Majalah Topik Edisi 06 Tahun V Juni 2011

Page 1



DARI REDAKSI

Satu Tujuan, Beda Gaya

P

Pemimpin Umum

: Iwan Purnama

Penasehat Hukum

: Mil Benny SH, MH

Sekretaris

: Susi Pujiastuti (Echa)

Manager Iklan

: Dewi Pujiharti

Pemimpin Redaksi

: Syarifudin

Redaktur

: Endang Dwintari R

Asisten Redaktur : Khairul Amri Gaus Kaisuku Redaktur Grafis

: Andi Edward Amdari

Photographer : Satria Setiadi (Teddy) Adang Sumarna Dewan Redaksi :

Syarifudin Dewi Pujiharti Iwan Purnama Susi Pujiastuti Endang Dwintari R

Redaksi :

Mirza Surya Nurul Hakim Ahmad Sofyan

Sulut dan Gorontalo : Herman Manua Sumatera Selatan

: Edo Fernando S.Com, SH

Bengkulu

: Budi Raharjo

Penerbit CV. TOPIK TRI UTAMA NPWP. 02.656.671.1 - 035.000 No. Rek. 1160005152930 Bank Mandiri Cab. Kemanggisan Hilir Redaksi menerima sumbangan tulisan dan artikel, yang sesuai dengan misi majalah kami dan dapat dikirim ke alamat redaksi atau melalui email yang tertera di bawah ini. Alamat Redaksi Gedung DIA, Jl Kebun Jeruk Raya No 2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 98274037, 53675314 Fax : (021) 53654075 Email : redaksi@majalahtopik.co.id Website : www.majalahtopik.co.id

residen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki mimpi indah terhadap Indonesia di 2050. Ia ingin mendudukkan Indonesia sebagai sepuluh negara besar di dunia pada 2025 dan enam negara besar dunia pada 2050. Dengan demikian, Indonesia pun menjadi negara yang cukup disegani di mata dunia. Untuk mewujudkan mimpinya itu, SBY menekankan harus dilakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang merata di Tanah Air. Dari beberapa program pembangunan yang telah ditetaskan, SBY meluncurkan Masterpalan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 27 Mei 2011. Masterplan ini mencakup 22 aktivitas ekonomi utama Indonesia dan merupakan adaptasi serta integrasi dari RPJPN 2002-2025. Bisa jadi, dengan konsep yang matang dan tentunya didukung komitmen yang kuat dari berbagai elemen di Indonesia, mimpi indah Presiden SBY dapat terwujud. Soal mimpi ingin mendudukkan Indonesia di mata dunia, juga pernah dilakukan Soekarno, Presiden RI Pertama. Soekarno lewat ajarannya tentang kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, serta kebudayaan yang berkepribadian merupakan ajaran indiegenius yang akan selalu relevan dengan segala zaman. Untuk mencapai masa depan Indonesia yang lebih baik, Soekarno mengajarkan semangat kebangsaan, kemandirian ekonomi, dan pembentukan nation and character building (pembangunan karakter bangsa). Diakui, Soekarno, sungguh luar biasa karisma dan wibawanya. Tidak ada yang memungkiri kehebatannya dalam berorasi dan menggerakkan masyarakat. Apalagi terhadap negara yang memusuhi Indonesia seperti dilakukan Malaysia, sikapnya amat sangat tegas: “GANYANG MALAYSIA!”. Macan panggung ini diakui berhasil membangkitkan harga diri bangsa Indonesia ke level puncaknya. Kita menjadi bangsa yang disegani sekalipun dengan segala keterbatasan armada perang dan kekuatan ekonomi waktu itu. Konon, di zaman Soekarno tidak ada satu negara pun berani merendahkan Indonesia. Sikap berbeda ditunjukkan Soeharto, Presiden RI Kedua. Dia tidak suka menunjukkan emosinya kepada publik dan lebih banyak tersenyum untuk rakyatnya. Walau begitu, dia dikenal sebagai pemimpin yang sangat efektif dan presisi. Semua pembantu/menterinya fasih sekali menerjemahkan kebijakannya sehingga tereksekusi dengan baik. Itu sebabnya Seoharto memiliki pemerintahan yang sangat kuat selama 32 tahun. Gaya Soeharto tetap menunjukkan jati dirinya sebagai pemimpin yang tidak banyak bicara, tetapi kebijakannya tegas dan efektif. Pada eranya pula ekonomi Indonesia maju sehingga negeri ini, bahkan sempat menjadi kiblat dan tempat berguru bagi Malaysia. Dengan kekuatan ekonomi dan efektivitas pemerintahan, serta ketokohannya yang disegani di level Asia, Indonesia juga tidak dipandang sebelah mata oleh Malaysia. Soeharto adalah pemimpin yang kuat dan tegas. Bagaimana dengan SBY? Presiden RI Keenam ini bukan presiden yang bisa disepelekan kinerjanya. Dia cukup ekspresif, cukup berani menumpahkan perasaan di muka publik, dan bagi orang-orang di sekelilingnya dinilai sebagai pemimpin yang tegas, konsisten, elegan, dan taat hukum. Namun sayang, di bawah kepemimpinan SBY Indonesia justru sangat sering dilecehkan oleh Malaysia. Peristiwa demi peristiwa terus membuat masyarakat gusar dan seperti hilang kesabaran. SBY memang sangat menjaga hubungan diplomatik bilateral antar negara. Dengan cara itu, dia berharap segala konflik Indonesia dengan negara terkait, dapat diselesaikan secara diplomasi, dan berkahir dengan damai. Ya, gaya kepemimpinan Soekarno, Soeharto, dan SBY memang berbeda. Namun, tujuan mereka satu: ingin mengangkat nama besar Indonesia di mata dunia. ]

KOLOM RALAT: Pada halaman 47 Edisi 05 Tahun V Mei-Juni 2011 dengan Judul “Ganjaran Pahit untuk Citibank”, terjadi kesalahan peletakan foto Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah. Berikut Foto yang Sebenarnya.

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

3


26

PKT Pastikan Dapat Pasokan Gas

COVER STORY

20

Butuh kerja keras dan kerja sama yang baik memang untuk membangun kabupaten seperti Bengkulu Tengah yang baru berusia tiga tahun pada 24 Juni 2011. Tentunya jika daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu ini ingin lebih maju atau setara dengan kabupatenkabupaten lain yang lebih maju dalam berbagai bidang. Sebagai Caretaker Bupati Bengkulu Tengah, Nana Sudjana pun ingin memajukan Kabupaten Bengkulu Tengah.

52

4

Lagi, Pengerukan Alur Masuk Pelabuhan Pulau Baai

44

Peran BUMN Dalam Program Ketahanan Pangan

DR. John Nathan Palinggi:

Semua Partai Tergelincir Sangat Dalam

Tarif Iklan Cover IV Cover III Cover II Cover I Center Spread Full Page 2/3 Halaman 1/2 Halaman Advertorial (per halaman)

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Cover Belakang Luar : Rp. 65.000.000 Cover Belakang Dalam : Rp. 40.000.000 Cover Depan Dalam : Rp. 50.000.000 Folder 2 halaman : Rp. 97.000.000 Halaman Tengah : Rp. 25.000.000 1 Halaman Dalam : Rp. 18.000.000 Halaman Dalam : Rp. 10.000.000 Halaman Dalam : Rp. 13.000.000 min. 2 halaman : Rp. 20.000.000 cp. Manajer Iklan & Promosi : Dewi Pujiharti (081574817575)

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

58

Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, majalah TOPIK, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan majalah TOPIK agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi. Wartawan majalah TOPIK dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.


Edhy Prabowo MM, MBA: (Manager Tim Pencak Silat Sea Games XXVI)

Target Juara Umum dari Cabang Pencak Silat 60 Sengketa Tanah di Kapuk, Jakarta Barat

Hak Erpacht Produk Usang

62

70

Penetapan Edhie untuk Persiapan Agenda 2014?

Bengkulu dan Wisata Kuliner 74

Keberagaman Kain Nusantara Dalam Rancangan Nan Elok Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

76

5


TOPIK UTAMA

6

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011


TOPIK UTAMA

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

7


foto: teddy/dok. majalah topik

TOPIK UTAMA

Presiden SBY menyampaikan sambutan peluncuran MP3EI di Jakarta Convention Center.

Mimpi Indonesia di 2050 Presiden berharap Indonesia dapat mendudukkan dirinya sebagai sepuluh negara besar di dunia pada 2025 dan enam negara besar dunia pada 2050. Karena itu, langkah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi secara merata harus segera diwujudkan.

M

asterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) telah diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Boediono di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Jumat, 27 Mei 2011. Masterplan ini mencakup 22 aktivitas ekonomi utama Indonesia dan merupakan adaptasi serta integrasi dari RPJPN 2002-2025. Setelah peluncuran, segera membentuk tim pelaksana yang langsung diketuai oleh Presiden SBY. Tim ini bernama Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI). Peluncuran MP3EI juga diwarnai dengan dimulainya proyek-proyek groundbreaking yang pencanangannya dilakukan di enam koridor ekonomi Indonesia yang akan dipusatkan pada empat lokasi dengan 17 proyek. Yaitu, Kabupaten Sei Mangku (Sumatera Utara), Kabupaten Cilegon (Banten), Kabupaten Lombok Timur (NTB), dan Kabupaten Timika (Papua). Total dana untuk 17 proyek ini ada-

8

lah Rp 190 triliun, bersumber dari berbagai sumber di antaranya APBN, investasi langsung, swasta, dan BUMN. Dalam laporannya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, peluncuran MP3EI didasarkan pada arahan Presiden SBY yang menginginkan dan menekankan pentingnya percepatan dan perluasan ekonomi di Tanah Air. Arahan-arahan tersebut disampaikan SBY pada berbagai retreat yang telah dilaksanakan di waktu lalu. “Presiden menekankan dua hal, yaitu pentingnya mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di Tanah Air secara berkesinambungan, dan perlunya menghilangkan hambatan pembangunan (de-bottlenecking) yang dapat mengganggu kepastian berusaha,” Hatta menjelaskan. Sementara itu, dalam laporannya juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana mengatakan, peluncuran MP3EI tidak dimaksudkan untuk mengganti rencana pembangunan yang telah ada, melainkan akan berintegrasi de-

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

ngan dokumen yang ada. Penyusunan MP3EI juga dilakukan dengan pendekatan not business as usual. “Pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah tapi juga sektor usaha, swasta, dan masyarakat,” kata Armida. Dalam sambutannya, Presiden SBY mengatakan, akan dimulainya pelaksanaan pembangunan 17 proyek tertentu di enam koridor merupakan bukti bahwa MP3EI bukanlah omongan di atas kertas saja. “Tetapi adalah bukti dan implementasi percepatan dan perluasan pembangunan yang tentu saja akan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan,” ujar SBY. Kepala Negara juga menjelaskan, masterplan diperlukan agar arah, kebijakan, dan strategi jelas adanya. “Ingat yang kita bangun adalah berjangka panjang mencakup ekonomi yang besar, mustahil tanpa masterplan,” kata Presiden. Selain itu, percepatan dan perluasan ekonomi nasional perlu dilakukan agar ekonomi nasional tumbuh kuat di


foto: republika.co.id

seluruh Tanah Air. “Dengan itu, Insya Allah kita dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan akan meningkat,” SBY menjelaskan. Menurut Presiden, percepatan dan perluasan pembangunan bukan tujuan akhir. Itu merupakan means and ways, tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Semuanya mustahil dapat dicapai kalau kita menjalankan business as usual jika tidak ada percepatan dan perluasan pembangunan di Indonesia,” Kepala Negara menambahkan. Usai memberi sambutannya, Kepala Negara kemudian mendengarkan laporan dari empat kepala daerah dari daerah yang dijadikan pusat dari enam koridor ekonomi melalui video conference. Sebelumnya, Dirut PLN Dahlan Iskan yang turut hadir dalam peluncuran MP3EI mengatakan bahwa iklim usaha yang telah diciptakan oleh Kementerian BUMN saat ini sudah cukup baik. Dalam program MP3EI ini, untuk Kabupaten Sei Mangke, Sumut, di antaranya dicanangkan perluasan kawasan industri kelapa sawit dan PLTA. Untuk Kabupaten Cilegon, akan dicanangkan pembangunan pabrik baja modern yang bekerjasama dengan PT Krakatau Steel dan POSCO Korea, dan proyek Floating Storage & Regasification Unit (FSRU). Sementara itu, untuk kabupaten Lombok Timur provinsi NTB di antaranya dicanangkan proyek Waduk Pandan Duri dan Bendungan Titab, serta jalur baru penerbangan Garuda Indonesia dari basis Bandara Makassar, Sulsel ke 13 kota di Indonesia dan penerbangan

Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

foto: teddy/dok. majalah topik

TOPIK UTAMA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana.

langsung ke Singapura. Dan, untuk kabupaten Timika provinsi Papua di antaranya dicanangkan proyek jalan raya Timika-Enarotali sepanjang 135 km dengan investasi senilai Rp 600 miliar yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Papua dan Pemkab Merauke. Selain itu, juga dicanangkan proyek pembangunan jalan raya dari Merauke-Waropko sepanjang 600 km yang akan membutuhkan dana sebesar Rp 1,2 triliun. Terlihat hadir dalam peluncuran MP3EI ini para menteri KIB II antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Menhub Freddy Numberi, dan Seskab Dipo Alam. Hadir pula para gubernur, walikota, dan bupati seluruh Indonesia,

KIN dan KEN. Tiga Tahun Lalu Tepat tiga tahun yang lalu, 20 Mei 2008, ketika bangsa Indonesia memperingati Satu Abad Kebangkitan Nasional, Presiden SBY menyampaikan pesan kebangsaan berkaitan dengan masa depan Indonesia. Presiden waktu itu mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi Negara Maju (Developed Nation) di abad ke-21 ini. Dengan tema besar “Indonesia Bisa”, kita berikrar dan bersumpah untuk terus bersatu dan bekerja keras guna meningkatkan kemandirian, daya saing dan peradaban bangsa yang unggul dan mulia, sebagai prasyarat menuju Negara Maju di abad ke-21 yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang. Kemudian, kata Presiden, kita masih ingat, segera setelah bangsa Indonesia memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional kita, dunia mengalami krisis ekonomi yang serius, yang memukul perekonomian semua bangsa. Ekonomi negara-negara maju runtuh, dan dunia segera mengalami “The Second Great Depression” yang mencemaskan. Namun, dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan kesigapan dan kerja keras kita semua, Indonesia dapat meminimalkan dampak krisis global tersebut, dan perekonomian kita selamat. Episode sejarah ini membuktikan bahwa ternyata Indonesia BISA mengatasi krisis, dan Indonesia lulus dari ujian yang berat itu. Dalam sebuah acara silaturrahim dengan pelaku dunia usaha jajaran Kadin, di Jakarta, 10 September 2009,

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

9


Presiden mengajak dunia usaha di Tanah Air untuk makin bersinergi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. “Dengan bahasa terang saya sampaikan bahwa misi besar kita lima tahun mendatang (2010–2015) adalah melakukan “debottlenecking”, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Jika tiga pekerjaan utama itu dapat kita laksanakan, maka ekonomi akan tumbuh makin tinggi, lapangan pekerjaan akan makin tercipta dan kemiskinan akan makin dapat kita kurangi,” tutur Presiden. Sementara itu, ketika Presiden menyampaikan Kuliah Umum Dies Natalis ITS di Surabaya tanggal 14 Desember 2010, ia mengajak bangsa Indonesia untuk membangun optimisme dan keyakinan diri bahwa Indonesia bisa menjadi Emerging Economy 15 tahun mendatang. Saat ini saja, kata Presiden, sudah banyak lembaga dan pengamat pada tingkat dunia yang meramalkan Indonesia, yang kini menjadi salah satu anggota G-20, akan “segera” menjadi Emerging Economy. Pada kesempatan di ITS, Surabaya, itulah pertama kali secara komprehensif Presiden menyampaikan kepada publik agenda percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia, termasuk kontribusi teknologi dan inovasi nasional yang diperlukan, yang kemudian menjadi kandungan utama dalam MP3EI ini. Menurut Presiden, semua yang ia sampaikan ini tiada lain adalah untuk membangun keyakinan dan kepercayaan diri kita sebagai bangsa, bahwa

foto: teddy/dok. majalah topik

TOPIK UTAMA

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto.

Indonesia sungguh BISA untuk membangun masa depannya yang lebih baik. “Tentu saja, sebagaimana yang sering saya ingatkan, tidak pernah ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita yang besar. Ambisi kita untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara signifikan mesti diawali dengan strategi, kebijakan dan rencana yang baik dan jelas. Kemudian dijalankan secara bersama dengan upaya yang gigih dan sungguh-sungguh, serta dibarengi dengan kepemimpinan semua penyelenggara negara yang efektif dan dedikatif,” Presiden mengemukakan. Lebih jauh dikatakan Presiden, Republik Indonesia adalah negara yang dikarunia dengan hampir semua pra-

Masih adakah pemandangan seperti ini di 2050?

10

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

syarat untuk mampu menjadikan dirinya sebagai kekuatan besar perekonomian dunia. Dengan kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar dan produktif, serta akses yang strategis ke jaringan mobilitas global. Indonesia mempunyai aset dan akses yang mendukung terwujudnya bangsa ini sebagai kekuatan yang diperhitungkan dalam tata pergaulan antar bangsa. Perspektif ini didukung oleh banyak lembaga internasional dan oleh karenanya kita harus mampu membuktikan kepada masyarakat dunia bahwa Indonesia memang layak dan berkemampuan untuk menjadi big player dalam perekonomian global. Sebagaimana kita seksamai bersama, ungkap Presiden, mengenai langkah-langkah pembangunan yang telah dilaksanakan sejak Kemerdekaan 66 tahun silam, telah jauh membawa kemajuan dan perbaikan di berbagai bidang. Keberhasilan tersebut dicerminkan di antaranya dari semakin meningkatnya taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, berkurangnya angka kemiskinan, dan semakin terbukanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses pembangunan bangsa dan negara. Namun demikian, Presiden mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita capai selama ini belum mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Sebagai negara yang berada di tengah-tengah persaingan global yang semakin ketat, kedudukan Indonesia yang semakin diperhitungkan belum mendudukkan Indonesia sebagaimana seharusnya. Di sisi lain, tan-


TOPIK UTAMA tangan kita ke depan juga semakin berat. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Untuk itu, kata Presiden, diperlukan langkah-langkah yang lebih cerdas dan fokus, dengan tolok ukur dan pola manajemen yang jelas. Pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dilakukan dengan pendekatan terobosan (breakthrough) dan bukan “Business As Usual�. MP3EI dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, melalui langkah percepatan tersebut, Presiden berharap Indonesia dapat mendudukkan dirinya sebagai sepuluh negara besar di dunia pada 2025 dan enam negara besar dunia pada 2050. Dua Kunci Masterplan Presiden menjelaskan, masterplan ini memiliki dua kata kunci, yaitu percepatan dan perluasan. Dengan adanya masterplan ini, diharapkan Indonesia mampu mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan yang ada, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur

dan energi, serta pembangunan SDM dan Iptek. Percepatan pembangunan ini diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Selain percepatan, pemerintah juga mendorong perluasan pembangunan ekonomi Indonesia agar efek positif dari pembangunan ekonomi Indonesia. Sehingga tidak saja dirasakan di semua daerah di Indonesia, tetapi juga oleh seluruh komponen masyarakat di seluruh wilayah Nusantara. Adanya MP3EI ini, pungkas Presiden, sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggantikan RPJM Nasional ataupun proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang selama ini berjalan. Justru sebaliknya, dokumen MP3EI ini berfungsi sebagai dokumen kerja yang komplementer terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada tersebut. Untuk mendapatkan manfaat yang konkret serta dampak yang terukur, langkah-langkah percepatan dan perluasan ini dirumuskan secara terfokus, berdasarkan kesepakatan dengan semua pemangku kepentingan terkait. Telah ditetapkan delapan program utama dan 22 kegiatan ekonomi utama. Selain itu, juga telah ditetapkan enam koridor ekonomi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara. Dengan demikian, para pelaku ekonomi dapat memilih bidang usahanya secara jelas sesuai dengan minat maupun keunggulan potensi wilayahnya.

Perbaikan iklim investasi menjadi salah satu agenda utama dalam MP3EI. Untuk itu, dalam jangka pendek akan dilakukan sejumlah perbaikan iklim investasi melalui debottlenecking, regulasi, pemberian insentif maupun percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi. Upaya-upaya debottlenecking di atas tentunya tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah. Ke depannya, diharapkan pemerintah daerah berperan aktif untuk melakukan upaya debottlenecking guna memperbaiki iklim investasi di daerah. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan MP3EI nanti akan Presiden akan membentuk Tim Pelaksana dan Tim Pemantau melalui Keputusan Presiden. “Tim tersebut akan saya pimpin secara langsung, guna menjamin kecepatan pengambilan keputusan yang diperlukan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ditemui saat pelaksanaan,� Presiden menegaskan. Karena itu, lanjutnya, harus ada partisipasi seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci dari kelancaran implementasi MP3EI. Dijelaskan, keanggotaan dari tim tersebut akan terdiri atas semua representasi para pemangku kepentingan. Di daerah, Presiden mengharapkan agar para Gubernur dapat berperan sebagai ujung tombak yang mendorong semua pihak agar bersinergi dalam pelaksanaan program-program MP3EI ini. ] Syarif/Endang

Pembangunan tak lagi terkonsentrasi di Jakarta.

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

11


TOPIK UTAMA

Bandar Udara Soekarno Hatta.

Awal Perjalanan Percepatan Transformasi Ekonomi Indonesia Indonesia memerlukan suatu transformasi ekonomi berupa percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menuju negara maju. Tapi, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia harus sudah diwujudkan.

M

P3EI memiliki semangat Not Business as Usual. Semangat ini tercermin dari sejak proses penyusunannya di mana rumusan strategi dan kebijakan yang awalnya disusun oleh pemerintah diperkaya dengan mendengarkan pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, terutama dari dunia usaha, melalui serial dialog intensif, interaktif, dan partisipatif. Proses penyusunan MP3EI ini diawali dari direktif Presiden RI, pada Retreat Kabinet Terbatas pada tanggal 30 Desember 2010, yang menyampaikan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin berat. Dinamika ekonomi regional dan global mengharuskan Indonesia untuk selalu siap menghadapi perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi regional dan global, yaitu kawasan Timur Asia, mengharuskan Indonesia mempersiapkan

12

diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya negara maju dengan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimi-

Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta.

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

liki, serta tantangan pembangunan yang harus dihadapi. Karena itu, Indonesia memerlukan suatu transformasi ekonomi berupa percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menuju negara maju sehingga Indonesia dapat meningkatkan daya saing sekaligus mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Menindaklanjuti direktif Presiden tersebut, pemerintah berkolaborasi dengan Komite Ekonomi Nasional (KEN) dan Komite Inovasi Nasional (KIN) me-


TOPIK UTAMA nyelenggarakan sejumlah pertemuan yang diawali dengan penyerapan aspirasi pengembangan sektor. Serial pertemuan aspirasi sektor tersebut terutama bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dunia usaha di dalam pengembangan sektor serta menyerap berbagai strategi dan prospek pengembangan sektor yang bersangkutan di masa yang akan datang. Pada pertemuan ini, asosiasi profesi dan usaha memegang peranan penting dalam memberikan masukan tersebut di atas. Pertemuan ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta yang sebagian besar merupakan wakil dari asosiasi profesi dan usaha. Berdasarkan masukan yang diperoleh dari pertemuan aspirasi sektor tersebut, dilakukan serial pembahasan lebih lanjut dalam forum Gugus Tugas, yang secara simultan terbagi ke dalam enam Gugus Tugas Koridor Ekonomi.

Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta.

Terminal Bus Lebak Bulus, Jakarta

Pertemuan Gugus Tugas ini bertujuan untuk menyusun strategi pengembangan sektor dengan memasukan dimensi spasial sehingga diharapkan dapat diperoleh strategi pengembangan sektor yang konkret dan spesifik sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing koridor ekonomi. Dengan demikian, strategi pengembangan koridor ekonomi sudah mengintegrasikan aspek sektoral maupun regional. Pertemuan tersebut juga membahas kebutuhan infrastruktur untuk mendukung penguatan konektivitas yang diperlukan bagi pengembangan masingmasing sektor dan juga diidentifikasi kebutuhan pengembangan SDM dan penguatan inovasi yang dibutuhkan bagi peningkatan daya saing sektor terkait. Pembahasan Gugus Tugas Koridor Ekonomi ini dipimpin oleh para pejabat senior pemerintah yang kompeten dalam bidang pengembangan ekonomi wilayah, dan dihadiri oleh lebih dari 600

peserta yang terdiri dari pimpinan pelaku usaha (CEO), para pakar dan akademisi, serta pejabat senior pemerintah. Hasil dari penyempurnaan MP3EI ini kemudian dilaporkan kepada Presiden RI dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan BUMN dan Pemerintah Daerah pada tanggal 21-22 Februari 2011 di Istana Kepresidenan Bogor. Rapat Kerja ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI, seluruh Menteri Kabinet Pembangunan Indonesia Bersatu Kedua, dan lebih dari 400 peserta yang terdiri dari para Direksi dan Komisaris BUMN, Ketua dan para anggota KEN dan KIN, para Gubernur seluruh Indonesia, serta pejabat senior pemerintah. Hasil Rapat Kerja tersebut menjadi bahan perbaikan, penajaman, dan penyempurnaan lebih lanjut terhadap Rancangan MP3EI. Menjelang penyusunan akhir Rancangan MP3EI, hasil penyempurnaan Rancangan MP3EI yang telah diselesaikan, dilaporkan kembali kepada Presiden RI pada Rapat Kerja Akbar antara pemerintah dengan dunia usaha yang diselenggarakan pada tanggal 18-19 April 2011 di Istana Kepresidenan Bogor. Rapat Kerja Akbar ini juga dipimpin langsung oleh Presiden RI, dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, para Wakil Menteri, para pejabat Lembaga Tinggi Negara, Ketua dan anggota KEN dan KIN serta lebih dari 500 peserta dari berbagai pemangku kepentingan, yang terdiri dari pimpinan perusahaan swasta, pejabat senior pemerintah pusat, para Gubernur dan DPRD, serta BUMN. Berdasarkan arahan lebih lanjut dari Presiden RI, Wakil Presiden RI, serta hasil seluruh pembahasan selama Rapat Kerja tersebut, kemudian dilakukan perbaikan, penajaman, dan penyempurnaan akhir terhadap Rancangan MP3EI. Dengan semua proses yang interaktif dan partisipatif ini, diharapkan terbentuk suatu ownership yang tinggi terhadap MP3EI serta terbangunnya komitmen bersama dari berbagai pihak pemangku kepentingan untuk mensukseskan keberhasilan MP3EI. Dengan demikian, semangat Not Business as Usual akan terus berlanjut untuk terus melakukan berbagai terobosan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi Indonesia demi mencapai visi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, makmur. ] Syarif/Endang

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

13


TOPIK UTAMA

foto: teddy/dok. majalah topik

Koridor Ekonomi Indonesia

Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan enam koridor ekonomi yang multiplier-nya meliputi seluruh wilayah Tanah Air.

P

ada masing-masing koridor ekonomi akan difokuskan pada pengembangan sejumlah kegiatan ekonomi utama sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayahnya. Sejumlah indikasi investasi sampai dengan 2014, termasuk infrastruktur utama, diidentifikasi berdasarkan proses interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Seperti diketahui, sebagai negara yang terdiri atas ribuan pulau dan terletak di antara dua benua dan dua samudera, wilayah kepulauan Indonesia memiliki sebuah konstelasi yang unik, dan tiap kepulauan besarnya memiliki peran strategis masing-masing yang ke depannya akan menjadi pilar utama untuk mencapai visi Indonesia tahun 2025. Dengan memperhitungkan berbagai po-

14

tensi dan peran strategis masing-masing pulau besar (sesuai dengan letak dan kedudukan geografis masing-masing pulau), telah ditetapkan enam koridor ekonomi. Tema pembangunan masing-masing koridor ekonomi dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: Pertama, Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional.” Kedua, Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional.” Ketiga, Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional.

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

Keempat, Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai ‘’Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional. Kelima, Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai ‘’Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional.’’ Dan keenam, Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”. Tujuan awal dilakukannya MP3EI adalah mencapai aspirasi Indonesia 2025, yaitu menjadi negara maju dan sejahtera dengan PDB sekitar USD 4,3 triliun dan menjadi negara dengan PDB terbesar ke-9 di dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, sekitar 82% atau USD 3,5 triliun akan ditargetkan sebagai kontribusi PDB dari koridor ekonomi sebagai bagian dari transformasi ekonomi. Dengan diterapkannya koridor ekonomi yang tertuang di dalam MP3EI ini,


Presiden SBY melakukan video conference dengan Gubernur Papua, Barnabas Suebu.

utama Koridor Ekonomi membutuhkan dukungan dari sisi energi. Dengan adanya Masterplan P3EI ini, penambahan kebutuhan energi listrik di Indonesia hingga 2025 diproyeksikan mencapai sekitar 90.000 MW (dalam kondisi beban puncak). Dari jumlah tersebut, sebagian besar kebutuhan energi akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi utama di dalam koridor. Untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi utama, telah diindikasikan nilai investasi yang akan dilakukan di keenam koridor ekonomi tersebut sebesar sekitar IDR 4.012 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah akan berkontribusi sekitar 10% dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan,

foto: teddy/dok. majalah topik

secara keseluruhan, PDB Indonesia akan bertumbuh lebih cepat dan lebih luas, baik untuk daerah di dalam koridor, maupun untuk di daerah di luar koridor. Pertumbuhan tahunan PDB nasional dengan penerapan MP3EI akan menjadi sekitar 12,7% secara nasional, dengan pertumbuhan wilayah di dalam koridor sebesar 12,9%. Sedangkan pertumbuhan di luar koridor juga akan mengalami peningkatan sebesar 12,1% sebagai hasil dari adanya spillover effect pengembangan kawasan koridor ekonomi. Pertumbuhan tahunan di Koridor Ekonomi Jawa disesuaikan dengan RPJMN agar tercapai pengurangan dominasi Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau lain pada 2025. Selain itu, diharapkan juga terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi secara merata untuk koridor-koridor ekonomi di luar Jawa. Pengembangan MP3EI berfokus pada delapan program utama, yaitu: pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika, dan pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama yang disesuaikan dengan potensi dan nilai strategisnya masing-masing di koridor yang bersangkutan. Pertumbuhan tahunan di Koridor Ekonomi Jawa disesuaikan dengan RPJMN agar tercapai pengurangan dominasi Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau lain pada 2025. Selain itu, diharapkan juga terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi secara merata untuk koridor-koridor ekonomi di luar Jawa. Pengembangan kegiatan ekonomi

foto: teddy/dok. majalah topik

TOPIK UTAMA

Presiden SBY melakukan video conference dengan Plt. Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

pelabuhan laut, pelabuhan udara, rel kereta, dan pembangkit tenaga listrik. Sedangkan sisanya diupayakan akan dipenuhi dari swasta maupun BUMN dan campuran. Overview Koridor Ekonomi Sumatera Koridor Ekonomi Sumatera mempunyai tema: “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional. Secara geostrategis, Sumatera diharapkan menjadi “Gerbang ekonomi nasional ke Pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, serta Australia�. Secara umum, Koridor Ekonomi Sumatera berkembang dengan baik di bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatan ekonomi utama seperti perkebunan kelapa sawit, karet serta batubara. Namun demikian, Koridor Ekonomi Sumatera juga memiliki beberapa hal yang harus dibenahi, antara lain: Pertama, adanya perbedaan pendapatan yang signifikan di dalam koridor, baik antar perkotaan dan perdesaan ataupun antar provinsi-provinsi yang ada di dalam koridor. Kedua, pertumbuhan kegiatan ekonomi utama minyak dan gas bumi (share 20 persen dari PDRB koridor) yang sangat rendah dengan cadangan yang semakin menipis. Ketiga, investasi yang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Keempat, infrastruktur dasar yang kurang memadai untuk pengembangan industri, antara lain jalan yang sempit dan rusak, rel kereta api yang sudah rusak dan tua, pelabuhan laut yang kurang efisien serta kurangnya tenaga listrik yang dapat mendukung industri.

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

15


foto: teddy/dok. majalah topik

TOPIK UTAMA

Presiden SBY melakukan video conference dengan Gubernur Banten, Hj Ratu Atut Chosiyah.

Dalam strategi pembangunan ekonominya, Koridor Ekonomi Sumatera berfokus pada tiga kegiatan ekonomi utama, yaitu kelapa sawit, karet, serta batubara yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi koridor ini. Selain itu, kegiatan ekonomi utama pengolahan besi baja yang terkonsentrasi di Banten juga diharapkan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan koridor ini, terutama setelah adanya upaya pembangunan Jembatan Selat Sunda. Overview Koridor Ekonomi Jawa Pengembangan Koridor Ekonomi Jawa mempunyai tema “Pendorong Industri dan Jasa Nasional�. Selain itu, strategi khusus Koridor Ekonomi Jawa adalah mengembangkan industri yang mendukung pelestarian daya dukung air dan lingkungan. Secara umum, Koridor Ekonomi Jawa memiliki kondisi yang lebih baik di bidang ekonomi dan sosial, sehingga Koridor Ekonomi Jawa berpotensi untuk berkembang dalam rantai nilai dari ekonomi berbasis manufaktur ke jasa. Koridor ini dapat menjadi benchmark perubahan ekonomi yang telah sukses berkembang dalam rantai nilai dari yang sebelumnya fokus di industri primer menjadi fokus di industri tersier, sebagaimana telah terjadi di Singapura, Shenzen dan Dubai. Koridor Ekonomi Jawa memiliki beberapa hal yang harus dibenahi, antara lain: Tingginya tingkat kesenjangan PDRB dan kesenjangan kesejahtera-

16

an di antara provinsi di dalam koridor. Pertumbuhan tidak merata sepanjang rantai nilai, kemajuan sektor manufaktur tidak diikuti kemajuan sektor-sektor yang lain kurangnya investasi domestik maupun asing, dan kurang memadainya infrastruktur dasar. Fokus pembangunan ekonomi Koridor Ekonomi Jawa adalah pada kegiatan ekonomi utama makanan minuman, tekstil, dan peralatan transportasi. Selain itu terdapat pula aspirasi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi utama perkapalan, telematika, dan alat utama sistem senjata (alutsista). Overview Koridor Ekonomi Kalimantan Sesuai dengan kondisi sumber daya dan geografis Pulau Kalimantan, tema pengembangan Koridor Ekonomi Kalimantan dalam MP3EI adalah sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional. Hal ini tercermin dalam daftar rencana investasi fast-track MP3EI yang didominasi oleh kegiatan ekonomi utama energi (migas dan batubara) dan mineral (bauksit dan besi baja). Adapun kegiatan-kegiatan ekonomi utama di dalam Koridor Ekonomi Kalimantan akan berpusat pada empat pusat ekonomi yakni Kota Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, yang terkoneksi melalui Jalur Penghubung Koridor. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penopang utama perekonomian Kalimantan adalah sektor migas dan per-

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

tambangan yang berkontribusi sekitar 50 persen dari total PDRB Kalimantan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala terkait dengan pengembangan perekonomian yang dihadapi oleh Koridor Ekonomi Kalimantan antara lain: Adanya tren menurun pada total nilai produksi sektor migas dari tahun ke tahun, sehingga perlu pengembangan secara intensif sektor-sektor lainnya guna mengimbangi penurunan kinerja sektor migas, sehingga perekonomian Kalimantan dapat terjamin keberlanjutannya. Terdapat disparitas pembangunan antar wilayah di dalam koridor, baik antara wilayah penghasil migas dengan non-penghasil migas, maupun antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan. Terdapat kesenjangan antara infrastruktur pelayanan dasar yang tersedia dengan yang dibutuhkan. Infrastruktur dasar yang dimaksud mencakup infrastruktur fisik seperti jalan, kelistrikan, akses air bersih, dan lain-lain; dan non-fisik (sosial) seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, realisasi investasi pembangunan di Koridor Ekonomi Kalimantan yang sejauh ini masih tergolong rendah. Walaupun terdapat penurunan pada kontribusi sektor migas, hampir 50 persen dari PDRB Kalimantan masih didominasi oleh sektor migas. Sektor migas masih akan menjadi kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus dalam aktivitas perekonomian Koridor Ekonomi Kalimantan. Adapun selain minyak dan gas, kegiatan ekonomi utama lain yang teridentifikasi di Koridor Ekonomi Kalimantan adalah ba-


TOPIK UTAMA dia dan belum memadai. Pembangunan Koridor Ekonomi Sulawesi berfokus pada kegiatan-kegiatan ekonomi utama pertanian pangan, kakao, perikanan dan nikel. Selain itu, kegiatan ekonomi utama minyak dan gas bumi dapat dikembangkan yang potensial untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di koridor ini.

