AHUMagz Edisi 6

Komunikatif l Informatif l Inovatif

berita AHU

Ditjen AHU Raih Hassan Wirayudha Perlindungan WNI Award 2018

06 l 2018

antarkita

Arti Penting Digitalisasi Daktiloskopi

kiat

Menghadapi Tantangan di Era Disrupsi

komitmen menghapus money laundering ISSN 2597-4025

judul rubrik

2

A HU mag z | DITJE N AHU

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

Visi

Menkumham : Pejabat Baru Harus Mampu Menjadikan Kinerja Kemenkumham Lebih PASTI Setelah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direkur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU)

menjalankan organisasi Ditjen AHU dengan baik.

Yasonna dalam sambutannya berharap dengan dilantiknya

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Cahyo

pejabat baru akan menjadikan kinerja Kemenkumham

Rahadian Muzhar, SH, LLM dilantik Menteri Hukum dan

lebih PASTI dan mampu berbuat terbaik bagi bangsa dan

HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly sebagai Dirjen

negara. ‘’Jabatan ini merupakan ujian yang berat dan harus

AHU menggantikan Freddy Harris yang sekarang menjabat

dilaksanakan dengan baik dan benar untuk kepentingan

Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Pelantikan ini

bangsa dan negara, ‘’ ujar Yasonna mengingatkan.

dilakukan bersama dengan pelantikan sepuluh Pimpinan

Yasonna juga menekankan bahwa jabatan pimpinan

Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama

tinggi merupakan jabatan strategis dalam mendukung

Kemenkumham di Graha Pengayoman Kemenkumham,

birokrasi yang progresif, responsif, dan partisipatif melalui

Kuningan, Jakarta Selatan (28/11/2018).

tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas

Sebelum dilantik menjadi Dirjen AHU, Cahyo juga

pembangunan yang diembannya. Dalam melaksanakan

adalah Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

tugas-tugas demikian, setiap pejabat pimpinan tinggi harus

(OPHI) Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU Kemenkumham.

menjamin akuntabilitas jabatan, sesuai dengan jenjangnya

Cahyo dinilai memiliki kinerja yang mumpuni dan mampu

masing-masing.”Mengingat tugas strategis yang diemban

e d is i 0 6 D esem b er 2018 | D I TJ E N A H U

| A H U m ag z

3

visi

Cahyo R. Muzhar, SH, LLM

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Dengan dilantiknya Dirjen AHU yang baru akan mampu menghadirkan inovasi- inovasi baru terkait dengan badan usaha dan sistem Online Single Submission (OSS) Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM

oleh jabatan pimpinan tinggi dan akuntabilitas

keinginan seluruh bangsa untuk menjauhkan

jabatannya, maka pengangkatan dan penempatan

korupsi. “Kita berkomitmen meningkatkan

seorang jabatan pimpinan tinggi patut mendapat

Kemenkumham yang berintegritas dan bebas dari

perhatian khusus,’’ katanya.

korupsi,’’ ujarnya menegaskan.

Menkumham juga berpesan secara langsung kepada Cahyo agar melanjutkan kinerja Ditjen

merupakan tahun strategis, karena di 2019

AHU yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

merupakan akhir dari pelaksanaan Rencana

Menkumham berharap dengan dilantiknya Dirjen

Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 –

AHU yang baru akan mampu menghadirkan

2019. Untuk itu, Menkumham mengajak seluruh

inovasi – inovasi baru terkait dengan badan usaha

jajarannya untuk mampu melakukan evaluasi atas

dan sistem Online Single Submission (OSS).”Tugas

pelaksanaan tugas selama lima tahun.

baru menanti bagi Dirjen AHU untuk sesegera

‘’Mana yang masih on track, mana yang sudah

mungkin membenahi sistem yang masih banyak

lewat, atau mana yang perlu ekstra effort harus

dianggap terkendala terkait layanan AHU Online,’’

bisa kita petakan, karena di 2019 akan menjadi

ungkap Yasonna.

penentu berhasil tidaknya Kemenkumham dalam

Menyinggung tentang zona bebas korupsi

4

Bicara tahun 2019, menurut Yasonna,

mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga

yang sedang didengungkan oleh Kemenkumham,

hal ini bisa kita jadikan dasar untuk menyusun

Yasonna berharap zona bebas korupsi menjadi

sasaran strategis lima tahun ke depan, yaitu tahun

tanggung jawab bersama untuk mewujudkan

2020- 2024,’’ ucapnya menekankan. lll

A HU mag z | DITJE N AHU

| edi si 05 s eptember 2 0 1 8

dari redaksi

Hassan Wirayudha Award 2018 Hingga Predikat WBK/WBBM PEMBACA AHU Magz yang terhormat, sejumlah prestasi berhasil diraih Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 2018. Dua penghargaan pada Desember ini, terasa istimewa seperti kado akhir tahun bagi seluruh jajaran ASN di Ditjen AHU. Penghargaan tersebut adalah, Hassan Wirayudha Perlindungan WNI Award (HWPA) Edisi ke-4 pada 2018, untuk kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia.

Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi menyerahkan penghargaan tersebut kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo Rahadian Muzhar, di Kemlu, Jakarta Pusat, pada 7 Desember 2018. Menlu Retno mengatakan penghargaan ini adalah refleksi ungkapan terima kasih Kemenlu, sekaligus pengakuan tulus akan peran penting yang diberikan Ditjen AHU dalam upaya perlindungan warga negara Indonesia (WNI ) di luar negeri.

Penghargaan kedua adalah pemberian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB). Predikat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen

perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Mengutip pernyataan Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar bahwa pelaksanaan business process yang sejalan dengan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah bagian dari peran perubahan pola pikir ASN Ditjen AHU yang berorientasi melayani masyarakat dan menghindari pungli.

Tak kalah penting adalah, komitmen jajaran Kemenkumham termasuk Ditjen AHU dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dimaksudkan untuk menutup rapat ‘pintu kejahatan’ para pelaku TPPU melalui korporasi.

Ditjen AHU terus melakukan sosialisasi Perpres Nomor 13/2018 yang telah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada 5 Maret 2018 lalu, kepada stake holder seperti notaris, dan mitra Ditjen AHU seperti PPATK, KPK, kejaksaan, dan Polri.

Edisi ini AHU Magz mengupas soal TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Semoga ulasan ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca.

Selamat membaca!

Pemimpin Redaksi Sudaryanto Abdul Chalik, SH Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha

s u r at p e m b a c a Setelah membaca AHU Magz, isinya cukup beragam, tidak hanya menyuguhkan informasi internal Ditjen AHU Kemenkumham saja tetapi ada informasi berupa pengetahuan umum, seperti teknologi, kuliner, dan wisata, sehingga menambah wawasan pembacanya.

Sebagai pembaca, saya berharap AHU Magz, menyuguhkan informasi yang komprehensif terkait kegiatan di semua direktorat di Ditjen AHU. Misalnya di Direktorat Pidana yang terdiri tiga Sub Direktorat, yakni Sub Direktorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi, Sub Direktorat PPNS serta Sub Direktorat Daktiloskopi, yang memiliki tupoksi yang berbeda-beda. Menurut saya, menarik jika dikupas di AHU Magz. Terima kasih.

Cahyono, SH, MH Kepala Sub Direktorat Daktiloskopi Direktorat Pidana Ditjen AHU

Terima kasih AHU Magz, atas dimuatnya tulisan terkait Membangun ASN yang Berintegritas dan Berkarakter di Ditjen AHU beberapa waktu lalu. Semoga tulisan itu bisa menyemangati dan menambah wawasan di Ditjen AHU agar makin profesional.

Saya juga menyampaikan selamat kepada Ditjen AHU atas pemberian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB). Semoga kita bisa mempertahankan dan memperbaiki predikat tersebut dari waktu ke waktu, karena penghargaan ini menunjukkan jika ASN di Ditjen AHU mampu bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat.

Nur Hikmah Kepala Bagian Kepegawaian Ditjen AHU

e d is i 0 6 D esem b er 2018 | D I TJ E N A H U

| A H U m ag z

5

daftar isi

09 14 34

Wawasan

40

Antarkita

Berita AHU

Ditjen AHU Kembali Raih Predikat WBK/ WBBM

13

Kilas Kemenkumham Notaris Harus Profesional Dalam Melayani Masyarakat

32

Sosok

Aidir Amin Daud “Memangkas Birokrasi Hingga Sistem 4 Point Zero”

Fokus

‘Momok’ TPPU Ancam Stabilitas Perekonomian Nasional

44 Pelesir 48

Lintas Kanwil

52 Siapa Dia 54 Kuliner

34

Ragam

Gowes, Keseimbangan Hidup, Kebugaran Tubuh, dan Empati

42

Inovasi

Dua Animator Asal Indonesia di Film Avengers: Infinity War

SUSUNAN REDAKSI PEnanggung Jawab Cahyo Rahadian Muzhar, SH, LLM, DANAN PURNOMO, SH, MSI Pemimpin Redaksi Sudaryanto Abdul Chalik, SH Redaktur Pelaksana ANDRI IRWAN, SH Sekretaris Redaksi Euis Nurmala, S.H.,M.H, Ismairiani Utami, S.Ikom Fotografer DWINANTO PRAKOSO KURNIAWAN, Suntoro, Irfan Dwi Hindiarto, SE konsultan cer indonesia

6

A HU mag z | DITJE N AHU

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

b e r i ta ahu

jabatan pimpinan tinggi merupakan jabatan strategis dalam mendukung birokrasi yang progresif, responsif, dan partisipatif melalui tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan yang diembannya. Dalam

enteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly melantik sepuluh Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama, termasuk diantaranya Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Cahyo Rahadian Muzhar yang dilantik menjadi Direkur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) mengantikan Freddy Harris yang sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Cahyo Rahadian Muzhar yang juga sebagai Pelaksana tugas (Plt) Dirjen AHU ini dianggap berkinerja baik dan mampu menjalankan organisasi Ditjen AHU yang dulu dikendarai oleh Freddy Harris. Menurut Cahyo sasaran yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya.

Yasonna Laoly dalam sambutannya berharap dengan dilantiknya pejabat baru akan menjadikan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) lebih PASTI

Cahyo Rahadian Muzhar Resmi Menjabat Dirjen AHU dan mampu berbuat terbaik bagi Bangsa dan Negara “Jabatan ini merupakan ujian yang berat dan harus dilaksanakan dengan baik dan benar untuk kepentingan bangsa dan Negara,” ujar Yasonna Laoly di Graha Pengayoman Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Rabu (28/11/18).

Yasonna juga berpesan secara langsung kepada Cahyo Rahadian Muzhar agar melanjutkan kinerja Ditjen AHU yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, Dirinya berharap dengan dilantiknya Dirjen AHU yang baru akan mampu menghadirkan inovasi – inovasi baru terkait dengan badan usaha dan sistem Online Single Submission (OSS).

“Tugas baru menanti bagi Dirjen AHU untuk sesegera mungkin membenahi system yang masih banyak dianggap terkendala terkait layanan AHU Online,’’ ujarnya.

Beliau juga menyinggung zona bebas korupsi yang sedang didengungkan oleh Kemenkumham, menurutnya zona bebas korupsi menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keinginan seluruh bangsa untuk menjauhkan korupsi. Karena

melaksanakan tugas-tugas demikian, setiap pejabat pimpinan tinggi harus menjamin akuntabilitas jabatan, sesuai dengan jenjangnya masing-masing.

“Mengingat tugas strategis yang diemban oleh jabatan pimpinan tinggi dan akuntabilitas jabatannya, maka pengangkatan dan penempatan seorang jabatan pimpinan tinggi patut mendapat perhatian khusus,’’ tambahnya.

Menurut Yasonna tahun 2019 merupakan tahun strategis, karena di tahun 2019 merupakan akhir dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah periode 2015 – 2019.

Untuk itu dirinya mengajak seluruh jajarannya untuk mampu melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas selama lima tahun. ‘’Mana yang masih on track, mana yang sudah lewat, atau mana yang perlu ekstra effort harus bisa kita petakan, karena di Tahun 2019 akan menjadi penentu berhasil tidaknya Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga hal ini bisa kita jadikan dasar untuk menyusun sasaran strategis lima tahun kedepan yaitu Tahun 2020- 2024.’’ tutup Yasonna. lll

e dis i 0 5 se ptem b e r 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U m ag z

7

berita ahu

ampak pencucian uang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan bisnis satu negara, merusak reputasi bisnis, menghancurkan sektor swasta,

Dirjen AHU, Cahyo R. Muzhar

Aplikasi GRIPS Penting Bagi Notaris

menganggu likuiditas bisnis dan industri. Pencucian uang juga dapat meningkatkan instabilitas sistem keuangan, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, menciptakan dan memperparah ketimpangan sosial.

8

A HU mag z | DITJE N AHU

Menimbulkan biaya sosial yang tinggi dan merusak reputasi dan kredibilitas negara di mata dunia internasional. Pencucian uang memiliki dampak yang besar karena ruang lingkup dan dimensinya sangat luas, yakni mencakup kegiatan organized

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

crime, white-collar crime, corporate crime dan transactional crime, bahkan seiring kemajuan TI menjadi salah satu bentuk dari cyber crime’’ ucap Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar di Lumire Hotel, Senen Jakarta Pusat.

Salah satu titik kerawanan dalam pencucian uang adalah transaksi dengan menggunakan notaris, dengan menyembunyikan atau menyamarkan identitas atau asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal sehingga harta kekayaan tersebut tampak berasal dari sumber yang sah.

Sehingga Pemerintah, membuat apikasi yaitu Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS) adalah sistem yang dibangun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) , untuk menghindarkan sekaligus sebagai pengawasan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.

Diharapkan dengan aplikasi GRIPS untuk kalangan notaris, mampu menekan sekaligus mengawasi tindak pidana pencucian uang, sebab target pelaku pencucian uang adalah notaris yang mempunyai kapasitas yang lemah. lll

berita ahu

Ditjen AHU Kembali Raih Predikat WBK/ WBBM irektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu pelayananan Ditjen AHU adalah memberikan kemudahan dalam menumbuhkan iklim bisnis bagi para pelaku usaha di negeri ini melalui pemberian izin mendirikan perusahaan terbatas (PT) atau CV. Pada tahun ini menjadi hal yang bersejarah bagi Ditjen AHU karena dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Ditjen AHU meraih berbagai penghargaan. Seperti pada tahun ini, Ditjen AHU kembali meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN dan RB. Selain itu, Ditjen AHU juga meraih penghargaan Hassan Wirayudha Perlindungan WNI Award (HWPA) Edisi ke-4 pada 2018 untuk kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia.

Predikat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat

predikat menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

“Kami berharap dengan diterimanya predikat sebagai WBK/WBBM akan menjadi penyemangat bagi Apatur Sipil Negara (ASN) untuk terus melayani masyarakat dengan baik. Bagi kami memberikan pelayanan yang terbaik berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur bagi masyarakat adalah suatu keharusan dan kewajiban selaku penyelenggara pemerintah,’’ ujar Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal AHU Kemenkumham di Golden Ballroom The Sultan Hotel dan Residence (10/12/18).

Menurut Cahyo, pelaksanaan business process yang sejalan dengan Zona Integritas menuju WBK/

WBBM adalah bagian dari peran perubahan pola pikir ASN Ditjen AHU yang berorientasi melayani masyarakat dan menghindari pungli.

Standar pelayanan Ditjen AHU tahun 2018 merupakan pembaruan dari Standar Pelayanan pada tahun 2016. Hal tersebut merupakan bagian dari alur kerja yang jelas dalam standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kinerja Ditjen AHU, baik secara internal organisasi maupun eksternal seperti BPKP, BPK, dan KemenPAN dan RB”.

Ini adalah upaya pembaruanpembaruan layanan agar lebih mudah diakses, lebih murah, dan lebih cepat bagi masyarakat,” ujar Cahyo. lll

e dis i 0 5 se ptem b e r 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U m ag z

9

berita ahu

Ditjen AHU Raih Hassan Wirayudha Perlindungan WNI Award 2018 irektorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) raih penghargaan Hassan Wirayudha Perlindungan WNI Award (HWPA) Edisi ke-4 2018, untuk kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu).

Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi yang langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo Rahadian Muzhar.

Retno mengatakan penghargaan ini adalah refleksi ungkapan terima kasih Kemenlu, sekaligus pengakuan tulus akan peran penting yang diberikan Ditjen AHU dalam upaya perlindungan warga negara Indonesia (WNI ) di luar negeri. “ ini adalah bentuk apresiasi kami kepada Ditjen AHU yang dengan serius menjalankan peran penting dalam melindungi WNI di luar negeri” Kata Retno saat penyerahan penghargaan, di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jalan

10

A HU mag z | DITJE N AHU

Pejambon Nomor 06 Jakarta Pusat.

Jumat (7/12/18).

Retno juga mengatakan pemberian penghargaan ini tidak asal diberikan kepada lembaga atau perseorangan, namun kata Dia, pemberian penghargaan ini penuh dengan pertimbangan terkait usaha dan upaya lembaga atau kementerian dalam menjalankan fungsinya melindungi WNI di luar negeri. Proses penominasian penerima penghargaan HWPA dilakukan seinklusif mungkin dengan melibatkan media, perwakilan Republik Indonesia (RI) dan kalangan masyarakat madani.

Proses penominasian kandidat menerima masukan nominasi penerima penghargaan HWPA 2018 telah dilakukan sejak Juli 2018 dan Dewan Juri telah menerima masukan nominasi penerima penghargaan dari berbagai pihak.

Penghargaan HWPA untuk perlindungan WNI adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Menlu RI kepada 7 katagori individu, kelompok dan organisasi di Indonesia maupun di luar negeri yang dinilai telah

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

memberikan kontribusi beyond the call of duty di bidang perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Dewan juri HWPA terdiri dari tokoh –tokoh independen yang merepresentasikan unsur, pemerhati isu Hak Asasi Manusia (HAM), hukum, akademisi, media dan masyarakat madani.

Kemenlu, sambung Retno telah mencatat sejumlah peran penting yang telah dilakukan Ditjen AHU antara lain, penentuan status kewarganegaraan bagi sekitar 2.500 Persons of Indonesians Descents (PIDs) yang sudah hidup tiga generasi di Filipina Selatan tanpa status kewarganegaraan serta penanganan amnesti bagi 105 ribu, WNI tidak berdokumen di Saudi Arabia.

Lebih jauh Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar. menyatakan tantangan yang cukup besar dialami melindungi WNI di luar negeri adalah kesadaran lembaga terkait dalam bersinergi untuk mewujudkan perlindungan secara terus menerus bagi WNI di luar negeri. Dirinya juga mengungkapkan peran kemenlu dalam perlindungan juga harus didukung oleh lembaga lain, karena kemenlu tidak bisa melakukan perlindungan WNI diluar negeri sendiri.

