AHUMAGZ Edisi 10 Tahun 2019

Komunikatif l Informatif l Inovatif

10 l 2019

SIAPA dia

Prof. Dr. H. Muladi, S.H.

Pengabdian Tanpa Akhir

Omnibus Law, Kerja Keras, dan Torehan Prestasi Kinerja Ditjen AHU 2019 sosok

ISSN 2597-4025

Dhahana Putra

Omnibus Law, Simplikasi Regulasi Mudahkan Investasi

judul rubrik

2

A H U mag z | D IT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

visi

3

Kerja Lebih Cepat Lagi dan Terus Berinovasi Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tjahjo Kumolo yang telah memimpin Kemenkumham dengan baik. Saat saya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk kedua kalinya, Bapak Presiden menitipkan beberapa pesan yang harus menjadi prioritas kerja dan harus kita kawal selama kepemimpinan beliau.

Pertama peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pembuatan Undang-Undang Omnibus Law. Kedua, peningkatan pelayanan publik termasuk pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan. Mari

kita tingkatkan pelayanan keimigrasian termasuk pelayanan di bandara-bandara di tanah air.

Terkait dengan pelayanan pemasyarakatan, kita juga harus segera berbenah diri, penyelesaian revisi UndangUndang Narkotika menjadi sangat penting untuk dilakukan, penekanan pada rehabilitasi (pengguna narkoba di lembaga pemasyarakatan), serta peredaran narkoba yang masih ditemukan (di lembaga pemasyarakatan). Ini harus menjadi catatan prioritas kita.

Pencapaian hasil kinerja seluruh jajaran Kemenkumham selama lima tahun terakhir di masa kepemimpinan saya juga sangat baik, termasuk penerapan electronic government (e-Gov) dan inovasi-inovasi dalam rangka mempercepat pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham.

Meskipun kita sudah banyak melakukan inovasi-inovasi

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

VISI

4

Perubahan mindset menjadi sesuatu yang amat penting. Orang yang tidak dapat mengubah pikirannya, mindset-nya, can not change anything.

Maka perubahan pikiran, mindset, adalah the driving force buat kita to transform, dari sistem nilai yang lama menjadi birokrasi yang melayani. Ini bukanlah hal yang mudah.

Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM

dalam hal pelayanan publik, namun inovasi yang kita lakukan tidak boleh berhenti. Selain pengembangan inovasi-inovasi yang kita lakukan, tak kalah pentingnya adalah perubahan mindset dan keinginan untuk berubah menjadi lebih baik.

Kalau kita berada pada zona nyaman, tidak ada keinginan untuk to transform, maka kita tidak akan pernah maju.

Perubahan mindset menjadi sesuatu yang amat penting.

Orang yang tidak dapat mengubah pikirannya, mindsetnya, can not change anything. Maka perubahan pikiran, mindset, adalah the driving force buat kita to transform, dari sistem nilai yang lama menjadi birokrasi yang melayani. Ini bukanlah hal yang mudah.

A H U mag z | D IT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

Saya senang dengan anak-anak muda yang baru saja mendapat penghargaan. Mereka inovatorinovator, adalah orang-orang yang muda. (Menkumham sebelumnya telah memberikan penghargaan Anugerah Pemanfaatan dan Inovasi Teknologi Informasi dalam empat kategori. Salah satu kategorinya adalah dari perorangan, yang didominasi oleh anak-anak muda).

Bapak Presiden, mengajak kita untuk jangan takut berubah. Berpikirlah out of the box, terabas birokrasi yang lambat, ciptakan (hal) yang baru untuk mempercepat, karena kita bersaing di antara yang tercepat.

Untuk itu, saya mengajak semua jajaran Kemenkumham menyingsingkan lengan baju dan siap bekerja lebih keras dan cepat lagi. Saya juga berharap seluruh jajaran Kemenkumham selalu taat asas dan tetap menganut nilai PASTI yakni Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Selamat bekerja.

(Disarikan dari sambutan saat serah terima jabatan Menkumham periode 2019 -2024 dari Plt Menkumham Tjahjo Kumolo, kepada Yasonna H Laoly, 23 Oktober 2019, di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jalan Hr Rasuna Said, Kuningan, Jakarta dan sambutan Menkumham pada acara Malam Transformasi Puncak Hari Dharma Karyadhika 2019, 30 Oktober 2019)

Namun kita tidak boleh berpuas diri, masih banyak target-target kinerja 2020 yang ada di depan mata dan harus kita selesaikan dengan baik. Kerja keras, kerja cepat, dan inovatif, kedepankan nilai-nilai PASTI menjadi kunci utama dan rujukan kita dalam bekerja.

Periode ke dua masa kepemimpinan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, beliau menyampaikan sejumlah pesan saat diberikan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo di masa jabatan beliau kedua kalinya.

Selain mengawal terbentuknya Undang-Undang Omnibus Law terkait UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM, Menkumham juga berpesan agar kita meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), bekerja keras, kerja cepat, selalu berinovasi. Mari kita implementasikan pesan-pesan tersebut menjadi prioritas kinerja kita.

Ditjen AHU senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan publik dari waktu ke waktu. Beberapa waktu lalu, Sekjen Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto dalam pengarahannya pada Rapat Teknis Peningkatan Pelayanan Publik Ditjen AHU menyampaikan Ditjen AHU selama Maret – Mei 2019 memperoleh predikat Baik, berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Kita

patut bersyukur, namun kita harus dapat meningkatkan pelayanan publik lebih baik lagi dan mampu meraih predikat Sangat Baik sehingga Ditjen AHU bisa memperoleh status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Di penghujung 2019 ini, sebuah momen penting sekaligus capaian kinerja Kemenkumham, yakni penandatanganan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana/ Mutual Legal Assistance (MLA) antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia di Moskow pada 13 Desember 2019. Penandatanganan dilakukan oleh Menkumham Yasonna H Laoly mewakili pemerinta RI. Perjanjian MLA RI - Rusia ini merupakan perjanjian MLA yang ke 11 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah RI. Sebelumnya perjanjian MLA diadakan dengan ASEAN, Australia, Hong Kong, Cina, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, Iran, dan Swiss. Perjanjian MLA RI Rusia merupakan capaian kerjasama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa dan menjadi keberhasilan diplomasi yang sangat penting.

Perjanjian MLA RI dengan Rusia terwujud melalui perundingan selama dua tahun yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar. Penandatanganan Perjanjian MLA itu sejalan dengan arahan dan komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery).

AHU Magz Edisi 10 ini menyajikan tema utama, Capaian Kinerja Ditjen AHU 2019 dan Rencana Kerja 2020. Semoga sajian-sajian dalam edisi kali ini memberi banyak wawasan kepada kita. Terima kasih dan selamat membaca !

Pemimpin Redaksi

Sudaryanto Abdul Chalik, SH

Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha

s u r at p e m b a c a

Sebagai pembaca AHU Magazine, saya merasa banyak memperoleh manfaat dari konten-konten yang disajikan oleh tim AHU Magz, yang dikelola oleh teman-teman Humas Ditjen AHU. Banyak konten yang menarik, selain laporan utama juga, beritaberita singkat terkait dengan kegiatan internal Ditjen AHU dan unit-unit kerja lain di Kemenkumham, seperti perkembangan kinerja di Kanwil-Kanwil Kemenkumham di tanah air. Ini menarik AHU Magz menampilkan profil-profil Kanwil-Kanwil yang ada, baik lembaga, pimpinan maupun sosok ASN serta kinerja positif dicapai. Selamat dan sukses untuk AHU Magz, menjadi media komunikasi yang positif bagi ASN di Ditjen AHU dan lingkungan Kemenkumham. Semoga dapat menampilkan tulisan-tulisan terbaik untuk kemajuan Ditjen AHU dan teman-teman di unit-unit kerja lain di Kemenkumham.

Monica Dhamayanti Kadiv Yankum dan HAM Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

dar redaksi

Pembaca AHU Magz, yang terhormat, saat ini kita berada di penghujung tahun 2019, dan membuka lembaran baru 2020. Telah banyak capaian-capaian kinerja yang telah kita selesaikan dan sangat membanggakan kita, di lingkungan Kemenkumham khususnya di Ditjen AHU.

5

14 daftar isi

Fokus

Kerja Cepat, Keras, Produktif, dan Ciptakan Sistem Pencegah Korupsi

6

7

Berita AHU

Setiap Negara Harus Punya Otoritas Pusat dalam Kerjasama Hukum

11

Kilas Kemenkumham Perjanjian MLA Indonesia - Rusia Ditandatangani

32 Antarkita 34 Wawasan 36 Lintas Kanwil 46 Ragam Olahraga

41 54

36

Lintas Kanwil

Kadiv Yankum Kanwil Kemenkumham DIY, Monica Dhamayanti

48 Pelesir 52 Entreprenuership 56 Kuliner 58 Info Tech

Siapa Dia

Prof. Dr. H. Muladi, S.H. Pengabdian Tanpa Akhir

Inovasi

Johny Setiawan ‘Pemilik’ 15 Planet di Luar Tata Surya

SUSUNAN REDAKSI PEnanggung Jawab Cahyo Rahadian Muzhar, SH, LLM, DANAN PURNOMO, SH, MSI Pemimpin Redaksi Sudaryanto Abdul Chalik, SH Redaktur Pelaksana dora hanura, Se, mm, mh Sekretaris Redaksi Euis Nurmala, S.H.,M.H, Ismairiani Utami, S.Ikom Fotografer DWINANTO PRAKOSO KURNIAWAN, Suntoro, Irfan Dwi Hindiarto, SE konsultan cer indonesia

A H U mag z | D IT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

A

da beberapa bentuk kerja sama di bidang hukum, di antaranya; bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matter/MLA), ekstradisi, pemindahan narapidana (transfer on sentenced person), dan pengalihan penuntutan (transfer of proceeding).

Indonesia telah memiliki hukum positif terkait MLA dan ekstradisi.

MLA diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, sedangkan ekstradisi diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ekstradisi.

Namun, Indonesia belum memiliki regulasi tentang pemindahan narapidana dan pengalihan penuntutan.

“Ada beberapa contoh terkait kerja sama di bidang hukum ini, misalnya pertemuan antara central authority Indonesia yakni Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan central authority Hong Kong membahas pengembalian aset Bank Century di Hong Kong pada 2015, contoh lain adalah Casework Meeting Permintaan Ekstradisi 8 WNI di Vietnam dan penyerahan ekstradisi Antonio Vitale, Italia pada 2014 lalu,” kata Direktur Jenderal Administasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar kepada peserta acara Diseminasi Kerja sama Penegakan Hukum Lintas Negara Melalui Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi, di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 8 November 2019 lalu.

Acara dihadiri Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian- PTIK Irjen. Pol. Aris Budiman dan siswa S1, S2, S3 STIKPTIK. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK - PTIK adalah lembaga pendidikan kedinasan dan lembaga pendidikan akademik di bawah kendali Lembaga Pendidikan Polri. Dengan

peran sebagai lembaga pendidikan kedinasan dan lembaga pendidikan akademik, mempunyai jati diri sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan Kepolisian Republik Indonesia yang bertujuan mengembangkan Ilmu Kepolisian di Indonesia.

Cahyo menambahkan, landasan kerja sama internasional, pertama perjanjian multilateral, seperti UNTOC, UNCAC, Drugs Convention, kedua perjanjian regional (ASEAN) : ASEAN MLAT, ACTIP, tiga perjanjian bilateral seperti MLA dan ekstradisi, empat prinsip resiprositas (timbal balik), lima hubungan baik.

Terkait dengan otoritas pusat (central authority) , setiap negara diamanatkan untuk menunjuk otoritas pusat dalam kerja sama hukum, mengkordinasikan penanganan kerja sama internasional, baik ke dalam (incoming) maupun ke luar (outgoing), terdaftar dalam buku kumpulan otoritas pusat yang diterbitkan UNODC, UU No 1 Tahun 1979 dan UU No 1 Tahun 2006 menunjuk Menkumham sebagai Otoritas Pusat.

Sebagai central authority, Kemenkumham berkewajiban melayani institusi penegak hukum demi kelancaran pelaksanaan tugas; melakukan koordinasi penyusunan MLA dan ekstradisi dalam incoming requests memberikan arahan pada otoritas asing terkait institusi yang berwenang dan prosedur serta persyaratan berdasarkan hukum Indonesia.

“Kemenkumham juga berkewajiban memonitor dan menindaklanjuti permintaan bantuan baik incoming maupun outgoing serta melakukan analisis terhadap hukum negara diminta dan negosiasi terhadap pemenuhan permintaan, “ kata Cahyo. lll

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

b e r i t a ahu

Setiap Negara Harus Punya Otoritas Pusat dalam Kerja sama Hukum

7

b e r i t a ahu

8

Korporasi Sering Disalahgunakan untuk TPPU dan Terorisme

K

orporasi pada saat ini sering disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kasus pencucian uang, terorisme, dan korupsi dalam menyembunyikan identitas pelaku dan hasil kegiatannya. Berdasarkan hasil penelitian Financial Action Task Force (FATF) terhadap pengaturan dan penerapan transparansi informasi pemilik manfaat, menyatakan bahwa rendahnya informasi pemilik manfaat yang cepat, mudah, dan akurat di Indonesia telah dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan identitas pelaku usaha dan menyamarkan hasil dari tindak pidananya. “Mereka menggunakan korporasi tersebut untuk menggunakan harta kekayaan dari korporasi yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana,� kata Direktur Jenderal AdministasiHukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar, dalam Sosialisasi Beneficial Ownership (BO)

A H U mag z | D IT JEN AH U

di Hotel Tentrem, Jalan Pangeran Mangkubumi , Yogyakarta, pada 11 November 2019, yang dihadiri sekitar 300 peserta dari notaris anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengurus Wliayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), firma, CV, PT, pelaku usaha, dan UMKM. Sosialisasi BO ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Cahyo menambahkan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dapat mengancam stabilitas, integritas sistem perekonomian, sistem keuangan, serta membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam menghadapi tindak pidana tersebut, Indonesia sudah melakukan beberapa hal seperti menjadi anggota Asia Pacific Group on Money Laundering

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

(APG) sejak 2001, menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) pada 2018 dan saat ini Indonesia tengah mempersiapkan pelaksanaan Mutual Evaluation (ME) periode 2019-2020.

Salah satu rekomendasi FATF dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah perlu adanya pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.

Presiden telah menetapkan Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada 1 Maret 2018 dan kemudian diundangkan oleh Kemenkumham pada 5 Maret 2018. lll

S

edikitnya sebanyak 199 anak hasil perkawinan campuran pasangan Indonesia dan China masih terdaftar memiliki kewarganegaraan ganda. “Nanti kalau anak itu sudah berusia 21 tahun harus pilih salah satu kewarganegaraan, “ kata Direktur Tata Negara Ditjen AHU, Kartiko Nurintias dalam sosialisasi SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) yang memberikan pelayanan kewarganegaraan bagi WNI di luar negeri, di aula Kedutaan Besar RI di Beijing , Republik Rakyat Tiongkok , 15 Desember 2019 lalu.

Menurut Kartiko, Indonesia dan China sama-sama menganut asas kewarganegaraan tunggal sehingga anak dari pasangan suami-istri yang berasal dari dua negara berbeda tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan dari kedua orang tuanya.

Selain di China, lanjut Kartiko di Taiwan ditemukan sedikitnya 52 anak hasil perkawinan campuran yang menjadi korban ketidakharmonisan orang tuanya, sedangkan di Singapura ditemukan anak usia 21 hasil perkawinan campuran tidak mau ikut program wajib militer mereka berbondong-bondong kembali ke Indonesia.

Di kesempatan itu, Kartiko menjelaskan Ditjen AHU memiliki aplikasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE).

Apikasi SAKE memberikan enam layanan yakni, permohonan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaran Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6), layanan tetap menjadi Warga Negara Indonesia (Pasal 26 ayat(3) dan ayat(4)), memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 32),

permohonan surat keterangan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Juga permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada Presiden (Pasal 23 huruf c) serta layanan laporan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 23).

“Dalam permohonan pengajuan kewarganegaraan, WNI yang mengajukan permohonan pindah kewarganegaraan. Syaratnya mudah karena kami punya aplikasi SAKE, tinggal masukkan berkas persyaratan untuk diverifikasi dan bayar PNBB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang ada di dalam aplikasi itu, langsung diproses,” jelasnya. Namun dia meminta para pemohon harus memastikan terlebih dulu pemerintah negara lain yang menjadi tujuan pindah kewarganegaraan bersedia menerima permohonan. lll

PPK Harus Profesional dalam Mengawal Perencanaan

D

irektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bekerja sama dengan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal terus lakukan peningkatan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi (Kemenkumham) mengingat PPK berperan penting dalam percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan realisasi penyerapan

anggaran Kemenkumham.

“Acara peningkatan kompetensi PPK di lingkungan Kemenkumham ini penting untuk mencapai level yang profesional dan akuntabel.

Agenda ini sekaligus upaya penguatan kapasitas teknis bagi para PPK, agar pada Tahun Anggaran 2020 para PPK dapat mengelola kegiatan menjadi lebih akuntabel dan lebih baik lagi,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Sesditjen AHU) Danan Purnomo, di Tangerang, 18 Desember 2019.

Sementara Wisnu Nugroho Dewanto Kepala Biro Pengelolaan BMN, menyampaikan bahwa PPK memiliki peran penting dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan cepat, transparan dan akuntabel.

Penguatan terhadap kompetensi ini sangat diperlukan untuk perluasan

tugas dan fungsi yang dimiliki PPK dalam proses perencanaan pengadaan dan pelaksanaan barang dan jasa.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 16 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kemenkumham, PPK memiliki kewajiban melaporkan hasil pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Pengelola PBJ (UKPBJ) pada kantor wilayah” ujarnya Dalam kesempatan itu, Wisnu memberikan apresiasi atas kerja keras yang di lakukan PPK dalam menyusun Rencana Pengadaan yang di tuangkan dalam RUP melalui aplikasi SiRUP sehingga Kementerian Hukum dan Ham berada pada posisi urutan ke-4 dengan nilai IKPA 94,51 dari seluruh Kementerian atau Lembaga dalam kategori Kinerja Pengelolaan dan Pelaksanaan RUP dan LKPP. lll

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

b e r i t a ahu

Sebanyak 199 Anak Berkewarganegaraan Ganda

9

b e r i t a ahu

Sebanyak 500 Calon Notaris Mengikuti PPKJN

10

S PPNS Harus Tegas dalam Penegakan Hukum

U

ntuk memberikan perlindungan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum yang menjadi tugas pentingnya dalam penyidikan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib memiliki legalitas. Dalam mewujudkan integritas dan profesionalisme, maka PPNS sebagai penyidik wajib mendapatkan pelatihan khusus, anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai.

