseret kepersidangan umum sebab tindakannya tersebut sudah termasuk kedalam kriminal. "Polisi harus mempercepat sidang kode etik.Sebab bila terlalu lama akan menimbulkan efek negatif bagi kepolisian," ujar Yurika.

Ketika disinggung sidang disiplin yang telah digelar Polresta Medan terhadap terperiksa. Dan mengganjarnya dengan hukuman kurungan selama 7 hari serta hukuman teguran. Menurut Yurika sendiri kalau hal itu semua belumlah memuaskan ditambah lagi dengan jalannya proses persidangan di kepolisian tersebut tidak terbuka seperti layaknya dalam persidangan dipengadilan negeri.

Kurang terbukanya persidangan yang digelar polisi itu sendiri dapat dilhat dari Jaksa Penuntut Umum ( JPU) dalam persidangan tersebut. Di mana kalau disidang displin tersebut terdakwa/terperiksa kurang mendapat jeratan pasal- pasal dari JPU itu sendiri.

Dan hal itulah yang membuat perbedaan dari persidangan PN yang JPU selalu menerapkan pasal-pasal yang memang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri.

Untuk itu, agar penegakkan hukum dinegara ini dapat berjalan dengan baik sudah seharusnyalah.pimpinan Polri yang anggotanya melakukan pelanggaran hukum apalagi sampai-sampai terlibat kriminalitas haruslah dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan janganlah menutup-nutupinya apalagi membelanya sebab bila hal itu dilakukan akan membuat citra Polri akan semakin buruk. "Kalau perlu pecat saja polisi yang telah mencoreng citra kepolisian sebab masih banyak personil-personil Polri yang lebih baik dari mereka," pungkasnya. (S.EDHI)

KRIMINOLOG, LESSON SIHOTANG

"Rekayasa BAP Dapat Dilihat Selama Persidangan" KABAR kasus penangkapan Zainal yang diduga dijadikan tersangka rekayasa ini membuat kriminolog dari Universitas HKBP Nomensen ( UHN), Lesson Sihotang SH Mhum, harus angkat bicara. Meskipun dirinya mengaku tidak mengetahui secara pasti kasus yang menimpa juru parkir tesebut.

Kepada KPK Pos, Mei lalu, Lesson menjelaskan bila ada rekayasa BAP, akan dapat dibuktikan selama dalam persidangan. Sebab secara pasti ada keganjilankeganjilan selama dalam persidangan itu. Dicontohkannya, apabila polisi telah melakukan rekayasa BAP, maka para saksi yang sebelumnya telah dimintai keterangannya akan kembali dipertanyakan selama dalam persidangan.

Dan, apabila dalam keterangan para saksi itu berbeda dengan apa yang ada dalam BAP maka sudah dapat dipastikan kalau BAP itu, hanyalah rekayasa yang dilakukan polisi. Dan, lanjut Lesson, apabila hal itu terbukti maka akan bisa menjadi serangan balik buat polisi khususnya penyidiknya dan dapat dituntut secara pidana.

Maka dari itu, kuasa hukum terdakwa harus benarbenar dapat memperhatikan proses persidangan selama pembuktian adanya keganjilan-keganjilan tersebut. "BAP harus sama dengan keterangan saksi dipersidangan," ujar Lesson. Ketika ditanya soal penembakan yang dilakukan polisi terhadap Zainal, dosen Fakultas Hukum UHN ini, dengan santai mengatakan kalau hal itu bisa saja terjadi dan kalau ditanya kepada polisi maka akan dijawab tersangka lari atau melakukan perlawanan.

Dan, juga bisa karena adanya faktor kongkalingkong dengan pihak keluarga korban dengan polisi yang menangani kasus tersebut. Saat ditanya kenapa polisi selalu main tembak, ia mengatakan, kalau selama ini filosofi polisi kita masih menganut teori pembalasan.

Artinya, apabila polisi berhasil menangkap pelaku kejahatan maka tersangka itupun harus terlebih dahulu dipukuli hingga babak belur, maksudnya agar pelaku juga dapat merasakan bagaimana sakitnya perbuatannya itu kepada para korbannya.

Maka dari itu untuk memperbaiki citra Polri sudah seharusnya personil Polri itu sendiri harus dapat meningkatkan mutu pendidikannya sendiri. Dengan adanya rekayasa BAP, Lesson mengaku, kalau hal itu bisa terjadi lantaran polisi takut atau pun tidak mau kehilangan muka di masyarakat dengan tidak mampu mengungkap kasus tersebut.

menyatakan, LBH Medan akan menggugat Kapolda Sumatera Utara. "Karena terjadi pembiaran dan penyesatan penyelidikan hingga klien kami ditahan selama satu tahun 10 hari," tegasnya.

Jaksa penuntut, Parulian Kartagama Sinaga langsung menyatakan kasasi atas putusan bebas itu. "Kasasi," katanya. Zainal ditangkap dan ditahan Polsek Medan Kota, dengan tuduhan tersangka tunggal pembunuhan Kesuma Widjaja. Korban ditemukan tewas di garasi mobil, rumahnya Jalan Bandung, Medan,

(S.EDHI)

pada Selasa (26/5/2009) malam. Dalam penyelidikan Zainal pun menderita luka tiga tembakan di bagian kaki.

Istri Zainal, membantah suaminya melarikan diri.

"Ditangkap dari rumah saat tidur," ungkap Listiani, Mei lalu. Akibat luka tembakan di kaki suaminya, Listiani mengaku berjuang mendapatkan uang perobatan. "Dua tembakan di kaki kiri dan satu butir peluru di kaki kanan.

Untuk operasinya, kami harus mengeluarkan uang Rp 3,5 juta," tutur Listiani.

(BBS)

KPK POS

13

SUARA KPK

E D I S I 121 1 - 7 NOVEMBER 2010

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.com ttd:redaksi

Tuntaskan Kasus UNDANG SIRAIT

DARI sebuah diskusi kritis soal Persfektif Hukum dan HAM yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (Sikap), tampak hadir korban salah tangkap diiringi penyiksaan yaitu Henedy Morasir Purba, 47 tahun, Hema Fristiwati Naibaho, 23 tahun, dan Undang Sirait, 43 tahun. Sebagai narasumber, di datangkan Majda El Muhtaj (Pusham Unimed) dan Suwardi (IKOHI Sumatera Utara), anggota aliansi Sikap.

Para korban adalah korban salah tangkap di iringi penyiksaan oleh polisi untuk kasus perampokan milik Nasib Sirait yang terdiri dari pinggan pasu, 2 unit handphone, emas 25 gram berbentuk gelang dan anting, uang tunia Rp 2,8 juta, dan satu buah pisau pusaka dari kuningan. Serta empat helai ulos batak, 1 buah mangkuk/cawan, 4 buah tas kulit warna hitam dan 2 buah kunci kontak sepeda motor di Desa Lumban Lintong, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara. Peristiwa ini terjadi pada 20 Agustus 2008 lalu.

Penangkapan tanpa prosedur di iringi penyiksaan kepada para korban tersebut sangat tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia serta tidak berprikemanusiaan. Bentuk-bentuk penyiksaan seperti pemukulan, ditunjang dengan kaki, dijambak rambutnya, dipentung, ibu jari kaki di tekan dengan kaki kursi dan di duduki dalam kondisi telanjang, serta dicabuti rambut dan kumis, di sepak hingga pecah gendang telinga sebelah kiri hingga pendengaran terganggu. Hema Fristiwati Naibaho bersama anaknya tidak diberi makan dan minum selama 2 hari, hingga anaknya yang berumur 2 tahun

harus minum air ludahnya sendiri, ditodongkan pistol pada diri dan anaknya serta di ancam akan dibunuh seluruh anggota keluarganya, dipaksa menjilati sepatu seorang polisi, serta harus membuka baju untuk alas tidur anaknya. Semua bentuk penyiksaan tersebut dilakukan oleh polisi di Polsek Lumban Julu.

Setidaknya korban mengalami beberapa pelanggaran hak sekaligus, antara lain hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan, perlakuan dan penghukuman secara keji yang merendahkan martabat manusia, dimana hak ini tidak dapat dikurangi, dibatasi maupun dihapuskan dalam kondisi apapun (non derogable rights), hak atas persamaan dan kemerdekaan, hak diperlakukan sama didepan hukum, hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dan perbedaan perlakuan dalam bentuk apapun, hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan individu, hak atas pemulihan hak yang efektif dan pengadilan yang kompeten, hak kebebasan dari penangkapan, penahanan atau pengasingan sewenang-wenang, serta hak atas pemeriksaan yang adil dan peradilan yang terbuka oleh pengadilan yang independen serta tidak berpihak.