“Kita tahu Kemenlu dan perwakilan RI harus menjalankan fungsi perlindungan WNI di luar negeri. Kita juga tahu bahwa karena tantangan yang ada, Kemenlu tidak bisa melakukannya sendiri. Kita berkomitmen menjadi bagian dari kerja besar itu, karena sebagai bangsa itu adalah tugas kita bersama,” papar Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar.

Cahyo merasa bangga dan terhormat mendapat penghargaan HWPA 2018 dari Kemenlu RI dan akan terus memotivasi jajaran Ditjen AHU untuk menyelesaikan sisa status WNI keturunan yang ada di luar negeri. “Kita akan menyelesaikan status WNI keturunan yang ada di luar negeri seperti wilayah Mindanao Selatan, dan Jeddah, Saudi Arabia,” kata Dirjen AHU yang baru saja dilantik itu. “ Dengan diraihnya penghargaan ini saya berharap dapat memotivasi jajaran Ditjen AHU untuk terus bekerja keras daan menuntaskan persoalan WNI diluar negeri sesuai dengan funginya” tutup Cahyo. lll

K i l a s K e m e n k u m ha m

Rakernas Kemenkumham Diharapkan Jajarannya Dapat Berkolaborasi dan Bersinergi enteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly membuka Rapat kerja dan evaluasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2018. Tampak hadir dalam pembukaan acara itu Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin dan Ketua Ombudsman RI. Prof. Amzulian Rifai.

Dalam sambutannya Menkumham menyatakan empat tahun bekerja bersama kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah banyak inovasi pelayanan kepada masyarakat yang PASTI. “Saya berharap kita dapat mendharmabaktikan diri, kepada nusa dan bangsa demi kemajuan bersama – sama,” ujar Yasonna sesaat sebelum membuka Rapat evaluasi capaian kinerja tahun 2018 di Grand Sahid Hotel Rabu (28/11/18).

Yasonna juga mengatakan bahwa perubahan menjadi hal yang sangat penting namun perubahan harus dimulai dari pembangunan berfikir yang lebih positif. Mengawali perubahan itu sakit, proses perubahan itu sangat panjang namun hasilnya akan manis dan menyenangkan.

Beliau juga berpesan kepada ASN Kemenkumham untuk selalu semangat dan jangan mudah menyerah, terus mencoba berbuat untuk perubahan dan inovasi bagi perkembangan bangsa. Karena sinergitas menjadi hal pokok dalam melakukan perubahan membangun organisasi, maka beliau berharap di kemenkumham tidak ada unit yang terlalu mendominasi.

“Semua harus dilakukan dengan kolaborasi dengan baik, tunjukkan kerjasama yang baik dan hasil performa

yang baik,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mengungkapkan, bahwa kerjasama ini merupakan langkah utama yang sangat baik sebagai esensi kemanusiaan.

Menurutnya, esensi agama adalah memanusiakan manusia. .

“Kami mencoba mengisi sisi lain untuk mengisi supaya dapat memberikan pembinaan dari warga binaan dan petugas pemasarakatan,” ujar Lukman, sesaat setelah penandatanganan kerjasama di bidang pendidikan dan pembinaan agama dengan menkumham. Ia juga minta perjanjian yang telah ditandatanganinya dapat ditindaklanjuti sampai ke pelosok daerah.

“Kita bina saudara kita, agar kembali diterima masyarakat kelak setelah keluar dari lapas,” tutup Lukman.

Ketua Ombudsman Prof. Amzulian

Rifai dalam kesempatan itu juga menekankan bahwa kementerian dan lembaga yang mendapat kepercayaan dari masyarakat harus dapat menjaga kepercayaan tersebut dengan baik. Dalam pelayanan publik, Dia mengatakan telah mengalami obesitas dalam peraturan perundang undangan, sehingga banyak tumpang tindih aturan.

“Ingat masyarakat sekarang sedang hobi melaporkan setiap kekurangan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan,” pesannya.

Lebih jauh Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumhan) Bambang Rantam Sariwanto dalam laporannya mengatakan supervisi sangat penting dilakukan untuk terus meningkatkan kinerja demi kepentingan bangsa dan negara. lll

e d is i 0 6 D e se m b e r 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U m ag z

11

K i l a s K e m e n k u m ha m

277 Orang Sangir Filipina Peroleh Status Kewarganegaraan Indonesia ementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Sulawesi Utara telah melakukan verifikasi permohonan status kewarganegaraan. Sebanyak 499 permohonan telah dilakukan proses verifikasi faktual dan wawancara namun hanya diperoleh 277 pemohon yang dinyatakan dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

“Dengan dikukuhkannya hak atas status kewarganegaraan ini sebagai hak konstitusional, negara telah mengambil peran terdepan dalam membuka ruang aksesibilitas hak atas status kewarganegaraan kepada masyarakat luas,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, saat Penyerahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Penegasan Status

12

A HU mag z | DITJE N AHU

Kewarganegaraan RI kepada 277 Pemukim Tanpa Dokumen di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sabtu (01/12/18).

Yasonna menyatakan bahwa permasalahan kewarganegaraan yang ada di wilayah perbatasan sensitif, contohnya yang terjadi di Sulawesi Utara, khususnya orang-orang Sangir Filipina yang bermukim di Kota Bitung, Kepulauan Sangihe, dan sekitarnya.

Mereka, kata Yasonna masuk wilayah Indonesia dengan tujuan memperbaiki kehidupannya dengan bekerja sebagai nelayan di Kota Bitung dan Kabupaten Sangihe yang merupakan salah satu kota pelabuhan terbesar di Indonesia Timur dan menjadi pilihan utama warga pelintas batas Indonesia dan Filipina.

Menurutnya, ketiadaan dokumendokumen kewarganegaraan tersebut membuat orang-orang Sangir Filipina berada dalam ketidakjelasan atau

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

ketidakpastian mengenai status warga negara mereka. Pada sisi yang lain, pemukim yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan juga menyimpan potensi dapat membahayakan keamanan nasional terutama dengan meningkatnya paham-paham dan gerakan-gerakan radikal yang dapat menimbulkan intoleransi.

“Konstitusi kita menganut prinsip pemberian perlindungan maksimal bagi segenap bangsa antara lain melalui Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan,” ucapnya.

Beliau juga menambahkan, Konstitusi Negara Indonesia telah sejalan dengan Universal Declaration of Human Rights, yang menyatakan hak atas status kewarganegaraan sebagai hak asasi manusia bagi semua orang, dan harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi. Dia menambahkan, Pemberian status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Pemukim keturunan asing yang dilahirkan dan bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah Republik Indonesia yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan merupakan awal bagi pemenuhan hak sebagai Warga Negara Indonesia baik hak keperdataan, hak berpolitik dan hak-hak sebagai warga negara lainnya.

“Kami berharap dengan Penyerahan Surat Keputusan Penegasan Status Kewarganegaraan ini dapat menumbuhkan kesadaran bagi pemukim yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan, khususnya di wilayah Sulawesi Utara dan seluruh wilayah Indonesia pada umumnya,” tutupnya.lll

K i l a s K e m e n k u m ha m

Notaris Harus Profesional Dalam Melayani Masyarakat otaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Notaris juga memegang peranan penting dalam memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia, dengan demikian notaris dan pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya.

“Komitmen pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha ditandai dengan paket kebijakan ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia,” ujar Direktur perdata saat membacakan sambutan Plt Dirjen AHU di acara Peningkatan Kualitas Notaris Tahun 2018, di Crowne Plaza Jakarta, Jl Gatot Subroto, Karet Semanggi, Jakarta (Senin,26/11/18).

Menurutnya pemerintah terus berupaya dalam melakukan trobosan dan perbaikan untuk menciptakan pelayanan public yang mudah diakses masyarakat yang cepat dan tidak berbelit – belit.

Dia juga menambahkan terobosan yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengatur system perijinan di Indonesia agar terintegrasi secara

elektronik. Sehingga semua layanan akan terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS) yang dimotori oleh Kementerian Koordinator Perekonomian.

Lebih jauh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sugiono Stia Budi, sebut bahwa notaris termasuk golongan profesi.

Profesi notaris dimasukkan dalam pihak pelapor dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelapor.

“Notaris sebagai pihak pelapor harus mengenali prinsip pengguna jasa notaris,” ujar Sugianto.

Dia menyebut laporan ke PPATK yang wajib dilaporkan adalah jika ada transaksi yang memenuhi unsur mencurigakan, jika ada transaksi – transaksi tertentu yang setelah dilakukan analisis memenuhi unsur tindakan pidana. Beliau juga berkata

notaris rentan dimasuki tindakan – tindakan pidana dalam pencucian uang. Oleh karena itu, notaris harus mendaftarkan ke PPATK agar mempermudah dalam melakukan laporan. Proses registrasi bisa dilakukan secara online dan mencetak hasil untuk dilaporkan ke PPATK untuk mendapat persetujuan PPATK. Sementara itu Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Aidir Amin Daud, menyatakan bahwa notaris harus lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berdasarkan data.

“Notaris juga harus berhenti mencarikan jalan agar pengguna jasa percepatan, terkait dengan registrasi ke PPATK jika notaris tidak mendaftar maka akses notaris akan diblokir per tanggal 1 Februari 2019,” tutup Aidir. lll

e d is i 0 6 D esem b er 2018 | D I TJ E N A H U

| A H U m ag z

13

fokus

‘Momok’ TPPU Ancam Stabilitas Perekonomian Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan nasional, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

14

A HU mag z | DITJE N AHU

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

fokus

Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam Sidang Kabinet yang digelar di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Jalan Ir Haji Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu .

Pencucian uang (money laundering) adalah suatu perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolaholah berasal dari kegiatan yang sah (legal).

Sedangkan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 ayat (1), pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Sementara dalam UU Nomor 8/2010, Pasal 1 ayat (5) Transaksi keuangan mencurigakan adalah: (a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; (b) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; (c) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan

harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau (d) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pada umumnya pelaku TPPU berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Tak salah jika TPPU tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

TPPU ini umumnya dilakukan melalui tiga langkah tahapan: Pertama yakni uang (dana) yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana kejahatan diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara (tahap penempatan/placement).

Kedua, melakukan transaksi keuangan yang kompleks,

TPPU ini umumnya dilakukan melalui tiga langkah tahapan: Pertama yakni uang (dana) yang dihasilkan dari kegiatan tindak pidana kejahatan diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara (tahap placement).

e d is i 0 6 D esem b er 2018 | D I TJ E N A H U

| A H U m ag z

15

fokus

berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut (tahap pelapisan/ layering).

Ketiga, merupakan tahapan di mana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (tahap integrasi).

TPPU ini di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana: Pertama, tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,

16

A HU mag z | DITJE N AHU

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU Nomor 8/2010).

Kedua, tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada

fokus

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam penutupan perdagangan saham di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar, bersama Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua KPK, dan mantan Kepala PPATK Yunus Husein sebagai pembicara dalam Diseminasi Perpres No 13/2018, di Jakarta.

setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU Nomor 8/2010).

Ketiga, dalam Pasal 4 UU Nomor 8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana dimandatkan dalam UU Nomor 8/2010 adalah lembaga independen di bawah Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang serta mempunyai fungsi; pencegahan dan pemberantasan

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak Rp 10 miliar.

TPPU; pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Dalam pergaulan global di masyarakat internasional, PPATK dikenal sebagai

Indonesian Financial Intelligence Unit yang merupakan unit intelijen keuangan dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme (AML/ CFT Regime) di Indonesia.

PPATK merupakan anggota dari ‘’The Egmont Group’’ yakni suatu asosiasi lembaga FIU di seluruh dunia dalam rangka mewujudkan dunia internasional yang bersih dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai standar-standar terbaik internasional. lll

e d is i 0 6 D esem b er 2018 | D I TJ E N A H U

| A H U m ag z

17

fokus

Perpres 13/2018, ‘Membidik’ Pelaku TPPU Indentifikasi Penerima Manfaat Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) makin ‘licin’ melakukan kejahatannya, agar tidak terendus aparat penegak hukum. Mereka melakukan berbagai cara dan strategi jitu untuk ‘menyamarkan’ dan ‘melegalkan’ uang hasil kejahatannya di antaranya melalui korporasi ‘fiktif’.

Sejauh mana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 efektif ‘membidik’ pelaku TPPU ini memanfaatkan korporasi ‘fiktif’ agar jera?

“Jangan pernah membuka pintu bagi kejahatan yang kecil, karena kejahatan yang lebih besar dan yang lainnya akan silih berganti menyelinap setelah itu,” kata Baltasar Gracian, filsuf asal Spanyol (1601-1658). Ada benarnya kata bijak Sang Filsuf tersebut, karena kejahatan akan selalu mencari celah untuk eksis, mengelabuhi penegak hukum, dan ‘mempedaya’ hukum itu sendiri. Makanya, perlu disusun regulasi yang mampu menutup, setidaknya mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan serta memberikan hukuman yang setimpal agar membuat mereka jera.

Presiden Joko Widodo, telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Perpres ini dimaksudkan untuk menutup rapat ‘pintu kejahatan’ para pelaku TPPU melalui korporasi.

Perpres Nomor 13/2018 ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Maret dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly pada 5 Maret 2018.

Sejumlah pertimbangan penerbitan Perpres ini, karena

18

A HU mag z | DITJE N AHU

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil TPPU dan pendanaan terorisme selama ini belum ada pengaturannya. Untuk itu, pemerintah memandang perlu mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.

Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Perpres itu meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya.

Pemilik manfaat dari korporasi, menurut Perpres 13/2018, merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria memiliki saham lebih dari 25 persen pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, memiliki hak suara

fokus

lebih dari 25 persen pada perseoran terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.

Selain itu menerima keuntungan atau laba lebih dari 25 persen dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun, memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota komisaris, memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi

Perpres Nomor 13/2018 ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Maret dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly pada 5 Maret 2018

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dan Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar pada Diskusi Kerahasiaan Bank Terkait Penanganan MLA di Tangerang Selatan, beberapa waktu lalu.

dari pihak manapun, menerima manfaat dari perseroan terbatas, dan atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Ketentuan yang hampir sama mengenai kriteria Pemilik Manfaat dari Korporasi juga berlaku untuk yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya.

Dalam Peraturan Presiden ini ditegaskan bahwa korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat kepada instansi berwenang yang disertai dengan surat pernyataan korporasi mengenai kebenaran informasi yang disampaikan kepada instansi berwenang.

Korporasi juga wajib melakukan pengkinian informasi pemilik manfaat secara berkala setiap satu tahun.Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme oleh korporasi, menurut Perpres ini, instansi berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi pemilik manfaat dengan instansi peminta, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Kerja sama informasi pemilik manfaat antara instansi berwenang dengan instansi peminta sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, berupa permintaan atau pemberian informasi pemilik manfaat secara elektronik maupun nonelektronik.

Peraturan Presiden ini menyebutkan instansi peminta sebagaimana dimaksud meliputi instansi penegak hukum, instansi pemerintah, dan otoritas berwenang

e d is i 0 6 D esem b er 2018 | D I TJ E N A H U

| A H U m ag z

19

f ok ku uss fo

negara atau yurisdiksi lain.

Selain dengan instansi peminta, menurut Perpres ini, instansi berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi pemilik manfaat dengan pihak pelapor yang menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Tansaksi Keuangan (PPATK).

Pemberian informasi kepada pihak pelapor itu, dilakukan oleh instansi berwenang dalam rangka penerapan prinsip mengenali pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenali Pemilik Manfaat Sepekan setelah Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 13/2018, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merespon secara positif. Dalam rilisnya di website http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/765/ siaran-pers-menjaga-integritas-korporasi.html menyataan jika Perpres 13/2018 , menurut PPATK pada hakikatnya perpres tersebut memuat pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat atau beneficial owner (BO) dari suatu korporasi sehingga diperoleh informasi mengenai BO

20

A HU mag z | DITJE N AHU

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.

Setidaknya ada tiga urgensi dari pengaturan dan penerapan transparansi BO yang dapat diindentifikasika. Pertama, untuk melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik, kedua, untuk menjamin kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana, dan ketiga untuk efektivitas penyelamatan aset (asset recovery).

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

fokus

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur ketentuan mengenai transparansi pemilik manfaat atau BO. Namun, ketentuan dimaksud hanya bersifat terbatas, dan belum dapat meng-capture informasi pemilik maanfaat dari suatu korporasi yang ada di Indonesia.

Inisiasi penyusunan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dilakukan oleh PPATK pada November 2016. Adapun proses Pembahasan Antar Kementerian (PAK) dan proses harmonisasi dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyusunan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan pula berbagai kajian ilmiah mengenai transparansi pemilik manfaat, baik yang dilakukan oleh KPK maupun PPATK. Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 13 Tahun 2018, maka korporasi wajib menilai sendiri (self-assessment), menetapkan serta mengungkapkan (declare) pemilik manfaat dari korporasi dimaksud, baik orang perorangan yang tercantum dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang maupun orang perorangan yang tidak tercantum dalam dokumen resmi akan tetapi orang perorangan dimaksud memiliki kemampuan untuk.

(1) Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, (2) Mengendalikan korporasi, (3) Berhak dan/atau menerima manfaat dari korporasi, serta (4) Langsung atau tidak langsung merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Adapun karakteristik pemilik manfaat pada tiaptiap jenis korporasi berbeda-beda dan diatur secara khusus dan terperinci dalam Perpres Nomor 13/2018 Korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perpres Nomor 13/2018 akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan

Tipikal Skema Pencucian Uang yang lazim dilakukan pelaku TPPU

Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 13 Tahun 2018, maka korporasi wajib menilai sendiri (self-assessment), menetapkan serta mengungkapkan (declare) pemilik manfaat dari korporasi

peraturan perundang-undangan.

Kementerian/Lembaga terkait, khususnya Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM perlu bekerja keras untuk mensosialisasikan Perpres ini sesuai lingkup kewenangannya masingmasing ke masyarakat khususnya kepada anggota masyarakat yang kebetulan menjadi personil pengendali korporasi, baik korporasi yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Selain itu, Kementerian/ Lembaga dimaksud diharapkan juga mengembangkan aplikasi Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi yang mendukung transparansi informasi pemilik manfaat atau beneficial owner yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.

Penetapan dan implementasi Perpres Nomor 13/2018 tidak akan mengganggu iklim investasi dan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) khususnya dalam pendirian korporasi karena adanya informasi mengenai pemilik manfaat atau BO bukan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh pengesahan korporasi oleh otoritas yang berwenang.