“Tugas dan wewenang PPNS melakukan penyidikan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masingmasing,” kata Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU Santun Maspari Siregar, saat membuka acara Rapat Koordinasi Ditjen AHU dan Kordinator PPNS Kementerian/ Lembaga Non Kementerian di Hotel Aston Bogor, 2 Desember 2019.

Santun menambahkan, mengemban tugas sebagai PPNS tentu tidak mudah makanya perlu pelatihan khusus.

Tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di bawah Sub Direktorat PPNS (Subdit PPNS) sebagai lembaga yang mengatur dan mendidiknya.

Tantangan di era Revolusi Industri ke-4 yang semuanya serba digital ini dan pesatnya teknologi komunikasi ini, relatif berat. Terobosan baru sangat diperlukan untuk menghadapi ancaman tindak kejahatan yang menggunakan tekonologi informasi. Penegak hukum termasuk PPNS wajib memiliki keahlian khusus dalam mengungkap pelaku tindak kejahatan. lll

A H U mag z | D IT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

ebanyak 500 calon notaris dari seluruh Indonesia mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN), pada 25 November 2019 di Tangerang, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pelaksanaan PPKJN ini merupakan kali kedua setelah PPKJN pertama dilaksanakan pada 2 November 2019 lalu.

Direktur Perdata Daulat Pandapotan Silitonga mengatakan program pelatihan yang diselenggarakan Kemenkumham melalui Ditjen AHU ini merupakan dasar Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris dan bagian dari proses pengangkatan notaris, setelah Ujian pengangkatan notaris (UPN) dibatalkan berdasarkan putusan dari MA. “Pelatihan ini sebagai pengganti Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) sesuai Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA)” kata Daulat,saat membuka acara PPKJN di Tangerang.

Dia menjelaskan program pelatihan calon notaris ini merupakan kewajiban moral dari pemerintah melalui Kemenkumham untuk bisa mengangkat notaris yang berkualitas dalam menjalankan profesinya secara terhormat, bermartabat serta profesional Kurangnya pemahaman, pengertian dan pengetahuan notaris dalam mengimplementasikan Undang-Undang atau peraturan lain tentang pembuatan akta dapat menyebabkan meningkatnya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan ataupun kode etik yang dilakukan oleh notaris.

Daulat berharap dengan pelatihan ini calon notaris dapat memahami Online Single Submission (OSS), registrasi pada aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS), dan pendirian badan hukum (CV, Firma dan PT), pendaftaran fidusia, dan laporan wasiat. lll

k i la s k e m e n k umham

11

Perjanjian MLA Indonesia - Rusia Ditandatangani

M

enteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/MLA) antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia di Moskow pada 13 Desember 2019.

Perjanjian MLA RI - Rusia ini merupakan perjanjian MLA yang ke 11 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah RI, setelah ASEAN, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, Iran, dan Swiss.

Yasonna mengatakan, perjanjian MLA RI - Rusia merupakan capaian kerjasama bantuan timbal balik pidana dan menjadi keberhasilan diplomasi yang sangat penting, mengingat RI - Rusia memiliki sejarah panjang hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak hampir 70 tahun lalu.

“Sebagaimana telah diketahui, Rusia merupakan salah satu negara

paling berpengaruh di dunia, baik secara politik maupun secara ekonomi,” kata Yasonna.

Belakangan ini, Rusia menjadi tujuan ekspor kopi dan buah-buahan dari Indonesia. Selain itu, pada tahun 2018 Indonesia juga telah mengeskpor kapal cepat produksi Banyuwangi ke Rusia.

Sementara itu, nilai investasi Rusia di Indonesia juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan penandatanganan 13 Memorandum of Understanding (MoU) antara pelaku bisnis dari Rusia dan Indonesia pada 1 Agustus 2019 lalu. Demikian pula dalam bidang pariwisata di mana kunjungan wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan sebaliknya, terus mengalami peningkatan.

“Kerja sama antara kedua negara di berbagai bidang penting untuk ditingkatkan, termasuk kerja sama di bidang hukum,” kata Yasonna.

Menurutnya, penandatanganan Perjanjian MLA ini sejalan dengan

arahan dan komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery) yang dilakukan melalui berbagai platform kerja sama hukum, seperti perjanjian MLA yang baru saja ditandatangani ini.

Menurut Yasonna, perjanjian MLA RI - Rusia terdiri dari 23 pasal, yang antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pembekuan, penyitaan, penahanan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

Perjanjian MLA RI - Rusia terwujud melalui proses perundingan selama 2 tahun yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Cahyo Rahadian Muzhar. lll

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

k i la s k e m e n k umham

12

Pelayanan Publik Kemenkumham Raih Predikat Sangat Baik

S

ebagai Kementerian yang memiliki unit pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tentu terus berupaya untuk meningkatkan kualitasnya. Melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkumham berhasil meraih piagam penghargaan dengan predikat Sangat Baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenpanRB) berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik lingkup kementerian dan lembaga Tahun 2019.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Diah Natalisa, mengatakan penyerahan penghargaan hasil evaluasi terhadap pelayanan publik dilakukan untuk memunculkan unit pelayanan publik (UPP) sebagai percontohan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga memberi dampak dalam

Menkumham Apresiasi Jajarannya Raih Prestasi dan Inovasi

M

enteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan pentingnya transformasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada malam puncak Hari Dharma Karyadika (HDKD) 2019. Dia juga mengapresiasi pada jajarannya yang meraih berbagai kategori penghargaan di HDKD 2019, yang berhasil membuat terobosan -terobosan yang mempermudah dalam sistem birokrasi.

Yasonna tak lupa mengucapkan terima kasih karena diberikan kepercayaan kembali menjabat sebagai

A H U mag z | D IT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

kesejahteraan masyarakat. “Hasil evaluasi ini menjadikan unit yang mendapat penghargaan menjadi role model bagi unit lain,” ujar Diah, pada 11 Desember 2019 lalu.

Terdapat 51 kementerian dan lembaga yang dievaluasi dan penilaian mengacu pada unit yang telah ditentukan.

Dengan kategori penilaian pelayanan prima, sangat baik, baik, baik dengan catatan, cukup, cukup dengan catatan, dan prioritas pembinaan, evaluasi dilakukan oleh evaluator dari Kementerian PANRB dari bulan Mei sampai Oktober 2019.

“Masih perlu kerja keras dan komitmen masing-masing lembaga dan kementerian untuk menuju kualitas pelayanan prima di bidang penyelenggaraan pelayanan publik,” tambah Diah. Adapun penjabaran penilaian ke 51 kementerian dan lembaga yang dievaluasi, yaitu 2 K/L dengan nilai A (pelayanan prima), 21 K/L dengan nilai A(sangat baik), 21 K/L dengan nilai B (baik), 5 K/L dengan nilai B- (baik dengan catatan), dan 2 K/L dengan penilaian C (cukup). lll

Menkumham dalam Kabinet Indonesia Maju. “Semoga amanah ini dapat kita laksanakan bersama dengan lebih baik dari apa yang dilakukan sebelumnya,” ucap Yasonna.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengatakan malam puncak HDKD 2019 selain sebagai malam transformasi tapi juga bentuk apresiasi kepada seluruh insan pengayoman yang telah bertransformasi dari birokrasi konvensional ke digital. ”Berbagai inovasi sudah dilahirkan, baik inovasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maupun inovasi pelayanan publik,” kata Bambang.

Dalam acara itu juga di launching 4 (empat) aplikasi pelayanan terbaru yaitu aplikasi SABU (Sistem Aplikasi Badan Usaha), Beneficial Ownership dan Koperasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) serta e-RB (Reformasi Birokrasi) dari Sekretariat Jenderal sebagai bentuk inovasi pelayanan publik.

Cahyo R Muzhar Direktur Jenderal AHU menjelaskan, ketiga aplikasi pelayanan publik tersebut merupakan respon Ditjen AHU dalam meningkatkan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia yang menjadi program prioritas pemerintahan era Presiden Joko Widodo.

Ia menjelaskan aplikasi SABU (Sistem Aplikasi Badan Usaha) merupakan suatu sistem pendaftaran badan usaha yang berbentuk Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Perdata. Sedangkan Aplikasi Koperasi adalah suatu sistem yang dikembangkan guna menyelenggarakan pengesahan pendirian koperasi, pengesahan perubahan Koperasi dan pengesahan pembubaran koperasi. lll

M

enteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mewakili Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Penegasan tersebut disampaikan Yasonna ketika menghadiri Konferensi Negara Pihak dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi atau Conference of the State Parties (CoSP) to the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Abu Dhabi, 16-20 Desember 2019.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan agenda penting pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan sejumlah aturan dan regulasi, termasuk Rencana Aksi Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 20122025. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi. “Revisi atas UU KPK meliputi beberapa elemen baru, antara lain memperkuat fungsi pencegahan KPK, memastikan kesesuaian proses hukum yang dilakukan KPK dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana,

k i la s k e m e n k umham

Indonesia Berkomitmen Berantas Korupsi pada Konferensi PBB Anti Korupsi

13

dan meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi,� tutur Yasonna.

Dalam cakupan kejahatan transnasional, Menkumham menekankan pentingnya kerja sama internasional mengenai pemulihan aset hasil korupsi yang dilarikan ke negara lain. Tantangan utama yang dihadapi selama ini adalah kurangnya kepercayaan dan komunikasi antara negara peminta bantuan kerja sama dengan negara tempat aset dilarikan, kurangnya dukungan politik, perbedaan sistem hukum, kriminalitas ganda, dan keterbatasan waktu pemulihan aset.

Suksesnya kerja sama internasional, jelas Menkumham, akan tercapai jika negara-negara yang menerima permohonan bantuan pemulihan aset dapat membuka jalur

komunikasi yang efektif. Untuk itu, Menkumham mengajak masyarakat internasional dan negara-negara pihak konferensi melakukan kerja sama secara lebih efektif dalam melaksanakan komitmen sesuai dengan ketentuan dalam UNCAC. CoSP UNCAC merupakan pertemuan tiap dua tahun antar negara yang menandatangani dan telah meratifikasi UNCAC. Masing-masing negara memiliki kesempatan untuk menyampaikan keadaan dan/atau terobosan terkini dalam upaya memerangi korupsi termasuk kendala-kendala yang dihadapi. Konferensi tahun ini bertemakan United Against Corruption atau Bersatu Melawan Korupsi dan merupakan konferensi yang ke-8 sejak diselenggarakan pertama kali pada 2006 di Amman, Yordania. lll

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

fokus

14

Kerja Cepat, Keras, Produktif, dan Ciptakan Sistem Pencegah Korupsi Kerja cepat, keras dan produktif, jangan terjebak rutinitas monoton, hasil nyata.

Para menteri harus bisa menciptakan sistem yang mencegah terjadinnya korupsi. Itulah beberapa pesan Presiden Joko Widodo saat pengumuman Menteri Kabinet Indonesia Maju di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 23 Oktober 2019 lalu. Pesan tersebut ‘warning’ agar para menteri di era kepemimpinannya periode kedua ini harus bekerja keras, inovatif, dan berupaya mencegah terjadinya korupsi di lembaganya.

A H U mag z | DIT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

Etos kerja, kerja, kerja, yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di era kepemimpinnya membawa banyak perubahan besar secara massif terhadap sikap, perilaku, cara berpikir, dan cara bekerja yang positif di semua lini masyarakat, khususnya terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), pimpinan lembaga/kementerian di lingkungan kerjanya. Kerja, kerja, kerja, bukan slogan tanpa makna dan implementasi, namun ‘tagline’ sekaligus merupakan ‘brand image’ yang kuat dan melekat pada pemerintah Presiden Jokowi tersebut secara

fokus

15

progresif dan revolusioner menghapus budaya kerja bermalas-malasan dan stigma birokrasi lamban. Para ASN dan birokrasi tak boleh lagi bekerja asal-asalan, santai, tidak ada target kinerja, tidak inovatif, dan kreatif dalam melayani masyarakat .

Role model kerja keras yang dicontohkan oleh Presiden Jokowi selama ini, harus diadaptasi dan di copy paste oleh birokrasi ASN di semua lembaga/kementerian dalam berkinerja.

Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk bekerja keras, mengabdikan dirinya untuk membangun bangsa bahkan menamakan kabinetnya, di era pemerintahannya yang pertama 20152019 dengan nama Kabinet Kerja.

Jargon ‘Revolusi Mental’ digaungkan pertama kali oleh Presiden Jokowi sejak masa kampanye Pilpres 2014 lalu, direalisasikan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental yang ditandatangani pada 6 Desember 2016 lalu. Tujuan Inpres ini untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur

Role model kerja keras yang dicontohkan oleh Presiden Jokowi selama ini, harus diadaptasi dan di copy paste oleh birokrasi ASN di semua lembaga/kementerian dalam berkinerja. Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk bekerja keras, mengabdikan dirinya untuk membangun bangsa. dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Inpres tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Kepala Sekretariat Lembaga Negara, para Gubernur dan para Bupati/Walikota.

Presiden Jokowi berharap, para pejabat tersebut mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya dalam melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Dalam Inpres, terdapat lima program yang bisa menjadi pedoman bagi para pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Pertama, Program Gerakan Indonesia Melayani. Program ini difokuskan kepada peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum,penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government).

Kedua, Program Gerakan Indonesia Bersih. Program ini fokus pada peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas, peningkatan sinergi penyediaan sarana dan

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

fokus

16 peningkatan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya, karakter bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi integritas, etos kerja dan gotong royong untuk dan pengembangan potensi daerah membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, tertinggal, peningkatan perilaku yang maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. mendukung penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri. prasarana yang menunjang perilaku Kelima, Program Gerakan Indonesia Bersatu. Program hidup bersih dan sehat. ini fokus pada peningkatan perilaku yang mendukung Ketiga, Program Gerakan kehidupan demokrasi Pancasila, peningkatan perilaku toleran Indonesia Tertib. Program ini fokus dan kerukunan inter dan antar umat beragama, peningkatan pada peningkatan perilaku tertib perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, penggunaan ruang publik, peningkatan patriotisme, dan kesetiakawanan sosial, peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan, kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan perilaku tertib administrasi peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan kependudukan, peningkatan perilaku perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan tertib berlalu lintas, peningkatan berkebutuhan khusus. perilaku antre, peningkatan sinergi Di era kepemimpinannya yang kedua 2019-2024, Presiden penyediaan sarana dan prasarana Jokowi meneguhkan kembali budaya dan etos kerja keras penunjang perilaku, peningkatan di lini para menteri kabinetnya dengan nama Kabinet penegakan hukum perilaku tertib dan Indonesia Maju. menumbuhkan lingkungan keluarga, Pesan-pesan Presiden Jokowi kepada para menteri di satuan pendidikan, satuan kerja, dan kabinetnya sangat lugas. Sedikitnya ada tujuh pesan yang komunitas yang ramah dan bebas disampaikan Presiden Jokowi usai mengumumkan susunan kekerasan. menteri Kabinet Indonesia Maju.

Keempat, Program Gerakan

Tujuan Inpres ini untuk memperbaiki dan membangun

Indonesia Mandiri. Program ini fokus pada peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan, peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif, peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap ekonomi nasional,

A H U mag z | D IT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

1. Jangan melakukan korupsi, bahkan Presiden Jokowi menyebut jika para menteri harus bisa menciptakan sistem yang mencegah terjadinya korupsi. “Saya telah memerintahkan kepada seluruh kabinet untuk yang pertama jangan korupsi,� ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

2. Para menteri dilarang untuk menciptakan visi dan misi sendiri. Para menteri harus berpegang

fokus

17 teguh dan menjalankan visi presiden dan wakil presiden.

“Tidak ada visi-misi menteri yang ada visi dan misi presiden dan wakil presiden,” ucapnya.

3. Para menteri harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif.

4. Dalam berkinerja, para menteri diharapkan tidak terjebak pada rutinitas. Perlu ada inovasiinovasi baru yang harus dihadirkan agar tidak monoton.

“Kerja cepat, keras, dan produktif, jangan terjebak rutinitas monoton,” jelasnya.

5. Dalam bekerja selalu berorientasi pada hasil nyata. Tugas para menteri bukan hanya menjamin ‘sent’ tapi ‘delivered’ .

6. Para menteri harus proaktif untuk mengecek permasalahan dengan turun langsung ke lapangan. Karena dengan turun langsung ke lapangan, para menteri bisa mengetahui apa permasalahan yang terjadi dan bagaimana penanganannya.

7. Para menteri harus menjalankan pekerjaannya dengan serius dan sungguhsungguh. “Selalu mengecek masalah di lapangan dan temukan solusinya, semuanya harus serius dalam bekerja yang tidak serius hati-hati bisa saya copot di tengah jalan,” tegasnya.

Di masa pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua ini, ada lima program kerja prioritas yang akan dikerjakannya bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama lima tahun mendatang. Program-program tersebut terdiri atas: Pertama, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM akan menjadi menjadi prioritas utama dilakukan untuk merespons bonus demografi yang menciptakan peluang tersendiri. Presiden Jokowi ingin

menciptakan generasi pekerja keras yang dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. “Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan,” kata Jokowi di Gedung DPR RI. Kedua, pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan untuk mendukung aktivitas masyarakat, termasuk untuk mendukung pengembangan perekonomian dan kemudahan aksesibilitas.

Ketiga, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi. Presiden Jokowi akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar.

Pertama UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Kedua UU tersebut akan merevisi Undang-Undang yang dinilai menghambat tercapainya lapangan kerja dan UMKM. Keempat, penyederhanaan birokrasi.

