Page 1

COVER


salam redaksi | ii Pembaca yang terhormat,

Buletin SEPUTAR RAKYAT Edisi I Tahun 2016

Redaksional Penerbit: Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Penanggungjawab : Lahmuddin Yoto Pemimpin Redaksi : Marianto Sabintoe Sidang Redaksi : Lahmudin Yoto, Marianto Sabintoe, Adriansa Manu, Moh. Amirudin A., Ricard Labiro, Adinur Makna Putra (Bungku) Cover & Tata Letak : Dodi Aceh Sirkulasi: Aprianto Mangewa dan Felix Torae Alamat Redaksi : Jl. Jl. Manimbaya 3 No.111 B Palu Sulawesi Tengah Indonesia. Telepon/Fax: (0451) 425892 Email : paluytm@gmail.com Website http//:ytm.or.id

Industrialisasi ekstraktif berbasis kapitalistik memiliki karakteristik utama, yakni; perampasan tanah petani, eksploitasi buruh secara brutal, kekerasan, dan kerusakan ekologi. Hal itu adalah syarat mutlak dalam sistem ini untuk mengeruk keuntungan lewat penghisapan tenaga kerja dan eksploitasi alam secara masif. Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), sedang mengalami transformasi tersebut. Hampir seluruh daratannya telah terkepung perkebunan sawit dan tambang. Paling tidak, sejak sembilan tahun terakhir pe nguasaan tanah telah terkonsentrasi pada segelintir korporasi. Pada tahun 2015, perusahaan tambang telah menguasai 2,5 juta hektar daratan Sulawesi Tengah. Dan perkebunan sawit menguasai 713.217 hektar tanah. Dimasa lalu, tanah-tanah tersebut dimiliki/dikuasai para petani kecil secara independen. Secara geografis, ekspansi perkebunan sawit dan perusahan tambang tersebut, tersebar tidak merata. Umumnya terkosentrasi di Kabupaten Morowali, Banggai dan Morowali Utara. Saat ini, Morowali telah menjadi daerah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Kehadiran industri tersebut, di satu sisi membuat dinamika ekonomi semakin hidup. Tetapi, di sisi lain mengancurkan basis produksi petani dan menciptakan lautan pengangguran. Serta, membuat posisi buruh semakin melemah karena industri padat teknologi hemat tenaga kerja. Sementara, para buruh seringkali tidak dihargai, tenaga kerja mereka diperas, dinodai, dilecehkan dan dikriminalisasi. Hal itu tergambar dari upah rendah, tidak adanya perlindungan sosial, ketidak pastian pekerjaan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Para buruh seringkali berhadap-hadapan dengan aparat negara seperti Polisi dan Tentara, ketika mereka menuntut kesejahteran. Dalam edisi ini, Seputar Rakyat menyajikan ulasan, analisis, kritik terhadap proses-proses pembangunan industrialisasi (ekstraktif) sumber daya alam. Baik secara global, nasional dan lokal. Sejatinya, perubahan hanya dapat diraih dengan cara mengokohkan seluruh kekuatan kelas sosial yang tereksploitasi. Salam Redaksi


daftar isi | i

1 5

LAPORAN UTAMA Pak Agus: “Mempertahankan Tanah Adalah Jihad�

6 13

Perkebunan Sawit dan Perlawanan Rakyat Bualemo

14 15

Petani Bohotokong Dipenjara, Karena Memanen Kelapa di Tanah Miliknya

16 19

Hak Guna Usaha PT PN XIV/PT SPN: Bentuk Kebijakan Perampasan Lahan Petani Di Desa Lee,Kabupaten Morowali Utara

20 25

Kondisi Kelas Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit PT SPN di Morowali Utara

26 29

LAPORAN KHUSUS Kenapa Mereka Menolak Reklamasi Teluk Palu?

30 41

Kondisi dan Dinamika Buruh TambangMorowali

42 24

Mahaguru Investigasi Itu Telah Pergi

45 52

OPINI Bisnis Biofuel, Perkebunan Sawit dan Perampasan Tanah


laporan utama | 01

Mempertahankan Tanah Adalah Jihad. (sumber foto Budi Siluet)

Pak Agus: “Mempertahankan Tanah Adalah Jihad� Senja hampir usai dan alam mulai beranjak gelap, serangga-serangga halus memenuhi udara diatas jalan yang berlubang itu,beberapa masuk dimataku dan terasa perih,laju sepeda motor sedikit kuperlambat. Desa Malik, nama kampung ini, sebuah desa di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Sejak enam tahun lalu, kecamatan ini bergolak. Gerakan spontan petani melawan pencaplokan tanah mereka oleh PT Wira Mas Permai (PT WMP) belum juga usai. Meski perusahaan ini dalam aktivitasnya selalu mendapatkan pengawalan pasukan Brimob dari Kepolisian Resort Banggai, namun perlawanan petani, sekalipun skalanya kecil, masih terus berlangsung. Saat ini para

petanimendapatkan sekutu alamiahnya: kaum buruh, persisnya buruh perkebunan yang hidupnya juga melarat. *** PT Wira Mas Permai atau biasa disingkat PT WMP adalah anak perusahaan dari Kencana Agri Limited. Kencana Agri Limited adalah produsen minyak sawit mentah (CPO) dan inti minyak sawit mentah (CPKO) dengan perkebunan kelapa sawit di daerah strategis Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Perusahaan ini dipimpin oleh Mr. Henry Maknawi. Sampai 31 Desember 2009, luas perkebunan Kencana Agri Limited diperkirakan lebih dari 188.000 hektar dengan luas tanaman lebih dari 39.000 hektar,

termasuk tanah di bawah program plasma. Sejak 25 Juli 2008, Kencana Agri Limited telah menjadi perusahaan go public dengan mencatatkan sahamnya di papan utama Bursa Efek Singapura. Di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, PT WMP beroperasi sejak 2009 ketika mereka mengantongi Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 525.26/15/Disbun tetang Izin Lokasi seluas 17.500 Ha. Pada 2011, perusahaan ini mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan Nomor 525.26/1922/Disbun. Di tahun itu juga, perusahaan ini mengantongi sertifikat HGU Nomor 82/HGU/BPNRI/2011 dengan luas lahan 8.773,38 Ha. ***


laporan utama | 02

Pak Agus dengan anak bungsunya (sumber foto Budi Siluet)

Dengan mata masih perih, kuparkir sepeda motor didepan sebuah pondok berhalaman luas, tanpa pagar,dengan pohon nangka tegak menjulang sebagai penghias. Sekali saja saya memberi salam dan yang punya rumah segera keluar menemui, seorang lelaki berumur sekitar 40 tahun dan seorang perempuan sekitar 30 tahun, saya rasa mereka suami istri. Kujulurkan tangan, “Saya Budi Pak, Pak Agus kan?” Dia membenarkan. Sebelumnya, saya memang telah mendapatkan sedikit informasi tentang dia dari seorang kawan buruh perkebunan.

tan istrinya, kami mulai bercerita tentang perjuangannya mempertahankan tanah dari pencaplokan PT WMP. Tiba-tiba saja istrinya datang membawa nampan dari plastik, diatasnya ada bakul ukuran kecil berisi nasi dan sepiring ikan goreng serta sambal. Segera saja dia mempersilakan kami makan. Untuk kedua kalinya hati saya bergetar, “orang semiskin ini begitu memuliakan tamu,” kepala saya sedikit tertunduk. Setelah selesai makan, kami baru melanjutkan cerita.

Saya pun dipersilakan masuk kerumah berlantai tanah itu. Di dalam, ada dua kursi plastik dan sebuah meja plastik, disebelahnya ada sebuah tempat tidur dari kayu. Dua anak laki-laki berbadan kurus berbaring disitu, sedikit malu-malu menatapku. Anak yang lebih tua segera mematikan televisi dan masuk kamar, mungkin karena kehadiranku. Rumah ini hanya memiliki satu kamar, saya menduga mereka berempat tidur dalam satu kamar.

Pak Agus berasal dari Isimu, sebuah daerah di Provinsi Gorontalo. Sekitar tahun 1991, dia berangkat ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Muslim Indonesia (UMI), mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Dia bercita-cita menjadi guru madrasah. Namun, nasib berkata lain. Karena tidak punya cukup biaya, kuliahnya berakhir saat memasuki semester empat.

Tanpa pengantar panjang, saya langsung menceritakan siapa saya dan apa maksud kedatangansaya. Tidak lama berselang, istrinya datang membawa dua gelas kopi. Saya hanya bergumam dalam hati, “orang yang hidup sangat sederhana begini,begitu menghormati tamu, mungkin saja ini sendok kopi dan gula terakhir dalam kaleng penyimpannya. ”Sambil menikmati kopi yang agak manis bua-

Tiba PertamaKalinya di Desa Malik

Karena tidak bisa lagi meneruskan kuliah, Pak Agus kemudian berpikir untuk pulang kampung. Sampai dikampung, dia mendapatkan informasi bahwa banyak keluarganya di daerah Paguyaman, Provinsi Gorontalo, sekarang pindah ke Desa Malik, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.Tanpa berpikir panjang, Pak Agus lalu berangkat menuju Desa Malik, siapa tahu didaerah baru, dia mendapatkan peruntungan. Dan ternyata benar, ditempat baru ini, dia mendapat-


laporan utama | 03 kan jodohnya. Sanak keluarga Pak Agus semuanya berasal dari satu desa, yakni Desa Pilomonu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Memang ada kesamaan nama antara Kecamatan Bualemo di Kabupaten Banggai dengan Kabupaten Bualemo di Provinsi Gorontalo. Pasalnya, mayoritas penduduk Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, berasal dari wilayah Provinsi Gorontalo, sehingga wilayah baru yang mereka tempati diberi nama yang sama. Keluarga besar Pak Agus sebenarnya pindah ke Desa Malik bukan karena keinginan sendiri. Tetapi karena di desa asalnya, mereka tidak mempunyai apaapa lagi untuk bisa bertahan hidup. Awalnya mereka memiliki tanah yang luas dan subur di tempat asal. Kelapa dan jagung adalah tanaman andalan mereka. Namun,semua berakhir dengan hadirnya perusahaan perkebunan tebu. Pada awalnya, mereka mengira perkebunan tebu akan membawa kesejahteraan. Menurut orang Gorontalo, tanaman tebu atau dalam bahasa Gorontalo disebut patodu merupakan salah satu simbol adat di limo lo pohalaa. Tebu merupakan lambang rezeki atau makanan kemakmuran. Tetapi di Paguyaman, dimana konsesi pertama pabrik gula dilakukan pada 1992, ribuan hektare tebu yang ditanam bukan lambang kemakmuran. Namun sebaliknya,lam-

bang kesengsaraan dan pengusiran. Dengan alasan itulah, bermodal biaya ganti rugi lahan yang sebetulnya tidak mencukupi, 175 Kepala Keluarga (KK) dengan ketua rombongan Pak Hamza Ahmad berangkat menuju Desa Malik pada 1997 untuk mencoba peruntungan. Pada awalnya, mereka meminjam lahan masyarakat atau bagi yang masih punya simpanan uang, membeli lahan milik masyarakat lokal yang saat itu masih sangat murah. Mereka menggunakan lahan itu untuk berkebun, menanam tanaman bulanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanah Harapan Pada 24 April 2000, Hamza Ahmad selaku ketua rombongan dengan surat pengantar kepala desa saat itu, mewakili 175 KK memohon kepada Bupati Banggai untuk mendapatkan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan perkebunan. Pada 6 September 2000, keluar surat rekomendasi dari bupati yang menjelaskan bahwa Bupati Banggai merekomendasikan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 450 Ha yang terletak di Desa Malik. Setelah mendapatkan surat rekomendasi itu, 175 KK tersebut segera membuka lahan. Namun, mereka hanya mampu membuka lahan seluas 125 Ha dan menanam berbagai macam tanaman serta mendirikan pondok di tengah ladang.Bagi mereka, lahan tersebut adalah

tanah harapan, harapan untuk masa depan anak dan cucu. Mereka tidak punya pikiran lagi untuk meninggalkan Desa Malik. Mereka berkeyakinan disinilah mereka akan hidup, membangun keluarga, dan tentu saja setelah mati, akan dikuburkan disini. PT Wira Mas Permai:Perusahaan Pencaplok Tanah Selama setahun dari 2009 sampai 2010, PT WMP dibantu pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa aktif mensosialisasikan maksud dan tujuan keberadaan mereka. Mereka menyatakan keberadaan mereka adalah untuk bermitra dengan masyarakatdan petani. Mereka datang bukan hanya untuk membangun perkebunan mereka, namun juga untuk membangun kebun-kebun plasma milik masyarakat. Janji pihak perusahaan yang saat itu diwakili oleh manajer perkebunan Lutfi Wibisono dan bagian humas perusahaan Faisal Badjarat, bahwa mereka akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat disambut gembira. Apalagi janji perusahaan juga dikuatkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Camat Bualemo Isnaeni Larekeng. Pembagian 80:20 adalah kata kunci yang ampuh hingga petani rela melepaskan lahan mereka untuk ditanami sawit, meski sampai saat ini, mereka tidak pernah mengerti apa arti pembagian 80:20 itu. Keluarga besar Pak Agus juga-


laporan utama | 04 melakukan hal yang sama. Mereka melepaskan 75 Ha lahan mereka dari 125 Ha yang telah mereka olah, untuk ditanami sawit sehingga lahan mereka yang tersisahanya50 Ha. Bahkan Pak Agus sendiri juga merasa senang, karena tanaman yang tumbuh diatas lahan mereka diganti rugi dengan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) yang jumlahnya sekitar Rp 500.000-Rp 1.000.000. Ternyata belakangan baru diketahui pembayaran GRTT adalah surat pelepasan hak atas tanah. Dalam waktu singkat, tanaman penduduk berubah menjadi sawit dan pondok-pondok petani berubah menjadibarak sertakantor perusahaan. Tapi bukan hanya itu,lahan-lahan milik petani yang tidak dilepaskan pada praktiknya juga digusur dan ditanami sawit oleh perusahaan. Maka lengkaplah sudah, tidak ada satupun lahan yang tidak ditanami sawit. Petani sempat memprotes, namun pihak perusahaan menjelaskan bahwa semua yang tergusur adalah untuk plasma. Para petani pun hanya bisa diam tanpa pertanyaan lebih lanjut.

Tanah hasil reklaiming (Sumber :foto YTM)

Sialnya, perusahaan yang masih berada dalam proses awal membangun kebun dan membutuhkan tenaga kerja relatif banyak, berhasil merekrut para petani menjadi buruh kebun (untuk pekerjaan pembenihan dan penanaman). Meski upahnya sangat rendah,yakni Rp 35.000/ hari,dengan resiko kecelakaan kerja cukup tinggi dan tanpa


laporan utama | 05 manajeman keselamatan kerja sama sekali,namun apa dikata, mereka butuh uang kontan untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah tiga tahun berselang, kebutuhan akan tenaga kerja semakin berkurang dan kebun plasma juga tidak pernah ada. Sampai sawit dipanen, tidak ada pembagian sepersenpun untuk masyarakat. Maka lengkaplah penderitaan mereka,mau bertani tanah tidak ada lagi, mau menjadi buruh juga tidak ada lagi yang menyewa tenaga mereka,mencari rotan atau damarpun sangat sulit, karena hutan telah hilang berganti sawit. Pak Agus Memimpin Perlawanan Dengan kondisi seperti itu, banyak keluarga Pak Agus mulai berpikir meninggalkan Desa Malik. Tanah harapan tidak ada lagi, bekerja sebagai buruh tidak ada yang menyewa dan kalau pun ada, upahnya tidak seberapa karena harus bersaing dengan petani-petani desa lain yang bernasib sama. Di Kecamatan Bualemo, memang bayak petani kehilangan tanah, bahkan tanah-tanah transmigrasi yang bersertifikat, habis dicaplok oleh perusahaan. Kalaupun ada tanah yang tersisa, cuma lahan-lahan sempit. Dengan kurangnya modal dan teknologi, hasil bertani tidak bisa lagi diharapkan untuk menjamin hidup lebih layak. Keluarga besar Pak Agus yang semula berjumlah 175 KK, kini tersisa 47 KK, kebanyakan telah pergi mencari tempat lain untuk

hidup. Menurut Pak Agus, situasi ini jelas adalah pengusiran dan dia tidak ingin keluarganya yang tersisa kembali terusir seperti di Paguyaman. “ Tanah-tanah harus diambil kembali, kalau tidak, kita tidak punya harga diri sebagai manusia,” kata Pak Agus. Ia juga menyatakan, “tanah-tanah itu adalah hak kami, dan dirampas seenaknya, mempertahankan tanah adalah jihad dan kalautoh harus mati kita mati syahid.” Kata-kata lugas dan tegas yang mengalir dari mulutnya membuat saya merinding. Karena itu, pada tahun 2013, Pak Agus memimpin keluarganya yang tersisa untuk menduduki lahan-lahan yang dikuasai perusahaan. Tanaman sawit dibakar dan tanah kembali ditanami jangung,kedelai dan wijen. Pondok-pondok juga kembali didirikan. Total luas lahan yang mereka reklaim adalah 43,5 Ha dari 55 Ha yang tidak diberikan GRTT. Menanggapi tindakan pengambil alihan tanah oleh petani itu, pihak perusahaan langsung mendatangkan aparat kepolisian (Brimob) dengan peralatan penuh. Bukan hanya itu, preman-preman bayaran perusahaan setiap harinya datang meneror petani. Namun, para petani tidak bergeming. Mereka tetap menduduki dan mengolah lahan tersebut sampai saat ini. Seperti kata pak Agus,“apa yang kami lakukan ini adalah jihad, kalau toh darah saya akan tertumpah, maka saya tidak akan menyesal sama sekali dan Insya

Allah saya mati sebagai syahid”. *** Tidak terasa waktu telah menunjukan pukul 23.45 WITA. Pembicaraan yang menguras emosi ini terpaksa diakhiri. Saya pamit pulang dan berjanji akan datang lagi.Kami bersalaman danPak Agus sedikit menundukan tubuhnya. Saat itu, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. (Budi Siluet)


laporan utama | 06

Perkebunan Sawit (sumber foto Istimewa)

Perkebunan Sawit dan Perlawanan Rakyat Bualemo “Mati lebih baik dari pada harus hidup sebagai buruh perkebunan sawit.�(Burhan Waminu) Tanggal 1 Februari 2016, PT Wiramas Permai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kepada 278 pekerjanya. Sebelumnya, pada 21 Februari 2015, PT Wiramas Permai telah mengurangi tenaga kerjanya sebanyak 179 orang. Jadi, ada 457 pekerja PT Wiramas Permai yang di-PHK secara sepihak tanpa pasangon dalam waktu satu tahun terakhir. Dalam surat edaran PT Wiramas

Permai, disebutkan beberapa alasan PHK tersebut. Pertama, kondisi lahan secara kultur teknis tidak mungkin dikembangkan dan curah hujan berada dibawah agronomis. Kedua, jumlah tenaga kerja melebihi normal luasan efektif perkebunan. Pekerja yang di-PHK notabene adalah masyarakat Kecamatan Bualemo yang hidup bermukim

di wilayah sekitar perkebunan kelapa sawit PT Wiramas Permai. Sejak 2010, mereka telah bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit PT Wiramas Permai. Selain mem-PHK tenaga kerjanya, PT Wiramas Permai juga telah menyerobot dan menguasai lahan masyarakat Kec. Bualemo seluas 996 Hektar. Lahan ini kemudian ditanami kelapa kelapa sawit sejak tahun 2011. Lahan tersebut ada-


laporan utama | 07 lah lahan transmigrasi yang disiapkan untuk pengembangan perkebunan rakyat yang tersebar di 5 desa Kecamatan Bualemo, antara lain Desa Malik Makmur, Desa Sampaka, Desa Bima Karya, Desa Nipa Kalimoa dan Desa Lembah Tompotika. Fakta-fakta tersebut cukup membuktikan bahwa retorika Negara Republik Indonesia yang mengizinkan investasi perkebunan sawit untuk ber operasi guna mensejahterakan rakyatnya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, tidak terealisasi. Kita sama-sama tahu, kehadiran PT Wiramas Permai di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, dianggap sebagai perwujudan amanat UU 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Bab II Pasal 3 tentang tujuan penyelenggaraan perkebunan. Konflik PT Wiramas Permai dan masyarakat Bualemo membuktikan yang sebaliknya, yaitu praktek penjajahan yang dilakukan oleh investasi perkebunan kelapa sawit di negeri ini. Bualemo dan Masa Lalunya Bualemo adalah salah satu dari 23 Kecamatan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Luas wilayah nya 862,00 KM2 dan berisikan 19 desa yang menampung 18.721 jiwa manusia yang hidup dengan berbagai macam mata pencaharian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014-2015, mayoritas masyarakat Bualemo hidup sebagai petani. Catatatan

BPS menyebutkan,ada 5.045 keluarga petani yang terbagi ke dalam keluarga petani yang mempunyai lahan sebanyak 4.936; keluarga petani hutan (petani yang memanfaatkan hasil hutan) sebanyak 109 keluarga, dan keluarga nelayan yang jumlahnya 527 keluarga pada 2015. Menariknya, dalam data geografis dan demografis Bualemo pada 2015, dari total 18.721 jiwa yang hidup di Kec.Bualemo, 11.757 jiwanya hidup dipesisir pantai dan sisanya hidup di lembah Gunung Tompotika. Tetapi, hal itu justru tidak membuat masyarakat Bualemo menjadi nelayan. Bualemo atau Boalemo berasal dari bahasa Bugis (Bone) yang artinya “Tanah Buah Lemon. � Pemberian nama Bualemo ini sangat erat kaitannya dengan sejarah ditemukannya dataran Kabupaten Boalemo di Provinsi Gorontalo oleh pelaut Kerajaan Bone. Hal itu dikarenakan pusat administrasi Kecamatan Bualemo secara kultur maupun bahasa didominasi oleh masyarakat suku Gorontalo yang berasal dari daerah Kabupaten Boalemo di Provinsi Gorontalo. Akibatnya, dua desa yang menjadi pusat administrasi Kecamatan Bualemo diberi nama Desa Bualemo A dan Desa Bualemo B. Dulunya, dataran Kecamatan Bualemo berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Pagimana. Ditahun 2002, terjadi pemekaran menjadi daerah Kecamatan Bualemo dengan jumlah definitif 13 desa.