Justru sebaliknya, penetapan dan implementasi Perpres Nomor 13/ 2018 akan mendorong terwujudnya korporasi yang berintegritas dan jauh dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. lll

e d is i 0 6 D esem b er 2018 | D I TJ E N A H U

| A H U m ag z

fokus

Ditjen AHU Gencar Sosialisasikan Perpres 13/2018, Kejahatan Korporasi dan Terorisme Direktorat Jenderal (Ditjen) Administarsi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) gencar melakukan sosilisiasi Perpres 13/2018, sepada stake holder dan mitra kerjanya. Ditjen AHU bekerjasama dengan para penegak hukum, Polri, PPATK, Kejaksaan Agung, serta KPK dalam memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme.

Dirjen AHU Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar memaparkan hasil riset tipologi dan kasus pencucian uang di dunia menunjukan bahwa profesi tertentu, termasuk notaris dapat dimanfaatkan sebagai gatekeeper oleh pelaku pencucian uang untuk mengaburkan asal-usul dana yang sejatinya berasal dari tindak pidana.

Profesi notaris rentan dimanfaatkan untuk pencucian uang karena adanya ketentuan kerahasiaan yang diberikan berdasarkan UU seperti kerahasiaan hubungan antara notaris dengan klien sebagai alat dalam skema pencucian uang. Dalam periode 2011 sampai Maret 2015, terdapat 62 LTKM yang berasal dari PJK Bank yang melaporkan 51 notaris terindikasi transaksi keuangan mencurigakan. ‘’ Pencucian uang memiliki dampak yang besar karena ruang lingkup dan dimensinya sangat luas, yakni mencakup kegiatan organized crime, white-collar crime, corporate crime dan transnational crime, bahkan seiring kemajuan TI menjadi salah satu bentuk dari cyber crime,’’ kata Cahyo dalam acara Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris 2018 di Lumire Hotel, Senen, Jakarta Pusat. 11 Desember 2018.

Cahyo mengungkapkan Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) adalah sistem yang dibangun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menghindarkan dan pengawasan terhadap Tindak

22

A HU mag z | DITJE N AHU

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

Dirjen AHU Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar menyampaikan materi dalam Peningkatan Jabatan Notaris Tahun 2018, di Hotel Lumire & Convention Centre, Jakarta, 11 - 12 Desember 2018

Pidana Pencucian Uang yang mungkin saja dapat dilakukan melalui transaksi dengan menggunakan notaris dengan menyembunyikan atau menyamarkan identitas atau asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal sehingga harta kekayaan tersebut tampak berasal dari sumber yang sah.

Soal TPPU, Cahyo mengatakan rusaknya reputasi bisnis, merongrong sektor swasta yang sah, menganggu likuiditas bisnis Meningkatkan

fokus

instabilitas sistem keuangan, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Juga mendorong meningkatnya kejahatan, baik jenis maupun kualitasnya.

Ketentuan terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dapat membantu penegak hukum dalam kebutuhan penegak hukum untuk mendeteksi, melacak, menelusuri, dan menganalisa transaksi keuangan serta menangani dugaan TPPU mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan serta pengembalian hasil tindak pidana (asset recovery).

Kegagalan melakukan CDD/KYC yang memadai (tidak hanya validasi identitas tetapi juga background check, termasuk terhadap PEPs perlu dilakukan EDD. Notaris yang lemah dalam melakukan CDD menjadi target pelaku pencucian uang.

‘Peran Ditjen AHU dalam mendukung Online Single Submission (OSS). OSS yang disebutnya sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik.

Sementara Direktur Perdata Ditjen AHU Daulat Pandapotan Silitonga mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme, perlu adanya pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.

“Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi adalah sistem administrasi yang diselenggarakan oleh Instansi berwenang dalam pemberian pelayanan pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran Korporasi, baik secara elektronik maupun nonelektronik,” kata Daulat dalam Sosialisasi Perpres 13/2018,di Hotel JW Marriott, Medan, beberapa waktu lalu.

Maftuh, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Ditjen AHU dalam Sosialisasi Korporasi dan TPPU di Hotel Novotel, Makassar, beberapa waktu lalu memaparkan Ditjen AHU serius perhatikan status kepemilikan yang jelas dari sebuah

Sosialisasi Perpres No 13/2018 tentang Penerapan BO dalam Korporasi dalam rangka pencegahan TPPU dan Tindak Pidana Terorisme, oleh Ditjen AHU Kemenkumham di Medan, 18 Oktober 2018

korporasi. Minimnya informasi mengenai status kepemilikan tanpa disadari dimanfaatkan sejumlah pihak melakukan korupsi dan TPPU. “Status kepemilikan dari sebuah korporasi yang seringkali sengaja disamarkan, membuat ruang untuk pengawasan secara utuh menjadi sangat sulit,” kata Maftuh.

Dia menyebutkan perlu adanya dorongan transparansi terhadap status kepemilikan korporasi yang dikenal sebagai tranparansi Beneficial Owner (BO).

Lahirnya Perpres 13/ 2018, menjadi kewajiban korporasi untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat dan kepada siapakah korporasi tersebut menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat .

Maftuh berharap, dalam waktu yang singkat Indonesia dapat memiliki database mengenai informasi pemilik manfaat yang akurat yang nantinya data tersebut dapat digunakan oleh instansi terkait yang berwenang, untuk membantu memerangi TPPU dan tindak kejahatan terorisme.

Hadaris, Kepala Seksi Perseroan Terbatas Sub Direktorat Badan Hukum Ditjen AHU menambahkan Ditjen AHU telah menambahkan fitur-fitur baru dalam Sistem Administrasi Badan Hukum terkait Perpres 13/2018.

“Kita tahu dalam Perpres tersebut pada Pasal 1 dijelaskan pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi,dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham

e d is i 0 6 D esem b er 2018 | D I TJ E N A H U

| A H U m ag z

23

fokus

korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini,� kata Hadaris kepada AHU Magz di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Dalam tahapan memesan nama Perseroan Terbatas (PT) dan Pengesahan Pendirian PT, lanjut Hadaris maka pemohon harus mengisi form data input secara lengkap, misalnya terkait BO, pemohon harus mengisi form pendirian PT, data lengkap dan isi form untuk data notaris pengganti.

Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian perseroan seusai dengan Permenkumham No 1/2018. Setelah pemohon mengisi lengkap maka SK Pengesahan pendirian PT dapat diunduh. “Pemohon nantinya juga diminta untuk mengunduh Perpres 13/2008 dan akan ditanya terkait pemilik manfaat lain selain dari pemegang saham untuk PT dan pendiri bagi Yayasan dan Perkumpulan. Misalnya pertanyaan, apakah ada pemilik manfaat dari pemegang saham? Jika pemohon memilih tidak maka pemohon tidak perlu mengisi data pemilik manfaat, sebaliknya jika memilih ya, maka pemohon wajib mengisi data pemilik manfaat,� jelasnya.

Pemohon juga ditanya, ,misalnya pemilik manfaat dari perseoran merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria, a. memiliki saham lebih dari 25 % pada PT sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, b. memliki hak suara lebih dari 25% pada PT sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh PT per tahun, d. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan PT tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak lain, f. menerima manfaat dari PT, g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham PT. Notaris dan Aplikasi GRIPS Ditjen AHU Desember 2018 lalu, memberikan edukasi peningkatan kualitas notaris dengan berbagai pengetahun

24

A HU mag z | DITJE N AHU

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

untuk mendukung komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakan kewajiban Indonesia di berbagai forum internasional, seperti keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF), kepada notaris diwajibkan untuk melakukan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) PPATK. Kewajiban ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dari UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana Notaris sebagai salah satu pihak pelapor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan melaksanakan Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi, serta menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Materi yang diberikan di antaranya, Online Single Submission (OSS) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Integrasi antara Sistem OSS dan AHU Online, oleh Direktorat TI Ditjen AHU, Gathering Report and Information Processing System (GRIPS) oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Sistem Administrasi Badan Usaha, Beneficial Owner (BO) oleh Subdit Badan Hukum Ditjen AHU, serta Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Subdit Notariat / MPPN Ditjen AHU. lll

fokus

Dr. Yenti Garnasih, SH, MH, Pakar TPPU

Seharusnya KPK, Melakukan Sangkaan Kolektif untuk Pelaku Korupsi dan TPPU Yenti Garnasih dikenal sebagai doktor pencucian uang wanita pertama di Indonesia.

Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum (FH) Universitas Trisakti ini dikenal kritis dan piawai mengupas secara rinci berbagai hal terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Mantan Panitia Seleksi (Pansel) anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, tersebut sejak lama menggeluti kasus-kasus money laundering jauh sebelum TPPU marak di Indonesia. Iapun menjadi langganan para penegak hukum menjadi saksi ahli di persidangan kasus-kasus TPPU. Sebut saja, menjadi saksi ahli dalam kasus pembobolan Bank Negara Indonesia (BNI) Adrian Waworuntu, kasus korupsi pegawai pajak Bahasyim Assifie, kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan, dan kasus TPPU oleh Labora Sitorus. Kemampuan akademis Yenti kerap dibutuhkan aparat penegak hukum untuk menjelaskan perkara-perkara

yang berkaitan dengan TPPU. Yenti meraih gelar doktor pencucian uang dari Universitas Indonesia (UI) pada 2003 setelah mempelajari 300an putusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat pada 2000-an. Saat itu, pengadilan Indonesia belum mengenal putusan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kecintaanya dengan kasus-kasus TPPU, ibu dua putera, suami Brigjen TNI Bambang Prasetya, ini memberikan publik pengetahuan tentang money laundering, dengan meluncurkan buku setebal 411 halaman berjudul Kriminalisasi Pencucian Uang. Yenti juga pernah melakukan road show bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk menyosialisasikan TPPU. Berikut petikan wawancara Yenti Garnarsih dengan AHU Magz, di ruang kerjanya Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, beberapa waktu lalu terkait TPPU, Undang-Undang Republik

e d is i 0 6 D esem b er 2018 | D I TJ E N A H U

| A H U m ag z

25

fokus

Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi dalam rangka Pencegahan TPPU dan Tindak Pidana Terorisme.

Bagaimana tanggapan Anda, terkait dengan upaya pemerintah yang gencar memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), selain UU Nomor 8/2010 juga keluarnya Perpres Nomor 13/2018 ini?

Terkait dengan TPPU ini, selain UU Nomor 8/2010 dan Perpres No 13/2018 juga ada Perma (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. TPPU itu terjadi ada orang melakukan korupsi dan uang hasil korupsinya itu digunakan untuk sesuatu. Kalau kita waspada dengan pencucian uang berarti kita juga mewaspadai dengan berbagai kejahatan, termasuk korupsi, narkoba, illegal logging dan sebagainya.

Uang hasil korupsi kejahatankejahatan perbankan, misalnya Century.

Kenapa kita memakai istilah korupsi, untuk kasus itu, hanya karena banknya, ada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan.

Padahal kalau kita melihatnya, ini ada permainan yang menggunakan lembaga perbankan, yang mana kejahatan perbankan terjadi, korupsi . Perbankan yang dilibatkan dalam kejahatan ini menggunakan uang negara. Contoh Century (Bank Century) dan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang menggunakan bank. Setelah itu uang hasil korupsi digunakan untuk apa.

Menggunakan hasil korupsi inilah yg namanya TPPU. Kalau dikatakan kita akan

26

A HU mag z | DITJE N AHU

memberantas tindak pidana pencucian uang, berarti kita memberantas kejahatan asalnya.

Begitu konteksnya, jadi kita tidak mungkin hanya memberantas TPPU nya saja, karena TPPU itu suatu perbuatan atas hasil dari kejahatan.

Jadi kalau kita mau memberantas TPPU sebetulnya tujuannya adalah penuntasan pemberantasan korupsinya.

Bisa dijelaskan jika memberantas TPPU berarti juga memberantas kejahatan asalnya?

Ya begitu. Kita mengungkap kejahatan dari hulunya, termasuk dalam penuntasan dan pemberantasan kejahatan perbankan. Demikian juga cara berpikir organisasi seperti FATF (Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering). Harus dipahami dalam pemberantasan TPPU berarti kita juga memberantas kejahatan asalnya, seperti illegal logging, illegal fishing, korupsi, kejahatan perbankan.

(Financial Action Task Force -FATF on Money Laundering) telah menyusun 40 FATF Recommendations 2012 sebagai standar internasional APUPPT. Salah satu rekomendasinya mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, mengambil tindakan, serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif) TPPU ini bisa melibatkan pihak lain ya, seperti lawyer dan notaris. Bagaimana menurut Anda?

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

TPPU adalah follow up crime atau kejahatan lanjutan dari kejahatan yang ada di hulu. Di kejahatan asalnya mungkin pelaku itu sendiri yang melakukannya, misalnya dia gunakan hasil korupsi itu untuk membeli rumah, diinvestasikan di bidang property . Nah di sini akan ada keterlibatan pihak lain. Jika kejahatan TPPU nya sedang diperiksa, berarti setelah terjadi korupsi, kejahatan narkotika, dan uang hasil kejahatan perbankan itu dimanfaatkan untuk membeli property. Nah disinilah kita akan berhadapan dengan pihak lain berkaitan dengan pengalihan perubahan uang menjadi property, berarti akan ada pihak pihak lain, seperti notaris .

Nah keterlibatannya seperti itu , artinya apa? Untuk para notaris harus waspada. Kalaupun tidak terlibat juga pasti akan diperiksa minimal dimintai keterangan.

Undang-Undang Money Laundering pertama kali dimiliki oleh Amerika, karena kasus-kasus money laundering di sana banyak sekali dan melibatkan lawyer, notaris pada waktu melaundering-nya. Sejauh mana mereka yang membantu itu bisa menduga, tidak harus tahu namun cukup menduga bahwa yang akan dilkakukan itu misalnya membuat akta notaris, yang menyatakan property ini dibeli dan uangnya tidak berasal dari hasil kejahatan. Kalau tidak yakin betul, nantinya pihak kepolisian bisa menilai

fokus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) itu menurut saya, sangat sedikit menerapkan TPPU dalam menenangan kasus korupsi. Tidak semua kasus korupsi disertakan dengan TPPU nya.

dan bisa kena itu. Kurator juga bisa , karena ada beberapa kasus kejahatan yang melibatkan kurator, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) itu menurut saya, sangat sedikit menerapkan TPPU dalam penanganan kasus korupsi. Tidak semua kasus korupsi disertakan dengan TPUU nya, pahadal menurut saya, itu salah. Dia (KPK) selalu mengatakan kita sangat hati-hati, saya tidak setuju.

Kenapa tidak setuju dengan tindakan KPK yang menangani kasus korupsi dengan hati-hati?

Polisi (Polri) juga hati-hati kok, tidak boleh mengatakan KPK sangat hati-hati.

Apakah KPK pikir polisi tidak hati-hati dalam menangani kasus-kasus korupsi?

Hati-hati juga kok. Apakah karena KPK tidak memiliki kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kemudian KPK menjadi lamban dalam menangani kasus-kasus korupsi?

Nggak boleh begitu.

Ini perlu kita pikirkan. Saya katakan penegakan hukum TPPU oleh KPK cukup banyak, lumayanlah. Namun, yang ditangani KPK dibandingkan dengan yang ditangani penyidik kepolisian maupun kejaksaan masih kalah banyak.

Kenapa saya katakan banyak, karena kebetulan juga setiap tahun saya banyak terlibat sebagai ahli baik di Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) penyidik maupun saya hadir di pengadilan, sebagai ahli yang memberikan keterangan.

Saya tidak tahu di kepolisian (kasuskasus korupsi yang ditangani) jauh lebih leading dibandingkan dengan di KPK. Ada hal yang kita dorong kepada KPK, agar Pasal 75 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memberikan kewenangan KPK untuk menyidik perkara TPPU yang tindak pidana asalnya korupsi.

Pasal 75 UU No.8 Tahun 2010 mengatur, dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Nah, Pasal 75 UU TPPU itu, harus dipahami dan dilaksanakan. Maka ketika penyidik sedang malakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap perkara korupsi, jika dia (pelaku) melakukan money laundering, penydik juga harus menanyakan uangnya ke mana,, kemudian KPK melakukan penyitaan, penelusuran. Nah menurut saya sebenarnya KPK telah melakukan proses penyidikan dan penyelidikan TPPU, tetapi kenapa KPK membatasi dirinya. Meskipun dia telah melakukan penyitaan dia hanya berpikir, hanya melakukan untuk kasus korupsi saja.

Nah ini yang bikin saya agak kecewa kalau seperti itu.

Bisa Anda contohkan kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK namun tidak menyertakan TPPU nya ?

Banyak kasus kan, misalnya kasus e-KTP

yang melibatkan Setya Novanto, kasus Anas Urbaningrum, kasus Angelina Sondak, Nazarudin. Apapun tahapannya yang ditangani oleh KPK dan sudah di sidangkan di pengadilan, posisi KPK sudah punya barang bukti dan sudah menyita (barag bukti). Kenapa KPK menyita rumah, padahal yg dikorupsi adalah uang, karena uang hasil korupsi itu sudah diinvestasikan menjadi rumah.

Nah berarti saat KPK menyita rumah artinya dia sudah menyentuh ranah TPPU. Begitu kan faktanya, kecuali dia (para pelaku) membeli rumah dan rumah itu didapatkan (dibeli) sebelum mereka korupsi untuk persiapan uang pengganti. Itu ok. Di situ saja menurut saya KPK sudah bisa menyangkakan dua dakwaan sekaligus yakni korupsi dan TPPU. Nah ternyata dari hasil korupsi, para pelaku menggunakannya untuk membeli rumah dan apartemen, maka penyidk harusnya menggabungkan penyelidikannya, antara korupsi dan TPPU. Jadi sangkaannya sudah langsung dua, atau komulatif. Ada beberapa kasus KPK sudah menggabungkan dakwaan komulatif korupsi dan TPPU namun hanya beberapa, masih sedikit.

KPK hanya melakukan dakwaan pada ranah korupsi agar korupsi jalan dulu dengan pengembangan di pengadilan baru TPPU nya jalan. Ini terlambat.

Apa risiko jika KPK melakukan demikian?

Mereka (KPK) katakan hati-hati dalam menangani kasus korupsi.

Saya tidak setuju itu. Risikonya kalau menggunakan penyitaan dan pemblokiran di perbankan dengan menggunakan Undang-Undang Korupsi saja jalurnya lebih panjang, haruss minta izin di pengadilan, OJK (Otoritas Jasa Keungan). Tetapi kalau penyitaannya menggunakan TPPU

e d is i 0 6 D esem b er 2018 | D I TJ E N A H U

| A H U m ag z

27

fokus

bisa langsung ke bank, itu kan manfaatnya. Jadi kalau KPK memisahkan dakwaan, kemungkinan uang itu susah dilacak.

Kemungkinan harta kekayaan hasil korupsi ini bisa hllang. Ini kerugiannya.