Indikasi adanya mafia di dalam judiciary system kita ( polisi, kejaksaan dan pengadilan) sangat kental terjadi, sebab dari semua korban, Undang Sirait bebas demi hukum setelah ditahan dan mendapat penyiksaan selama 120 hari, namun tidak ada surat pemberhentian penyidikan (SP3) dari kepolisian. Rudolf Girsang di dakwa 3 bulan 15 hari untuk tuduhan kepemilikan senjata tajam, serta Henedy Morasir Purba dan Hema Fristiwati Naibaho

diputuskan bersalah oleh pengadilan negeri dan dikuatkan oleh PT dan MA serta dihukum selama 3 tahun. Dua korban terakhir bebas bersyarat 2 bulan lalu. Korban salah tangkap di iringi dengan penyiksaan ini terus memperjuangkan hak-haknya atas keadilan.

Hingga saat ini masih belum ada langkah signifikan dari kepolisian untuk mengusut pelaku perampokan sesungguhnya, korban salah tangkap ini memiliki hak restitusi, dan berhak mengetahui siapa pelaku sebenarnya dari perampokan tersebut. Disamping itu, polisi juga belum mendorong satu orangpun pelaku penyidikan dengan penyiksaan di Polsek Lumban Julu termasuk di dalamnya Kapolsek Lumban Julu, Rudi G Sitinjak. Pembiaran oleh polisi, menunjukkan bahwa pelaku penyiksaan masih kebal hukum (impunitas), meski korban telah melaporkan ke Propam. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kapolda Sumatera Utara membenarkan penyidikan dengan kekerasan di dalam tubuh kepolisian. Tentu saja ini menunjukkan lemahnya kapasitas penyidik dalam mengimplementasikan penyidikan berbasis HAM. SIKAP mempertanyakan keseriusan polisi dalam melakukan penyidikan kasus, terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran kasus. Buruknya transparansi dan akuntabilitas anggaran di kepolisian menyebabkan kasus-kasus menjadi permainan pemerasan korban dan merusak sistem hukum dan peradilan kita. Dan masyarakat miskin menjadi korban kekerasan berlapis dari negara.

Untuk itu SIKAP menyatakan kasus salah tangkap dan penyiksaan yang dialami para

korban adalah pelanggaran HAM. Maka menjadi harga mati bagi Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Oegroseno untuk menyelesaikan kasus ini segera sebelum mutasi.

Negara bertanggungjawab untuk menyelesaikan kasus salah tangkap di iringi dengan penyiksaan oleh aparat kepolisian, sangat penting untuk mencegah terjadinya impunitas (kebal hukum) di dalam kasus penyiksaan serta memberikan hukuman yang selayaknya dalam menunjukkan keseriusan penghentian penyiksaan sebagai pelanggaran HAM. Narasumber kritis dan korban salah tangkap dan penyiksaan meminta Komnas HAM untuk melakukan asistensi ke Polda Sumut terkait kasus penyiksaan yang dialami korban juga mengasistensi Polda Sumut sebagai salah satu lembaga negara agar tindakan penyiksaan di dalam tubuh kepolisan bisa dicegah dan dihentikan serta tidak ada l agi upaya pembenaran penyiksaan didalam penyidikan kasus-kasus untuk mengejar target penuntasan kasus didalam tubuh kepolisian. Bahwa penyidikan dengan penyiksaan tidak menyebabkan berkurangnya pelanggaran hukum, tetapi justru meningkatkan pelanggaran hukum.

SIKAP meminta kepada Kejaksaan Agung, Komnas HAM dan LPSK untuk melakukan intervensi terhadap kasus salah tangkap dan penyiksaan kepada Undang Sirait dan kawan-kawan, khususnya terkait pemulihan hak bagi korban. Semoga “Dunia Tanpa Penyiksaan” dapat segera diwujudkan.

Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP)

Kejaksaan, Kok Bingung?

Catatan Saldi Isra Guru

SENIN pekan lalu, sempat berembus ”kabar baik” bahwa Kejaksaan Agung akan mengeluarkan deponeering untuk menutup kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Kabar tersebut berasal dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Muhammad Amari. Amari mengatakan bahwa Kejaksaan telah mengambil sikap memilih opsi deponeering. Namun, kabar baik itu tiba-tiba buyar. Melalui pernyataan terbuka, Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono membantah pernyataan Amari.

Lebih jauh dari sekadar membantah, Darmono mengemukakan bahwa dia telah menegur Amari karena buru-buru menyampaikan opsi deponeering yang belum diputuskan Kejaksaan Agung.

Tidak berhenti sampai memberikan teguran, Darmono menambahkan bahwa pilihan deponeering harus menunggu Jaksa Agung definitif. Seperti mau menutup opsi deponeering, Darmono menambahkan, sekiranya pilihan tetap melimpahkan ke pengadilan, Kejaksaan akan menuntut bebas dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Karena amat masuk akal jika sikap Kejaksaan Agung tersebut dinilai membingungkan.

Mengulur waktu Bantahan Darmono yang hanya terjadi dalam hitungan jam atas keterangan Amari menjadi bukti lebih lanjut bagaimana sesungguhnya pendirian Kejaksaan Agung dalam skandal BibitChandra. Menilik perjalanan skandal yang penuh misteri ini, dari semula dapat dilacak bahwa Kejaksaan seperti tidak hendak menuntaskan skandal ini. Kesan mengulur-ulur penyelesaian secara cepat dan tuntas menjadi fakta yang sulit dimentahkan.

Setidaknya ada dua fakta yang membuktikan taktik buying-time yang dilakukan pihak Kejaksaan.

Pertama, Kejaksaan keliru merumuskan argumentasi hukum ketika mengeluarkan Surat Keterangan

Penghentian Penuntutan (SKPP) bagi Bibit-Chandra.

Dengan kekeliruan itu, Anggodo Widjojo mempunyai ruang untuk mempersoalkan pilihan instrumen hukum SKPP ini.

Sekiranya serius, sejak awal Kejaksaan harus dengan cermat memperhitungkan celah untuk adanya praperadilan.

Rasanya, dengan begitu besarnya perhatian publik dalam skandal Bibit-Chandra, sulit dimengerti Kejaksaan bisa keliru memilih alasan hukum. Apalagi, berdasarkan temuan Tim 8, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara eksplisit memerintahkan penyelesaian skandal BibitChandra melalui jalur di luar pengadilan (out of court settlement). Sebagai institusi yang berada di bawah Presiden, hal itu seharusnya dimaknai Kejaksaan sebagai perintah penutupan skandal ini secara permanen.

Selepas dari kesempatan pertama untuk menutup secara permanen, Kejaksaan dapat kesempatan kedua, yaitu setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan permohonan Anggodo. Ketika itu, diingatkan sejumlah kalangan bahwa pilihan mengajukan banding dapat dikatakan sebagai pilihan yang keliru. Selain sulit mengalahkan argumentasi Anggodo, pilihan banding akan menghabiskan banyak waktu sehingga upaya penyelesaian kasus Bibit-Chandra akan semakin tertunda.

Dengan tetap bertahan mengajukan upaya hukum, termasuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, kesan mengulur-ulur upaya penyelesaian secara cepat menjadi sulit untuk dibantah. Desain menunda penyelesaian secara cepat kelihatan menjadi mudah dibaca dari pernyataan Darmono dengan

mempertahankan opsi melimpahkan ke pengadilan meski Kejaksaan akan menuntut bebas Bibit-Chandra.

Selain memberi tekanan besar bagi BibitChandra, pilihan ke pengadilan jelas memerlukan banyak waktu.

Jaksa Agung definitif Yang juga menarik dari rangkaian bantahan Darmono adalah pernyataan bahwa deponeering harus menunggu Jaksa Agung definitif. Dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ditegaskan, tugas dan wewenang Jaksa Agung adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c ditegaskan bahwa mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memerhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Bisa jadi, frase ”mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung” hanya dijadikan sebagai dalil untuk menghindari penerbitan deponeering. Jika dalil itu dibenarkan, dalam kedudukan sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung, seharusnya Darmono juga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangan Jaksa Agung yang lain.

Lalu, jika tidak bisa melaksanakan tugas dan kewenangan Jaksa Agung, apa manfaatnya Presiden melantik pelaksana tugas? Bukankah tujuan melantik pelaksana tugas agar tugas dan kewenangan yang seharusnya dilaksanakan Jaksa Agung tetap berjalan?

Berdasarkan argumentasi ini, sulit menerima argumentasi

Darmono yang mengatakan, penerbitan deponeering harus menunggu Jaksa Agung definitif.

Jika sadar betul dampak dari kasus Bibit-Chandra dalam jagat penegakan hukum terutama dalam agenda pemberantasan korupsi, Darmono seharusnya mampu memanfaatkan posisinya sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung.

Keberanian menutup skandal yang telah menghabiskan banyak waktu dan energi ini pasti akan dicatat sebagai prestasi tersendiri.

