LEGAL SUMMARY ALSA STUDY CLUB #7 Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Eksistensi MKMK dalam Polemik Interpretasi Batas Umur Minimum Calon Presiden dan Wakil Presiden Oleh: Andi Rifdah Auliah Alam A. PENDAHULUAN Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Pada putusannya MK memutuskan bahwa batas usia calon presiden dan calon wakil presiden adalah paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.1 Putusan ini merupakan hasil dari permohonan yang diajukan terkait dengan interpretasi Pasal 169 huruf q. MK menegaskan bahwa aturan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini memungkinkan salah satu bakal calon wakil presiden pada saat itu, untuk menjadi calon wakil presiden salah satu kandidat calon presiden dalam Pemilu Presiden 2024. Namun, terdapat polemik terkait putusan ini. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyatakan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki landasan legitimasi secara hukum. Selain itu, ada pandangan bahwa putusan MK tersebut kontroversial dan berpotensi mengabaikan hak konstitusional para pemohon yang menjadi terbatas memilih pasangan calon. Polemik ini menunjukkan kompleksitas dalam interpretasi hukum terkait batas usia calon wakil presiden di Indonesia. 2 Akan tetapi, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mendapat respon yang sangat beragam dari masyarakat. Tidak terkecuali pihak yang menganggap bahwa putusan MK ini melanggar beberapa prinsip konstitusional yang ada di dalam UUD 1945. Dampak dari putusan tersebut, MK menuai protes dan mendapatkan sejumlah laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim MK. Apalagi terdapat indikasi teknis yang dilanggar dalam memproses putusan tersebut oleh hakim MK. Untuk memproses laporan tersebut, akhirnya pada tanggal 24 Oktober 2023 dibentuk MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) ad hoc dimana Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai ketua, sedangkan Wahiduddin Adams dan Bintan R. Utami Argawati ‘Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada’ (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023) https://www.mkri.id/index.php?id=19660&menu=2&page=web.Berita diakses pada 2 Desember 2023. 2 BBC News Indonesia ‘MK Tolak Gugatan Perkara Batas Usia Capres-Cawapres – Putusan Kontroversial Anwar Usman Tetap Mempunyai Kekuatan Hukum’ (BBC News Indonesia, 2023) https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1pyd1x14qo diakses pada 2 Desember 2023. 1
Saragih sebagai anggotanya. Putusan MKMK Nomor 05/MKMK/L/10/2023, yang menyatakan bahwa para hakim terlapor melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia RPH dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya. 3
B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 3. Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Konstitusi Mahkamah 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK 5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama UndangUndang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 6. UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK
C. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana Wewenang dari Mahkamah Konstitusi? 2. Bagaimana Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi? 3. Bagaimana Tanggapan Pro dan Kontra Masyarakat dalam Polemik pada Putusan MK No.99/PUU-XXI/2023?