Dan itu tidak sesuai dengan No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Filosofi UU itu kita miliki dengan harapan bisa dapat membantu penegak hukum untuk secepat mungkin menelusuri hasil kejahatan. Tidak hanya korupsi namun juga TPPU untuk penuntasan kasus korupsi. Bukan sekedar tahu siapa pelakunya tapi juga menuntaskannya. Uangnya di mana dan bagaimana bisa secepatnya uang hasil korupsi dan TPPU itu ditarik kembali dan dikembalikan kepada negara.

Terkait dengan Perpres No 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi dalam rangka Pencegahan TPPU dan Tindak Pidana Terorisme, bagaimana Anda melihatnya?

Perpres ini, untuk menekankan pentingnya kewaspadaan kita atas TPPU, ada kejahatan pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme itu tidak harus pencucian uang, meskipun bukan dari hasil kejahatan. Perpres ini juga mengupas tentang penerima manfaat dari korporasi (beneficial owner) jika korporasi ini terlibat dalam perkara TPPU bagaimana caranya.

Selama ini jika ada kejahaan korupsi dan ada korporasinya

yang terlibat dan menikmati hasil money laundering, yang dipidana adalah per- orangan.

Kejahatan korporasi dapat mengancam stabilitas dan integritas perekomian nasional. Kalau berbicaraTPPU, kita bicara banyak kejahatan termasuk pendanaan terorisme, juga disebut pencucian uang hanya , dana tindak pidana terorisme tidak harus dari pencucian uang. Yang lebih berbahaya sebenanya pendanaan terorisme kalau dikaitkan dengan kejahatan, dari kejahatan narkotika.

Terkait korporasi, perlu adanya mekanisme unutk mengenali pemilik manfaat. Standar internasional mendorong kita mengatur siapa sih pemilik manfaat dari suatu korporasi, karena pada mereka inilah mengalirnya uang-uang hasil kejahatan, sehingga kita mencari cara bagaimana bisa menyentuh kejahatan mereka.

Terkait TPPU, di dalam dunia perbankan ada peraturan –peraturan maupun Undang-Undang Perbankan. Kita mengenal Know Your Customer (KYC), atau prinsip mengenal nasabah dalam upaya preventif agar lembaga-lembaga dalam sistem keuangan tidak mudah digunakan sebagai obyek, sarana, atau tujuan kejahatan pidana khususnya tindak pidana pencucian uang (money laundering). Di situ juga disebutkan dengan jelas, termasuk komisaris, direksi, pengurus, pihak pengendali korporasi. Jadi Perpres ini hanya menguatkan saja.

Sehatusnya lebih efektif lagi. lll

Sri Widyawati, Kabid Hubungan Antar Lembaga INI Pusat

Rumuskan Parameter Transaksi Keuangan Mencurigakan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan pidana pencucian uang pada 23 Juni 2015 lalu. Dalam PP Nomor 43 tahun 2015 tersebut, ada enam profesi tambahan yang wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dan atas nama pengguna jasa.

Keenam profesi tambahan tersebut yaitu advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan. Bertambahnya kelompok profesi sebagai pihak pelapor PPATK, maka kelompok ini akan

28

A HU mag z | DITJE N AHU

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

terlindungi dari penyalahgunaan oleh oknum untuk sarana kejahatan pencucian uang.

Dampak dari penerbitan PP ini akan membuat transaksi keuangan yang menyimpang dari ketentuan perundangundangan akan terminimalisir. Profesi-profesi tersebut harus menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa mengenai profil pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. PPATK merupakan lembaga investigasi keuangan yang kerap berkoordinasi dengan sejumlah lembaga penegak hukum untuk membongkar kejahatan terkait transaksi keuangan. PPATK akan mengirimkan laporan transaksi

fokus

keuangan mencurigakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), maupun lembaga kepresidenan jika diminta dalam rangka penegakan hukum.

Kewajiban melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang bagi sejumlah profesi di bidang keuangan dan hukum sebenarnya bertujuan untuk melindungi para pengemban profesi itu. Jangan sampai profesi tertentu tercemar karena ulah segelintir orang tak bertanggung jawab.

Gatekeeper adalah istilah yang lazim dipakai dunia internasional untuk menyebut profesional di bidang keuangan dan hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem keuangan global, yang memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil tindak pidana. Profesi dimaksud meliputi antara lain advokat, akuntan dan akuntan publik, notaris dan PPAT, dan perencana keuangan.

Profesi-profesi inilah yang kemudian masuk ke dalam kualifikasi Pihak Pelapor menurut PP No. 43 Tahun 2015.

Selain penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa lainnya, PP 43 tahun 2015 mengharuskan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan publik, akuntan, dan perencana keuangan ‘menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa’ (know your customer principle).

Ikatan Notaris Indonesia dan PPATK Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi tunggal yang mewadahi organsasi notaris di tanah air. Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian dari fungsi

publik dari negara, khususnya di bagian hukum perdata.

Kewenangan ini tidak dapat diberikan kepada warga negara asing, karena menyangkut dengan menyimpan rahasia negara, notaris harus bersumpah setia atas Negara Republik Indonesia, sesuatu yang tidak mungkin bisa ditaati sepenuhnya oleh warga negara asing.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).

Prosedur pengangkatan notaris tertuang dalam Pasal 4 – 7 UUJN, misalnya mengajukan permintaan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Notaris dalam melaksanakan sumpah jabatan harus melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak.

Jabatan notaris terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan pidana pencucian uang, dan mendorong notaris ikut serta secara aktif dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi dalam rangka Pencegahan TPPU dan Tindak Pidana Terorisme.

Berikut petikan wawancara AHU Magz dengan Sri Widyawati, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pusat, di sela-sela acara Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris 2018, yang diselenggarakan oleh Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham, di Crowne Plaza Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Karet, Semanggi, Jakarta beberapa waktu lalu.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat masih sedikit pelapor yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan transaksi keuangan. Saat ini banyak pihak pelapor yang belum mendaftarkan perusahaannya melalui aplikasi Gathering Report dan Information Processing System (GRIPS). Bagaimana menurut Anda, INI menyikapi hal ini?

Terima kasih kami ucapkan kepada Ditjen AHU Kemenkumham yang menyelenggarakan acara ini bagi para notaris. Setidaknya acara ini memotivasi kami, untuk melakukan pendaftaran aplikasi Gathering Report dan Information Processing System (GRIPS).

Seperti yang disampaikan oleh para nara sumber baik dari Ditjen AHU Kemenkumham, PP-INI dan PPATK bahwa kewajiban pendaftaran aplikasi GRIPS ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang

e d is i 0 6 D esem b er 2018 | D I TJ E N A H U

| A H U m ag z

29

fokus

berlaku, khususnya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan untuk melaksanakan Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi, serta menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Kewajiban pelaporan notaris ini, menurut PPATK selain sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada notaris apabila terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang terkait dengan tindakan notaris.

Pendaftaran aplikasi GRIPS bagi notaris ini sebenarnya sudah kita bantu sosialisasikan sejak setahun yang lalu, dengan menghimbau anggota untuk mendaftar GRIPS secara mandiri melalui online, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan atau ditargetkan oleh PPATK. Maka pada kesempatan ini, kami dari Pengurus Pusat INI, juga mendukung agar teman-teman notaris bisa langsung bertanya atau memperkuat motivasi untuk mendaftar

30

A HU mag z | DITJE N AHU

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

GRIPS. Karena memang GRIPS ini adalah sarana untuk melakukan laporan TKM. Kewajiban laporannya sebenarnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015. Juga berdasarkan Permenkumham Nomor 9 tahun 2017 dan Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016.

Kenapa harus segera mendaftar GRIPS? Ya, karena pihak pelapor cuma diberi waktu selama tiga hari untuk pelaporan. Sementara kalau baru daftar/ registrasi GRIPS, setelah daftar online masih perlu waktu untuk mengirim arsip-arsip dan dokumen pernyataan atau dokumen fisik ke PPATK, selanjutnya harus diverifikasi oleh PPATK sehingga tidak cukup waktunya jika registrasi baru dilakukan ketika ada TKM.. Bisa memakan waktu lebih kurang seminggu hingga kita mendapat hasil verifikasi berupa password, yang nantinya kita gunakan untuk membuka aplikasi tersebut.

Kita dari Pengurus Pusat INI mendukung pemberantasan TPPU dan Tindak Pidana Terorisme, dalam rangka Indonesia bisa masuk menjadi anggota FATF (Financial Action Task Force).

Seperti diketahui dalam Sidang tahunan Asia/Pacific Group (APG) on Money Laundering ke-21 yang diselenggarakan di Kathmandu-Nepal beberapa waktu lalu, mengesahkan laporan atau Mutual Evaluation Report (MER) Indonesia.

Laporan tersebut memuat hasil penilaian terkait kepatuhan

fokus

PPATK juga tidak boleh membocorkan identitas pihak pelapor.

Disarankan sebaiknya kita berhati-hati juga, untuk pemilihan petugas yang akan ditunjuk selaku pelapor, administrator, dan penghubung hendaknya dipilih adalah orang-orang yang terpercaya. Kalau perlu notarisnya sendiri yang melaporkan.

dan efektifitas rezim anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia berdasarkan standar internasional yang dikeluarkan oleh FATF. Kita juga mendukung secara global, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang aman dari kejahatan-kejahatan yang berkatagori pencucian uang, karena ini berkaitan dengan jabatan kita selaku notaris dan sumpah jabatan, jangan sampai notaris dianggap menyembunyikan informasi yang seharusnya dilaporkan karena terkait dan masuk katagori transaksi keuangan yang mencurigakan.

Dalam PP Nomor 43 tahun 2015 tersebut, ada enam profesi tambahan yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, salah satunya notaris.

Bagaimana komentar Anda?

Karena notaris ini dianggap sebagai gate keeper TPPU, maka pemerintah memasukkan notaris sebagai Pihak Pelapor, keputusan ini tentunya setelah pemerintah melakukan riset dan mempunyai alasan-alasan yang kuat. Sebetulnya sepanjang notaris hanya bertindak sesuai kewenangan yang diberikan UUJN, tidak melakukan perluasan kewenangan misalnya membantu penghadap mengurus hal-hal lain diluar pembuatan akta atau kewenangan notaris lainnya sebagaimana diatur dalam UUJN maka tidak ada masalah.

Namun jika notaris turut membantu penghadap melakukan tindakan/pengurusan diluar kewenangan maka notaris masuk dalam kriteria Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan. Pengaturan Pihak Pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut tentunya dimaksudkan pemerintah untuk melindungi Pihak Pelapor dari tuntutan hukum baik perdata maupun pidana.

Dalam Pasal 84 UU No 8/2010 dinyatakan (1) Setiap Orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/ atau hartanya, termasuk keluarganya.

Pasal 86 dinyatakan (1) Setiap Orang yang memberikan

kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/ atau hartanya, termasuk keluarganya.

Dan Pasal 87 dinyatakan (1) Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. Intinya Pihak Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh UU. Lalu sebatas mana UU Jabatan Notaris ini boleh diabaikan?

Masalah kerahasiaan itu diatur dalam level UU, yaitu dalam UUJN. Sementara dalam UU No 8/2010 Pasal 28 dinyatakan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi profesi Pihak Pelapor yang bersangkutan Memang dalam UU Jabatan Notaris kita terikat dengan rahasia jabatan, namun pelaporan TKM oleh notaris tidak terkait dengan rahasia jabatan, karena yang dilaporkan adalah TKM yang diketahui jika seorang notaris melakukan tindakan diluar pelaksanaan jabatannya selaku notaris.

PPATK juga tidak boleh membocorkan identitas pihak pelapor. Disarankan sebaiknya kita berhati-hati juga, untuk pemilihan petugas yang akan ditunjuk selaku pelapor, administrator, dan penghubung hendaknya dipilih adalah orang-orang yang terpercaya. Kalau perlu notarisnya sendiri yang melaporkan.

Antara notaris, PPATK dan Kemenkumham agar dapat duduk bersama untuk menyamakan persepsi terkait TKM. Kalau dilihat aturannya, urut-urutannya atau batasannya adalah jika kita sebagai notaris bertindak diluar kewenangannya, yaitu jika notaris bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa dan transaksi yang dilakukan setara Rp 100 juta maka kita wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Dan berikutnya jika dalam transaksi tersebut diindikasikan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan maka wajib melaporkan TKM tersebut kepada PPATK, tentunya melalui GRIPS sebagai sarana untuk pelaporannya.

Jadi jika notaris hanya bertindak sesuai kewenangannya saja sebagaimana ditentukan dalam UUJN, maka tidak ada yang perlu dilaporkan. Prinsip mengenal penghadap sendiri telah dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya seharihari.lll

e d is i 0 6 D esem b er 2018 | D I TJ E N A H U

| A H U m ag z

31

sosok

Irjen Kemenkumham

Memangkas Birokrasi Hingga Sistem 4 Point Zero Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.

Peter F. Drucker

Awarding Night Hari Dharma Karyadhika (HDKD) 2018 di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Oktober 2018, merupakan momen yang tak terlupakan bagi Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Aidir Amin Daud. Betapa tidak, malam itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly memberikan ‘kado terindah’ kepada Aidir berupa penghargaan atas Ide dan Pemikiran Pembaruan dalam Bidang Birokrasi Pemerintahan yang dituangkan dalam buku “Memangkas

32

A HU mag z | DITJE N AHU

Birokrasi” yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas, Edisi I pada 2018.

Ini sebuah prestasi bagi Aidir, karena masih menyempatkan membagi waktu dan rutininas kerja yang begitu padat, untuk menuangkan ide, gagasan, menulis, dan mengumpulkan bahanbahan pendukung untuk menyelesaikan bukunya. Terlebih, penghargaan tersebut terasa istimewa bagi Aidir, karena diberikan Menkumham secara langsung menjelang purna tugasnya pada 20 November 2018.

Sementara bagi Aidir, buku “Memangkas Birokrasi” merupakan ide-ide orisinil dan buah pemikirannya untuk menata birokrasi di lingkungan Kemenkumham, menjadi lebih baik.

Sebagai birokrat, Aidir dengan segudang pengalamannya, sangat memahami, dan menyelami ‘setiap denyut’ kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham.

Memang tak mudah merealisaskan cita-citanya ‘memangkas birokrasi’ mewujudkan terciptanya reformasi birokrasi yang profesional di sebuah lembaga, kementerian, khususnya di Kemenkumham. Meskipun disadari jika tujuan reformasi birokrasi ini untuk menciptakan birokrasi

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Ia harus memperjuangkan cita-cita itu, bisa menjadi contoh atau role models bagi ASN di lingkungan Kemenkumham.

Perjalanan karir pria kelahiran di Makasar, 11 November 1958, lulusan Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada 2007 ini berliku. Ayah dari Siti Adelia Qur’aniah, Muhammad Arya, dan Siti Kathlia Qur’anina, ini pernah bekerja sebagai wartawan di Harian Fajar, Makassar sejak berdiri hingga 2006, menjadi Dosen Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin, dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan sejak 2003 - 2007.

Suami dari Dwiyana Aulia ini, selama mengabdi di lingkungan Kemenkumham, pernah menjabat sebagai Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) pada 2007, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada 2009, Direktur Jenderal

sosok

pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2010, dan kini Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenkumham.

Banyak hal yang telah dilakukan Aidir, salah satunya adalah mengawal implementasi Pelayanan Publik yang Bersih dan Melayani di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Saat memberikan Arahan dan Pembekalan oleh Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kemenkumham dalam rangka Gerakan Disiplin ASN di lingkungan Kanwil Kemenkumham,

DKI Jakarta di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, beberapa waktu lalu, Aidir berpesan kepada para ASN untuk bekerja tanpa pamrih dan menjunjung tinggi tata nilai kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif).

Pada kesempatan yang berbeda, yakni Soft Launching Aplikasi Pendaftaran CV, Firma, Persekutuan Perdata, Sisumaker dan Integrasi AHU Online dengan Pandi, serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas pada Ditjen AHU menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Aidir meminta ASN di lingkungan Ditjen AHU dan Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) harus bertekad untuk mewujudkan zona WBK dan WBBM, “Saya berharap Ditjen AHU dan KI harus masuk program ini dan harus lulus. Bukan berarti saya mendahului penilaian, karena saya yakin AHU dan KI bisa, zero intervensi dari pejabatpejabatnya. Yang perlu dilakukan di AHU, teman-teman ini harus

melanjutkan tekad dalam mengubah mind set. Kalau kita berubah, maka kita akan menikmati hasilnya,” kata Aidir.

Dia menambahkan, kita sudah menikmati zona yang sangat nyaman,terutama teman-teman di AHU. Itulah nikmat-nikmat yang kita rasakan karena kita bekerja dengan baik, sistem ini sudah bekerja dengan baik sehingga kita tidak perlu mempelototi pekerjaan ini. Kita bisa melakukan pekerjaan melalui perangkat komunikasi seperti ipad, sehingga tidak ada surat yang bertumpuk.

“Memang masih kita dengar ada mind set yang belum berubah, misalnya mempersulit orang. Tinggalkan ini Pak, kita hadapi siapapun juga. Selesaikan kalau bisa diselesaikan,” ujarnya.

Aidir mencontohkan, “Pak Muladi (Prof Dr H Muladi SH, mantan Menkumham dan Menteri Kehakimanred ) saat memberikan pembekalan kepada kita di Hotel Bidakara, Jakarta mengutip Peter Senge (Peter Michael Senge, ilmuwan sistem Amerika yang merupakan dosen senior di MIT Sloan School of Management dan pendiri Society for Organizational Learningred), yang menyatakan bahwa kita, government sudah masuk dalam sistem 4 point zero (Revolusi Industri 4.0), kita diajarkan bahwa sistem ini harus didukung oleh individu-individu yang punya kemampuan. Makanya kita harus belajar terus menerus, dan mau tahu.

Dan AHU saya kira harus menjadi yang terdepan dalam soal ini.”

Itulah teladan yang perlu diteruskan oleh ASN di lingkungan Kemenkumham.

Sosok Aidir, merupakan contoh konkret seorang pemimpin seperti yang digambarkan oleh Peter F Drucker (‘Bapak’ Manajemen Modern kelahiran Wina, Austria), mengangkat visi seseorang (anak buahnya) ke tempat yang lebih tinggi, peningkatan kinerja ke standar yang lebih tinggi, dan membangun membangun kepribadian di luar batas normalnya. lll

e d is i 0 6 D e se m b e r 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U m ag z

33

wawasan

FIDUSIA DAN SISTEM HUKUM CIVIL LAW: SEBUAH KONTRADIKSI? Fahrurozi, Analis Hukum Ditjen AHU Kemenkumham

Sistem hukum Indonesia adalah Eropa Kontinental (Civil Law) dan bukan Anglo Saxon (Common Law). Kedua sistem hukum ini memang adalah dua sistem hukum yang berbeda. Banyak pakar hukum yang menyatakan bahwa kedua sistem hukum ini tidak dapat dipadukan.