Presiden Jokowi bertekad untuk memotong birokrasi yang panjang dan penyederhanaan eselonisasi. Ia mengaku akan membuat eselon menjadi dua level saja, yaitu tingkat fungsional yang menghargai kompetensi dan keahlian Kelima, transformasi ekonomi.

Negara akan fokus pada upaya transformasi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) ke daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. lll

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

fokus

18

Menkumham Mengawal Amanah Presiden Tuntaskan UU Omnibus Law Tugas dan jabatan yang diamanahkan kepada Saudara adalah kepercayaan dan kehormatan. Di sisi lain amanah itu merupakan tantangan, ujian, dan cobaan, sekaligus godaan. Kalimat tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly saat melantik tujuh pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumham di Graha Pengayoman Gedung Kemenkumham, setahun lalu. Kini giliran Yasonna H Laoly diberikan amanah untuk kali yang kedua menjabat Menkumham oleh Presiden Joko Widodo, dan diapun harus menjaga amanah itu dengan baik.

A H U mag z | D IT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

“Trust is something that is difficult to establish.

It is very fragile that needs to be taken care of.

Once trust breaks or shatters into pieces, it is very difficult to rebuild it,” kata K. Cunningham. Ya tanpa kita

menjaganya dengan baik, kepercayaan itu hancur berkepingkeping dan sulit untuk membangunnya kembali.

Moment penting itu terjadi pada 22 Oktober 2019, saat Yasonna H Laoly dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara, Jakarta. Diapun dipilih kembali menjadi Menkumham untuk kedua kalinya, dan melanjutkan ‘karya-karya besarnya’ di lingkungan kementerian berlogo pengayoman ini.

Kesuksesan-kesuksesan dan prestasi demi prestasi telah diukirnya, pantang untuk berhenti menggapai kesuksesan yang lebih besar.

Namun, kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

fokus

puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

“Bagaimana 74 Undang-undang itu bisa direvisi sekaligus sehingga bisa memperbaiki pelayanan-pelayanan publik yang ada, pelayanan-pelayanan terhadap dunia usaha yang ada, sehingga cipta lapangan kerja itu betul-betul konkret dilakukan,” tegas Presiden.

Yasonna pun bergerak cepat, keinginan Presiden meminta dirinya untuk mempercepat pembuatan omnibus law yang bertujuan menyederhanakan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang. Iapun menekankan kepada seluruh pejabat di kementeriannya untuk bekerja lebih cepat serta membuat inovasi. Ia sekaligus mengakui, saat ini birokrasi di kementerian/lembaga masih lamban dan berbelit-belit.

“Peraturan-peraturan dan birokrasi yang lambat harus dipangkas karena itu menghambat investasi.

Di tengah kondisi global, kecepatan, kreatifitas, inovasi menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita sebagai pembuat regulasi, standarnya cepat mengambil keputusan, mereform dan menjemput bola,” kata Yasonna.

Iapun mengaku sudah berbicara dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk membahas bersama langkah-langkah percepatan omnibus law.

“Dalam waktu dekat, saya juga meminta Sekjen membuat rapat kerja dan skala prioritas. Saya akan memberikan arahan khusus untuk itu, Presiden juga menyoroti perbaikan dalam pelayanan imigrasi, pembuatan visa dan kapasitas lapas,” lanjut dia.

Dalam mencapai tujuan yang diinginkan Presiden Jokowi itu, pria Peraturan-peraturan dan birokrasi yang lambat harus asal Nias, Sumatera Utara ini telah dipangkas karena itu menghambat investasi. Di tengah memanggil pejabat Eselon I untuk kondisi global, kecepatan, kreatifitas, inovasi menjadi memberi arahan agar bekerja lebih keras lagi. Yasonna menyatakan hal yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan capaian selama lima tahun terakhir ekonomi. harus dipertahankan.

“Telah banyak capaian yang kita lakukan yang kita peroleh pada periode lima tahun lalu. Dan semua perubahan lebih cepat,” ujarnya.

Pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober Ia juga mengingatkan kepada pegawai Kemenkumham 2019 di hadapan sidang umum paripurna MPR lalu, Presiden agar tidak main-main dengan kewenangannya. “Untuk Jokowi mengatakan pemerintah akan mengajak DPR untuk seluruh jajaran untuk taat asas seperti kita sampaikan, hatimenerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta hati, waktu telah berubah tidak ada lagi (penyelewengan) Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM. seperti saat birokrasi seperti model lama,” kata dia.

Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan kepada Yasonna, disisipkan pesan untuk mengawal dan menuntaskan peraturan perundang-undangan yang akan jadi payung hukum pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan merampungkan konsep hukum perundangan omnibus law.

“Pesan Bapak Presiden, yaitu fokus ke pembangunan SDM dalam rangka penyelesaian UU omnibus law,” ujar Yasonna.

Presiden Jokowi menyebutkan alasannya kembali memilih Yasonna Hamonangan Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM demi meloloskan rancangan undang-undang omnibus law. “Bapak Yasonna Hamonangan Laoly Menteri Hukum dan HAM. Ini saya harapkan nanti mengawal omnibus law untuk undang-undang cipta lapangan kerja dan juga undangundang pemberdayaan UMKM. Tugas tugas besar dan pekerjaa besar,” kata Presiden Jokowi di Kompleks Istana Negara, Jakarta,

19

fokus

20

mungkin,” jelas Yasonna.

Ia menambahkan di tingkat percepatan pertumbuhan investasi dan cipta lapangan kementerian, pihaknya sudah mengadakan rapat dengan stakeholder kerja melalui perundang-perundangan kementerian/lembaga. Yasonna juga ini bisa lebih baik menyebut dirinya sudah menugasi jajaran eselon I Kemenkum HAM untuk terus mematangkan konsep omnibus law dan bisa masuk Yasonna telah menggelar rapat tertutup bersama Prolegnas. pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR, membahas Program “Kami harus menargetkan ini betul-betul supaya Legislasi Nasional (Prolegnas), termasuk omnibus law. “Kita percepatan pertumbuhan investasi dan cipta lapangan kerja membahas Prolegnas. Tentunya dibahas sebetulnya konsep melalui perundang-perundangan ini bisa lebih baik,” ucapnya. omnibus law supaya kita satu bahasa dengan DPR, Baleg-lah dalam hal ini,” kata Yasonna.

Penyusunan Dua RUU Omnibus Law Menurut Yasonna, pihaknya akan menyamakan persepsi Dua unit kerja Kemenkumham mulai menyusun dua dengan sejumlah stakeholder terkait dua omnibus law yang Rancangan Undang-Undang (RUU) konsep omnibus law. akan disusun, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU Pemberdayaan Pemberdayaan UMKM. Ia berharap pembahasan kedua RUU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Gedung omnibus law itu bisa segera diselesaikan.

BPHN, pada pada 24 Oktober 2019 lalu. Kepala BPHN “Kami sudah menjelaskan, ada dua (RUU), Cipta Prof. Benny Riyanto menjelaskan, bahwa Badan Pembinaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM. Nampaknya akan Hukum Nasional (BPHN) bersama Direktorat Jenderal disamakan persepsi lagi, akan diundang seluruh stakeholder, Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) membentuk tim khususnya kementerian, baik kementerian Kemenko khusus berisikan Jabatan Fungsional Perancang PP. Juga Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, bersama jajaran internal yang memahami teknis substansi kemudian Menteri Koperasi, Perdagangan, Tenaga Kerja, untuk menghasilkan suatu pengaturan yang matang dan dan stakeholder lainnya. Supaya ini bisa diselesaikan secepat komprehensif.

Kami harus menargetkan ini betul-betul supaya

A H U mag z | D IT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

fokus

21

“Tim khusus ini akan berpusat di BPHN sebagai Sekretariat Utama dan selama masa awal 100 hari kerja Presiden dan Wakil Presiden akan mengebut pembahasan dan penggodokan dua RUU omnibus law tersebut,” jelas Benny.

Benny mengungkapkan bahwa BPHN dan Ditjen PP di Kemenkumham juga melibatkan beberapa stakeholders.

Di antaranya adalah Kementerian Koordinator Polhukam, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kemenkumham “Kami sangat serius menindaklanjuti arahan Presiden dan Menkumham dengan segera membentuk tim khusus dan

menyelesaikan dua RUU omnibus law ini,” tutur Benny.

BPHN, lanjut Benny, telah mengidentifikasi lebih dari 74 Undang-Undang yang terkait kemudahan berusaha dan perlu dilakukan pembenahan.

Puluhan UndangUndang tersebut tidak dimaknai harus menghapus seluruh Undang-Undang melainkan bisa saja terbatas merevisi ataupun menghapus sejumlah pasal.

“Untuk dapat menyusun RUU omnibus law ini, kita harus mengerti dan memahami masalah-masalah ekonomi lokal, nasional dan internasional untuk dapat menghasilkan produk yang baik, benar, dan bermanfaat. Dengan demikian hukum benar-benar dapat dapat memberi ruang gerak bagi perubahan dan bukan sebaliknya, menghambat usaha-usaha pembaruan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai ortodoks,” kata Benny. lll

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

fokus

22

Kerja Keras Torehkan Prestasi Kinerja Kemenkumham serta Ditjen AHU 2019 Tantangan Kemenkumham ke depan semakin berat, pola kerja pun harus semakin baik. Kerja keras, kerja cepat, dan kerja produktif, itu pola kerja yang harus kita jalankan lima tahun ke depan.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Hukum dn Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna H Laoly saat memimpin Apel Akbar di Lapangan Upacara Gedung Kemenkumham, pada 24 Oktober 2019. Upacara tersebut merupakan apel pertama sejak Yasonna terpilih kembali sebagai Menkumham dalam Kabinet Indonesia Maju. Apel ini juga sekaligus memberi bekal dan arahan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham.

Yasonna mengajak semua jajarannya untuk menyukseskan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menetapkan lima program yaitu, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. “Penetapan lima program ini harus kita sukseskan bersama dengan kementerian/ lembaga lain secara sinergis dan kolaboratif, “ kata Yasonna.

Menkumham menghimbau kepada segenap ASN di lingkungan Kemenkumham untuk selalu benar-benar memperhatikan pesan dari presiden yaitu, jangan korupsi, kerja cepat, kerja keras dan kerja produktif, jangan terjebak pada rutinitas, kerja berorientasi hasil nyata dan serius dalam bekerja.

“Saya minta seluruh jajaran Kemenkumham mengimplementasikan program 100 Hari Menkumham sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,” tegasnya Yasonna meyakini, dengan tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) yang kuat serta kemampuan kerja yang tinggi dari jajaran Kemenkumham, akan membawa kementerian ini semakin maju dan sukses selalu.

“Ayo kita kerja keras, kerja cepat dan kerja produktif, jaga integritas, jangan pernah korupsi. Bekerja untuk menghasilkan kinerja nyata dan berdampak atau

A H U mag z | D IT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Yasonna.

Apel akbar pagi ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai ASN Kemenkumham pusat dan secara serentak di 33 Kantor Wilayah dan UPT Kemenkumham di daerah.

Kemenkumham di bawah kepemimpinan Yasonna, di Tahun Anggaran 2019 telah menorehkan banyak prestasi. Torehan prestasi-prestasi menonjol tersebut perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Prestasi-prestasi tersebut di antaranya :

4 Februari 2019 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance /MLA) antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss di Bernerhof Bern. Perjanjian MLA RI-Swiss ini merupakan perjanjian MLA yang ke 10 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah RI (Asean, Australia, Hongkong, China, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran).

13 Februari 2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai

23-25 April 2019

11 Maret 2019 Warga Negara Indonesia, Siti Aisyah dibebaskan dari segala tuntutan atas dugaan pembunuhan warga negara Korea Utara kakak tiri Kim Jong-Un, pada 13 Februari 2017. Yakni Kim Jong-Nam. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo Rahadian Muhzar mengatakan, bahwa kabar bebasnya segala tuntutan hukum bagi Siti Aisyah saat digelarnya persidangan kasus Siti Aisyah di Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, Malaysia.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan 9th Meeting of the Senior Officials on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Among Like-Minded ASEAN Member Countries) (SOMMLAT ke-9) dan 6th Meeting of Attorneys General/ Ministers of Justice and Minister of Law on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Among LikeMinded ASEAN Member Countries) (AGs/Ministers Meeting on MLAT ke-6) di Yogyakarta. Semua delegasi dari negara anggota ASEAN, sepakat untuk mempererat kerja sama dalam memerangi kejahatan transnasional melalui mekanisme “Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters” (MLAT) atau bantuan hukum timbal balik masalah pidana yang terjalin sejak 2004.

18 Maret 2019 Pemerintah RepubIik Indonesia memenangkan perkara gugatan “Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd. (“Para Penggugat”) melawan Republik Indonesia” di forum arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington D.C. Amerika Serikat. Dalam perkara No. ARB/12/14 and ARB/12/40, Komite ICSID yang terdiri dari Judge Dominique Hascher, Professor Karl-Heinz Böckstiegel dan Professor Jean Kalicki (Komite ICSID) mengeluarkan putusan yang memenangkan Republik Indonesia dengan menolak semua permohonan annulment of the award yang diajukan oleh Para Penggugat.

18 Juni 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk kali yang keenam meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada laporan keuangan Tahun anggaran 2018. Predikat WTP ini merupakan kali keenam yang diperoleh Kemenkumham sekaligus untuk yang keempat berturut-turut sejak 2015.

3 Juli 2019 Enam Kementerian yang terdiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemkumham), Kementerian Keuangan (Kemkeu), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi, di Hotel Sultan, Jakarta, .

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

fokus

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates) menjadi Undang-Undang (UU) pada Sidang Paripurna ke -12 masa sidang ketiga di Gedung DPR, Jakarta.

23

fokus

Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) telah mengekstradisi Mathias Hubert Marie Echene, Warga Negara Perancis ke Hongkong di Kejaksaan Tinggi Bali. Mathias Hubert merupakan tersangka tindak pidana pengelolaan properti di Bali bernama Pantai Lima dan Soka yang sudah menyebabkan kerugian sebesar 4,278 juta dolar AS. Mathias disangka oleh penegak hukum di Hong Kong melanggar Bagian 25 ayat (1) dan (3) dari Peraturan tentang Kejahatan Serius dan Teroganisasi (Organized and Serious Crimes Ordinance) Bab 455 Undang-Undang Hong Kong.

24

7 November 2019

25 Juli 2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pertimbangan pemberian amnesti untuk Baiq Nuril Maqnun, korban pelecehan yang dijatuhi hukuman karena merekam aksi pelaku. Amnesti disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Baiq Nuril sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi pidana pelanggaran UU ITE pada putusan pengadilan tingkat pertama. Namun putusan kasasi MA pada 26 September 2018 menjatuhkan vonis kepada Baiq Nuril selama enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Pemerintah Indonesia mengekstradisi dua orang Warga Negara Asing (WNA) ke Republik Korea di Bali. Satu orang berinisial AG, warga negara Malaysia dan satu orang berinisial LTK warga negara Filipina. Direktur Otoritas Pusat Hukum Internasional (OPHI) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Kemenkumham), Tudiono mengatakan kedua WNA ini disangka melakukan tindak pidana membawa masuk narkotika golongan I jenis metamfetamina (methamphetamine) seberat 2050,46 gram ke dalam wilayah Republik Korea. Tindak pidana tersebut melanggar Pasal 58 Undang-Undang Republik Korea tentang Pengendalian Narkotika dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Korea tentang Hukum Tambahan mengenai Kejahatan Spesifik (Psikotropika).

12 September 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sukses meraih penghargaan ganda (double awards) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Sosial, Min Usihen, menerima langsung kedua penghargaan tersebut dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani. Kemenkumham menyabet juara untuk kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (continuous improvement). Kemenkumham dinilai telah mengembangkan inovasi dalam pengelolaan BMN berupa aplikasi Rencana Kebutuhan Aset (REKAN).

12 September 2019 Menkumham diwakili Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) melalui Direktorat Otoritas

A H U mag z | D IT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

27 – 30 November 2019 Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres Notaris Dunia ke-29. Kongres yang dihadiri sekitar 1.500 peserta dari 89 negara , ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menkumham Yasonna H Laoly dan Ketua INI Yualita Widyadhari, di Senayan, Jakarta. Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang dipercaya menjadi tuan rumah kongres, selama 70 tahun berdirinya Union of Notaries (Union International del Notariado Latino—UINL).

fokus

25

10 Desember 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima 43 unit penghargaan pada acara Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM yang di gelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan -RB). di Hotel Bidakara, Menteng, Jakarta. Pada acara tersebut Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memberikan penghargaan apresiasi kepada pemimpin perubahan yang diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto.

13 Desember 2019 Menkumham, Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian MLA dengan Pemerintah Federasi Rusia di Moskow.

Perjanjian MLA RI dengan Rusia berisi 23 pasal, antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pembekuan, penyitaan, penahanan, hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Perjanjian MLA RI dengan Rusia terwujud melalui perundingan selama dua tahun yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar. RI dan Rusia juga dijadwalkan akan menandatangani perjanjian ekstradisi, Memorandum of Cooperation (MoC), dan Persetujuan Penyederhanaan (Simplikasi) Visa pada awal 2020 pada saat kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Jakarta.

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

fokus

Adi Kuncoro, Kabag Program dan Pelaporan Ditjen AHU

Program Prioritas 2020, Penyusunan Draft Kebijakan Pendukung RUU Badan Usaha

26

Apa saja capaian kinerja pada 2019 yang menonjol di setiap direktorat atau unit kerja di Ditjen AHU? Capaian kinerja di Direktorat OPHI, di antaranya, pertama, mendorong terlaksananya penandatanganan Perjanjian Mutual Legal Asisstance (MLA) RI – Swiss oleh Menkumham dan Menteri Kehakiman Swiss di Bern, Swiss pada 4 Februari 2019.

Kedua, berperan aktif dalam upaya pembebasan warga negara Indonesia atas nama Siti Aisyah dari hukuman mati di Malaysia terkait kasus pembunuhan warga negara Korea Utara atas nama Kim Jong-Nam pada 13 Februari 2017.

