MENGENAL UNGASS 2016 Menyongsong UNGASS 2016, LBH Masyarakat berinisiatif menyusun dokumen “Mengenal UNGASS 2016” yang berisikan informasi singkat mengenai apa itu UNGASS 2016 dan apa relevansinya bagi pergerakan pembaharuan kebijakan narkotika, khususnya di Indonesia. Informasi yang terkandung di dalam dokumen ini LBH Masyarakat terjemahkan dan adaptasi dari dokumen serupa yang sudah dibuat oleh Open Society Foundations (OSF) dan International Drug Policy Consortium (IDPC). Dokumen ini ditujukan utamanya kepada para kawan-kawan komunitas pemakai narkotika Indonesia dan organisasi masyarakat sipil yang mendukung adanya perubahan kebijakan narkotika Indonesia agar menjadi kebijakan yang humanis dan berpijak pada bukti medis-ilmiah. Namun demikian, dokumen ini juga bisa dibaca oleh masyarakat umum untuk mengetahui mengenai UNGASS 2016.
Apa itu UNGASS? United Nations General Assembly (UNGA), atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), adalah organ perwakilan, pengambilan kebijakan, dan musyawarah utama PBB. Seluruh 193 negara anggota PBB terwakili di Sidang Majelis Umum, yang menjadikannya sebagai satu-satunya organ PBB dengan representasi universal. Sementara itu, United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) adalah Sidang Khusus Majelis Umum yang membahas topik tertentu. Pada tahun 2016, PBB akan mengadakan UNGASS/Sidang Khusus Majelis Umum yang membahas topik “persoalan narkotika dunia”. Terakhir kali PBB mengadakan Sidang Khusus Majelis Umum adalah pada tahun 1998 dengan fokus pelarangan total narkotika di dunia, sebagaimana tercermin dari slogannya yaitu: “Sebuah dunia yang bebas narkotika – kita bisa!” (A drug free world – we can do it!). Saat ini, para pemimpin dan warga dunia tengah mendorong upaya untuk memikirkan ulang kebijakan narkotika yang tidak efektif dan berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM). UNGASS tentang narkotika yang awalnya dijadwalkan diadakan pada tahun 2019 akhirnya dimajukan menjadi tahun 2016, setelah adanya dorongan dari para pemimpin negara di Amerika Latin, dalam hal ini Kolumbia, Meksiko dan Guatemala. UNGASS 2016 akan diadakan pada tanggal 19-21 April 2016, di New York, Amerika Serikat.
Mengapa UNGASS 2016 adalah forum yang penting? Perdebatan baik di skala nasional maupun internasional mengenai narkotika ataupun kebijakan narkotika jarang sekali membahas upaya pembaharuan kebijakan narkotika. Lebih seringnya forum-forum yang ada hanya mengafirmasi sistem dan kebijakan yang sudah berjalan. Tetapi UNGASS 2016 akan berbeda.
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat | 1
Belum pernah sebelumnya begitu banyak pemerintah di dunia menyuarakan kekecewaannya akan rezim internasional pengendalian narkotika. Belum pernah juga sebelumnya begitu banyak organisasi masyarakat sipil mendorong agenda pembaharuan kebijakan narkotika dan bahkan di banyak tempat di dunia telah mencapai perubahan kebijakan narkotika yang lebih mengedepankan prinsip kesehatan dan HAM. Belum pernah juga sebelumnya manfaat kesehatan dari pendekatan seperti pengurangan dampak buruk narkotika (harm reduction) – yang terbukti berhasil dan teruji secara ilmiah mencegah kejadian overdosis dan penularan HIV – muncul begitu jelas. Untuk pertama kalinya, inilah momen signifikan untuk mendorong pembaharuan kebijakan narkotika di level nasional dan internasional. UNGASS 2016 adalah momentum penting untuk mengakhiri konsekuensi negatif dari perang terhadap narkotika dan memajukan agenda kebijakan narkotika yang memprioritaskan kesehatan dan hak asasi manusia.
