Analisa Kritis terhadap Wacana Moratorium Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi
pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia
Alfira Nur Shifa
(Esai ini dibuat untuk keperluan Lomba Opini Nasional Pameran Karya-Universitas Malang)
Kondisipandemi Covid-19 di Indonesia mendorong pemerintah untuk mengubah beberapa
sistem dan tatanan kehidupan yang ada, diantaranya masyarakat dituntut untuk menyesuaikan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang mana hal ini berimplikasi terhadap dikeluarkan
nya beberapa kebijakan-kebijakan baru sebagai respon terhadap kondisi yang terjadi, dan salah
satunya terkait bagaimana pemerintah mengambil keputusan-keputusan penting terkait upaya
penegakan hukum. Hal demikian dapat dilihat melalui kebijakan Pemerintah untuk menerbitkan 2
regulasi yaitu Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak
Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan
PembebasanNarapidana dan Anak Melalui Asimilasidan IntegrasidalamRangkaPencegahandan
Penanggulangan Penyebaran Covid-191. Akan tetapi untuk pembebasan narapidana khusus kasus
narkotika dan korupsi ini tidak dapat dilakukan mengingat terganjal dengan keberadaan PP No. 99 Tahun 2012, hal ini mendorong keluranya wacana pemerintah melalui Menkumham untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 99Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat terkait upaya pemberian remisi terhadap narapidana korupsi ditengah pandemic Covid-19. Berkaitan hal tersebut terdapat usulan kriteria narapidana kasus korupsi yang dapat dibebaskan yakni telah berusia 60 tahun ke atas, dan sudah menjalani dua pertiga masa tahanan, usulan ini setidaknya diprediksi akan membebaskan sekitar 300 narapidana tipikor. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam lapas yang kini faktanya mengalami kelebihan kapasitas2 Hal ini cukup beralasan mengingat sebagaimana data yang dicatat per April 2020 oleh Dirjen Pemasyarakatan Menkumham RI menunjukan jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia mencapai 225.176 individu dan disaat yang bersamaan daya tampung lapas hanya mampu memuat 132.107 narapidana3 .
Publik mulai mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melawan tindak pidana korupsi. Wacana untuk merevisi PP tersebut perlu untuk dikaji lebih jauh sehingga menutup jalan pintas akan relaksasi terhadap penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, perlu dipahami bahwa kejahatan tipikor tidak dapat dipersamakan dengan kasus kejahatan lainnya mengingat kerugian yang timbul terhadap negara maupun masyarakat ini berimplikasi terhadap dampak destruktif atas sistem demokrasi dimana lebih jauh juga dinilai sebagai pelanggaran terhadap HAM. Aspek tujuan pemidanaan dan keadilan perlu diperhatikan meskipun memang inisiasi pembebasan ini didasarkan pada alasan humanisme. Jika urgensi dan sasarannya hanya untuk mengatasi kelebihan di lapas dan rutan bagi narapidana khusus maka hal tersebut tidak tepat. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2018 oleh ICW menunjukan bahwa
1 Ardito Ramadhan, 1 April 2020, “Pembebasan 30.000 Narapidana Akibat Wabah Virus Corona”, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/pembebasan-30000-narapidanaakibat-wabah-virus-coronna, diakses pada 19 September 2021 pukul 11:12.
2 Nur Rohim Yunus, “Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana Dan Pidanakan Pelanggar PSBB,” Adalah: Buletin Hukum & Keadilan 4, No. 1 (2020): 1–6, hĴ ps://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15262., hlm. 4.
