Serba serbi lembaga pbb dengan lingkungan knlh 2008

Serbo-Serbi

Kementerian Negara Lingkungan Hidup 2008

KATA PENGANTAR Lebih tiga dekade sejak Konferensi Stockholm dan penguatan komitmen pada KTT Bumi 1992, tampaknya isu lingkungan hidup menjadi menarik perhatian umat manusia di dunia. Lingkungan hidup merupakan isu yang mengemuka untuk dibicarakan baik pada tingkat regional maupun intemasional. Perubahan ikiim dunia, berbagai bencana, pencemaran dan perusakan lingkungan menempatkan lingkungan sebagai salah satu aspek yang sangat penting. Hampir sebagian besar perundingan dan konferensi intemasional membahas upaya untuk menyelamatkan bumi dan ekosistem makhlukhidupyangadadi dalamnya.

Tulisan ini merupakan inisiasi awal untuk mengetahui kerjasama luar negeri terutama dengan lembaga-lembaga intemasional yang telah dijalin oleh Pemerintah Indonesia. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang, booklet yang berisi informasi praktis ini diharapkan dapat lebih diperkaya kembali dengan berbagai informasi yang lebih akurat dan up to date.

Besar harapan kami semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kerjasama intemasional di bidang lingkungan hidup. Selain itu, masukan dan saran guna penyempurnaan tulisan ini sangat diharapkan demi terwujudnya upaya ke arah kerjasama intemasional yang lebih efektif.

Jakarta, Maret 2008 Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup,

Ir. Arief Yuwono, MA

'erba-Serbi Lembaga PBB dengan Lingkungan Isu lingkungan untuk pertama kali diakui oleh masyarat dunia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konsep pembangunan berkelanjutan pada tahun 1992. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan global yang dihasilkan oleh KTT Bumi di Rio de Jenairo, Brazil.

Setelah sepuluh tahun KTT Bumi Rio de Jenairo, kondisi lingkungan hidup di planet bumi dirasakanjustru semakin menurunsehingga pada tahun 2 0 0 2 pelaksanaan Agenda-21 dievaluasi kembali pada Konferensi Tingkat Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan {World Summit on Sustainable Development/\NSSD) yang berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan. Selanjutnya pada pertemuan United Nations Commission on Sustainabie Deveiopment {CSD-11) yang merupakan CSD pertama setelah WSSD, menetapkan Program Kerja 2004-2017. Program kerja CSD tahun 2004-2017 merupakan siklus dua tahun yangterdiri dari Sesi Kajian dan Sesi Kebijakan, dengan urutan tema dalam setiap siklus sebagai berikut: a.

Siklus I (2004/2005): Membahas Air, Sanitasi dan Permukiman

b.

Siklus II (2006/2007): Membahas Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pembangunan Industrial, Polusi Udara/Atmosfir dan Perubahan Iklim.

c.

Siklus III ( 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ) : Membahas sektor pertanian, Pembangunan Pedesaan dan Degradasi Lahan.

d.

Siklus IV (2010/2011): Mambahas sector Transportasi, Kimia, Pengelolaan limbah , Pertambangan, Kerangka 10 tahunan tentang pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

e.

Siklus V (2012/2013): Membahas sector kehutanan. Biodiversity, Biotechnology, Pariwisata dan Pegunungan.

f.

Siklus VI (2014/2015): Membahas sector Laut dan Samudera, Sumberdaya Kelautan, Sma///s/andDeve/op/ngStatus (SDIS)dan Disaster Management and Vulnerability.

g.

Siklus VII (2016/2017): akan melakukan overall review.

'I

MBAGA - lEMl 1. United Nations Environment Program (UNEP) UNEP didirikan pada tanggal 5 Junl 1972 sebagai tindak lanjut dari Konperensi PBB mengenai lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972. UNEP memiliki arahan untuk mendorong praktek pembangunan berkelanjutan dan program-program perlindungan lingkungan hidup global dalam kerangka PBB, dengan prioritas program pada: (a) penyebarluasan informasi, pengkajian dan penelitian lingkungan, termasuk pengembangan kemampuan untuk merespon kerawanan lingkungan dan penguatan fungsi-fungsi evaluasi dan peringatan dini; (b) penguatan koordinasi antara konvensi-konvensi lingkungan, pembangunan dan pengembangan instrumen kebijakan; (c)airbersih; (d) transfer teknologi dan industri; dan, (e) bantuan untuk Afrika.