Di luar masalah dalil menunggu Jaksa Agung definitif, bisa jadi keengganan Darmono menerbitkan deponeering bagi BibitChandra karena adanya keharusan memerhatikan saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang punya hubungan dengan masalah ini. Dalam kedudukan sebagai acting Jaksa Agung, tentunya tidak mudah bagi Darmono berhubungan dengan lembaga lain. Dalam masalah ini, kemampuan Darmono berkomunikasi dengan lembaga lain— termasuk lembaga politik seperti DPR—menjadi salah satu ujian untuk menilai kemampuan Darmono memimpin Kejaksaan.

Terlepas dari perdebatan itu, di tengah kebingungan Kejaksaan, publik nyaris tidak bisa melacak sikap Presiden Yudhoyono. Banyak kalangan percaya, kebingungan yang melanda Kejaksaan akan berakhir jika Presiden memberikan sinyal yang jelas. Adakah situasi ini menjadi bukti yang sesungguhnya meluruhnya komitmen Presiden memberantas korupsi?

Jika tidak, seharusnya Presiden tidak membiarkan Kejaksaan berlama-lama larut dalam kebingungan. Caranya, tegaskan kembali pernyataan yang pernah disampaikan sebelumnya: skandal Bibit-Chandra diselesaikan di luar pengadilan. Dengan mengulangi ”pesan” tersebut, tidak perlu ada pertanyaan : Kejaksaan, kok, bingung?

Penulis adalah GuruBesar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas / Kmps 27010

Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Kepada Suharto DIREKTORAT Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan di Kementerian Sosial telah menetapkan sepuluh calon penerima gelar Pahlawan Nasional pada awal oktober 2010, salah satunya adalah mantan penguasa rejim otoriter Orde Baru, Suharto.

Kesepuluh nama itu telah diserahkan ke Dewan Gelar, Tanda Kehormatan dan Tanda Jasa sebelum akhirnya diserahkan ke Presiden.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami masyarakat korban tragedi politik 65, dan korban kebijakan politik Suharto serta sejumlah elemen masyarakat sipil di Sumatera Utara dengan ini menyatakan sikap : Menolak Dengan Tegas Rencana Pemerintah Untuk Memberi Gelar Pahlawan Kepada Suharto, Dengan Alasan Apapun. Penolakan tersebut didasarkan kepada sejumlah pertimbangan; Pertama, Selama berkuasa lebih kurang 32 tahun Suharto tercatat sebagai salah satu penguasa nomor wahid yang paling banyak memiliki catatan pelanggaran HAM di dunia.

Beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang menjadi tanggung jawab Suharto antara lain; Tragedy Politik 65, yang memakan jutaan korban tak berdosa, tragedy kebijakan pembangunan dengan penggusuran rakyat (misalnya Kedungombo), politik pengekangan kebebasan Mahasiswa, peristiwa Timor Timur, Talangsari, Penembakan Misterius (Petrus), Tanjung Priok, DOM di Aceh, Intervensi dan Konflik Gereja HKBP, sampai dengan Tragedy Mei 1998.

Berbagai praktik pelanggaran HAM tersebut, sampai akhir hayatnya, tidak pernah dipertanggungjawabkan Suharto baik secara politik maupun secara hukum.

Itu artinya masyarakat korban politik Suharto sampai saat ini tidak pernah mendapatkan kebenaran, pemulihan, dan keadilan.

Dengan kata lain Suharto tidak memiliki prasyarat dasar sebagai Pahlawan, yakni pemimpin yang bersih dan bertanggung jawab.

Sebaliknya, Suharto adalah pemimpin politik yang tangannya penuh lumuran darah rakyat yang ditindasnya! Kalaupun Suharto disebut memiliki sejumlah jasa kepada republik ini, menurut kami ‘jasa’jasa’ tersebut tidak bisa menghapus dosa-dosa politik yang dibuatnya.

Kedua, Secara hukum, ketetapan MPR RI No.XI/ MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, masih berlaku, dan pasal 4

berbunyi: “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan presiden Soeharto”. Oleh karena itu upaya menetapkan Suharto sebagai pahlawan nasional bertentangan dengan ketetapan MPR. Ketiga, Rencana pemberian gelar pahlawan kepada Suharto adalah kebijakan keliru. Prioritas ebijakan politik dan hukum yang dibutuhkan saat ini dari Rezim SBY-Budiono adalah meluruskan sejarah tragedy Politik 65, mengungkap kebenaran, serta mewujudkan keadilan dengan memulihkan hakhak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya para korban politik Suharto.

Sebagai catatan, di Sumut ratusan ribu korban langsung dan tidak langsung tragedy politik 65 yang sampai saat ini kehidupannya sungguh mengenaskan dan memprihatinkan karena hak-haknya sebagai warga negara tidak pernah dipulihkan oleh Negara.

Upaya rekonsiliasi yang dilakukan sekelompok orang, dengan mengatasnamakan keluarga Pahlawan Revolusi dan keluarga Suharto menurut kami adalah rekonsiliasi semu yang menghianati jutaan korban 65 lainnya.

Keempat, Suharto tercatat sebagai pemimpin politik nomor satu paling korup di Dunia (Global Stolen Asset Recovery Initiative, United Nations, 2005), sama dengan peringkat hasil penelitian Transparency International, tahun 2004. Berangkat dari kenyataan tersebut kami melihat bahwa rencana pemberian gelar Pahlawan kepada Suharto akan menjadi cacat sejarah. Kami mendesak supaya pemerintah konsisten melaksanakan amanat TAP MPR RI No XI tahun 1998, serta menyita harta kekayaan Suharto.

Kami juga mendesak Partai Golkar, sebagai kekuatan politik yang menyokong kekuasaan Suharto selama lebih kurang 32 tahun, untuk turut bertanggungjawab terhadap penindasan yang sampai kini terus dialami para korban 65, dengan mendesak rezim SBY-Budiono mengeluarkan kebijakan mengungkap kebenaran, menghadirkan keadilan dan memulihkan hak-hak korban politik Rezim Suharto.

Korban Tragedi Politik 65 dan elemen Masyarakat Sipil di Sumut

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 121 1 - 7 NOPEMBER 2010

SUMUT

HSP Di Deli Serdang Berlangsung Hikmad

Perempuan Dominasi Lulusan USU MEDAN - Dari 1.416 lulusan Universitas Sumatera Utara (USU) yang diwisuda pada periode I Tahun Akademik (TA) 2010/2011, sebanyak 802 lulusan atau 56,64 persen adalah perempuan. Sisanya, 614 lulusan atau 43,36 persen laki-laki.

Demikian disampaikan Rektor USU, Prof Dr Syahril Pasaribu, dalam sambutannya saat wisuda lulusan universitas ini di Auditorium Kampus USU. Wisuda USU ini dilangsungkan dua hari hingga Senin.

Pada wisuda periode kedua, dari 1.829 lulusan yang diwisuda, sebanyak 1.1077 orang adalah perempuan.

Persentasenya mencapai 58,88 persen. Sementara, lulusan pria sebanyak 752 orang (41,12) persen.

Periode berikutnya, lulusan perempuan lebih meningkat. Dari 1.628 wisudawan, sebanyak 990 orang atau 60,81 persen adalah perempuan, dan lulusan pria hanya 638 orang (39,19 persen).

Dari lulusan periode ini yang diwisuda, Rektor USU mengatakan, sebanyak 419 orang di antaranya adalah lulusan berprestasi. Mereka berhasil menyelesaikan program pendidikannya dengan lebih cepat dan memiliki prestasi akademik.

Salah seorang wisudawati berprestasi itu ialah dr Rose Grand Chen, lulusan program pendidikan profesi dokter di Alliance College Medical Sciences (ACMS) yang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran (FK) USU.(FeR)

Kepsek Swasta Diharap Mampu Majukan Dunia Pendidikan TEBING TINGGI - Segena kepala sekolah swasta, khususnya yang ada di daerah Kota Tebingtinggi diharapkan memiliki kompetensi untuk dapat memajukan dunia pendidikan yang berdaya saing menuju arah peningkatan kualitas disegala kurikulum bidang study. Demikian Penjabat Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian MAP pada acara pelantikan pengurus Badan Musyawarah Kepala Sekolah/Madrasah Swasta (BMKSS) di Gedung Balai Kartini, Senin.

Dalam kesempatan itu Walikota melantik Darwis SE dari SMP Diponegoro sebagai Ketua Pengurus Harian BMKSS. Sedangkan, Sekretaris dijabat Drs Suhartana yang berasal dari SMK-B Taman Siswa.