3 Badan Hukum Info Singkat, 2020. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Diunduh dari alamat link http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-8-II-P3DI-April-2020-214.pdf 05 September 2020.
napi korupsi berjumlah 4.452 dari total 248.630 narapidana yang ada di indonesia, ini artinya napi korupsi hanya berjumlah 1,8 persen dari total napi kejahatan lain di Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan4 . Hal lain yang perlu di garis bawahi adalah kapasitas untuk napi khusus berbeda dengan napi umum, tidak terdapat over-capacitymengingat untuk kejahatan khusus, satu ruang sel hanya diisi oleh 1 orang napi khusus. Sehingga terkait dengan manajemen napi tipikor pada masa pandemi ini dirasa hanya memerlukan penerapan protokol kesehatan yang terukur.
PP 99/2012 diakui sudah menjadi aturan komprehensif dalam melakukan penindakan dan penjatuhan pidana korupsi, dan terbukti efektif untuk memberikan efek jera bagi napi korupsi. Diantaranya aturan tersebut meniadakan rekomendasi penegak hukum terkait serta penghapusan ketentuan mengenai syarat justice collaborator. Justru dengan PP ini pemerintah perlu memfasilitasi pengembangan infrastruktur penunjang beserta fasilitas pendukung serta sumber daya manusiaterkait demiterciptanya sistem hukum yang baik dan transparan5 . Apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait penegakan hukum, khususnya dalam ranah tindak pidana korupsi ini tetap harus memperhatikan efek jera dan aspek keadilan sebagai tujuan pemidanaan6 Pendapat ini sejalan dengan teori pemidanaan relatif yang mana bermakna bahwa suatu pemidaan dilakukan bukan karena dasar untuk membalas perbuatan kejahatan pelakunya “quia peccatum est” melainkan melihat dari sisi tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat “ne peccatur”, sehingga secara singkat core dari pemidanaan ini dilihat dari tujuan nya (supaya jangan melakukan kejahatan)7. Jikalaupun memang tujuan nya ini ditujukan untuk memberikan aspek keadilan terhadap penegakan hukum pada masa pandemi, maka sebenarnya pembebasan narapidana tipikor bukanlah solusi jangka panjang, dampak-dampak yang mungkin timbul seperti kondisi ekonomi nasional yang menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan juga dapat memungkinkan proses asimilasi narapidana menjadi tidak tercapai serta mendorong mereka untuk melakukan kejahatan kembali8 .
Sebagai penutup, jika berbicara mengenai respon terhadap kondisi kedaruratan Covid-19, wacana pemberian remisi terhadap narapidana korupsi tidaklah tepat, kejahatan dengan kategori luar biasa atau serius ini tidak dapat digolongkan sebagai kondisi kedaruratan Covid-19 serta bertentangan dengan ketentuan PP No.99 Tahun 2012. Perlu menjadi partisipasi bersama bahwa segala usulan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan penindakan tidak pidana korupsi ini memerlukan penguatan fungsi monitoring serta harmonisasi komunikasi dan pemahaman yang sama antar lembaga baik itu Kemenkumham dengan KPK, Kepolisian atau Kejaksaan. Sehingga kedepanya diharapkan setiap produk hukum ataupun keputusan berkenaan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada masa Covid-19 ini tetap berorientasi pada nilai-nilai keadilan, humanisme dan berfokus pada kepentingan masyarakat dan negara secara luas yaitu komitmen untuk memberantas korupsi dan membangun sistem peradilan yang kredibel dan berkemanfaatan.
4 Wana Alamsyah dkk.,Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018, (Jakarta: ICW, 2018), hlm.1.
5 Gunarto, Priyo Marcus. “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan.” Mimbar Hukum Universitas Gaja Mada, No. 1 (February 1, 2009): 93–108.
6 Edie Toet Hendratno, “Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 44, No.4 (2013), h. 518-542.
7 Muladi. 2002. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni, hlm 22.
8 Abu Sahma Pane, “Pro Dan Kontra Asimilasi Narapidana Di Tengah Wabah Corona,” 2020, https:// www.okezone.com/tren/read/2020/04/16/620/2200386/pro-dan-kontra-asimilasi-narapidana-ditengah-wabahcorona.