Visi utama UNEP 1.

Menggerakan langkah dan kesadaran lingkungan hidup di seluruh dunia

2.

Mengkoordinasikan kegiatan dari semua badan PBB dan bekerjasama dengan pemerintah, para ilmuwan, sektor swasta, LSM termasuk kelompok wanita dan pemuda.

3.

Mendorong dan mengkoordinasikan kegiatan bidang lingkungan hidup di seluruh dunia, dengan memobilisasikan programnya denan badan-badan PBB, Lembaga pemerintah dan LSM, baik di tingkat regional maupun intemasional.

4.

Menyediakan akses informasi praktis dan mempertemuakan industri dan pemerintah di bidang pembangunan industri yan berwawasan lingkungan melalui kerjasama teknis dan alih informasi.

5.

Mendirikan lembaga-lembaga pendukungdan pelaksana program untuk memudahkan kerjasama dengan mitra.

Governing Council/Global (GC/GMEF)

Minister

of

Environment

Forum

Pertemuan Governing Council terdiri dari Sidang Regular (setiap tahun) dan Sidang Khusus (setiap dua tahun sekali), di samping terdapat Forum Menteri Lingkungan Global dan Global Ministerial Environment Forum.

Menteri Negara Lingkungan Hidup RachmatWitoelar pada Sidang GCUNEP ke-23 secara akiamasi terpilih sebagai Presiden Governing Councii/Giobai Minister of Environment Forum (GC/GMEF) untuk periode 2005 - 2007.

Pada sidang GC-UNEP ke-23 ini telah disahkan Bali Strategic Plan for Capacity Building and Technology Support sebagai hasil konkrit dari proses International Environment Governance (lEG). Peranan UNEP untuk pencapaian Millennium Deveiopment Goals (MDGs) khususnya untuk isu pengurangan kemiskinan, air, sanitasi dan permukiman, dan peranan UNEP dalam konteks penanggulangan bencana alam, khususnya bencana gempa bumi dan tsunami.

Disamping pengesa ha n Bali Strategic Plan, sidang juga mengesahkan resolusi yangdisiapkan oleh Delegasi Rl dan didukungoleh Kelompok 77 dan China mengenai Strengthening environment emergency response and developing disaster prevention, preparedness, mitigation and early warning system in the aftermath of the Indian Ocean tsunami disaster.

Penghargaan bidang lingkungan hidup yang disponsori oleh UNEP antara lain Sasakawa Prize, Global 500 Award, Champion of the Earth, dan Children Paintings Competition.

2. United Nations Development Program (UNDP) UNDP merupakan jaringan pembangunan global PBB dan lembaga multilateral yang menyelenggarakan bantuan kerjasama pembangunan. Program Pembangunan PBB {United Nations Deveiopment Program - UNDP) didirikan tahun 1965. UNDP bekerjasama dengan 170 negara di dunia untuk mendorongterciptanya estandaryangtinggi, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pembangunan

'I

yang peduli lingkungan. Tujuan utamaya hadala untuk mempromosikan kemajuan ekonomi dan teknik di negara-negara berkembang. UNDP juga mendukung perlindungan HAM dalam bidang demokrasi, pengurangan kemiskinan, pencegahan dan pemulihan krisis, energi dan lingkungan, informasi dan teknologi komunikasi, dan HIV/AIDS. Sejak tahun 1990, UNDP telah mengeluarkan Human Development Report. Tujuannya adalah untuk menempatkan manusia sebagai pusat proses pembangunan. Misi UNDP di Indonesia adalah untuk membantu penggunaan bantuan yangditerima Indonesia secara efektif dan mengintegrasikan informasi dan komunikasi untuk pembangunan guna memperkuat demokrasi dan mengurangi kemiskinan. Kerjasama antara Indonesia dengan UNDP untuk membantu mendukung terwujudnya Millennium Deveiopment Goals dan mendukung program pemerintah Indonesia mengenai reformasi pemerintah, reformasi kebijakan pro kaum miskin, pencegahan dan pemulihan konflik, dan manajemen lingkungan.