Datararan Bualemo identik dengan Gunung Tompotika yang menjadi salah satu simbol Kabupaten Banggai. Konon Gunung Tompotika dulunya adalah pusat Kerajaan Tompotika, salah satu kerajaan diujung timur Pulau Sulawesi yang tidak pernah tunduk pada kekuasaan kolonial. Gunung Tompotika juga merupakan areal yang dihuni suku Loinang (Saluan) dan Loon (Balantak) sejak dahulu kala. Tidak hanya itu, di ujung timur dataran Kecamatan Bualemo, kita juga bisa menemukan lokasi penangkaran populasi burung maleo, salah satu hewan endemik Pulau Sulawesi yang terancam punah.Selain itu, di dataran Kec. Bualemo, juga terdapat Hutan Suaka Margasatwa Pati-Pati sebagai tempat hidup berbagai macam flora dan fauna endemik Pulau Sulawesi. Pada 1984, datanglah masyarakat dari Jawa berjumlah 85 KK sebagai peserta transmigrasi gelombang pertama. Mereka disediakan lahan sekitar 170 hektar dan ditempatkan di daerah Desa Longkoga Barat, Kecamatan Bualemo. Kemudian, pada 1995, disusul masuknya peserta transmigrasi gelombang kedua dengan jumlah 165 KK dan luas lahan sekitar 330 Hektar.Peserta transmigrasi tersebut berasal dari berbagai daerah, seperti Jawa, Bali,NTB serta peserta transmigrasi lokal (dalam daerah). Di tahun-tahun berikutnya, kedatangan masyarakat dari luar Bualemo terus terjadi sebagai peserta transmigrasi


laporan utama | 08 dan berakhir pada 1997.Peserta transmigrasi terakhir berasal

dari Jawa dan NTB berjumlah 100 KK dengan luas lahan yang

disediakan sekitar 200 Hektar (Lihat Tabel 1 dibawah ini).

Tabel 1 Penempatan Transmigrasi di Kec.Bualemo No 1

UPT/Lokasi Desa

Tahun Daerah Asal Penempatan 1984-1985 Jatim, NTB, Lokal 1986 Jatim, Lokal 1986 Jatim, Lokal

2 3

Samaku I(Lembah Tompotika) Samaku II (Mayayap) Samaku III(Bima Karya)

4

TSPDP Malik

1990-1991

5

TSPDP Tikupon

1991-1992

6

TSPDP Bualemo

1991-1992

7 8 9*

11*

TSPDP Mayayap TSPDP Sampaka I TSPDP dan TSM Longkoga Barat; TSM Toiba TSPDP Sampaka II; TSPDP LongkogaBarat TSPDP Samaku; TSM Toiba

12

TSPDP Longkoga Timur

10*

1992 1992 1993 - 1995 1995 - 1996 1996 - 1997 1997

Jumlah KK

Keterangan

250 kk

150 kk

Desa Lembah Tompotika Trans Mayayap Desa Bima Karya Desa Malik Makmur Trans Tikupon

241 kk

Desa Bualemo

100 kk 100 kk 153 kk

Desa Mayayap Trans Benteng Desa Dwikarya

200 kk

Trans Tibombo

250 kk 150 kk

Jatim, NTB, Bali, PTA Jatim, Jateng, NTB, APPDT Bali, Jateng, Jatim, NTB NTB Bali, Jatim Bali, Jabar, APPDT Bali, NTT, APPDT Jateng, Bali, APPDT NTB, Jatim

248 kk

150 kk 100 kk

Desa Dwikarya

* Dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab.Banggai 2015. Sebagai masyarakat peserta transmigrasi (masyarakat pendatang baru), sudah menjadi kewajiban untuk berbaur membangun hubungan sosial dengan masyarakat lama Bualemo (pribumi). Hubungan sosial antara masyarakat peserta transmigrasi dan masyarakat lama Bualemo membuat pola produksi masyarakat lama be-

rubah drastis. Yang dulunya hanya sebagai petani yang memanfaatkan hasil hutan secara tradisional, perlahan-lahan berubah menjadi petani yang memanfaatkan lahan tetap secara berkelanjutan (modern). Sebelum datangnya penduduk transmigrasi, masyarakat Bualemo memenuhi kebutuhan pokok danbahan makanan

lewat kegiatan perladangan (menanam padi ladang) dan menanam kelapa serta memanfaatkan hasil-hasil laut sebagai nelayan. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan asupan makanan pokok dari kegiatan pengolahan sagu sebagai bahan dasar makanan lokal onyop. Sementara, pemenuhan beras berasal dari padi ladang. Masyarakat Bualemo mengalami peruba-


laporan utama | 09 oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada tahun 1848. Ketika itu, ada empat batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari Mauritius dan Amsterdam serta ditanam di Kebun Raya Bogor. Tanaman kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911.

Perkebunan Sawit di atas lahan petani (ilustrasi)

han penyajian menu konsumsi setelah mendapatkan pengaruh besar dari penduduk peserta transmigrasi. Peserta transmigrasi, terutama orang Jawa dan Bali mengusahakan secara swadaya percetakan sawah. Keberhasilan mencetak sawah itu memicu masyarakat Bualemo ikut mencetak sawah. Walaupun demikian, tetap saja terjadi perbedaan cara pengolahan sawah antara orang Jawa dengan orang Bualemo. Keahlian dan pengalaman dalam urusan mengelola sawah membuat orang Jawa dan Bali lebih cepat berhasil dibandingkan penduduk pribumi, sehingga secara perlahan-lahan masyarakat Bualemo mulai mencontoh teknik mengelola sawah orang Jawa dan Bali. Ditahun 2009, masyarakat Bualemo dikejutkan oleh hadirnya

perusahaan perkebunan sawit berskala besar, yaitu PT Wiramas Permai, salah satu anak perusahaan milik Grup Kencana. Mereka berjanji akan membuka lapangan pekerjaan dan menyejahterakan masyarakat sekitar perusahaan sawit. PT Wiramas Permai berhasil mempengaruhi masyarakat Bualemo agar menyerahkan lahan-lahan produktif mereka untuk ditanami kelapa sawit, dan sejak saat itulah derita rakyat Bualemo dimulai. Ekspansi Perkebunan Sawit dan PT Wiramas Permai Tanaman kelapa sawit (elaeis guineensis) yang berasal dari Afrika Barat, merupakan tanaman penghasil utama minyak nabati yang mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia

Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Hallet, seorang Belgia yang telah belajar banyak tentang kelapa sawit di Afrika. Budidaya yang dilakukannya diikuti oleh K.Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sejak itu, perkebunan kelapa sawit di Indonesia berkembang. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di pantai timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunannya mencapai 5.123 ha. Indonesia mulai mengekspor minyak kelapa sawit pada 1919 sebesar 576 ton ke negara-negara Eropa. Kemudian, pada tahun 1923, Indonesia mulai mengekspor minyak inti sawit sebesar 850 ton. Memasuki era Orde Baru, dengan alasan menciptakan kesempatan kerja, kesejahteraan masyarakat dan sebagai sektor penghasil devisa Negara, pemerintah terus mendorong pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Sampai dengan 1980, luas lahan mencapai 294.560 ha dengan produksi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil atau CPO) sebesar 721.172 ton. Sejak itu, perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang pesat,


laporan utama | 10 terutama perkebunan rakyat. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang melaksanakan program Perkebunan Inti Rakyat (PIR-bun). Dalam pelaksanaannya, perkebunan besar sebagai inti membina dan menampung hasil perkebunan rakyat di sekitarnya yang menjadi plasma. Perkembangan perkebunan semakin pesat lagi sejak 1986, setelah pemerintah mengembangkan program lanjutan, yaitu PIR-Transmigrasi. Program tersebut berhasil menambah luas lahan dan produksi investasi kelapa sawit di Indonesia. (Hartono, 2007). Masifnya ekspansi perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah, khususnya di Sulawesi Tengah, telah menimbulkan banyak pro dan kontra. Ditengarai banyak terjadi kerusakan lingkungan dan perampasan tanah serta pelanggaran hak-hak petani dan buruh di perkebunan sawit. Mereka kerapterpinggirkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara yang hidup dilingkar perkebunan sawit. Ekspansi perusahaan perkebunan sawit juga tidak dapat dilepaskandari keterlibatan sektor finansial, terutama kelompok perbankan, dalam mendukung investasi perkebunan sawit. Misalnya, BNI, Bank Danamon dan Bank Mandiri ikut memberikan bantuan modal kepada perusahaan Kencana Agri. Pembangunan perkebunan kelapa sawit dimulai di Sulawesi Tengah sejak 1990an. Di antara

perusahaan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) yang memulai usaha perkebunan sawit skala besar saat itu adalah PT Hardaya Inti Plantation (HIP) di Kab. Buol, PT Tamaco Graha Krida (TGK) dan PTPN XIV di Kab. Morowali serta PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) di Kab. Banggai. Lebih dari 48 ribu hektar lahan perkebunan dikuasai oleh empat korporasi tersebut. Kemudian pada 20072008, ekspansi perkebunan kelapa sawit kembali terjadi secara masif. Kala itu, Astra Agro Lestari (AAL) adalah salah satu grup yang aktif melakukan pembangunan dan perluasan perkebunan kelapa sawit. Catatan WALHI Sulteng menyebutkan bahwa dalam lima sampai enam tahun terakhir, Astra Agro Lestari (AAL) diperkirakan menguasai areal seluas 77.359 ha (berdasarkan izin lokasi) melalui lima anak perusahaannya di Kabupaten Morowali. Sementara itu, Golden Agri-Resouces Ltd. yang selanjutnya disebut Sinar Mas Group (Golden Agri Resources), juga menguasai areal yang tak kalah luasnya,yaitu 92.188 ha,melalui lima anak perusahaannya di Kabupaten Morowali. Selain dua raksasa perkebunan kelapa sawit tersebut, perluasan perkebunan kelapa sawit yang juga cukup signifikan dilakukan oleh Kencana Agri,sebuah perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha bernama Mr. Henry Maknawi. Perusahaan yang berbasis di Singapura itu hingga saat ini memiliki tiga anak perusahaan

yang menguasai lahan dengan luas bervariasi didataran Kab. Banggai. Diantaranya adalah PTWiramas Permai di Kec. Bualemo yang tercatat menguasai areal Hak Guna Usaha (HGU) seluas 8.773 ha dan PT Sawindo Cemerlang di Kec. Batui serta Batui Selatan yang memiliki areal HGU seluas 8.493 ha. Selain kedua perusahaan tersebut, Kencana Agri juga mengakuisisi satu perusahaan perkebunan lokal, yaitu PT Delta Subur Permai (DSP) milik pengusaha lokal di Kab.Banggai yang sejak lama memiliki areal konsesi perkebunan di Kec. Batuiseluas 4.080 ha. Perluasan perkebunan kelapa sawit yang semakin masif ini tak dapat dipisahkan dari economic booming di sektor perkebunan kelapa sawit yang dipicu oleh tingginya permintaan minyak nabati dunia untuk memenuhi konsumsi aneka makanan, kosmetikdan agrofuel. PT Wiramas Permai adalah salah satu dari ketiga anak perusahaan Kencana Agri yang aktif beroperasi di Kab. Banggai, tepatnya di Kec.Bualemo. Sejak 2009, dengan mengantongi surat izin lokasi nomor 525.26/15/Disbun/2009 seluas 17.500 ha, PT Wiramas Permai memulai pembukaan lahan (land clearing). Setelah itu, terbit izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 8.773,38 ha. Namun, saat ini, PT Wiramas Permai belum memanfaatkan keseluruhan lahan yang dikuasai. Berdasarkan hasil pemantauan lingkungan berkala Dinas Perkebunan Kab. Banggai semester I 2015, lahan


laporan utama | 11 yang dimanfaatkan hanya seluas 3.182,66 ha dari total luas izin HGU. Dari luas areal tersebut, terdapat areal berbatu yang tidak bisa ditanami sawit seluas 87,65 ha. Pada 2009, PT Wiramas Permai memulai aktivitas perkebunan kelapa sawitnya dengan membuka lahan seluas 22,04 ha di Desa Dwikarya untuk dijadikan lokasi pembibitan. Dengan 209 tenaga kerja berstatus Pekerja Harian Lepas (PHL), PT Wiramas Permai mampu membudidayakan sekitar 100 ribu bibit sawit yang siap ditanam. Proses pembibitan berjalan seiring dengan perluasan pembukaan lahan. Sampai saat ini,lokasi penanaman kelapa sawit PT Wiramas Permai dibagi menjadi 6 afdeling dan1 lokasi budidaya bibit kelapa sawi, yaitu Afdeling Alfa seluas 573,25 ha; Afdeling Delta seluas 555,23 ha; Afdeling Echo seluas 902,35 ha; Afdeling Fanta seluas 714,33 ha; Afdeling Hotel seluas 554,73 ha; Afdeling Papa seluas 749,37 ha, dan Nursery (lokasi budidaya bibit kelapa sawit) seluas 31 ha. Walaupun banyak perlawanan dari masyarakat, tetapi lokasi itu berhasil dikuasai oleh perusahaan. Sejak 2009, PT Wiramas Permai dihadapkan dengan perlawanan masyarakat Bualemo. Berbagai macam masalah yang dilahirkan oleh PT Wiramas Permai memicu bangkitnya per lawanan masyarakat Bualemo. Diantaranya adalah sengketa lahan perusahaan dengan masyarakat, sengketa ketenagakerjaan dan pelanggaran kese-

lamatan pekerja, pengrusakan hutan dan lingkungan, semuanya itu sudah terjadi sejak awal kehadiran PT Wiramas Permai di dataran Kec.Bualemo. Hanya saja pada saat itu, masyarakat memang belum tahu hak-hak mereka, sehingga mudah dikuasai oleh PT Wiramas Permai. Rakyat Bualemo Melawan Sejak PT Wiramas Permai memulai ekspansinya di dataran Kec. Bualemo pada akhir 2008, terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Sebagian masyarakat merasa kehadiran PT Wiramas Permai adalah sebuah anugerah. Berbagai macam alasan yang dijadikan dasar kehadiran PT Wiramas Permai di dataran Bualemo bisa diterima dengan baik oleh kalangan ini. Salah satu alasan yang dominan saat itu adalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kec. Bualemo. Alasan lapangan pekerjaan muncul tidak secara kebetulan. Berdasarkan hasil pantauan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Banggai 2008, tercatat 60% pemuda (usia produktif) tidak memiliki pekerjaan tetap (pengangguran). Sementara, secara geografis dan demografis dataran Bualemo masuk ke dalam kategori dataran tandus, sehingga mengelola pertanian tidak menarik bagi para pemuda Bualemo. Selain alasan lapangan pekerjaan, PT Wiramas Permai juga menjanjikan skema perkebunan plasma bagi para petani atau pemilik lahan yang lahannya

berada dalam areal HGU dan sekitarnya. Alasan-alasan ini dijadikan bahan propaganda oleh PT Wiramas Permai dalam setiap sosialisasi yang dilakukan. Di samping itu, terdapat pula sikap kontra berbarengan dengan sikap pro di sebagian masyarakat. Berdasarkan pemberitaan dimedia, tercatat sejak awal kehadiran PT Wiramas Permai sampai saat ini, sudah 12 kali masyarakat Bualemo mengeluhkan kehadiran PT Wiramas Permai ke pemerintah daerah Kab. Banggai. Namun, usaha itu bisa dikatakan gagal sebab sampai hari ini pihak pemerintah daerah Kab. Banggai belum menunjukkan sikap tegasnya terhadap konflik berkepanjangan antara masyarakat Bualemo dan PT Wiramas Permai. Sikap kontra (penolakan) oleh masyarakat Kecamatan Bualemo terhadap kehadiran PT Wiramas Permai telah ditunjukkan sejak sosialisasi awal oleh PT Wiramas Permai di kantor pemerintahaan Kecamatan Bualemo pada 11 April 2008. Saat itu, masyarakat beramai-ramai mendatangi tempat pelaksanaan sosialisasi rencana operasional perkebunan sawit PT Wiramas Permai dan menyatakan sikap penolakan terhadap operasi PT Wiramas Permai di dataran Bualemo. Alasannya, kehadiran PT Wiramas Permai di dataran Bualemo akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memonopoli tanah produktif yang sangat luas. Awal 2009, masyarakat kembali


laporan utama | 12 melakukan unjuk rasa ke pemerintah Kab. Banggai dengan tuntutan agar pemerintah kabupaten tidak memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT Wiramas Permai. Namun, perlawanan masyarakat Bualemo terhadap kehadiran PT Wiramas Permai menuai kegagalan. Pada pertengahan 2009, dengan menggunakan berbagai macam cara, PT Wiramas Permai berhasil menguasai lahan (land clearing) seluas 387,10 ha untuk ditanami kelapa sawit. Kemudian dilanjutkan pada 2010, PT Wiramas Permai kembali berhasil melakukan land cearing (LC) seluas 1.904,65 ha.Di tahun 2011 bertambah seluas 419,52 ha, sampai pada 2012 seluas 467,60 ha, dan di tahun 2013 PT Wiramas Permai kembali berhasil menguasai 16,66 ha. Total lahan yang sudah dibuka saat ini kurang lebih seluas 3.182,66 ha. Walaupun protes penolakan operasional PT Wiramas Permai gagal, masyarakat Bualemo tidak henti-hentinya melakukan perlawanan. Ditahun 2011, puluhan masyarakat Kec. Bualemo mendatangi kantor PT Wiramas Permai dengan tujuan menagih janji perusahaan menyediakan perkebunan plasma untuk masyarakat lingkar perkebunan. Penyediaan perkebunan plasma bagi masyarakat lingkar perkebunan adalah kewajiban setiap perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Indonesia. Hal itu sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian No. 26 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa “setiap

perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.� Selain menagih janji penyediaan perkebunan plasma, masyarakat Bualemo juga menuntut dikembalikannya lahan klaim masyarakat yang telah dikuasai secara sepihak. Tercatat ada lebih dari 996 hektar lahan masyarakat yang telah diserobot dan ditanami kelapa sawit tanpa proses pembebasan lahan sejak tahun 2009. Namun, tuntutan-tuntutan masyarakat Bualemo tidak juga direalisasikan oleh PT Wiramas Permai. Pihak PT Wiramas Permai mengakui bahwa mereka memang telah menanami kelapa sawit di lahan masyarakat yang bersertifikat seluas 996 hektar, tetapi mereka bersikeras tidak akan mengembalikan lahan masyarakat yang telah mereka serobot. Berbagai macam strategi digunakan masyarakat Bualemo untuk mendapatkan kembali tanah mereka. Namun, strategi-strategi itu terus berujung pada kegagalan. Pada 2013, sebagian masyarakat Bualemo yang berdomisili di Desa Malik tidak sabar lagi dengan janji-janji manis yang disampaikan oleh PT Wiramas Permai. Mereka mengambilalih kembali lahan mereka yang telah ditanami kelapa sawit (reklaiming). Dengan mengatasnamakan Kelompok

Tani Mootinelo, lahan hasil reklaiming tersebut dikelola secara kolektif. Tercatat sampai hari ini, ada lebih dari 55 ha lahan yang berhasil direklaim oleh Kelompok Tani Mootinelo dan telah ditanami berbagai macam tanaman bulanan, antara lain jagung, kedelai, wijen, dll. Pada 2015, rakyat Bualemo kembali menabuh genderang perlawanan. Kali ini para pekerja perkebunan kelapa sawit PT Wiramas Permai. Perlawanan para pekerja bermula dari PHK massal yang dilakukan oleh PT Wiramas Permai. Sebanyak 179 pekerja berstatus Pekerja Harian Lepas (PHL) di-PHK secara sepihak tanpa kompensasi pesangon dan hak-hak pekerja lainnya. Selain itu, para pekerja juga menuntut jaminan keselamatan kerja sesuai UUNo. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sebelum para pekerja di-PHK massal, pada 26 Januari 2015, mereka sempat membentuk organisasi pekerja yang diberi nama Serikat Buruh Perkebunan Tompotika (SBPT) sesuai UUNo. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Tujuannya, agar ada alat perjuangan hak-hak pekerja perkebunan yang selama ini tidak diberikan oleh PT Wiramas Permai, seperti upah lembur, upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP), cuti haid dan hamil bagi pekerja perempuan, keselamatan pekerja dan hak berunding dalam pengambilan keputusan perusahaan menge-


laporan utama | 13 nai pekerja,serta masih banyak lagi hak lainnya yang diatur dalam UU Ketenegakerjaan. Setelah membentuk organisasi pekerja, para pekerja mulai melakukan perundingan terkait hak-hak pekerja yang sejak 2009 tidak pernah diberikan oleh PT Wiramas Permai. Namun,perundingan-pe rundingan itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi pekerja. Justru sebaliknya, tanggal 21 Februari 2015,semua anggota organisasi pekerja yang berjumlah 179 orang itu di-PHK secara sepihak tanpa diberikan pesangon dan hak-hak lainnya. Upaya pemberangusan serikat buruh (union busting) dengan PHK yang dilakukan oleh PT Wiramas Permai telah melanggar ketentuan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Hal itu justru memancing kemarahan para pekerja perkebunan dan masyarakat Bualemo, sehingga pada bulan Maret 2015, para pekerja yang di-PHK melakukan aksi massa menuntut pemerintah daerah Kab. Banggai agar segera mencabut izin usaha perkebunan (IUP) milik PT Wiramas Permai karena telah memiskinkan masyarakat Bualemo. Adapun perjuangan rakyat Bualemo melawan PT Wiramas Permai masih berlanjut sampai saat ini.

Lahan yang dikuasai perkebunan sawit (sumber foto Monggabay)

Catatan Penutup Fakta di atas hanyalah salah satu contoh dari ganasnya ekspansi perkebunan sawit di Indonesia yang terus-menerus menyingkirkan petani dari kepimilikan alat produksi (tanah), memeras keringat pekerja dan merusak lingkungan serta sumber daya alam hutan. Pengalaman adalah guru yang paling bijak. Kita harus berkaca pada kasus-kasus didaerah lain, seperti kasus di Mesuji dan Riau, dimana petani harus kehilangan nyawa ketika berjuang melawan praktek penjajahan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit; kasus kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimatan yang disebabkan oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit berskala besar; yang terdekat, kasus 23 petani dipenjara oleh aparatur Negara ketika mempertahankan kepemilikan tanah

mereka dari ekspansi perusahaan kelapa sawit PT Kurnia Luwuk Sejati; kasus penyerobotan lahan petani Kec. Batui dan Batui Selatan yang dilakukan oleh PT Sawindo Cemerlang dan PT Delta Subur Permai (DSP), serta yang terbaru adalah kasus kematian alm.Yustus Sanganda, seorang lelaki tua yang konsisten mempertahankan lahan perkebunan keluarga dari ekspansi perkebunan sawit milik PT DSP, namun harus kehilangan nyawa ditengah-tengah lokasi perkebunan kelapa sawit PT DSP. Penyerobotan lahan, pengrusakan lingkungan, PHK dan pemberangusan organisasi rakyat (serikat buruh dan serikat tani)adalah keharusan bagi setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mengejar keuntungan (surplus)sebesar-besarnya.Adapun kemiskinan, pembodohan serta marginalisasi adalah hadiah bagi rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Bualemo mengingatkan kita pada praktek penjajahan VOC terhadap rakyat Indonesiabeberapa ratus tahun lalu. Untuk itu,mari satukan tekad kita. Jangan pernah mundur selangkah pun sebelum kemerdekaan yang dijanjikan oleh pendiri bangsa ini benar-benar kita rasakan bersama. (Syamsul Bahri Panigoro)

Catatan: •

Peraturan Menteri Pertanian No. 26 tahun 2007 telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013.