Ketiga, menjadi tuan rumah pelaksanaan Pertemuan Pejabat Senior di Bidang Kerja Sama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Kawasan ASEAN (Senior Officials

A H U mag z | D IT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

Meeting on Mutual Legal Assistance Treaty (SOMMLAT) among-like minded ASEAN member countries, dilanjutkan dengan Pertemuan Menteri / Jaksa Agung Penanganan MLA (Attorneys-General/Ministers of Justice and Minister of Law on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) pada tanggal 23-25 April 2019 di Yogyakarta.

Kelima, memenangkan perkara gugatan Churchill Mining Plc. dan Planet Mining Pty. Ltd. (Para Penggugat) melawan Republik Indonesia di forum arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington D.C. Amerika Serikat.

Keenam, disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab.

fokus Ketujuh, disahkanya RUU tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, serta RUU tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Iran.

Capaian kinerja di Direktorat Pidana, pertama berperan aktif dalam upaya pemberian amnesti untuk Baiq Nuril, kedua mengelola lebih dari 80 ribu data sidik jari.

Capaian kinerja di Direktorat Perdata, di antaranya, pertama berkoordinasi dengan Ditjen PP untuk penetapan peraturan perundang-undangan: Misalnya :  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan;  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengesahan, Perubahan, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi;  Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi;  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan,

Perpindahan, dan Perpanjangan Jabatan Notaris;  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan; dan  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Kedua, menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris sebanyak dua kali untuk para calon notaris di November 2019. Peserta pelatihan total berjumlah 1.000 orang.

Untuk capaian kinerja di Direktorat Tata Negara, pertama melakukan penegasan Status Kewarganegaraan RI bagi 337 orang keturunan Indonesia di Davao City Filipina. Kedua menyelenggarakan Konferensi Hukum Tata Negara Ke-6 dengan Tema “Memperkuat Kabinet Presidensial Efektif” pada 2-4 September 2019.

Capaian kinerja di Direktorat Teknologi Informasi (TI), di antaranya, pertama me-launching tiga aplikasi yakni :  Sistem Administrasi Badan Usaha. Aplikasi ini mengakomodir administrasi CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sebelumnya dilakukan di Pengadilan Negeri.  Koperasi. Pendaftaran koperasi yang dulunya berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM, setelah adanya OSS maka sekarang dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM.  Beneficial Ownership. Dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, setiap korporasi wajib melakukan pelaporan beneficial owner (pemilik manfaat) dari korporasi masing-masing. Melalui aplikasi ini, pelaporan BO akan dilakukan terpisah dari aplikasi SABU dan SABH.

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

fokus

Apa saja program prioritas yang disusun pada Tahun Anggaran 2020 di setiap direktorat?

28

Program prioritas setiap Direktorat Tahun Anggaran 2020, fokus program prioritas Ditjen AHU adalah penyusunan draft kebijakan pendukung penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Badan Usaha. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.

Adapun untuk masing-masing Direktorat masih meneruskan program-program yang belum selesai di tahun sebelumnya.

Bagaimana implementasi WBK/WBBM di setiap unit kerja, apakah semua direktorat (selain Direktorat Perdata) sudah didorong untuk ikut WBK/WBBM? Implementasi WBK/WBBM di setiap unit kerja Ditjen AHU pada 2019 telah mengajukan seluruh unit yang ada di Ditjen AHU untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Untuk pembangunan Zona Integritas terdapat enam area perubahan yang semuanya telah diupayakan untuk dipenuhi oleh Ditjen AHU. Area 1 (Manajemen Perubahan) Ditjen AHU merubah mindset pegawai untuk selalu mengutamakan pelayanan prima bagi pengguna jasa layanan.

Pimpinan di Ditjen AHU menjadi role model oleh seluruh SDM Ditjen AHU dengan cara tidak sebatas memerintah namun juga merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan agar kinerja ASN Ditjen AHU lebih maksimal.

A H U mag z | D IT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

Area 2 (Penataan Tata Laksana) Pada 2019, Ditjen AHU melakukan pembaruan Standar Pelayanan dan juga menetapkan Standar Operasional. Saat ini Ditjen AHU telah memiliki 97 jenis pelayanan publik berdasarkan Standar Pelayanan (SP) dan 169 jenis aktivitas yang telah ditetapkan SOP-nya.

Area 3 (Penataan SDM) Ditjen AHU telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Kemenkumham untuk pengelolaan administrasi kepegawaian. Selain itu, pegawai diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pemberian beasiswa.

Area 4 (Penguatan Akuntabilitas Kinerja) Penguatan Akuntabilitas Ditjen AHU ditunjukkan dengan adanya pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), dimana Ditjen AHU memperoleh nilai 82,27 dengan kategori “A” atau sangat memuaskan.

Area 5 (Penguatan Pengawasan) Ditjen AHU melakukan penguatan pengawasan dengan membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), menyediakan sarana pengaduan melalui laman ahu.go.id, serta membatasi akses tamu untuk menghindari praktik suap.

Untuk penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tahun 2019, Ditjen AHU mendapat nilai 3,772 dengan tingkat maturitas “Terdefinisi” yang berarti pengawasan intern Ditjen AHU sudah dapat dikatakan terlaksana dengan baik.

fokus

29

Area 6 (Peningkatan Pelayanan Publik) Peningkatan pelayanan publik Ditjen AHU dilakukan dengan mengkonversi pelayanan yang sebelumnya berbasis manual, menjadi bersifat online yang dapat diakses melalui laman ahu. go.id Apa saja upaya Ditjen AHU, untuk mendorong setiap unit kerja untuk mencapai prestasi tertinggi dalam melayani masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi seperti aplikasi-aplikasi yang telah disediakan di AHU Online?

Ditjen AHU selalu mengupayakan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi. Beberapa tahun berturutturut ini, ruang penyimpanan data di Ditjen AHU selalu ditingkatkan untuk dapat mengakomodasi pertambahan data layanan. Ditjen AHU juga masih terus mengembangkan data center untuk mengurangi potensi downtime akses web.

Sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dengan didukung sistem yang baik.

Selain memfasilitasi dengan sistem yang baik, Ditjen AHU juga menyediakan layanan pengaduan masyarakat dan dukungan teknis agar setiap kendala yang dihadapi pengguna dapat ditangani. Hal ini juga menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan layanan-layanan berdasarkan masukan yang ada. Dengan ini, maka pengembangan yang dilakukan memang benar berdasarkan kebutuhan pengguna.

Apa saja upaya Ditjen AHU dalam meningkatkan iklim Kemudahan Berusaha (EODB—Ease of Doing Business) di 2019 maupun 2020?

Peringkat EoDB Indonesia pada 2019 berada pada posisi 73. Perlu adanya terobosan untuk dapat kembali meningkatkan peringkat Indonesia ke dalam 40 besar.

Indikator-indikator yang masuk ke dalam ranah Ditjen AHU yaitu Starting Business, Resolving Insolvency, Getting Credit, dan Protecting Minority Investor. Upaya yang dilakukan Ditjen AHU masih meneruskan penyusunan RUU Badan Usaha, RUU Kepailitan, dan RUU Jaminan Fidusia ataupun Jaminan Benda Bergerak.

Bagaimana progress terbaru pastisipasi Indonesia dalam forum FATF pada 2019 ini? Kapan Indonesia bisa menjadi anggota penuh FATF? Partisipasi Indonesia dalam forum FATF. Indonesia telah berupaya untuk memenuhi syarat-syarat menjadi anggota FATF. Terdapat Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Ditjen AHU sendiri mendorong untuk ditetapkannya peraturan-peraturan pelaksana dari Perpres tersebut yaitu  Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi;  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi yang akan berlaku efektif pada Bulan Desember nanti.

Diharapkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh FATF di tahun 2020 pada saat Mutual Evaluation Review (MER) FATF di Paris. lll

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

fokus

30

Andi Eva Nurliani, Kepala Sub Direktorat MLA Direktorat OPHI

Buah Kerja Keras dan Inovasi adalah Prestasi

Jangan pernah mengeluh apalagi menyesal untuk bekerja keras dan berinovasi setiap saat.”Light tomorrow with today,” kata Elizabeth Barrett Browning. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buah manis di kemudian hari.

Buah manis itulah yang kini dipetik dan dirasakan oleh Andi Eva Nurliani, SH, MH, Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Ditjen AHU. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly memberikan Piagam Pengharagaan Kategori Karya Dhika Prakasa kepada Eva Nurliani atas keberhasilannya mewakili Kemenkumham sebagai Ketua Delegasi RI dalam casework meeting dengan pemerintah Belanda pada 2019 di Belanda dengan Ministry of Security and Justice Belanda dengan anggota delegasi Divhubinter Polri, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menegakkan hukum lintas negara yang berhasil mengungkap jaringan internasional perdagangan gelap satwa langka yang dilindungi di Indonesia dan Belanda.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Eva Nurliani, sebagai ASN Kemenkumham yang inovatif dalam bekerja dan

A H U mag z | DIT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

berdedikasi terhadap upaya penegakan hukum di tanah air dan dunia internasional, pada puncak Hari Dharma Karyadika (HDKD) 2019, 30 Oktober 2019, di halaman Kemenkumham, Jakarta.

“Pak Menteri (Menkumham) mengajak kami (ASN di lingkungan Kemenkumham) untuk lebih bekerja keras, cepat, produktif meskipun sudah banyak melakukan inovasi dan sesuai dengan sistem nilai kinerja PASTI. Menurut beliau dalam sambutannya, perubahan mindset sangat penting untuk menunjang sebuah inovasi – inovasi terobosan yang baru. Semoga kami dan teman-teman khususnya di Direktorat OPHI termotivasi dan bisa melakukan inovasi-inovasi lain,” kata Eva Nurliani kepada AHU Magz di ruang kerjanya.

Keterlibatan Direktorat OPHI Ditjen AHU Kemenkumham dalam upaya pengungkapan jaringan internasional perdagangan gelap satwa langka yang dilindungi, bermula dari penangkapan , Eric Roer (56), Warga Negara (WN) Belanda pada Agustus – Oktober 2019, selama kurun waktu 2015-2017, terbukti melakukan perdagangan satwa

Capaian Kinerja OPHI Eva menambahkan capaian kinerja Direktorat OPHI

fokus

langka ilegal dengan mengirim bagian tubuh satwa liar yang dilindungi dari Bali ke Belanda. Perbuatan Eric melanggar Pasal 21 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dari hasil penggeledahan di gudang Hans ditemukan berbagai kerajinan yang terbuat dari tubuh/kulit satwa yang dilindungi dari Indonesia. Di antaranya satu terngkorak kepala babirusa, 110 gelang akar bahar, 11 moncong hiu gergaji, 2 tengkorak buaya, 74 kulit biawak, 206 kg terumbu karang, 10 biji tengkorak monyet, 12 kulit ular piton, 33 kulit ular kobra, dan 7 kulit kobra utuh. Atas perbuatannya, Eric Roer divonis dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan penjara, oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Denpasar.

“Selanjutnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berkoordinasi dengan Kemenkumham dalam hal ini Direktorat OPHI Ditjen AHU terkait dengan penanganan kasus ini melalui penerapan sistem Mutual Legal Assistance (MLA), “kata Eva Muliani.

Ia menambahkan banyak kejahatan-kejahatan sumber daya alam termasuk perdagangan satwa-satwa ilegal lintas negara, dan penanganannya harus dilakukan bersamasama lembaga lain. Ini kasus pertama kalinya diterapkan mekanisme MLA yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Belanda.

MLA adalah mekanisme dalam memberikan bantuan hukum, baik dalam pengumpulan dan penyerahan bukti yang dilakukan oleh satu penegak hukum dari satu negara ke penegak hukum di negara lain, sebagai respons atas permintaan bantuan.

khususnya Sub Direktorat MLA pada 2019, Direktorat OPHI akan terus melakukan kerjasama dengan negara-negara mitra untuk memperluas jejaring dan memperkuat kerangka hukum dalam rangka kerjasama penegakan hukum lintas negara yang diwujudkan dengan pembentukan perjanjian ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana / Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) dengan sejumlah negara khususnya.

“Negara yang merupakan pusat finansial; negara dengan intensitas hubungan yang tinggi dengan Indonesia (flow of people); negara di mana Indonesia memiliki kepentingan besar; negara yang tidak memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia; negara – negara yang mensyaratkan adanya perjanjian bilateral; negara di mana Indonesia memiliki kepentingan besar, khususnya terkait proses asset recovery,” katanya.

Ditambahkan, untuk mencapai rencana dan target yang telah disusun pada 2020, telah dilakukan serangkaian koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik secara nasional dengan Kementerian/Lembaga terkait yaitu Kementerian Luar Negeri, Polri, KPK, Kejaksaan, PPATK, BNN, BNPT, OJK. Selain itu juga dengan KLHK, Kementerian Keuangan maupun Otoritas terkait negara mitra, seperti Ministry of Justice Rusia, Department of Justice and Police Swiss, Attorney General’s Chambers Singapura, Law Officers Department Jersey, Department of Justice Amerika Serikat, Ministry of Justice and Security of the Kingdom of Netherland, Department of Special Investigation Thailand, Serious Fraud Office United Kingdom.

“Koordinasi tersebut dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya casework meeting dengan seluruh pihak terkait, komunikasi yang intensif baik secara formal maupun informal serta berpartisipasi aktif dalam sejumlah forum internasional yang melibatkan Central Authority dari seluruh negara yang sekaligus dapat meningkatkan eksistensi dan memperluas jejaring Kemenkumham dalam pergaulan internasional,” kata Eva. lll

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

31

an t a r k i t a

32

Jangan Takut Beralih ke Jabatan Fungsional Oleh:

Susi Liza Febriani, S.H., M.H. (Kasubag Mutasi dan Administrasi Jabatan) dan Elsaida Sari Manalu, S.H. (Analis Kepegawaian Ahli Pertama)

Dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024, salah satu rencana kebijakan pemerintah adalah melakukan pemangkasan beberapa jabatan struktural setingkat Eselon III dan Eselon IV serta peralihan pegawai ke jabatan fungsional. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas birokrasi yang lebih dinamis.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menargetkan hal ini terlaksana pada Juni 2020. Hal ini cukup menjadi bahan perhatian oleh banyak pihak, mengingat jabatan fungsional merupakan jabatan yang kurang diminati dibandingkan dengan jabatan struktural atau jabatan pelaksana (JP).

Padahal, faktanya ada banyak kelebihan dari jabatan fungsional yang dapat menjadi pertimbangan pegawai.

Jabatan fungsional mempunyai alur karir yang lebih jelas, demikian juga dengan penjenjangannya. Jabatan fungsional dapat naik golongan/pangkat jauh lebih cepat dua kali lipat dibanding jabatan pelaksana. Selain itu, terdapat peluang memperoleh kepangkatan lebih tinggi, mulai dari jenjang pertama, muda, madya dan utama.

Semua uraian tugas dari jabatan fungsional sudah terukur dan tertera di dalam butir-butir kegiatan jabatan fungsional tersebut. Ditilik dari aspek kesejahteraan, pemangku jabatan fungsional akan mendapat tunjangan fungsional yang besarnya bervariasi sesuai dengan jenis jabatan fungsional. Semakin “berat� pekerjaan jabatan fungsional tersebut, maka semakin tinggi pula grade jabatan tersebut. Semakin tinggi jabatan fungsional, semakin tinggi pula tunjangannya. Jadi, sistem remunerasinya lebih memadai dan berkeadilan sesuai dengan pekerjaannya.

Pemangku fungsional juga memiliki motivasi lebih tinggi dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan jabatan fungsional yang diikuti, juga mempunyai peluang untuk mengembangkan gagasan/ide kreatif lebih luas. Hal ini tentunya dapat menjadi faktor pendorong bagi pegawai untuk semakin meningkatkan kualitas diri dan kinerjanya yang secara tidak langsung juga meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menginginkan bahwa pengembangan pegawai haruslah menggunakan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Adil dan wajar berarti tanpa membedakan latar

A H U mag z | D IT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

Prinsip ini kemudian dapat diimplementasikan dengan cara pelaksanaan seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif; menerapkan prinsip fairness; penggajian, reward dan punishment berbasis kinerja; membuat standar integritas dan perilaku kepentingan publik; menciptakan manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien; serta melindungi pegawai dari intervensi politik dan tindakan semena-mena.

Prinsip sistem merit tersebut pada hakikatnya sudah terkandung dalam prinsip jabatan fungsional. Pemangku jabatan fungsional dituntut untuk menjadi pegawai yang berkompeten, memiliki target dan tanggungjawab, diberi tunjangan berdasarkan bobot kinerja, proses peningkatan golongan secara adil dan kompetitif. Sebagai pelaksana tugas pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan tertentu, jabatan fungsional berkedudukan langsung dan bertanggungjawab pada pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan fungsional tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemangku jabatan fungsional juga diberi penilaian kinerja dan disiplin. Penilaian terhadap dua aspek ini dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan berapa jumlah target, kuantitas capaian, kualitas hasil, serta mutu manfaat yang dicapai oleh pemangku jabatan fungsional.

Penilaian disiplin berdasarkan tata nilai dan tata sikap yang dilakukan oleh pegawai. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin obyektifitas pembinaan pegawai berdasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier serta menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan yang dilakukan oleh pegawai.

Proyeksi kondisi jabatan fungsional ke depan diharapkan lebih baik dengan penyempurnaan dalam pengaturan kegiatan yang tidak berdasarkan proses lagi, melainkan berdasar kan produk/output akhir. Dengan demikian, prestasi kerja jabatan fungsional menjadi lebih terukur. Terkait kompetensi, kedepannya diharapkan pengelolaan kompetensi jabatan fungsional dapat berjalan efektif, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan training need assessment, sehingga peningkatan profesionalisme pegawai dapat dilakukan dengan baik dan menjadikan jabatan fungsional sebagai pilihan

jabatan fungsional yang bersifat teknis substantif sesuai dengan kompetensi masing-masing? Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) alur tata cara pengusulan dan penetapan jabatan fungsional dimulai dari usulan dan paparan urgensi pembentukan suatu jabatan fungsional.

Pimpinan Instansi mengusulkan penetapan jabatan fungsional melalui surat usulan dengan melampirkan Naskah Akademik kepada Menpan RB. Instansi Pengusul menyampaikan paparan (expose) usulan jabatan fungsional.