Overview Koridor Ekonomi Sulawesi Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai tema “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Pertambangan Nikel Nasional”. Koridor ini diharapkan menjadi garis depan ekonomi nasional terhadap pasar Asia Timur, Australia, dan Amerika. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki potensi tinggi di bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatan-kegiatan unggulannya. Meskipun demikian, secara umum terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di Koridor Ekonomi Sulawesi: Rendahnya nilai PDRB per kapita di Sulawesi dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia. Kegiatan ekonomi utama pertanian, sebagai kontributor PDRB terbesar (30 persen), tumbuh dengan lambat padahal kegiatan ekonomi utama ini menyerap sekitar 50 persen tenaga kerja. Investasi di Sulawesi berasal dari dalam dan luar negeri relatif tertinggal dibandingkan daerah lain. Infrastruktur perekonomian dan sosial seperti jalan, listrik, air, dan kesehatan kurang terse-

Overview Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara Pengembangan Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara mempunyai tema “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di koridor ini yang mana 17 persen penduduknya berada di bawah garis kemiskinan serta memiliki ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi yaitu sebesar IDR 17,7 juta per kapita (antara kabupaten/kota terkaya dan termiskin di dalam koridor ini). Namun demikian, koridor ini memiliki kondisi sosial yang cukup baik, sebagaimana terlihat dari tingginya tingkat harapan hidup sebesar 63 tahun, tingkat melek huruf sebesar 80 persen serta tingkat PDRB per kapita sebesar IDR 14,9 juta yang lebih tinggi dibandingkan PDB per kapita nasional sebesar IDR 13,7 juta. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh koridor ini, antara lain populasi penduduk yang tidak merata, tingkat

foto: teddy/dok. majalah topik

tubara dan kelapa sawit. Dalam rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI), telah diidentifikasi beberapa kegiatan ekonomi utama yang berpotensi menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi Koridor Ekonomi Kalimantan di masa depan, yaitu: besi baja, bauksit, dan perkayuan.

Presiden SBY melakukan video conference dengan Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang.

investasi yang rendah serta ketersediaan infrastruktur dasar yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang akan difokuskan pada 3 (tiga) kegiatan ekonomi utama, yaitu: pariwisata, perikanan dan peternakan. Overview Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku terdiri dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Sesuai dengan tema pembangunannya, Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku merupakan pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Secara umum, Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku. Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun di sisi lain terdapat beberapa masalah yang harus menjadi perhatian dalam upaya mendorong perekonomian di koridor ini, antara lain: Laju pertumbuhan PDRB di Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku dari tahun 2006–2009, tergolong relatif tinggi, yakni sebesar 7 persen, namun besaran PDRB tersebut relatif kecil dibanding dengan koridor lainnya: Disparitas yang besar terjadi di antara kabupaten di Papua. Sebagai contoh, PDRB per kapita Kabupaten Mimika adalah sebesar IDR 240 juta, sementara kabupaten lainnya berada di bawah rata-rata PDB per kapita nasional (IDR 24,26 juta). Investasi yang rendah di Papua disebabkan oleh tingginya risiko berusaha dan tingkat kepastian usaha yang rendah. Produktivitas sektor pertanian belum optimal yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sarana pengairan. Kemudian, keterbatasan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang sangat rendah dengan mobilitas tinggi memberikan tantangan khusus dalam pembuatan program pembangunan di Papua. Kepadatan populasi Papua adalah 12,6 jiwa/km2, jauh lebih rendah dari rata-rata kepadatan populasi nasional (124 jiwa/km2). Strategi pembangunan ekonomi Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku difokuskan pada lima kegiatan ekonomi utama, yaitu Pertanian Pangan-MIFEE (Merauke Integrated Food & Energy Estate), Tembaga, Nikel, Migas, dan Perikanan. ] Syarif/Endang

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

17


TOPIK EKSKLUSIF

Penjabat Bupati Bengkulu Tengah, H. Nana Sudjana, S. Sos.

HUT ke-3 Kabupaten Bengkulu Tengah

Ciptakan Pemilukada Aman dan Damai Di HUT ke-3 Kabupaten Bengkulu Tengah tahun ini, Penjabat Bupati H Nana Sudjana S.Sos mengajak kepada seluruh komponen untuk mensukseskan Pemilukada Benteng pada 15 Oktober 2011. Pemilukada yang aman, damai, dan lancar tersebut untuk memilih bupati dan wakil bupati yang sangat diharapkan semua lapisan masyarakat Benteng.

B

erbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, perayaan HUT ke-3 Kabupaten Bengkulu Tengah tahun ini dilangsungkan pada tanggal 24 Juni. Sebelumnya, HUT Kabupaten Bengkulu Tengah diperingati setiap tanggal 19 November, maka tahun ini berubah. Sebab berdasarkan Perda tentang HUT Benteng yang sudah disahkan, peringatan HUT Benteng akan dilakukan setiap tanggal 24 Juni. Seiring terjadinya perubahan tersebut, maka segala bentuk persiapan sudah dilakukan oleh Pemkab Benteng. Mulai dari hal yang kecil, hingga perayaan malam puncak, yang dipusatkan di kantor bupati di Desa Ujung Karang. Sedangkan upacara sendiri dipusatkan di lapangan Kompleks Perkantoran Desa Nakau pada Jumat, 24 Juni 2011 pagi hari. Bertindak selaku inspektur upaca-

18

ra, Penjabat Bupati Bengkulu Tengah, H. Nana Sudjana, S. Sos. HUT kali ini mengusung tema: “Melalui Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Tengah ke-3 Tanggal 24 Juni 2011, Kita Sukseskan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah.� Hadir di acara upacara bendera di antaranya Sekretaris Daerah Pemprov Bengkulu, Drs. H. Asnawi A Lamat, MSi—sekaligus mewakili Plt Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, SAg, MPd, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Ferry Ramli SH, Sekretaris Daerah Benteng, Drs. H. Darmawan Yakoeb, unsur Muspida Provinsi Bengkulu, Kepala Badan, Kepala Dinas di lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah, para camat, kepala desa, tokoh presidum pemekaran Benteng, tokoh masyarakat, TNI/Polri, Satpol PP, serta

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

para pelajar. Dalam kata sambutannya Nana Sudjana mengatakan, tanggal 24 Juni merupakan tanggal diresmikannya Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2008. Peringatan hari ulang tahun bagi suatu daerah, menurut Nana Sudjana, bukan hanya secara peringatan seremonial saja, tetapi jauh dari itu masyarakat beserta unsur penyelenggara pemerintah daerah melaksanakan introspeksi tentang apa yang telah dilaksanakan selama tiga tahun ini. Apakah kebijakan yang telah dilahirkan bermanfaat bagi masyarakat, serta program dan kegiatan yang telah disusun telah dapat meningkatkan derajat kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik serta kegiatan lainnya.


TOPIK EKSKLUSIF Diungkapkan, jika menoleh kebelakang proses pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah, bukan tugas sederhana, tetapi merupakan proses yang sangat panjang dan sangat melelahkan. Karena pemekaran ini di mulai dari suatu pemikiran dan semangat bersama. Agar daerah ini terbebas dari keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. “Pemikiran tersebut, telah di rumuskan dengan baik oleh tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga dituntut langkah-langkah untuk melakukan pemekaran tiga tahun yang lalu,” kata Nana Sudjana menjabarkan tentang proses pemekaran Kabupaten Benteng. Masih menurut Nana Sudjana, perjuangan itu memang telah menjadi kenyataan. Namun semua itu bukan berarti selesai. “Karena mulai saat itu pula kita dituntut untuk memberikan pemikiranpemikiran yang lebih besar dalam bentuk yang lebih nyata,” Nana Sudjana menekankan. Sungguh pun daerah ini baru berumur tiga tahun, sergahnya, bukan berarti kondisi serta segala kekurangan menjadi alasan. Justru hal demikian dijadikan cambuk untuk bergerak maju dalam membangun dan beraktivitas, baik di tingkat penyelenggara pemerintah maupun komponen masyarakat lainnya. Untuk menjawab semangat pemekaran tersebut, Nana Sudjana mengemukakan, secara bertahap pemerintah daerah bersama DPRD telah merumuskan berbagai kebijakan yang bersifat strategis. Selaku pemerintah daerah, Pemkab Benteng, kata Nana Sudjana, telah merumuskan langkah-langkah pelaksanaannya, yaitu dengan menetap-

kan segala prioritas pembangunan kantor bupati walaupun belum selesai, tapi sudah dapat di tempati. Prioritas lainnya yaitu, akan dibangunnya kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan kantor Dinas Pekerjaan Umum pada 2011 ini, yang dipusatkan di Desa Rena Lebar, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Tentunya Pemkab Benteng juga memperhatikan segala permasalahannya yang terdapat di masyarakat serta merumuskan strategi lainnya. Pada sisi lain, mengingat pelaksanaan pembangunan tersebut sangat ditentukan oleh jumlah pendapatan daerah (PAD), toh dari tahun-tahun jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Disebutkan, pada 2009, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Tengah baru sekitar Rp 114,2 miliar. Pada 2010, telah mencapai lebih kurang Rp 336,5 miliar, berarti telah mengalami kenaikan 194,67 persen dibandingkan dengan 2009. Kemudian di 2011, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami kenaikan 28,35 persen dibandingkan dengan 2010. “Dari aspek peningkatan pendapatan daerah kita, telah mencapai kemajuan yang sangat pesat, karena walaupun baru berusia tiga tahun jumlah APBD kita tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Provinsi Bengkulu,” kata Nana Sudjana bangga. Sementara kondisi yang dihadapi Kabupaten Benteng ini adalah, kata Nana Sudjana, bagaimana memanfaatkan jumlah dana yang tersedia untuk menjawab permasalahan yang ada

Sekretaris Daerah Pemprov Bengkulu, Drs. H. Asnawi A Lamat,Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Ferry Ramli SH,dan unsur Muspida Provinsi Bengkulu saat menghadiri upacara bendera HUT Ke-3 Kabupaten Bengkulu Tengah.