D. PEMBAHASAN 1. Wewenang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga yang berwenang setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Konstitusi Mahkamah. UndangSri Pujianti ‘MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi’ (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023) https://www.mkri.id/index.php?id=19751&menu=2&page=web.Berita diakses pada 2 Desember 2023. 3
undang ini menjadi dasar pijak Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengujian konstitusionalitas
sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan memiliki kedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang 1945, yaitu menguji undang-undang terhadap
undang-undang
dasar
(Judicial
Review),
memutus
penegakan
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus menghalangi hasil pemilu umum. Satu kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi, yakni Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan
terhadap
negar,
korupsi,
penyuapan,
indak
pidana
lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.4 Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kontrol antar lembagalembaga negara untuk terwujudnya cita negara hukum yang demokratis. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dirinya sebagai lembaga negara pengawal demokrasi dengan menjunjung prinsip peradilan yang menegakkan keadilan substantif dalam setiap putusannya. Keadilan di sini menjadi dasar filosofis pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dasar yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pada tahap akhir, dengan disahkannya Undangundang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah Konstitusi telah resmi dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.5 Nanang Sri Darmadi, ‘Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indoneisa’ (2017) XXVI Jurnal Hukum Unissula. [667-690] 5 Ibid 4
2. Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi (MKMK) Menurut pakar Hukum Tata Negara, Prof. Asshiddiqie, Penerapan gagasan constitutional ethics bagi kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi ialah untuk menjaga kualitas putusan dari Mahkamah Konstitusi. Selain itu, termasuk pada bagian fungsi dalam menjaga marwah peradilan konsitusi sebagai “penjaga utama dan terakhir” konstitusi.6 Oleh karena itu, kehadiran MKMK sangat penting sebagai pengawas dan penegak kode etik di internal Mahkamah Konstitusi. MKMK didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama UndangUndang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk menegakkan kode etik Hakim Konstitusi. Lebih lanjut, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK ditegaskan bahwa MKMK memiliki fungsi untuk menjaga kode etik hakim Mahkamah Konstitusi dari potensi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Secara umum, terdapat dua alasan utama diterbitkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK yaitu: pertama, diterbitkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK sebagai upaya untuk merespon perubahan UndangUndang Mahkamah Konstitusi khususnya pada UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan
ketiga
Undang-Undang
Mahkamah
Konstitusi
serta
untuk
menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022 yang salah satu substansinya adalah bahwa MKMK tidak boleh melibatkan KY,7 yang mana ditegaskan bahwa KY sejatinya ialah supporting body atau state auxiliaries organ dari Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK menegaskan beberapa wewenang dari MKMK, yaitu menjaga martabat dan keluruhan hakim Mahkamah Konstitusi serta memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Namun, terdapat catatan mengenai Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK yang berisi kewenangan MKMK yang hanya sebatas pada Jimly Asshiddiqie, ‘Memperkenalkan Peradilan Etika’ (2021) I Jurnal konstitusi dan Demokrasi. [1-7] Fardhana Putra Disantara, dkk. ‘Ekstentifikasi kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat gagasan Constitutional Ethics’ (2023) XXIV Jurnal Litigasi. [40-63] 6 7
memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam permasalahan mengenai pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim Mahkamah Konstitusi, terdapat orientasi tindak pidana sebagai tindak lanjutan atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, peran MKMK sejatinya penting dalam upaya untuk mengungkap pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, khususnya jika pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi berlanjut pada aspek pidana. Hal ini setidak-tidaknya MKMK dapat berperan sebagai pemberi keterangan supaya terdapat relevansi antara pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dengan tindak pidananya. 8
3. Respon Masyarakat terhadap Polemik Putusan MK No. 90/PUU-ZII/2023 Pada permohonan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q UndangUndang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tersebut berbunyi “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Dalam pertimbangannya mahkamah menjelaskan bahwa batas usia capres dan cawapres tidak diatur tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi dalam praktiknya diberbagai negara memungkinkan Presiden dan Wakil Presiden atau kepala negara/pemerintahan dipercayakan pada sosok atau figur yang berusia dibawh 40 puluh tahun serta berdasarkan pengalaman baik pada masa pemerintahan RIS maupun masa reformasi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga pernah mengatur mengenai batas usia presiden dan wakil presiden 35 tahun sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 5 huruf o