•

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini dilakukan dengan cara wawancara, pengumpulan dokumen dan pustaka


laporan utama | 14

Aksi unjung raksa petani bahotokong, 2016 (sumber foto Kiki Amstrong)

Petani Bohotokong Dipenjara, Karena Memanen Kelapa di Tanah Miliknya Apet Madili (46), seorang petani dan Imam desa Bohotokong, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, harus berurusan dengan Polisi karena mengambil buah kelapa miliknya sendiri. Polisi menangkapnya karena laporan PT Saritama Abadi, salah satu perusahaan perkebunan kelapa di Kabupaten Banggai. Dia juga dituduh telah melakukan perusakan pagar perusahaan. Padahal, pagar itu adalah hasil keringatnya sendiri. “Dia ditangkap pada 30 november 2016, pukul 09.45 di Desa Polo, Desa tentangga Bohotokong. Tiga orang Polisi

datang dengan pakaian preman. Mereka mendobrak pintu rumah tante Mili. Lalu masuk tanpa permisi kepada pemilik rumah. Polisi itu menangkap Apet yang sedang bekerja makan gaji (sebagai buruh harian) kepada Pak Yamin. Saat itu, Apet sedang mengeringkan kelapa dalam bersama empat orang rekannya.” Kata Kiki Amstrong, aktivis Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Wilayah Sulawesi Tengah. Apet ditangkap tanpa perlawanan sedikit pun. Saat itu, Apet tidak memakai baju dan alas kaki. Untungnya, dia masih sempat menarik baju dari kursi tak

jauh dari tempat pengeringan kelapa dalam. Apet dibawa ke Mapolres Banggai menggunakan mobil Avansa berwarna merah. Saat Apet ditangkap, Polisi tidak membawa surat penangkapan. Keluarga Apet menerimanya setelah tiga jam sesudah Apet ditangkap. “Keluarga pak Apet menerima surat penangkapan nanti tiga jam setelah Polisi membawa pak Apet. Surat itu, mereka titipkan kepada pak Sekdes, dan Sekdes memberikannya kepada Sofyan Lamaga, ketua Organisasi Tani, buruh Nelayan (Ortabun) di desa Bohotokong dua jam setelah pak Apet dibawa Polisi.”


laporan utama | 15 Kata Kiki Pak Sofyan, menerima surat penangkapan itu dari Suwandi, Anggota Polsek Bunta. Katanya, pihak Polres Banggai, menitipkan surat itu ke Polsek untuk diberikan kepada Apet Madili. Atas penangkapan itu, petani Bohotokong menggelar unjuk rasa di Kantor Polres Banggai, DPRD Banggai dan Bupati Banggai pada Senin, 5 desember 2016. Mereka memprotes tindakan Polisi yang cenderung memihak kepada perusahaan. Sebabnya, kelapa dalam itu bukanlah milik PT Saritama Abadi, namun milik Apet Madili. Saat berunjuk rasa di Polres Banggai, para petani menuntut agar Apet Madili segera dibebaskan karena tidak bersalah. Namun, pihak Kepolisian menolak dengan alasan Apet Madili telah terbukti merusak pagar dan mencuri kelapa milik PT Saritama Abadi.

mengklaim jika pemberian HGU tersebut bermasalah. Saat itu para petani diterima oleh Anggota Komisi satu DPRD Kabupaten Banggai; Suharto Yinata, dari Partai Hanura, Irwanto Kulap, dari Partai Golkar, Bachtiar Pasman, dari Partai PKB, dan Zaenuri, dari partai PDIP. Dalam negosiasi yang berlangsung sengit, para petani terpaksa menerima usulan DPRD Banggai untuk meninjau kembali HGU milik PT Saritama Abadi. Pihak DPRD Banggai menganggap bahwa HGU milik PT Saritama Abadi itu sah secara hukum. Kendati, para petani menolak, karena tanah itu sejatinya milik warga Desa Bahotokong. Karena, tanah itu telah didistribusikan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1980.

“Pak Apet dituduh merusak pagar yang dia buat sendiri. Dia juga dituduh telah mencuri buah kelapa miliknya sendiri. Padahal, pohon kelapa itu milik orang tua Apet yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, setelah perusahaan kelapa itu diberikan HGU. Tanah yang sudah ditanami kelapa milik pak Apet itu diklaim masuk dalam HGU�. Tutur Kiki,

Menurut Kiki, tanah milik warga itu adalah tanah bekas perkebunan Belanda (Ondememing) di Desa Bohotokong. Sehingga, pemerintah mestinya tahu jika tanah itu telah menjadi milik para petani. Sebab, para petani telah mengelola tanah itu sejak tahun 1982 pasca HGU hak barat itu berakhir di tahun 1980. Petani Bohotokong juga telah berkali-kali menyurat Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mensertifikasi tanah itu. Namun tak mendapat jawaban, justru BPN mengeluarkan HGU PT Saritama Abadi.

Tuduhan itu membuat petani gerah. Mereka kemudian mendatangi DPRD Banggai dengan tujuan agar HGU milik PT Saritama Abadi dicabut. Para petani

Kasus yang menimpah Apet Madili sesungguhnya telah berlangsung lama sejak kehadiran perusahaan di Desa Bohotokong. Kriminalisasi terhadap

Apet madili & Kiki Amstrong (sumber foto Kiki Amstrong)

petani terus berulang terjadi sejak tahun 1990-an. Dari mulai pengancaman, intimidasi hingga penangkapan terhadap petani. Menurut Kiki Amstrong, pemerintah mestinya sudah belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Namun, hal itu justru kembali terulang dengan ditangkapnya Apet Madili. Dia menyatakan jika pemerintah selama ini sama sekali tidak memberikan perlindungan terhadap petani. Kiki berharap agar pemerintah betul-betul serius menyelesaikan kasus-kasus Agraria. Jika tidak, maka para petani Bohotokong akan terus mendapat kriminalisasi hingga penangkapan. Dia juga berharap, agar petani Bohotokong selalu solid berjuang. Karena, hanya dengan itulah petani bisa kuat menghadapi perampasan tanah. (Kadi)


laporan utama | 16

Lokasi Perkebunan PT SPN. Foto diambil tahun 2016 (sumber foto YTM)

Hak Guna Usaha PT PN XIV/PT SPN: Bentuk Kebijakan Perampasan Lahan Petani Di Desa Lee, Kabupaten Morowali Utara Awal tahun 2015, sekitar 30 orang masyarakat Desa Lee melakukan aksi di depan Kantor Bupati Morowali Utara dengan maksud menghentikan aktivitas perusahaan kelapa sawit PTPN XIV/ PTSPN yang sedang melakukan penggusuran secara paksa. Dalam aksi tersebut, masyarakat yang berprofesi sebagai petani merasa dirugikan, sebab lahan pertanian dan perkebunan mereka tanpa mereka ketahui telah digusur. Mengetahui hal itu, Kepala Desa Lee Almida Batulapa bersama masyarakat mencoba bertemu dengan Pejabat Sementara Bupati Morowali Utara.

Sebelumnya, sekitar akhir bulan november sampai desember 2014, masyarakat Desa Lee dikejutkan dengan mobilisasi kendaraan alat berat yang masuk ke desa mereka dan tampak mencurigakan. Pasalnya, aktivitas tersebut sebelumnya sama sekali tidak diketahui oleh warga. Akhirnya, setelah mengetahui bahwa kendaraan alat berat itu melakukan aktivitas bersih-bersih diatas lahan pertanian petani, Ibu Almida langsung menghimpun sejumlah masyarakat yang mayoritas laki-laki (pemuda desa) untuk menghentikan kegiatan penggusuran tersebut.

Ternyata, petugas atau mandor yang menggerakkan kendaraan alat berat tersebut adalah petugas dari PT Perkebunan Nusantara XIV/Sinergi Perkebunan Nusantara. Ibu Almida bersama masyarakat pun tidak terima apabila lahan mereka digusur secara paksa. Akan tetapi, hak guna usaha yang diklaim pihak perusahaan membenarkanmereka untuk melakukan penggusuran tersebut. Tanpa menunggu waktu lama, Ibu Almida langsung mencari informasi dan data terkait Hak Guna Usaha milik


laporan utama | 17 perusahaan sawit itu, mulai dari mengunjungi kepala desa terdahulu hingga mencari tahu ke warga desa lainnya. Akhirnya, data tersebut didapatkan dan Ibu Almida pun kaget. Karena Hak Guna Usaha seluas 1.895 Ha (Desa Lee, Kasingoli Dan Gontara) tersebut tidak hanya mencaplok lahan perkebunan warga, tetapi rumah kediaman Ibu Almida pun tidak luput dari cengkeraman HGU itu. Bukti yang ada mencatat bahwa terdapat dua rumah di Desa Lee yang masuk kedalam HGU itu, yakni rumah Ibu Almida dan Bapak Y. Lapanda. Informasi yang diperoleh dari kepala desa terdahulupun sangat mencengangkan. Pasalnya, kesepakatan antara masyarakat desa dengan pihak investor tidak ada satupun yang membahas HGU, yang ada hanyalah soal kemitraan pola inti rakyat berdasarkan pertemuan ditahun 1998-1999. Namun, didalam bukti yang diperoleh, terdapat tanda tangan kepala desa sebelumnya. Tetapi, hal itu langsung dibantah oleh beliau, sebab dia tidak pernah merasa melakukan persetujuan dengan tanda tangan. Hal ini pun menambah kecurigaan mereka, karena tanda tangan tersebut tidak mencantumkan nama kepala desa yang saat itu menjabat. Seusai aksi dan pertemuan diantara warga Desa Lee, Ibu Almida terus melakukan konsolidasi secara luas. Tak tanggung-tanggung, Komnas HAM dan beberapa organisasi pemu-

da daerah sekaligus LSM ikut dalam melakukan pendampingan kasus ini. Karena kebijakan Hak Guna Usaha tersebut dinilai sudah berada pada ranah konflik agraria, sebuah gambaran pengambil alihan lahan petani secara paksa dan brutal. Cerita Perampasan Lahan Atas nama pembangunan, itulah alasan ekspansi kapital hadir diwilayah timur Indonesia, khususnya Sulawesi. Untuk Sulawesi Tengah sendiri, Kabupaten Morowali Utara menjadi salah satu sasaran empuk bagi pemodal sawit. Hamparan lahan yang terbentang luas dan tenaga kerja cadangan yang melimpah ruah menjadikan kabupaten baru ini sebagai wilayah yang siap dieksploitasi kapan saja dan sebebas-bebasnya. Malangnya, tidak ada kebijakan pemerintah untuk menghindari dampak berupa konflik agraria kedepan. Sebab pemerintah daerah tergiur dengan nama pembangunan oleh investor yang direkomendasikan pemerintah pusat. Pemerintah daerah sepertinyatak memikirkan dampak konflik itu. Desa Lee tak sendiri. Dua desa lainnya, yaitu Kasingoli dan Gontara masuk kedalam Hak Guna Usaha yang luasnya 1.895 Ha. Hanya saja Desa Lee yang paling maju dalam melakukan perlawanan terhadap kebijakan kapital tersebut. Walaupun masyarakat sendiri menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan hanya kapital itu sendiri, melainkan juga aparatur negara yang siap melindungi aset kapital.

Rumah Warga Lee yg masuk dalam HGU PT SPN. Foto diambil tahun 2016 (sumber foto YTM)

sdasd Lokasi pertanian warga desa lee yg digusur PT SPN. Gambar diambil tahun 2016 (sumber foto YTM)


laporan utama | 18

Ricard Labiro bersama salah seorang warga yang digusur lahan pertaniannya.(sumber foto YTM)

Warga Menolak HGU PT SPN. Foto diambil tahun 2016. (sumber foto YTM)

Untuk melengkapi cerita perampasan lahan serta perjuangan masyarakat Desa Lee, penulis bertemu dengan Ibu Almida selaku tokoh perjuangan disana dalam rangka mencari informasi mendalam soal bagaimana perusahaan sawit itu masuk ke desa mereka dan bagaimana perjuangan masyarakat melawannya. Menjelang sore 23 Desember 2015, di kediamannya, ia mengatakan kepada penulis bahwa “selama perjuangan masyarakat, saya pun tidak luput dari pantauan aparat keamanan yang mencoba menghalangi perjuangan kami dengan berbagai macam cara. Di rumah saya pun mereka tidak segan menyarankan kepada saya untuk berhenti melakukan perlawanan terhadap HGU perusahaan sawit tersebut apabila saya tidak ingin bernasib sama seperti aktivis agraria sebelumnya yang sudah masuk bui. Malahan, ini menambah keyakinan saya kalau betul Hak Guna Usaha itu benar-benar bermasalah sejak awal,”ujar Ibu Almida. Mendengar jawaban ibu yang juga berprofesi sebagai bidan desa itu, penulis beranggapan bahwa konsentrasi elit kapital dan aparat “represi” negara untuk melemahkan perjuangan rakyat melawan Hak Guna Usaha ini tertuju kepada perjuangan petani di Desa Lee. Tak jauh beda dengan cerita Ibu Almida, seorang bapak yang berprofesi sebagai petanipun menceritakan perampasan lahan yang dia rasakan. Iring Balebu, petani dan juga ketua kelompok tani “Kabomba,” mengatakan bahwa sebelumnya tak ada pemberitahuan dari pihak pemerintah desa, apalagi pemerintah daerah, soal lahan mereka yang masuk kedalam Hak Guna Usaha. Terkait kelompok tani “Kabomba” sendiri, ia mengatakan “dari jumlah anggota kelompok ter-

maksud saya 37 orang, semua lahannya masuk kedalam Hak Guna Usaha perkebunan sawit PTPN XIV/PTSPN dan sekitar ± 40 Ha lahan kami yang masuk kedalamnya”. Sama dengan apa yang disampaikan Ibu Kades, ketika mengetahui bahwa lahan mereka digusur, tindakan reaktif pun langsung dilakukan oleh kaum tani.Mereka langsung menghadang kendaraan alat berat yang sedang melakukan aktivitas penggusuran. Cerita perampasan lahan juga ditambahkan oleh Silwan Tuwumonyara atau Papa Ridwan. Menurut penjelasan nya,Hak Guna Usaha itu sudah diketahuinya sejak ia menjabat sebagai kepala desa sebelum Ibu Almida. Ketika masih menjabat pada 2009, ia sudah mengetahui Hak Guna Usaha yang masuk ke Desa Lee dan mencoba menggalang konsolidasi dengan masyarakat desa. Akan tetapi, respon masyarakat saat itu belum ada. Menurut perkiraan Pak Silwan, saat itu, dampak atau penggusuran lahan belum terjadi sehingga menjadi kewajaran bagi dia jika masyarakat desa waktu itu belum tersadarkan. Alasan pribadi Pak Silwan ikut menolak Hak Guna Usaha sekaranginia dalah karena faktor ekonomi. Ia mencoba melindungi tanah yang menjadi miliknya dan keluarganya sejak turun-temurun. Pak Silwan mengatakan, “tanah yang saya miliki sekitar 2 Ha, tanah keluarga 4 Ha, dan tanah untuk ternak sapi 16 ha. Hampir semuanya itu masuk kedalam Hak Guna Usaha, khususnya lahan ternak terbuka, sebab kesemua aset (tanah) saya itu akan saya usahakan untuk masa depan generasi saya selanjutnya.” Jika diperhatikan, hampir semua memiliki cerita yang sama, yaitu perampasan lahan yang dilakukan secara paksa. Kebijakan Perampasan Lahan Dari rangkaian cerita diatas, dapat dilihat


laporan utama | 19 bahwa dikeluarkannya Hak Guna Usaha perkebunan sawit PTPN XIV/PTSPN merupakan gambaran kebijakan perampasan lahan yang masih terjadi dinegeri ini. Satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa setiap kebijakan perkebunan, khususnya komoditi sawit, selalu saja berakhir dengan konf lik. Mengapa demikian? Kebijakan agraria kolonial Hindia Belanda merupakan roh yang masih tertanam disetiap kebijakan agraria negeri ini. Hak Guna Usaha adalah produk nyatanya yang masih hidup. Didalam UU Agraria 1870, untuk mendapatkan legalitas atas eksploitasi tanah, pemerintah Hindia Belanda memberikan hak-hak erfpacth yang merupakan ibu kandung dari Hak Guna Usaha. Perbedaannya ialah hak-hak erfpacth dimiliki oleh perkebunan barat atau kolonial yang bisa berinvestasi di Nusantara selama 75 tahun, sedangkan Hak Guna Usaha pemegang haknya haruslah Warga Negara Indonesia dan jangka waktunya adalah selama 35 tahun. Jadi, yang berbeda dari keduanya adalah status kewarganegaraan dan jangka waktunya. Tetapi fungsinya untuk kapital sama, yaitu bagaimana hal itu berusaha melanggengkan akumulasi modal secara terus menerus. Tidak hanya menggunakan paham kebijakan agraria Belanda, implementasi kebijakan HGU ini pada umumnya bersandar pada sistem top-down, dari atas kebawah. Analisa model gambaran kebijakan ini sering digunakan oleh para pakar ke-

bijakan, akademisi, mahasiswa, dan terlebih lagi para sarjana muda. Mereka menganggap bahwa model sistem atas ke bawah adalah sistem kebijakan yang bertitik tolak dari pengambilan keputusan para penguasa, jenis manfaat, dan analisa dipusat kebijakan. Analisa ini lebih menekankan pada pengambil keputusan dan efektivitas kebijakan yang diimplementasikan. Hasilnya biasanya berupa rekomendasi kebijakan baru atau kebijakan alternatif. Berbeda dari sistem top-down, kebijakan kritiknya justru lahir dari arah sebaliknya, yakni, bottom-up, dari bawah ke atas. Model ini melihat bahwa sasaran kebijakan kurang terfokus dan lebih bertumpu pada policy maker,sehingga kebutuhan dan harapan sasaran kebijakan jadi terabaikan. Model dari bawah ke atas merupakan kritik tunggal saat ini dalam studi kebijakan publik. Mengapa melihat dari dua sisi gambaran kebijakan yang berbeda itu? Sebab implementasi kebijakan selalu dijadikan titik tolak analisa kritis, khususnya dalam melihat kebijakan agraria. Ini termasuk studi kebijakan Hak Guna Usaha yang menurut penulis merupakan kebijakan perampasan lahan. Apabila kita mendiskusikan hal ini, maka perhatian kita tidak lari dari si pembuat kebijakan. Faktornya ialah kebijakan yang terpusat. Model dari bawah ke atas pun kehilangan arah ketika fokusnya selalu kritikan keatas, malah terlihat sama saja.

Menurut penulis, apa yang menjadi faktor penentu itulah yang harus dilihat sedari awal, walaupun tak lepas dari kritik terhadap pembuat kebijakan. Dimulai dari alasan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia tertinggal, pengubahan pengangguran menjadi tenaga kerja (terbukanya lapangan pekerjaan), pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, peningkatan infrasturktur daerah serta kemajuan ekonomi masyarakat tertinggal. Ini adalah alasan awal dimana faktor penentu itu ada, dan faktor penentu itu ialah ekonomi. Namun, bukan ekonomi secara umum melainkan system ekonomi kapitalis dalam menghasilkan keuntungannya. Untuk peningkatan itu,dibutuhkan sarana dan prasarana penunjangnya (ekspansi) serta dukungan regulasinya (undang-undang, peraturan-peraturan, perda-perda). Apabila itu terpenuhi, maka tanah (modal awal) adalah satu ruang yang mampu diperoleh melalui kebijakan yang membebaskannya (izin lokasi, IUP, HGU) dan terkoneksilah gambaran pengambilan lahan yang kejam itu disertai perlindungan negara terhadapnya. Inilah faktor penentu kebijakannya, bukan soal kebijakan itu dari atas atau bawah,tetapi bermuara pada ekspansi kapital yang didasari paham ekonominya.Inilah yang menjadi dalangnya. (Ricard Labiro)


laporan utama | 20

Buruh Sawit

Kondisi Kelas Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit PT SPN di Morowali Utara Wawan (30) adalah salah satu pekerja perkebunan kelapa sawit PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) yang terletak di Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara. Bapak satu anak ini menjadi pegawai tetap di SPN dengan kontrak golongan 1A sejak tahun 2014, setelah beberapa tahun menjadi pekerja tidak tetap. Bekerja di perkebunan sawit sebenarnya sudah dilakukan Wawan sejak lama. Sebelum di SPN, ia pernah bekerja di perkebunan milik ASTRA Grup, namun hanya bekerja sebagai buruh harian lepas. Ia tidak bertahan lama, karena upahnya sangat rendah untuk

membiayai kebutuhan hariannya. PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) merupakan anak perusahaan dari patungan antar perusahaan BUMN. Patungan tersebut berbentuk penyertaan saham PT PN VI di perkebunan kelapa sawit (PKS) Tomata, Kecamatan Mori Atas, sebesar 71,28%, yang sebelumnya dikuasai sepenuhnya oleh PT PN XIV. Dari penyertaan saham ini,lahirlah PT SPN, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Pendirian Perusahaan Patungan dan Akta Pendirian di Jakarta pada 14 Desember 2011. SPN bergerak di bidang agro

bisnis dan agro industri. Kegiatan utamanya adalah pengusahaan tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan sawit. Selain itu, SPN juga melakukan kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman. Mereka juga membangun pabrik crude palm oil (CPO) dan pengembangan usaha di seluruh aspek yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit. Meskipun BUMN, PT SPN berekspansi ke mana-mana untuk berkompetisi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Mereka memproduksi ruang baru sebagai syarat akumulasi dengan merampas tanah petani


laporan utama | 21 subsisten di pedesaan. Melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT SPN di PKS Tomata menguasai lahan seluas 15.584 Ha, termasuk yang lokasi di Lembontonara. Lahan seluas itu diperoleh dari sembilan izin HGU yang terbit pada Januari 2009. Wilayah ini terletak di Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.1 Tetapi, dari Sembilan HGU yang dikantongi, beberapa diantaranya bermasalah. Pada 12 Maret 2009, Bupati Morowali Utara mengeluarkan surat rekomendasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meninjau kembali beberapa HGU PT SPN. Adaindikasi tumpang tindih dengan izin lokasi empatperusahaan lain. Diantaranya PT Rimbuan Alam Semesta, PT Nusantara Griya Lestari, PT Timur Jaya Indomakmur dan PT Bahan Karya Semesta. Selain masalah tumpang tindih dengan konsesi perusahaan lain, beberapa HGU PT SPN juga tumpang tindih dengan pemukiman dan lahan petani di sepuluh desa di Mori Atas. Pada akhir tahun 2014, salah satu dari sembilan HGU tersebut, yakni HGU Nomor20-HGU-BPN RI-2009 (27.01.07) seluas 1.895 hektar, diketahui tumpang tindih dengan wilayah tiga desa, di antaranya Lee, Kasinggoli dan Gontara. Padahal, menurut keterangan petani di tiga desa tersebut, sebelumnya tidak per-

nah dilakukan sosialisasi, tetapi tiba-tiba sudah keluar izin HGU. *** Menjadi pekerja perkebunan kelapa sawit, terutama dengan status pekerja tetap, mirip seperti menjadi pegawai negri sipil. Para pekerja harus rutin bekerja setiap hari. Sejak matahari mulai menyapa, usai sarapan, Wawan selalu bergegas memacu sepeda motornya menuju afdeling 5.1—nama salah satu lokasi perkebunan kepala sawit PT SPN. Dia tidak sendiri bekerja di lokasi tersebut. Saban hari—selain Minggu dan hari libur nasional—11 pekerja lainnya juga bekerja bersamanya di lokasi tersebut. Umumnya, para pekerja tetap di PT SPN hanya bekerja memanen dan memelihara sawit. Perkerjaan diarahkan oleh mandor yang bertugas di lokasi. Para pekerja di PT SPN dibagi perwilayah (afdeling). Setiap afdeling, ada beberapa orang buruh yang bertanggung jawab, baik untuk pembersihan maupun memanen. Pembagian tersebut ditentukan oleh luas lokasi. Kalau lokasi afdeling relatif luas, maka semakin banyak pekerja yang ditempatkan. Selain luas, tingkat produktivitas tanaman sawit juga menjadi salah satu faktornya. Di beberapa titik di mana perkebunan relatif subur, implikasinya adalah semakin intensnya perawatan sehingga membutuhkan

lebih banyak tenaga kerja. Saat waktu bekerja, setiap afdeling dijaga 4 orang mandor. Dua mandor bertugas mengawasi pekerja pada proses panen dan dua lainnya bertugas mengawasi pemeliharaan. Mandor tersebut pada umumnya diambil dari orang-orang desa sekitar perkebunan yang cukup disegani oleh para buruh. Kamis, 1 September 2016, saya berkesempatan ikut bersama Wawan ke lokasi kerjanya. Pagi itu sedikit berbeda dari biasanya, ia terlambat berangkat. Kami terlalu lama menghabiskan pagi dengan menikmati kopi dan berkenalan. Setelah sarapan, dengan sepeda motor jantannya,kami menuju ke lokasi. Di tengah jalan, kami bertemu mandor perusahaan. Wawan memperlambat laju kendaraannya, menepi, lalu berhenti. Mandor pun menghampiri kami. “Wan, kamu kasih bersih pelepah yang pinggir jalan utama ya. Bikin rapi, soalnya dalam waktu dekat, mau ada tamu datang,” sapa mandor ke Wawan. “Oh iya Pak, berapa pohon dari jalan yang mau dibersihkan Pak?” Tanya Wawan kembali. “Tidak usah jauh-jauh, 5 pohon saja sudah boleh, dengan pelepah kering sekaligus ya, supaya kelihatan hijau,” kata simandor lagi