Walikota menekankan keberadaan Kepala Sekolah hendaknya harus mampu mengelola, memimpin, dan mensupervisi guru dalam mengembangkan pembelajaran berbasis kreativitas, inovasi, kemampuan memecahkan masalah, berfikir kritis dan bernaluri kewirausahaan kepada anak didik seperti yang tertuang dalam Permendiknas No.13 Tahun 2007. (RS)

T.Tinggi Terima Plakat Tertib Lalulintas dan Angkutan TEBING TINGGI - Pejabat Walikota Tebingtinggi H Eddy Syofian Purba mengingatkan, Plakat Lomba Tertib Lalulintas dan Angkutan Kota 2009 ‘Wahana Tata Nugraha’ yang diperoleh Kota Tebingtinggi bukanlah tujuan akhir dari sebuah pengabdian.

"Untuk hidup tertib dibutuhkan komitmen bersama, sebab tujuan yang paling hakiki dari penghargaan ini adalah agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, serta mampu menciptakan rasa aman dan nyaman dalam berkendaraan,” kata Eddy Syofian saat penyerahan Plakat Penghargaan Wahana Tata Nugraha kategori Tertib Lalulintas dan Angkutan Kota 2009 kepada Kepala Dinas Perhubungan Tebingtinggi, Selasa.

Plakat penghargaan tersebut diperoleh kota itu atas keberhasilan dalam bidang Tertib Lalulintas dan Angkutan Kota Tahun 2009. Turut hadir dalam acara itu Kadis Perhubungan Postel Nainggolan SH, Kasat Lantas Polresta Tebingtinggi AKP Juliani SIk, Ketua DPC Organda, Murli Purba, dan para stakeholder seperti Kadis Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Jasa Raharja Tebingtinggi serta pengurus organisasi kendaraan bermotor yang ada di Tebingtinggi serta Kasubdis Perhubungan Darat Syafrin Effendi Harahap SH. (RS)

Pj Walikota Tebing Tinggi Panen Bersama Petani TEBING TINGGI - Pejabat Walikota Tebing Tinggi Drs Syofyan Purba MAP disaksikan pejabat lingkungan pemko melakukan panen di lahan pertanian di Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis, Sabtu lalu.

Kadis pertanian Ir Syarifuddin Nasution, Kadis PU Ir Ulil MM, Kadis Deperindagkop Drs Suryo, Kakan LHKP Ir Leo Haloho Msi, KP2T Erwin Damanik Msi, Kabag Infokom Kairil Nasution MSi, Camat Bajenis Ferry Fernando Msi, staf Drs. Adi Nirarto tidak ketinggalan memegang sabit demi mensukseskan panen padi pertama.

Eddy Syofyan mengaku kagum atas kegotong royongan masyarakat petani dalam menjaga dan melestarikan budaya leluhur. Kehidupan petani yang begitu tekun dalam mensejahterakan anak-anak juga menjadi cerminan kasih dalam kehidupan sehari-hari.

Kedepan, Pemko Tebing Tinggi berjanji akan membangun Lumbung Padi untuk menghindari petani dari tangan tengkulak yang sangat ditakuti. “Saya harapkan juga agar petani juga bersatu dalam mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Usai melakukan panen perdana padi, Pj. Walikota Tebing Tinggi didampingi ketua team PKK juga berkesempatan memberikan piagam penghargaan buat PKK yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melanjutkan tanya jawab. (RS)

PENGERUKAN - Pihak konsorsium kontraktor pelaksana GPEC-NINCEC didampingi Sekcam Pangkalan Susu M Suhaimi SSTP memberikan sosialisasi rencana pengerukan dermaga PLTU 2 Sumut 2x200 MW di aula Akper Pemkab Langkat, Rabu. (KPK POS/JUL)

Pengerukan Jangan Rusak Struktur Pantai STABAT - Pemadaman listrik yang sering terjadi belakangan ini akan teratasi dengan dibangunnya PLTU 2 Sumut dengan kapasitas 2 x 200 MW. Pembangunan PLTU ini direncanakan di Pangkalan Susu.

Program yang merupakan bagian dari percepatan pengadaan listrik nasional 10.000 MW ini menggunakan bahan bakar batu bara. Untuk mobilisasi pengangkutan batu bara nantinya akan dibangun dermaga khusus untuk tongkang pengangkut batu bara.

“Pengerukan harus dilakukan sesuai prosedur dan tidak merugikan masyarakat serta tidak merusak lingkungan,” ujar Bupati Langkat yang disampaikan Camat Pangkalan Susu Drs Sukhyar Mulyamin, MSi pada saat sosialisasi rencana pengeru-

kan dermaga di aula Akper Pemkab Langkat, Rabu.

Bupati berharap agar kegiatan pengerukan jangan sampai mengganggu struktur pantai dan dapat menggeser garis pantai yang berakibat dapat merubah kondisi geografis di sekitar pelabuhan yang akan di bangun nantinya. Seperti kejadian di beberapa daerah lain yang berakibat fatal seperti menghilangnya beberapa pulau kecil.

Menyikapi hal tersebut pihak konsorsium kontraktor pelaksana GPEC-NINCEC Bagus Karya menjelaskan bahwa mengingat pelabuhan

Pangkalan Susu yang masih dalam kategori dangkal maka akan dilakukan pengerukan agar dapat dilalui kapal tongkang.

Hal tersebut dilakukan tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan PLTU, akan tetapi telah dilakukan penelitian dan uji material lapangan serta memenuhi kaidah-kaidah AMDAL, agar masyarakat sekitar yang bermata pencarian nelayan tidak terganggu.

Kapal keruk yang digunakan ramah lingkungan yang dilengkapi cutter edge dan pipa hisap yang akan membuang material hasil kerukan langsung ke dumping area yang ditempatkan di pinggir pantai sehingga tidak mengganggu kondisi geografis pantai.

(JUL)

Hanura Sergai Bantu Korban Angin Puting-Beliung PANTAI CERMIN - DPC Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) Kabupaten Serdangbedagai, Sabtu lalu,

memberikan bantuan 120 lembar seng kepada empat korban bencana alam angin puting beliung disertai

BANTUAN - Bahan bangunan berupa 120 lembar dari DPC Hanura Sergai yang diberikan kepada korban angin puting beliung. (KPK POS/ADI)

hujan deras, Selasa lalu.

Keempat korban yang menerima bantuan, Agus, Adi Wibowo, Sukardi dan Utet warga Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

Ketua DPC Hanura Sergai Drs Abdul Rahim Sp didampingi Wakil Ketua Marwan Efendi, Bendahara Astuti SH, Pairan SPdi dan Wenpi Lubis usai memberikan bantuan mengatakan, bantuan yang diberikan semata-mata karena hati nurani dan rasa kepedulian serta keprihatinan terhadap masyarakat yang tertimpa bencana.

Selain itu, kata Rahim, juga merupakan salah satu program Partai Hanura, salah satunya prihatin terhadap rakyat.

“Walaupun setetes embun yang penting bermanfaat,” ujarnya. (ADI).

LUBUK PAKAM - Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-82 Kabupaten Deli Serdang di Alun-alun Pemkab Deli Serdang, Lubuk Pakam berlangsung hikmad. Kamis(28/ 10).

Upacara yang dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars diikuti seluruh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), barisan TNI/Polri,PNS, kader satgas Narkoba, Mahasiswa, Siswa SMA,SMP, Muspida Deli Serdang, Unsur DPRD, Ketua GOPTKI Ny Hj Asdiana Zainuddin Mars, Ketua Persit KCK, Bhayangkari,LVRI, Kepala SKPD j, Ketua KNPI, dan Ketua Organisasi kemasyarakatan lainnya.

Wabup Deli Serdang H Zainuddin Mars menyampaikan pidato Menteri Pemuda dan Olah raga RI Drs Andi A Malaranggeng tentang rangkaian peristiwa bersejarah yang dikontribusikan oleh perjuangan para pemuda.

Harus diakui bahwa peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan peristiwa terpenting bermakna krusial, mengingat pada peristiwa inilah pemuda berhasil menyatukan tidak hanya visi, tapi juga cita-cita mengenai persatuan Indonesia melalui tiga butir Sumpah atau Ikrar yakni Satu Nusa, Satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. (PS)

SALAM PEMUDA - Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars memberi salam juang pemuda kepada Organisasi Kemasyarakatan Pemuda pada peringatan HSP di AlunAlun Pemkab Deliserdang. (KPK POS/PS)

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Langkat Hikmad STABAT - Kesepakatan sosial yang dilakukan para pemuda tahun 1928 dan berakhir dengan kesepakatan politik mengenai ke-Indonesiaan, ternyata mampu menginspirasi melahirkan NKRI melalui kegigihan para pemuda. Hal tersebut disampaikan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga dalam amanat tertulis yang dibacakan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu saat bertindak selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-82 di Alun-alun T. Amir Hamzah Stabat, Kamis.