8
Ibid
yang menyatakan Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden berusia sekurangkurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Pada permohonan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q UndangUndang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tersebut berbunyi “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Dalam pertimbangannya mahkamah menjelaskan bahwa batas usia capres dan cawapres tidak diatur tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi dalam praktiknya diberbagai negara memungkinkan Presiden dan Wakil Presiden atau kepala negara/pemerintahan dipercayakan pada sosok atau figur yang berusia dibawh 40 puluh tahun serta berdasarkan pengalaman baik pada masa pemerintahan RIS maupun masa reformasi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga pernah mengatur mengenai batas usia presiden dan wakil presiden 35 tahun sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 5 huruf o yang menyatakan Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden berusia sekurangkurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. tidak proporsional sehingga bermuara pada ketidakadilan yang intolerable sebab pembatasan itu merugikan dan menghilangkan kesempatan bagi publik figur muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu. Mahkamah juga menilai bahwa pengalaman yang dimilki oleh pejabat negara baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam proses pemilihan umum, karena jabatanjabatan tesebut merupakan jabatan hasil pemilu yang didasarkan pada kehendak rakyat karena dipilih secara demokratis.9
Rio Subandri, ‘Tinjauan yuridis Putusan mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden’ (2023) II Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. [135- 153] 9
Terlepas dari segala pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 90/PUU- XXI/2023 yang mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, faktanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden menimbulkan berbagai macam reaksi di tengah masyarakat bahkan gelombang demonstrasi terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Hal yang tak kalah menarik dari polemik ini, di dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak disepakati secara bulat oleh para Hakim Konstitusi. Dari sembilan hakim yang mengadili perkara ini, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsi (anggota) dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P.Foekh (anggota) menyatakan alasan berbeda (concurring opinion) menurut dua Hakim Konstitusi ini amar putusan seharusnya berbunyi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk Undang- Undang. Selanjutnya empat Hakim Konstitusi Wahidin Adams (anggota), Saldi Isra (Wakil Ketua), Arief Hidayat (anggota) dan Suhartoyo (anggota) menyatakan pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dengan menyatakan menolak permohonan tersebut. Dan terakhir tiga Hakim Konstitusi yaitu Hakim Anwar Usman (Ketua merangkap anggota), Hakim M. Guntur Hamah (anggota) dan Hakim Manahan M.P. Sitompul (anggota) setuju dengan amar putusan ini yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan Kepala Daerah. 10
E. KESIMPULAN Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan memiliki kedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang 1945. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dirinya sebagai lembaga negara pengawal demokrasi dengan menjunjung prinsip peradilan yang menegakkan keadilan substantif dalam setiap putusannya. Keadilan di sini menjadi dasar filosofis pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
10
Ibid
Kehadiran MKMK sangat penting sebagai pengawas dan penegak kode etik di internal Mahkamah Konstitusi. MKMK didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama UndangUndang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk menegakkan kode etik Hakim Konstitusi. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK menegaskan beberapa wewenang dari MKMK, yaitu menjaga martabat dan keluruhan hakim Mahkamah Konstitusi serta memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam permasalahan mengenai pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim Mahkamah Konstitusi, terdapat orientasi tindak pidana sebagai tindak lanjutan atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim Mahkamah Konstitusi.
DAFTAR PUSTAKA Fardhana Putra Disantara, dkk. ‘Ekstentifikasi kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat gagasan Constitutional Ethics’, (2023), Vol. 14 Jurnal Litigasi. Jimly Asshiddiqie, ‘Memperkenalkan Peradilan Etika’, (2021), Vol. 1 Jurnal konstitusi dan Demokrasi. Nanang Sri Darmadi, ‘Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indoneisa’ (2017) XXVI Jurnal Hukum Unissula. [667690] Rio Subandri, ‘Tinjauan yuridis Putusan mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden’, (2023), Vol. 2 Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. BBC News Indonesia. “MK Tolak Gugatan Perkara Batas Usia Capres-Cawapres – Putusan Kontroversial
Anwar
Usman
Tetap
Mempunyai
Kekuatan
Hukum”
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1pyd1x14qo>
diakses
pada
2
Desember 2023. Sri Pujianti. “MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi” <https://www.mkri.id/index.php?id=19751&menu=2&page=web.Berita> diakses pada 2 Desember 2023. Utami Argawati. “Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih
dari
Pemilu/Pilkada”
<https://www.mkri.id/index.php?id=19660&menu=2&page=web.Berita> diakses pada 2 Desember 2023.