di masyarakat. Karena itu, “Kita harus mensiasati APBD agar lebih memihak kepada masyarakat. Kita harus memperhatikan sektor pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, dan pertanian dalam arti luas, serta peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” kata Nana Sudjana yang dilantik menjadi Penjabat Bupati Bengkulu Tengah oleh Plt Gubernur H Junaidi Hamsyah SAg MPd, pada 13 Juni 2011. Lebih jauh diungkapkan, mengingat banyaknya beban tugas yang emban, Caretaker Bupati Benteng ini pun menghimbau kepada segenap penyelenggara pemerintahan, DPRD, tokoh masyarakat, pers, LSM, dan segenap lapisan masyarakat agar seayun selangkah, saling bekerjasama, meningkatkan kekeluargaan dan persahabatan dalam memajukan Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada kesempatan itu, Nana Sudjana juga mengingatkan bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi Kabupaten Benteng akan melaksanakan Pemilukada pertamanya, pada 15 Oktober 2011, untuk memilih bupati dan wakil bupati defenitif Kabupaten Bengkulu Tengah. Nana Sudjana menginformasikan bahwa semua tahapan telah dan terus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Anggaran APBD tahun 2011 pun telah tersedia untuk dialokasikan di Pemilukada yang telah ditetapkan bersama DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Selaku Penjabat Bupati, dia mengajak kepada seluruh komponen bangsa di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk bersama-sama mensukseskan Pemilukada tersebut dengan aman, damai, tanpa ada hambatan dan gangguan. Sehingga bisa berjalan dengan lancar, dan berhasil memilih bupati dan wakil bupati yang sangat diharapkan semua lapisan masyarakat Benteng. Usai upacara bendera, selanjutnya Sekretaris Daerah Pemprov Bengkulu, Drs. H. Asnawi A Lamat, MSi mewakili Plt Gubernur Provinsi Bengkulu, didampingi Penjabat Bupati Bengkulu Tengah, H. Nana Sudjana, S.Sos penghargaan bea siswa kepada 2.400 siswa terdiri dari pelajar sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan kepada presidium pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah. ] Budi Raharjo

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

19


TOPIK EKSKLUSIF

H Nana Sudjana S.Sos

Kerja Keras, Mengejar Ketertinggalan

B

utuh kerja keras dan kerja sama yang baik memang untuk membangun kabupaten seperti Bengkulu Tengah yang baru berusia tiga tahun pada 24 Juni 2011. Tentunya jika daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu ini ingin lebih maju atau setara dengan kabupaten-kabupaten lain yang lebih maju dalam berbagai bidang. “Kita harus banyak belajar, belajar dan belajar, tidak hanya di dalam wilayah saja, tetapi juga ke kabupatenkabupaten yang lebih maju dari kita,” kata H Nana Sudjana S.Sos, Penjabat Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Budi Raharjo dari Majalah TOPIK. Menurut Nana Sudjana, dari pengalaman dan pembelajaran tersebut lantas disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait di Bengkulu Tengah. Sehingga harapan untuk bisa lebih maju, akan lebih terbuka. Toh, sebagai Caretaker Bupati Bengkulu Tengah—hingga terpilihnya bupati dan wakil bupati definitif—Nana Sudjana pun ingin memajukan Kabupaten Bengkulu Tengah. Apa saja programnya, berikut petikan wawancaranya:

20

HUT Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) mulai tahun ini dilangsungkan setiap tanggal 24 Juni. Bisa dijelaskan penetapan tanggal 24 dijadikan hari jadi Benteng, karena tahun-tahun sebelumnya dirayakan setiap tanggal 19 November? Untuk perubahan tanggal ini perlu saya jelaskan agar tidak terjadi simpang siur. Kalau tanggal 19 November itu pertama kali Caretaker Bupati Bengkulu Tengah dilantik. Sementara tanggal 24 Juni adalah hasil keputusan rapat atau Sidang Paripurna DPRD pada awal Januari 2011. Sehingga keabsahan dari tanggal tersebut adalah tanggal 24 Juni. Oleh karena itu, ditetapkan, untuk selanjutnya Hari Jadi Kabupaten Bengkulu Tengah adalah tanggal 24 Juni. Apa makna HUT Benteng tahun ini bagi Anda sebagai Caretaker (Penjabat) Bupati Kabupten Benteng? Kebetulan, karena baru beberapa hari dilantik sebagai caretaker, maka yang pertama bagi saya adalah pelimpahan tugas, wewenang dan tang-

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

gung jawab dari caretaker lama, yaitu Bapak H Asnawi A Lamat kepada saya. Sehingga saya harus melanjutkan apa yang ditugaskan beliau kepada saya. Kedua, HUT ini bukan euforia ataupun seremonial saja yang diutamakan. Tapi maknanya bagi saya adalah mengajak kepada seluruh rekan-rekan kepala dinas, legislatif, masyarakat, LSM, petani, dan sebagainya untuk mengintrospeksi, sudah sejauh mana perkembangan, kekurangan ataupun masalah-masalah hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan ini. Apa tema HUT Kabupaten Benteng tahun ini, dan apa makna tema tersebut? Tema HUT Kabupaten Benteng tahun ini adalah: “Melalui Hari Ulang Tahun ke-3 Kabupaten Bengkulu Tengah, Kita Sukseskan Pemilu Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 15 Oktober 2011”. Setelah dilantik menjadi Penjabat Bupati Benteng oleh Plt Gubernur H Junaidi Hamsyah SAg MPd, pada


TOPIK EKSKLUSIF 13 Juni 2011, tentunya Anda sudah menyusun program kerja sebagai Penjabat Bupati Benteng? Yang pertama tentu orientasi pengumpulan data dulu, terkait masalahmasalah yang sekiranya belum dilaksanakan atau belum dicapai oleh Kabupaten Bengkulu Tengah. Kalau dari sektor prioritas, tentu utamanya di SDM, yaitu melengkapi infrastruktur seperti infrastruktur pendidikan atau transportasi, karena perlu diketahui juga bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah ini cukup luas wilayahnya dan banyak juga desanya. Karena itu pembangunan jalan-jalan memang harus diutamakan. Kemudian infrastruktur lainnya seperti jembatan, pasar, dan lain sebagainya, juga menjadi perhatian saya. Plt Gubernur H Junadi Hamsyah SAg MPd mengatakan tugas caretaker adalah menyukseskan Pemilukada Kabupaten Benteng, yang sudah memasuki tahapan. Bagaimana Anda menyikapi pernyataan Plt Gubernur Bengkulu tersebut? Memang itulah salah satu yang paling pokok harus dilaksanakan oleh seorang caretaker bupati, termasuk saya sendiri sebagai Caretaker Bupati Bengkulu Tengah. Tentu saya mengambil sikap yang pertama adalah pengecekan KPU Kabupaten Benteng. Karena KPU adalah pelaksana penyelenggara Pemilukada di Bengkulu Tengah ini. Sejauh mana kesiapan dari KPU itu. Alhamdulillah, setelah saya cek, mereka sudah bergerak, berjalan, sesuai dengan tahapan-tahapan sesuai dengan aturan. Kebijakan atau himbauan Anda agar para kandidat bupati/wakil bupati Benteng nantinya mengikuti proses penyeleksian, dan setelah lolos melakukan kampanye secara fair dan demokratis? Tentunya banyak harapan-harapan yang saya inginkan dari kandidat yang terpilih, terutama upayakanlah Kabupaten Bengkulu Tengah ini bisa sejajar, bahkan usahakan bisa melebihi kabupaten-kabupaten lainnya yang lebih dulu berdiri. Itu yang saya harapkan. Memang tugas ini, menurut saya yang paling berat, karena kabupaten ini baru tiga tahun berdiri. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, maka betul-betul harus kerja keras, sehingga kita bisa setara dengan

kabupaten lainnya. Harapan Anda agar bupati/wakil Bupati yang terpilih nantinya memaksimalkan potensi sumber daya alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM), sehingga perekonomian Benteng benar-benar dirasakan rakyatnya? Jadi, kita harus banyak belajar, belajar dan belajar, tidak hanya di dalam wilayah saja, tetapi kita juga banyak belajar ke kabupaten-kabupaten yang lebih maju dari kita. Sehingga, dari pengalaman dan pembelajaran itulah kita bawa ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk disosialisasikan. Sehingga harapan untuk bisa lebih maju di bidang SDM, pertanian, perkebunan, dan sebagainya, akan lebih signifikan lagi. Sebenarnya apa yang bisa diunggulkan dari Kabupaten Bengkulu Tengah ini, baik dari sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, niaga, dan lain-lain? Saya kira untuk Kabupaten Bengkulu Tengah ini tidak jauh beda dengan kabupaten lainnya. Dari sektor pertanian yang diunggulkan adalah padi. Kalau pertambangan ada batubara. Perkebunan ada sawit, dan karet. Di sektor perikanan juga banyak terdapat budidaya ikan, karena Bengkulu Tengah masih daerah pantai. Sejauh ini bagaimana Anda melihat perkembangan pembangunan di Bengkulu Tengah? Apakah sudah maju, masih berjalan di tempat, atau sudah berkembang? Kalau dilihat dengan kasat mata, banyak sekali perubahan setelah tiga tahun berdiri. Terutama yang jelas sekali adalah perubahan di bidang infrastruktur. Infrastruktur jalan, misalnya, saat ini akan dibangun jalan sepanjang 346 Km. Sebagian sudah dibangun dan sekarang dilaksanakan sisanya. Jenisnya adalah ada jalan hotmix, jalan penetrasi, sampai tingkat pengerasan. Jalan-jalan yang ada di Kabupaten Benteng sekarang sudah bisa dilewati seperti jalan negara, terus jalan kabupaten. Dalam 2011 ini dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah juga mengupayakan jalan transportasi ke desa-desa, karena luas wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah ini cukup luas. Kemudian di bidang infrastruktur

jembatan, ada 32 paket jembatan yang akan dibangun. Terdiri dari ada jembatan beton, jembatan gantung, sampai tingkat jembatan kayu. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga sedang digalakkan, seperti kemarin saya meresmikan salah satu SMK di salah satu daerah di Kabupaten Benteng. Jadi banyak perkembangan dibanding tahuntahun sebelumnya. Kendala yang dihadapi Pemkab Benteng untuk mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lain yang sudah maju? Kendala yang kami hadapi, karena Kabupaten Bengkulu Tengah adalah kabupaten yang baru dimekarkan, tentu masih ada kekurangan-kekurangan. Misalnya di bidang infrastruktur jalan, khususnya jalan ke desa-desa. Kemudian sarana pendidikan juga masih jauh dari harapan. Walau demikian, secara bertahap, bertingkat dan berlanjut, satu demi satu, kami merencanakan untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Benteng sesuai dengan harapan masyarakat. Dan bisa mengejar ketertinggalan dengan kabupaten-kabupaten lain. Kedua, sebenarnya bukan permasalahan, yaitu masalah Pemilukada. Ini juga menjadi prioritas yang harus kami utamakan dalam rangka menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif, yang insya Allah akan dilaksanakan pada Oktober 2011. Karena itu, saya selaku Penjabat Bupati Bengkulu Tengah mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah ini, mari sama-sama mensukseskan Pemilukada ini dengan baik, aman, tertib dan berhasil. Berapa APBD Benteng saat ini? APBD untuk tahun 2010 sekitar Rp 336,4 miliar. Kemudian di 2011 meningkat menjadi 432,6 miliar. Sumber PAD dari mana saja? Sumber PAD ada yang dari pertambangan, pertanian, perkebunan, dan sektor lainnya. Pendapatan daerah Benteng paling signifikan dari sektor apa saja? Yang paling signifikan dari sektor pertambangan. Tapi memang sektor pertambangan di Benteng ini belum dieksploitasi secara maksimal, baru tahap sederhana, belum secara modern. ]