1) Sebelumnya PKS tersebut merupakan salah satu usaha perkebunan PTPN XIV di Sulawesi Tengah,yang juga memiliki perkebunan karet di Beteleme, Kecamatan Lembo.


laporan utama | 22

PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN), kini berganti menjadi PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (PT. SPN). Gambar ini diambil tahun 2016. (sumber foto YTM)

Tadinya kami berfikir akan memanen buah sawit. Selama ngopi, saya telah sepakat membantu mengangkut buah sawit yang sudah dipanennya dari perkebunan, ke pinggir jalan dengan menggunakan lori agar mudah diakses truck yang akan mengangkut. Rencana mendadak berubah sesuai arahan mandor. Kami lantas menuju ke tempat Wawan menyimpan alat gereknya. Di sana, kami hanya mengambil pengerek—alat pemotong pelepah dan pemanen sawit-lalu ke lokasi pinggir jalan sesuai arahan mandor. Menurut Wawan, kalau ada tamu, apalagi tamu penting seperti petinggi perusahaan yang datang, biasanya perkebunan memang dibersihkan, terutama di pinggir jalan yang akan dilalui tamu. Hal ini dilakukan

supaya perkebunan terlihat elok dan terawat. Wawan memacu kendaraannya masuk ke lokasi perkebunan, melalui jalan-jalan setapak. Di tengah perkebunan sawit, kami berhenti. Ia turun dari sepeda motornya menuju ke tumpukan pelepah, lalu menarik pengerek dari situ. Wawan tidak pernah membawa alat tersebut pulang, karena cukup berat dan panjang, rumit untuk dibawa dalam perjalanan yang cukup jauh, apalagi dengan seorang diri. Kami pun melanjutkan perjalanan. Saya memikul alat tersebut dengan membonceng motor Wawan. Tidak semua sawit PT SPN te rawat dengan baik. Di wilayah yang letaknya di dalam, agak

jauh dari jalan utama, lahannya terlihat lebih berumput dan banyak pelepah yang rusak tidak dibersihkan. Menurut Wawan, buahnya pun tidak terlalu bagus. Berbeda dengan sawit yang berada di pinggir jalan utama atau di lokasi-lokasi tertentu yang diberikan perlakuan khusus, misalnya pemupukan dan pembersihan secara rutin, terlihat lebih bersih dan terawat. Masalahnya, jumlah pekerja yang bertugas tidak sesuai dengan luas lokasi yang dikerjakannya. Misalnya Afdeling 5.1, luasnya sekitar 300 hektare, tapi hanya dikerjakan oleh 11 orang pekerja. Setelah sampai di lokasi yang ditunjuk oleh mandor, Wawan segera memarkir motornya di tempat yang teduh. Terlihat dua


laporan utama | 23 orang pekerja berjalan kaki berpapasan dengan kami. Satu di antaranya memikul dodos dan satu lainnya menggendong ransel.

harus segera dipanen. Begitu juga mandor pemeliharaan, dia bertugas memastikan lokasi mana yang harus dibersihkan ataupun dipupuk.

Matahari semakin terik, kami bergegas memulai pekerjaan. Wawan menyiapkan alat untuk membersihkan pelepah yang rusak. Pekerjaan ini cukup sulit. Orang yang tidak biasa bekerja membersihkan pelepah, harus berlatih agar akrab dengan pekerjaan ini. Awalnya, pekerjaan itu saya anggap mudah. Pasalnya, hanya tinggal mengerek pelepah dengan alat (pengerek). Tetapi setelah saya coba, ternyata cu kup sulit. Sebagai pemula, untuk menurunkan satu pelepah yang rusak saja, saya membutuhkan waktu cukup lama. Pada dasarnya, membersihkan pelepah mengandalkan kekuatan otot tangan untuk menarik gagang pengerek untuk menjatuhkan pelepah. Wawan cukup sigap mengerjakannya, terlihat profesional dengan pekerjaan itu.

Terkait keselamatan kerja, hari itu Wawan hanya mengenakan celana jeans yang panjang nya selutut dan kaos oblong. Ia tidak menggunakan pelindung kepala (helm) dan sarung tangan. Ia dilengkapi dengan sepatu jungle yang dibelinya di pasar—bukan pemberian perusahaan. Sebagian besar pekerja yang saya temui di perkebunan tidak mengenakan pengaman yang memadai. Menurut keterangan pekerja, perusahaan tidak menyediakan perlengkapan keamanan kerja. Untuk melindungi diri dari kemungkinan kecelakaan, para pekerja melengkapi diri dengan pengaman seadanya.

Pagi itu, para pekerja lain juga sudah mulai bekerja. Beberapa meter dari tempat kami, terlihat seorang buruh sedang memanen. Sejam kemudian, terlihat seorang mandor menggunakan motor trail mengawasi dari ruas jalan. Mandor memang bertugas mengawasi perkebunan, termasuk mengawasi kinerja pekerja. Selain itu, mandor juga bertugas menentukan pekerjaan mana yang harus diselesaikan segera. Misalnya, mandor panen, dia bertugas memastikan lokasi mana yang

Padahal, mengingat kondisi kerjanya cukup berisiko mengalami kecelakaan, seharusnya para pekerja dilengkapi dengan standar keamanan kerja yang memadai. Pada fase pembersihan pelepah, kepala adalah bagian yang paling rentan ketimpa pelepah. Selain pekerja tetap, di afdeling 5.1 terlihat juga sekitar 4 orang pekerja harian lepas yang sedang menyemprot rumput. Beberapa pekerjaan memang membutuhkan pekerja harian. Pekerjaan yang sering menggunakan jasa harian adalah penyemprotan rumput dan pemupukan sawit. Pekerja itu diupah sebesar Rp50.000,-per hari. Fase penyemprotan dan

pemupukan dilakukan tiga bulan sekali. Artinya, setiap afdeling akan membutuhkan pekerja harian pada masa itu. Sedangkan pegawai tetap golongan A1 seperti Wawan, setiap bulannya mendapatkan upah sebesar Rp2.400.000,-. Upah sebesar itu tidaklah cukupuntuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pasalnya, selain istri dan seorang anak, Wawan juga tinggal bersama kedua orang tuanya. Dan dia merupakan kepala keluarga di rumah. Di perkebunan, pada saat kerja panen, setiap buruh ditargetkan memanen 60 tandan buah sawit segar perhari. Jika para pekerja mencapai hasil lebih dari target tersebut, maka kelebihannya akan dibayar diluar gaji pokoknya. Untuk upah kelebihan target panen itu,pertandannya dihargai Rp700,-. Sedangkan ketika pekerja tidak memenuhi terget panen, mereka terkena potongan upah pokok sebagai dendanya. Wawan dan pekerja lainnya sering memacu intensitas kerjanya agar memperoleh upah lebih besar dari upah pokoknya. Dalam sehari,ia kadang mampu memanen hingga 110 tandan buah segar. Ini dilakukan untuk menambah pendapatannya. Akibatnya,di musim panen, ia sering terlambat pulang. Kalau sedang musim panen, dalam sebulan kerja,Wawan bisa mendapatkan upah sebesar Rp3.000.000,hingga Rp. 4.000.000,-. Di waktu-waktu tertentu, di saat perkebunan belum padat peker-


laporan utama | 24

resensi film | 24

Petani sawit sedang mengangkut hasil panen ke mobil truck

jaan, Wawan bisa pulang lebih awal, bahkan biasanya hanya kerja setengah hari. Musim seperti itu kadang ia manfaatkan untuk mendapatkan uang tambahan dengan cara mengangkut pasir. Wawan memiliki gerobak sapi dan gerobak itulah yang digunakan untuk mengangkut pasir. Pasir dalam setiap ritnya memiliki harga sekitar Rp150. 000,-. Wawan mampu mengangkut dua rit pasir per setengah hari. Kerja panen bukan hanya mendodos buah segar dari pohonnya. Pekerja juga bertanggung jawab mengangkutnya sampai ke pinggir jalan utama. Setalah itu, pekerja lainnya memindahkan ke dalam bak dump truck—mobil perusahaan/yang disewa perusahaan—untuk segera dibawa ke pabrik. Proses ini tidak dikenankan berlarut lama. Karena sawit harus segera diolah sebelum kandungan minyaknya susut. Idealnya, setelah dipanen,

buah segar harus langsung diangkut ke pabrik. Kalau sampai menginap beberapa hari di kebun, maka harganya akan semakin turun. Diafdeling 5.1, seluruh pekerja adalah laki-laki. Memang sangat jarang ditemui pekeja perempuan. Menurut penjelasan para pekerja, kadang ada pekerja perempuan, tetapi hanya sebagai buruh harian lepas. Itupun hanya kisaran satu dua orang. Meskipun memiliki konsesi sawit yang siap dipanen cukup luas, yakni 15.584 hektar di Kecamatan Mori Utara, Mori Atas dan Mori Selatan, PT SPN belum memiliki pabrik pengolahan CPO di wilayah tersebut. Perusahaan ini masih mengandalkan pengiriman buah sawit ke pabrik perusahaan lain, seperti Agro Astra Lestari (ALL) di Kecamatan Petasia Timur dan PT Sinar Mas di Desa Lembo, Keca-

matan Beteleme. Di Lembontonara, sebagian petani memiliki kebun sawit yang digarap secara mandiri. Meskipun digarap mandiri, bibit dibeli dari perusahaan seharga Rp40.000,-sampai Rp50.000,per pohon. Karena melakukan pembibitan tidaklah mudah. Pembibitan pada umumya membutuhkan pengetahuan, dimana untuk mendapatkan bibit unggul harus dilakukan pemilahan secara baik. Menurut Arman, seorang petani sawit mandiri, dia lebih memilih bibit siap tanam yang dibeli dari perusahaan ketimbang menangkar sendiri. Sebab bibit yang ditangkar sendiri terkadang tidak begitu bagus produktivitasnya. Lembontonara merupakan desa transmigrasi penduduk asal Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Program itu berlangsung sejak 1972, mendatangkan sebanyak 500 kepala keluarga (KK). Sebe-


laporan utama | 25 lum pemekaran, wilayah tersebut masukdalam administrasi Kabupaten Poso. Pada 1999, wilayah itu berada di bawah Kabupaten Morowali dan tahun 2014, masuk dalam Kabupaten Morowali Utara. Mayoritas keluarga yang dipindahkan adalah petani. Mereka dibagikan 2 hektar tanah per KK, sebagian untuk mukim dan sebagian lagi untuk lahan produksi. Menurut petani, sejak didatangkan ke Lembontonara, mereka mengalami himpitan perekonomian. Lahan pertanian yang dibagi oleh pemerintah tidak cukup menunjang kebutuhan harian. Pasalnya, lahan itu tidak terlalu subur. Lebih parah lagi, pemberian lahan tidak dilengkapi dengan sistem irigasi yang memadai. Hal ini yang menjadi penyebab sebagian dari mereka memilih pulang ketempat asal atau hijrah ke lokasi lain, seperti ke Kecamatan Bungku Barat, dan menjual lahannya ke petani lain. Pada 1998, pemilihan Bupati Poso berlangsung panas. Kampanye bernuansa SARA menguat yang kemudian berujung pada kekerasan dengan selubung religius. Konflik itu berlangsung bertahun-tahun. Kekerasan tersebut menyebar dengan cepat kewilayah lain. Lembontonara yang jaraknya kurang lebih 100an kilometer dari Poso juga ikut terdampak. Konflik tersebut memicu keresahan petani. Hampir semua dari mereka mengungsi ke

wilayah lain. Wawan saat itu masih duduk di bangku kelas VIII Sekolah Menengah Atas (SMA). Dia harus menanggalkan cita-citanya untuk menyandang gelar lulusan SMA, karena terpaksa mengungsi ke Sulawesi Selatan. Selain putus sekolah, dia juga terpisah selama hampir 5 tahun dengan kedua orang tuanya. Sejak 2003-2008, Wawan tinggal bersama kakaknya yang sama-sama mengungsi di Sulawesi Selatan. Praktis tidak ada komunikasi dengan kedua orang tuannya, hanya lewat surat, itu pun beberapa kali saja. Sampai saya melakukan reportase ke wilayah tersebut pada September 2016, petani yang sejak awal ikut bertransmigrasi hanya tersisa 40-an KK. Penyebab utamanya adalah produktivitas pertanian yang rendah dan kekerasan dengan selubung religius tersebut. Cerita panjang kedua masalah itu berujung pada konsentrasi kepemilikan tanah di segelintir orang. Petani-petani yang memiliki cukup modal mulai mengakumulasi tanah dengan membeli dari sebagian yang telah pindah. Sebagian mereka adalah orang yang datang dari luar desa. Saat ini, beberapa orang petani memiliki 20-40hektar lahan dari proses itu. *** Setelah semakin siang, sekitar pukul 12.30 WITA, kami beristirahat. Wawan memotong beberapa pucuk pelepah sawit, kemudian dipaparkan di tanah sebagai tempat lesehan. Sadangkan saya

mengambil beberapa gambar sebagai dokumentasi reportase ini. Dengan keringat basah di baju dan wajah, tanpa mengeringkannya dahulu, ia langsung membakar sebatang rokok. Lelaki setengah tua ini memang perokok aktif. Sejak pagi, terhitung sekitar 9 batang rokok dihisapnya sambil bekerja. Kondisi buruk pekerja perkebunan memang terjadi dihampir setiap perkebunan di Sulawesi Tengah. Misalnya,di provinsi ini, hampir seluruh perusahaan sawit tidak membekali pekerjanya dengan pengaman yang memadai. Selain soal keamanan, juga soal upah. Para pekerja perkebunan pada umumnya menjadi ladang praktek upah murah. Sejauh pengamatan penulis, diskursus tentang buruh di perkebunan kelapa sawit, terutama di Sulawesi Tengah, memang masih sangat kurang. Seolah-olahpara pekerjasektor ini tidak dibalut masalah. Padahal, meskipun relatif statis, praktek penghisapan sektor ini tidak jauh berbeda dengan sektor lain, hanya saja belum terekspos secara luas. Reportase ini pun terbatas dalam mengetahui banyak hal terkait masalah-masalah buruhp erkebunan. Perlu ada pendalaman atau riset khusus terkait dinamika perburuhan disektor ini. (Moh. Amirudin Alala)


liputan khusus | 26

Aksi protes petambak garam talise. Gambar ini diambil tahun 2016 (sumber foto YTM)

Kenapa Mereka Menolak Reklamasi Teluk Palu? Papa Nia, 52 tahun, tengah mempersiapkan barang dagangannya. Sesekali ia berdiri mengusap keringat. Lalu kembali menunduk membersihkan meja plastik dan memasang karpet untuk alas tempat duduk para pembeli. Pukul 3 sore itu, dia mempersilakan saya menuju tempat yang sudah dia bersihkan. “Maaf, tempatnya belum rapi,” katanya. Ia kemudian melanjutkan, “Di sini tempatnya bagus, ba’angin (berangin). Di samping, komiu (kamu) bisa lihat pemandangan gunung.”

Meski berasal dari Makassar, tetapi dialeknya sudah bercampur dengan bahasa tutur orang Palu. “Saya memang sudah lama di Palu. Banyak orang sering mengira kalau saya orang Kaili,” ujarnya. Kaili adalah salah satu suku asli di Palu. Pada 1986, Papa Nia mengikuti bapaknya yang berdagang pakaian, berlayar ke Palu. Awalnya jualan mereka cukup laris. Tapi setelah lima tahun, mereka perlahan bangkrut, sehingga bapaknya kembali ke Makassar. Namun, Papa Nia tetap memilih di Palu.

Dia lantas bekerja di salah satu toko jual-beli mobil. Setahun setelah bapaknya pulang, Papa Nia menikah dengan Mirna, anak dari teman dekat bapaknya yang juga berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka memiliki dua anak, laki dan perempuan. Keduanya telah bekerja di Jakarta. Anak perempuan bekerja sebagai wartawan; sementara yang laki-laki bekerja di sebuah bank negara. “Anak saya yang pertama sudah empat tahun di Jakarta,”


liputan khusus | 27 ujar Papa Nia sambil menyebut tempat kerja anaknya. Ia lalu menambahkan, “Kalau anak kedua saya sudah lima tahun.” Papa Nia adalah salah satu dari 88 pedagang kafe kecil di bagian timur Teluk Palu. Atas ajakan teman istrinya yang juga berjualan di sana, ia membangun usaha kafe sejak Juni 2013. Kafenya menjual menu seperti stik pisang, pisang goreng, mie ceplok, kopi, saraba, teh hangat, dan lain sebagainya. Nyaris setiap hari, kafe itu dikunjungi para pelanggan, terutama anak-anak muda. Pemandangan pantai Talise menjadi daya tarik. Menurutnya, teluk di Talise merupakan teluk yang indah. Tidak semua daerah memiliki teluk seperti ini, terutama karena berada di kota. Paling penting, tempat ini menjadi tempat mencari nafkah bagi puluhan orang di Kota Palu. Sejak proyek reklamasi pantai Talise berjalan, Papa Nia menjadi khawatir bila sewaktu-waktu tempatnya ikut tergusur. “Tempat ini punya pemerintah, kami hanya menyewa. Setiap bulan, kami menyetor uang taktis sebesar Rp50 ribu. Kami kasih ke Pak RW (Rukun Warga). Katanya dia yang berjuang untuk kami bisa berjualan di sini,” ungkapnya. Selanjutnya, ia mengatakan, “Saya bingung kalau tempat ini direklamasi. Kami mau cari naf kah di mana lagi? Sebagian tempat ini sudah ditimbun.

Sekarang tidak lanjut, katanya izinnya bermasalah.” Menurut Papa Nia, penimbunan pantai Talise sudah lama ditolak oleh mereka yang mengais nafkah di sekitar teluk, seperti dirinya. Selain itu, ada juga nelayan dan petambak garam. Menurut Papa Nia, “lemahnya persatuan masyarakat” menjadi salah satu faktor lemah nya suara penolakan terhadap reklamasi Teluk Palu. Bahkan ada juga yang mengancam. “Saya tahu beberapa orang yang menjadi tameng peme rintah,” tandasnya. Ia menambahkan, “Mereka sudah dikasih uang, makanya mereka rela mengorbankan kami yang hidup mencari naf kah di sini.” Daeng Roja, 50 tahun, yang memiliki usaha kafe seperti Papa Nia, pernah mendapat ancaman karena memberikan penyataan kepada salah satu media lokal Palu. Dia didatangi sekelompok orang tak dikenal. “Jumlah mereka banyak, ratusan orang. Mereka mengobrak-abrik kursi dan meja. Bahkan salah satu dari mereka membuang meja dan kursi ke laut. Karena ada wartawan datang wawancarai saya. Saya bilang kalau kami menolak.Tidak ingin ada reklamasi di sini,” ungkap Daeng Roja. Ia lalu melanjutkan, “Mereka berteriak-teriak, ‘Kamu orang ini pendatang, jangan macam-macam di sini. Ini kampung kami, kalau tidak suka tempat ini direklamasi, keluar kalian dari sini.’”