3.

United Nations Educational, Scientific and Cuiturai Organization (UNESCO)

Organisasi Pendidikan, llmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB {United Nations TTTni Educational, Scientific and Cuiturai Hi i u Organization - UNESCO) dibentuk pada " ^ ^ ^ tahun 1945. UNESCO merupakan agen SoenDfic and Cultural Organization khusus PBB beranggotakan 190 negara.

UNESCO mempunyai tanggungjawab khusus berkaitan dengan hakhak tertentu, khususnya hak pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, hak atas kebebasan berpendapat dan ekspresi, termasuk hak untuk mencari, menerima, dan membagi informasi, dan hak untuk menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya. UNESCO bekerja dalam upaya menciptakan dialog-dialog murni dengan menghormati nilai kebersamaan dan harga diri setiap bangsa dan budaya menuju kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan saling menghargai untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

UNESCO memiliki misi untuk mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan lembaga non-pemerintah dalam bidang

pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi. Kerjasama tersebut dilakukan dengan cara membangun hubungan yang erat dengan berbagai elemen masyarakat, terutama LSM-LSM yang memiliki misi menyuarakan masalah kemiskinan, kesetaraan jender, masalah HIV/AIDS, demokrasi dan globalisasi.

4.

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

ESCAP adalah Badan Regional PBB untuk kawasan Asia dan Pasifik yang berkedudukan di Bangkok, Thailand . Dalam struktur organisasi PBB, ESCAP merupakan salah satu Komisi Regional yang berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (UNECOSOC / United Nations Economic and Social Council), bersama-sama dengan ECE (Komisi United Nations Regional PBB untuk Eropa), ECLAC(Amerika Latin), ESCAP ECA (Afrika), dan ESCWA (Asia Barat dan Timur Tengah).

ESCAP merupakan satu-satunya organisasi antar-pemerintah yang terorganisasi {institutionalized organization) di kawasan Asia Pasifik.

ESCAP beranggotakan 53 negara dan 9 negara anggota asosiasi, yang mencakup baik negara maju, negara industri baru, negara dalam perekonomian transisi, negara berkembang, maupun negara LDCs {Least Developed Countries). Kawasan ESCAP dihuni oleh 60% populasi dunia dengan total jumlah penduduk 3,5 milyarjiwa.

Badan ini didirikan pada tahun 1947 di Shanghai, Cina, dengan nama "Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE)". Tujuan awal pembentukannya adalah untuk membantu rekonstruksi ekonomi negara-negara Asia Pasifik pasca Perang Dunia II. Pada bulan Januari 1949, kantor pusat ECAFE dipindahkan ke Bangkok, dan pada tahun 1974 namanya dirubah menjadi ESCAP untuk merefleksikan aspek pembangunan ekonomi dan sosial serta lokasi geografis negara negara anggotanya. Pada tahun 1977 Mandat ESCAP diperluas oleh Majelis Umum PBB menjadi salah satu dari lima Komisi Regional PBB di bidang pembangunan ekonomi dan sosial.

Disamping itu, ESCAP memiliki badan-badan subsider dimana Indonesia menjadi anggotanya, sebagai berikut: ^

Coordinating Committee for Coastal and Offshore Programmes (CCOP),

Geoscience

•

Asian and Pacific Center for Transfer of Technology (APCTT),

•

Statistical Institute for Asia and the Pacific (SIAP),

•

Regional Coordination Centre for Research and Development of Coarse Grains, Pulses, Roots and Tuber Crops in the Humid Tropics of Asia and the Pacific (CGPRT),

•

Asia and Pacific Centre for Agriculture Engineering and Machinery (APCAEM)

Indonesia berkepentingan untuk berperan aktif dalam ESCAP mengingat ESCAP merupakan satu-satunya forum yang terlembaga (institutionalized forum) dan berkompeten bagi kerjasama regional mencakup isu-isu berskala global di kawasan Asia Pasifik.