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

21


TOPIK EKSKLUSIF

Rekam Jejak H Nana Sudjana S.Sos

Melepas Baju Militer

G

edung Daerah Provinsi Bengkulu, Senin 13 Juni 2011, itu kedatangan pejabat penting, seperti Ketua DPR, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu, Ketua DPRD, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Sekda Provinsi Bengkulu, serta semua Kepala Dinas di lingkungan Provinsi Bengkulu. Sang tuan rumah, H. Junaidi Hamsyah M.Pd, yang tak lain Plt Gubernur Provinsi Bengkulu, juga terlihat di gedung itu. Kehadiran para pejabat itu rupanya ingin menyaksikan momen bersejarah bagi H. Nana Sudjana, S.Sos. Ya, pada hari itu Nana Sudjana dilantik oleh Plt Gubernur Bengkulu sebagai Pejabat Bupati Bengkulu Tengah, kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, tiga tahun silam. Nana Sudjana dilantik untuk menggantikan posisi Penjabat Bupati Benteng sebelumnya, Drs. Asnawi A Lamat, M.Si, untuk masa jabatan paling lama satu tahun ke depan atau sampai dengan terpi-

22

lihnya Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah definitif. Dalam sambutannya H. Junaidi Hamsyah menyampaikan pesan kepada Penjabat Bupati Nana Sudjana bahwa tugas yang diembannya ini merupakan tanggung jawab besar agar dapat menerapakan ilmu pemerintah yang baik, dan mengedepankan aspek-aspek good governance maupun etika pemerintah sebagai landasan tugas. Etika pemerintahan berbicara tentang tepat atau tidak atau pantas atau tidaknya suatu kebijakan yang diambil pemerintah, yaitu mengutamakan kedudukannya atas benar atau salah, sepanjang demi kepentingan masyarakat luas. Plt. Gubernur mengungkapkan bahwa kepala daerah adalah wakil bagi daerahnya, sehingga diharapkan dapat benar-benar menjiwai sifat kepamongprajaan dalam melayani masyarakat dan memiliki Sense of Public Accountability. “Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa saat ini paradigma pemerintahan telah berubah menjadi yang melayani bukan dilayani,” kata Junaidi

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

Hamsyah. Menurutnya, Penjabat Bupati mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Bengkulu Tengah dan memfasilitasi pemilihan bupati dan wakil Bupati Bengkulu Tengah yang definitif. Ditambahkan Plt Gubernur kepada Penjabat Bupati Bengkulu Tengah yang baru, “Tugas ini merupakan kelanjutan dari tugas-tugas yang dilaksanakan oleh dua pejabat Bupati terdahulu, agar prestasi yang telah didapat kiranya dapat dipertahankan namun besar harapan kiranya dapat ditingkatkan.” Berangkat dari Militer Soal kepemimpinan, bisa jadi bukan mainan baru bagi Nana Sudjana. Kariernya yang diretas dari dunia militer, dikatakan Nana Sudjana, harus membiasakan diri dengan kedisiplinan dan pembekalan bagaimana menjadi seorang leadership. Tugas yang pernah diemban Nana Sudjana di kemiliteran, antara lain pernah menjabat Komandan Peleton


TOPIK EKSKLUSIF (Danton), Komandan Kompi (Danki), dan Kepala Seksi (Kasi) Batalyon Zeni Kontruksi 12 Palembang. Setelah itu, ia masuk ke Zeni Kodam di Udayana. Setelah dan sesudahnya, Nana Sudjana dipercaya mengemban tugas sebagai Komandan Sekolah di Kodiklat TNI AD, Kepala Staf Kodim (Kasdim) di Denpasar, Komandan Sekolah di Pusat Pendidikan Zeni Angkatan Darat di Bogor, Komandan Resimen Zeni Kontruksi di Jakarta, Kepala Zeni Kodam di Sulawesi, Danrem di Garut, Staf Ahli Pangdam di Kodam III Siliwangi. “Pangkat terakhir saya di kemiliteran adalah kolonel,” ujar Nana Sudjana kepada Budi Raharjo dari Majalah TOPIK. Kalau sekolah di kemiliteran, “Saya kira sudah yang terakhir Sekolah Staf Komando Gabungan TNI Darat, Laut, dan Udara,” kata Nana Sudjana seraya menambahkan bahwa ia juga pernah mengenyam pendidikan di sekolah kontruksi, sekolah penjinak bahan peledak, dan sekolah intel. “Pada umumnya saya banyak berkecimpung di masalah teknik,” imbuhnya.

Penjabat Bupati Bengkulu Tengah, H. Nana Sudjana, S. Sos. saat meninjau salah satu UMKM.

Untuk pendidikan umum, “Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan studi S1 di Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.” Bagaimana ceritanya ia menjadi Penjabat Bupati Bengkulu Tengah? Nana Sudjana mengungkapkan bahwa untuk masuk ke sipil memang sudah ada undang undangnya. Dus, kiprahnya sendiri H. Nana Sudjana, S. Sos. bersama istri, di dunia birokrat, lantaran ia Hj. Tuti Darmawati. dipindah alih statusnya dari seorang militer menjadi seorang birokrat di pemerintahan. Dalam alih statusnya itu, Nana Sudjana kemudian dipercaya sebagai pejabat Eselon II dengan jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu. Sesudahnya, ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu. Nana Sudjana juga sempat mengutarakan kebanggaan pada Badan Penanggulangan Bencana yang pernah dipimpinnya itu. Rupanya, cerita Nana Sudjana, Badan Penanggulangan Bencana yang pernah dipimpinnya itu pada tahun 2011 ini meraih predikat nomor satu seIndonesia dalam bidang kesiap siagaan menghadapi bencana. Tak hanya itu. Di BKD pun, kata Nana Sudjana, ada kabar menggembirakan juga bagi dirinya. “Waktu ada

penerimaan CPNS, semuanya berjalan secara aman, lancar, dan tidak ada masalah,” kata Nana Sudjana. Nah, soal pengangkatan dirinya sebagai Penjabat Bupati Benteng, Nana Sudjana mengaku sebenarnya ia juga tidak tahu asal usulnya. Dia cerita, suatu hari ia dipanggil Bapak Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, secara dadakan pada tengah malam. “Pak Gubernur memerintahkan agar besok saya buat jas putih-putih untuk persiapan dilantik. Saya lantas bertanya, siapa yang mau dilantik, dan dilantik untuk apa?” Ternyata setelah ia diperlihatkan SK dari Mendagri yang menugaskan dirinya sebagai Caretaker Bupati Bengkulu Tengah, barulah Nana Sudjana mengerti perintah dari H Junaidi Hamsyah tersebut. “Karena perintah, ya harus siap dilaksanakan. Mau tidak mau, suka tidak suka, perintah itu harus dikerjakan,” Nana Sudjana menegaskan. Menyikapi tugas barunya itu, sang isteri, kata Nana Sudjana, hanya mensupport dan mendoakannya. Isterinya juga berpesan kepada sang suami agar menjaga amanah yang diberikannya ini. Karena, menurut isterinya, memimpin daerah itu sangat berbeda dengan memimpin di pasukan. Intinya, jelas Nana Sudjana, pesan yang disampaikan isterinya itu bukan lantaran ia harus berhati-hati. Sebab kalau hati-hati, jelasnya, menimbulkan rasa takut. Sehingga kalau sudah takut, ujungnya ragu-ragu. “Tapi isteri saya hanya menyampaikan kewaspadaan dalam menghadapi tugas yang diembankan ini,” tutur Nana Sudjana. ] Budi Raharjo

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

23


TOPIK EKSKLUSIF

Mengintip Aset Kabupaten Bengkulu Tengah Laiknya sebuah daerah yang sudah dimekarkan, tentu saja memiliki aset tersendiri untuk menghidupi rakyatnya. Aset apa saja yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Tengah, yang dimekarkan dari Kabupaten Bengkulu Utara tiga tahun silam?

K

abupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu daerah di wilayah propinsi Bengkulu. Daerah ini beribukota di Karang Tinggi. Luas Kabupaten Bengkulu Tengah 1.223.94 Km2 yang terdiri dari 10 kecamatan, 133 desa definitif dan satu kelurahan. Kondisi geografisnya sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian di bawah 150 meter dpl, sedangkan di bagian timur topografinya berbukit-bukit dengan ketinggian 541 meter dpl. Kabupaten Bengkulu Tengah berbatasan dengan; sebelah utara dengan Kabupaten Bengkulu Utara, Sebelah Selatan dengan Kab. Seluma, Sebelah timur dengan Kabupaten Kepahiang, Sebelah barat dengan Kota Bengkulu. Dari sisi hidrologis, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki banyak sungai yang berhulu di sisi timur bukit barisan dan mengalir ke Samudera Indonesia. Kabupaten Bengkulu Tengah pada awalnya dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2008. Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara. Ditinjau dari sudut lain, keberadaan

24

Lembaga Legislatif (DPRD Kabupaten) sangat menentukan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil Pemilihan Umum 2009 komposisi DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut: Partai Golkar tiga orang, P. Demokrat tiga orang, PBR dua orang, PPP dua orang, P. Buruh dua orang, P. Gerindra dua orang, P.Hanura satu orang, PAN satu orang, PKPB satu orang, PDIP satu orang, PKPI satu orang, PKS satu orang, P.Patriot satu orang, PPRN satu orang, PDK satu orang, PPPI satu orang, PIS satu orang, dan PBB satu orang. Terkait jumlah penduduk di Kabupaten Bengkulu Tengah, pada 2009 sebanyak 94.106 Jiwa. Berdasarkan kondisi terakhir ini, maka kepadatan penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah sudah mencapai 83,72 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pondok Kelapa, yaitu 170,3 jiwa/km2. Sementara angkatan kerja di Benteng berdasarkan Total Dependency Ratio atau Tingkat Ketergantungan Umur penduduk tahun 2009 sebesar 48,21. Hal ini menggambarkan bahwa seorang

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

penduduk yang berusia produktif 1564 tahun harus menanggung sebanyak 48 orang penduduk yang berusia non produktif 0-14 tahun, dan 65 tahun ke atas (penduduk usia muda dan tua). Pencari kerja yang terdaftar di TTS Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2009 sebanyak 1.277 orang. Jumlah tersebut didominasi oleh tamatan SMU sederajat (612 orang), Sarjana (992 orang), dan Sarjana Muda (784 orang). Di bidang pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah cukup memadai, walaupun demikian masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Fasilitas pendidikan menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah cukup lengkap, karena wilayah ini sudah ada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, SMTP, SMTA Umum (SMU), dan SMTA Kejuruan. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki SD, SMTP, SMTA Umum, SMTA Kejuruan, namun belum memiliki perguruan tinggi. Kemudian di bidang kesehatan, pada 2009 di Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki fasilitas satu Rumah Sakit Umum, 20 Puskesmas, 28 Puskesmas


TOPIK EKSKLUSIF

Sawit, salah satu komoditi perkebunan di Bengkulu Tengah.