Daftar Pustaka
Ardito Ramadhan, 1 April 2020, “Pembebasan 30.000 Narapidana Akibat Wabah Virus Corona”, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/pembebasan-30000narapidanaakibat-wabah-virus-coronna, diakses pada 19 September 2021 pukul 11:12
Nur Rohim Yunus, “Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana Dan Pidanakan Pelanggar
PSBB,” Adalah: Buletin Hukum & Keadilan 4, No. 1 (2020): 1–6, Ps:doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15262
Badan Hukum Info Singkat, 2020. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Diunduh dari alamat link http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-8-IIP3DI-April-2020-214.pdf 05 September 2020
Wana Alamsyah dkk.,Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018, (Jakarta: ICW, 2018).
Gunarto, Priyo Marcus. “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan.” Mimbar Hukum Universitas Gaja Mada, No. 1 (February 1, 2009): 93–108.
Edie Toet Hendratno, “Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 44, No.4 (2013), h. 518-542.
Muladi. 2002. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni.
Abu Sahma Pane, “Pro Dan Kontra Asimilasi Narapidana Di Tengah Wabah Corona,” 2020, https:// www.okezone.com/tren/read/2020/04/16/620/2200386/pro-dan-kontra-asimilasinarapidana-ditengah-wabah-corona
NASA 2021
LOMBAESAI NASIONAL
PENINGKATAN PEREKONOMIAN DALAM IMPLEMENTASI PERAN PEMUDA
DENGAN OPTIMALISASI DIGITALISASI UMKM DI ERA PANDEMI
Disusun Oleh :
Alfira Nur Shifa
(Esai ini dibuat untuk keperluan lomba Esai National Scientific Days 2021)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIFHIDAYATULLAH
JAKARTA
2021
PENINGKATAN PEREKONOMIAN DALAM IMPLEMENTASI PERAN
PEMUDA DENGAN OPTIMALISASI DIGITALISASI UMKM DI ERA
PANDEMI Oleh
Alfira NurShifa
Pandemi Covid-19 yang terjaditelah memengaruhi kegiatan ekonomi baik dari sisi pendapatan, produksi, konsumsi dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.
Dalam hal ini, pembangunan sosial yang mencakup dari berbagai bidang dengan melibatkan berbagai elemen di masyarakat dapat dilakukan demi terciptanya peningkatan perkonomian. Aspek ini dapat dicapai salah satunya dengan cara mendukung perekonomian UMKM. Peningkatan perekonomian (dalamkonteks ini
UMKM) dapat melibatkan peran para pemuda yang kreatif serta inovatif dalam mensosialisasikan sekaligus menjadi pelaku usaha dengan memanfaatkan media
sosial yang saat ini dijadikan sebagai strategi marketing. Bahkan, saat ini media sosial merupakan solusi paling implementatif dalam hal mempromosikan produk. Hal ini menjadi tantangan kita dalam upaya peningkatan di sektor UMKM, salah satunya dengan cara Digitalisasi.
UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan aspek yang paling krusial dalam kemajuan perekonomian di Indonesia pada era Pandemi. Data menyebutkan 90% Pelaku usaha di Indonesia merupakan termasuk UMKM. Tidak hanya itu, UMKM juga menjadi penyumbang besar untuk pemasukan bruto mnasional negara yakni sekitar 60% dari total keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menggalakkan beragam program demi meningkatkan perekonomian negara khususnya pada UMKM. Berbagai bentuk program yang
dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan membiayai UMKM secara langsung, memberikan jaminan kredit, bantuan, maupun subsidi. Selain itu, pemerintah juga memberi dukungan untuk menyelamatkan UMKM dalam bentuk
pemberian stimulus. Tahun ini, stimulus yang digelontorkanoleh pemerintah untuk
UMKM menyentuh angka Rp695,2 triliun. Angka tersebut setara dengan 4,2%
PDB. Terkait tantangan Digitalisasi, Pemerintah juga mengambil kebijakan
struktural dengan mengentaskan UMKM dari “buta digital”, yaitu dengan memanfaatkan Media Sosial atau Digitalisasi UMKM.