Inspirasi dan roh kejuangan para pemuda untuk meniti kemajuan peradaban bangsa harus ditemukan dan digelorakan setiap saat. Dalam usia yang ke-82 tahun kiranya para pemuda telah banyak memberi sumbangsih dalam pembangunan bangsa. Berbagai even sejarah selalu dikawal pemuda hingga pada reformasi tahun 1998.

Pada upacara Peringatan HSP, Bupati Ngogesa Sitepu memberikan penghargaan kepada lima orang pemuda pelopor yakni Nazaruddin SPdi dari Brandan Barat yang mempelopori bidang pendidikan. Sujarno dari Kecamatan Binjai juara I bidang Kewirausahaan. Anwar Efendi dari Hinai juara II bidang kewirausahan. M. Agustami dari Tanjung Pura juara I di bidang Seni Budaya dan Pariwisata serta M.Hasbi SPd dari Brandan Barat di bidang Seni Budaya dan Pariwisata.

Di Labuhanbatu Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 yang berthemakan “Bangun Karakter Pemuda Demi Bangsa Indonesia Yang Maju dan Bermartabat”, juga dilaksanakan di Labuhanbatu.

Ungkapan itu tertuang dalam pidato tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIP pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 Tahun 2010 Tingkat Kabupaten di Lapangan Ikabina Rantauprapat, juga membacakan pidato tertulis Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dr. Andi A.Mallarangeng. (JUL/HAH)

SALAMI BARISAN - Bupati Langkat beserta Ny.Nuraida Ngogesa tampak menyalami barisan Bhineka Tunggal Ika usai peringatan HSP ke 82 Tahun 2010 (KPK POS/JUL)

Serasa Mimpi Berada di Rumah Bupati STABAT - "Berada di rumah dinas bupati, serasa mimpi".

Ungkapan ini meluncur secara spontan dari bibir Jhon Endri (50), salah seorang korban musibah kebakaran Kota Pangkalan Berandan yang terjadi secara beruntun, 27 Agustus dan 12 September lalu. Jhon Endri mengungkapkan hal ini saat acara silaturrahmi dan pemberian bantuan sekaligus jamuan santap siang bersama Bupati Langkat Ngogesa Sitepu di rumah dinas, Rabu.

“Alhamdulillah, seumurumur baru kali ini saya menginjakkan kaki di rumah dinas Pak Bupati,” ungkapnya gembira. Bahkan dirinya seperti bermimpi karena bisa makan siang bersama, melihat keseluruh ruangan dan bercengkrama dengan orang nomor satu di Langkat tersebut. Jhon bersama rekanrekan senasib yang berjumlah 36 orang merupakan korban musibah kebakaran yang berasal dari Kelurahan Brandan

Barat dan Kelurahan Brandan Timur beberapa waktu lalu.

Bupati Ngogesa Sitepu secara khusus pada hari itu menjamu masyarakatnya yang tertimpa musibah guna memberikan bantuan, setelah sebelumnya saat musibah terjadi juga telah diberikan bantuan tanggap darurat uang tunai sebesar Rp116 juta di dua kelurahan tersebut.

“Apa yang telah kami perbuat janganlah dinilai dari jumlahnya, namun bagian dari kemampuan yang dapat kami berikan kepada bapak/ ibu saudara-saudari saya sekalian secara ikhlas, sebagai wujud empati atas cobaan yang dialami,” kata Bupati yang didampingi Asisten Ekbangsos Drs H Amir Hamzah MSi, Kakan Sosial Drs TM Auzai, Kabag Humas H Syahrizal SSos MSi dan Plt.Kepala BPKAD H Syahrizal.

Bupati berharap agar para korban musibah kebakaran tetap tegar dan tabah serta

mampu bangkit kembali. Sebab Yang Maha Kuasa memberikan cobaan tiada lain untuk menguji keimanan hamba-Nya dan berupaya mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi.

Selanjutnya, Bupati juga menyatakan akan menggratiskan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pendirian kembali rumah/ toko korban kebakaran. Biaya retribusinya akan dibayar

secara pribadi oleh bupati.

Para korban beserta keluarganya yang hadir juga mendapatkan sekedar uang saku yang langsung dibagikan setelah pemberian bantuan masing-masing bagi korban kebakaran di Kelurahan Brandan Barat sejumlah Rp3 juta dan korban kebakaran Kelurahan Brandan Timur Rp2 juta.

“Kami berterima kasih atas kepedulian Bapak Bu-

pati yang terus menerus memperhatikan kami, secara tulus kami mendoakan Bapak sekeluarga senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus memimpin Kabupaten Langkat dan dalam menunaikan ibadah Haji nantinya beroleh kemabruran,” ungkap Hj. Fitriani Tobing mewakili seluruh korban musibah yang menyampaikan sambutannya diacara tersebut. (JUL)

BERSAMA - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu berfoto bersama dengan para korban kebakaran Kota Pangkalan Brandan usai acara silaturrahmi dan jamuan santap siang bersama di kediaman rumah dinas, Rabu. (KPK POS/JUL)

15

KPK POS E D I S I 121 1 - 7 NOPEMBER 2010

SUMUT / NAD

ANEKA

ITM Terus Bangun Kualitas Pendidikan Anak Bangsa MEDAN - Institut Teknologi Medan (ITM) terus berbenah diri guna pencapaian kualitas pendidikan/akademik anak bangsa yang lebih baik. Pencapaian kualitas tersebut, ITM saat ini telah memiliki potensi yang besar sebagai modal dalam pengembangannya.

“Potensi yang besar itu terletak pada sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia terutama staf pengajar maupun sarana dan prasarana yang cukup memadai,” ujar Ka Biro Administrasi Umum (BAU) ITM, M Vivahmi Manafsyah SH MSi, Rabu, di Kampus ITM Jalan Gedung Arca Medan.

Vivahmi yang juga Ka Humas ITM ini menjelaskan, dengan berbagai disiplin ilmu dan fasilitas yang dimiliki, ITM memiliki peran strategi dalam pembangunan bangsa.

Peran tersebut diantaranya, para sarjana/alumni ITM, Teknik Sipil dan Perencanaan Wilayah dan Kota memiliki andil besar dalam mewujudkan kehidupan kota dan kabupaten yang nyaman, aman, manusiawi, tidak merusak lingkungan.

“Para sarjana Teknik Sipil dan Perencanaan siap dan mampu memberi andil dalam pembangunan bangsa diantaranya mampu menata ruang kota/kabupaten bagi penduduk yang dilengkapi fasilitas umum yang layakm” jelasnya.

Ramah Lingkungan Mewujudkan kehidupan kota/kabupaten yang nyaman dan ramah lingkungan, hanya bisa dilakukan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik dari semua pihak yang berkepentingan.

Dicontohkannya, dengan kualifikasi bidang keilmuan dari seorang sarjana ITM Jurusan Teknik Sipil, Arsitektur serta Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, siap membangun suatu daerah tanpa menimbulkan banjir, tanah longsor, polusi udara, polusi suara, lalu lintas macet dan dapat meningkatkan kesejaheraan penduduk.

Artinya setiap bangunan yang didirikan akan mempertimbangkan karakteristik budaya penduduk setempat dan tidak menimbulkan efek rumah kaca.

Begitu juga transportasi jalan yang dibangun, akan memperhatikan kondisi geologi agar tidak longsor dan menghindari pemanfaatan daerah pertanian subur agar pembangunan tidak merusak lingkungan.

“Dalam aplikasinya, para ahli/sarjana perencanan ITM siap memberikan konstribusi positif dalam program pembangunan bangsa termasuk membangun tata ruang kota/kabupaten yang baik dan terencana,” ungkap M Vivahmi.(FeR)

Wakil Bupati L.Batu Lantik Pejabat Eselon II RANTAUPRAPAT - Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIP mengambil sumpah jabatan dan melantik pejabat eselon II, yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), 3 pejabat eselon IIIa dan 2 lagi pejabat eselon IVa, Kamis lalu, di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati L.Batu.

Kepala BKD yang dilantik yakni Aswad SE, 2 pejabat eselon IIIa Drs Edi Gani Ginting sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Faisal Amri Siregar ST sebagai Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Affendy SH sebagai Sekretaris BKD. Sedangkan 2 pejabat eselon IVa yang dilantik yakni Sarinah Ama. PD menjadi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bilah Barat dan Ratna Sari Nasution SPd sebagai Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Kec. Panai Tengah.

Wakil Bupati Suhari Pane ketika membacakan pidato Bupati Tigor Panusunan Siregar Sp PD, mengatakan, pelantikan kali ini dilaksanakan dalam rangka mengisi jabatan yang kosong karena mutasi dan pensiun sekaligus pemutasian dalam rangka promosi jabatan dan penyegaran jabatan guna meningkatkan kinerja PNS guna menghadapi tantangan yang makin berat di masa mendatang. (HAH)

Halal Bi Halal Jajaran Pemkab Agara KUTACANE - Halal Bi Halal jajaran Pemerintah Aceh Tenggara, yang dilaksanakan di lapangan Pemkab setempat berlangsung, Sabtu lalu, penuh rasa ke keluargaan.