Lantas, apa hubungannya UNGASS 2016 dengan saya yang hanya warga biasa? Seperti yang kita ketahui bersama, kebijakan narkotika Indonesia hari ini amatlah problematik. Klaim pemerintah Indonesia bahwa kita sudah dekriminalisasi pemakaian narkotika adalah tidak benar. Sebab, Undang-Undang Narkotika masih mengkriminalisasi pemakaian narkotika. Kondisi rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan sudah melampaui kapasitasnya karena penuh dengan pemakai narkotika dan para pelaku tindak pidana narkotika kelas teri. Prinsip dan teknis rehabilitasi bagi pemakai narkotika pun secara normatif belum jelas dan pada praktiknya kerap berantakan. Belum lagi masih maraknya penggunaan hukuman mati dan eksekusi terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang terbukti tidak berhasil menurunkan angka peredaran gelap narkotika. Apabila negara kita ingin memperkenalkan pembaharuan atau reformasi kebijakan narkotika bisa saja negara kita akan berhadapan dengan rezim hukum narkotika internasional yang konservatif yang saat ini banyak diadopsi oleh negara-negara di level nasional. Ambil contoh Swiss. Pada tahun 1998, Swiss menghadapi persoalan narkotika yang serius. Ketika itu Swiss adalah salah satu negara dengan prevalensi HIV tertinggi di Eropa Barat. Ketimbang mengambil langkah yang tradisional dan pendekatan sistem peradilan pidana yang tidak berhasil, pemerintah Swiss justru merintis layanan kesehatan seperti preskripsi heroin, ruangan konsumsi narkotika yang disupervisi, dan layanan kesehatan berbasi komunitas. Rakyat Swiss pun mendukung kebijakan ini setelah melalui serangkaian referendum. Hasil dari kebijakan tersebut mencengangkan. Jumlah pemakai heroin justru menurun tajam dari 850 pada tahun 1990, menjadi 150 pada tahun 2002; angka kematian terkait narkotika turun lebih dari 50% antara 1991 sampai 2004; angka infeksi HIV baru juga turun 87% dalam kurun waktu 10 tahun; dan adanya penurunan angka kejahatan harta benda yang dilakukan oleh pemakai narkotika sebesar 90%. Namun demikian, bukannya mengapresiasi langkah tersebut, International Narcotics Control Board/INCB (Dewan Kontrol Narkotika Internasional) justru menuduh Swiss “membantu dan/atau menganjurkan terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan penguasaan dan pemakaian narkotika ilegal, serta kejahatan lainnya, termasuk jual beli narkotika.” Ketika Uruguay bereksperimen dengan kebijakan ganja-nya, INCB justru menuduh Uruguay memperagakan “perilaku bajak laut”. Penghinaan semacam ini dari sebuah badan internasional sesungguhnya sangatlah jarang terjadi.
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat | 2
Mengingat UNGASS diadakan pada April 2016, mengapa kita perlu membicarakannya sejak sekarang? Seperti halnya dengan kebanyakan sidang-sidang PBB, kerja-kerja persiapan UNGASS sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. Materi, prioritas, dan strategi pembahasan sudah ditentukan berbulan-bulan, bahkan beberapa tahun sebelumnya. Oleh karena itu, adalah sangat penting bagi para individu yang berkepentingan untuk bersuara dan menyampaikan pendapat kepada pemerintah mereka bahwa kebijakan represif narkotika yang sekarang dijalankan adalah kebijakan yang tidak efektif dan terbukti gagal menurunkan angka pemakaian narkotika maupun peredaran gelap narkotika.