Pembantu, 19 Puskesmas Keliling, Posyandu dan Pos Obat. Ditinjau dari segi Keluarga Berencana, pada 2009 jumlah Akseptor Baru sebanyak 3650 peserta dan Akseptor Aktif 17.363 peserta. Sementara dalam upaya menciptakan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Kabupaten Bengkulu Tengah, pada 2009 kantor Pengadilan Negeri dan Kepolisian untuk sementara masih menginduk pada kabupaten asalnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun, soal kerukunan umat beragama di Kabupaten Bengkulu Tengah cukup baik. Dipandang dari sudut sarana peribadatan, daerah ini terdapat 187 Mesjid, 58 Mushollah/Langgar, empat gereja, dan satu buah Pura. Jumlah jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci Mekkah pada 2009 sebanyak 52 Jamaah. Dari keseluruhan jamaah tersebut tidak ada orang yang meninggal dunia. Adapun jumlah orang yang berkurban pada 2009 sebanyak 857 orang. Jumlah ternak kurban pada tahun tersebut yakni 56 sapi, 14 kerbau, dan 371 kambing. Pendapatan Regional Pertumbuhan ekonomi regional Kabupaten Bengkulu Tengah di 2009 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah 3,98 persen. Adanya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dari peningkatan PDRB sektoral itu sendiri. Peningkatan perekonomian Bengkulu Tengah tahun 2009, tidak terlepas dari andilnya beberapa sektor yang ikut memicu peningkatan tersebut, di antaranya adaIah sektor pertanian yang pada tahun itu mengalami kenaikan se-

besar 2,35 persen. HaI ini disebabkan karena ada beberapa subsektor pertanian yang pertumbuhannya naik antara lain subsektor tanaman perkebunan yang mengalami peningkatan terbesar dibandingkan dengan subsektor pertanian lainnya yaitu 4,94 persen. Tanaman Bahan makanan (Tabama) di 2009 pertumbuhannya mencapai 1,83 persen, subsektor peternakan meningkat sebesar 3,40 persen, subsektor perikanan meningkat sebesar 0,66 persen. Sedangkan subsektor kehutanan pada 2009 mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,32 persen. Sektor pertanian merupakan sektor andaIan yang sumbangannya cukup besar terhadap PDRB. Di sektor pertambangan, pada tahun itu pertumbuhannya sebesar 4,42 persen. Sektor industri pengolahan juga mengaIami peningkatan sebesar 3,96 persen. Sektor listrik, gas, dan air minum mengalami pertumbuhan 3,56 persen. Selanjutnya di sektor bangunan mengalami kenaikan sebesar 5,54 persen, sektor perdagangan di 2009 sebesar 4,14 persen, sedangkan sektor pengangkut-

an mengalami peningkatan sebesar 3, 11 persen. Untuk sektor perbankan di 2009 mengalami kenaikan sebesar 5,14 persen. Sedangkan pertumbuhan sektor jasa-jasa pada tahun ini mengalami pertumbuhan sebesar 7,29 persen. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto tahun 2009 atas dasar harga berlaku, sektor Pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah yang kontribusinya sebesar 34,94 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto secara keseluruhan. Sektor kedua yang cukup besar sumbangannya adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan peranannya 22,95 persen. Sektor lain yang sumbangannya cukup berarti adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang kontribusinya pada tahun ini besarnya 13,18 persen, dan sektor jasa-jasa kontribusinya sebesar 10,71 persen. Tentu saja dalam perjalanannya hingga kini, pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah terus mengalami peningkatan. Jika APBD Kabupaten Bengkulu Tengah pada 2009 baru sekitar Rp 114,2 miliar, pada 2010, telah mencapai lebih kurang Rp 336,5 miliar, berarti telah mengalami kenaikan 194,67 persen dibandingkan dengan 2009. Kemudian di 2011, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami kenaikan 28,35 persen dibandingkan dengan 2010. “Dari aspek peningkatan pendapatan daerah kita, telah mencapai kemajuan yang sangat pesat, karena walaupun baru berusia tiga tahun jumlah APBD kita tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Provinsi Bengkulu,� kata Nana Sudjana, Caretaker Bupati Bengkulu Tengah. ] Budi Raharjo

Tambang Batubara, salah satu kekayaan alam Bengkulu Tengah.

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

25


TOPIK OTONOMI

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Lagi, Pengerukan Alur Masuk Pelabuhan Pulau Baai PT Pelindo II (Persero) melakukan kegiatan pengerukan alur masuk Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Pengerukan ini diharapkan dapat mengatasi kendala distribusi barang serta operasional yang mengganggu keselamatan dan keamanan kapal–kapal yang keluar masuk pelabuhan.

P

elabuhan Bengkulu dibangun tahun 1980 dan mulai beroperasi pada Juli 1984. Pada awal beroperasi, alur pelayaran Pelabuhan Bengkulu memiliki kedalaman -10 meter LWS (Low Water Spring) dikarenakan faktor alam, alur pelayaran pelabuhan mengalami pengendapan pasir (sedimentasi) yang berakibat pada pendangkalan. Pada kurun waktu 1984–2002 dilakukan pengerukan pemeliharaan alur secara rutin sehingga kedalaman alur bertahan sekitar -10 meter LWS dan dapat dilalui oleh kapal berbobot 40.000 DWT (Dead Weight Tonnage). Selanjutnya pada 2003–2006 tidak dilakukan pengerukan pemeliharaan sehingga ter-

26

jadi pendangkalan dengan cepat. Kondisi saat ini, alur pelayaran pelabuhan Bengkulu telah tertutup pasir sehingga alur yang dipersyaratkan dan dinyatakan aman untuk dilintasi sudah tidak ada. Dengan demikian, alur pelayaran terbentuk alur alami akibat fenomena alam dengan kedalaman -3 meter LWS. Selanjutnya pada 27 Juni 2011 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II Cabang Bengkulu melakukan kegiatan pengerukan alur masuk Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu sebagai tindak lanjut atas surat penunjukan Kementerian Perhubungan yang dikeluarkan pada Februari 2011. Pengerukan yang pembiayaannya menggunakan

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

dana internal perusahaan ini diharapkan dapat mengatasi kendala distribusi barang serta operasional yang mengganggu keselamatan dan keamanan kapal– kapal yang keluar masuk pelabuhan. Pengerukan ini memungkinkan masuknya kapal–kapal dengan bobot di atas 40.000 DWT dapat dilayani di pelabuhan, di mana tidak perlu lagi melakukan transshipment di Pulau Tikus. Di samping mengurangi biaya yang harus dikeluarkan para pengguna jasa pelabuhan, kegiatan ini nantinya diharapkan dapat memperlancar distribusi. “Dan tentunya menekan biaya logistik yang harus ditanggung,” ujar General Manager Pelindo II Cabang Bengkulu, Ade Hartono.


TOPIK OTONOMI Menurut Ade Hartono, pengerukan Pelabuhan Pulau Baai akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama akan dilakukan hingga alur mencapai kedalaman –6,5 meter LWS dengan perkiraan waktu pengerukan empat bulan terhitung Juni 2011. Sementara itu, pada pengerukan tahap kedua akan dilakukan pengerukan lanjutnya dari –6,5 meter LWS hingga –10 meter LWS dengan waktu pengerukan selama tujuh bulan. Dalam pelaksanaannya, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bekerja sama dengan PT Pengerukan Indonesia II (Persero). Kerjasama ini merupakan implementansi dari program Kementerian Badan Usaha Milik Negara berupa sinergi antar BUMN. Dijelaskan Ade, proses pengerukan dilakukan dua jenis kapal, yaitu kapal keruk jenis Cutter Suction Redger (CSD ) serta jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD ). Hasil pengerukan untuk kapal keruk CSD akan dibuang ke kiri dan kanan breakrwater, dengan menggunakan pipa bawah air (submarine pipe). Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi area yang rawan terhadap abrasi, tepatnya di belakang Jetty Pertamina. Sehingga diharapkan Jetty Pertamina terlindungi dari ancaman abrasi. Sementara hasil pengerukan dari kapal keruk TSHD akan dibuang ke laut sesuai dengan koordinat yng ditentukan oleh Adpel Bengkulu, yaitu tiga mil dari pantai. Sebagai gambaran, saat ini kedalaman alur Pelabuhan Bengkulu hanya mencapai -3 meter LWS, di mana rata– rata terdapat 30 unit kapal yang kandas setiap bulannya. Dengan keadaan tersebut, hanya kapal–kapal berukuran

kecil yang dapat bersandar di dermaga. Hal ini juga menghambat bersandarnya kapal–kapal yang mengangkut berbagai komoditi utama daerah Bengkulu, di antarannya batubara dan crumb rubber yang merupakan komoditi primadona daerah. Di lain pihak, realisasi arus kapal dan arus di Pelabuhan Bengkulu tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Realisasi arus kunjungan kapal tercatat sebesar 1. 200 unit atau 1,6 juta GT. Kondisi ini meningkat 21,5% dari realisasi tahun 2009 yang mencapai 988 unit atau 1,2 juta GT. Sementara itu Direktur Operasi & Tehnik PT Pelabuhan Indonesia II, Ir. Ferialdi Norlan, M. Sc berharap terjadinya kelancaran distribusi barang dari dan ke Bengkulu yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring dilakukannya pengerukan alur ini. Sebelumnya PT Pelindo II pun telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan 14 perusahaan batubara di ka-

wasan Bengkulu terkait dengan pelaksanaan pengerukan alur pelabuhan. Bersama Pemerintah Bengkulu, PT. Pelindo II memahami bahwa pengerukan alur menjadi hal yang semakin mendesak dilakukan mengingat peran penting pelabuhan sebagai gerbang dari mata rantai perekonomian daerah Bengkulu. Peresmian pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai dilakukan Sekretaris Daerah, Drs. H Asnawi A Lamat, M.Si didampingi Walikota Bengkulu, H. Ahmad Kanedi, SH. MH. Direktur Operasi & Tehnik, Ir. Ferialdi Norlan, M.Sc. Danlanal Bengkulu, Letkol P Derry Suhendi. General Manager PT. Pelindo II Cabang Bengkulu, Ade Hartono. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu serta undangan lainnya. Dalam peresmian tersebut, Asnawi A Lamat mengatakan, apa yang dinanti– nantikan oleh masyarakat se-Provinsi Bengkulu, terutama pihak–pihak pengguna jasa angkutan melalui pelabuhan merasa senang. “Karena laut kita ini langsung berhadapan dengan Samudera India yang membawa pasir lebih kurang 600.000 meter persegi per tahun,” ungkap Asnawi. Atas nama masyarakat Provinsi Bengkulu dan pengguna jasa, Asnawi mengucapkan terima kasih kepada PT. Pelabuhan Indonesia II, dalam hal ini PT. Pelindo II Cabang Bengkulu. “Mari kita sama–sama memelihara keberadaan pelabuhan sehingga alur dapat terjaga dengan baik,” Asnawi menyerukan agar menjaga keberadaan pelabuhan di Bengkulu. Sebagai tanda dimulainya pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, dilakukan penekanan tombol oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Asnawi A Lamat. ] Budi Raharjo

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

27


TOPIK OTONOMI

Hanya Kota-kota yang Layak Dapat Adipura Jumlah kota penerima Piala Adipura 2011 semakin menurun dibanding 2010. Dengan meningkatnya kriteria dan mekanisme penilaian, anugerah Adipura hanya diterima oleh kota yang benar-benar berhak menerimanya.

P

ada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Istana Negara, Selasa, 7 Juni siang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penghargaan kepada 101 insan, kota, dan lembaga yang memiliki kepedulian pada lingkungan sekitarnya. Penghargaan Kalpataru, Adipura, Adiwyata Mandiri, serta Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2010 diberikan kepada mereka yang berjasa di bidang lingkungan hidup. Nampak beberapa menteri yang hadir di antaranya Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara EE Mangindaan, dan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih. Hadir pula Ketua MPR Taufiq Kiemas. Tahun ini, Indonesia mengambil tema “Hutan Penyangga Kehidupan” yang mempunyai makna bahwa hutan memliki esensi sebagai penyangga keseimbang-

28

an lingkungan hidupnya. Dalam acara itu, Presiden juga menyerahkan penghargaan Kalpataru dan Adipura. Tema tersebut menekankan pentingnya hutan yang berfungsi memberikan layanan bagi kehidupan. Hutan memiliki nilai keberlanjutan dan menegaskan keterkaitan antara kualitas kehidupan manusia dan kelestarian ekosistem hutan. Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2011 sesuai dengan Tahun Hutan Internasional 2011 yang dideklarasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kesesuaian tema ini merupakan pengakuan bahwa hutan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan berkelanjutan, pemberantasan kemiskinan, dan pencapaian tujuan MDGs (Millennium Development Goals). Dalam laporannya, Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menjelaskan perlunya antisipasi ancaman kelestarian hutan secara optimal, di mana aktivitas pembangunan harus berwawasan lingkungan dan me-