Bupati H Hasanuddin B, dalam sambutannya mengharapkan kepada semua PNS di lingkungan Setdakab Aceh Tenggara, tetap memperkuat jalinan silaturrahim baik sesama dan juga dengan masyarakat.

Melalui Halal Bi Halal ini Bupati H.Hasanuddin B, mengajak semua PNS di Aceh Tenggara, agar dapat bekerja dengan maksimal dengan niat yang tulus dan ikhlas, agar rakyat di Bumi Sepakat Segenep yang kita cintai ini kehidupan rakyatnya bisa sejahtera rukun dan damai berlandaskan iman dan Taqwa kata Bupati di Akhir sambutannya.(JS)

Wakil Bupati Terima Audensi TKS KISARAN - WAKIL Bupati Asahan H. Surya didampingi asisten dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Dr. Habinsaran Nasution menerima audensi Persatuan Perawat Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Kabupaten Asahan, Jumat lalu, di ruang kerja wakil bupati.

Audensi Persatuan Perawat TKS Kabupaten Asahan ini didampingi Sekretaris Sangkot Sinaga beserta anggota lainnya. Dalam kesempatan itu perawat TKS menyampaikan permohonan bantuan kesejahteraan untuk anggaran 2011 baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum.

Wakil Bupati Asahan H. Surya mengatakan, Pemkab Asahan di bawah kepemimpinan Bupati H Taufan Gama Simatupang berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat Asahan. Di antaranya para perawat TKS baik itu tenaga honor akan diupayakan diangkat menjadi PNS yang disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang ada dalam pengangkatan pegawai.

Kadis Kesehatan Habinsaran mengatakan, kesejahteraan perawat TKS perlu diperhatikan, karena selama ini telah mengabdi dan banyak membantu dibidang kesehatan. Sekretaris PP TKS Kabupaten Asahan Sangkot Sinaga meminta agar SKPD memberikan kemudahan bagi seluruh tenaga honorer dalam pendataan yang disesuaikan dengan surat edaran Menpan No. 5 Tahun 2010. (IN)

PEKERJAAN ASAL JADI PROYEK Jalan Provinsi Kutacane-Medan yang dikerjakan PT. Husni Utama, terindikasi asal jadi, terutama dalam pembuatan saluran parit. Proyek ini diduga dikontrakkan Dishub Aceh Tenggara kepada pihak ketiga dan hingga kini belum rampung dikerjakan. Bahkan, terindikasi dikerjakan asal jadi, karena ada beberapa titik telah ambruk. Akibatnya proyek ini merugikan keuangan Negara yang tidak sedikit.. (KPK POS/IST)

1,3 Juta Bibit Cacao Disalurkan Pada Petani di Agara KUTACANE - Bupati Aceh Tenggara, H.Hasanuddin B, dalam waktu dekat akan menyalurkan 1,3 juta bibit cacao (coklat) kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati pada acara halal Bi halal di jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, barubaru ini di Kutacane.

Dari 16 Kecamatan dan 386 Desa di Kabupaten Aceh Tenggara, tentunya kita berharap semua desa yang memiliki lahan akan kita salurkan. "Hal ini untuk meningkatkan penghasilan bagi masyarakat dan juga salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan di Bumi Sepakat Segenep ini," sebut Bupati.

Dalam kesempatan itu Bupati Hasanuddin B, sekaligus mengajak semua rakyat di Aceh Tenggara, agar dapat menanam cacao (coklat) disemua tanah yang kosong, termasuk juga di belakang rumah. "Saya yakin angka kemiskinan bisa berkurang dan tentunya penghasilan masyarakat dari waktu ke waktu bisa lebih baik pula sesuai dengan harapan kita

semua, " ujarnya.

Bupati berharap agar penyaluran bibit cacao itu betul-betul dapat berjalan dengan baik. "Sudah saya perintahkan kepada Kepala Dinas Hutbun Aceh Tenggara untuk secepatnya bisa disalurkan. Direncanakan pada tahun 2011 pemerintah kabupaten juga akan menyalurkan kepada masyarakat sekitar 3 juta bibit cacao lagi," jelas Bupati Hasanuddin B. Disebutkan saat ini pemerintah kabupaten terus berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pertanian, mengingat 85 persen rakyat Aceh Tenggara rakyatnya hidup dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya.

Selain itu, pemkab juga

terus berupaya memajukan mutu pendidikan serta kesehatan, begitu juga pembangunan jalan baik jalan Kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa dan juga sampai ke jalan kebun penduduk. "Itu akan kita upayakan pembangunannya, irigasi juga akan terus kita perbaiki pembangunannya, termasuk jembatan," tegasnya.

Selain itu, kata bupati, sekarang telah dibangun Islamic Center di Lawe Pakam, Jalan dua Jalur, Perguruan Tinggi Gunung Leuser, dan juga Masjid AT Taqwa Kutacane sedang dilaksanakan pembangunannya.

Sementara itu Kadishutbun Kabupaten Aceh Tenggara, Ir Ishak Bukhari MM, ketika ditemui KPK Pos seusai mengikuti Rapat Koordinasi Rutin di Oproom Kantor Bupati menjelaskan, penyaluran bibit cacao (Coklat) yang telah disampaikan Bupati diberbagai kesempatan itu, tahun 2010 ini sebanyak 1,3 Juta batang. "Insya Allah disalurkan pada akhir November ini," ucap Ishak. (JS)

PTPN 3 Sei Dadap Sambut Positif PNPM Mandiri KISARAN - PTPN 3 Sei Dadap, Kabupaten Asahan, sambut positif alokasi anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang pelaksanaannya secara transparan yang didukung dengan kegiatan gotongroyong masyarakat desa itu sendiri.

Hal ini dikemukakan H. Budi Rachman Manager PTPN 3 Kebun Sei Dadap ketika dikonfrimasi tentang adanya partisipasi bantuan sebagai dukungan dalam pembangunan Desa Sei Dadap. Sumber dana PNPM MP tahap 2 tahun 2010 sebesar Rp197 juta yang dialokasikan membangun tanggul penahan banjir sepanjang 110 meter yang saat ini tengah dikerjakan.

Untuk memaksimalkan pembangunan tersebut, PTPN 3 Sei Dadap melalui Manager Budi Rahman membuka hati dengan memberikan bantuan berupa karung pupuk sebanyak 1500 zak. Bantuan ini disambut antusias oleh masyarakat khususnya yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai (DAS).

Tokoh masyarakat yang diwakili Ir. Bahrum mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan perhatian yang mendalam dari Manager PTPN 3 Kebun Sei Dadap.

Bahrum menghimbau agar penduduk khususnya di sepanjang DAS untuk proaktif menghindari pencemaran sungai maupun lingkungan, termasuk sampah sebaiknya dibakar sehingga tidak terbawak air.(IN)

Pedagang Ikan Minta Pasar Gelugur Direhab RANTAUPRAPAT - Para pedagang ikan di Pasar Baru Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, yang akan direlokasi ke Komplek Pasar Gelugur Rantauprapat, terancam tak bisa berusaha secara leluasa di Komplek Pasar Gelugur apabila meja ikan di lokasi baru tersebut tidak direhab.

Ketua Persatuan Pedagang Ikan Pasar Baru Rantauprapat H Ridwan menyampaikan keluhan mereka kepada Wakil Bupati L.Batu Suhari Pane SIP saat wabup meninjau para pedagang Pasar Baru Rantauprapat, Selasa.

H Ridwan menyampaikan, mereka sangat setuju dengan rencana Pemkab L.Batu yang akan merelokasi para pedagang khususnya pedagang ikan Pasar Baru ke Pasar Gelugur, terlebih kondisi dan daya dukung Pasar Baru saat ini sudah tidak memadai, memprihatinkan karena semrawut, sempit, becek dan kotor.

Namun, ungkapnya, ketika mereka mengecek meja ikan di Komplek Pasar Gelugur, mereka kecewa karena meja ikan di tempat yang baru tidak memungkinkan mereka untuk berjualan. Sebab, meja ikan di Pasar Gelugur jauh lebih kecil ketimbang di Pasar Baru.

Kemudian, kotak tempat ikan pedagang yang terbuat dari bahan fiber juga tidak bisa dimasukkan ke dalam lokasi jualan, karena sempitnya lokasi meja ikan dimaksud. Padahal di Pasar Baru Rantauprapat, meja ikan walau berjumlah lebih dari satu buah bisa masuk ke tempat mereka berdagang.