Apa yang masyarakat sipil Indonesia dapat lakukan untuk terlibat dalam advokasi UNGASS 2016? Ada beberapa cara, misalnya: Mendukung upaya advokasi yang dilakukan oleh organisasi internasional yang juga mendorong adanya perubahan kebijakan narkotika internasional, untuk memengaruhi komunitas internasional dan PBB, dan tetap terinformasi dengan proses yang berjalan; Bergabung dengan New York NGO Committee on Drugs (NYNGOC) dan/atau Vienna NGO Committee on Drugs (VNGOC), mengingat komite ini yang kemungkinan besar menjadi mekanisme formal keterlibatan masyarakat sipil di dalam proses UNGASS 2016; Turut terlibat dalam upaya memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai dampak buruk kebijakan “perang terhadap narkotika”, dan menyediakan adanya alternatif-alternatif; Melobi pemerintah untuk mempromosikan kebijakan narkotika yang didasarkan pada kesehatan dan HAM, di level internasional; Mengajukan laporan (submission) kepada UNODC yang akan ditampilkan di halaman khusus bagi masyarakat sipil di website resmi UNGASS. Turut terlibat dalam kampanye global “Stop the Harm” di media sosial, sebuah kampanye khusus dalam rangka UNGASS 2016 untuk mendesak PBB dan negara anggota untuk mereformasi kebijakan global narkotika dengan memasukkan nilai-nilai hak asasi manusia, kesehatan publik, pembangunan berkelanjutan dan pengurangan dampak buruk narkotika. Perwakilan masyarakat sipil di Civil Society Task Force (CSTF) untuk UNGASS 2016 yang dibentuk oleh NYNGOC dan VNGOC: Untuk kelompok pemakai narkotika: International Network of People Who Use Drugs (INPUD) Untuk sektor harm reduction: Harm Reduction International Untuk wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur: Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI), Vietnam; dan, Mae Fah Luang Foundation/Doi Tung Development Project
Apa saja lima tema diskusi UNGASS 2016, dan apa saja contoh rekomendasi yang masyarakat sipil bisa ajukan? 1. Narkotika dan kesehatan Contoh rekomendasi: dekriminalisasi pemakaian narkotika, memperbaiki akses obat-obatan esensial, mempromosikan pengurangan dampak buruk narkotika (harm reduction) – termasuk memperkuat pendanaan pada program-program harm reduction, dan pemulihan ketergantungan narkotika yang berbasiskan pada bukti medis-ilmiah. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat | 3
2. Narkotika dan kejahatan Contoh rekomendasi: mengkaji ulang pendekatan penyelesaian masalah narkotika yang menyandarkan pada kebijakan yang punitif/menghukum, reorientasi penegakan hukum narkotika, mengakhiri penggunaan hukuman mati pada tindak pidana narkotika, mendorong penghukuman yang proporsional. 3. Narkotika dan hak asasi manusia, anak muda, perempuan, anak-anak, dan komunitas Contoh rekomendasi: mempromosikan layanan kesehatan yang berbasis hak asasi manusia dan ramah anak muda/anak-anak serta sensitif jender, mengakhiri pelanggaran HAM yang sering dialami oleh para pemakai narkotika, mendorong upaya untuk menurunkan angka over-kapasitas lembaga pemasyarakatan yang disebabkan oleh tindak pidana narkotika. 4. Tantangan baru Contoh rekomendasi: mengkaji ulang pengklasifikasian narkotika. 5. Narkotika dan pembangunan Contoh rekomendasi: mendukung masyarakat adat seperti di Amerika Latin yang masih menggunakan narkotika untuk kebutuhan ritual dan tradisional.
REFERENSI
http://www.unodc.org/ungass2016/index.html https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/what-ungass-2016 https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/why-we-need-drug-policy-reform http://idpc.net/policy-advocacy/the-un-general-assembly-special-session-on-drugsungass-2016 http://vngoc.org/details.php?id_cat=28&id_cnt=108 http://www.stoptheharm.org
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) adalah organisasi non-pemerintah nirlaba yang menyediakan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin dan korban pelanggaran hak asasi manusia; menyelenggarakan pemberdayaan hukum masyarakat bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan; dan mendorong reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia melalui riset, analisis dan advokasi kebijakan. Salah satu fokus kerja LBH Masyarakat adalah mendorong adanya kebijakan narkotika yang lebih objektif dan terbuka, serta didasarkan pada hak asasi manusia dan prinsip kesehatan yang berpijak pada bukti medis-ilmiah.
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat | 4