5.

Food and Agriculture Organization (FAO)

FAO merupkan bagian dari system organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa dengan kegiatan utama untuk mengembangkan kerjasama intemasional dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pangan dan pembangunan pedesaan. FAO didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945. Keanggotaan FAO terdiri atas negara-negara dan organisasi intemasional dan hingga saat ini, FAO merupakan salah satu badan otonomi terbesar di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). FAO memiliki 189 anggota, yangterdiri atas 188 anggota negara dan satu anggota organisasi, yaitu Uni Eropa.

Pada dasarnya tujuan pendirian FAO untuk menggalang kerjasama intemasional untuk meningkatkan produktivitas pertanian, gizi, dan standar hidup dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan serta penghapusan kelaparan di dunia.

I•

Secara garis besar struktur organisasi FAO terdiri atas Konferensi FAO, Dewan FAO serta komite-komite teknis dan sektoral. Disamping itu, setiap kawasan mengadakan Konferensi Tingkat Menteri masingmasing secara berkala. Penanganan operasional organisasi dilaksanakan oleh Sekretariat FAO yangdipimpin oleh Direktur Jenderal.

Strategi jangka panjang FAO, dengan bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia, berkaitan dengan rehabilitasi masyarakat yang terkena bencana tsunami adalah untuk memperbaiki kualitas keseluruhan sektor-sektoryangterkaitagar penghasilan masyarakat pesisir dapat meningkat secara signifikan.

6.

United Nations Human Settiements Program (UN - HABiTAT)

United Nations Centre for Human Settlements Habitat berdiri pada tahun 1978, sebagai hasil penyelenggaraan United Nations Conference on Human Settlements (Habitat I) di Vancouver, Kanada pada tahun 1976.

Sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 56/206 tertanggal 2 1 Desember 2 0 0 1 , telah memandatkan peningkatan status United Nations Centre for Human Settlements - Habitat dari Pusat Kajian menjadi Program Permukiman (United Nations Human Settlements Programme - UN Habitat). Dengan mandat tersebut, UN-Habitat diharapkan untuk berperan lebih besar membantu negara-negara anggota dan mitra lainnya dalam melaksanakan Habitat Agenda dan tujuan-tujuan lainnya yang dicanangkan di dalam Millennium Development Goals (MDGs).

Menurut perhitungan, pada tahun 2050 mendatang diperkirakan 2/3 penduduk dunia yang berjumlah 9 milyar orang akan hidup di perkotaan, dan 3 milyar diantaranya hidup akan hidup sebagai slumdwellers di kota-kota. Dalam konteks inilah sustainable urban development, adequate shelter dan permasalahan yang diderita penduduk miskin perkotaan menjadi masalah prioritas yangtak bisa dielakkan lagi dalam kerangka agenda pembangunan dunia.

Diharapkan UN-Habitat dapat memberikan visi strategis yang akan

'I

membantu mengimplementasikan dan menuntun upaya bersama membangun kota dan permukiman secara lebih baik, melalui perubahan status Habitat dari dari Pusat Kajian (UNCHS) menjadi Program Permukiman (UN-Habitat).

Dalam UN-Habitat, Indonesia memegang peranan penting sebagai salah satu anggota Governing Council UN-Habitat terhitung sejak 1 Januari 2003. Dalam hal ini, sesuai dengan mandatnya, Indonesia berusaha, antara lain, untuk meningkatkan kerjasama intemasional dalam bidang kebijakan pemukiman, menyiapkan panduan dan kebijakan koordinasi dalam sistem PBB, dan mengkaji keadaan dan masalah pemukiman global. Peran ini kiranya dapat dimanfaatkan untuk penjajagan kerja sama intemasional guna membantu mengatasi permasalahan permukiman di Indonesia.

7.