Digitalisasi hadir di segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal ini
Digitalisasi dapat dimaknai dengan pemanfaatan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kinerja UMKM. Pemanfaatan media sosial menjadi suatu potensi besar dalam hal ekonomi kreatif bagi pelaku UMKM. Menurut hasil riset Google bersama Temasek, pertumbuhan pengguna internet di Indonesia menjadi salah satu yang berkembang paling pesat di dunia. Berkembangnya populasi penggunaan internet harus diimbangi dengan meningkatkan kemajuan teknologi secara informatif untuk menghasilkan Digitalisasi umkm yang maksimal sehingga pencapaian digitalitasi diindonesia bisa segera diterapkan pada seluruh UMKM.
Gambar 1 Tingkat Penetrasi Internet di Kawasan ASEAN (Mei, 2020)
Indonesia memiliki bonus demografis dengan banyaknya jumlah penduduk yang bisa menjadi modal utama untuk meningkatkan penetrasi internet.
Terkait sektor ekonomi, salah satu potensi besar dari penetrasi internet ialah peningkatan transaksi digital melalui e-commerce UMKM. Namun sebelum itu,
diperlukan juga wujud pelatihan digital bagi UMKM dengan harapan para pelaku
UMKM dapat lebih memahami setiap aspek yang dibutuhkan dalam transaksi digital. Sekaligus dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat luas (Untuk itu pemerintah perlu mengedepankan pembangunan fasilitas internet, khususnya di tengah kawasan 3T, agar tidak tertinggal dari dunia global terkait perkembangan teknologi internet), termasuk para pemuda dalam memantau perkembangannya.
UMKM Digitalisasi terus dimaknai dari berbagai elemen khususnya para pemuda dalam melakukan kegiatan UMKM yang harus bertransformasi ke arah adaptif dengan pemaknaan kemajuan tekonologi. Pada kondisi ini para pelaku
UMKM tidak dapat berjualan dengan menjual secara Konvensional karena kebijakan pemerintah terkait pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.
Mengatasi hal tersebut, para pemuda di Indonesia dapat memanfaatkan berbagai Platform yang sudah start up di Indonesia seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Blibli yang mana 16% daripelaku UMKM sudah masuk dan terhubung kedalamsuatuekosistemperekonomiandigital. Terdapat pulapernyataandariHubi
et al. (2021) bahwa pemaknaan ini dapat digunakan dalam penggunaan platform media digital yang kian hari semakin meningkat. Data 2020 menyebutkanbahwa 42% Pelaku UMKM sudah tergabung dalam media sosial serta platform penjualan.
Momentum ini dapat dijadikan sebagai peningkatan dalam pemaknaan Digitalisasi UMKM oleh pemuda Indonesia menuju generasi emas 2045.
Saat ini sudah banyak kanal media sosial seperti facebook, twitter, instagram, tiktok yang dapat dimanfaatkan oleh pemuda dalam rangka membantu UMKM. Selain sudah banyak yang menjadi pembuat konten (content creator) dan menguasai fitur kanal-kanal tersebut, para pemuda dapat membuka peluang
kolaborasi dari sesamanya untuk mempromosikan produk. Dengan berbekal kreativitas yang mumpuni dari para pemuda, tentu akan membantu UMKM untuk menjangkau sejauh dan sebanyak mungkin calon konsumen atau pembeli produk mereka.