Selain itu, H Ridwan juga mengeluhkan lantai sebagai tempat bongkar ikan dari truk ke para pedagang yang dinilai tidak akan kuat menahan benturan fiber ikan ketika diturunkan dari truk. Truk pengangkut fiber ikan juga dinilai pedagang akan tersangkut ketika mencoba masuk ke pintu Pasar Gelugur.

Para pedagang, tandas H Ridwan, sudah menyampaikan permohonan kepada Dinas Pasar dan Kebersihan L.Batu agar setiap pedagang mendapat penambahan satu meja ikan lagi dari meja ikan yang sudah ada agar meja ikannya menjadi luas sehingga bisa dijajakan di mejameja tersebut.

Mereka juga memohon agar kotak ikan dari fiber bisa dimasukkan ke lokasi berjualan karena selain tidak mungkin fiber berjauhan dari para pedagang, juga tempat untuk menaruhnya di tempat lain pun sudah tidak ada.

Mereka juga minta lantai dan pintu masuk yang akan dilintasi truk agar direhab, sehingga mereka lebih leluasa berusaha di tempat yang baru ketimbang di tempat lama.

Menanggapi keluhan itu, Suhari Pane didampingi Plt. Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan L.Batu H Riadi menjawab, Dinas Pasar dan Kebersihan akan merealisasikan semua permohonan pedagang ikanl. Tetapi dengan satu syarat, para pedagang Pasar Baru termasuk pedagang ikan pindah dulu ke Pasar Gelugur, baru akan direhab sesuai dengan realitas tempat berdagang ikan yang ideal.

“Permohonan pedagang ikan akan direalisasi sesuai idealnya, tapi pindah dulu baru direhab. Sebab, sekarang tidak bisa direhab karena bangunan Pasar Gelugur belum diserahterimakan dari pemborongnya kepada Pemkab L.Batu. Kalau sudah diserahterimakan, baru lah kita rehab sesuai keinginan pedagang ikan,” papar Riadi.

Wabup dan rombongan saat itu juga meninjau keberadaan para pedagang lain, seperti pedagang sayurmayur, penjual bumbu, bunga, pakaian dan sebagainya (HAH)

Derita Bocah Penderita Giji Buruk BINJAI - Keceriaan sudah tak tampak lagi dari M Raski (2) warga Jalan Sawo, Keluharan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat. Pasalnya, diumurnya yang masih balita itu, ia sudah menderita giji buruk dan kini terpaksa dirawat di RSU dr Djoelham Binjai.

Menurut Sri Rohani (34) ibu M Raski, anaknya mulai sakit sejak hari pertama merayakan Idul Fitri.

Dimana, Raski mengalami sakit mencret. Penyakitnya tersebut tak kunjung sembuh sampai berat badan M Raski menurun.

Takut terjadi hal yang tak diinginkan, akhirnya M Raski dibawa ke rumah sakit AL Fuad, di Jalan A Yani, Kecamatan Binjai Kota. Setelah dirawat, M Raski dinyatakan terkena giji buruk.

Namun sayangnya kata Sri Rohani, setelah anaknya dirawat selama sembilan hari di rumah

sakit Al Fuad, tidak tampak perubahan. Malah berat badan anaknya semakin menurun, yang tadinya 8 kilo menjadi 6 kilo.

“Kalau belum sakit dulu, berat badan anak saya 10 kilo. Setelah sakit, berat badannya turun jadi 8 kilo. Setelah dibawa ke RS AL Fuad, berat badannya terus turun menjadi 6 kilo,” terang Sri Rohani.

Dikarenakan tidak ada perubahan, akhirnya Sri Rohani membawa anaknya pulang dan merawatnya di rumah (berobat jalan-red). Namun, kondisi anaknya terus menurun sehingga dilarikan ke RSU dr Djoelham, di Jalan Sultan Hasanuddin, Binjai Kota. “Saya pindah karena tak ada perubahan.

Sudahlah biayanya besar sampai Rp2 juta. Sebelum ke RSU dr Djoelham saya sempat membawa pulang anak saya dan 10 hari berada di rumah sambil berobat tapi tidak

juga sembuh,”cetus Sri Rohani.

Untuk selanjutnya, M Raski menjalani pemeriksan dan ternyata, selain terkena giji buruk M Raski juga mempunyai penyakit TB Paru yang membuatnya tidak selera makan. “Kata dokter anak saya ada penyakit paru-paru, makanya gak selera makan,”ujarnya.

Selama di RSU dr Djoelahm, akhirnya M Raski mengalami kemajuan. Sebab, sudah mau makan dan berat badannya naik 1 kilo. “Berat badan anak saya tadinya 6 kilo, sekarang jadi 7 kilo.

Padahal, anak saya baru 2 pekan di rumah sakit ini,”ucap Sri. Sementara itu, Drg Susyanto selaku Dirut RSU dr Djoelham Binjai, kepada wartawan koran ini, Rabu, mengatakan, anak yang terkena giji buruk itu masuk 4 Oktober 2010 lalu dan saat ini kondisinya sudah mulai baikan.

“Memang anak itu memiliki penyakit ikutan atau TB Paru.

Sehingga menghambat pertumbuhannya disebabkan tidak selera makan,”ujar Susyanto.

Susyanto juga mengatakan, untuk biaya yang dikenakan kepada pasien giji buruk itu, 100 persen ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

“Selain itu, ibu Wali Kota Binjai, besok (hari ini-red) akan memberikan bantuan berupa biskuit pengganti asi,”ungkapnya.

Susyanto juga tak lupa memberikan himbaunnya kepada masyarakat Kota Binjai, agar rajin memperhatikan giji anak agar tidak terkena giji buruk. “Anak-anak kita sekarang ini banyak yang sudah memakai kaca mata, jadi buat ibu-ibu perhatikan makanan anaknya seperti rajin memberi sayuran,”jelas Susyanto. (SBR)

E D I S I 121 1 - 7 NOPEMBER 2010

KPKPOS

HALAMAN 16

LPKMH ARMADA DIDEKLARASIKAN

Praktek Mafia Hukum Masih Mendominasi Sumut

Ada Uang di Balik Bocornya Rentut Gayus JAKARTA - Jaksa Agung Muda Pengawasan, Marwan Effendi, menilai ada motif uang di balik kebocoran dan pemalsuan rencana penuntutan (rentut) terhadap terdakwa Gayus Tambunan.

"Sudah jelas lah itu," kata Jaksa Agung Muda Pengawasan, Marwan Effendy, di Kejaksaan Agung, Jumat.

Menurut Marwan, oknum jaksa tidak mungkin melakukan hal tersebut apabila tidak ada imbalannya. "Dengan ada itu kan otomatis enggak mungkin dia mau berbuat itu kalau enggak ada tetek bengeknya," ujar mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu.

Kejaksaan sendiri menyerahkan persoalan dugaan suap tersebut kepada pihak penyidik.

"Nanti biar Pak Ito-lah, tanya Pak Ito, Pak Ito bilang buka semua itu," ujar Marwan. Dia menambahkan, pihaknya akan membantu kabareskrim, dalam melakukan pembuktian kasus tersebut.

Kemudian apakah, jaksa Cirus mengakui bahwa dia memberikan surat rahasia tersebut kepada Haposan Hutagalung? Marwan tidak menjawab secara jelas. "Enggak ngaku, enggak menerangkan juga enggak apa-apa. Yang penting ada saksi, ada alat bukti, sudah," kata dia.

Kemarin kejaksaan melaporkan dugaan pemalsuan rencana penuntutan terhadap Gayus Tambunan terkait perkara pajak pada awal 2010 ke Bareskrim Mabes Polri. Pasal yang disangkakan, pasal 263 ayat 1 dan atau ayat 2 KUHP dengan terlapor C dan H. Atas pelaporan itu, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komjen Ito Sumardi mengatakan Polri segera memanggil jaksa C yang dilaporkan karena dugaan bocornya rentut tersebut. "Secepat mungkin, satu atau dua hari ini akan dilakukan pemanggilan,"kata Ito Sumardi, hari ini.

Menurut dia, tim Polri sudah bekerja mempelajari surat Kejagung. Tim Polri, kata dia, akan bekerja sama dengan tim Kejagung untuk melakukan pemeriksaan terhadap jaksa C yang dilaporkan tersebut. "Tim segera melakukan langkah-langkah hukum," kata dia. (VN)

MEDAN - Praktisi hukum, Eggy Sudjana menyatakan, praktek mafia hukum di Indonesia harus segera diberangus, agar penegakan hukum di negeri ini benar-benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berasaskan keadilan.

Hal itu disampaikan Eggy Sudjana dalam orasi politiknya pada deklarasi Lembaga Perlindungan Korban Mafia Hukum (LPKMH) Amanah Rakyat Madani (Armada) Sumut, di Medan, Senin.