Maksudnya, apabila sistem hukum Indonesia adalah Civil Law, maka Indonesia tidak boleh mengadopsi ketentuan dalam sistem hukum Common Law. Begitu pula sebaliknya.

Pertanyaannya adalah, apakah sistem Civil Law dan Common Law itu berlaku mutlak dan tidak dapat dipadukan meskipun demi tujuan kebaikan?

Pertanyaan tersebut menjadi menarik dalam konteks jaminan fidusia. Dimana pada tahun 1999, Indonesia mengadopsi Fidusia dari Belanda melalui UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Padahal sejak tahun 1992, Belanda telah melarang praktik fidusia.

Menurut Belanda, fidusia bertentangan dengan sistem hukum kebendaan Belanda yang juga Civil Law. Mengapa demikian? Mengapa Indonesia masih menganut jaminan hukum fidusia yang menurut legislator Belanda, bertentangan dengan sistem Civil Law? Kepemilikan Tunggal Kebendaan dalam Civil Law Belanda Fidusia pertama kali diperkenalkan di Belanda pada kasus Hoge Raad 14 Juni 1929 dan kasus Bierbrouwerij Arrest pada tahun 1929. Pada kasus tersebut, terdapat klausul penjualan kondisional yang menjadi inti suatu transaksi.

Selanjutnya, diketahui bahwa penjualan kondisional tersebut ditujukan sebagai bentuk penjaminan.

Penjaminan ini kemudian diakui sebagai alternatif gadai dimana tidak perlu pengalihan benda secara fisik.

Dalam sistem hukum Civil Law, hak kebendaan memberikan kewenangan penuh pemilik benda atas

34

A HU mag z | DITJE N AHU

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

benda yang dimilikinya. Sehingga pemilik benda memiliki hak ekonomis atas benda tersebut. Artinya, kepemilikan atas suatu benda dalam Civil Law bersifat tunggal dan absolut (Unitary Ownership).

Sebagai bagian dari rezim Civil Law, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda yang disahkan pada tahun 1992 (Nieuw BW) menilai bahwa semua hak dan kekuasaan yang terkait dengan kepemilikan benda harus diawali oleh pengalihan secara utuh dalam 1 (satu) saat tertentu. Prinsip kepemilikan dalam Nieuw BW lebih ketat dibandingkan dengan BW Belanda tahun 1838. Dimana Nieuw BW menghapuskan kepemilikan bersama dan menggantinya dengan kepemilikan tunggal.

Larangan Fidusia di Belanda Nieuw BW yang disahkan pada tahun 1992 mengatur hal baru yang melarang pengalihan kepemilikan untuk tujuan penjaminan, atau lebih dikenal dengan larangan fidusia (Fiducia Ban). Nieuw BW melarang hak kepemilikan sebagai perangkat jaminan. Penerapan larangan fidusia diterakan pertama kali dalam Pasal 3:84 ayat 3 Nieuw BW: “[a] juridical act which is intended to transfer property for purposes of security or which does not have the purpose of bringing the property into the patrimony of the acquirer, after transfer, does not constitute a valid title transfer of that property.�

Meskipun dalam praktiknya fidusia telah dilarang di Belanda dalam perkembangan dunia bisnis masih diperlukan instrumen penjaminan benda bergerak selain gadai biasa.

Para ahli hukum Belanda juga masih memikirkan metode baru yang tetap mengakomodir kepemilikan tunggal atas benda namun disaat bersamaan tidak mempersulit masyarakat dalam hal penjaminan benda. Dalam Nieuw BW diperkenalkan pengembangan konsep gadai (pledge) biasa, yaitu gadai diamdiam (Silent Pledge).

Silent Pledge maksudnya adalah gadai yang tidak menguasai

wawasan

benda (Non-Possessory Pledge). Silent Pledge inilah yang menggantikan fidusia di Belanda. Dalam Silent Pledge, aset yang dijaminkan tetap berada pada pemberi gadai dan ia tetap dapat mengendalikan benda yang dijaminkan dan diperkenankan untuk menggunakan benda tersebut sebagaimana mestinya.

Kesimpulan Ketika Belanda menghapuskan Fidusia (Fiducia Ban) dengan alasan Unitary Ownership (Kepemilikan Tunggal) yang diadopsi oleh sistem hukum Civil Law, dan menggantinya dengan Silent Pledge yang notabene mengakomodir tujuan dari fidusia, maka kita perlu mempertanyakan kembali dimana sistem hukum kebendaan kita sekarang ini berada. Apakah kita masih mengadopsi Civil Law secara murni? Atau sebenarnya boleh-boleh saja konsep-konsep dalam Civil Law dan Common Law dipadukan?

Pemberlakuan fidusia melalui Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini juga merupakan fenomena yang menarik dari sudut pandang hukum. Dimana Indonesia

mengadopsi suatu ketentuan di Belanda yang pada saat itu sudah dihapuskan oleh Belanda sejak tahun 1992 dengan adanya Nieuw BW. Diskursus ini akan menjadi penting dalam penyusunan instrumen regulasi jaminan fidusia yang baru. Di satu sisi, praktik jaminan fidusia online yang berlaku di Indonesia memiliki manfaat yang besar di dunia usaha. Di sisi lain, praktik fidusia ini jelas bertentangan dengan sistem hukum Civil Law. Saat ini sudah sangat banyak benda yang dijaminkan secara fidusia dan fidusia sudah dipercaya oleh masyarakat. Apabila kita hendak mengubah atau bahkan menghapus jaminan fidusia dalam tata hukum Indonesia, maka hal ini akan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum ke depan.

Oleh karena itu, mungkin sudah sepatutnya Indonesia mencoba untuk melakukan reform jaminan fidusia dengan tidak hanya terpaku dengan sistem Civil Law, tetapi juga mengadopsi best practice di negara Common Law. Sepanjang nilai yang terkandung memiliki manfaat luas bagi masyarakat Indonesia. lll

e d is i 0 6 D e se m b e r 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U m ag z

35

k i at

Menghadapi Tantangan di Era Disrupsi

Istilah revolusi industri 4.0 saat ini semakin sering didengungkan dan menjadi bahasan yang sedang hangat dibicarakan. Maklum dampak terjadinya revolusi industri 4.0 menghadirkan inovasi disruptif (disruptive innovation) yang sedang kita rasakan sekarang ini. Inovasi disruptif adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu. Inovasi disruptif mengembangkan suatu produk atau layanan dengan cara yang tak diduga pasar, umumnya dengan menciptakan jenis konsumen berbeda pada pasar yang baru dan menurunkan harga pada pasar yang lama.

Contoh yang paling kita rasakan

36

A HU mag z | DITJE N AHU

sekarang dengan adanya inovasi disruptif adalah kehadiran transportasi online atau ojek online seperti GoJek, Grab, dsb. Kehadiran mereka telah memberikan gaya baru dalam mengakses dan menggunakan transportasi umum yang lebih mudah hanya melalui sentuhan jari pada smartphone. Tak heran kehadiran transportasi online di era disrupsi ini mulai menggeser eksistensi taksi konvensional yang sudah ada sejak lama.

Istilah disruptive innovation dicetuskan pertama kali oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bower pada artikel “Disruptive Technologies: Catching the Wave” di jurnal Harvard Business Review (1995). Artikel tersebut sebenarnya ditujukan untuk

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

para eksekutif yang menentukan pendanaan dan pembelian pada suatu perusahaan berkaitan dengan pendapatan perusahaan di masa depan.

Kemudian pada bukunya “The Innovator’s Dilemma”, Christensen memperkenalkan Model Disruptive Inovasi (The Disruptive Innovation Model) yang mengangkat kemampuan pelanggan untuk memanfaatkan sesuatu yang baru dalam satu lini dengan lini terendahnya adalah pelanggan yang cepat puas dan yang tertinggi digambarkan sebagai pelanggan yang menuntut. Distribusi pelanggan ini yang secara mediannya bisa diambil sebagai garis putus-putus untuk menerapkan teknologi baru.

Di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik

k i at

Indonesia, istilah revolusi industri 4.0 atau pun inovasi disruptif juga sudah menjadi bahasan tersendiri. Seperti melalui melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menggelar kegiatan kuliah umum pada Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan di Kartika Expo Centre, Balai Kartini, Jakarta (14/11/2018).

Kuliah umum ini mengangkat tema “Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Siap Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0”.

Pegawai Negeri Sipil atau yang sekarang disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkumham diminta dapat segera beradaptasi dengan era revolusi industri saat ini.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H. Laoly. Adapun para peserta dalam kegiatan ini adalah para taruna Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kemenkumham.

“Para pegawai saat ini harus memiliki karakter, kompetensi, kolaborasi, kontribusi, dan kreativitas agar tidak ketinggalan untuk menghadapi perubahan di era revolusi industri 4.0,” ungkap Bambang Rantam, Sekretaris Jenderal Kemenkumham saat memberikan pengarahan dalam acara tersebut. Menurutnya, sekarang tuntutannya, kita tidak lagi bisa bekerja hanya secara normatif, namun kita dituntut harus bisa membuat terobosan-terobosan baru dalam

rangka memaksimalkan pelayanan publik. “Kita harus bisa membuat sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, dalam acara peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan kampus Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di Tangerang (1/11/2018), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly , menegaskan betapa pentingnya sebuah institusi memiliki SDM yang berkualitas untuk menghadapi persaingan global. Tantangan ke depan akan semakin berat, termasuk di dalamnya pertarungan menuju era revolusi industri 4.0. “Tantangan peningkatan kualitas SDM, menjadi perhatian kabinet kerja tahun depan,”

kata Yasonna.

Peningkatan kualitas SDM di lingkungan Kemenkumham merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. “Dinamika dan percepatan perubahan lingkungan strategis sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas Kemenkumham, serta sangat sensitif oleh penilaian masyarakat, dan harus kita hadapi saat ini dan di waktu mendatang,” ujar Yasonna.

Dengan demikian, dalam menghadapi tantangan di revolusi industri 4.0 diperlukan sebuah perubahan, bukan hanya soal kemajuan teknoloi, tapi lebih penting lagi adalah perubahan sikap dan mental para SDM agar mampu beradaptasi di era disrupsi ini. lll

e d is i 0 6 D e se m b e r 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U m ag z

37

r a g a m o l ah r a g a

Gowes, Keseimbangan Hidup, Kebugaran Tubuh, dan Empati Mungkin ada benarnya ucapan Albert Einstein, Bapak Teori Relavitas ini, jika hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan Anda, maka Anda harus terus bergerak.

Ucapan tersebut begitu filosofis, karena keseimbangan bisa dimaknai dengan keseimbangan hidup, jasmani dan rohani. Jika antara jasmani dan rohani kita sehat dan seimbang maka keseimbangan hidup akan dapat kita gapai. Dan kita harus terus bergerak untuk meraih ‘roda sepeda’ keseimbangan hidup kita.

Keseimbangan hidup ini bisa dicapai, salah satunya dengan olahraga secara rutin, misalnya bersepeda. Nah, istilah bersepeda, kini tren di kalangan masyarakat dengan sebutan gowes, bahasa gaul yang dipopulerkan Indra Bekti dan Indie Barens. Gowes adalah plesetan dari yowes (bahasa Jawa) yang artinya genjot ora genjot wis teles, (dikayuh atau tidak dikayuh, badannya basah).

Gowes memang olahraga yang paling banyak dimitai masyarakat dunia, karena menyenangkan, menyambung tali silaturahmi, menyehatkan dan mengasah

38

A HU mag z | DITJE N AHU

empati kepada sesama.

Sejumlah manfaat yang perlu kita ketahui dari olahraga gowes ini. Pertama, gowes meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Kita bisa melepaskan stres, dan membuat kita merasa lebih baik dalam menjalani kehidupan.

Kedua, mengurangi resiko terkena penyakit jantung. The British Heart Foundation, seperti dikutip bugaraga.com mengungkapkan sekitar seribu serangan jantung yang fatal dapat dihindari setiap tahunnya apabila setiap orang lebih peduli dengan kebugaran dan kesehatan mereka. Aktifitas gowes sekitar 30 kilometer setiap minggu mampu mengurangi penyakit jantung sampai dengan setengahnya dibandingan dengan mereka yang tidak melakukan latihan apapun.

Ketiga, diyakini dapat meningkatkan kualitas bekerja.Studi terhadap 200 orang yang dilakukan oleh University of Bristol menghasilkan bahwa karyawan yang melakukan latihan sebelum bekerja atau pada saat istirahat siang dapat meningkatkan manajemen waktu dan efektifitas bekerja, dan ini juga meningkatkan motivasi dan kemampuan untuk mengelola stres.

Keempat, menurunkan berat badan. Rata-rata seseorang yang bersepeda dapat mengurangi berat badan sekitar 5,8 kilogram di tahun pertama mereka bersepeda. (Sumber: Outdoor Foundation 2010) Kelima, meningkatkan kreatifitas. Sebuah studi

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

menemukan bahwa dengan melakukan 25 menit latihan aerobik seperti bersepeda mampu meningkatkan kreatifitas berpikir. Keenam, meningkatkan kekebalan tubuh.

Berdasarkan Chief Dietician Rumah Sakit St. George di London, latihan bersepeda dengan frekuensi moderat sekitar 30 menit setiap harinya dapat mengaktifkan imun sel dan mampu mengurangi infeksi..

Profesor Jamie Timmons dari Universitas Loughborough di Inggris, seperti dikutip bbc.com, mengatakan bersepeda, sebagai olahraga low impact hentakan rendah menjadi pilihan tepat untuk mereka yang baru berolahraga kembali.

Sekitar 70% berat tubuh disalurkan ke sadel dan stang sepeda ketimbang pergelangan kaki. Dan semakin berat tubuh Anda, semakin berat juga sendi Anda menerima hentakan.

Publik semakin sadar untuk menjaga keseimbangan hidup dan kebugaran raga dengan aktifitas gowes. Makanya, gowes ini selain dilakukan oleh individu, kelompok kecil yang tediri dari 5 sampai 10 orang, hingga komunitas gowes yang anggotanya mencapai puluhan, ratusan, hingga ribuan orang.

r a g a m o l ah r a g a

Komunitas-komunitas gowes ini tidak hanya diisi dengan kegiatan olahraga saja untuk menjaga kebugararan tubuh, namun setiap goweser, panggilan untuk para pria yang hobi gowes, serta gowesist, sebutan untuk para wanita yang hobi gowes, dilatih untuk saling peduli satu sama lain (empati), dan peduli masalah sosial, serta korban kecelakaan, serta bencana alam.

Misalnya Klub Gowes Koseindo, klub gowes yang saat ini beranggotakan hampir mencapai lima ribu orang, merupakan komunitas penggemar olah raga sepeda yang berasal dari belbagai latar belakang bidang kesehatan serta kelompok atau individu masyarakat yang cinta dan peduli hidup sehat.

Klub gowes bermoto H2F2 (Healthy, Happy, Friendship and Fun) ini anggotnya menyebar ke beberapa kota besar di Indonesia antara lain Batam, Palembang, Cilegon, Serang,

Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya , Malang, dan Bali.

Lain lagi dengan komunitas gowes asal Mataram, MSCC (Mataram Senior Cycling Club), TBM (Team Bank Momot) Cycling Club dan TNT (Tanpa Nama Team), mengumpulkan dana hingga terkumpul belasan juta rupiah dan disumbangkan ke korban gempa di Lombok. Uang tersebut dibelikan perlengkapan dan kebutuhan warga yang tinggal di tenda-tenda pengungsian.

Sementara sejumlah komunitas sepeda di Jakarta beberapa waktu lalu menggelar gowes peduli untuk Puji, korban kecelakaan bus di Jakarta.

Jumlah total sumbangan yang diberikan untuk Puji berjumlah Rp 17,8 juta..

Pilihlah komunitas gowes yang cocok dengan kei nginan Anda. Jangan salah pilih. Misalnya, komunitas sepeda Milagro. Awalnya para anggotanya ingin masuk komunitas tersebut untuk hidup lebih sehat, namun berkembang menjadi komunitas gowes profesional dan mencetak sejumlah atlet sepeda.

Membahas sepeda tak lengkap jika tak membicarakan sejarah penemuan

sepeda atau kereta angin. Seperti ditulis Ensiklopedia Columbia, nenek moyang sepeda diperkirakan berasal dari Perancis. Negeri itu sudah sejak awal abad ke-18 mengenal alat transportasi roda dua yang dinamai velocipede.

Bertahun-tahun, velocipede menjadi satu-satunya istilah yang merujuk hasil rancang bangun kendaraan dua roda.

Meski demikian konstruksinya belum mengenal besi. Modelnya pun masih sangat ‘primitif’. Pria bernama Baron Karls Drais von Sauerbronn, asal Jerman menyempurna velocipede ini, dan pada 1818, von Sauerbronn membuat alat transportasi roda dua untuk menunjang efisiensi kerjanya.

Dari waktu ke waktu, sepeda ini mengalami penyempurnaan dan bisa dinikmati publik hingga kini. Ada sepeda gunung atau MTB kepanjanganya yaitu Mountain Bike, Roadbike (sepeda balap), sepeda dengan track aspal (jalan raya), dan Seli (sepeda lipat) atau sepeda Folding, umumnya dengan ukuran lebih roda 16 inch dan 20 inch.

Pilihkan sepeda yang cocok dengan kebutuhan Anda. Nikmatilah aktifitas gowes Anda. Jangan pernah lupakan kebugaran tubuh dan keseimbangan hidup seperti pesan Albert Einstein.

Ingat pepatah Latin mens sana in corpore sano, yang artiya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Selamat ber-gowes ria.lll

e d is i 0 6 D e esem se m b e er r 2018 | D I TJ EN EN AHU

| A H U m ag z

39

a n ta r k i ta

Arti Penting Digitalisasi Daktiloskopi Oleh: Cahyono, SH, MH, Kepala Sub Direktorat Daktiloskopi

Secara etimologi, istilah daktilaskopi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dactylos yang berarti jari-jari dan scopien yang berarti mengamati atau meneliti. Daktiloskopi diterapkan pada obyek yang sama yaitu garis papiler yang terdapat pada ruas ujung jari baik pada tangan maupun pada kaki.

Jadi daktilaskopi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali atau untuk proses identifikasi.

Daktilaskopi menjadi salah satu bagian dari Direktorat Pidana

40

A HU mag z | DITJE N AHU

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, yang mempunyai tugas dan fungsi cukup penting. Yaitu, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang daktiloskopi.

Sehingga tidak heran apabila wilayah kerja yang dicakup oleh Subdit Daktilaskopi sangat luas yaitu mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Pengambilan sidik jari bisa dilakukan dengan mudah, namun

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

untuk melakukan perumusan itu sulit, karena banyak hal yang harus dilakukan perumusan. Beberapa instansi misalnya

a n ta r k i ta

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), semua lapas di seluruh wilayah Indonesia, menjadi tanggung jawab Tim Subdit Daktiloskopi untuk melakukan perumusan dan klasifikasi sidik jari.