United Nations (UNIDO)

Industrial

Development

Organization

United Nations Industrial Deveiopment Organization (UNIDO) didirikan pada tahun 1966, dan menjadi badan khusus (specialized agency) PBB ke-16 pada tahun 1985. Saat ini UNIDO beranggotakan 169 negara. UNIDO memiliki 8 Regional Office di Kolombia, Mesir, India, Lebanon, Nigeria, Thailand, Uruguay dan Zimbabwe. UNIDO juga memiliki 35 field offices termasuk di beberapa Negara Asia, yaitu: India, Indonesia, Philipina, Thailand dan Vietnam.

Fungsi utama UNIDO adalah untuk meningkatkan proses industrialisasi di negara-negara berkembang. Prioritas utama kegiatan adalah meningkatkan efisiensi kegiatan industri dan ketenagakerjaan serta melindungi lingkungan terutama pada bidang ekonomi dengan mendukung pengembangan dan pertumbuhan usaha skala kecil dan menengah; mendukung efisiensi penggunaan energi dan pengembangan industri yan berbasis lingkungan yang berkelanjutan (environmentaiiy sustainabie industrial deveiopment).

UNIDO membantu mengatasi masalah-masalah yang banyak dihadapi negara berkembang, yaitu: meraih iklim ekonomi yang kompetitif, pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, dan peningkatan

I•

produktivitas tenaga kerja dengan menyediakan saran kebijakan, mendukung alih teknologi/ilmu pengetahuan, dan memfasilitasi kemitraan investasi intemasional. UNIDO memiliki jaringan kantor promosi investasi dan teknologi yang beitujuan meningkatkan kontak bisnis antara negara maju dengan negara berkembang.

Manfaat yang dapat diperoleh Indonesia dari UNIDO adalah dalam bentukkeahlian para pakardan bantuan teknis di bidang-bidangyang menjadi prioritas Indonesia dan UNIDO. Proyek-proyek UNIDO di Indonesia disusun di dalam suatu dokumen Country Service Framework for Indonesia (CSFI) yang merupakan dokumen payung untuk kegiatan bantuan teknis UNIDO di Indonesia.

8.

World Health Organization (WHO)

Organisasi Kesehatan Dunia {World Health Organization - WHO) dibentuk pada tanggal 7 April 1948. Tujuan WHO adalah terwujudnya bagi semua orang tingkat kesehatan yang setinggi mungkin. Dalam Konstitusi WHO, kesehatan ditegaskan sebagai HAM dasar, yang ditegaskan kembali dalam Deklarasi Kesehatan Dunia, yang disepakati pada tahun 1998.

World Health ^^pr Organization

Badan utama WHO adalah Dewan Kesehatan Dunia (WHA), yangterdiri dari perwakilan 192 negara anggota. WHA telah menyepakati berbagai peraturan yangditujukan untuk mencegah meluasnya penyakit secara intemasional, dan beberapa resolusi mengenai hal-hal yang terkait dengan perwujudan hak yangtercantum dalam Kovenan Intemasional mengenai HAM, seperti nutrisi, kesehatan keluarga dan penelitian medis. Sejumlah penelitian dan kegiatan pelatihan telah diorganisasikan mengenai kesehatan dan HAM, termasuk pelatihan staf maupun persiapan database lembaga dan guideline mengenai pendekatan HAM terhadap penyakitTBC {tuberculosis).

Tujuan umum keberadaan WHO di Indonsia adalah untuik meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonsia dengan mendorong pembangunan sektor kesehatan, kebijakan promosi dan penyuluhan kesehatan serta meningkatkan kemampuan teknis bekerjasama denan pemerintah, kerjasama dengan lembaga-lembaga pemberi bantuan.

9.

World Meteorological Organization

(WMO)

WHO pada awalnya bernama International Meteorological Organization, yangdiputuskan dalam The International Meteorological Congress di Wina, , pada tahun 1873. Tahun 1 9 5 1 namanya diganti WMO menjadi World Meteorological Organization (WMO).

Markas besar WMO terletak di Jenewa, Swiss. Sementara jumlah anggota sampai tahun 2002 adalah 179 negara dimana bergabung sejak tahun 1950.