Jika usulan dan paparan tersebut sudah diterima dan oleh Kemenpan RB yang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), maka Menpan RB menerbitkan surat Rekomendasi Usulan Jabatan Fungsional. Rekomendasi ini bisa berupa pernyataan bahwa usulan tersebut ditolak untuk dijadikan sebuah jabatan fungsional, atau diterima mutlak dan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya, atau diterima dengan catatan perbaikan agar dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Jika sudah diterima, maka tahapan selanjutnya adalah perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan per jenjang jabatan yang diusulkan (jenjang pertama, muda, madya dan utama). Instansi Pengusul ditetapkan menjadi Pembina, bersama Kemenpan RB dan BKN merumuskan tugas jabatan, uraian kegiatan dan hasil kerja (output). Setelah itu, Instansi pembina bersama Kemenpan RB dan BKN melakukan Uji Beban Kerja dan Norma Waktu (Uji Petik) menggunakan sampel yang relevan serta memvalidasi hasil olah data tersebut.

Tahapan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan peraturan menteri oleh instansi pembina bersama Kemenpan RB dan BKN tentang jabatan fungsional yang diusulkan. Jika Peraturan Menpan RB ditetapkan, maka dilakukan pengundangan dan penyebarluasan, monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pembinaan jabatan funsgional yang telah ditetapkan.

Namun, apabila pegawai tidak tertarik dengan jabatan fungsional teknis yang dimaksud, maka pegawai tersebut dapat melakukan inpassing (penyesuaian) sesuai dengan jabatan fungsional di bidang kesekretariatan yang sudah ada di Kemenkumham yaitu arsiparis, pustakawan, perancang peraturan perundang-undangan, analis keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Penata Laksana Barang, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Analis Anggaran, Analis Kepegawaian, Perencana, Penerjemah, Pranata Komputer, Pranata Humas dan Analis Hukum.

Intinya, di samping mampu mendongkrak kenaikan pangkat yang mentok di jalur struktural, jabatan fungsional juga dapat menambah usia pensiun. Saat jabatan lain memiliki batas usia pensiuan hanya 58 tahun, menjadi pemangku jabatan fungsional memiliki batas usia pensiun mencapai 60 hingga 65 tahun. Satu lagi, pejabat fungsional tetap berkesempatan menjadi pejabat struktural saat ada open bidding. Bahkan, dengan jalur karier jabatan fungsional, seorang pegawai Golongan IV/b memiliki kesempatan untuk menjadi pejabat struktural Eselon II/b. Jadi, bagaimana? Tertarik menjadi jabatan fungsional? lll

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

an t a r k i t a

karier yang menarik.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai perampingan organisasi dan peralihannya ke jabatan fungsional, untuk mengimplementasikan program tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sedang melakukan proses pembentukan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan di bawah Balai Harta Peninggalan (BHP).

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan unit teknis memiliki tugas dan fungsi di bidang perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, waris, wasiat, pengelolaan dana pihak ketiga, serta kurator dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang pada dasarnya memang perlu dilakukan penataan dalam struktur organisasinya jauh sebelum pemerintah sekarang membuat kebijakan perampingan organisasi melalui pemangkasan eselonisasi.

Saat ini, upaya tersebut sudah mencapai tahap proses penetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB). Jabatan fungsional yang akan menggantikan Anggota Teknis Hukum tersebut diberi nama Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.

Ada beberapa cara untuk dapat menjadi Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yaitu melalui Pengangkatan Pertama (rekrutmen CPNS), perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian (inpasssing), serta melalui promosi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh jabatan ini adalah lulusan sarjana hukum dan sarjana akuntansi. Mengingat cakupan tugas dan fungsi dari Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ini sangat luas dan banyak, dapat dipastikan bahwa pemangku jabatan fungsional ini tidak akan kesulitan dalam mencapai target angka kreditnya.

Pekerjaan dari Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ini akan menjadi sentra utama dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan. Kurator Keperdataan ini akan menjadi jabatan fungsional pertama di Direktorat Jenderal AHU. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan, karena selain pekerjaan yang menantang pemangkunya untuk dapat terus mengembangkan potensi diri, jabatan ini juga merupakan jabatan fungsional tertutup.

Hal ini berarti jabatan ini hanya terbuka bagi pegawai Direktorat Jenderal AHU sebagai instansi pembina dan direktorat lain di Kementerian Hukum dan HAM RI. Jadi, tidak ada kesempatan bagi siapapun di luar dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Dengan demikian, pegawai di Direktorat Jenderal AHU mempunyai kesempatan lebih besar untuk dapat meningkatkan kualitas dan mengembangkan potensi diri dengan keuntungan yang diperoleh dari Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ini.

Bagaimana dengan unit teknis lainnya yang ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ingin membentuk

33

w a w a s an

Perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia

34

Oleh Yudi Yuliadi, SH.,MH (Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Fidusia)

Pengertian fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jaminan fidusia dilakukan dengan cara constitutum possesorium, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditur tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai hak milik secara terus menerus tetapi tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur.

Perkembangan pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembagunan nasional, merupakan salah satu persiapan Indonesia menghadapi Revolusi Industri 4.0 saat ini menghendaki berbagai kemudahan dalam berusaha. Hukum sebagai salah satu instrumen pembangunan diharapkan dapat berdaptasi dan memfasilitasi perkembangan tersebut. Pada sisi lain, hukum juga harus mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi para pemangku kepentingan.

Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan salah satu instrumen hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman, Instrumen fidusia saat ini banyak digunakan masyarakat hanya berkisar pada pembiayaan kendaraan bermotor yang bersifat konsumtif, padahal pengembangan jaminan benda bergerak berpotensi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jaminan fidusia sebagai salah satu indikator dalam penunjang kemudahan berusaha di Indonesia yaitu Peringkat Getting Credit EoDB Indonesia. World Bank Group merekomendasikan dalam kertas kerja sejak 2015. Salah satu alasan utama kodifikasi UUJF dalam peraturan perundangundangan antara lain adalah untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Kalimat kepastian hukum memiliki penekanan khusus sebagai alasan diadakannya pengaturan ini, dan hal ini diwujudkan dalam bentuk pendaftaran jaminan fidusia.

A H U mag z | DIT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

Hal yang menjadi perhatian menarik untuk dilihat sejauh mana makna reformasi jaminan fidusia dan kontribusinya bagi keseluruhan ekonomi RI. Praktik terbaik di negara maju telah menempatkan jaminan benda bergerak sebagai instrumen penting untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya yang kompetitif, utamanya karena makin beragamnya bentuk jaminan yang dapat ditawarkan, tidak terbatas hanya kepada benda tidak bergerak sebagai jaminan konvensional. Bahkan di Amerika Serikat, pembiayaan yang dijamin dengan benda bergerak mencapai 70% dari total pembiayaan usaha kecil (Secured Transactions Systems and Collateral Registries, World Bank Group 2010). Tanpa akses pembiayaan yang mudah dan murah maka sulit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk tumbuh berkembang dan berkontribusi kepada keseluruhan ekonomi nasional.

Beberapa manfaat yang diharapkan diperoleh dengan memiliki kerangka hukum Jaminan Benda Bergerak yang solid sebagai berikut : 1.

Meningkatkan akses kredit dan mengurangi risiko kredit.  UMKM yang kurang terlayani dan pengusaha perempuan;  Mendorong pengelolaan risiko, praktek peminjaman yang berhati-hati.

2. Mengurangi biaya kredit.  Suku bunga yang lebih baik;  Bergeser dari pendanaan informal ke pendanaan formal; 3. Mendorong diversifikasi kredit.  Diversifikasi risiko kredit: benda tidak bergerak dan bergerak; 4. Meningkatkan persaingan pasar.  Pengembangan industri (anjak piutang dan sewa beli);  Lembaga Keuangan Non Bank.

Tujuan utama perubahan undang-undang jaminan fidusia yaitu : 1.

2.

3.

Mempermudah perolehan kredit; Memperluas cakupan objek jaminan fidusia; dan Memberikan kepastian hukum pelaksanaan Fidusia.

Kerangka hukum jaminan benda bergerak berada dibawah kerangka Strenght of Legal Rights Index. Survei ini secara reguler disempurnakan, sesuai kebutuhan, Republik Indonesia perlu memikirkan bagaimana reformasi Jaminan Fidusia juga bisa memenuhi parameter pertanyaanpertanyaan dalam Survei Doing Business ini Selanjutnya 6 dari 12 pertanyaan di bawah Strenght of Legal Rights Index, dan RI memperoleh lima Yes.

kebutuhan akses terhadap pendanaan reguler yang terjadi sehari-hari. Namun apabila dilihat lebih jauh, maka masih ada ruang transaksi yang menimbulkan hak jaminan kebendaan yang bisa timbul terhadap benda bergerak yang tidak terjangkau UU Jaminan Fidusia, dan pada prakteknya menggunakan mekanisme lapangan.

2.

Sistem Fidusia di Indonesia mengatur bahwa jaminan fidusia hapus karena beberapa alasan, yaitu utang yang dijamin fidusia hapus, pelepasan hak atas jaminan fidusia atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Penghapusan ini baru efektif, apabila dilakukan pelaporan sesuai Pasal 25 ayat (3), ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

3.

Sistem online yang diluncurkan sejak awal 2013 secara efektif telah menarik kembali kewenangan pendaftaran dari kantor wilayah ke kantor pusat. peran kantor pendaftaran fidusia di daerah tidak lagi aktif.

4.

Solusi tanda tangan elektronik yang ditempuh oleh Ditjen AHU berdasarkan Permen 8, Tahun 2013 dan kemudian PP 21/2015 hanya mengatur bagaimana spesimen tanda tangan secara elektronik bisa dibubuhkan pada sertifikat yang di generate secara otomatis. Hal ini terkait dengan pasal 3 ayat (6) Permenkumham 10/2013 yang menyatakan bahwa â€œâ€Śpemohon mencetak sertifikat jaminan fidusia yang telah ditanda tangani secara elektronik oleh pejabat pendaftaran jaminan fidusia.â€? apabila dibebankan kepada para pejabat kantor wilayah sama sekali tidak pernah menerima salinan dari pendaftaran tersebut.

5.

Pasca peluncuran sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik Kemenkumham telah merubah format sertifikat fidusia menjadi sangat simpel dan dapat dicetak langsung oleh pemohon fidusia. (pasal 3 ayat (6) Permenkumham Nomor 10/2013). Belum ada PP yang mengatur prinsipprinsip utama tentang sertifikat ini, khususnya terkait dengan penggunaannya dalam sistem berbasis online.

6.

Ancaman pidana yang diatur dalam UUJF tidaklah cukup signifikan dibandingkan dengan nilai keekonomian transaksi yang dijaminkan secara fidusia.

7.

Sebagai Notice Based Registry, maka posisi yang diatur dalam UUJF dan aturan pelaksanaannya sudah tepat. Namun perlu diperhatikan bahwa integritas dan nilai Fidusia Online di mata penggunanya ada pada seberapa mampu menyajikan data yang akurat. ***

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut: 1.

Apakah suatu kerangka hukum yang terintegrasi bagi jaminan benda bergerak yang berlaku luas terkait dari pembentukan, publikasi, dan penegakan hukum atas fungsi-fungsi ekuivalen terhadap hak jaminan terhadap benda bergerak terdapat dalam ekonomi tersebut?

2.

Apakah Undang-undang memungkinkan pelaku usaha untuk membebankan suatu hak jaminan Non-Possessory terhadap seluruh asetnya secara substansial, tanpa mengharuskan dilakukannya deskripsi spesifik terhadap benda jaminan tersebut?

3.

Apakah ada suatu Notice Based Registry dimana seluruh fungsional ekuivalen dapat didaftarkan ?

4.

Apakah Kreditur Separatis dibayar lebih dahulu (misalnya, sebelum tagihan pajak dan buruh) ketika debitor wanprestasi diluar prosedur kepailitan ?

5.

Apakah Kreditur Separatis dibawah lebih dahulu (misalnya, sebelum tagihan pajak dan buruh) ketika usaha dilikuidasi ?

6.

Apakah undang-undang membolehkan para pihak dalam perjanjian penjaminan bahwa Kreditur dapat melaksanakan eksekusinya diluar pengadilan, pada saat perjanjian dibuat? Apakah undang-undang memungkinkan kreditur separatis untuk menjual jaminan melalui lelang publik dan lelang di bawah tangan, dan juga bagi kreditur separatis untuk memegang aset sebagai pelunasan utang ?

Daftar inventaris masalah jaminan fidusia sebagai berikut : 1.

Sistem ini pemindahan kepemilikan berdasarkan kepercayaan bekerja sempurna dalam menjembatani

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

w a w a s an

Urgensi perubahan undang-undang jaminan fidusia diharapkan lebih optimal dalam Pengaturan hukum jaminan benda bergerak yang baik akan mempengaruhi peringkat kemudahan berusaha suatu negara. Salah satu parameter yang menjadi ukuran kemudahan berusaha adalah indikator Kemudahan Memperoleh Kredit (Getting Credit), yang mencakup antara lain, aspek Indeks Kekuatan Hak Hukum (strength of legal rights index).

35

l i n t a s k an w i l

Kadiv Yankum Kanwil Kemenkumham DIY, Monica Dhamayanti

Passion Saya Bekerja dan Melayani Publik dengan Baik

36

Bekerja tanpa motivasi dan passion (gairah) tak ada artinya, karena akan sia-sia. Sebaliknya, bekerja dengan motivasi yang kuat akan sukses, seperti kutipan Joseph Campbell, penulis dan dosen di Amerika Serikat, “Passion will move men beyond themselves, beyond their shortcomings, beyond their failures.” Tentu, kita akan sepakat dengan kalimatnya bahwa ketertarikan yang kuat akan menggerakkan seseorang melampaui dirinya, melampaui kekurangannya, melampaui kegagalannya.

Bekerja dengan motivasi dan passion inilah yang diteguhkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kadiv Yankum dan HAM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Daerah

A H U mag z | DIT D IT JEN AH U

Istimewa Yogyakarta (DIY) Monica Dhamayanti, dalam bekerja. Monica, sadar sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham, ia harus senantiasa menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai PASTI di lingkungan kerjanya.

“Bekerja secara profesional

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

merupakan cerminan nilai Profesional yakni bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi; Akuntabel dicerminkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku” kata Monica kepada AHU Magz disela-sela acara sosialisasi Beneficial Ownership (BO) di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Sinergi, lanjut Monik, dilakukan dengan membangun komitmen dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif dan harmonis

Bekerja secara profesional merupakan cerminan nilai Profesional yakni bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi; Akuntabel dicerminkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku Bangka Belitung. Lagi-lagi ia menyatakan sangat menikmati jabatan tersebut sebagai bentuk kepercayaan pimpinan kepadanya.

“Saya senang mendapat kepercayaan untuk melayani publik di daerah, karena passion saya di situ dan melayani masyarakat memang bagian tugas dari divisi pelayanan hukum dan HAM di Kanwil Kemenkumham,” kata ibu tiga puteri yang gemar memasak ini.

Ia menambahkan, sebagai Kadiv Yankum dan HAM, ia berkewajiban memangku kepercayaan enam Eselon I (Ditjen PP, Ditjen AHU, Ditjen KI), ditjen Imigrasi, Ditjen PAS, Ditjen HAM) dan dituntut untuk berhubungan dengan publik. Di lingkungan kerja itulah ia menemukan challenge (tantangan). Ia merasa

mendapat marwah (kemuliaan) sehingga bisa ‘berlari’ dan menikmati pekerjaannya dengan enjoy.

“Sebagai Kadiv Yankum dan HAM di DIY, kita mengomandoi lima wilayah (Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman) membawahi 5 MPD(Majelis Pengawas Daerah), 1 MKN (Majelis Kehormatan Notaris) dan 1 MPW (Majelis Pengawas Wilayah). Jadi ada tujuh majelis yang berada di bawah naungan kita. Dan kita banyak melakukan sosialisasi AHU Onine PASTI Cepat kepada para notaris dan stake holder,” kata wanita yang ketika duduk di bangku SMP bercita-cita menjadi lawyer ini.

Informasi-informasi terkait AHU Online itu disebarkan, ke masyarakat, organisasi-organisasi, termasuk Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berada di DIY. Memang Kanwil Kemenkumham di daerah, seperti DIY, berdasarkan Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor WIlayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi); melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

L i n t a s k an w i l

dengan stake holder (para pemangku kepentingan) untuk menemukan solusi terbaik. Nilai Transparan kita menjamin akses kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini Kemenkumham, baik informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai. Sedangkan nilai Inovatif, kita harus kreatif membuat ide-ide baru dan mengembangkan inovasi dalam bekerja .

Tak ada kata lelah dan menyerah dengan tugas-tugasnya, meski Monica dan suami harus tinggal berjauhan.

Sang suami tinggal di Jakarta dengan kedua putrinya, sedangkan Monica tinggal di DIY bersama seorang putrinya.

“Dinikmati saja hidup ini sebagai anugerah Tuhan Yang Kuasa,” kata Monica sambil tersenyum kecil.

Ia merasa bersyukur diberikan amanah sebagai Kadiv Yahkum dan HAM Kemenkumham. Sebelum dipercaya menjadi Kadiv Yankum dan HAM di Kanwil Kemenkumham DIY, ia untuk kali pertama mengemban jabatan itu pada 2015, ditempatkan di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan

37

l i n t a s k an w i l

38

berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan fungsi Kanwil adalah, melakukan koordinasi perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum; pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.

Selain itu juga melakukan koordinasi pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemenkumham di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan; penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan,

A H U mag z | DIT JEN AH U

perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. “Terkait pembinaan dan pengawasan para notaris, sejalan dengan program E_Goverment sebagai salah satu poin dalam program reformasi birokrasi, Kanwil Kemenkumham DIY bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan Pusat Data dan Informasi Kemenkumham mengembangkan inovasi terkait administrasi pengawasan notaris secara digital melalui aplikasi SieMON (Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris), “ kata wanita yang menempuh studi S1 dan S2 di Universitas Indonesia.