Lapas sebelumnya telah mengambil sidik jari kepada nara pidana, tetapi mereka tidak melakukan perumusan, karena belum adanya tenaga ahli di Lapas untuk melakukan perumusan sidik jari. Selain Lapas, instansi lain

yang bekerjasama dengan Subdit Daktiloskopi Ditjen AHU adalah Tentara

Nasional Indonesia (TNI). Setiap tahun, TNI AD mengirimkan berkas sidik jari prajurit untuk dilakukan perumusan.

Subdit Daktiloskopi Ditjen AHU telah melakukan perumusan sidik jari di beberapa Lapas di wilayah luar Jawa, di antaranya, Sumatera, Kalimantan, dan beberapa wilayah timur Indonesia.

Proses yang cukup panjang, karena beberapa Lapas terletak di lokasi yang sangat jauh dari pusat kota. Bahkan, perjalanan belasan jam seperti Lapas di wilayah Jambi, Muara Bungo.

Perjalanan darat dari kota ke Muara Bungo lebih dari 8 jam.

Kemudian wilayah Ambon, terdapat satu pulau yang harus kita ambil, karena di pulau tersebut ada kantor Lapas.

Selain Lapas dan TNI AD, Daktiloskopi Ditjen AHU sering diminta bantuan oleh pihak

kepolisian terutama untuk memastikan kebenaran sidik jari seseorang, misalnya dr. Azhari tersangka teroris. Kemudian sidik jari Neneng, isteri dari Nazarudin (terpidana korupsi) yang mempunyai 5 paspor. Neneng yang mempunyai paspor palsu, Daktiloskopi Ditjen AHU mampu memberikan jawaban dengan tepat sidik jadi dr. Azhari maupun sidik jari Neneng.

Eksistensi Daktiloskopi Ditjen AHU sudah diakui oleh ANRI, dan sudah mendapatkan penghargaan beberapa kali dari ANRI, terkait penyerahan dokumen sidik jari yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Misalnya, sidik jari Presiden Suharto, DN Aidit bahkan beberapa orang Belanda seperti Jan Pieterszoon Coen, Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Program ke depan yang tengah digodok adalah digitalisasi daktiloskopi, sebagai upaya untuk menyelamatkan arsip dan data sidik jari yang ada di gedung arsip daktiloskopi di wilayah Kramat, Jakarta Pusat. Sehingga, Daktiloskopi Ditjen AHU sudah mempunyai data digital, kemudian arsip aslinya diserahkan ke ANRI. Itulah arti pentingnya digitalisasi data daktiloskopi, sehingga kita mampu menyesuaikan dan memanfaatkan teknologi. lll

e d is i 0 6 D esem b er 2018 | D I TJ E N A H U

| A H U m ag z

41

Inovasi

Dua Animator Asal Indonesia di Film Avengers: Infinity War Film Avengers: Infinity War merupakan salah satu film paling diminati di tahun ini. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Tidak mengherankan, kabarnya film yang ditayangkan pertama kali pada 27 April 2018 ini meraup pendapatan lebih dari US$ 2 miliar atau setara dengan Rp 27 triliun di seluruh dunia. Dengan pendapatan ini, Avengers:

Infinity War masuk dalam deretan empat film yang paling laris di dunia. Dilansir dari Aceshowbiz, film Marvel tersebut bergabung bersama film laris lainnya seperti Avatar, Titanic, dan Star Wars: The Force Awakens sebagai film terbaik.

Film Avengers: Infinity War yang mengisahkan perjuangan para jagoan Avengers menghalangi upaya Thanos ini melewati batas meraup US$ 2 miliar tersebut pada 12 Juni lalu. Dengan capaiannya tersebut, Avengers: Infinity War menjadi film terbaik yang diproduksi Marvel sejak seri Avengers mulai tayang pada 2012 silam. Di Indonesia, nama Thanos kembali jadi pembicaraan, setelah Presiden Jokowi menyinggung nama Thanos dalam pertemuan sejumlah pemimpin di acara World Economic Forum ASEAN di Hanoi, Vietnam pada

42

A HU mag z | DITJE N AHU

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

September lalu.

Nah, yang menarik dari Film Avengers: Infinity War adalah ada dua orang Indonesia bernama Ronny Gani dan Renald Taurusdi yang menjadi animator dalam proses pembuatan film fenomenal tersebut. Keduanya bergabung di Industrial Light & Magic (ILM) di Singapura. ILM merupakan anak perusahaan dari Lucas Animation asal Amerika Serikat yang menggarap efek visual film Avengers: Infinity War. Baik Ronny maupun Renald merupakan orang yang berpengalaman menjadi animator di berbagai film ternama. Ronny yang lebih senior dibandingkan Renald telah menorehkan hasil karyanya pada berbagai film seperti Pacific Rim, Ant-Man, Transformer: Age of Extinction hingga Avengers: Age of Ultron.

Sedangkan Renald yang saat ini menjabat sebagai Creator Technical Director di ILM ini telah menorehkan hasil karyanya pada film seperti Jurassic World, Warcraft, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the

inovasi

dengan Lucas Film Animation dan selanjutnya ia ditransfer ke ILM sebagai senior animator hingga sekarang. “Saya merasa, menjadi animator lebih ke panggilan. Dari dulu memang saya suka art-related stuff, gambar, sculpture, dll. Jadi kayanya core saya memang sudah ke art,” kata Ronny yang mengaku belajar animasi secara autodidak.

Lalu bagaiman pengalaman jatuhbangunnya berkarier di dunia animasi? “ Pasti ada up and down. But no matter what, tetap harus usaha secara maksimal, karena kesempatan pasti akan datang.

Tinggal masalah kita siap dan berada di tempat dan waktu yang tepat saat dia datang atau tidak,” ujarnya.

Maka, rahasianya adalah kompetensi diri harus terus ditingkatkan dengan cara terus membuka wawasan tentang perkembangan yang terjadi di dunia Peran animator dalam entertainment dan sebuah film ibaratnya teknologi yang seorang aktor, tapi di mendukungnya. belakang layar. Animator Selain itu, harus banyak melihat memberikan acting/ produk orang lain performance kepada sebagai barometer karakter-karakter digital untuk tahu di yang dibuat di komputer mana posisi kita melalui pergerakan sendiri. Namun yang realistik sehingga demikian, untuk karakter-karakter digital menambah tadi menjadi tampil hidup kompetensinya, Ronny lebih di layar dan di mata banyak belajar penonton mandiri sambil mengikuti Ronny Gani, perkembangan Animator Film Avengers: Infinity War yang ada, terutama dari

Shadows, Star Wars: The Last Jedi, Kong: Skull Island, dan Ready Player One. “Saya terlibat sebagai senior animator dalam proyek Avengers: Infinity War. Peran animator dalam sebuah film ibaratnya seorang aktor, tapi di belakang layar.

Animator memberikan acting/performance kepada karakter-karakter digital/computer graphic imagery (CGI) yang dibuat di komputer melalui pergerakan/motion yang realistik sehingga karakter-karakter digital tadi menjadi tampil hidup di layar dan di mata penonton,” ujar Ronny.

Sejatinya, Ronny tidak mengenyam pendidikan di bidang animasi. Dia adalah lulus dari Jurusan Arsitektur Universitas Indonesia pada 2005. Ia memulai perjalanan kariernya sebagai Character Animator di Infinite Frameworks Studios, Batam, pada 2006. Kemudian ia melanjutkan ke Sparky Animation Singapura untuk mengerjakan proyek animasi Veggie Tales: Big River Rescue.

Pada 2008, Ronny bergabung

aspek software dan teknologi.

Sebagai animator tantangannya adalah bagaimana menghasilkan karya sebaik mungkin untuk merealisasikan visi atau arahan film-maker (director), karena Ronny tahu karyanya akan dilihat oleh jutaan penonton di seluruh dunia nantinya. Oleh sebab itu, karena animasi adalah proses kreatif, jadi workflow-nya tidak linier. Perubahan sangat mungkin dan sering terjadi, tapi semua pastinya ke arah bagaimana membuat produk yang semenarik mungkin dari sisi story telling.

Bekerja di ILM sebagai perusahaan internasional pada prinsipnya sama seperti bekerja di tempat lain. Namun di ILM, kesimbangan dalam bekerja (worklife balance) sangat diperhatikan. “Dalam kondisi normal, jam kerja saya seperti jam kerja pada umumnya. Namun harus dipahami bahwa ini bidang kreatif, di mana menjelang deadline kemungkinan besar pasti ada overtime,” ungkapnya menjelaskan.

Lalu apa target dan cita-cita Ronny ke depan? “Saya ingin terus melakukan knowledge sharing tentang animasi melalui kursus online melalui www. bengkelanimasi.com, yang saya dirikan sejak 2014. Harapan saya adalah mampu membantu mereka yang ingin serius berkarier di animasi, dan menciptakan rockstar animator untuk generasi selanjutnya,” katanya serius.

Bengkel Animasi ini, selain membuat kursus online juga membuat seminarseminar dan on-site workshop ke berbagai kota di Indonesia, untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman sekaligus meningkatkan minat masyarakat secara umum ke industri animasi.lll

e d is i 0 6 D esem b er 2018 | D I TJ E N A H U

| A H U m ag z

43

pelesir

ullen sentalu

Taman Surga dan Jejak Dinasti Mataram di Yogya

Saat ingatan kita membayangkan sebuah tempat yang disebut Taman Surga, pasti memori kita merujuk ke tempat yang sangat indah, di kaki pegunungan, aliran sungai yang airnya jernih,aneka kebun buah yang siap dipetik, dan semua yang kita inginkan, penuh dengan kedamaian. Nah, Anda tak perlu susah menemukan Taman Surga itu, cukup berkunjung ke Ullen Sentalu, Jalan Boyong Kilometer 25, Kaliurang Barat, Sleman, Yogyakarta. Nggak jauh kan ?

44

A HU mag z | DITJE N AHU

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

Ingin tahu apa Ullen Sentalu itu? Ullen Sentalu adalah sebuah museum yang terletak di kaki Gunung Merapi.

Museum ‘swasta’ yang memadukan keindahan alam pegunungan, seni dan kebesaran kebudayaan Jawa.

Keindahan alam pegunungan yang berhawa sejuk tidak hanya menampilkan keindahan beragam flora dan fauna, namun Anda dapat merunut jejak dinasti Kerajaan

Mataram.

Untuk menuju ke Taman Surga yang disebut dengan Taman Kaswargan ini, Anda harus terbang atau menempuh jalan darat ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jarak dari Bandara Internasional Adi Sutjipto ke Museum Ullen Sentalu sejauh 26,5 klimoter yang ditempuh selama 45 menit melalui Jalan Kaliurang. Jika Anda naik kereta api, jarak dari Stasiun Jogjakarta ke museum sejauh 26,1 kilometer yang ditempuh selama 49 menit melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar dan Jalan Boyong.

Letak museum memang sedikit tersembunyi di antara rimbun pepohonan, belukar semak, dan bebatuan gunung yang asri. Tak banyak tanda-tanda penunjuk jalan yang membantu para pengunjung museum

pelesir

yang kali pertama berkunjung ke Taman Kaswargan atau museum tersebut.

Tiba di area Taman Kaswargan, Anda akan merasakan nuansa masa lalu di zaman kolonial Belanda, ketika melihat bangunan yang kokoh dari batu Gunung Merapi, mirip sebuah Kastil Tua di Eropa. Itulah kompleks Taman Kaswargan yang didalamnya terdapat Museum Ullen Sentalu yang mem ’branding’ dirinya meminjam istilah yang sering diucapkan pakar marketing Indonesia, Hermawan Kartajaya sebagai Museum Seni dan Budaya Jawa.

Siapa sangka jika banguan ‘Kastil Tua’ Taman Kaswarga tersebut dirancang oleh Yoshio Taniguchi, arsitek Jepang yang terkenal karena mendesain ulang Museum of Modern Art di New York City sehingga mampu menyatukan arsitektur sebagai karya seni tertinggi dengan koleksi museum yang ada

didalamnya.

Tak salah jika museum ini dinobatkan sebagai museum terbaik di Indonesia, oleh TripAdvisor, situs wisata terbesar di dunia yang membantu wisatawan dalam merencanakan dan memesan perjalanan wisata mereka.Taman Kaswargan ini juga menjadi saksi bisu, lokasi yang dipilh penyanyi Katon Bagaskara melangsungkan pernikahannya dengan Ira Wibowo kala itu.

Taman Kaswargan atau Ndalem Kaswargan (rumah surga) dibangun di area seluas 1,2 hektar yang dikembangkan secara bertahap sejak 1985 hingga kurun hampir 20 tahun.

Sementara, Museum Ullen Sentalu mulai dirintis pada 1994 dan diresmikan pada 1 Maret 1997, oleh KGPAA Paku Alam VIII, Gubernur DIY pada waktu itu. Kepemilikan, museum swasta ini diprakarsai keluarga Haryono dari Yogyakarta dan berada di bawah

payung Yayasan Ulating Blencong Secara filosofis, nama Kaswargan dipilih karena terletak di ketinggian lereng Gunung Merapi, di mana kultur masyarakat Jawa menganggap Gunung Merapi sebagai tempat sakral. Taman Kaswargan berada dalam suatu “historical district”, yaitu kawasan bersejarah seperti Pesanggrahan Ngeksigondo dan Wisma Kaliurang. Pesanggrahan Ngeksigondo dibangun atas perintah Sultan Hamengku Buwono VII sebagai tempat peristirahatan keluarga Kasultanan Ngayogyakarta, sedang Wisma Kaliurang pernah digunakan untuk perundingan Komisi Tiga Negara, pada masa revolusi kemerdekaan.

Untuk masuk ke Taman Kaswargan atau Museum Sentalu, Anda sebagai turis domestik harus membayar selembar tiket unik bergambar penari Jawa berbahasa Inggris bertuliskan, The museum provides multifaceted venues in inspiring a romantic nuance and discovering the hidden treasure inside an encyclopedia of the ancient virtues.

Immerse yourself in the exploration inside the javanese myths and legends at the historical district of Kaliurang.

Artinya kurang lebih, museum ini menyediakan berbagai tempat dalam mengilhami nuansa romantis dan menemukan harta terpendam di dalam ensiklopedia kebajikan kuno. Benamkan diri Anda dalam eksplorasi di dalam mitos dan legenda Jawa di wilayah bersejarah Kaliurang) Seharga Rp 40 ribu (dewasa) dan Rp 20 ribu untuk anak-anak usia 5 – 12 tahun, sedangkan bagi wisatawan mancanegara tiketnya lebih mahal, yakni Rp 100 ribu (dewasa) dan Rp 60 ribu untuk anak-anak. Harga tiket tersebut sudah termasuk jasa tour guide dari pengelola museum, yang akan memandu Anda hingga selesai. Sang pemandu sangat faham tentang benda

e d is i 0 6 de se m b e r 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U m ag z

45

Pelesir

seni dan seluk beluk museum sehingga Anda tidak hanya sekadar bertamasya (leisure) saja namun aspek pendidikan (educational/ learning) juga akan Anda peroleh.

Ingat, saat masuk museum, Anda dilarang mengabadikan, mendokumentasikan, mengambil gambar, menyentuh koleksi seni, dan merokok.

Jadi semua yang Anda lihat dan dengarkan harus Anda ingat, karena informasi yang disampaikan oleh pemandu (tour guide), sangat penting dan edukatif. Tak percaya?

Coba saja.

Nah, memasuki museum, Anda akan dijelaskan tentang pilihan nama Ullen Sentalu yang merupakan singkatan dari bahasa Jawa, “ULating bLENcong SEjatiNe TAtaraning LUmaku” yang artinya “Nyala lampu blencong merupakan petunjuk manusia dalam melangkah dan meniti kehidupan”. Filsafah ini diambil dari sebuah lampu minyak (blencong) yang dipergunakan dalam pertunjukkan wayang kulit yang merupakan cahaya yang selalu bergerak untuk mengarahkan dan menerangi perjalanan hidup manusia. lll

46

A HU mag z | DITJE N AHU

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

Sembilan Ruangan Museum ini memiliki sembilan ruang yang masing-masing memiliki kegunaan berbeda. Ruangan-ruangan tersebut di antaranya; Ruang Selamat Datang, merupakan area penyambutan tamu atau pengunjung museum. Ruang Seni Tari dan Gamelan, terdapat seperangkat gamelan, hibah dari seorang pangeran Kasultanan Yogyakarta. Ruang Guwa Sela Giri, ruangan bawah tanah yang memamerkan karya lukisan dokumentasi tokoh-tokoh dari Dinasti Mataram.

Ruang Syair (Balai Sekar Kedaton), tempat di mana syair-syair yang ditulis oleh para kerabat dan teman-teman GRAj Koes Sapariyam pada 1939-1947 ditampilkan. GRAj Koes Sapariyam lebih dikenal dengan sebutan Tineke, yang kisah cintanya tak direstui orang tuanya. Dan para kerabat serta sahabatnya banyak mengirim surat penyemangat untuknya.

Royal Room Ratu Mas, ruangan khusus yang dipersembahkan untuk permaisuri Sunan Paku Buwana X. Ruang Batik Vorstendlanden, ruangan ini banyak menyimpan koleksi batik. Ruang Batik Pesisiran, hampir sama dengan Ruang Batik Vorstendlanden yang juga menyimpan koleksi batik.

Ruang Putri Dambaan, yang menampilkan koleksi foto pribadi putri tunggal Mangkunegara VII, Gusti Nurul dari kecil hingga menikah. Semasa hidupnya, Gusti Nurul ini dikenal sebagai seorang puteri bangsawan

pelesir

diabadikan di lukisan Renganis Si Pemenang adalah RAy Nurul Maliki, putri Pangeran Suryobrongto yang merupakan putra HB VIII. Menceritakan tokoh Rengganis dan Widaninggar (putri Tiongkok), dua karakter yang saling bermusuhan untuk berperang membela saudara seperguruan masing-masing.

Putri Rengganis membela Dewi Kelaswara, istri pangeran Jayengrana.

Widaninggar membela Dewi Adaninggar yang mati terbunuh oleh Kelaswara ketika berperang memperebutkan cinta Jayengrana.Pertarungan dimenangkan oleh Dewi Rengganis.

Jawa yang anti poligami. Ia memilih menikah dengan Raden Mas Sujarso Surjosurarso.

Tak hanya itu, museum ini menyimpan sejumlah koleksi lukisan bernilai seni tinggi, di antaranya; Lukisan Serimpi Sari Tunggal. Lukisan ini menggambarkan sosok GRAj Nurul Kusumawardhani putri Mangkunagaran VII yang sedang menari Serimpi Sari Tunggal pada resepsi pernikahan Putri Juliana di Belanda pada 1937 di Istana Noordeinde, Belanda.