Sebagai salah satu badan khusus PBB, WMO bertujuan untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas keilmuan dalam mencari informasi mengenai cuaca. Dalam melaksanakan tugasnya, WMO memfasilitasi kerjasama intemasional dalam membangun jaringan stasiun meteorologi dan hidrologi, tukar menukar informasi meteorologi, meningkatkan penggunaan meteorologi untuk keperluan penerbangan, pelayaran, masalah air, pertanian dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya serta meningkatkan penelitian dan pelatihan di bidang meteorologi.

WMO mempunyai kepentingan erat dengan Worid Summit on Sustainable Deveiopment, terutama berkaitan dengan isu-isu lingkungan dan kebutuhan hidup manusia. Sudah cukup lama WMO mengagendakan pembahasan isu-isu global seperti ketersediaan air dan lahan bagi kehidupan manusia, berkurangnya keanekaragaman hayati serta perubahan iklim, terutama yang berkaitan dengan pemanasan global. Sejak dilahirkannya Agenda 21dalam EarthSummit 1992 di Rio de Janeiro, WMO menyatakan pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, dalam rangka pemenuhan dasar kebutuhan manusia untuk sekarang dan masa depan.

1 0 . International Maritime Organization (IMO) Sejarah IMO, pada awalnya organisasi ini bernama inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO). Nama IMOsendiri diperkenalkan pada tahun 1982. Markas besar IMO terletak di London, Inggris. menjadi anggota IMO sejak tahun 1961. Sebagai badan khusus PBB, tujuan utama IMO adalah menjalin

kerjasama antar pemerintah di bidang perkapalan intemasional, untuk terciptanya keamanan di lautdan efisiensi bernavigasi. Selain itu, IMO pun bertanggung jawab atas pengamanan lingkungan laut melalui pencegahan polusi laut. IMO mempunyai program kerjasama teknis untuk membantu negara berkembang membangun industri perkapalan mereka secara efisien. Sampai tahun 2002 ada 162 negara, 37 organisasi antar pemerintah dan 6 1 organisasi non pemerintah yang menjadi anggota IMO Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai kepentingan luas di IMO, terutama dalam pembuatan peraturan-peraturan pelayaran intemasional sehingga tidak mengganggu integritas wilayah . Selain itu, berkepentingan dalam bantuan pelatihan bagi awak kapal serta pelatihan kelestarian lingkungan laut. mendukung aktivitas IMO dalam kaitan pemberantasan berbagai kejahatan di laut seperti perompakan, pembajakan dan terorisme. juga membutuhkan bantuan teknis IMO dalam berbagai bidang pelatihan, seminar dan lokakarya guna meningkatkan SDM dibidang maritim dan pelestarian lingkungan laut.

1 1 . International Labour Organization (ILO) Organisasi Pekerja Intemasional {International Labour Organization - ILO), yang berdiri sejak tahun 1919 dan menjadi agen khusus PBB pada tahun 1946, berusaha mewujudkan keadilan sosial melalui kegiatannya dalam bidang pekerja dan sosial guna mewujudkan "Pekerjaan yang Layak". Dasar kegiatan ILO bagi HAM adalah pembentukan standar tersebut oleh negara-negara anggota ILO, dan bantuan teknis kepada negara untuk menjadikan standar dan prinsip tersebut terea I isir.

ILO merupakan organisasi tiga pihak (tripartit), yang berarti bahwa semua badan pembuat kebijakan terdiri dari wakil pemerintah, pekerja dan pengusaha yang berpartisipasi secara setara dalam pembuatan keputusandan pengawasan prosedur organisasi.

Standar pekerja intemasional disepakati oleh badan utama ILO, yaitu Konferensi Pekerja Intemasional, dalam bentuk konvensi atau rekomendasi. Konvensi yang berhubungan dengan HAM dasar di bawah kompetensi ILO, misalnya kebebasan berasosiasi, pencabutan pekerja

paksa, kebebasan dari diskriminasi dalam pekerjaan, pekerja anak, kondisi pekerjaan, keamanan dan kesehatan pekerja, keamanan sosial, hubungan industri, kebijakan pekerja dan pemberian perlindungan bagi kelompok khusus, seperti perempuan, migran dan penduduk asli.

onvensi - Konvensi International 1. Konvensi untuk Perlindungan Lapisan Ozon dan Protokol Tentang Bahan Perusak Lapisan Ozon (Vienna Convention) dan Protokol Montreal Konvensi dan Protokol ini telah diratifikasi pada tanggal 13 Mei 1992 melalui Kepres Rl No. 23 Tahun 1992. tujuan dari Konvensi ini adalah untuk melindungi lapisan Ozon dari kerusakan yang lebih parah dan menghapus pemakaian zat-zat perusak Ozon, yaitu CFC dan Halon, melalui suatu kerjasama intemasional dalam bentuk riset dan observasi yangsistematis.