Seperti halnya Papa Nia, seorang pedagang jagung yang berjualan dekat Patung Kuda juga berasal dari Makassar. Ia datang ke Kota Palu sejak 1967. Ia menjalani masa mudanya di kota ini dengan bekerja sebagai buruh bangunan, dari ikut mengerjakan rumah sakit daerah Palu sampai jembatan empat yang melintangi Pantai Talise. “Dulu saya ikut babangun hotel itu, dan waktu itu baru hotel ini yang paling bagus di Kota Palu,” katanya sambil menunjuk Hotel Palu Golden, tak jauh dari tempatnya berjualan. Penghentian Sementara Reklamasi Meski mendapat penolakan, reklamasi Teluk Palu tetap berjalan. Aktivitas penimbunan telah dilakukan sejak 2014. Ada dua area reklamasi yang dikerjakan oleh dua perusahaan swasta: lokasi reklamasi di Kelurahan Talise oleh PT Yauri Properti Investama seluas 38,33 ha, dan Kelurahan Lere oleh PT Mahakarya Putra Palu seluas 24,5 ha. Disebutkan, bahan galian untuk menimbun teluk diambil lewat izin pertambangan galian C, yang sudah direncanakan pemerintahan kota di enam kelurahan. Aktivitas keruk ini juga diprotes oleh masyarakat setempat (AJI Palu, 5/10/2015). Pada 21 Maret 2016, Forum Masyarakat Palu menutup dua titik lokasi reklamasi Teluk Palu. Forum ini adalah koalisi warga dari lima kelurahan yang terkena dampak


liputan khusus | 28

Reklamasi Pantai Talise. Gambar diambil 2016 (sumber foto YTM)

dari rencana reklamasi (Antara Sulteng, 21/3/2016). Dengan sejumlah protes se iring kegiatan pengerukan dan penimbunan, pemerintahan provinsi akhirnya “menghentikan sementara� reklamasi pantai Teluk Palu. Surat keputusan ini secara resmi dirilis pada akhir Mei 2016. Salah satu alasannya, ada tumpang-tindih aturan. Misalnya, aturan sebelumnya menetapkan sepanjang pantai itu sebagai lokasi wisata. Reklamasi merupakan upaya pemerintah menjadikan kawasan itu sebagai pusat bisnis dan perdagangan (Mongabay, 17/2/2016). Klaim perusahaan daerah Kota Palu, kawasan reklamasi itu akan dibangun pusat “wisata terbesar dan termegah seperti mall, hotel, ruko, apartemen, pu-

sat permainan hingga kuliner� (AJI Palu). Langkah kebijakan macam ini mencontoh apa yang sudah dilakukan di provinsi lain di Sulawesi, seperti pemerintah Kota Makassar yang mereklamasi Pantai Losari dan Kota Manado di Teluk Manado. Petambak Garam Werman, 67 tahun, sedang membersihkan kotoran di tambak miliknya pada suatu sore di bulan Juli 2016. Tambak miliknya di pesisir Pantai Talise seluas 3x7 m2 dibagi menjadi tujuh petak kecil. Petak-petak itu berfungsi sebagai penampung air laut, pemanas air, dan tempat pembuatan garam. Lahan tambak itu adalah warisan dari mendiang ayahnya. Selain menggarap lahan warisan, ia juga mengolah dua petak lagi milik keluarganya. Mengolah ladang

garam di tempat itu merupakan pekerjaan rutin baginya sejak ayahnya meninggal. Werman tidak sendiri memproduksi garam di Pantai Talise. Ada sedikitnya 160 orang yang memiliki tambak di lahan seluas kurang lebih 18 ha. Mereka tergabung dalam 16 kelompok tani garam dan masing-masing kelompok terdiri 10-15 anggota. Kelompok ini dibentuk untuk mengorganisir bantuan-bantuan dari dinas pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan. Biasanya bantuan yang mereka terima adalah seperti biaya untuk pembuatan tanggul dan mesin pompa air. Di lahan tambak ini ada 32 mesin pompa air, sehingga setiap kelompok memiliki 2 mesin pompa. Proses kerja produksi garam


liputan khusus | 29 bagi Werman bukanlah pekerjaan sulit dan berat. Mula-mula dia harus memindahkan air laut melalui parit yang terhubung ke bibir Pantai Talise dengan bantuan mesin pompa air. Usai petak penampungan penuh, air dialirkan sedikit demi sedikit ke petak pemanas. Dari sana, air dialirkan ke petak-petak pembuatan garam untuk menunggu proses pengkristalan terjadi. Proses terakhir itu membutuhkan terik matahari dan laju angin guna mempercepat penguapan air tawar yang bercampur air laut. Ini biasanya berlangsung lima sampai enam hari. Barulah kemudian garam-garam dikumpulkan ke pinggiran petak, lantas dikarungkan dan siap dijual. Di musim panas yang panjang—biasa dikenal dengan badai El Nino—antara Desember sampai Februari, Werman dapat memanen garam hingga 25–28 karung setiap dua pekan. Artinya, dalam sepekan dia bisa mendapatkan 16 karung garam. Ini berbeda ketika musim curah hujan tinggi atau dikenal dengan badai La Nina, seperti terjadi di bulan ini, yang pada praktiknya menghambat proses produksi garam. Biasanya, di waktu senggang, sembari terus memantau lahan garam, para petambak bekerja serabutan. Werman, misalnya, bekerja sebagai kuli bangunan dengan upah Rp75 ribu/hari. Para petambak garam di musim begini rata-rata hanya bisa menarik garam tak lebih dari 10 karung. Tak semua petambak garam memiliki lahannya sendiri seper-

ti Werman. Proses konsentrasi kepemilikan tambak ke segelintir orang sudah berlangsung di Pantai Talise. Bahkan ada lahan tambak yang sudah dimiliki sebuah bank. Karena itu, tak semua penggarap bekerja di lahan miliknya. Sebagian dari mereka menyewa lahan tambak dari si pemilik dengan rentang waktu dan uang tertentu— dikenal sebagai ba pajak. Ada pula yang disebut ba gade, yakni pemilik menggadaikan lahannya kepada si penggarap. Pekerjaan menambak garam ini berat—membutuhkan tenaga dan diterpa panas terik selama berhari-hari—dan merupakan sumber utama pendapatan keluarga para petambak. Rencana reklamasi di pantai Teluk Palu bisa menghambat mata pencaharian mereka. Menurut Werman, lahan untuk penggaraman merupakan satu-satunya lahan yang dimilikinya. Menjualnya merupakan langkah yang salah. Apalagi bila sampai membiarkan lahan tambak ini rusak akibat dampak pembangunan kota. Itulah alasan kuat Werman menolak rencana reklamasi.Reklamasi ini juga berdampak pada akses air laut yang semakin jauh. Dengan penimbunan sebagian pesisir di Teluk Palu, para petambak makin sulit mendapatkan air laut. Dirman, seorang petambak lain, mengatakan bahwa kabarnya pemerintah akan membuatkan saluran panjang untuk mengaliri tambak. “Tapi masalahnya bukan cuma air laut,” katanya. Ia kemudian menambahkan,

Badrun ketika menggarap tambak garam miliknya (sumber foto YTM)

“kami juga butuh angin untuk mempercepat penguapan.” Bila rencana reklamasi teluk terus berjalan, dan di atasnya dibangun gedung-gedung tinggi seperti mal sebagaimana klaim pemerintah, maka bangunan tinggi itu menghalangi angin laut ke lahan-lahan tambak. “Saya tidak tahu apa yang direncanakan oleh pemerintah. Padahal masih banyak lahan kosong yang bisa dibangun gedung, dorang (pemerintah) malah menimbun laut. Tentu saja kami tolak,” kata Dirman. (Adriansa Manu, Marianto Sabintoe, dan Moh. Amirudin A.)


liputan khusus | 30

Buruh tambang di Morowali (sumber foto facebook Erik Yanto)

Kondisi dan Dinamika Buruh Tambang Morowali Saat kami memasuki Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, tampak iring-iringan kendaraan kelas pekerja (buruh) tambang nikel PT Sulawesi Mining Investment (PT SMI). Adi Nur (29) menepikan sepeda motornya. Sebabnya jalan dipadati kendaraan para buruh dari arah pabrik. Desa kecil itu tampak seperti kota. Para buruh baru saja pulang kerja. Di ruas-ruas jalan, para pedagang sibuk melayani pembeli.

Umumnya pembeli itu adalah buruh-buruh tambang. Sementara, debu bertebaran di sepanjang jalan dari Bahodopi ke Fatufia. Debu itu beterbangan diterpa kendaraan yang melintasi jalan. Satu demi satu kendaraan berusaha melaju dengan kecepatan tinggi, membuat debu makin lebat. “Setiap hari jalan di sini memang macet, terutama di desa Keurea dan Fatufia. Sudah banyak korban kecelakaan,

karena kendaraan yang tidak beraturan. Ditambah lagi para pengendara yang suka melaju cepat tanpa kontrol,� kata Adi Nur dengan suara lantang. Sore itu, Adi Nur mengantarku bertemu Rules dan Ameng. Rencananya saya akan tinggal bersama Rules di satu petak kos sewaannya. Lokasinya kira-kira 100 meter dari pabrik smelter dan sekitar 50 meter dari pelabuhan PT SMI. Dari kos Rules, suara mesin PLTU dan pancang1

1) Pancang adalah tiang besi berukuran besar yang ditancapkan untuk landasan bangunan PLTU dan Pabrik.


liputan khusus | 31 bikin bising telinga. Kami tiba di kos Rules kira-kira pukul 17.00 lewat. Rules sendiri belum pulang saat kami datang. Ameng, Firman dan Oris menyambut kedatangan kami. Saat menunggu Rules, Ameng bercerita kondisi yang mereka alami di pabrik. Katanya, perusahaan sudah kelewatan. Selama ini, mereka bekerja dengan resiko tinggi. Tapi, upah mereka sangat rendah. “Kalau kami menuntut kenaikan upah, perusahaan selalu mengancam kami dengan PHK. Sudah banyak kawan-kawan kami yang di-PHK gara-gara menuntut upah. Mereka diputus kontrak, ada juga yang dipaksa berhenti,” cerita Ameng dengan mata berkaca-kaca. Ameng (29) sendiri adalah buruh PT SMI. Dia bekerja di departemen feronikel. Pada tahun 2014, Ameng getol mengorganisir kawan-kawannya untuk melawan upah murah dan PHK. Semenjak teman-temannya diPHK, Ameng tak lagi aktif dalam serikat buruh yang mereka bentuk dua tahun lalu. Dia memilih diam di kos. Biasanya hanya Rules lah teman diskusinya. Itupun mereka jarang sekali mendis kusikan persoalan-persoalan yang mereka alami di pabrik. “Kami tinggal 5 orang dari sekian banyak yang pernah terlibat aktif berjuang Bung. Mereka semua sudah di-PHK. Alasannya macam-macam, tapi intinya mereka memang terlalu frontal. Kami juga tidak

bisa berbuat banyak, karena perusahaan terlalu kuat. Bahkan pemerintah pun tak kuasa membantu kami. Sudah berkali-kali kami adukan ke Bupati. Tapi tak ada hasil sama sekali. Kami mogok, perusahaan tak segan-segan PHK satu per satu anggota kami,” ujar Ameng. Kira-kira 15 menit kami bercerita, Rules pun datang. Dia baru saja pulang kerja. Mukanya terlihat kusut dan pakaiannya kotor seperti baru terkena badai debu. Hari ini, dia tidak mengambil lembur. Katanya sedang tidak enak badan. Biasanya Rules bekerja dari pukul 7.00 hingga pukul 22.00. Jika tak mengambil lembur, dia bekerja hanya sampai pukul 17.00. Di kos sewaannya, dia tinggal bersama istri dan anaknya. Istrinya bernama Alistia, dulu dia juga sempat bekerja di PT SMI. Namun, pada akhir 2015, kontraknya tak lagi dilanjutkan. Sempat beberapa kali Alistia melamar kerja kembali di PT SMI, tapi tak mendapat jawaban. Sekarang ini, dia hanya mengurus anak mereka yang baru berusia satu tahun delapan bulan. Di samping itu, dia juga membuka laundry. Tapi masih terbatas, hanya buruh-buruh yang tinggal satu lokasi yang sering menjadi langganannya. Itupun hanya sebagian buruh yang belum berkeluarga. *** Rules (26) sendiri adalah buruh PT SMI. Dia bekerja sebagai crew erection sejak Desember

2013. Awalnya, dia bekerja sebagai buruh harian lepas selama tiga bulan. Saat itu, Rules hanya mendapat upah Rp 563.133 per bulan. Upahnya dihitung dari gaji tetap harian dan lembur. Jika tak lembur, Rules biasanya hanya mendapat upah Rp 360.000 dipotong jamsostek 2%. Kondisi ini membuat Rules dan teman-temannya melakukan aksi mogok kerja. Menurut Rules, mereka mogok kerja pada awal tahun 2014. Dia tak mengingat persis mogok kerja yang mereka lakukan saat itu. Mereka menuntut perusahaan agar tidak mempraktikkan buruh harian lepas. Aksi mogok kerja ini sebenarnya berlangsung beberapa kali. Sayangnya, mereka tidak mendokumentasikan momen itu, sehingga tak ada yang ingat persis. “Awalnya, kami mogok satu divisi, sampai-sampai kami semua dapat surat peringatan (SP) pertama. Kami sudah tidak tahan dengan peraturan manajemen. Kami dipaksa kerja, tapi tidak dikontrak. Upah kami juga sangat rendah. Waktu itu kami mogok sekitar 50 orang. Ada dari pihak manajemen yang datang menemui kami. Dia datang tanya kami. Kenapa katanya mogok. Waktu itu kami serentak menjawab, kami bilang kalau kami tidak mogok. Dia tanyanya lagi, siapa yang hasut. Kami jawab lagi, tidak ada yang hasut. Kami bilang, kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kami di lapangan,” ungkap Rules.


liputan khusus | 32 Menurut Rules, aksi mogok itu berdampak besar. Buruh-buruh di hampir semua depertemen mulai ribut. Mereka juga banyak yang tidak terima kebijakan perusahaan. Intinya, menurut Rules, mereka takut kena PHK. Pasalnya, pada masa pembangunan pabrik, banyak buruh yang kena PHK. Itulah sebabnya mereka mulai melakukan pemogokan. Para buruh menginginkan agar perusahaan mengangkat mereka menjadi pekerja tetap. Menurut Rules, sepanjang 2014, ada sekitar 10 kali pemogokan kerja yang mereka lakukan. Sepanjang itu juga, aksi-aksi PHK sepihak berlangsung. Setiap ada pemogokan, selalu ada yang kena PHK. Buruh-buruh yang di-PHK itu umumnya dianggap mangkir bekerja selama 3-5 hari berturut-turut. Hal yang sama juga disampaikan Ameng. Menurutnya, sepanjang tahun 2014 ada sekitar ratusan hingga ribuan orang di-PHK secara sepihak. Bahkan ada yang sama sekali tidak mendapat pesangon dan juga uang tali kasih. Buruh-buruh yang tidak mendapat pesangon biasanya karena dianggap mengundurkan diri. “Kalau ada yang ketahuan ikut mogok, sudah pasti kena PHK. Perusahaan biasanya anggap mereka mengundurkan diri. Nah, kalau dianggap mengundurkan diri itu tidak dapat pesangon. Mereka resign begitu saja,� kata Ameng. Selain kena PHK, mereka juga

tak bisa kembali melamar bekerja. Katanya, nama mereka sudah kena garis merah. Kondisi ini membuat para buruh takut. Mereka memilih diam daripada melawan perusahaan. Sejak terjadi PHK besar-besaran pada 2014, hampir tak ada lagi pemogokan-pemogokan. Hanya ada aksi-aksi mahasiswa yang sering datang menuntut Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bintang Delapan Mineral (BDM). Hal itu membuat Rules dan rekan-rekannya kebingungan. Dia dan rekan-rekannya pun mulai mencari sekutu di luar. Pada awal Maret 2014, mereka mulai berkomunikasi dengan sejumlah aktivis buruh di Kota Palu. Pertemuan ini memberikan semangat baru untuk kembali meyakinkan buruh-buruh yang sudah mulai mengalami demoralisasi. Semangat itu mulai tumbuh ketika banyak simpati dari luar mereka. “Kami kembali berkumpul berdiskusi tentang berbagai macam masalah di tempat kerja. Awalnya, kami hanya lima orang. Saat kami bekerja, kami juga mengajak kawan-kawan kami yang lain. Mungkin sekitar dua minggu kami kerja. Kos Ameng sudah mulai full. Bahkan sebagian duduk di teras,� kata Rules. Dalam pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan, para aktivis juga turut serta. Mereka ikut meyakinkan para buruh untuk selalu solid dalam berjuang. Para aktivis menawarkan

agar para buruh membentuk serikat pekerja. Hal itu untuk memperkuat persatuan mereka dalam menghadapi PHK dan upah murah. Sejak itu, Rules dan rekan-rekannya mulai mewacanakan pembentukan serikat baru. Pada akhirnya mereka membentuk Serikat Buruh Tempat Kerja Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (SBTK-FNPBI). Di sini, para aktivis ikut berperan dalam pembentukan serikat baru ini. Menurut Rules, selama ini mereka tidak terorganisir dengan baik. Mereka mogok kerja secara spontan, bukan dengan perencanaan matang. Dia sendiri masuk dalam pengurus FNPBI. Di awal pembentukannya, kasus-kasus PHK menjadi fokus kerja mereka. Mereka juga menerima pengaduan buruh-buruh lainnya yang tidak tergabung dalam FNPBI. Bahkan buruh-buruh yang masih aktif menjadi anggota dan pengurus serikat buruh bentukan perusahaan juga mengadukan persoalannya. Tidak heran, satu minggu setelah pembentukannya, anggota FNPBI sudah mencapai ratusan orang. Aksi-aksi mogok kerja kembali tumbuh. Puncaknya pada 12-17 Maret 2014, SBTK-FNPBI memotori aksi pemogokan tersebut. Sebanyak 320 buruh memblokir jalan hauling yang menghubungkan pengambilan raw material dengan pabrik. Mogok kerja itu membuat perusahaan gerah, sehingga


liputan khusus | 33 mereka segera mengerahkan aparat keamanan negara (Polisi dan TNI) untuk membubarkan aksi mogok kerja tersebut. Tambahan lagi preman-preman kampung dan Serikat Buruh bentukan perusahaan ikut membubarkan aksi pemogokan itu. Aksi itu membuat beberapa orang buruh di-PHK tanpa pesangon, karena dianggap mangkir lima hari berturut-turut.2 “Sudah banyak teman-teman kami yang tidak tahan dengan aturan perusahaan. Mereka sudah tahu konsekuensinya, makanya tidak ada yang takut lagi di-PHK,” kata Rules. Kendati banyak yang kena PHK, para buruh tetap melakukan aksi-aksi sampai ke kantor Bupati Morowali, hingga perusahaan meminta mereka berunding. Hasilnya, sebagian buruh kontrak akan ditetapkan menjadi buruh tetap. Dan buruh-buruh pekerja harian akan dikontrak. Pada 20 Maret 2014, Rules bersama 10 orang rekan satu departemennya mendapatkan kontrak selama setahun.

dan pulang kerja pukul sebelas malam. Jika mendapat shift pagi, Rules kadang bangun lebih awal dari istrinya. Kadang pula mereka bangun bersamaan. Setelah bangun, Rules harus menimba air di sumur untuk dipakai mandi. Jaraknya sekitar 20 meter dari petak kos sewaannya. Kondisi listrik yang tak memadai membuat Rules dan istrinya kesulitan mendapat air bersih. Mereka harus rela menggunakan air sumur untuk memasak dan mandi. Bisa dibilang air sumur tersebut tidak baik untuk kesehatan, karena bercampur pasir, lumut dan bau amis. Namun, tak ada pilihan lain selain menggunakan air sumur.

***

Menurut Alistia, anaknya selalu mengalami gatal-gatal jika mandi dari air sumur itu. Karenanya, mereka tidak lagi memandikannya pakai air sumur. Setiap hari, Rules harus mengeluarkan uang Rp 5000 untuk membeli air mineral dari depot terdekat di Desa Fatufia. Dia membeli air itu untuk dipakai mandi anaknya.

Setiap Senin hingga Jumat, Rules berangkat kerja pukul enam pagi. Dia bekerja hingga pukul sembilan malam. Resminya Rules hanya bekerja hingga pukul lima sore. Namun, karena dia lembur, maka setiap hari dia harus pulang malam. Pada Sabtu dan Minggu, Rules mendapat shift malam. Dia berangkat kerja pukul tiga sore

“Tidak ada pilihan, kami harus membeli air galon setiap hari. Anak saya selalu gatal-gatal kalau mandi pake air sumur. Tiga hari saja saya mandikan dia pake air sumur, kulitnya biasanya sampai mengelupas. Makanya saya sudah tidak lagi menggunakan air sumur untuk memandikan anak saya,” kata Alistia.

(2) Lihat Adriansa Manu, 2015, “Kapitalisme Merampas Kehidupan Buruh.”