Lukisan Menak Cina dan Rengganis : Sang Pemenang. Sosok yang

Lukisan Wewarah:Ibu Ageng dan Ratu Alit.

Lukisan ini menghadirkan 2 sosok wanita yang berperan dalam kehidupan tahta PB XII yaitu GKR PB XI (Ibunda) dan GKR Alit (putri sulung). Dua sosok dengan dua karakter yang sangat berbeda.

Yang satu adalah seorang permaisuri, ibu suri, dan sosok nenek yang memiliki kepribadian dan karakter sangat kuat dan dominan. Sebaliknya, sosok sang cucu GKR Alit terlihat berkepribadian sangat lembut dan patuh melakoni tata cara kehidupan seorang putri ningrat di dalam kaputren. Digambarkan di dalam lukisan, beliau berdiri mengawasi cucu perempuan, GKR Alit bermain piano yang diwajibkan.

Lukisan Tumbuk Yuswa Paku Alam VIII. Terinspirasi dari upacara tumbuk yuswa Paku Alam VIII yaitu hari kelahiran adipati yang diselengarakan di pendapa agung. Serombongan para putri Pakualaman membawa pusaka sebagai simbol kebesaran raja.

• Lelah menyusuri ruang dan lorong

museum, Anda dapat menikmati segelas Jamu Ratu Mas untuk melepas dahaga di kerongkongan, yang diberikan pemandu secara gratis. Kemudian pemandu akan mengarahkan Anda ke sebuah ruang terbuka terdapat replika relief di Candi Borobudur terbuat dari batu yang sengaja dipasang miring, sebagai simbol keprihatinan pengelola museum terhadap minimnya minat generasi zaman now untuk mempelajari, melestarikan warisan seni dan budaya, serta benda-benda peninggalan sejarah masa lampau.

Nah, di sini Anda dapat berselfie atau swafoto ria bersama pacar, keluarga, dan kerabat.

Jika Anda masih betah berada di museum, Anda dapat melihat di artefakartefak zaman Kerajaan Mataram Kuno seperti arca-arca Hindu dan Budha di beberapa tempat. Artefak-artefak ini merupakan koleksi lepas, temuan warga masyarakat di sekitar Sleman dan Jawa Tengah. Kenapa arca-arca itu ada di Ullen Sentalu? Ya karena pengelolanya telah menjalin kerjasama peningkatan koleksi dengan Balai Peninggalan Cagar Budaya (BPCB) DIY sejak 2007 hingga kini.

Andapun dapat menikmati indahnya sensasi ‘Kastil Tua’ era Kolonial Belanda di Taman Kaswargan dan Ullen Sentalu, yang berada di ketinggian 878 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan mengunjungi Beukenhof Restaurant, sebuah restoran bergaya Eropa, baik arsitektur bangunannya, interor –eksterior ruangan yang serba klasik, juga menu-menu makannya.

Anda bisa mencoba, shrim garden salad, smoked salmon salad, atau escatgot with Philadelphia touch dan menikmatinya sambil menatap keindahan pemandangan di kaki Merapi ini. Mmm...sebuah sensasi tak pernah terlupakan dalam ingatan kita saat mengunjungi Taman Surga bernama Museum Ullen Sentalu. A beautiful paradise garden....

Penulis Sulistyo Budi Nurcahyo

e d is i 0 6 D e esem se m b e er r 2018 | D I TJ EN EN AHU

| A H U m ag z

47

l i n ta s k a n w i l

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERUBAHAN UU KEPAILITAN DAN PKPU Pemerintah saat ini melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

Arah dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, regional maupun internasional telah didukung dengan berbagai kebijakan di bidang ekonomi yang salah satunya adalah kebijakan deregulasi (penataan kembali beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business).

“Saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sedang menyusun naskah akademik rancangan perubahan undang-undang kepailitan dan PKPU yang dilaksanakan Badan Pebinaan Hukum Nasional (BPHN),’’ kata Direktur Perdata Ditjen AHU Daulat Pandapotan Silitonga, saat

48

A HU mag z | DITJE N AHU

membacakan sambutan Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam Seminar Wacana Perubahan UU Kepailitan dan PKPU, beberapa waktu lalu di Hotel Sheraton, Surabaya.

Penyusunan naskah akademik tersebut mengakomodasi keinginan berbagai elemen masyarakat yang menganggap perlunya dilakukan perubahan terhadap UndangUndang Kepailitan dan PKPU. Untuk memperkaya substansi penyusunan naskah akademik, Ditjen AHU Kemenkumham melibatkan instansi terkait seperti Kementerian Perekonomian, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, serta lembaga,organisasi profesi dalam Focus Group Discussion (FGD).

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

“Berdasarkan rilis dari World Bank ranking Indonesia dalam hal kemudahan memulai berusaha saat ini berada di kisaran 70 dunia. Sedangkan untuk proses penyelesaian perkara pailit (resolving insolvency) berada di peringkat 38,” kata Daulat.

Kemudahan Berusaha dan MEA Menurut, Kepala Sub Direktorat Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Dulyono, perubahan UU Kepailitan dan PKPU diharapkan dapat sejalan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak 1 Januari 2016 lalu, yang berdampak pada persaingan dunia usaha, akan semakin bebas.

“Termasuk hilir mudiknya modal asing sehingga permasalahan utang piutang akan semakin komplek dan

l i n ta s k a n w i l

dibutuhkan penyelesaian yang cepat, tepat, terbuka, efisien dan berkepastian hukum mendesak segera diwujudkan,� kata Dulyono.

Terkait perubahan UU Kepailitan dan PKPU, hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa hukum kepailitan setidaknya harus mempunyai tiga prinsip yaitu: 1) Peran utama kepailitan dalam ekonomi kapitalis modern untuk menggalakkan reorganisasi perusahaan peran utama kepailitan dalam ekonomi kapitalis modern adalah untuk menggalakkan reorganisasi perusahaan, Hukum Kepalitan harus memberikan waktu cukup cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan perusahaan.

2) Hukum kepailitan berlaku universal dan ketentuan kepailitan telah berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan keseimbangan politik diantara para pelaku, transformasi struktural perekonomian dan perkembangan sejarah masyarakat, namun setiap hukum kepailitan bertujuan menyeimbangkan beberapa tujuan termasuk melindungi hak-hak kreditur dan menghindari terjadinya likuidasi prematur.

3) Hukum kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan kreditur dan debitur tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan stake holder yang dalam kaitan ini yang terpenting adalah pekerja. Ketentuan kepailitan memang telah memberikan hak istimewa untuk pembayaran gaji

buruh yang terutang. Akan tetapi bagaimana dengan hak-hak buruh lainnya. Di samping itu juga perlu dilihat apakah pailit menimbulkan dampak luas bagi konsumen atau menyebabkan terjadinya dislokasi ekonomi yang buruk. Singkat kata, kepailitan adalah ultimum remedium, upaya terakhir. “Kita dapat melihat bahwa pengaturan hukum kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ternyata masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut pada akhirnya menimbulkan banyak kontroversi. Sejak dikeluarkanya Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998, permohonan pernyataan palit terhadap debitor begitu mudahnya,� kata Dulyono.

Hal ini, lanjutnya berakibat terhadap banyaknya debitor yang dinyatakan pailit, meskipun dalam tingkat kasasi kepailitan tersebut dibatalkan. Misalnya, dikabulkannya permohonan pailit terhadap Modernland, Manulife, dan Prudential. Modernland dipailitkan karena gagal menyerahkan unit apartemen kepada pembelinya, Manulife dipailitkan karena sengketa antara pemegang saham, dan Prudential dipailitkan karena sengketa kontraktual. Kasus yang paling besar ialah dipalitkanya suatu BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia karena dalam sejarah ini baru pertama kali BUMN dipailitkan, yang yang paling hangat adalah kepailitan PT Telkomsel.

Kompleksitas permasalahan dalam perkara kepailitan mendesak pemerintah mengeluarkan Instruksi

Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dalam rangka mendukung program aksi tersebut Bapenas telah membentuk tim yang bertugas melakukan penajaman dan finalisasi program aksi khususnya di Kemenkumham.

Salah satu program aksi yang menjadi tugas dan tanggungjawab di Kemenkumham khususnya Unit Direktorat Perdata Ditjen AHU adalah rencana aksi Revisi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus dan aksi kajian UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ditambahkan Dulyono, Inpres No. 2 Tahun 2014 terkait penataan kembali peraturan di bidang kepailitan merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha sebagai jaminan investasi di Indonesia.

Untuk itu peraturan di bidang kepailitan harus sejalan dengan standar kepailitan regional maupun internasional. Perubahan Permenkumham tentang Besaran Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus dan kajian terhadap UndangUndang Kepailitan diharapkan dapat memberikan perlindaungan dan keadilan yang seimbang bagi pihakpihak yang terkait dengan kepailitan terutama dunia selaku pengguna hukum kepailitan, manakala usahanya sedang menghadapi permasalahan terkait hutang piutang. “Sebagai bahan untuk dapat melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Kepailitan selain Kemenkumham diperlukan berbagai masukan dari berbagai kalangan yaitu, dunia usaha (pebisnis), perbankan, perusahaan asuransi, reasuransi, Kementerian Keuangan, lembaga keuangan. Juga masukan dari, Kustodium Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bapepam, kejaksaan, pengadilan, akademisi, praktisi, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian,� kata Dulyono. lll

e d is i 0 6 D esem b er 2018 | D I TJ E N A H U

| A H U m ag z

49

l i n ta s k a n w i l

REVISI UU KEPAILITAN DAN PKPU UNTUK KEMUDAHAN BERUSAHA Kehadiran Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sangat penting di dalam perlindungan penyelesaian hubungan utang-piutang secara pari pasu pro rata parte. Prinsip itu berarti kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika di antara para kreditor ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Mengingat modal yang dimiliki pada umumnya berasal dari pinjaman di berbagai sumber, perbankan, penanaman modal, obligasi, serta perikatan lain yang menimbulkan berbagai kewajiban yang dapat dinilai dalam jumlah mata uang.

Dengan mempertimbangan efek domino (multiplier effect) yang dapat ditimbulkan dari hubungan utangpiutang tersebut, diperlukan perangkat hukum yang dapat memberikan penyelesaian utang-piutang legitimate.

Yakni mengedepankan kelangsungan usaha (going concern) serta memberikan jaminan perlindungan yang wajar bagi berbagai pihak dalam penyelesaian utang piutang melalui media kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Setelah lebih dari 14 tahun sejak Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diundangkan pada 18 November 2004, penyelesaian melalui Kepailitan dan PKPU sesuai UU No

50

A HU mag z | DITJE N AHU

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

37/2004 masih mengalami kendala dalam penerapannya terkait dengan waktu penyelesaian, biaya, terkait dengan recovery kepailitan, serta permasalahan dan perkembangan hukum lainnya.

Pemasalahan tersebut antara lain: 1. Persyaratan kepailitan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) 2. Pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) 3. Kewenangan otoritas jasa keuangan 4. perlindungan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam kepailitan 5. Kewenangan panitera dalam pemeriksaan Pasal 6 ayat (1) 6. Biaya kepailitan 7. Perlunya diatur mengenai automatic stay dalam kepailitan yang mulai berlaku sejak kepailitan dimohonkan 8. Sita kepailitan terhadap sita pidana 9. Peringkat kreditor buruh dalam hak terjadi kepailitan 10. Pelaksanaan penjualan kreditor pemegang hak kebendaan 11. Kurator dan pembinaannya 12. Ketentuan paksa badan 13. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh kreditor; dan

l i n ta s k a n w i l

14.

15.

Renvoi prosedur. serta Crossborder insolvensi yang belum di atur dalam UU Kepailitan dan PKPU sampai saat ini.

Seiring dengan

perkembangan hukum masyarakat, terdapat beberapa ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada dikarenakan baik permasalahan norma UU Kepailitan dan PKPU, perkembangan perundang-undangan yang terkait, dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, mendorong perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan UU Kepailitan dan PKPU. Menimbang perlunya dilakukan penyempurnaan UU Kepailitan dan PKPU, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dilakukan penyusunan Naskah Akademik sebagai bahan yang menyertai RUU. Naskah akademik dimaksudkan untuk merumuskan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang diperlukan sebagai landasan pertimbangan baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam menyusun materi RUU, serta menjadi referensi dalam penyusunan dan pembahasan RUU.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, perubahan UU Kepailitan dan PKPU juga disebabkan selama berlakunya UU tersebut selama 18 tahun ternyata Recovery rate sangat rendah, banyaknya putusan pengadilan yang kontroversial, perilaku sejumlah kurator dan pengurus yang tidak profesional (tidak berintegritas). Hal ini menunjukan ciri kelemahan dalam perumusan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Proses kepailitan sering menimbulkan multi tafsir, mulai dari proses di pengadilan maupun setelah putusanan pernyataan pailit, dan proses pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Terjadinya multi-tafsir disebabkan kurang jelasnya perumusan dan masih banyaknya cukup pengaturan yang belum termuat dalam pasa-pasal UU No. 37 Tahun 2004 tersebut.

Kondisi ini dapat mendegradasi kepercayaan masyarakat baik pada level Nasional maupun Internasional (khususnya pihak kreditor/penanam modal) terhadap kemanfaatan dari Undang-Undang Nomor 37/ 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sehingga sarana hukum dalam penyelesaian sengketa utang piutang antara Debitor dan Kreditor justru kurang memberikan kepastian hukum.

Selain faktor-faktor negatif di atas, patut juga dikemukakan sinyalemen adanya debitor yang menggunakan UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai sarana untuk mengemplang utang secara legal. Dan di sisi lain terdapat pula kreditor yang menggunakan undang-undang tersebut untuk menekan debitor agar membayar utangnya, padahal ada atau tidak adanya utang masih merupakan suatu perdebatan.

Profesi kurator dan pengurus yang merupakan bagian key players dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kerapkali mendapat sorotan tajam dari masyarakat, terutama debitor maupun kreditor. Bahkan seringkali ada dugaan mafia kurator yang ikut bermain dibalik lahirnya putusan-putusan pailit pada Pengadilan Niaga maupun penetapan Hakim Pengawas yang kontroversil dalam proses pengurusan dan pemberesan.

Hal ini disebabkan profesi kurator dan pengurus belum sepenuhnya memiliki satu wadah dalam bentuk organisasi profesi yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini memicu banyak munculnya organisasi-organisasi profesi kurator dan pengurus yang memiliki standarisasi mutu dan kode etik yang berbeda.

Sehubungan dengan faktor-faktor tersebut di atas pemerintah sudah selayaknya melakukan pengkajian kembali terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, karena undang-undang tersebut sudah keluar dari tujuan dan asas-asas yang terkandung di dalamnya. lll

e d is i 0 6 D esem b er 2018 | D I TJ E N A H U

| A H U m ag z

51

s i a pa d i a

Prof Enny Nurbaningsih Independence, impartiality, personal integrity, propriety, equality, competence, and dilligence.

Tujuh prinsip dasar itu tertuang dalam The Bangalore Principle, merupakan nilai-nilai utama dalam peradilan yang diakui secara universal untuk memperkuat integritas peradilan.

“Hampir semua hakim di dunia memegang prinsip-prinsip dasar yang sudah diletakkan bagi seorang hakim. Nilai-nilai itu itu termuat dalam Prinsip-Prinsip Peradilan Bangalore (The Bangalore Principles of Judicial Conduct). Hakim itu sesuai Bangalore Principle integritasnya harus teruji, independensinya, imparsialitas, sikap adilnya, jujurnya dan ada sekian banyak lagi prinsip-prinsip yang harus dipegang di situ,”kata Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH M.Hum kepada AHU Magz.

52

A HU mag z | DITJE N AHU

Prinsip-prinsip ‘mulia’ itulah yang kini dipegang oleh ‘Srikandi Hukum’ Indonesia terbaik yang menempati pos baru sebagai salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). Siapa menyangka jika Enny yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), akhirnya terpilih menggantikan Maria Farida Indrati yang sudah memasuki masa pensiun, sebagai hakim konstitusi.

Wanita tangguh kelahiran Pangkal

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

Pinang, 27 Juni 1962 tersebut terpilih oleh panitia seleksi calon hakim konstitusi setelah melalui seleksi yang ketat.

Selain Enny, dua kandidat calon hakim konstitusi lain adalah Prof. Dr. Ni’matul Huda (profesor hukum tata negara Universitas Islam Indonesia-UII) dan Prof.

Susi Dwi Harijanti (dosen senior Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran). Berkah pengalamannya, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada inipun dipilih Presiden Joko Widodo sebagai hakim konstitusi.

AHU Magz, diberikan kesempatan untuk mewawancarai Enny di ruang kerjanya, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6.

Jakarta Pusat. Setelah diperkenankan masuk ke ruang kerjanya oleh sekretarisnya, Enny menyambut AHU Magz dengan ramah, mengenakan baju batik warna hijau, hijab warna senada dengan busananya, serta celana panjang warna hitam.

“Kenapa saya yang semula berkiprah di Kemenkumham kemudian berpindah tempat ke Mahkamah Konstitusi yang merupakan kekuasaan yudikatif. Kalau di BPHN kan kekuasaan eksekutif, karena menteri bagian dari kekuasaan eksekutif,” kata alumni S-1 Fakultas Hukum UGM, S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Wanita penyuka tantangan yang menyelesaikan S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM dengan tesis berjudul “Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah dalam Peraturan Daerah”, ini menambahkan, kekuasaan yudikatif tentu berbeda dengan kekuasaan eksekutif, karena kekuasaan yudikatif ini independen, tidak bisa terpengaruh dan dipengaruhi oleh apapun.

“Dan memang kami bekerja di tempat yang sepi di tengah keramaian. Seperti

s i a pa d i a

yang kelihatan di sini bekerja dengan tumpukan berkas tetapi, kami bekerja dalam kesunyian untuk bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan keyakinan dari hakim,” kata istri R Sumendro, SH, notaris senior di Yogyakarta.

Ia bertutur, mengapa dirinya berpindah posisi dari bagian kekuasaan eksekutif menjadi yudikatif, karena panggilan hati,. Ia menyatakan jika dirinya adalah guru besar hukum tata negara dan kebetulan ada peluang mengisi kekosongan hakim konstitusi untuk perempuan.

“Saya sebetulnya hanya mencoba untuk mendaftarkan bukan karena saya sedang mencari pekerjaan. Tidak, karena pekerjaan sudah banyak. Saya mencoba ilmu yang saya miliki mungkin lebih bisa dimanfaatkan lagi dengan lebih baik untuk kemaslahatan bersama lewat putusan putusan yang diberikan oleh mahkamah konstitusi. Itulah yang mendorong saya mendaftarkan diri di Mahkamah Konstitusi,” ujar ibu dari Putri Prajaningrum Nurendra yang akan memilki dua cucu ini.