Aplikasi ini diresmikan pada 19 November 2018 lalu, oleh Sekretaris Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham, Danan Purnomo yang dihadiri juga Kepala Pusat Data

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

dan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Direktur Perdata Ditjen AHU, Pelaksana Tugas (Plt) Kakanwil Kemenkumham DIY, Badan Kehormatan Notaris, Ketua Pengurus Wilayah INI, Ketua Pengurus Daerah INI. Menurut Monica, aplikasi SieMON akan memudahkan proses administrasi notaris, memudahkan proses pengawasan notaris, masyarakat dapat memperoleh informasi real time notaris dan masyarakat dapat melapor jika terjadi pelanggaran yang dilakukan notaris.

Selain notaris, Monica juga giat melakukan bantuan hukum (bankum) kepada masyarakat miskin dan pengguna layanan hukum dengan biaya hampir Rp 2,8 miliar yang telah digunakan untuk program bankum tersebut. Juga memfasilitasi Peraturan Daerah (Perda) yang didedikasikan untuk kemajuan daerah di kabupaten maupun kota di DIY. “Kita punya 28 Suncang (penyusun

Penghargaan Ditjen KI Berkat kinerja Divisi Yankum dan HAM, Kanwil Kemenkumham DIY mendapat apresiasi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual (KI). dipilih sebagai salah satu Kanwil yang berkinerja terbaik. Penghargaan tersebut diberikan karena DIY masuk nomor dua tertinggi se Indonesia

untuk pendaftaran merek , paten, hak cipta, dan desain.

Selain itu perpustakaan Kanwil Kemenkumham DIY juga meraih nomor terbaik se Indonesia.

Demikian juga dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di DIY, menyabet 12 penghargaan, bahwa kinerja ASN dan masyarakatnya telah berbudaya HAM. “Dan ada 7 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah binaan kita mendapatkan penghargaan dari Menkumham, Yasonna H Laoly. Tak hanya itu gerakan penyuluhan kita dinobatkan sebagai yang terbaik,” katanya.

“Kita syukuri penghargaan ini, karena DIY adalah Kota Budaya dan Kotanya Kekayaan Intelektual di Indonesia. Kebetulan sosialisasi program-program kerja KI ini juga di bawah pelayanan hukum dan penghargaan ini memacu kita untuk maju dan meningkatkan prestasi kerja,” katanya, Mengingat DIY sebagai Kota Intelektual dan Kota Budaya, Menkumham, Yasonna H Laoly sebagai pemangku kepentingan telah menjalin nota kesepakatan (MoU / Memorandum of Understanding) dengan Gubernur Provinsi DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam mensinergikan potensi dan tugas pokok untuk melaksanakan Sistem

Kekayaan Intelektual (KI).

“Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan kemajuan KI termasuk Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan KIK di DIY,” tandas Monica.

Dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan ini diharapkan Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kantor Wilayah Kemenkumham bersama Pemerintah Provinsi DIY dapat bersinergi dalam penyebarluasan informasi KI dan mengembangkan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan KI. KIK Meliputi Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) serta Indikasi Geografis.

Diharapkan dengan adanya MoU ini dapat menumbuhkan kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap pelindungan KIK. “Kita sudah membuat 16 sentral KI di masing masing universitas, dan saat ini ada 7-8 Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen KI dengan universitas yang kita siapkan. Kenapa ada banyak sentra KI yang kita buat, karena peneliti, penulis buku, harus punya label secara hukum, dan karya mereka dilindungi secara hukum haknya.

Seperti penari menciptakan sebuah tarian, penulis cerita novel, harus memiliki payung hukum. Kita dorong bahwa kekayan intektual itu tidak bisa diganggu gugat dan DIY adalah tempatnya,” kata wanita yang pernah bekerja sebagai auditor madya di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini. lll

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

L i n t a s k an w i l

rancangan) yang punya keahlian khusus menyusun rancangan perda di DIY yang istimewa ini. Dan kita harus bangga karena DIY itu satu-satunya daerah istimewa di tanah air. Kita menjadi agen perubahan melakukan sosialisasi ke setiap pelosok daerah dan mentransformasikan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat baik pelajar SMP, SMA, dan perguruan tinggi.

Materi yang kita sampaikan, di luar lingkup Kemenkumham, juga tentang kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE),” katanya.

Monica berupaya terus melayani masyarakat dan siap menjadi agen perubahan agar publik sadar hukum.

Apalagi menurutnya, setengah tugas Kanwil Kemenkuham DIY ini, ada di pundak divisi pelayanan hukum, untuk terus menerus menyampaikan pesan-pesan hukum kepada masyarakat.

39

l i n t a s k an w i l

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Hadiri Hari HAM Sedunia

40

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memperingati Hari Hak Asasi Manusia sedunia yang ke-71 pada 10 Desember 2019 lalu, di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Acara dibuka oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Menkumham, Yasonna H Laoly dalam sambutannya memaparkan, sejak 1998 hingga saat ini, Indonesia dinilai sebagai negara yang selalu konsisten dan komitmen dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Tingkat pelaporan oleh Kementerian/Lembaga maupun pelaporan pelaksanaan aksi HAM oleh pemerintah daerah telah mencapai

A H U mag z | D IT JEN AH U

hampir 90 persen. Akhir tahun ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat pelaporan pelaksanaan aksi HAM hingga mencapai data 100 persen.

Menkopolhukam, Mahfud MD dalam sambutannya menyampaikan bahwa penegakan HAM jangan dilihat dari penegakan hukum semata.

Sejak era reformasi, sudah banyak kemajuan dalam pembangunan perlindungan HAM di Indonesia. Salah satu contohnya hak-hak politik seperti penguatan demokrasi, kebebasan pers, kemandirian partai politik, menguatnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hadir dalam acara tersebut Menkumham, Yasonna H Laoly dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD,

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

mewakili Presiden Republik Indonesia. Selain itu juga hadir para gubernur dan bupati seIndonesia untuk memperoleh piagam penghargaan sebagai Kota Peduli HAM. Kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada Kabupaten dan Kota Peduli HAM, sebagai wujud keberhasilan daerahnya dalam pemenuhan dan pelayanan publik. Pemberian penghargaan ini telah dilakukan Kemekumham sejak 2013 dengan tujuan memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat terutama di bidang kesehatan,pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan. Acara bertema “Pelayanan Publik yang Berkeadilan�, diharapkan dapat mendorong penerapan pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia di seluruh Indonesia.

DKI Jakarta diberikan penghargaan terhadap lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Dr. Bambang Sumardiono, Kepala Divisi Administrasi, Nuni Suryani, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Baroto, serta perwakilan pejabat struktural di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. lll

Pengabdian Tanpa Akhir

Tak banyak kita temui sosok yang memiliki kepedulian dan dedikasi tinggi terhadap perkembangan serta kemajuan hukum di Indonesia, sekaligus pribadi yang multi talenta dan sarat prestasi seperti Prof. Dr. H Muladi, SH. Meski tak lagi menjabat sebagai Rektor, Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Diponegoro dan jabatan publik sebagai Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), namun pemikiran Muladi tetap dibutuhkan untuk perbaikan hukum positif di tanah air.

Presiden Amerika Serikat ke35, John Fitzgerald Kennedy (JFK) dengan lantang mengatakan ,”Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country.” (Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu). Ucapan tersebut mungkin klise untuk disampaikan, namun tidak bagi Muladi. Saat ini bangsa Indonesia membutuhkan orang-orang yang tanpa pamrih memberikan sumbangsih tenaga, waktu, pemikiran yang bermanfaat bagi bangsa untuk kepentingan bersama.

Kutipan JFK ini , mungkin maknanya sama dengan apa yang disampaikan Muladi, yang bercitacita ingin mengabdikan dirinya sesuai dengan kapabilitasnya

sebagai ahli hukum untuk kemajuan penegakan hukum serta regulasi hukum di tanah air yang lebih baik, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat.

“Sebuah pengabdian tanpa akhir, kepada negara, masyarakat, dan keluarga,” kata pria kelahiran Solo, 26 Mei 1943, yang dipercaya sebagai Ketua Tim Perumus Rancangan UndangUndang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kepada AHU Magz, di Gets Hotel, Semarang, beberapa waktu lalu.

Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhanas ) periode 2005-2011, pagi itu mengenakan setelan baju batik warna coklat dan celana hitam. Meski usianya tak lagi muda, fisik Muladi, pemegang sabuk hitam karate dan judo ini terlihat masih sehat.

Terlahir sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara pasangan Dasijo Darmo

Soewito dan Sartini, Muladi masih ingat sang ayah yang berasal dari Jawa Timur, bekerja sebagai reserse polisi mendidik putra-putrinya dengan disiplin dan kejujuran.

Lulus SMA ia diterima di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang, namun ia memilih untuk kuliah di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (saat ini disebut dengan nama Fakultas Hukum). Kuliah di tingkat tiga, Ia dipilih menjadi asisten Prof Widarto untuk mengajar mahasiswa di tingkat dua.

Semasa kuliah, peraih penghargaan Dwija Sista dari Departemen Pertahanan dan Keamanan pada 1991 dan Bintang Bhayangkara Utama dari Presiden RI pada 2006 ini aktif sebagai Anggota Gerakan Mahasiswa

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

s i apa d i a

Prof. Dr. H. Muladi, S.H.

41

s i apa d i a

42

Produk hukum warisan kolonial ini perlu disinkronkan, karena perkembangan zaman yang begitu cepat mengalami perubahanperubahan.

Peraturan hukum pidana sejak era kemerdekaan kini menyebar luas dan hampir tidak terkendali.

A H U mag z | D IT JEN AH U

Nasional Indonesia (GMNI), pada 1963-1968. Ia juga pernah menjadi Komandan Batalyon IV, Resimen Mahasiwa Semarang pada 1964–1967.

Pada usia 21 tahun, Muladi menikahi adik kelasnya, Nany Ratna Asmara, dari pernikahan tersebut, dikaruniai empat orang putri, yaitu Rina Irawanti, Diah Sulistyani, Aida Fitriani, dan Erlina Kumala Esti. Dua anak pertama dan anak bungsunya mengikuti jejak Muladi mendalami bidang hukum. Putri keduanya, Diah Sulistyani, mengikuti jejaknya menjadi seorang akademisi.

Karirnya mencapai puncak saat Presiden Soeharto mengangkatnya menjabat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Kabinet Pembangunan VII, (Maret – Mei 1998). Setelah Presiden Soeharto lengser dan digantikan Presiden BJ Habibie, jabatan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Kabinet Reformasi Pembangunan, juga dipercayakan kepadanya (Mei 1998 – Oktober 1999). Dia pun memimpin Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri tentang Mahkamah

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

Pidana International (ICC) di Roma, 1998.

Bahkan setelah Akbar Tandjung mengundurkan diri sebagai Menteri Sekretariat Negara, karena terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Muladi dipercaya merangkap jabatan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, (Mei – Oktober 1999). Juga sekaligus merangkap Sekretaris Dewan Penasihat DPP Partai Golkar, 1999-2002. Kemudian setelah Presiden BJ Habibie digantikan Presiden Abdurrahman Wahid, Muladi beraktifitas selaku Direktur Institut Demokrasi dan Hak Asasi Manusia The Habibie Center, 1999-2002.

Tim Perumus RUU KUHP Sebagai salah satu Tim Perumus RUU KUHP, Muladi bersama anggota tim penyusun lain di antaranya, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.H., Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H., Dr. Muzakkir, Dr. Chairul Huda, Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., Dr. Suhariyono AR, S.H., M.H., dan Dr. Wicipto Setiadi, S.H.,

M.H., menyatakan KUHP yang telah dirumuskan oleh pemerintah bersama DPR disebut sebagai upaya nyata untuk keluar dari hukum warisan kolonial Belanda.

“Apa yang kita lakukan bukan amandemen, bukan revisi, tapi sebetulnya rekodifikasi total untuk membongkar pengaruh kolonial Belanda selama lebih dari 100 tahun. ,” kata mantan anggota Komnas HAM periode 1993-1998.

Menyikapi keputusan DPR untuk menunda pengesahan RUU KUHP menjadi undang-undang, Rektor Universitas Diponegoro periode 19941998 dengan besar hati menyatakan,

“Para penegak hukum saya kira harus sadar juga bahwa yang dia tegakkan adalah hukum warisan kolonial dengan filosofi yang sangat berbeda dengan filosofi kita. Saya tidak kecewa, ini hanya ditunda. Dan ditunda itu boleh, tapi kalau gagal berarti itu kita cinta pada penjajahan.”

“Produk hukum warisan kolonial ini perlu disinkronkan, karena perkembangan zaman yang begitu cepat mengalami perubahan- perubahan.

Peraturan hukum pidana sejak era kemerdekaan kini menyebar luas dan hampir tidak terkendali. Di samping globalisasi di bidang hukum begitu luar biasa, ada banyak konvensikonvensi internasional dan dokumen- dokumen HAM yang perlu diratifikasi.

Nah, sinkronisasi produk hukum tersebut dilakukan melalui sistem omnibus law yang digagas Presiden Joko Widodo saat ini, “ kata Muladi.

Sebagai seorang pakar hukum pidana, peraih The Best Alumni of Undip pada 2003 telah menulis puluhan buku dalam bidang hukum pidana, sistem peradilan pidana dan hak asasi manusia. Ia juga telah menyampaikan ratusan makalah seminar di dalam dan luar negeri.

Dalam bukunya ‘Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal’, yang ditulis Muladi bersama putri keduanya Dr Diah Sulistyani, ia mengatakan kondisi penegakan hukum di Indonesia sudah sangat menyedihkan. Penegakan hukum sekarang ini yang namanya ensuring enforcement perlu segera diperbaiki.

Salah satu sebabnya UndangUndangnya sudah ketinggalan zaman, kedua infrastrukturnya membutuhkan perbaikan, ketiga SDM (Sumber Daya

Manusia)-nya, Selain itu, persoalan SDM aparat penegak hukum juga menjadi hal yang menentukan kondisi peradilan di Indonesia. Ia mencontohkan beberapa kasus yang mengaitkan lembaga peradilan tertinggi Mahkamah Agung, tak terlepas dari menurunnya kondisi SDM aparat di bawahnya.

“Dalam memperbaiki penegakan hukum, kita tidak hanya fokus dalam penegakan hukum tetapi juga substansi hukum dan budaya hukum. Tiga hal itu yang terus saya lakukan secara konsisten dan tidak berubah sampai sekarang,” kata mantan Hakim Agung RI periode September 2000–Juni 2001.

Menapaki hari-hari senjanya, Muladi mengisi waktu luangnya dengan menimang cucu-cucunya, membaca, dan menulis. Ia sadar sebagai orang tua harus memberikan legacy kepada anakanaknya, dengan menanamkan nilai kejujuran, pengabdian, ketulusan, nasionalisme, dan profesionalisme.

Muladi meyakini perjalanan hidupnya, terjadi bukanlah karena kuasa manusia, dan terjadi secara kebetulah namun ini adalah rencana Tuhan. “Saya bukan anak orang kaya atau pejabat tinggi, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini termasuk perjalanan hidup ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi didesain oleh Tuhan,” kata Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro periode 1992-1994.

“Saya tidak bisa membayangkan kenapa bisa jadi menteri itu, berarti di desain Tuhan, selain kita perlu bertakwa kepada Tuhan dan bersyukur atas karunia-Nya, kita tidak boleh lupa dukungan dari orang tua dan keluarga. Tanpa itu rasanya sulit terjadi,” ucap Muladi. lll

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

s i apa d i a

Dalam memperbaiki penegakan hukum, kita tidak hanya fokus dalam penegakan hukum tetapi juga substansi hukum dan budaya hukum. Tiga hal itu yang terus saya lakukan secara konsisten dan tidak berubah sampai sekarang,

43

sosok

Direktur Perancangan Perundang-Undangan,

44

Omnibus Law, Simplikasi Regulasi Mudahkan Investasi Konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law, dua bulan terakhir menjadi trending topik pembahasan publik di berbagai media. Istilah tersebut ramai dibicarakan setelah Presiden Joko Widodo pada pidato pelantikannya, 20 Oktober 2019 lalu menyampaikan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk menyingkirkan hambatan-hambatan investasi dengan menyederhanakan regulasi melalui omnibus law.

Konsep omnibus law yang juga dikenal dengan omnibus bill, sering digunakan di negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu undang-undang (UU) baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus. “Omnibus law ini lebih mengarah kepada regulasi yang menyimplikasi regulasi yang ada dan berlaku di negara yang menganut sistem common law,

A H U mag z | DIT JEN AH U

sementara negara yang menganut sistem civil law seperti Indonesia mengenal sistem kodifikasi dan tidak mengenal sistem omnibus law. Namun, dalam konteks ketatanegaraan tidak ada salahnya kita mengadopsi suatu nilai yang ada di negara common law,� kata Direktur Perancangan PerundangUndangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Dhahana Putra, kepada AHU Magz, didampingi

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

Kasubag Humas, Dora Hanura di selasela acara di Gets Hotel, Semarang beberapa waktu lalu.

Menurut pria kelahiran Jakarta, 9 September 1969 yang pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, wacana omnibus law ini mengemuka di publik, pertama karena keprihatinan Presiden Jokowi terkait banyaknya regulasi yang overlap (tumpang tindih), kedua timbulnya ketidakpastian hukum dalam

lanjut Dhahana, mencanangkan program prioritas melakukan simplikasi proses regulasi melalui sistem omnibus law. Ada dua UU omnibus law yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM yang diusulkan Presiden Jokowi selaku eksekutif kepada DPR untuk dibahas dan masuk program legislasi nasional (Prolegnas).

Selain itu, pemerintah saat ini sedang menyelesaikan dua UU omnibus law terkait perpajakan dan perizinan.

Omnibus law perpajakan dikerjakan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan omnibus law perizinan dikerjakan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian.

“Dua undang-undang omnibus law itu (Cipta Lapangan Kerja dan UMKM) , diharapkan bisa membangkitkan investasi dan mendorong sektor usaha dan ekonomi di tanah air. Dua hal ini menjadi suatu harapan, dengan cipta tenaga kerja akan banyak tenaga kerja yang bisa diserap, sehingga akan memicu kemudahan untuk berinvestasi, jadi ada kausalitas. Ini sebuah strategi pemerintah membuka keran investasi.

Pada saat kita memperbaiki sistem investasi dan perizinan, implikasinya akan banyak pengusaha membuka usaha di Indonesia dan merekrut banyak karyawan. Dengan seperti ini, maka peran omnibus law akan strategis, “ kata alumni Magister Hukum di Universitas Indonesia.