Pada 2015 lalu, saat terjadi panas berkepanjangan, sumur tempat Rules menimba air sempat kering. Sehingga Rules hanya bisa cuci muka dan gosok gigi menggunakan air galon ketika hendak berangkat kerja. Saat hujan, sumur itu juga menjadi keruh. Sehingga para buruh harus menampung air hujan untuk dipakai mandi dan memasak. Masalah ini pada umumnya dirasakan oleh buruh-buruh tambang PT SMI, kecuali mereka yang tinggal di rumah susun di dalam pabrik. “Air cukup melimpah di sana, bahkan bisa langsung meminumnya tanpa harus memasaknya,” kata Rules. Rumah susun itu merupakan tempat tinggal buruh-buruh asal Cina. Jumlah mereka cukup banyak. Menurut Rules, jumlah buruh asal tirai bambu ini hampir seimbang dengan jumlah pekerja Indonesia. Berto menceritakan kepada saya bahwa ada perbedaan mencolok antara buruh lokal dan buruh-buruh Cina. Dia mengklaim bahwa buruh-buruh Cina mendapatkan pelayanan khusus dibandingkan dengan buruh lokal. Berto mencontohkan tempat tinggal para buruh Cina jauh lebih beradab dari buruh-buruh lokal. Hal itu juga dikeluhkan Rules. Menurutnya, “selama ini kami tidak pernah mendapat jaminan perumahan yang layak. Sama


liputan khusus | 34 halnya pembagian kerja, buruh-buruh Cina banyak yang diangkat menjadi foreman ketimbang buruh lokal.” Ia melanjutkan, “orang-orang Cina itu tinggal di rumah susun. Mereka bisa mandi sesuka hati mereka. Kami di sini mau buang air besar saja susah, harus timba air dulu.” Selain perbedaan tempat tinggal, Rules dan Berto juga mempermasalahkan upah buruh-buruh Cina yang relatif lebih tinggi dari buruh lokal. Adalah Asman, HRD bagian perekrutan karyawan baru, yang mengatakan kepada mereka. Bahwa buruh Cina menerima upah jauh lebih besar ketimbang buruh Indonesia. Ameng juga mengklaim bahwa buruh-buruh Cina memperoleh gaji pokok antara Rp5 hingga Rp 10 juta per bulannya. Dia lantas menyebut bahwa pihak perusahaan sama sekali tidak adil dalam pemberian upah. Padahal, menurut Ameng, kerja mereka sama. “Kami sama-sama bekerja di bagian feronikel. Saya tanya temanku orang Cina, dia bilang gajinya Rp 7 juta. Dia sendiri juga bingung kenapa gaji mereka berbeda. Temanku orang Cina bilang kalau kami orang Indonesia digaji murah. Bahkan dia mendukung jika kami melakukan protes kepada perusahaan,” kata Ameng. Selain perbedaan upah, Rules juga kadang kesal dengan foreman asal Cina. Katanya, foreman asal negeri panda itu seringkali memarahi mereka jika lambat bekerja, apalagi

istirahat. “Kita kerja dari jam tujuh sampai jam sembilan malam itu sangat cape. Tapi, foreman dari Cina kadang marah kalau kami istirahat sebelum jamnya. Dia bilang kalau kami ini malas, padahal sudah cape. Bisa dibayangkan kami hanya istirahat jam dua belas siang sampai jam satu. Setelah itu, kami mulai kerja lagi sampai jam lima. Jam lima kami istirahat shalat, lalu masuk lagi jam enam sampai jam sembilan. Begimana kita tidak cape?,” kata Rules dengan wajah sedih. Rules juga mengeluhkan waktu kerja lembur. Menurutnya, perusahaan sebenarnya telah memaksa mereka, walaupun lembur tak diwajibkan. Dia berpendapat dengan pemberian upah rendah itulah cara pemaksaannya. Jika mereka tak mengambil lembur, maka upah pokok sesuai kontrak kerja tidak akan cukup dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi bagi buruh-buruh yang telah berkeluarga dan memiliki anak. Upah pokok buruh PT SMI adalah sebesar Rp 2.050.000. Selain upah pokok, para buruh juga memperoleh tunjangan tetap dan tidak tetap. Tunjangan tetap terbagi menjadi tiga komponen, yakni tunjangan lokasi sebesar Rp 100.000, tunjangan perumahan Rp 200.000 dan tunjangan keluarga sebesar Rp 200.000. Sementara, tunjangan tidak tetap terbagi menjadi dua komponen antara lain insentif kehadiran dan insentif shift

malam. Di sini, Rules hanya memperoleh insentif kehadiran sebesar Rp230.000. Jika ditotalkan dalam sebulan, Rules memperoleh upah di luar lembur sebesar Rp 2.780.000. “Bisa dibayangkan kalau kami tidak lembur. Kami hanya dapat dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu per bulan. Tunjangan perumahan kami hanya dapat dua ratus ribu. Tunjangan keluarga juga hanya dapat dua ratus ribu. Sementara, kami sewa kos satu juta per bulan. Itu kan tidak masuk akal. Perusahaan juga tidak tanggung sarapan pagi bagi kami yang tinggal di luar pabrik,” kata Rules. Bagi Rules, upah itu sangat rendah, karena harga barang di wilayah tambang cukup tinggi. Itulah sebabnya dia harus mengambil lembur setiap hari. Dengan lembur, dia dapat memperoleh upah Rp 5.833.560 perbulannya. Akan tetapi, Rules menghabiskan waktunya bekerja sebanyak 318 jam dalam 28 hari. Waktu kerja itu dihitung dari waktu kerja sesuai kontrak sebanyak 224 jam ditambah dengan 94 jam waktu kerja lembur. Waktu kerja ini berlaku umum bagi buruh-buruh PT SMI. Menurut Rules, mereka hanya shift dua kali dalam 24 jam. Kecuali mereka yang bekerja di departemen logistik. Mereka mendapatkan shift tiga kali 24 jam. Namun, kadang ada pula yang tetap mengambil lembur satu hingga dua jam. Khusus depertemen logistik, menurut Ameng, pekerjaan-


liputan khusus | 35 nya penuh resiko dan menguras tenaga. Karena mereka harus menyesuaikan diri dengan mesin-mesin yang menarik ore ke tungku (pembakaran ore). Hal yang sama juga dikatakan Mas Uling (27), operator di divisi logistik. Menurutnya, excavator yang dia operasikan selalu bergerak memindahkan ore ke dump truck. Ore itu selanjutnya akan diproses menjadi feronikel. “Saya tidak bisa berhenti bekerja semenit pun, karena sudah ada dump truck yang menunggu giliran memuat ore ke tempat produksi. Bisa dibilang hampir tak pernah berhenti exca yang saya operasikan bekerja selama jam kerja,” kata Mas Uling. Di departemen logistik menurut Mas Uling, perusahaan mewajibkan mereka mengambil lembur setiap hari. Hal itu ditandai dengan adanya surat perintah lembur dari pihak manajemen. Sehingga Mas Uling harus kembali menambah dua jam waktu kerja di luar kontrak. Mas Uling bahkan sering mengalami sakit pinggang, karena terlalu lama duduk di atas excavator. Kadang pula dia mengalami sakit badan. Hal yang sama juga dirasakan Ameng, dia terpaksa cuti karena sakit badan selama satu pekan pada akhir Oktober 2016. Ameng sempat memeriksa penyakitnya di klinik PT SMI. Namun, dokter menolaknya, karena dia sakit di luar jam kerja. “Sudah banyak kejadian serupa. Jangankan mereka yang sakit di luar jam kerja, buruh yang jelas-

Buruh Tambang PT SMI. Gambar diambil 2016 (sumber foto YTM)

jelas celaka saat bekerja saja tanggung sendiri biaya sakitnya,” kata Rules dengan nada kesal. Pada pertengahan September 2016, terjadi kecelakaan kerja di departemen feronikel. Salah satu buruh mengalami luka bakar di wajahnya karena kesalahan teknis. Pihak perusahaan lantas menuduh kesalahan itu karena kelalaian foreman dan semua anggotanya. Sehingga biaya perawatan dipotong dari gaji satu kelompok itu di departemen logistik. Menurut Rules, kecelakaan semacam ini sudah seringkali terjadi di hampir semua departemen. Tapi, perusahaan selalu menganggap itu karena kelalaian buruhnya sendiri, sehingga tak pernah ada ongkos keluar dari perusahaan. “Selalu satu kelompok dalam departemen yang mendapat potongan gaji. Alasannya, karena mereka lalai mengoperasikan mesin saat bekerja,” kata Rules. Pada Januari 2015, salah seorang buruh asal Palopo meninggal dunia. Dia meninggal tertindih

lempengan besi yang jatuh saat sedang bekerja. A. Timur menceritakan kejadian itu disebabkan buruknya pengaman perusahaan. Kecelakaan kerja seperti ini sebetulnya sering terjadi di pabrik, terutama bagi mereka yang bekerja di departemen feronikel. Namun, media tak pernah meliputnya karena pihak manajemen tak membolehkan satu pun media masuk di dalam pabrik. Kecuali saat perusahaan membutuhkan mereka dalam momen-momen tertentu. A. Timur juga bercerita tentang kecelakaan kerja beruntun pada awal 2015. Seorang buruh di departemen feronikel mengalami kecelakaan kerja. Tangannya terpotong akibat tersambar kipas penghisap udara. Sehari sebelum kecelakaan itu, seorang buruh lain di departemen feronikel juga mengalami kecelakaan kerja. Tiga jarinya terpotong saat sedang bekerja. Kecelakaan seperti ini tak pernah diurus serius oleh


liputan khusus | 36 perusahaan, seakan-akan kecelakaan tersebut murni akibat kelalaian buruh sendiri. “Perusahaan sepertinya lepas tanggung jawab. Mereka tidak mau rugi, apalagi kalau biaya rumah sakit sudah bunyi jutaan Rupiah. Pasti mereka lepas tangan. Mereka biasanya bebankan ke buruhnya sendiri. Mereka juga biayai, tapi sedikit,” ujar Rules yang menyesalkan sikap perusahaan. *** Sepulang kerja, Rules selalu menimba air sebelum berganti pakaian. Kadang dia juga memandikan anaknya. Itu rutin dia lakukan setiap hari. Setelah selesai menimba air, Rules baru bisa istirahat. Kadang saya tak sempat berbincang dengan Rules, kecuali saat pekan dan jika shift malam. Rules tinggal di satu petak kos di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi. Dalam sebulan upah yang dia terima habis dipakai membayar kos dan kebutuhan lainnya. Tak pernah ada sisa di Bank. Kos yang dia sewa kira-kira berkuran 3x5 meter. Dalam sebulan Rules membayar Rp 1.000.000 kepada pemilik kos. Menurutnya, sejak mobilitas penduduk pencari kerja memadati desa-desa di sekitar pabrik nikel, sewa kos menjadi naik. Padahal pada 2014, sewa kos paling mahal Rp 800.000. Banyaknya pekerja ini membuat untung para pemilik kos. Mereka dapat menaikkan harga kos tanpa tawar-menawar dengan

para buruh. Bahkan sebagian buruh tak kebagian kos. Harus rela berhimpitan dengan keluarganya atau kerabatnya di satu petak kos kecil. Mereka tinggal hingga empat orang dalam satu petak kos yang ukuran nya hanya bisa ditinggali satu sampai dua orang. Saat ini, kos-kos di sekitar tambang nikel semakin padat, terutama di desa Fatufia, Bahomakmur, Keurea dan Bahodopi. Tak ada satu pun kos yang kosong di sana. Bahkan kos yang masih dalam tahap pembangunan pun sudah dipesan. Para buruh menitipkan uang mereka terlebih dahulu kepada pemiliknya. “Disini kos-kos tidak ada lagi yang kosong. Bayangkan saja, belum ada pintunya sudah ada yang tinggali,” kata Rules. Rules berpendapat, banyaknya penduduk yang bekerja dan mencari kerja yang menyebabkan pemilik kos menaikkan sewa kos selangit. Akibat lautan manusia yang sedang mencari rezeki. “Hampir tidak ada kos yang seharga Rp 500.000 di sini. Coba saja cari, kecuali mungkin di wilayah Bahomotefe, mungkin masih agak murah, tapi kalau di sini paling rendah itu Rp 800.000,” ungkap Rules. Tapi menurut Ameng, dua tahun yang akan datang, kos-kos di Bahomotefe juga pasti akan naik. Dia melihat kemungkinan itu dari padatnya penduduk di seluruh penjuru negeri ini. Apalagi saat ini sedang ada pembangunan pabrik smelter (feronikel) di wilayah desa Lele,

Dampala, dan One Pute Jaya. Selain kos-kos yang mahal, Rules juga bercerita mahalnya kebutuhan di sekitar tambang. Apalagi saat ini dia sedang kredit motor Rp 800.000 per bulan. Menurutnya, setiap bulan upah yang ia terima tak cukup untuk kebutuhan keluarganya. “Bisa dibayangkan Pak, di sini kol saja harganya Rp 15 ribu per biji. Itupun kalau beli yang kecilnya. Kalau yang besar itu Rp 18 ribu Pak. Itu baru sayur, belum rica, bawang dan lainnya,” ujar Rules. Di lokasi tambang, menurut Rules, harga bahan pokok dan sebagainya bisa dua kali lipat dari harga sebenarnya. Dia mencontohkan elpiji 3 kg yang menembus Rp 35 ribu. Padahal, menurutnya, itu disubsidi pemerintah untuk masyarakat tidak mampu. Tapi di wilayah Bahodopi, itu tidak berlaku. Apalagi kalau mereka utang, harganya bisa sampai Rp 50.000. Alistia juga menyebut harga beras yang selangit. Di sekitar blok Bahodopi, para pedagang tradisional biasanya menjual beras yang sudah diukur terlebih dahulu. Mereka mengisinya di dalam karung. Alistia membeli beras ukuran 10 kg dengan harga Rp 160 ribu. Tingginya biaya kebutuhan itu membuatnya sering mengkritik para pedagang dan juga perusahaan. Sebab upah suaminya tidak pernah bertahan lama di bank. Menurut Alistia, kalau saja para pedagang tidak menaikkan harga dagangan mereka, mungkin gaji suaminya cukup


liputan khusus | 37 untuk sebulan. “Gaji suami saya per bulannya lima juta. Tapi itu kalau dia lembur. Mungkin kalau orang yang tidak tinggal di sini anggap itu besar. Kami di sini, gaji begitu tidak cukup dipakai satu bulan, yang ada kami bautang lagi di-kios,” kata Alistia. Menurut Alistia, kalau saja perusahaan mengerti kondisi itu. mestinya mereka juga menaikkan upah buruhnya. Apalagi mereka tidak menyediakan perumahan untuk buruh. Dia berpendapat, perusahaan selama ini hanya menguras tenaga buruh, tetapi tidak memikirkan nasib mereka dan keluarga. “Upah suami saya tidak mungkin cukup untuk kebutuhan kami di sini. Semua barang-barang di sini serba mahal, apalagi kami sewa kos, cicil motor, belum kebutuhan anak dan lain-lain. Setiap bulan saya harus ngutang. Apalagi suami saya juga perokok. Satu hari biasanya saya belanja habis sekitar Rp 200.000, ya kadang juga hanya Rp 100.000. Kebutuhan anak paling banyak Pak,” cerita Alistia. Menurut Alistia, di usia anaknya yang masih balita, kebutuhannya cukup tinggi, karena harus beli pampers dan susu setiap bulannya. Dia habis Rp 800 ribu per bulan hanya untuk beli pampers. Ditambah lagi susu seharga Rp 150 ribu, dipakai untuk satu bulan. *** Rules sendiri baru diangkat menjadi buruh tetap pada 20

Agustus 2016. Baginya, kendati statusnya adalah buruh tetap, dia menganggap status permanennya itu tidak menjamin keberlangsungan kerjanya di PT SMI. Rules mencontohkan rekan kerjanya yang bernama Rustam (32) dan bekerja sebagai driver di bagian feronikel. Pada 15 September 2016, Rustam di-PHK karena dianggap mangkir kerja. Padahal statusnya adalah pekerja tetap. Menurut Rules, Rustam sama sekali tidak melakukan kesalahan, apalagi sengaja mangkir. “Sebenarnya perusahaan sendiri yang salah. Waktu itu kan mobilnya dipakai oleh perusahaan lain. Otomatis kan dia berhenti kerja selama kendaraannya dipakai. Daripada tidak ada kerja, mending istirahat di rumah. Saya sendiri bingung kenapa perusahaan begitu,” kata Rules. Rustam tidak masuk kerja selama tiga hari. Ternyata, selama dia tak masuk kerja, perusahaan menganggapnya mengundurkan diri. Bahkan Rustam tak menerima uang pesangon. Pihak manajemen juga memaksanya untuk tidak menuntut pesangonnya. Jika itu dia lakukan, maka perusahaan akan menggaris merah namanya. Artinya, Rustam secara otomatis tidak bisa lagi melamar kerja di PT SMI. Menurut Rules, hal itu sudah lumrah terjadi di tempat kerjanya. Perusahaan selalu mencari cara agar setiap buruh permanen dapat disingkirkan. Hal itu mereka lakukan untuk

menghindari Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Biasanya buruh-buruh yang sudah bekerja mendekati masa permanen tiba-tiba diberhentikan selama satu bulan. Perusahaan menyebutnya sebagai break kerja. Setelah itu, buruh-buruh tersebut dikontrak baru. Selain itu, buruh-buruh yang mendekati kontrak permanen tiba-tiba kena PHK. Perusahaan selalu beralasan bahwa mereka sudah habis masa kontrak. Jika masih ingin bekerja, buruh-buruh itu harus kembali melamar kerja. Banyak dari mereka yang bahkan tak lagi diterima. Sementara, penerimaan karyawan baru terus berlangsung. Hal itu membuat para buruh kesal. Namun, tidak ada yang berani memulai perlawanan, karena takut di-PHK. “Banyak yang sadar bahwa hak kami dirampas perusahaan. Tapi, kebanyakan kawan-kawan takut kena PHK,” kata Rules. *** “Selama ini perusahaan memperlakukan buruh seenak perutnya sendiri. Kalau mereka sudah tidak perlukan buruh, mereka buang begitu saja. Itu terus terjadi di PT SMI dan PT BDM. Ini yang mendorong saya menentang perlakuan sewenang-wenang perusahaan,” kata A. Timur. A. Timur (29) adalah buruh di departemen PLTU milik PT SMI. Sebelum menjadi buruh, dia telah banyak terlibat dalam gerakan mahasiswa di Kendari,


liputan khusus | 38 Sulawesi Tenggara. Setelah lulus kuliah, dia juga terlibat dalam gerakan petani dan buruh di Morowali. A. Timur termasuk salah satu orang yang memimpin aksi demonstrasi yang menewaskan dua orang nelayan di Tiaka, Kecamatan Mamosalato pada 2011 lalu. Saat itu, dia bersama kawan-kawannya memimpin aksi penolakan pembangunan lapangan minyak milik Pertamina dan Medco Energi. A. Timur masuk kerja di PT SMI pada awal bulan Februari 2015. Dia dibantu salah satu tokoh politik di Sulawesi Tengah yang memiliki relasi dengan PT BDM. Lewat tokoh politik inilah dia bisa masuk kerja. A. Timur diminta untuk tidak menentang baik-buruknya kebijakan perusahaan. Sebagai siasat, dia menerima dan berjanji kepada pihak manajemen untuk tidak melakukan perlawanan. Baginya kesepakatan itu hanya omong kosong, karena selama ini perusahaan banyak mengumbar janji kepada buruh tapi tak pernah ditepati. Semenjak dia diterima menjadi buruh di depertemen PLTU, dia mulai memanfaatkan momen itu untuk mengajak rekan-rekannya melakukan pemogokan kerja. A. Timur mulai melakukan agitasi kepada buruh-buruh yang dia temui di dalam pabrik dan di luar. Berkali-kali dia berpidato secara terbuka di kantin saat mereka istirahat kerja. Tentu saja hal itu membuat perusahaan marah dan panik. A. Timur kemudian dipanggil ma-

najer HRD untuk diperingati. Dia menceritakan bahwa Bahar Siagian memperingatinya untuk tidak menghasut teman-temannya. Apalagi dia baru sebulan bekerja. Teguran itu diperlakukannya sebagai angin lewat. Dia tetap meneruskan niatnya untuk memberikan pelajaran kepada perusahaan. Sebagai mantan aktivis mahasiswa tentu saja dia telah matang dalam menyusun strategi taktik (stratak). Dia kemudian masuk dalam Serikat Pekerja-Sulawesi Mining Investment Pabrik (SP-SMIP). Menurut A. Timur, SP-SMIP merupakan serikat buruh bentukan perusahaan yang selama ini digunakan untuk meredam pemogokan buruh. Dia sengaja masuk di SP-SMIP untuk mempengaruhi buruh-buruh agar tidak mengikuti kemauan perusahaan. Tidak lama setelah dia menjadi anggota SP-SMIP, A. Timur pun diusulkan menjadi wakil ketua. Setelah resmi menjadi Wakil Ketua SP-SMIP, A. Timur mulai merencanakan aksi-aksi pemogokan. Posisi strategis itu membuatnya makin mudah berkomunikasi dengan anggota SP-SMIP. “Setiap hari, rumah saya itu full, dipenuhi kawankawan buruh. Mereka selalu bertanya apa yang harus kami lakukan dengan kebijakan perusahaan yang merugikan buruh,� kata A. Timur. A. Timur tak lagi sulit menemui para buruh. Buruh-buruh itu datang sendiri menemuinya.

Bahkan saat dia meminta mereka berkumpul, para buruh dengan cepat berkumpul di rumahnya. Hal itu membuat Ketua SPSMIP ketakutan, karena dia tak sepakat jika serikat yang dia pimpin itu harus mogok kerja. Pada 2 Maret 2015, A. Timur memimpin aksi mogok kerja yang diikuti 1500 buruh dari seluruh departemen. Aksi mogok kerja itu menuntut (1) Kenaikan Upah Minimum Kabupaten Morowali, khususnya PT Bintang Delapan Group; (2). Ketersedian bus untuk transportasi buruh. Hal itu dilatarbelakangi seringnya kecelakaan saat berangkat kerja; (3) Pengadaan halte untuk setiap desa di blok Bahodopi; (4) Safety (keamanan/keselamatan kerja buruh) terutama bagi buruh yang bekerja di feronikel, meminta baju anti api, tidak tembus panas. Menurut catatan SP-SMIP, sepanjang 2015, ada 20 orang korban kecelakaan kerja tersebar di seluruh departemen. Aksi mogok itu tidak mendapat respons baik. Tuntutan mereka tidak ada yang dipenuhi, kecuali janji manis Manajer HRD, Bahar Siagian, untuk mengirimkan tuntutan para buruh kepada petinggi perusahaan di Jakarta. Tetapi, menurut A. Timur, tuntutan mereka tidak dikirim oleh Pak Siagian. Menurutnya, catatan yang memuat tuntutan buruh itu masih utuh di atas meja Pak Siagian. Informasi itu dia peroleh dari rekan kerjanya yang mengamati aktivitas Pak Siagian. “Tuntutan itu hanya di-


liputan khusus | 39 terus berjuang hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dia bahkan masih memimpin beberapa kali pemogokan.