Deklarasi Armada Sumut dibacakan MA Siddik Surbakti didampingi deklarator lainnya, antara lain Iskandar ST, Ikwaluddin Simatupang SH, MHum, Tosim Gurning, dan Nur Alamsyah.

“Pemberantasan praktek mafia hukum dan makelar kasus adalah kewajiban kita bersama.

Walaupun pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, namun faktanya, praktek mafia hukum masih saja menghantui masyarakat pencari keadilan,” katanya.

Eggy juga menyatakan, kebijakan pemerintah dalam bidang politik, hukum dan ekonomi, belum berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Dirinya mencontohkan, sumber daya alam Sumatera Utara, baik hutan, perkebunan dan hasil laut, kalau dikelola dengan baik dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, sudah barang tentu, hasilnya dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah yang nantinya penyaluran akhirnya kepada masyarakat. “Tapi itu tidak terjadi, malah pemerintah daerah sendiri, memanfaatkannya hanya untuk kepentingan pengusaha, penguasa dan orang-orang tertentu,” ungkapnya.

Eggy Sudjana menerangkan, kehadiran LPKMH Armada untuk memberikan advokasi terhadap masyarakat yang menjadi korban atas adanya praktek mafia hukum. ”Khusus Sumut, saya kira praktek mafia hukum masih saja mendominasi, khususnya dalam penanganan kasus-kasus hukum. Oleh sebab itu, kita berharap dengan hadirnya lembaga ini, masyarakat dapat diberi pendampingan dan pemahaman bahwa hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya dan berdasarkan kejujuran,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban praktek mafia hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Hal ini dilakukan secara terbuka dan bertujuan sosial. Karena pihaknya mencermati, bahwa hukum belum sepenuhnya ditegakkan di masyarakat banyak, karena yang terjadi masih ‘membela yang bayar’.

“Kita akan memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu dalam mencari keadilan yang hakiki,” tuturnya.

Ke depannya, kata Eggi, lembaga ini akan menjadi inspirator dan korektor terhadap kinerja pemerintahan, dan tetap eksis dalam membela dan menegakkan hukum bagi masyarakat banyak.

Sebelumnya, saat tiba di Vip Room Bandara Polonia, Eggy menyatakan, pemerintah masih sangat kurang melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Padahal, apabila rakyat dilibatkan, maka tidak akan ada lagi krisis dan kericuhan-kericuhan yang terjadi seperti saat ini.

"Partisipasi masyarakat dilibatkan hanya sebatas pemilihan saja. Setelah itu rakyat ditinggalkan. Malahan setelah terpilih rakyat diperas dan dipijak-pijak," katanya. (FEL/RIL)

BELUM DIBONGKAR - Billboard milik PT Multigrafindo bergambar Kapoldasu Irjen Pol Oegroseno di Jalan Imam Bonjol dekat Bandara Polonia Medan, hingga Rabu (27/10) masih dibiarkan berdiri karena Wali Kota dan Dinas Pertamanan Kota Medan diduga 'takut' membongkarnya meski tak berizin.(KPK POS/RONY)

PT Star Indonesia Gugat Wali Kota Medan MEDAN - PT Star Indonesia menggugat Wali Kota Medan atas pembongkaran kerangka videotron di Jalan Imam Bonjol dekat Bandara Polonia Medan milik PT Star Indonesia.

Gugatan itu disampaikan Direktur Utama PT Star Indonesia Iskandar ST melalui tim kuasa hukumnya Syahril SH SpN, Drs Hasnul Amar SH, dan A Herwan Bispo SH. "Gugatan sudah kami layangkan ke Pengadilan Negeri Medan siang tadi," kata Syahril kepada wartawan di Medan usai menyampaikan berkas gugatan PT Star Indonesia ke PN Medan, Rabu petang pekan lalu.

Menurut Syahril, tidak hanya Wali Kota Medan yang digugat, PT Star Indonesia juga menggugat Kepala Dinas Pertamanan Medan yang menjadi eksekutor pembongkaran videotron tersebut.

Syahril mengatakan,

dasar gugatan PT Star Indonesia adalah sikap Wali Kota Medan tidak mengindahkan perikatan kerja sama yang dibuat antara PT Star Indonesia dengan Wali Kota Medan pada tahun 2008. Di dalam perikatan kerjasama itu, kata Syahril, Wali Kota Medan memberikan izin lokasi videotron kepada PT Star Indonesia di Jalan Imam Bonjol dekat Bandara Polonia Medan.

Dalam perikatan kerjasama yang tertuang dalam surat izin 640/2682 nomor 4616/Sip/III/2008 yang diberikan Wali Kota Medan itu khususnya pada Pasal 4 ayat 3 dinyatakan Pemko Medan bersedia membersihkan areal lokasi untuk pemasangan videotron dari keberadaan media luar (mini billboard, billboard, spanduk, umbul-umbul, dan sebagainya).

Namun kenyataannya Wali Kota Medan tidak mengindahkannya. Kerangka videotron yang sudah dibangun PT Star Indonesia malah dibongkar Dinas Pertamanan atas perintah Wali Kota Medan.

Sementara PT Multigrafindo yang tidak punya izin lokasi membangun billboard di lokasi yang sama milik PT star Indonesia, malah dibiarkan membangun billboard.

PT Multigrafindo tidak mengindahkan kesepakatan yang telah dibuat antara PT Star Indone-

sia dengan Pemko Medan.

"Maka itu kita juga akan menggugat PT Multigrafindo yang telah membangun billboard di lokasi videotron milik PT Star Indonesia tersebut," beber Syahril.

Anehnya, billboard milik PT Multigrafindo yang nyata-nyata tak punya izin lokasi dibiarkan tetap berdiri, sedang kerangka videotron milik PT Star Indonesia justru dibongkar oleh Dinas Pertamanan Kota Medan.

PT Star Indonesia, sambungnya, membangun kerangka videotron itu sejak 2008.

Tetapi kontruksinya tidak dapat diselesaikan, apalagi dimanfaatkan untuk pemasangan iklan karena terganggu dengan billboard milik PT Multigrafindo.

Wali Kota Medan maupun Dinas Pertamanan diduga 'takut' membongkar billboard milik PT Multigrafindo karena billboard tersebut sengaja dipasang pemiliknya dengan iklan bergambar Kapoldasu Irjen Pol Oegroseno.

"Berkali-kali klien kami baik langsung maupun melalui kami mengajukan keberatan dan meminta penjelasan kepada pihak Dinas Pertamanan yang

membiarkan billboard milik PT Multigrafindo berdiri di lokasi berizin milik PT Star Indonesia. Namun tidak ada tanggapan maupun respon," ungkap Syahril.

Bahkan saat papan kerangka videotron PT Star Indonesia tersebut dibongkar, tidak ada sedikitpun pemberitahuan sebelumnya kepada PT Star Indonesia baik lisan maupun tertulis.

Akibat pelanggaran perikatan kerja sama yang dilakukan Wali Kota Medan ini dan juga tindakan pembongkaran kerangka videotron tersebut, PT Star Indonesia mengalamai kerugian cukup besar baik secara materil, terlebih secara moril.

Syahril menyebutkan dalam gugatan tersebut pihaknya menyampaikan tiga tuntutan kepada Wali Kota Medan. Pertama, memasang kembali kerangka videotron yang telah dibongkar di lokasi semula.

Kedua, membersihkan areal lokasi untuk pemasangan videotron dari keberadaan media luar, terutama billboard PT Multigrafindo, dan ketiga, membayar ganti rugi sebesar Rp200 juta kepada PT Star Indonesia .(GUS)

PENGUMUMAN NOMOR : PENG-03/WPJ.26/2010 TENTANG PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan tetapi belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dihimbau untuk segera membetulkan SPT Tahunan dan menghitung kembali angsuran bulanan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25-nya.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan penjualan barang secara grosir maupun eceran dan/atau penyerahan jasa melalui satu atau lebih tempat usaha, dihimbau untuk menghitung kembali besarnya peredaran usaha setiap bulan dan melunasi angsuran PPh Pasal 25 sebesar 0,75 % dari peredaran usaha setiap bulan untuk masing-masing tempat usaha.

3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih harus melunasi kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2 diatas, dapat menyetorkannya ke Kantor Pos atau Bank Persepsi.

4. Untuk mewujudkan transparansi pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada system self assessment, pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilarang meminta Wajib Pajak melakukan pembayaran di muka atas kekurangan pembayaran PPh akhir tahun pajak (PPh Pasal 29).

5. Apabila terdapat pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang meminta Wajib Pajak melakukan pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud butir 4, dapat melaporkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II atau melalu Kring Pajak 500200.

Pematang Siantar, 14 Oktober 2010 A.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara II ttd Harta Indra Tarigan NIP 195808251980121001 Sumber : Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kota Pinang Jl. Bukit, Kota Pinang, Telp. (0624) 95522, Fax. (0624) 95330