Saat ini, tambahnya, sudah disiapkan suatu rancangan undang-undang dan naskah akademisnya terkait dua UU omnibus law tersebut. Sesuai amanah Presiden Jokowi kepada Menkumham, Yasonna H Laoly, untuk mengawal pembentukan dua regulasi ini.

“Menkumham didukung oleh unit kerjanya yakni Ditjen PP dan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) kini sudah melakukan langkahlangkah, komunikasi dan melakukan kegiatankegiatan, dengan melibatkan berbagai stake holder.

Langkah-langkah ini dalam upaya percepatan proses pembentukan dua regulasi omnibus law tadi,” kata mantan Kasi Kerjasama Amerika dan Eropa Ditjen Hak Asasi Manusia Kemenkumham .

Jadi,sambung Dhahana, omnibus law yang akan dibentuk nanti akan menyimplikasi UU yang terkait dengan investasi, yang mempersulit dan tidak mendukung dunia usaha. Sistem UU

omnibus law ini mengatur masalah perizinan dan membuat sinkron regulasi lain yang terkait. Regulasi yang tidak sinkron akan ditinjau pasalpasalnya melalui mekanisme omnibus law.

“Simplikasi ini dilakukan dengan dua strategi pertama secara progresif dengan menghapus UU, kedua UU yang tidak sesuai dengan semangat omnibus law tersebut direvisi secara parsial. Kita temukan sedikitnya ada 74 undangundang yang akan kita revisi melalui omnibus law,” katanya.

Jadi omnibus law, ini disebut ‘Undang-Undang Sapu Jagad’ yang semangatnya untuk meningkatkan iklim investasi dengan mensimplikasi proses perizinan dan mengatasi semrawutnya proses perizinan.

Dhahana menambahkan, omnibus law secara praktik sudah dilakukan, contohnya Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Tujuan pembentukan Ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan (eksistensi) dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk memberi kepastian hukum.)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu fungsi direktorat ini adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan penyusunan Rancangan UndangUndang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. lll

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

sosok

sistem perizinan di Indonesia yang prosesnya sangat panjang.

“Masih kita ingat, Presiden Jokowi beberapa bulan lalu mengeluhkan tidak ada perusahaan (sebanyak 33 perusahaan yang ke luar dari China dan 73 perusahaan yang ke luar dari Jepang-red) yang bersedia merelokasi perusahaannya ke Indonesia.

Perusahaan-perusahaan tersebut lebih memilih merelokasi usahanya ke sejumlah negara tetangga kita, seperti Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Menurut Presiden Jokowi, alasan investor tidak mau memilih Indonesia, karena perizinan yang berbelit-belit,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Subdit Kerja Sama Luar Negeri Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ini.

Maka saat ini Presiden Jokowi,

45

r a g am olah r a g a

46

Tubuh Bugar dan Indah dengan Pilates Setiap wanita maupun pria pasti menginginkan bentuk tubuhnya indah dan sehat. Demi memiliki tubuh yang indah dan sehat, setiap orang mau melakukan aktifitas olahraga apapun. “Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan hargai sampai keduanya hilang,�

Denis E. Waitley, pembicara, penulis, dan konsultan motivasi Amerika. Agar kedua aset tersebut tidak hilang, manfaatkan waktu dan kesehatan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu olahraga yang bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh adalah pilates. Aktifitas pilates membantu mengencangkan otot perut dan efektif untuk membentuk perut six-pack, karena fokus utama latihan pilates adalah daerah perut, terutama otot perut atas dan bawah.

Pilates adalah suatu metode olahraga yang dikembangkan oleh Joseph Hubert Pilates yang berasal dari Jerman pada awal abad ke-20. Metode ini difokuskan untuk kelenturan serta fleksibilitas seluruh bagian tubuh.

Olahraga ini dapat memperbaiki postur tubuh yang kurang sempurna dan juga dapat memperbaiki masalah-masalah yang berhubungan dengan kelainan tulang belakang Pilates dilakukan untuk melatih kekuatan, fleksibilitas, keseimbangan, pengembangan pola pergerakan yang efisien. Semua kegunaan dari pelatihan pilates tersebut

A H U mag z | D IT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

sangat relevan dengan apa yang ingin didapatkan oleh seorang pria.

Bahkan, beberapa gerakan pilates dapat menggantikan latihan angkat beban. Selain itu, pilates banyak melatih otot-otot perut, tulang pelvic (antara tulang panggul dan tulang ekor), tulang rusuk, tulang belikat, serta kepala dan tulang leher. Otot-otot tersebut yang biasanya jarang dijadikan fokus pada latihan senam biasa.

Postur tubuh yang kurang sempurna bisa menyebabkan berbagai gangguan, mulai dari nyeri bahu hingga punggung. Menjaga agar garis tulang belakang lurus sesuai anatominya merupakan dasar dari latihan pilates. Latihan ini juga bertujuan menjaga lengkungan alami tulang belakang, menguatkan otot-otot pendukung di sekitar punggung.

1. Lengkungkan Panggul Berbaringlah di atas matras dengan lutut ditekuk, kaki rata di lantai. Pastikan kaki Anda terpisah sejauh pinggul. Tarik napas lalu buang napas perlahan-lahan. Tarik napas - berhenti sejenak di bagian atas dan raih lutut di atas jari-jari kaki untuk membuka fleksor pinggul Anda. Buang napas - melembutkan dada dan mengartikulasikan tulang belakang Anda ke tanah satu ruas pada satu waktu. Ulangi gerakan ini 8 hingga 10 kali.

1

3

r a g am ola h r a g a

Berikut 5 Gerakan Pilates untuk Kebugaran dikutip dari balancedlifeonline.com, yang bisa Anda lakukan setiap hari untuk meningkatkan otot, dan menjaga kebugaran tubuh.

4

47

4. Teaser

2 2. The Hundred Berbaringlah di atas matras dengan posisi lutut berada di atas meja. Pegang dengan lembut di belakang paha Anda, anggukkan dagu Anda ke dada dan angkat kepala, leher, dan dada Anda dari atas matras menggunakan perut Anda.

Ratakan punggung Anda ke dalam matras, raih lengan ke depan dan rentangkan kaki pada sudut 45 derajat. Tarik napas dalam hitungan 5 – seolah memompa lengan Anda. Buang napas selama 5 hitungan - terus memompa lengan Anda.

Ulangi gerakan ini selama 10 kali.

Berbaring telentang dengan kaki panjang dan luruskan lengan di samping tubuh. Tarik napas - angkat lengan ke atas. Buang napas - jatuhkan bahu ke bawah dan ke belakang. Tarik napas - angkat kaki lurus Anda ke atas dari matras dan raih lengan Anda ke arah jari-jari kaki Anda, dengan memancarkan dada ke atas. Buang napas - turunkan tubuh Anda dengan kontrol untuk kembali ke posisi awal. Ulangi gerakan ini 8 hingga 10 kali.

5. Swimming Berbaringlah dengan tangan terlentang di depan Anda.

Perpanjang punggung bagian bawah dan tarik pusar Anda dari matras. Angkat tangan, kaki, dan kepala Anda dari lantai, jaga agar pandangan Anda tetap ke bawah. Lakukan gerakan berenang dengan mengangkat lengan kanan dan kaki kiri, lalu beralih ke sisi lain, menjaga kestabilan sepanjang waktu.

Saat Anda menggerakkan lengan dan kaki dengan cepat, pola napas adalah satu tarik napas per dua kali berenang dan satu hembusan napas per dua gerakan berenang. Ulangi gerakan ini 8 hingga 10 kali. Selamat berlatih pilates.

3. Peregangan Satu Kaki Berbaringlah di atas matras dengan posisi lutut berada di atas meja. Pegang dengan lembut di belakang paha Anda, angguk dagu Anda ke dada dan angkat kepala, leher, dan dada Anda dari matras menggunakan perut Anda. Letakkan kedua tangan di lutut kanan saat Anda menjulurkan kaki kiri pada sudut 45 derajat. Tarik napas - ganti kaki, tarik lutut Anda yang tertekuk ke arah Anda dan tekuk di lipatan pinggul. Buang napas - ganti kaki. Ulangi gerakan ini 8 hingga 10 kali.

5 ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

pelesir

Pesona Arsitektur ”Little Netherland” di Kota Lama Kota Lama Semarang (Outstadt) merupakan salah satu daya tarik wisata sejarah yang diminati wisatawan domestik dan manca negara saat berkunjung di Kota Lumpia. Kawasan yang masuk World Heritage UNESCO berjuluk “Little Netherland” ini, masih menyisakan 50 bangunan kuno sangat kental gaya arsitektur kolonial Belanda yang berkiblat ke Eropa.

48

A H U mag z | DIT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

Berkunjung ke Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, jangan lupa mampir ke kawasan Kota Lama Semarang yang berada di jantung Kota Semarang. Jarak dari pusat kota ke kawasan Kota Lama sejauh 5 kilometer ditempuh dengan mobil pribadi sekitar 14 menit, atau 8,5 kilometer dari Bandara Ahmad Yani, Semarang ditempuh sekitar 18 menit.

Kota Lama terletak di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dengan luas sekitar 31 hektar are (ha). Dulunya, kawasan ini pernah menjadi pusat kegiatan perekonomian pada masa Hindia Belanda. Dilihat dari kondisi geografi, tampak kawasan ini terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga mendapat julukan “Little Netherland�.

Kawasan Kota Lama yang berada di Jalan Letjen Soeprapto dikenal memiliki bangunan bersejarah dengan arsitektur bergaya Eropa. Kawasan ini dipenuhi oleh bangunan-bangunan kuno sehingga dijadikan cagar

besar, penggunaan kaca-kaca berwarna, bentuk atap yang unik, dan ruang bawah tanah. Seperti kota-kota lainnya yang berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, dibangun pula benteng berbentuk segi lima sebagai pusat militer.

Penataan kawasan Kota Lama oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai cagar budaya sekaligus daya tarik

wisata menelan anggaran Rp 183 miliar. Penataan meliputi pekerjaan jalan, perbaikan drainase, halte, hingga dua kolam retensi Berok dan Bubakan yang akan dipompa dan dialirkan menuju Kali Semarang.

Kini kawasan Kota Lama berubah menjadi kawasan wisata cagar budaya yang indah, dengan aneka fasilitas tempat duduk panjang, tempat sampah, lampu penerangan jalan utama dan trotoar.

Memasuki kawasan Kota Tua, Anda seolah akan diajak ke kota tua di Amsterdam, Belanda,

kota tua Marbella, Spanyol, bahkan ke masa lalu, mengenang masa penjajahan masa kolonial Belanda, menyaksikan deretan bangunan-bangunan kuno yang telah dikonservasi, seperti Gereja Blenduk bernama asli Nederlandsch Indische Kerk (Belanda) atau Gereja GPIB Immanuel, dibangun pada 1753 dan diperbaiki pada 1756, 1787, dan 1794. Disebut Gereja

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

pelesir

budaya Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, tentang Benda Cagar Budaya.

Arsitektur Eropa ini bisa dilihat dari detail bangunan yang khas dan ornamen-ornamen yang identik dengan gaya Eropa, ukuran pintu dan jendela yang luar biasa

49

pelesir

50

Blenduk karena bentuk atap kubahnya berbentuk cembung (blenduk bahasa Jawa) Kubahnya besar, dilapisi perunggu, dan di dalamnya terdapat sebuah orgel Barok.

Arsitektur di dalamnya dibuat berdasarkan salib Yunani. Gereja ini direnovasi pada 1894 oleh W. Westmaas dan H.P.A. de Wilde, yang menambahkan kedua menara di depan gedung gereja ini.

A H U mag z | D IT JEN AH U

Hingga saat ini gereja tersebut masih digunakan.

Di depan Gereja Blenduk, di seberang Taman Srigunting terdapat bangunan bersejarah lain di antaranya, Gedung Marba di bangun pada abad 19, oleh Marta Badjunet, warga negara Yaman. Marta Badjunet adalah seorang saudagar kaya pada zaman itu.

Untuk mengenang jasanya bangunan kuno ini dinamai dari singkatan namanya “Marba”. Dulunya gedung

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

ini di fungsikan sebagai kantor usaha pelayaran, Ekspedisi Muatan Kapal Laut / EMKL. Kini Gedung Marta kondisinya seolah dibiarkan tak terawat.

Tak jauh dari Gedung Marba, terdapat Gedung Spiegel , terletak di Jalan Letjen Suprapto Nomor 34, Kota Lama. Gedung ini dulunya ditempati Perusahaan Winkel Maatschappij “H Spiegel” dan dikenal sebagai Toko NV Winkel Maatschappij “H Spiegel” yang menjual mulai dari pakaian dari merek-merek ternama hingga dekorasi rumah seperti lampu minyak buatan Amerika. Pada 8 Juni 2015, setelah masa restorasi yang cukup lama, gedung ini menjadi Spiegel Bar & Bistro, fungsinya berubah dari sebuah toko serba ada, lalu menjadi gudang, dan kini menjadi tempat makan.

Gedung kuno lainnya yang kini telah direstorasi adalah bekas gedung Nederlandsch Indische Leven Sverzeking De Lifrente Maatschaapij (NILLMI) yang dibangun oleh arsitek Thomas Karsten pada 1916-an. Gedung ini pernah digunakan sebagai Kantor

pelesir

51

Balaikota Semarang pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kini gedung tersebut ditempati oleh PT Jiwasraya Semarang. Gedung Jiwasraya ini memiliki ciri arsitektur kolonial yang sangat khas dengan adanya kubah kecil di tengah atap bangunan.

Tak jauh dari Gedung Marba, terdapat bangunan kuno yang kini direstorasi apik yakni, bekas Kantor Pengadilan (Rad Van Justitie), didirikan pada 1760 yang sejak 2006 digunakan untuk Rumah Makan Cianjur. Gedung yang terletak di sisi selatan Heerenstraat (Jalan Letjen Suprapto), merupakan salah satu bangunan tertua di kawasan Kota Lama.

Gedung itu pernah digunakan sebagai Pengadilan Negeri Semarang pada masa Orde Baru.

Satu lagi bangunan kuno yang selesai direvitalisasi adalah bangunan cagar budaya Wees en Boedelkamer “Weeskamer� atau Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang .

Proyek revitalisasi dimulai sejak 2018

lalu. Gedung Weeskamer tersebut dikembalikan seperti gedung aslinya yang berusia hampir satu abad.

Jika Anda bosan melihat bangunanbangunan tua bergaya Eropa yang masih banyak tak terawat, mampirlah ke Semarang Contemporary Art Gallery atau sering disebut Galeri Semarang (Galsem). Lokasinya tak jauh dari Taman Srigunting dan Gereja Blenduk.

Meski menempati bangunan tua, interior bangunan galeri ini sudah

mengalami sentuhan modern.

Di lantai pertama, terpampang beberapa lukisan dan patung berbentuk unik. Sementara di lantai dua, ada beberapa lukisan bernada satir karya seniman Indonesia. Galeri ini juga memiliki taman kecil berisi patung unik yang sudah menjadi ikon Galsem dan menjadi spot foto favorit pengunjungnya. lll

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

E N TRE P RE N U ERS H I P

52

Strategi Branding Produk Melalui ‘Kegagalan’ Hambatan dan kegagalan dalam mengenalkan sebuah brand produk kepada konsumen tidak perlu membuat pelaku usaha kecewa dan putus asa dalam menjalankan usahanya. Justru, hambatan tersebut perlu dijadikan momentum untuk menambah motivasi menjalankan usaha dan peluang agar lebih intensif ‘how to build a brand of products to consumers’

‘Kegagalan’ dan hambatan saat mengenalkan sebuah brand produk itulah yang dialami oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), asal Semarang, Jawa Tengah, Syanaz Nadya Winanto Putri saat mengikuti pameran di Festival Indonesia Moskow, Agustus 2019 lalu.

Pemilik merek dagang Rorokenes tersebut harus merelakan 10 tas miliknya yang akan dipamerkan dalam even itu ditahan otoritas Bandara Demodova, Rusia karena produknya dianggap selevel dengan tas-tas premium sekelas Hermes, Louis Vuitton, Prada, dan Gucci.

Padahal, produk Syanaz yang

A H U mag z | D IT JEN AH U

ditahan tersebut berbahan kulit sapi lokal, sebagian berbahan karung goni dengan variasi tenun lurik. Harganya juga relatif murah, hanya Rp150 ribu untuk tas goni dan Rp 1 juta untuk tas kulit.

Syanaz bahkan mengungkapkan kejadian yang dialaminya kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ketika mengunjungi booth Pemda Provinsi Jawa Tengah, menjelang penutupan pameran tersebut. Syanaz membeberkan jika dirinya sempat diinterogasi selama empat jam oleh 15 petugas imigrasi Rusia yang memeriksa dirinya beserta tas yang dibawanya lewat kargo. Para petugas bersikeras menahan tas yang dibawa Syahnaz karena kualitasnya sangat bagus bahkan dianggap barang

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

premium dan harga lebih tinggi dari yang didaftarkan.

“Mereka bilang tas saya pasti harganya ratusan juta dan terbuat dari kulit eksotis kualitas premium sekelas Louis Vuitton maupun Bottega.

Untungnya masih ada beberapa tas yang saya bawa lewat bagasi yang masih bisa saya pamerkan di even itu,” ujar Syanaz.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dengan bijak membesarkan hati Syanaz, agar ia tak perlu bersedih karena tidak bisa memamerkan brand produknya dengan maksimal. Justru, menurut Ganjar, Syanaz harus bangga, karena tasnya secara tidak langsung telah diakui berkualitas internasional.

“Kualitas sudah dianggap premium, berarti layak ekspor dengan harga

brand kta. Keempat, Be Direct, memberikan kesempatan customer untuk berinteraksi dengan brand dan menikmati layanan yang kita tawarkan. Kelima, Be Consistent, perhatikan cara berkomunikasi, cara promosi, gaya desain.

Konsistensi dibutuhkan untuk memudahkan customer mengingat brand kita. Keenam, Be Different, belajar dari kompetitor, apa yang kurang dari produk mereka?

Apa manfaat lebih yang dapat ditawarkan brand kita? Kenapa brand kita lebih baik dari brand kompetitor?