UMKM juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasi yang
diciptakan oleh pemuda Indonesia. Kemajuan teknologi dapat membantu para UMKM untuk mendapatkan modal, mengingat salah satu masalah UMKM adalah
modal. Untuk mendukung perekonomian mikro, pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan industri fintech dalam aplikasi berbasis peer to peer (p2p) lending, yakni platform yang menghubungkan penyedia modal dengan penerima modal. Meskipun aplikasi p2p masih banyak menuai pro-kontra atas dampaknya, wujud
aplikasi tersebut dapat menjadi alternatif uluran bantuan bagi UMKM. Salah satu aplikasi yang ditengarai secara konsep memang untuk membantu UMKM adalah
Amartha, suatu perusahaan yang memberikan layanan jasa keuangan yang menyediakan pinjaman untuk para mitra/peminjam. Amartha bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di Indonesia, yang diwujudkan dalam penyaluran platform untuk mendukung kegiatan UMKM. Amartha sendiri memfokuskan platformnya untuk membangun bisnis berskala mikro, bahkan sampaike tempat yang jauh dari perkotaan.
Dengan melihat kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia yang memiliki kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi. Dalam konteks UMKM, perekonomian mikro bisa senantiasa berkembang menjadi lebih baik. Maka perlu adanya pengembangan UMKM ke arah yang lebih inovatif dengan menggali potensi yang ada semaksimal mungkin. Ini dapat terwujud jika UMKM menggunakan alat digitalisasi yang mendukung usahanya, seperti memanfaatkan perusahaan start up sebagai media penyaluran produk. Selain itu, UMKM juga bisa memanfaatan platform fintech yang dapat digunakan untuk mengajukan pemimanjaman dalam mendirikan usaha dengan skala mikro. Dengan banyaknya metode digitalisasi yang ada para pemuda diharapkan mengoptimalisasi beberapa opsi digitalisasi UMKM agar dapat menjawab tantangan menuju Indonesia Emas
2045. Dengan menggunakan strategi yang mudah serta cepat, UMKM tentunya dapat berkembang menjadi usaha mikro yang lebih baik dan maju. Bahkan, jika dimaksimalkan, UMKM bisa tumbuh menjadi usaha berskala dan berkualitas internasional.
DAFTAR PUSTAKA
Andini, Y. et al. (2021) ‘Pentingnya Peran Pemuda-Pemudi Karang Taruna Dalam
Membantu Masyarakat Sekitar Agar Patuh Terhadap Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Karang Taruna Pemuda Pancasila Kembangan
Selatan’, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM): Kreasi Mahasiswa
Manajemen, vol. 1(2), pp. 10–21.
Asti(2021) Riset: Tokopedia Jadi Platform Paling Sering Digunakan untuk Jualan
Online, Dailysocial, dilihat 12 September 2021, <https://dailysocial.id/post/riset-tokopedia-jadi-platform-paling-seringdigunakan-untuk-jualan-online>.
Fikri, M. H., Syamsuri, A. R. and Arianti, A. (2021) ‘Peningkatan Kewirausahaan
Pemuda Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kelurahan Tualang Kec.
Perbaungan Serdang Bedagai’, PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL
PENGABDIAN, 4(1), pp. 219–223.
Hubi, Z. B. et al. (2021) ‘Workshop Peran Siswa sebagai Warga Negara Dalam
Menyikapi Realitas di Masa Pandemi’, JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia), 6(1), pp. 67–74.
Lina (2020) Optimis Industri FMCG 2021 Jauh Lebih Baik, PelakuBisnis, dilihat 12 September 2021, <https://pelakubisnis.com/2020/11/optimis-industrifmcg-2021-jauh-lebih-baik/>.
Nurismalatri, N. et al. (2020) ‘Wujud Nyata Peran Pemuda Dan Organisasi
Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Di Masa Pandemi
Covid 19’, DEDIKASI PKM, 2(1), pp. 26–32.
Setyowati, D. and Burhan, F. A. (2020) Transaksi E-Commerce Naik 400%, Kominfo Latih 2.500 UMKM Jualan Online, KOMINFO, dilihat 12 September 2021, <https://kominfo.go.id/content/detail/30110/transaksi-ecommerce-naik-400-kominfo-latih-2500-umkm-jualanonline/0/sorotan_media>.