Sedangkan mafaat yang diharapkan dari Konvesi dan Protokol ini adalah: 1.

Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

2.

Transfer pengetahuan dan teknologi.

3.

Kemudahan mendapat bantuan Hibah, terutama dari Global Environment Facility (GEF) dan Multilateral Fund, yang disalurkan melalui UNEP, UNDP dan WB.

4.

Financial

5.

Kemudahan perdagangan sesama negara peratifikasi.

6.

Peluang untuk impor ODS terbatas jika diperlukan untuk penggunaan yang penting, yang hanya boleh dilakukan diantara Negara peratifikasi.

assistance.

2. Konvensi Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity and Cartagena Protokol) Konvensi dan Protokol Keanekaragaman Hayati telah diratifikasi pada tanggal lAgustus tahun 1994 melalui Undang-Undang Rl No. 5 Tahun 1994. Tujuan dari diratifikasinya konvensi dan protocol ini adalah untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati, keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetic secara adil dan merata dan memberikan kontribusi dalam memastikan tingkat proteksi yang memadai dalam hal transfer, penanganan, dan penggunaan yang amam dari organisme hidup hasil bioteknologi modern yang mungkin berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati.

Manfaat dari konvensi dan protokol keanekaragaman hayati adalah : 1.

Penilaian dan pengakuan dari masyarakat intemasional bahwa Indonesia peduli atas keanekaragaman hayati dan pengakuan ketentuan yang berlaku di Negara masing-masing anggota atas sumber daya alam hayati yangdimilikinya.

2.

Mendorong mendapatkan keuntungan bersama yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik.

3.

Adanya perangkat hukum yang mempertegas pelaksanaan konvensi dan pemanfaatan secara berkelanjutan.

4.

meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pihak dalam masalah keanekaragaman hayati.

3. Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Protokol Kyoto Konvensi UNFCCC ini telah diratifikasi pada tanggal 1 Agustus 1994 melalui undang-undang No.6 Tahun 1994. Konvensi perubahan iklim ini bertujuan untuk mencapai kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang dapat mencegah kondisi yang membahayakan sistem iklim dalam jangka waktu yang cukup agar ekosistem dapat menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, produksi pangan tidak terancam dan pembangunan ekonomi dapat terus berlanjut.

Manfaat yang dapat diambil dari konvensi dan protokol ini adalah: 1.

Bertambahnya perangkat hukum di dalam negeri yang lebih menjamin terselenggaranya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

2.

Menunjukkan Indonesia turut bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan global, khususnya pada masalah perubahan iklim bumi yang dampaknya akan menimbulkan keprihatinan bersama umat manusia.

4. Basel Convention on The Control of Transboundary ments of Hazardous Waste and Their Disposal

Move-

Konvensi ini diratifikasi pada tanggal 12 Juli 1993 melalui Keputusan Presiden No. 6 1 Tahun 1993 tentang pengesahan Konvensi Basel.

Konvensi ini bertujuan untuk melindungi kesehatan umat manusia dan kelestarian lingkungan dengan cara meminimilkan produksi limbah berbahaya (ekspor dan Impor) baik dari segi kuantitas maupun dari tingkat bahayanya, mengatur agar pembuangan sampah/limbah beracun seekat mungkin dengan sumbernya, menurunkan tingkat mobilisasi (ekspor-impor) bahan berbahaya dari suatu negara ke negara lain.

Manfaat yang dapat diambil dari konvensi ini adalah : 1.

Dapat mengawasi perpindahan lintas batas limbah B3 dan limbah lainnya serta pembuanganya terutama bagi negaranegara yang meratifikasinya.