Diskusi Buruh Tambang PT BDM 2014 (sumber foto YTM)

simpan di atas meja Pak Bahar,” kata A. Timur mengulang cerita rekan kerjanya. Kekesalan itu memicu kembali mogok kerja pada 28 Maret 2015 yang diikuti kurang lebih seribu buruh. Para buruh menuntut agar Bahar Siagian dipecat dari Manajer HRD. Mereka menilai bahwa Bahar Siagian telah mengkhianati kesepakatan. Namun, pemogokan kerja itu justru membuat A. Timur di-PHK. Perusahaan memutus kontrak A. Timur tanpa alasan yang jelas. Padahal dia bekerja baru dua bulan. Abdul (30), seorang aktivis buruh di Morowali mengatakan, pemecatan A. Timur tentu saja berkaitan dengan aktivitasnya selama ini. Dia berpendapat bahwa A. Timur di-PHK karena terlalu aktif memimpin buruh mogok kerja. “Kami hanya ingin menuntut apa yang menjadi hak kami. Karena kami sudah memenuhi kewajiban kami bekerja. Selama ini, saya lihat buruh-buruh menerima begitu saja kebijakan se-

pihak perusahaan. Padahal itu sangat merugikan kami seperti upah murah, waktu kerja yang panjang, kondisi kerja yang buruk dan kebijakan-kebijakan lainnya yang tentu merugikan buruh,” kata A. Timur. Tidak hanya di-PHK. Pihak manajemen melarang A. Timur masuk ke lokasi pabrik, apalagi masuk ke dalam tempat kerja. “Sejak saya di-PHK, sejak itu juga saya dilarang masuk di dalam kawasan pabrik. Katanya saya sudah digaris merah, saya tidak tahu apa maksudnya. Ini sama sekali tidak adil bagi saya. Pernah saya coba masuk, tapi pihak security mencegat saya. Menurut mereka, saya tidak boleh masuk ke dalam. Mereka juga tidak bilang apa alasannya. Pokoknya security bilang saya tidak boleh masuk,” kata A. Timur. Kendati A. Timur telah di-PHK, dia tetap aktif bertemu buruh dan berdiskusi tentang persoalan mereka. A. Timur terus meyakinkan para buruh untuk

Pada 1 Mei 2015, bertepatan dengan hari buruh sedunia, para buruh kembali melakukan pemogokan. A. Timur termasuk yang memimpin pemogokan itu. Para buruh melakukan mogok kerja pada malam hari. Aksi itu mereka namakan aksi seribu lilin sebagai simbol matinya rasa kemanusiaan perusahaan kepada para buruh. “Kami merasakan penderitaan selama ini di dalam pabrik. Perusahaan tidak memiliki rasa kemanusiaan sedikitpun kepada buruh. Barangkali kita mau mati di dalam pabrik, itu bukan urusan perusahaan. Yang dia tahu kita bekerja, itu saja, kalau melanggar dipecat,” kata A. Timur. Dalam aksi seribu lilin itu, para buruh memblokir jalan masuk pabrik. Hal ini dilakukan agar semua buruh shift malam ikut berpartisipasi dalam pemogokan. Meskipun masih ada sebagian kecil buruh yang tetap bekerja, aksi pemogokan itu diikuti tidak kurang dari 3000 buruh. Aksi mogok kerja kembali terjadi pada 15 Januari 2016. Para buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Mereka menuntut UMSK di tiga kecamatan khusus wilayah tambang, yakni Kecamatan Bungku Timur, Bahodopi dan Pesisir. Mereka menuntut penetapan UMSK se-


liputan khusus | 40 besar Rp3 juta. Saat itu, tuntutan mereka dipenuhi. Tetapi, setelah SK Gubernur keluar, yang ditetapkan hanya Rp 2,254 juta. Mogok kerja juga terjadi pada 1 Juni 2016. Aksi mogok itu dilakukan oleh buruh-buruh PT BDM. Mereka menuntut kebijakan jam lembur yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. Menurut A. Timur, ada kelebihan jam kerja yang tidak dibayarkan PT BDM. Selama ini, perusahaan hanya menghitung dua komponen upah dikali 75%, padahal seharusnya 100%. Tuntutan para buruh ini tidak dipenuhi perusahaan. Pada 2 Oktober 2016, para buruh khusus PT BDM kembali mogok kerja menuntut kelebihan jam yang tidak dibayarkan. Kali ini para buruh justru mendapat PHK. Kurang lebih 159 buruh di-PHK. Mereka teridentifikasi melakukan mogok kerja. PHK itu memicu aksi-aksi di luar perusahaan. Puncaknya, pada awal November 2016, buruh-buruh yang di-PHK melakukan aksi di kantor manajemen PT BDM. Aksi itu membuat pihak manajemen berjanji akan kembali mempekerjakan buruh-buruh yang kena PHK. Namun, menurut A. Timur, sampai hari ini, tidak ada satupun buruh yang di-PHK kembali dipekerjakan. Bagi A. Timur, buruh memang mesti memiliki kesadaran berorganisasi. Dan harus solid

Para buruh terlibat aksi dorong dengan pihak perusahaan. (sumber foto YTM)

dalam berjuang. Menurutnya, masih banyak buruh yang tidak memiliki kesadaran berjuang kendati hak mereka diinjak-injak. “Kalau semua buruh mogok kerja dan solid, saya kira pasti perusahaan akan kewalahan karena pasti stop produksi. Mau tidak mau, dia pasti berpikir dua kali, kalau tidak saya penuhi, bisa bangkrut perusahaan saya,� kata A. Timur. *** PT Bintang Delapan Mineral (PT BDM) merupakan perusahaan tambang nikel di Kabupaten Morowali. Perusahaan ini mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak tahun 2010 dengan luas wilayah produksi 21.695 hektare (ha). Konsesinya mencakup sembilan desa, yakni Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Bahodopi,

Keurea, dan Fatufia. Izin usaha ini akan berakhir pada 2025.3 Data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin) menyebutkan bahwa Presiden Komisaris Bintang Delapan Group adalah Sintong Panjaitan, seorang Letnan Jenderal (purnawirawan). Pada 1964-1965, dia pernah ditugaskan menumpas pemberontakan Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) pimpinan Abdul Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Selain itu, ada juga Mayor Jenderal (purnawirawan) Hendardji Supandji. Dia merupakan Presiden Komisaris Bintang Delapan Investama, sebuah anak usaha Bintang Delapan Group. Hendardji Supandji ini adalah adik kandung Hendarman Supandji, Kepala Badan Pertanahan Nasional dan kakak

3) Lihat http://low0ngankerja.com/info-perusahaan/profil-pt-sulawesi-mining-investment/, diakses pada 1 Desember 2016.


liputan khusus | 41 Gubernur Lemhanas periode 17 Februari 2011 - 15 April 2016, Budi Susilo Soepandji. Saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, Hendardji ikut mencalonkan diri sebagai gubernur berpasangan dengan Ahmad Riza Patria. Namun, impiannya kandas karena dia hanya memperoleh suara kurang dari dua persen. Pertarungan saat itu dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Ahok. Pada 2010, PT BDM menggandeng Tsingshan Steel, anak usaha PT Dingxin Group untuk membentuk usaha patungan, yaitu PT Sulawesi Mining Investment (SMI). Bintang Delapan Mineral mendekap 45% saham Sulawesi Mining Invesment. Sementara, 55% dikuasai Dingxin Group. Pada tanggal 5 Desember 2014, PT SMI diresmikan oleh Kemenperin Saleh Husin. Perusahaan ini berlokasi di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PT SMI mulai beroperasi pada 29 Mei 2015, diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. Dalam peresmiannya juga hadir Menteri Perindustrian Saleh Husin, Dirjen PPI Kemenperin Imam Haryono, Kepala BPPI Kemenperin Haris Munandar, Direktur Industri Material Dasar Logam Kemenperin Budi Irmawan dan Dedi Mulyadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala BPKM Franky Sibarani, Gubernur Sulawesi Tengah Longki

Aladin Djanggola, Bupati Morowali Anwar Hafid dan jajaran petinggi PT Sulawesi Mining Investment. Pada tahap pertama, Sulawesi Mining Investment memproduksi nikel pig iron sebanyak 300.000 ton per tahun. Menurut data Kemenperin, nilai investasi pabrik tahap pertama ini sebesar USD635,57 juta, didukung PLTU berkapasitas 2Ă—65 MW. PT SMI juga telah memulai produksi tahap kedua dengan kapasitas 600.000 ton per tahun. Pabrik ini didukung oleh PLTU sebesar 2Ă—150 MW. Adapun nilai investasinya sebesar USD1,04 miliar. PT SMI juga memiliki fasilitas oxygen plant, crusher plant, batching plant, water treatment plant, kanal air dan pelabuhan kargo berkapasitas 60 ton. Saat ini PT SMI sedang membangun kawasan industri seluas 1.300 hektar di bawah PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP). PT IMIP ini didirikan oleh PT Shanghai Decent Investment (Group) Co., Ltd, perusahaan afiliasi dari Tsingshan Steel. Sebagian proyek PT IMIP sudah beroperasi dan sedang berjalan. Diantara yang sudah beroperasi adalah pabrik smelter feronikel yang bisa memproduksi 300.000 ton per tahun dan PLTU berkapasitas 2Ă—65 MW, pembangkit listrik termal. Kabarnya proyek ini didanai lewat pinjaman sebesar USD600 juta dari China Development Bank (CDB) dan Industrial and Com-

mercial Bank of China (Indonesia) Ltd. Proyek kedua IMIP adalah pabrik smelter feronikel berkapasitas 600.000 ton dan PLTU berkapasitas 2x150 MW. Proyek ini juga mendapat pinjaman sebesar USD700 juta dari Export-Import Bank of China, Bank of China dan ICBC. Kabarnya nilai investasinya mencapai USD1 miliar lebih. PT IMIP melalui PT DSS juga sedang membangun pabrik stainless steel berkapasitas 1 juta ton per tahun. Proyek ini mendapat pinjaman sebesar USD570 juta dari CDB. Masih ada sekitar sembilan proyek yang akan dikerjakan melalui bendera PT IMIP. Sepertinya PT IMIP akan menjadi perusahaan hilir feronikel terbesar di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang sekarang ini mati suri bisa saja bangkit untuk memasok ore ke sana. Tidak heran jika pada 2015, buruh PT SMI telah mencapai 5000 orang. Menurut Saleh Husin, pada 2017 mendatang, apabila unit produksi telah beroperasi, PT SMI akan menyerap 12.000 orang buruh. Pada 1 September 2016 lalu, Slamet V. Panggabean, Vice President PT IMIP, menyebutkan bahwa jumlah buruh Indonesia yang bekerja di PT BDM sebesar 10.000 orang. Sementara, pekerja dari negeri Tiongkok berjumlah 800 orang. (Adriansa Manu)


liputan khusus | 42

George Junus Aditjondro

MAHA GURU INVESTIGASI ITU TELAH PERGI TIDAK gampang mengikuti jejak seorang George Junus Aditjondro. Pria kelahiran Pekalongan, 27 Mei 1946 itu, menghabiskan separuh hidupnya untuk melawan arus kekuasaan. Tidak tanggung-tanggung, penguasa sekelas Soeharto pun nyaris tak berkutik dibuatnya, menyusul Head Line Majalah TIME, bertajuk ‘MELACAK JARAHAN SOEHARTO’, Tahun 1989 silam. Di sini George menjadi nara sumber utama. Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pun George tetap garang. Dia menyorot Presiden Republik Indonesia ke 6 itu, melalui bukunya ‘MEMBONGKAR GURITA CIKEAS’. Meski buku tersebut

ditanggapi secara beragam oleh publik, George tak bergeming. Itulah George, tiada hari tanpa perlawanan. Namun, meski seabrek prestasi telah diraihnya, Jurnalis, Aktivis, dan Akademisi ini, tak canggung bergaul dengan masyarakat awam. Dengan sesama Jurnalis dan aktivis ia bersahabat, dengan pejabat pemerintah pun ia tak sungkan. Mungkin karena itu, ia lebih banyak dikenal sebagai pekerja sosial daripada seorang Dosen. Masih segar dalam ingatan saya, pertama kali bertemu dengan beliau, di Bandar Udara Mutiara Sis Al-Djufri-Palu. Saya yang ditugaskan oleh Kak Arianto Sangaji waktu itu pun

merasa beruntung mendapatkan kesempatan untuk berkenalan dengan Beliau. “Darwis, besok pagi kamu sama Edmon jemput George ya,”, kata Kak Anto kepada saya. “Siap Kak Anto”, jawab saya bermaksud meyakinkan Arianto Sangaji. Karena waktu itu (April 2002) saya belum kenal Beliau, kawan Edmon Leonardo, pun memelototi setiap penumpang yang turun dari pesawat. Begitu pesawat Bouraq sukses mendarat, Edmon pun bergegas, langsung menyapa George. Kira-kira 15 menit baru bisa beranjak dari Bandara, ternyata George satu pesawat dengan salah seorang Tokoh masyarakat Poso dari Kota Salatiga, Dimba Tumimomor (akrab disapa Om Dimba).


liputan khusus | 43

George Junus Aditjondro dalam launcing bukunya yang berjudul Membongkar Gurita Cikeas

Karena itu pula, rencana berangkat dari Palu menuju Poso via Parigi batal, dan memilih jalur Palu-Napu-Poso, mengikuti kesepakatan Bang George dan Om Dimba.

di tengah rawa-rawa itu adalah pengungsi asal Poso yang telah didampingi oleh Om Dimba, dengan menggunakan bendera LSM yang dipimpinnya ketika itu.

Kami bertiga, saya (driver dadakan), Edmon (pendamping), dan Grorge. Sementara Om Dimba berangkat bersama rombongannya dengan menggunakan kendaraan yang berbeda.

Usai menikmati santap siang, saya bersama Edmon, mendiskusikan rencana perjalanan selanjutnya menuju Poso-Tentena. Penampilan Bang George yang mirip orang barat pun menjadi topik diskusi kami berdua, sambil deg-degan. Asal tahu saja, masyarakat kelihatannya masih menaruh curiga terhadap semua pendatang, setidaknya itu yang terlintas dalam pikiran saya dan kawan Edmon. Sepakatlah kami berdua, memposisikan bang George di kursi tengah (sebelumnya beliau duduk di depan di samping saya sebagai sopir), tanpa

Dalam perjalanan secara beriringan, menuju Napu, sampailah kami di sebuah perkampungan bernama Tamadue (kalau tidak salah ingat). Om Dimba pun memberi signal kepada masyarakat agar menyiapkan makan siang dengan hidangan dua ekor ayam kampung. Rupanya 80 persen penduduk perkampungan baru

sepengetahuan George. Namun apa hendak dikata, memasuki Desa Sangginora, rupanya Bang George secara spontan minta duduk di depan, katanya biar lebih jelas mengamati situasi. Wah, jantung saya berdegup kencang, sejenak saya melirik Edmon dari cermin di depan saya, pucat tak berkata apa-apa, khawatir dalam perjalanan kita dihadang oleh masyarakat dan petugas keamanan yang siap siaga di setiap perbatasan desa dan kelurahan. Alhamdulillah, rupanya dugaan kami berdua keliru, justru dengan kehadiran George duduk di depan, membuat perjalanan riang gembira. Sepanjang jalan, orang tua dan anak-anak berteriak sambil melambaikan tangan, “mister,


liputan khusus | 44 mister, mister, hallo mister”, teriak mereka, hehehe. Bang George pun tampak senang dengan melambaikan tangan kirinya, seraya melepas senyum khasnya. Dari sini, tentu saja kami berdua mulai lega. Ternyata orang yang kami antar memang memiliki pengalaman dalam merespon situasi darurat. Bagaimana tidak mau yakin, sepanjang jalan dari Palu sampai Poso, terus ke Tentena, tak tampak kecemasan pada diri seorang GJA (singkatan George Junus Aditjondro) . Padahal setahuku, itulah pertama kalinya George menginjakkan kakinya di Poso pasca konf lik. Begitulah kisah perkenalan saya dengan seorang investigator ulung bernama G.J. Aditjondro. Kini, Bang George telah pergi mendahului kita semua, canda-tawa, gurauan, dan nasehatnya terhadap jurnalis dan aktivis, masih membekas dalam benak segenap kerabat dekatnya.Perjalanan hidupnya yang kerap memicu pro-kontra, membuat publik sulit melupakannya. Belum lagi gaya hidupnya yang rada-rada unik sarat warna dan makna. Tengok saja sepak terjangnya yang dinamis. Di masa mudanya ia kuliah di Jurusan Teknik Elektro Universitas Hasanudin-Makassar, namun ia tidak sempat menyelesaikannya, karena dia lebih tertarik dengan Sosiologi dan

Antropologi. Saat menjadi Jurnalis Majalah Tempo 19711979, ia lebih senang menulis masalah pertanian daripada berita politik yang menjadi trend pemberitaan Majalah Tempo ketika itu. “Waktu saya di Tempo, teman-teman sering menyindir saya dengan bergurau, katanya saya lebih cocok jadi wartawan majalah Trubus, sebuah Majalah Pertanian terkemuka di negeri ini, hehehe”, kata George suatu ketika sambil terkekeh-kekeh. Waktu terus mengalir, George terus menggebrak opini publik. 24 Mei 1989, George menggemparkan Indonesia, setelah Majalah Time menurunkan berita bertajuk “Melacak Jarahan Soeharto”. Di sini George menjadi nara sumber utama pemberitaan. Akibatnya, Ayah 1 orang anak ini, dicekal pemerintah orde baru, sehingga terpaksa harus hijrah ke Australia. Sebelumnya, Pria kelahiran Pekalongan ini, meraih penghargaan Kalpataru, dari Presiden Soeharto (1987). Namun, 10 Tahun kemudian, dia mengembalikan penghargaan itu, karena keberatan atas penghargaan yang sama yang diberikan kepada Bob Hasan, tahun 1997. Itulah George, sosok yang tak pernah tenang dalam melihat korupsi, kolusi, dan nepotisme menggurita di negeri ini. Melalui puluhan buku dan artikel lainnya, Bang George membuat generasi bangsa

kaya dengan referensi sebagai buah dari kerja investigasinya, dan sentuhan tangan dinginnya. Beberapa di antaranya yang cukup populer antara lain; “Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari: Kedua puncak korupsi, kolusi, dan nepotisme rezim Orde Baru dari Soeharto ke Habibie”, “Kebohongan-kebohongan negara: perihal kondisi obyektif lingkungan hidup di nusantara”, “Tangan-tangan berlumuran minyak: politik minyak di balik tragedi Timor Lorosae: kisah keterlibatan perusahaan-perusahaan minyak bumi dan negara-negara Barat di balik pencaplokan Timor Lorosae oleh Indonesia”, “Membongkar Gurita Cikeas: di Balik Skandal bank Century”. Akhirnya takdir pun berbicara, perjalanan hidup suami Ibu Erna Tenge ini, terhenti pada usia yang ke-70, di Kota Palu, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia,10 Desember 2016. SELAMAT JALAN ABANG, KAWAN, DAN ORANG TUA TORANG SEMUA, DR. George Junus Aditjondro, Pergilah Dengan Tenang Dalam Damai, Berselimut Semangat Perjuangan. Kota Poso, Minggu Malam, 11 Desember 2016. Darwis Waru


opini | 45

Bisnis Biofuel, Perkebunan Sawit dan Perampasan Tanah

Oleh Mohamad Zaki Hussein

Lebih dari satu dekade belakangan ini, Bahan Bakar Nabati (BBN) yang biasa disebut biofuel atau agrofuel 1 banyak didorong sebagai sumber energi terbarukan pengganti bahan bakar fosil. Berbagai negara, termasuk Indonesia, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong produksi dan penggunaan biofuel. Produksi biofuel secara global pun mengalami peningkatan drastis sejak awal tahun 2000an. Tidak berapa lama, kritik terhadap biofuel bermunculan. Ada yang menganggap biofuel sebenarnya tidak ramah lingkungan dan inefisien.Kemudian, ekspansi biofuel dianggap mengancam ketahanan pangan, karena lahan yang tadinya digunakan untuk tanaman pangan mulai digeser oleh tanaman biofuel, sehingga muncul isu “pangan vs bahan bakar� (food vs fuel). Lalu, perluasan biofuel juga dianggap ikut men-

dorong perampasan tanah. Pertanyaannya, betulkah biofuel tidak bersih lingkungan dan inefisien? Bagaimana hubungan perluasan biofuel dengan ekspansi perkebunan dan perampasan tanah petani atau warga lokal? Betulkah produksi dan penggunaan biofuel didorong untuk kepentingan lingkungan hidup? Tulisan ini hendak mengeksplorasi isu-isu itu, khususnya hubungan perluasan biofuel dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan perampasan tanah di Indonesia. Peran Negara dalam Ekspansi Biofuel Sejak tahun 2000, produksi etanol dan biodiesel secara global meningkat dengan pesat. Selama 1975-1999, produksi etanol hanya meningkat sebesar 18.086 juta liter. Namun, pada 2000-2009, produksi etanol melonjak sebesar 55.132 juta li-

ter. Pola serupa juga terjadi pada produksi biodiesel. Selama 1991-2000, produksi biodiesel hanya meningkat sebesar 786 juta liter. Tetapi, pada 2000-2009, produksi biodiesel meningkat pesat sebesar 13.919 juta liter (Sorda, Banse dan Kemfert 6678). Pesatnya peningkatan produksi biofuel ituterkait dengan kebijakan berbagai negara yang cukup agresif dalam mendorong produksi dan penggunaan biofuel. Diantaranya Amerika Serikat, Kanada; negara-negara Uni Eropa, terutama Jerman dan Perancis; Argentina, Brazil, Kolombia, Tiongkok, India, Malaysia, Thailand, Australia, dan tentu saja Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan antara lain kewajiban mencampur BBM dengan biofuel, dan pengecualian pajak serta subsidi untuk produsen biofuel.2

1) Ada yang membedakan arti istilah biofuel dan agrofuel berdasarkan keumuman-kekhususannya. Fred Magdoff, misalnya, menggunakan istilah biofuel untuk semua bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, termasuk kotoran hewan dan manusia. Sementara, khusus untuk bahan bakar yang hanya berasal dari tanaman, ia menggunakan istilah agrofuel. Namun, dalam tulisan ini, penulis akan banyak menggunakan istilah biofuel untuk merujuk ke bahan bakar nabati, karena istilah inilah yang populer di Indonesia. 2) Sorda, Banse dan Kemfert meninjau secara cukup lengkap kebijakan biofuel di berbagai negara.


opini | 46

* Data tahun 2009 adalah perkiraan. Sumber:Sorda, Giovanni, Martin Banse dan Claudia Kemfert, “An overview of biofuel policies across the world,� Energy Policy, Vol. 38, Issue 11, November 2010, Web, 20 April 2016, fig. 1.

Di Indonesia, setidaknya sejak 2006, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan biofuel. Dengan Perpres No. 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional,pasal 2, pemerintah menetapkan target biofuel sebesar 5% dari konsumsi energi nasional pada 2025. Kemudian, dengan Keppres No. 10 Tahun 2006,pemerintah menetapkan pembentukan Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.