Mengalir Seperti Air Enny yang dilantik sebagai hakim konstitusi pada 13 Agustus 2018 lalu, memiliki filosofi hidup seperti air yang mengalir, tidak ada target tertentu untuk meraih suatu jabatan atau posisi tertentu.

Sikap Enny yang profesional ini mendapat apresiasi dari Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, setelah dilantik sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Presiden Joko Widodo. “Teruslah berprestasi dan berkontribusi untuk bangsa. Jadilah pengawal konstitusi dan pengawal ideologi,” ucap Yasonna.

Enny bercerita mengenang saat dirinya dilantik sebagai Kepala BPHN pada 2014, menjelang akhir jabatan Menkumham yang kala itu dijabat oleh Amir Syamsudin. Sejak saat itulah dirinya yang semula menjalankan tugas-tugas di kampus UGM, karena lolos dalam open bidding (lelang jabatan) kemudian berpindah ke Kemenkumham.

“Di Kemenkumham khususnya di Badan Pembinaan Hukum Nasional sudah barang tentu aktifitas saya sebetulnya tidak banyak berubah dari dunia kampus ,” katanya.

Enny mengaku sangat mencintai BPHN dan dengan penuh tangungjawab menerima tugas berat yang dimandatkan kepada BPHN. Empat dari lima unit eselon II di bawah BPHN, yakni Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Pusanev), Pusat Perencanaan Hukum Nasional (Pusren), Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Pusluh), serta Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (Pusdok) diberi mandat langsung oleh Presiden dalam mengentaskan permasalahan hukum seperti hiper regulasi maupun tumpang tindih regulasi dan persoalan akses bantuan hukum yang sulit dijangkau oleh orang miskin.

Enny dinilai berhasil memimpin BPHN dan mengangkat citra positif BPHN di mata kalangan pegiat hukum, akademisi, serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Misalnya Enny dipercaya oleh Presiden menjadi anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK serta posisi penting sebagai ketua tim pemerintah dalam pembahasan sejumlah undang-

undang di antaranya UU Terorisme dan RUU KUHP. “Proses itu saya lalui dengan sangat enjoy, sehingga BPHN saya coba kuatkan kembali pada fungsi-fungsi yang selama ini sudah dberikan, supaya peran BPHN diperhitungkan sebagai unit di Kemenkumham,’ujar wanita yang sejak kuliah aktif dalam organisasi dan kegiatan kampus yang penuh tantangan, misalnya Resimen Mahasiswa dan olahraga terjun payung ini.

Ia menambahkan,” Saya itu selalu bekerja dengan hati, seberat apapun tugas kalau dikerjakan dengan hati itu pasti ringan dan hasilnya juga maksimal.

Saya selalu bekerja dengan tim work yang kuat dan sevisi dengan kita,” kata wanita yang mengaku selalu memotivasi membangun kedisplinan, ketika berangkat kerja ini. lll

e d is i 0 6 D e se m b e r 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U m ag z

53

kuliner

Sejatinya gudeg adalah makanan khas Yogyakarta dan Jawa Tengah terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat masakan ini menjadi berwarna coklat, yang dihasilkan oleh daun jati saat dimasak bersamaan dengan nangka muda serta bumbu lain. Gudeg dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental yang disebut areh, ayam kampung, telur, tahu, dan sambal goreng krecek.

Mmm sedap.

Ada berbagai varian gudeg, antara lain, gudeg kering, yaitu gudeg yang disajikan

Mencecap Gurihnya Sambel Krecek Ala Gudeg Yu Djum Siapa tak kenal gudeg, yang identik dengan Yogyakarta ini? Setiap Anda berkunjung ke Kota Pelajar, pasti tak pernah melewatkan menyantap gudeg, mencecap cita rasanya yang manis dan gurih, sambil duduk lesehan di sepanjang Jalan Malioboro saat malam hari, sembari menikmati petikan gitar ‘akustik bolong’ para pengamen jalanan menyanyikan nostalgia tentang Yogyakarta. dengan areh kental, jauh lebih kental daripada santan pada masakan padang, gudeg basah, yaitu gudeg yang disajikan dengan areh encer dan gudeg Solo, yaitu gudeg yang arehnya berwarna putih.

Ngomong-ngomong soal gudeg, tak ada salahnya mencoba cita rasa Gudeg Yu Djum Pusat, yang berada di Karangasem, Mbarek CT III/22, Jalan Kaliurang Km. 4,5, Yogyakarta. Jarak dari Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM) menuju Gudeg Yu Djum yang ada di sekitar Selokan Mataram, sekitar 1,3 kilometer yang ditempuh dengan kendaraan sekitar 7 menit. Untuk memudahkan Anda dan para

54

A HU mag z | DITJE N AHU

penikmat gudeg, pemilik Gudeg Yu Djum Pusat, memasang papan nama yang relatif besar di pinggir jalan, termasuk informasi jam buka mulai pukul 05.00 hingga 19.00 WIB. Siang itu AHU Magz, berkunjung ke Kota Gudeg mencoba cita rasa Gudeg Yu Djum, sekitar pukul 14.15 WIB. AHU Magz diterima dengan ramah oleh putri pertama almarhumah Yu Djum yang memiliki nama lengkap Djuwariyah Darmosumarno, yakni Ny Hariani.

Menurut penuturan Ny Harini, almarhumah Yu Djum, memiliki 4 putraputri, yakni Hariani yang kini meneruskan

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

usaha Gudeg Yu Djum Pusat di Kangasem, Mbarek, Catur Tunggal, Depok, Sleman.

Warini yang meneruskan usaha gudeg di wilayah Selatan, Sugeng Sudarsono (almarhum) meneruskan usaha guded di dekat Gudeg Yu Djum Pusat, dan Hartono yang meneruskan usaha gudeg di wilayah Utara. “Semenjak ibu meninggal di usia 85 tahun, dua tahun lalu, usaha ini yang tersebar di berbagai tempat di Yogyakarta dan sekitarnya diteruskan dan dikelola oleh putra-putri almarhumah, cucu-cucu serta keponakan. Yu Djum meninggalkan 4 orang anak, 13 cucu, dan 8 buyut, dan semuanya bisa memasak gudeg,� kata Ny Hariani.

Almarhumah, lanjut Hariani telah merintis usaha gudeg sejak tahun 1950-

kuliner

warung makan untuk berjualan gudeg, karena fungsinya sebagai dapur dan warung yang berlokasi di Kampung Karangasem ini disebut sebagai Gudeg Yu Djum Pusat.

Hingga saat ini perkembangan warung makan Gudeg Yu Djum semakin pesat.

Beberapa cabang sudah dibangun untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan di beberapa lokasi yang mudah dijangkau dan cenderung strategis. lll

an. Ibunya lahir pada 1931, dari keluarga sederhana yang menggeluti usaha gudeg. Karena itulah sang ibu bekerja keras untuk bisa menjualkan gudegnya. Pada umur 17 tahun, sang ibu sudah mulai menjual gudeg dengan modal racikan bumbu warisan ibunya (nenek dari Ny Hariani).

“Alhamdulillah kami semua sudah dibekali pengetahuan tentang kuliner gudeg ini serta keterampilan, dan tentu saja kami akan selalu menjaga kualitas,” kata Ny Hariani.

Falsafah yang diajarkan sang ibu dan ditanamkan kepada anak-anak dan cucucucu, menurut Ny Hariani, agar selalu bekerja selalu tepat waktu, bersabar, tidak boleh ngoyo, tidak boleh malas, serta harus selalu rukun antara semua keluarga yang mayoritas membuka usaha gudeg Yu Djum.

“Ibu selalu mengontrol cita rasa khas gudeg kami, mencicipi makanan, mengecek kualitas telur, ayam-ayam kampung sebagai bahan gudeg, kayu bakar dan lain-lain. Bahkan hingga bumbubumbu dapurpun tak lepas dari perhatian ibu,” kata Ny Hariani.

Nikmatnya cita-rasa Gudeg Yu Djum, yang manis dan sambel kreceknya yang

gurih menjadi andalan Yu Djum, mampu memikat hati penikmatnya.

Banyak tamu, mulai dari pejabat negara dari pusat maupun daerah, legislatif, pengusaha, pebisnis, hingga kalangan masyarakat biasa yang singgah ke Gudeg Yu Djum untuk mencecap nikmatnya Gudeg Yu Djum.

Harga yang ditawarkan pun juga rekatif murah, misalnya paket dus berisi gudeg, krecek, dan dua telur, cukup membayar Rp 30 ribu; paket besek berisi gudeg, krecek, dengan lima telur, harga Rp 60 ribu, serta paket besek berisi gudeg, krecek, satu paha bawah, dan tiga telur dihargai Rp 65 ribu. Sedangkan paket besek atau kencil berisi gudeg, krecek, ayam kampug setengah ekor dan enam telur Anda cukup membayar Rp 180 ribu. Masih banyak paket lain yang tentunya disesuaikan dengan kocek penikmatnya.

Dari tahun ke tahun Gudeg Yu Djum makin dikenal oleh masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, pada 1993 dapur utama yang terletak di Kampung Karangasem difungsikan pula sebagai

Berikut ini cabang dari Gudeg Yu Djum Pusat: Jl. Kaliurang KM 4,5 CT III/22 Karangasem – MbarekYogyakarta Jl. Laksda Adisucipto Km. 8,7 (Samping Hotel Sheraton) Yogyakarta Jl. Wates Km. 5,5 Ambarketawang Gamping, Sleman, Yogyakarta Jl. Wonosari – Yogya Km.7, Gading Playen – Gunungkidul Jl. Raya Jogja – Magelang (Depan SPBU Baledono)

e d is i 0 6 D e se m b e r 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U m ag z

55

a k u n t a b i l i ta s

Perkuat Sinergitas di Penghujung 2018 Jalin persahabatan dan sinergi dengan institusi terkait serta masyarakat yang menjadi stakeholder kita. Seberat apapun beban dan tanggung jawab kita, akan terasa ringan jika dikerjakan secara bersama-sama.

apa sebenarnya Dharma Karyadhika ini?

Apa maknanya? Dharma Karyadhika sebagaimana diartikan kata perkata adalah sebagai berikut : ·

Tahun ini juga merupakan tahun implementatif bagi e-gov Kementerian Hukum san HAM. Hampir semua pelayanan hukum dan HAM yang kita sajikan kepada publik telah berbasis teknologi informasi. Namun kita jangan berhenti berinovasi, berbagai aplikasi dan kesisteman terus harus diperbaiki dan ditingkatkan kecepatan dan akurasi datanya.

Saat ini pun kita sudah punya data center, saya minta seluruh aktivitas birokrasi yang berbasis data di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat disajikan melalui data center secara tepat, akurat dan akuntabel.

Amanat disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam peringatan Hari Dharma Karyadhika 2018 (30/10). Untuk kesekian kalinya kita bersama-sama mengikuti Apel Peringatan Hari Dharma Karyadhika Kementerian Hukum dan HAM. Kadangkadang saya berpikir dan merenung,

56

A HU mag z | DITJE N AHU

Dharma atau Darma (ejaan menurut KBBI), adalah sebuah istilah yang diambil dari bahasa Sanskerta, dan arti dasarnya adalah kewajiban, aturan, dan kebenaran.

·

Karya menurut KKBI adalah pekerjaan; hasil perbuatan; atau buatan.

·

Dhika adalah anak manusia yang diberikan kelebihan.

Jika diartikan secara menyeluruh adalah “manusia diberikan kelebihan untuk melakukan pekerjaan sesuai kewajibannya, aturan, dan kebenaran”. Sungguh dalam makna yang terkandung dari sebuah kata Dharma Karyadhika, ternyata eksistensi Aparatur Siipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM adalah dibuktikan melalui hasil kerjanya dalam menjalankan kewajiban sesuai aturan.

Betapa besar amanah yang kita emban sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM. Sebagaimana visi yang kita emban, memberikan kepastian hukum

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

kepada masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab kinerja kita yang harus kita jalankan dengan sungguhsungguh, untuk menciptakan kondisi pemerataan yang berkeadilan.

Memaknai Dharma Karyadhika dari sudut pandang kinerja adalah bagaimana kita mengoptimalkan kinerja kita sebaik-baiknya. Persoalan kinerja adalah tanggung jawab bersama dari hulu sampai ke hilir, seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM. Kunci dari suksesnya suatu organisasi adalah adanya komitmen dan disiplin yang kuat dari masing-masing individunya. Mengenai adanya perubahan aturan terkait seragam dinas dan atribut pegawai, hal itu adalah bagian dari cara organisasi kita melatih komitmen dan disiplin.

Kita harus mulai dari diri sendiri, sebelum kita mengomentari orang lain.

Komitmen dan disiplin ini tidak mudah ditumbuhkan begitu saja, tetapi perlu latihan dan pembiasaan terus menerus.

ASN yang mempunyai komitmen dan disiplin yang kuat terhadap tanggung jawabnya, akan menciptakan budaya kerja yang baik dan sehat dalam lingkungannya.

a k u n ta b i l i t a s

Tahun 2018 sudah berada di ujung penghabisan.

Saatnya kita perkuat sinergitas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dengan solusi yang berkualitas Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM Pada momentum ini, saya minta saudara-saudara terus bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang yang berlaku. Hati-hati dan waspada, jangan sekali-kali melakukan penyimpangan atau melanggar aturan. Ada banyak mata yang mengawasi kita, khususnya Tuhan yang selalu melihat perilaku kita meskipun tidak terlihat oleh manusia yang lain.

Saya mendengar sedikit bocoran informasi bahwa satuan kerja yang kita usulkan menjadi WBK/WBBM sepertinya akan ada yang masuk dalam nominasi.

Mari kita doakan, semoga cita-cita kita menjadikan satuan kerja di lingkungan Kemenkumham menjadi WBK/WBBM menjadi nyata.

Satu hal yang saya pesan kepada saudara-saudara, terus kuatkan integritas, jaga martabat pribadi, keluarga, organisasi, bangsa, dan negara tercinta, sehingga kita menjadi ASN yang

semakin PASTI. Oleh karena itu, bekali diri kita dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemampuan skill dan manajerial, serta komepetensi yang lainnya, sehingga mampu menjadi benteng bagi gangguan yang datang dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Implementasi PASTI semakin hari hendaknya semakin menjiwai kita dalam bekerja dan berkinerja. Berbagai prestasi telah kita raih sepanjang tahun 2018, mulai dari prestasi di bidang fasilitatif administratif sampai dengan prestasi di bidang teknis, yang semuanya itu adalah buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, yang kita laksanakan secara Profesional,

Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif (PASTI).

Pencapaian prestasi ini adalah manifestasi dari Nawacita poin ke2, yaitu membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dan Nawacita poin ke-4, yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Prestasi ini harus kita pertahankan dan tingkatkan sehingga “negara hadir di tengah masyarakat di bidang hukum dan HAM� dapat terlaksana dengan baik. lll

e d is i 0 6 D e se m b e r 2018 | D I TJ EN A H U

| A H U m ag z

57

e ta l a s e

Kecanggihan Teknologi di Era Revolusi Industri 4.0 Era revolusi industri 4.0 telah mendorong hadirnya inovasi disruptif (disruptive innovation). Tidak mengherankan, di era ini, teknologi pun semakin canggih dengan mengusung value innovation yang benar-benar baru dan belum ada sebelumnya. Dalam bukunya yang berjudul Blue Ocean Strategy yang ditulis W. Chan Kim and Renée Mauborgne menyebutkan kalau value innovation merupakan kunci agar para pelaku bisnis tidak berada di dalam ruang pasar persaingan yang telah ada atau disebut red ocean tapi harus menciptakan blue ocean.

Blue ocean strategy merupakan sebuah strategi untuk meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan yang tinggi melalui produk-produk yang inovatif yang saat ini belum ada dipasaran atau barang dan jasa yang mungkin diabaikan oleh para pelaku bisnis.

Nah yang selalu berupaya melakukan blue ocean strategy adalah raksasa e-commerce Amerika Serikat (AS), yaitu Amazon yang didirikan Jeff Bezos. Seperti belum lama ini, Amazon membuka toko fisik Amazon Go di Seattle, AS untuk para pelanggannya.

Toko berbentuk supermarket ini lain daripada yang lain, karena mengusung teknologi canggih. Amazon Go sebagai supermarket masa depan hadir tanpa kasir dan para konsumennya tidak perlu mengantre.

Amazon Go menjual produk-produk yang sama dengan supermarket pada umumnya, seperti makanan ringan, bumbu dapur, minuman, hingga beberapa makanan produksi Amazon sendiri, juga produk makanan dari Whole Foods. Untuk berbelanja di Amazon Go, konsumen harus memiliki aplikasi Amazon Go terlebih dahulu yang akan dipakai untuk memindai identitas saat memasuki toko.

Di supermarket canggih ini

58

A HU mag z | DITJE N AHU

tidak ada keranjang belanja karena konsumen tidak perlu ke meja kasir, tapi toko menyediakan tas belanja yang bisa langsung dibawa pulang oleh konsumen. Jika sudah selesai memilih barang, pelanggan kemudian berjalan ke luar toko tanpa melakukan pembayaran dan tanpa perlu berhenti untuk membayar di meja kasir seperti biasanya karena memang tidak ada kasir. Pembayaran otomatis dilakukan ketika konsumen melewati pintu keluar. Semua produk yang dibeli akan terdaftar secara otomatis dalam keranjang belanja di akun online Amazon Go dalam ponsel pelanggan.

Kemudian teknologi yang sebentar lagi akan keluar adalah mobil tanpa supir alias mobil otonom. Fungsi supir telah diambilalih oleh sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligent (AI). Jadi orang hanya duduk dan melakukan kegiatan lainnya ketika di dalam mobil.

| edi si 06 de s ember 2 0 1 8

Salah satu produsen teknologi asal AS, Alphabet Inc’s Waymo di bawah naungan Google dalam waktu dekat akan meluncurkan layanan kendaraan shutter tanpa manusia di belakang kemudinya (self-driving). Kendaraan minivan Flat Chrysler Pacifica dari Waymo tersebut sudah diuji di jalanan umum sekitar Arizona.

Di Indonesia sendiri, mobil tanpa sopir ini sudah diperkenalkan oleh Telkomsel. Bus tanpa sopir atau bus otonom bernama Navya ini bisa beroperasi karena memanfaatkan teknologi jaringan 5G. Untuk menghadirkan kendaraan ini, Telkomsel bekerjasama dengan ST Engineering.

Bus berkapasitas penumpang 15 orang (11 duduk dan 4 berdiri) itu beroperasi di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) saat ajang Asian Games 2018. Kala itu, para pengunjung bisa menjajalnya secara cuma-cuma. lll

judul rubrik

e d is i 0 6 D esem b er 2018 | D I TJ E N A H U

| A H U m ag z