Belajar dari ‘kegagalan’, Syanaz bangkit untuk mengembangkan brand pruduknya. Ibu dua putra, warga Semarang ini telah memproduksi tas sejak 2014.

Ia terus belajar dari kegagalan, pada 26-28 Juni 2018 lalu, ia ikut SheTrades Global di Liverpool, Inggris.Di ajang tersebut , lebih dari 500 bisnis milik wanita dari seluruh dunia berpartisipasi dalam acara tersebut untuk mencari peluang perdagangan dan investasi baru.

Syanaz merasa bangga, UMKM miliknya berkembang pesat dan makin dikenal pasar dunia. Produk tas Rorokenes terbuat dari kulit asli, dikerjakan secara artisan (handmade), dan limited edition.

Dibantu tujuh pekerja, Rorokenes sanggup memproduksi rata-rata 350 tas per bulan Kini ia malah kebanjiran order dari warga Rusia yang memesan tas produksi Rorokenes. Dalam waktu dekat ia segera mengirimkan barang pesanan ke Rusia.

Banyaknya pesanan tas dari warga negara pecahan Uni Soviet itu imbas dari kejadian yang dialami saat mengikuti Fastival Indonesia Moskow pada 2-4 Agustus 2019.

Itulah buah manis yang dipetik dan dinikmati Syanaz setelah belajar dari kegagalan. lll

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

E N TRE P RE N U ERS H I P

yang kompetitif. Semoga tahun depan sudah bisa menyaingi tas branded yang harganya puluhan juta rupiah,� ucap Ganjar.

Hambatan dalam mengenalkan sebuah brand produk kepada konsumen sudah biasa dialami oleh pelaku bisnis, khususnya UMKM. Kendala tersebut bisa berwujud penolakan oleh konsumen saat mengenalkan produk, sikap sinis, maupun tidak percaya terhadap kualitas produk.

Memang tak mudah untuk membangun brand dan memasarkan sebuah produk baru kepada konsumen.

Brand atau merek adalah nama, istilah, desain, simbol, atau fitur lainnya yang mengidentifikasi barang atau jasa satu penjual sebagai berbeda dari yang ada di penjual lain. American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, desain, simbol, atau fitur lain yang mengidentifikasi barang atau jasa satu penjual sebagai berbeda dari yang dari penjual lain.

Dalam memasarkan produknya, pelaku usaha harus memahami 4 P, strategi pemasaran yang jitu, yakni

Product (produk), Price (harga), Place (tepat), dan Promotion (promosi). Product, sebagai pelaku usaha, kita harus mampu membuat produk atau jasa yang diterima oleh masyarakat. Kualitas produk atau jasa yang baik akan memberikan kepuasan yang tinggi dari konsumen.

Price, harga merupakan salah satu hal yang sensitif dalam sebuah bisnis. Umumnya, konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan kita dengan kompetitor.

Place atau tempat merupakan salah satu unsur P dari strategi pemasaran 4P. Tempat atau lokasi merupakan salah satu faktor penentu bisnis kita. pilihlah lokasi yang strategis sehingga calon konsumen dan konsumen tertarik membelinya. Promotion, merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk atau jasa kita kepada konsumen.

Sebelum membangun brand (merek) di benak para konsumen (brand positioning), pelaku usaha seperti Syanaz perlu lebih dahulu memahami produknya (product positioning).

Maksudnya, pelaku usaha perlu, salah satunya, melihat konsumen yang akan disasar oleh produknya. Pengusaha harus bisa melihat seperti apa kualitas produknya. Bahkan, pengusaha harus berani untuk menggunakan produknya sendiri.

Ada beberapa langkah untuk membangun brand produk yang kuat.

Pertama, Be Noticed, memberikan kesan yang membuat konsumen mengingat brand produk kita. Kedua, Be Connected, merpertimbangkan cara dan gaya komunikasi yang sesuai dengan karakter bisnis dan customer.

Ketiga, Be Clear, berkomunikasi dengan bahasa yang digunakan customer dan memastikan konsumen dapat dengan cepat mengenali

53

i no v a s i

Johny Setiawan ‘Pemilik’ 15 Planet di Luar Tata Surya Muda, tampan, dan berprestasi di pentas dunia. Itulah Dr. rer. net. Johny Setiawan, astronom muda Indonesia, bersama timnya mereka layak disebut ‘penemu’ dan ‘pemilik’ 15 planet di luar tata surya.

Berkat kerja keras, Johny Setiawan, dalam memburu dan menemukan planet baru, temuannya pernah masuk dalam 10 Penemuan Terbaik Versi Majalah Times.

Indonesia patut berbangga memiliki putra terbaik, seperti Johny Setiawan yang penuh prestasi di kancah internasional. Astronom asal Indonesia, kelahiran Jakarta, 16 Agustus 1974 yang bekerja di Max Planck Institute for Astronomy Jerman, bersama timnya dari proyek Search for Exoplanet with Radialvelocity at MPIA (SERAM) menemukan lebih dari 15 planet di luar tata surya. Planet-planet tersebut di antaranya; HD 47536 b; HD 11977 b; D 70573 b; TW Hydrae b; Chi Virginis b; HD 47536c; HD 110014b; dan HD 110014c, yang dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah seperti Astronomy & Astrophysics, The Astrophysical Journal dan Nature.

A H U mag z | DIT JEN AH U

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

scitechdaily

54

i no v a s i Planet HIP 13044b, yang ditemukan pada 2010 lalu diidentifikasi sebagai planet yang mengorbit bintang lansia dan minim kandungan logam, HIP 13044. Planet HIP 13044 atau SErGiO (Star of Extra-Galactic Origin), sebuah planet yang diketahui bermigrasi masuk ke dalam Bima Sakti setelah galaksi yang ia tempati mengalami tabrakan bergabung dengan Bima Sakti.

Penemuan ini mampu membuka cara pandang baru tentang proses pembentukan bintang sebab saat ini diyakini bahwa bintang tua dan minim kandungan logam tak mungkin memiliki planet.

Atas penemuan HIP 13044b, Johny dinobatkan sebagai 10 penemuan sains terbaik 2010 versi Majalah Times. Temuan itu bisa disejajarkan dengan temuan Gliese 581g yang merupakan asing planet mirip Bumi dan temuan para fisikawan di European Organization for Nuclear Research (CERN).

Temuan besar Johny lainnya adalah planet TW Hydrae b. Penemuannya tergolong mencengangkan sebab di antara ratusan planet ekstrasurya, tak satu pun yang mengorbit pada bintang yang berusia muda. Planet TW Hydrae b adalah satu-satunya planet temuannya yang tidak menggunakan angka-angka seperti pada yang lainnya. Planet ini juga dalam kontroversi, karena masih banyak yang belum percaya akan pembuktian planet ini secara tidak langsung.

Selain itu penemuan planet exstrasolar-nya (planet di luar

sistem tata surya) yang dipublikasikan pada Majalah Nature pada 4 Januari 2008, oleh Team Astronom dari MPIA yang di ketuai Johny berhasil menemukan sistem Extrasolar termuda plus dengan metode variasi kecepatan radialnya.

Pria tampan yang jago masak, masakan Indonesia ini menghabiskan waktu kecilnya di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat hingga menempuh studi di Sekolah Menengah Atas (SMA). Sejak kecil, ia sudah memiliki keingintahuan yang tinggi mengenai bidang astronomi. Ia menyelesaikan sekolah jenjang menengahnya di Marsudirini, Matraman, Jakarta Timur.

Ia hijrah ke Jerman sejak 1992 untuk melanjutkan kuliah dan menamatkan pendidikan prauniversitasnya (Studienkolleg) di kota Heidelberg pada 1993. Setelah itu, ia kuliah fisika di Universitas Freiburg pada 1993 dan menyelesaikannya pada 1999 dengan gelar Diploma Physiker (setara S2/Master).

Skripsi yang ditulis Johny, untuk program S2-nya tentang speckle interferometry. Dan ia melanjutkan program doktoral dan meneruskan penelitiannya di astrofisika, yang berhasil diselesaikan 2003 pada usia 28 tahun dengan gelar Doktor rerum naturalium (Dr. rer. nat.). Tesisnya yang bertemakan pencarian planet di luar tata surya (extrasolar planets) mendapat nilai summa cum laude.

Pada tahun itu juga, Johny Setiawan mempublikasikan penemuan planetnya yang pertama, HD 47536 di jurnal Astronomy & Astrophysics.

55 Johny Setiawan bekerja di Institut Kiepenheuer untuk Fisika Solar di Freiburg dan juga di Observatorium Selatan Eropa di Garching/Munich dan di Chili. Setelah menyelesaikan program doktornya, Johny Setiawan melanjutkan risetnya di Institut Max Planck untuk Astronomi.

Bersama timnya Johny Setiawan melakukan pengamatan bertahuntahun di observatorium milik ESO di Chili, menganalisis data hingga berhasil mempublikasikan penemuan-penemuan di jurnal-jurnal internasional. Penemuan-penemuan planetnya pernah dipublikasikan di jurnal kelas tertinggi dunia seperti Nature (2008) dan Science (2010).

Tidak cukup dengan pengetahuan di bidang astronomi, ia kemudian kuliah di bidang hukum dan ekonomi di Universitas Mannheim (2009 2011). Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4) periode 2009 - 2011 dan selanjutnya duduk dalam dewan penasihat. Selanjutnya Dr. Johny Setiawan dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Luar Negeri I-4 (2013 - 2015), di mana ia melakukan kerja sama intensif dengan Indonesia Diaspora Network. Akhir 2015, Dr. rer. nat.

Johny Setiawan terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional dan bercita-cita untuk menjadikan organisasi ini sebagai Duta Ilmuwan Indonesia di dunia. lll

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

k ul i n e r

56

Tiada Tanding Legit dan Manisnya Durian Medan, Coy Tak lengkap rasanya, jika bepergian ke Medan tidak menikmati legit dan manisnya durian khas kota pemilik Pelabuhan Belawan serta membawa durian sebagai buah tangan untuk keluarga tercinta maupun teman-teman sekantor. Sudah menjadi rahasia umum jika durian Medan terkenal rasanya,manis, legit, tekstur daging buahnya tebal, lembut, creamy , dan biji buahnya kecil.

Tak salah, jika durian Medan jadi kampium cita rasanya dibandingkan durian-durian dari daerah lain di tanah air. Meskipun namanya durian Medan, namun durian jenis ini bukan hanya bisa didapatkan di Kota Medan.

A H U mag z | D IT JEN AH U

Durian Medan umumnya tumbuh di daerah pedesaan, yang berada di dataran tinggi Sumatera Utara.

Pohon-pohon durian yang ada dirawat sedemikian rupa tanpa rekayasa ilmiah.

Durian ini ada di beberapa wilayah Sumatera Utara seperti Kecamatan

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

Sidikalang, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kota Pematang Siantar, Kecamatan Kabanjahe, dan Kota Sibolga. Jika dibandingkan dengan durian Nias, yang juga terkenal namun durian Nias lebih susah ditemukan.

Apalagi, jarak dari Kota Medan ke Nias cukup jauh.

Dari rasa buah, jika durian bangkok (montong) hanya pada dagingnya yang tebal dan berlemak, sedangkan durian Medan relatif lebih enak. Meskipun durian Medan rasanya sedikit pahit, tapi umumnya lebih dominan rasa manis dan bisa bersaing dengan durian Bangkok.

Ditilik harganya, durian Medan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga durian di Thailand. Dua biji buah durian ukuran sedang di kawasan Pratunam Bangkok, harganya sekitar 80 Baht atau sekitar Rp 24 ribu, sedangkan, satu biji buah durian montong ukuran besar bisa mencapai 100 Baht atau Rp 40 ribu. Sementara, harga segitu sudah dapat satu buah durian Medan utuh, belum dikupas.

Durian Medan dan durian di tanah air, adalah nama tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara.

Di Indonesia tercatat ada 20 spesies anggota Durio (dari hampir 30-an jenis), sembilan di antaranya dapat dimakan. Durian bukanlah spesies tunggal tetapi sekelompok tumbuhan dari marga Durio. Namun, yang dimaksud dengan durian adalah Durio

k ul i n e r malam bisa datang ke Pelawi Durian, karena kedai durian ini buka selama 24 jam.

Lokasi ketiga adalah Durian Si Bolang di Jalan Iskandar Muda Medan menawarkan kedai dengan konsep unik dan menggoda. Kedai dengan ratusan buah berduri ini mengusung tema outdoor lengkap dengan replika pepohonan durian yang menyejukkan.

Sementara buah yang ditawarkan terpajang rapi di atas rak kayu.

Kita bisa langsung memilih dan memakannya di bangku yang telah disediakan.

Selain kita makan buah durian langsung dari kulitnya, di Medan ada banyak juga tempat makan durian yang sudah diolah. Salah satu tempat makan durian olahan yang ada di Medan adalah CafĂŠ Durian Maidanii di Jalan Prof.

HM. Yamin, Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, dan Mei Cin Pancake Durian di Jalan Ketapang, Sekip, Kecamatan Medan Petisah. Sesuai dengan namanya, kedua warung ini menjual durian dalam bentuk pancake. Ada juga pilihan lain yakni Durian House, di Jalan Krakatau. Produk yang ditawarkan antara lain bolu gulung durian, brownies durian, dodol durian, lempok durian, donat durian, roti isi durian, dan pancake durian.lll

wikipedia

zibethinus.

Durian adalah buah tropis yang sangat dicintai sebagian orang tapi juga dihindari oleh beberapa orang.

Bagi kamu para pencinta durian, mencium aromanya saja sudah pasti ingin langsung melahapnya. Aromanya yang tajam membuat buah yang satu ini sangat khas dan terkenal sampai ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia Jika Anda sedang berkunjung ke Kota Medan, tak perlu bingung mencari tempat untuk mencicipi manis dan legitnya durian Medan. Lokasi jajan pertama adalah Ucok Durian Medan di Jalan KH Wahid Hasyim, Medan Baru. Pecinta durian pasti tak asing lagi dengan nama Kedai Ucok Durian.

Kedai ini terkenal bahkan pernah menjadi tempat singgah artis ibukota, pejabat negara, bahkan Presiden Joko Widodo. Bukan hanya karena rasanya, Zainal Abidin atau Ucok, pemilik kedai tersebut bahkan membebaskan pembeli untuk memilih buah durian sesuai dengan pilihannya. Tak hanya makan di tempat, kamu juga bisa membawa buah ini untuk oleh-oleh.

Lokasi kedua adalah Durian Pelawi di Jalan Sunggal, Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, yang menawarkan buah-buah pilihan terbaik.

Tak hanya legit dan manis, kita bisa memilih duriah sesuka hati. Selain dagingnya, kita juga bisa mencoba pancake serta durian beku. Jika kita tiba-tiba ingin makan durian tengah

travelingyuk

57

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz

In f o T e ch

58

Artificial Intelligence ala Presiden Jokowi Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti pejabat Eselon III dan IV dengan Artificial Intelligence (kecerdasan buatan) tidak main-main, karena kini mulai diimplementasikan. “Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer dan oleh kecerdasan buatan Artificial Intelligence, harus mulai dilepas. Tahun depan, kita akan lakukan pengurangan eselon. Kita punya Eselon I, II, III, IV. Yang III dan IV akan kita potong,� tegas Jokowi di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, 28 November 2019 lalu.

Pemangkasan jabatan eselon tersebut bertujuan untuk memangkas birokrasi yang menghambat perizinan.

Teknologi baru seperti kecerdasan buatan ini membantu manusia melaksanakan pekerjaan dengan mudah, murah, dan cepat.

Penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi baru dalam bekerja harus disertai dengan penyederhanaan organisasi. Menurut Presiden Jokowi, organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung. “Saya sudah perintahkan juga ke MenPANRB diganti dengan AI (Artificial Intelligence),� tegas Presiden Jokowi.

Presiden menilai kehadiran AI alias robot di dalam struktur pemerintahan jauh lebih efektif dalam mewujudkan keinginan reformasi birokrasi menjadi salah satu visi pemerintahan. Jabatan struktural

A H U mag z | DIT D IT JEN AH U

pemerintahan akan mulai disederhanakan menjadi 2 level untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah kepada publik.

Keputusan ini seiring dengan terbitnya Surat Edaran (SE) 393/2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang diteken pada 13 November 2019 lalu, dikutip laman Sekretariat Kabinet. Dalam SE ini terdapat sembilan langkah strategis dalam penyederhanaan birokrasi. Langkah dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja Eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya di masing-masing instansi.

Kemudian dilakukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan, sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi kementerian pertama yang mulai menjalankan kebijakan itu. Sedikitnya ada 112 pejabat eselon Kemenkeu yang kini berstatus pegawai fungsional.

Apa sih kecerdasan buatan itu?

Istilah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) pertama kali diciptakan oleh John McCarthy pada 1956, namun AI ini baru menjadi populer diperbincangkan pada beberapa tahun terakhir. Kecerdasan

| edi si 1 0 desember 2 0 1 9

buatan adalah suatu program komputasi yang dapat membuat mesin bekerja layaknya kecerdasan manusia; seperti mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan melakukan prediksi (Russell and Norvig, 2016). Adapun tujuan diciptakannya AI untuk mengembangkan komputer yang bisa berpikir seperti juga melihat, mendengar, berjalan, berbicara, dan merasakan.

Contoh AI, yang diterapkan di industri kesehatan, hadirnya Mabu, robot humanoid yang dikembangkan oleh Catalia Health dan bekerja dengan American Heart Association untuk membantu pasien tetap dalam perawatan yang maksimal meskipun menjalankan perawatan di rumah apabila terjadi gagal jantung (congestive heart failure).

Sedangkan penerapan AI di industri perbankan, adakah diciptakannya chatbox Erica, Bank America telah mengembangkan Erica, sebuah robot berkemampuan AI yang menyediakan panduan keuangan untuk klien bank melalui pesan suara dan teks. Layanan ini dapat diakses 24/7, dan dapat melakukan transaksi sehari-hari. Hal ini memungkinkan klien untuk memiliki akses ke layanan kapan saja tanpa harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk mempekerjakan staf layanan pelanggan berbasis manusia (customer service). lll

ed i s i 1 0 des em b er 2019 | D I T J E N A H U

| A H U m a gz