Tim yang masa kerjanya 2 tahun dan bisa diperpanjang ini, bertugas membuat cetak biru, peta jalan, dan langkah-langkah pengembangan BBN, serta mengevaluasi dan melaporkan kemajuan pengembangan BBN. Lalu, dengan Permenkeu No. 117/PMK 06/2006, pemerintah membuat program pemberian kredit dengan sebagian bunga ditanggung pemerintah untuk usaha bahan baku BBN dan perkebunan, yang mencakup kelapa sawit, karet dan kakao. Program ini dinamakan Kredit

Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP). Pada 2008, pemerintah mengeluarkan Permen ESDM No. 32 Tahun 2008 yang mewajibkan penggunaan BBN secara bertahap di berbagai sektor.Permen ini direvisi sampai tiga kali.Revisi pertama, dengan Permen ESDM No. 25 Tahun 2013,pasal 3 ayat (3) dan (4), ditambahkan kewajiban mencampur BBN dalam BBM. Revisi terakhir, dengan Permen ESDM No. 12 Tahun 2015, menar-


opini| 47 getkan campuran biodiesel, bioetanol dan Minyak Nabati Murni dalam BBM di hampir semua sektor masing-masing sebesar 30%, 20% dan 20% pada Januari 2025. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal untuk memacu penggunaan biofuel. Selama Oktober-Desember 2009, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BBN di dalam negeri dengan Permenkeu No. 156/PMK.011/2009. Pagu anggaran untuk insentif fiskal itu berjumlah Rp180 miliar.Lalu, selama Januari-Desember 2010, pemerintah menanggung PPN atas subsidi BBM yang telah dicampur dengan BBN melalui Permenkeu No. 215/PMK.03/2010. Menurut data Kementerian ESDM, persediaan biofuel Indonesia pada 2014 berjumlah 88.842.904 BOE (Barrel of Oil Equivalent) atau Setara Barel Minyak, dan tidak ada yang berasal dari impor. Jumlah itu adalah sekitar 5% dari total persediaan energi Indonesia. Pertumbuhan persediaan biofuel selama 2006-2014 juga sangat pesat, yaitu sebesar 87.422.500 BOE atau 6.155%. Jika dilihat dari persentasenya, pertumbuhan persediaan biofuel adalah yang tertinggi dibandingkan sumber energi lain. Namun, jika dilihat dari jumlah BOE-nya, pertumbuhan

persediaan biofuel menempati posisi kedua setelah batu bara yang angka pertumbuhannya adalah 292.025.454 BOE.3 Biofuel, Perkebunan Sawit dan Perampasan Tanah Kelapa sawit adalah salah satu bahan baku biofuel—terutama biodiesel—dan juga salah satu produk utama Indonesia. Menurut data Departemen Pertanian Amerika Serikat, setidaknya sejak 2011/12- 2015/2016, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan angka produksi antara 26,2 33 juta ton (16). Menurut data BPS, jumlah produksidan luas lahan perkebunan kelapa sawit juga jauh lebih besar daripada tanaman perkebunan lain di Indonesia. Pada 2013, misalnya, jumlah produksi kelapa sawit adalah 27,8 juta ton, sementara karet yang jumlah produksinya kedua terbesar hanya 3,2 juta ton (“Produksi Tanaman Perkebunan”). Adapun luas lahan sawit pada 2013 adalah 1.046.502 hektar, sementara kelapa yang luas lahannya kedua terbesar hanya 365.452 hektar (“Luas Tanaman Perkebunan”). Sebagai produsen sawit yang besar, Indonesia juga menggunakan sawit sebagai bahan baku biodiesel. Jumlah minyak sawit mentah (Crude Palm Oil disingkat CPO) yang digunakan untuk biodiesel di Indo-

nesia meningkat dari 265 ribu ton pada 2007 menjadi 3,2 juta ton pada 2014(Wright dan Rahmanulloh 11). Jumlah ini memang tidak seberapa dibandingkan dengan total produksi minyak sawit Indonesia. Adapun menurut data Departemen Pertanian AS, sebagian besar minyak sawit Indonesia diekspor.4 Namun, sebagian ekspor ini juga untuk memenuhi permintaan biodiesel di Eropa (Down to Earth; Wright dan Rahmanulloh 8). Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), ekspor minyak sawit Indonesia ke negara-negara Uni Eropa pada 2015 adalah yang kedua terbesar setelah India, dengan angka 4,23 juta ton. Adanya hubungan yang cukup menguntungkan antara perkebunan sawit dengan produksi biofuel mendorong beberapa perusahaan sawit bekerjasama dengan produsen biofuel. Bahkan sebagian melebarkan sayapnya ke usaha biofuel. Golden Agri-Resources, misalnya, yang berada di bawah Sinar Mas Group, salah satu usaha kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan total luas lahan 788.907 hektar, pernah bekerjasama dengan China National Offshore Oil Co. dan Hongkong Energy Ltd. untuk proyek pengembangan biodiesel berbasis sawit dan bioetanol berbasis ubi kayu serta tebu(TuK Indonesia 17; Grain, “The palm-oil

3) Ada sedikit perbedaan dalam angka total persediaan energiyang penulis gunakan untuk menghitung dengan data Kementerian ESDM. Misalnya, di data Kementerian ESDM, total persediaan energi pada tahun 2014 adalah 1.767.310.910 BOE. Tetapi, ketika penulis menghitung kembali dengan menambah komponen-komponennya, totalnya adalah 1.759.310.911 BOE. Adapun angka yang penulis gunakan adalah yang berasal dari penghitungan penulis. 4) Pada tahun 2014/15, misalnya, dari 33 juta ton minyak sawit yang diproduksi, 25,96 juta ton atau sekitar 78,7%-nya diekspor.


liputan khusus | 48 biodiesel nexus”). Kemudian, mereka juga membangun dua pabrik biodiesel, masing-masing dengan kapasitas 300 ribu ton per tahun, di Tarjun, Kalimantan Selatan dan Marunda, Jakarta (Wibawa). Usaha perkebunan sawit yang juga melebarkan sayapnya ke biofuel adalah grup Wilmar International. Pada tahun 2013, grup ini memiliki pemasukan terbesar dibandingkan grup usaha sawit lainnya di Indonesia, yakni sebesar 44.085 dollar AS, meskipun luas lahannya berada di bawah beberapa grup lainnya (Tuk Indonesia 8). Wilmar memproduksi baik biodiesel maupun bioetanol.5 Selain memiliki pabrik biodiesel di Dumai dan Gresik, Wilmar juga memiliki kilang yang besar di Rotterdam, Belanda (Down to Earth; Grain, “The palm-oil biodiesel nexus”;”Wilmar Akan Bangun”). Menurut analisis Down to Earth, Wilmar banyak mengekspor biodiesel dan juga minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel ke Eropa. Adapun ekspansi perkebunan sawit secara agresif telah meng akibatkan berbagai kerusakan ekologis dan sosial, seperti deforestasi, degradasi tanah dan perampasan lahan. Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama 2015, terjadi setidaknya 252 konflik agraria struktural dengan luas wilayah konflik 400.430 hektar. Sektor yang paling banyak konfliknya

dan paling luas wilayah konfliknya di tahun itu adalah sektor perkebunan dengan 127 konflik (50%) dan luas wilayah konflik 302.526 hektar (76%) (KPA 4, 7). Tidak ada data perkebunan komoditi apa yang jumlah dan luas wilayah konfliknya paling besar. Namun, karena jumlah produksi dan luas lahan perkebunan sawit adalah yang terbesar di sektor perkebunan Indonesia, cukup masuk akal untuk mengasumsikan bahwa banyak konflik itu terjadi di perkebunan sawit. Konflik agraria juga dialami oleh usaha perkebunan yang terkait atau memiliki usaha biofuel.Pada Agustus 2011 di Jambi, misalnya, PT Asiatic Persada yang saat itu berada di bawah Wilmar, berupaya menggusur masyarakat lokal dari daerah mereka di Sungai Beruang. Konflik ini mengakibatkan 80 rumah dihancurkan oleh Brimob dan seorang warga lokal ditembak dengan peluru karet.Kemudian, pada Juli 2013, di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, empat penduduk desa terluka oleh satpam perkebunan PT Bumi Sawit Kencana milik Wilmar saat memprotes penggalian parit di lahan yang diklaim oleh mereka. Selain konflik agraria, grup Wilmar juga ditemukan terlibat dalam persoalan lain seperti pembakaran ilegal untuk membersihkan lahan, pembabatan hutan primer, dlsb. (Down to Earth).

Memang tidak semua perkebunan sawit ditujukan untuk memasok bahan baku biofuel. Ada berbagai komoditi lain yang menggunakan sawit sebagai bahan bakunya, seperti minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, dlsb. Begitu pula, tidak semua konflik tanah disebabkan oleh perkebunan sawit. Namun, karenaadanya ekspansi biofuel sejak awal tahun 2000an dan sebagian biofuel menggunakan sawit sebagai bahan bakunya, cukup masuk akal untukberhipotesis bahwa ekspansi biofuel ikut mendorong perluasan perkebunan sawit yang pada gilirannya ikut mengakibatkan perampasan tanah. Kepentingan di Balik Ekspansi Biofuel Di permukaan, penggunaan biofuel terlihat banyak didorong oleh kepentingan lingkungan hidup untuk mengganti bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. Betulkah demikian? Mungkin dulu sebagian penggiat lingkungan hidup mendukung biofuel. Tetapi saat ini, sebagian dari mereka sudah bersikap kritis terhadap biofuel. Organisasi lingkungan hidup Friends of the Earth, misalnya, meng anggap kebanyakan biofuel yang dipakai saat ini merusak lingkungan hidup, meskipun mereka terbuka kepada biofuel yang ramah secara sosial dan ekologi. Kritik atas biofuel juga datang dari kalangan akademisi, seperti ahli

5) Informasi ini bisa dilihat di situs Wilmardi subbagian “Tropical Oils Products” dan “Bioethanol” yang berada di bawah “Our Business.”


liputan khusus | 49 tanaman dan tanah Fred Magdoff. Dengan menggunakan contoh etanol dari jagung, ia menyatakan etanol adalah bahan bakar yang inefisien. Energi yang digunakan untuk memproduksi etanol bisa lebih besar daripada energi yang terkandung dalam etanol. Ini berarti energi tambahnya bisa minus. Kalaupun ada energi tambah, paling banter hanya 20%.Sementara, dengan kuantitas yang sama, nilai energi etanol hanya 2/3 dari bensin. Jikasemua jagung dan kedelai di Amerika Serikat pada 2005 dijadikan biofuel, energi tambah yang dihasilkan hanya 2% dari penggunaan bensin dan 3% dari konsumsi diesel. Ini dengan asumsi optimis energi tambah nya 20%. Artinya, kalau biofuel “dipaksa” menjadi bahan bakar utama pengganti fossil fuel, bisa terjadi perubahan pola tanam besar-besaran, dimana lahan yang tadinya digunakan untuk tanaman pangan berubah menjadi untuk energi. Hal ini bisa mengancam persediaan pangan umat manusia. Menurut Magdoff, 63 galon etanol yang nilai energinya sama dengan 42 galon bensin atau dua kali full tank mobil SUV, memerlukan sejumlah jagung yang bisa memberikan kalori yang cukup untuk 16 orang dalam setahun. Adapun ekspansi biofuel merupakan salah satu faktor penyebab krisis pangan pada 2007-08. Kemudian, biofuel juga berdampak pada polusi udara. Awalnya, biofuel dianggap ramah lingkungan karena biofuel

hanya mengeluarkan karbon dioksida yang sebelumnya di serap oleh tanaman bahan bakunya. Artinya, tidak ada penciptaan karbon dioksida baru seperti dalam bahan bakar fosil. Namun, yang kurang diperhitungkan adalah jenis polutan lain dan polusi yang terjadi selama proses produksi biofuel. Etanol, misalnya, mengeluarkan Volatile Organic Compounds (VOC) dengan jumlah besar. Jadi, meski penggantian bensin oleh etanol bisa mengurangi emisi karbon monoksida dan mungkin polutan lainnya, tetapi etanol menambah emisi VOC (Magdoff). Selain itu, terdapat berbagai macam dampak lingkungan lain dari ekspansi biofuel, seperti polusi air, deforestasi, dlsb. Ekspansi biofuel juga mengakibatkan masalah sosial seperti krisis pangan dan perampasan tanah. Pertanyaannya, jika biofuel memiliki ber bagai dampak negatif, kenapa biofuel tetap dipromosikan secara agresif? Jawabannya, karena kepentingan lingkungan hidup bukanlah pendorong utama ekspansi biofuel. Kepentingan dominan di balik ekspansi biofuel adalah kepentingan berbagai perusahaan yang hendak menjadikan biofuel sebagai bisnis yang menguntungkan. Laporan organisasi non-pemerintah Corporate Europe Observatory (CEO), misalnya, menunjukkan,bagaimana kebijakan biofuel Uni Eropa banyak dipengaruhi oleh kepentingan perusahaan. Berbagai perusahaan berupaya mempengaruhi

kebijakan biofuel Uni Eropa melalui lembaga-lembaga perumus dan penasihat. Sebagai contoh, pada awal 2005, Direktorat Jenderal Komisi Eropa membentuk Biofuels Research Advisory Council (BIOFRAC). Lembaga ini bertugas menyusun visi biofuel ke depan, menyiapkan landasan “Agenda Riset Strategis” dan memberikan masukan ke Seventh Framework Research Programme (FP7), instrumen utama Uni Eropa untuk mendanai riset di Eropa selama 20072013. Keanggotaan BIOFRAC didominasi oleh perwakilan perusahaan. Industri otomotif memiliki 4 perwakilan; biofuel 3 perwakilan; minyak 3 perwakilan; bio teknologi 1 perwakilan melalui kelompok lobi Europa Bio; makanan 1 perwakilan; kehutanan 1 perwakilan dan energi 1 perwakilan. Jadi, ada 14 perwakilan perusahaan. Sementara, perwakilan dari petani hanya 1 orang, dan 8 orang lagi dari universitas serta lembaga penelitian, yang celakanya memiliki hubungan erat dengan industri minyak dan bioteknologi. Adapun BIOFRAC merumuskan target 25% bahan bakar transportasi darat Uni Eropa akan menggunakan biofuel pada 2030 (CEO). Pada 7 Juni 2006, masa kerja BIOFRAC berakhir. Atas rekomendasi BIOFRAC, dibentuk European Biofuels Technology Platform (EBFTP) untuk mengembangkan teknologi, industri dan penggunaan biofuel di Uni Eropa. Salah satu peran kunci EBFTP adalah mengelaborasi Agenda


liputan khusus | 50 Riset Strategis Uni Eropa. Sama seperti BIOFRAC, keanggotaan EBFTP juga didominasi oleh perusahaan. Di komite pengarah nya, ada 11 perwakilan perusahaan, hanya 1 perwakilan petani dan 4 perwakilan universitas atau lembaga penelitian. Di kelompok kerjanya, dari 125 anggota, hanya 2 orang yang berasal dari organisasi non-pemerintah (CEO). Industri yang berkepentingan dengan ekspansi biofuel bukan hanya industri biofuel. Di atas, kita sudah melihat kaitan antara industri biofuel dengan sawit. Laporan CEO menyebutkan 3 industri lain yang berkepentingan dengan biofuel, yakni otomotif, minyak dan bioteknologi. Kepentingan industri otomotif adalah agar produk mereka tetap bisa dipakai tanpa melanggar syarat emisi karbon dioksida yang lebih rendah. Kepentingan industri minyak adalah untuk mempertahankan ketergantungan atas bahan bakar cair, selain juga karena tergiur oleh insentif yang diberikan negara kepada usaha biofuel. Kepentingan industri bioteknologi adalah agar berbagai tanaman rekayasa genetika mereka bisa tetap dipakai di tengah gencarnya resistensi publik terhadap penggunaan tanaman rekayasa genetika untuk makanan. Berbagai macam industri itupun melakukan kemitraan-kemitraan untuk mengembangkan biofuel. Pada 2003, misalnya, perusahaan minyak BP, perusahaan bioteknologi DuPont, perusahaan otomotif Ford dan perusahaan makanan

British Sugar bekerjasama dalam sebuah proyek biobutanol. Kemudian, pada 2006, perusahaan minyak Shell, perusahaan bioteknologi Iogen dan perusahaan otomotif Volkswagen melakukan kerjasama dalam proyek etanol selulosa di Jerman.Contoh lainnya, perusahaan biofuel CHOREN Industries, perusahaan minyak Shell, perusahaan otomotif Daimler Chrysler serta Volkswagen bekerjasama mengembangkan Sun Diesel, sebuah bahan bakar cair dari biomassa (Biomass to Liquid biasa disingkat BTL) (CEO). Catatan Penutup Sejak tahun 2000, produksi biofuel secara global meningkat dengan pesat. Peningkatan itu terkait dengan kebijakan berbagai negara, termasuk Indonesia, yang cukup agresif mendorong produksi dan penggunaan biofuel. Alasan yang suka dipakai untuk membenarkan ekspansi biofueladalah alasan lingkungan hidup untuk mengganti bahan bakar fosil yang semakin langka dan tidak ramah lingkungan. Namun, biofuel tidaklah sebersih anggapan umum. Ekspansi biofuel bisa mengakibatkan masalah ketahanan pangan, polusi udara, polusi air, deforestasi, dlsb. Terkait sawit, kelapa sawit merupakan salah satu bahan baku biofuel, terutama biodiesel. Sebagian produksi sawit dunia— Indonesia sejak 2011/12 adalah produsen terbesarnya—ditujukan untuk memasok bahan

baku biodiesel. Adapun ekspansi perkebunan sawit telah mengakibatkan berbagai kerusakan ekologis dan sosial, seperti deforestasi, degradasi tanah dan perampasan lahan. Karena sebagian biofuel menggunakan sawit sebagai bahan bakunya dan sejak awal tahun 2000an terjadi ekspansi biofuel, cukup masuk akal untuk berhipotesis bahwa ekspansi biofuel ikut mendorong perluasan perkebunan sawit yang pada gilirannya ikut mengakibatkan perampasan tanah. Pertanyaannya, kenapa biofuel tetap dipromosikan secara agresif meskipun memiliki berbagai dampak negatif? Jawabannya, karena kepentingan lingkungan hidup bukanlah pendorong utama ekspansi biofuel. Kepentingan dominan di balik ekspansi biofuel adalah kepentingan akumulasi kapital. Di Eropa, misalnya, berbagai perusahaan berupaya mempengaruhi kebijakan biofuel Uni Eropa melalui lembaga-lembaga perumus dan penasihat. Adapun industri biofuel bukanlah satu-satunya industri yang berkepentingan dengan ekspansi biofuel. Industri lain seperti perkebunan sawit, otomotif, minyak dan bioteknologi juga berkepentingan dengan ekspansi biofuel. Masalah biofuel saat ini bukan karena biofuel-nya itu sendiri. Penggunaan material biologis, seperti kayu, kelapa, jarak pagar dan kotoran hewan, untuk bahan bakarsudah berlangsung lama dalam peradaban manusia (Magdoff; White dan Dasgupta


liputan khusus | 51 598). Namun, hal itu sebelumnya tidak pernah menimbulkan masalah seperti yang sekarang ada. Apa yang membedakan penggunaan biofuel di zaman dulu dengan sekarang ada-

lah sistem ekonomi dimana penggunaan itu berlangsung. Produksi dan penggunaan biofuel saat ini mengakibatkan berbagai kerusakan sosial dan ekologis, karena berlangsung dalam

sistem ekonomi yang tujuannya bukan kemaslahatan manusia, tetapi pencarian keuntungan, yaitu kapitalisme.

Daftar Pustaka Badan Pusat Statistik. “Luas Tanaman Perkebunan Menurut Propinsi dan Jenis Tanaman, Indonesia (000 Ha), 2012-2014*).” Badan Pusat Statistik. Web. 1 Mei 2016. <https://www. bps.go.id/>. Badan Pusat Statistik. “Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Propinsi dan Jenis Tanaman, Indonesia (000 Ton), 2012-2014*).” Badan Pusat Statistik. Web. 23 April 2016. <https:// www.bps.go.id/>. Corporate Europe Observatory (CEO). “The EU’s agrofuel folly: policy capture by corporate interests.” Corporate Europe Observatory briefing paper, Juni 2007. Web. 13 Mei 2016. <http://archive.corporateeurope.org>. Departemen Pertanian Amerika Serikat. Layanan Pertanian Luar Negeri. “U.S. Ending Stocks are a Barometer for Global Soybean Supply and Demand.” Oilseeds: World Markets and Trade, April 2016. Web. 24 April 2016. <http://www.usda.gov/>. Down to Earth. “Kenapa jangan Wilmar?” DTE 96-97, Desember 2013. Web. 27 April 2016. <http://www.downtoearth-indonesia.org>. Friends of the Earth. “Biofuel.”Friends of the Earth. Web. 11 Mei 2016. <http://www.foe.org>. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Ref leksi Industri Kelapa Sawit 2015 dan Prospek 2016. Jakarta: GAPKI, 20 Januari 2016. Web. 24 April 2016. <http://www.gapki. or.id>. Grain. “Corporate power: The palm-oil biodiesel nexus.” Seedling, Juli 2007. Web. 26 April 2016. <https://www.grain.org/>. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2015. Jakarta: 2015. Web. 22 April 2016. <http://esdm.go.id/>. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).Catatan Akhir Tahun 2015 Konsorsium Pembaruan Agraria: Reforma Agraria dan Penyelesaian Konf lik Agraria Disandera Birokrasi. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2016. Web. 6 Mei 2016. <http://www.kpa.or.id>. Magdoff, Fred. “The Political Economy and Ecology of Biofuels.” Monthly Review, Vol. 60, Issue 03, Juli-Agustus 2008. Web. 8 Mei 2016. <http://monthlyreview.org>. Republik Indonesia. Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran. Jakarta: 2006. Web.


liputan khusus | 52

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Jakarta: 2015. Web. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Jakarta: 2013. Web. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2008Tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Jakarta: 2008. Web. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK 06/2006 Tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan. Jakarta: 2006. Web. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.011/2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati di Dalam Negeri untuk TahunAnggaran 2009. Jakarta: 2009. Web. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2010 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2010. Jakarta: 2010. Web. Republik Indonesia. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Jakarta: 2006. Web. Sorda, Giovanni, Martin Banse dan Claudia Kemfert. “An overview of biofuel policies across the world.” Energy Policy, Vol. 38, Issue 11, November 2010: 6677-6988. Web. 20 April 2016. <https://www.researchgate.net/>. Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia. Kuasa Taipan Kelapa Sawit di Indonesia. Jakarta: 2015. Web. 27 April 2016. <http://www.tuk.or.id/>. White, Ben dan Anirban Dasgupta. “Agrofuels capitalism: a view from political economy. ”The Journal of Peasant Studies, Vol. 37, No. 4, Oktober 2010: 593-607. Web. 14 Mei 2016. <http://www.tandfonline.com>. Wibawa, Annisa Aninditya. “Sinar Mas investasi pabrik biodiesel US$ 200 juta.”Kontan.co.id, 13 Agustus 2015. Web. 26 April 2016. <http://investasi.kontan.co.id>. Wilmar. Wilmar International Limited. Web. 27 April 2016. <http://www.wilmar-international.com>. “Wilmar Akan Bangun Dua Pabrik Biodiesel Baru.” Katadata, 24 November 2014. Web. 27 April 2016. <http://katadata.co.id/>. Wright, Thom dan Arif Rahmanulloh. “Indonesia Biofuels Annual Report 2015.” Laporan Global Agri cultural Network No. ID1525, Departemen Pertanian Amerika Serikat, Layanan Pertanian Luar Negeri, 7 Juli 2015. Web. 24 April 2016. <http://www.usda.gov/>.


Seputar Edisi 1 2016: Korporasi Tumbuh Subur Petani Tergusur Buruh Melarat  

Pembaca yang terhormat, Industrialisasi ekstraktif berbasis kapitalistik memiliki karakteristik utama, yakni; perampasan tanah petani, ekspl...

Advertisement