2.

Mengurangi perpindahan lintas batas limbah B3 dan limbah lain serta pengelolaannya konsisten dengan cara yang berwawasan lingkungan.

3.

Mengurangi pembuangan limbah B3 dari negara lain atau menjamin pengawasan yang ketat atas perpindahan lintas batas limbah B3 ilegal.

4.

Melarang ekspor dan impor Limbah B3.

5.

Mendorong Cleaner Production and Waste Minimization.

I"

5.

Konvensi PBB untuk Mengurangi Penggurunan di Negara-Negara Yang Mengalami Kekeringan dan/atau Penggurunan yangSerius, Terutama di Afrika (UNCCD)

Konvensi UNCCD diratifikasi pada tanggal 28 Agustus tahun 1998 melalui Keputusan Presiden No. 135 Tahun 1998. Konvensi ini bertujuan untuk mengurangi penggurunan dan mengurangi dampak kekeringan di negara-negara yang mengalami kekeringan dan/atau penggurunan serius, terutama di Afrika, melalui tindakan efektif pada semua tingkatan, didukung oleh kerjasama intemasional dan pengaturan kemitraan, dalam suatu kerangka pendekatan intgral yang konsisten demi tercapainya pembangunan berkelanjutan di kawasan yang terkena dampak, dan untuk memdapatkan strategi-strategi terpadu untuk jangka panjang yang secara simultan terfokus dikawasan yang terkena, pada peningkatan produktivitas tanah, dan rehabilitasi, konservasi dan pengelolaan berkelanjutan tanah dan sumber air, yang mengarah pada perbaikan kondisi kehidupan, terutama pada tingkat masyarakat.

Konvensi ini tidak mempunyai manfaat langsung dari pelaksanaan kewajiban oleh negara-negara yang terkena, karena dampak dan pengelolaannya masih bersifat lokal. Indonesia tidak memiliki kewajiban secara langsung, karena bantuan pendanaan dan teknologi dibebankan kepada negara-negara maju.

6.

Konvensi Prosedur Prior Informed Consent Dalam Perdagangan International Bahan-Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu (PIC)

Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi konvensi PIC, namum sudah menandatangani konvensi ini pada tanggal 1 1 September 1998. Konvensi ini bertujuan untuk meningkatkan pembagian tanggungjawab bersama dan usaha-usaha kerja sama antara pihak dalam perdagangan intemasional bahan-bahan kimia tertentu, agar dapat melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari bahaya-bahaya potensial bahan kimia tersebut, dan memberikan fasilitas tukar menukar informasi.

'I

aftar Pembiayaan Kontribusi Trust Fund KLH Year Title

No 1

Convention on Biological

2007 (US$)

Quote Invoice No. FUND 5080 INS

14,963

Protection and

Quote Invoice

20,000

development of The

No. FUND 810 INS

Diversity 2

FUND NO.

2008 (US$) 15,625

Implementation of the Action Plan for The

Marine Environment and Coastal Areas of East Asian Seas 3

Vienna Convention For

Quote Invoice No.

The Protection Of The

FUND 1030 INS

430

852

Ozone Layer (VC) 4

5

The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements of Hazardous Wastes And Their Disposal (BC)

Quote Invoice No. FUND 3060 INS

Environment Fund

Quote Invoice No.

7 977

25,000

FUND 700 INS 6

The Blosafety Protocol

Quote Invoice No.

4,984

3.751

FUND 9340 INS 7

UNFCCC, Core Budget

24,831

8

UNFCCC,Kyoto Protocol

19,092

9

TFUNCCD (Combat Desertification)

Referensi: KLH.2007, Laporan Biro Kerjasama Luar Negeri, KLH, Jakarta http://www.deplu.go.id http://www.deptan.go.id http://www.depperind.go.id http://www.fao.org http://www.ilo.org http://www.un.or.id http://www.unesco.org http://www.unido.org http://www.who,int/

9,929

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup Gd. B, Lt. 3, Jl. DI. Panjaitan Kav. 24, Jakarta Timur 13410 Telp : 021 - 8580110