Peran Mahasiswa Mendorong Potensi Ekowisata Daerah Berbasis
Community Based Tourism
Alfira Nur Shifa
UIN Syarif Hidayatullah
(Esai ini dibuat untuk keperluan pendaftaran relawan Sobat Mengajar Indonesia)
Indonesia memiliki kekayaan alam yang berisi keindahan dan keberagaman
budaya yang mampu meningkatkan potensi pariwisata. Menurut World Tourism Organization, pariwisata menunjukkan kegiatan aktif seseorang maupun kelompok yang berusaha keras untuk mengunjungi tempat-tempat di luar lingkungan mereka yang semula. Saat ini yang digadang-gadang dalam sektor pariwisata adalah ekowisata. Ekowisata merupakan konsep pariwisata berkelanjutan yang sekaligus berfokus pada wawasan mengenai lingkungan. Ekowisata memiliki perbedaan karakteristiktersendiridibanding denganobyek pariwisatalainnya, pariwisatatidak
hanya berperan dalam usaha pemberdayaan kesejahteraan masyarakat lokal secara ekonomi, namun wisata juga bertanggung jawab pada konservasi lingkungan, serta wisata sekaligus mampu mengedepankan budaya lokal agar lebih terkenal. Namun, tidak sedikit masyarakat yang belum paham bahwa ekowisata juga membutuhkan pengembangan fasilitas pendukung untuk menunjang kenyamanan ekowisatawan. Oleh karena itu, ekowisata dapat menjadi bagian pembangunan bagi masyarakat di daerah dengan memanfaatkan potensi alam tanpa mengesampingkan pengetahuan lokal masyarakat sehingga mampu membuat keuntungan yang menimbulkan taraf hidup bagi masyarakat setempat dan kemudahan untuk pengguna fasilitas tersebut.
Community Based Tourism (CBT) atau yang dikenal sebagai pariwisata berbasis masyarakat menjadi pendekatan yang sesuai untuk ekowisata daerah yang akan ditingkatkan. Hal ini menjadi pertimbangan utama mengingat masyarakat di sebuah daerah mempunyai metode masing-masing dalam mengatur kehidupan
warganya yang berelasi dengan alam. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat
yang memiliki kelebihan secara akademis mampu mengantarkan ekowisata menjadi lebih potensial tanpa menghilangkan pengatahuan lokal yang dimiliki
masyarakat sebagai tuan rumah, karena masyarakat lokal lebih paham dalam
mengatur sumber daya alam di wilayah yang mereka dibandingkan dengan orang luar yang baru akan berkunjung diwilayahtersebut. Ekowisata yang akan dibangun
nanti juga tidak boleh menghilangkan hak-hak masyarakat lokal dalam mengelola
kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola yang diakui keberadaannya berpotensi menarik perhatian masyarakat
luar untuk berkunjung. Selain itu, mahasiswa juga memiliki peran aktif untuk membantu perkembangan ekowisata dengan melakukan kegiatan promosi baik dengan cara sosialisasi, maupun sosial media agar meningkatakan potensi masyarakat luar untuk berkunjung.
Daftar Pustaka
Attar, M., Hakim, L., & Yanuwiadi, B. (2013). Analisis Potensi dan Arahan
Strategi Kebijakan Pengembangan Desa Ekowisata di Kecamatan Bumi
Aji, Kota Batu. Journal of Indonesian Tourism and Development Studies, 1(2), 68-78.
Hijriati, E., & Mardiana, R. (2014). Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat
Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial Dan Ekonomi Di Kampung
Batusuhunan, Sukabumi. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 146-159.
Rahmawati, R., & Gentini, D. E. (2008). Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat
Kasepuhan: Adaptasi, Konflik dan Dinamika Sosio-Ekologis. Sodality:
Jurnal Sosiologi Pedesaan.