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

ngacu pada daya dukung, tampung, dan pencadangan. “Upaya pencegahan dan rehabilitasi hutan masih terus ditingkatkan dan melibatkan semua komponen bangsa. Konversi lahan harus melihat aspek tata ruang melalui kajian lingkungan hidup strategis,” ujar Gusti. Sementara itu, Presiden SBY dalam sambutannya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab dan terus berupaya untuk melestarikan lingkungan. “Yang tulus, yang bertanggung jawab, bukan karena tekanan dari siapapun, tapi untuk kepentingan kita sendiri,” Presiden menegaskan. Secara khusus, tepat pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2011, Presiden menggaris bawahi pentingnya untuk menindaklanjuti dan menyukseskan Protokol Nagoya agar pengaturan sumber flora, fauna, dan genetika menjadi adil. Presiden juga menegaskan komitmennya untuk menyukseskan kesepakatan Indonesia dan Uni Eropa sehingga penadahan hasil illegal logging bisa ditekan. Diperlukan kerja sama dan kemitraan dengan negara lain untuk mengatasi perubahan iklim ini. Salah satu penerima Kalpataru untuk kategori Pengabdi Lingkungan adalah Soleman Ngongo yang berasal dari Desa Tematana, Kecamatan Wawena Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia mengabdikan diri selama 40 tahun sebagai penjaga pintu air. Selain menjaga pintu air, di kawasan sumber mata air desanya, Soleman bersama kelompok tani juga menanam dua juta pohon untuk


TOPIK OTONOMI memperbaiki ekonomi produksi sawah seluas 2347 hektar. Sementara itu, untuk kriteria kota penerima piala Adipura 2011 sebagaimana diumumkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup mengalami penurunan jumlah. Jika pada 2010 peraih penghargaan (anugerah) Adipura mencapai 140 kota, maka pada 2011 ini penerimanya hanya 63 kota/kabupaten. Penurunan jumlah kota penerima

Piala Adipura 2011 disebabkan oleh meningkatnya kriteria dan mekanisme penilaian. Sehingga anugerah Adipura diharapkan hanya diterima oleh kota yang benar-benar berhak. Adipura merupakan penghargaan lingkungan hidup untuk kota di Indonesia yang dinilai bersih teduh (clean and green city) dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Dalam penilaiannya, kota terbagi dalam

empat kategori yakni kota metropolitan (berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa), kota besar (500.001-1.000.000 jiwa), kota sedang (100.001-500.000 jiwa), dan kota kecil (kurang dari 100.000 jiwa). Selain anugerah Adipura, negara juga menyerahkan penghargaan lingkungan berupa Kalpataru 2011, Sekolah Adiwiyata 2011, dan daerah penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2010 terbaik. ] Syarif/Amri/Mirza/Pram

KOTA DAN KABUPATEN PERAIH ADIPURA 2011 KATEGORI KOTA METROPOLITAN PENERIMA ADIPURA 2011: Kota Surabaya, Jawa Timur;

Putra di Istana Negara Jakarta, pada Selasa 7 Juni 2011 adalah buktinya. Walikota menyatakan piala Adipura kelima ini akan diarak, mulai dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Rabu 8 Juni 2011.

KATEGORI KOTA SEDANG PENERIMA ADIPURA 2011: Kota Jepara (Kabupaten Jepara), Jawa Tengah;

KATEGORI KOTA BESAR PENERIMA ADIPURA 2011: Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta; Penghargaan Adipura kategori Kota Sedang kepada Bupati Jepara Hendro Martoyo (kiri)

Presiden SBY menyerahkan penghargaan Adipura dan Kalpataru kepada Walikota Surabaya.

Di hari jadinya yang ke-718, Kota Surabaya benar-benar panen penghargaan. Setelah beberapa waktu lalu Kota Pahlawan mendapatkan penghargaan ASEAN Environment Sustainable City, kali ini Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan Adipura Kencana kategori Kota Metropolitan, Kalpataru, dan Adiwiyata. Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Presiden SBY menyerahkan penghargaan Adipura kategori Kota Metropolitan kepada Walikota Palembang Eddy Santana Putra.

Kota Palembang kembali unjuk “kebolehan” diajang Adipura 2011. Penghargaan Adipura 2011 katagori Kota Metropolitan yang diterima Walikota Palembang Eddy Santana

Presiden SBY menyerahkan penghargaan Adipura kepada Walikota Yogyakarta.

Jepara kembali mendapatkan penghargaan Adipura tahun ini. Penghargaan Adipura untuk kota terbersih se-Indonesia dalam kategori kota sedang diraih Jepara tujuh kali secara beruntun sejak tahun 2005.

Kota Yogyakarta kembali meraih Piala Adipura dalam kategori Kota Besar pada 2011 yang diterima Walikota Yogyakarta Herry Zudianto bertepatan dengan Ulang Tahun ke-64 Pemerintah Kota Yogyakarta, Selasa, 7 Juni 2011. “Adipura ini justru harus menjadi tekad kita semua, baik tokoh masyarakat, tokoh organisasi, tokoh agama dan tokoh pendidikan serta semua masyarakat Yogyakarta untuk terus dan tiada henti memelopori dan menjadi teladan budaya bersih dan hijau ke masyarakat kota Yogyakarta,” ujar walikota.

Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan; Piala Adipura kembali berhasil diraih oleh Kota Parepare untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.

Kota Pekanbaru, Riau; Kota Pekanbaru kembali mendapat predikat kota besar terbersih bersama kota lainnya se-Indonesia. Hal ini ditandai dengan dinobatkannya Pekanbaru menerima piala Adipura untuk ketujuh kalinya.

Untuk ketiga kalinya, Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kembali meraih piala adipura, sebuah anugerah dan penghargaan tertinggi di bidang kebersihan lingkungan yang dicanangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). Penghargaan

Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

Walikota Kendari, Ir Asrun saat menerima Piala Adipura dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

29


TOPIK OTONOMI adipura diraih Kota Kendari ini termasuk dalam kategori sedang.

Adipura ketiga kali yang diterima Kota Pasuruan.

Piala Adipura untuk ke 5 kalinya secara berturut-turut.

Kota Gresik (Kabupaten Gresik), Jawa Timur;

Kota Tulungagung

Kota Pekalongan, Jawa Tengah;

Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto menerima piala Adipura dari Presiden SBY.

Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Gresik menerima Piala Adipura tingkat Nasional untuk yang ke tujuh kalinya. Selain itu, Pemkab Gresik melalui 5 lembaga sekolah di Gresik juga memborong lima piala Adiwiyata tingkat Nasional. Kota Probolinggo, Jawa Timur;

Walikota Probolinggo HM Buchori.

Walikota Pekalongan Basyir Ahmad (tengah). Bupati Tulungagung, Ir Heru Tjahjono MM.

(Kabupaten Tulungagung), Jawa Timur; Kota Tulungagung menerima Piala Adipura untuk kategori kota sedang. Kota Manado, Sulawesi Utara; Kota Manado untuk kelima kalinya menerima penghargaan supremasi dibidang kebersihan dengan mendapatkan Piala Adipura sebagai Kota Terbersih. Setelah tiba di Bandara Samratulangi, Piala Adipura langsung di arak berputar mengelilingi kota.

Kota Pekalongan merupakan satusatunya dari enam wilayah kota di Jateng yang meraih penghargaan Adipura 2011. Wali Kota M Basyir Ahmad menerima penghargaan tersebut dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Selasa, 7 Juni. “Pekalongan merupakan satusatunya kota di Jawa Tengah yang menerima penghargaan Adipura. Sedangkan lainnya adalah kabupaten,� katanya. Kota Palopo, Sulawesi Selatan;

Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan;

Kota Probolinggo meraih Piala Adipura keempat berturut-turut sejak 2007 lalu. Kota Ternate, Maluku Utara; Pemerintah Kota Ternate Kembali meraih penghargaan Adipura untuk yang kelima kalinya di tahun 2011, Penganugrahan Adipura tersebut untuk kategori Kota Sedang Terbersih. Piala Adipura diserahkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono kepada Walikota Ternate H. Burhan Abdurrahman. Kota Pasuruan, Jawa Timur;

Walikota Lubuklinggau, H Riduan Effendi menerima Piala Adipura.

Walikota Lubuklinggau, H Riduan Effendi menerima anugerah Piala Adipura 2011 oleh Presiden RI, H Susilo Bambang Yodoyono. Kota Bontang, Kalimantan Timur; Kota Bontang kembali bisa meraih Piala Adipura yang ke 4 kali tahun ini. Kota Bitung, Sulawesi Utara;

Walikota Pasuruan H. Hasani menerima Adipura.

Kota Pasuruan kembali meraih penghargaan Adipura untuk kategori kota sedang. Penghargaan Adipura 2010-2011 ini merupakan penghargaan

30

Walikota Bitung, Hanny Sondakh menerima langsung piala Adipura.

Kota Bitung menerima penghargaan

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

Walikota Palopo, HPA Tenriadjeng.

Kota Palopo, Sulawesi Selatan berhasil menyabet piala adipura kelima untuk kategori kota sedang. Kota Blitar, Jawa Timur; Predikat daerah Kota terbersih untuk katagori Kota sedang, kini kembali yang ke tujuh kalinya disandang oleh Kota Blitar. Selain mendapatkan piala Adipura, Kota Blitar juga memperoleh penghargaan antara lain penghargaan Adiwiyata dan piala Education Award Widya Karya Nugraha, juga Piala Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD Award) Kota Tanjungpinang (Kabupaten Tanjungpinang), Keplauan Riau; Kota Tanjungpinang, ibukota Provinsi


TOPIK OTONOMI Kepulauan Riau kembali mendapat predikat sebagai kota bersih untuk kategori kota sedang. Dengan keberhasilan ini, Kota Tanjungpinang sudah yang ke-8 kalinya meraih Piala Adipura, sebagai kota terbersih tingkat nasional kategori kota sedang. Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan; Kota Banjarbaru kembali melihat piala Adipura yang ketiga kalinya. Sebab tahun 2011 ini Kota

Bagi Pati, Adipura kali ini merupakan penghargaan keempat yang mereka terima. Namun, tahun ini lebih istimewa karena dalam kategori kota kecil terbersih secara nasional, Pati menempati urutan ketiga. Sedangkan untuk tingkat Jawa-Bali menempati urutan pertama.

Ibukota OKU Timur, Martapura mendapat piala Adipura kategori Kota Kecil dan menjadi kabupaten termuda yang menerima karena terbentuknya kabupaten tersebut lima tahun lalu. Kota Lamongan (Kabupaten Lamogan), Jawa Timur;

Kota Mojosari (Kabupaten Mojokerto), Jawa Timur;

Bupati Lamongan Masfuk saat menerima Piala Adipura.

Banjarbaru kembali meraih penghargaan Adipura.

Banjarbaru kembali menerima penghargaan tertinggi bidang kebersihan tersebut. KATEGORI KOTA KECIL PENERIMA ADIPURA 2011: Kota Pangkajene (Kabupaten Pangkep), Sulawesi Selatan;

Bupati Mojokerto, H. Mustofa Kamal Pasa SE.

Kota Mojosari kembali meraih penghargaan Piala Adipura untuk ketiga kalinya. Bupati Mojokerto, Mustafa Kamal Pasa menerima penghargaan tersebut di Istana Negara Jakarta yang diserahkan langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Kota Kolaka (Kabupaten Kolaka), Sulawesi Tenggara;

Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid menerima Piala Adipura.

Untuk pertama kalinya, Pangkep menempati urutan teratas perolehan poin dalam penilaian adipura. Dari 42 wilayah kategori kota kecil yang berhasil mendapatkan piala adipura, posisi Pangkep berada di urutan teratas. Ke-suksesan Pangkep ini merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut menerima Piala Adipura sejak 2007. Kota Pangkalan Bun (Kabupaten Kotawaring Barat), Kalimantan Tengah; Dari seluruh kota atau kabupaten yang ada di provinsi Kalteng, Pangkalan Bun meraih posisi pertama dalam perolehan nilai terbaik tahap pertama (P1) dengan nilai 74,22. Kota Pati (Kabupaten Pati), Jawa Tengah;

Kota Lamongan kembali meraih Adipura untuk yang keempat kali. Sebelumnya Kota Lamongan juga berhasil meraih penghargaan serupa pada 2007, 2008, 2009 lalu. Selain meraih Adipura, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN 1) Lamongan ditetapkan sebagai calon penerima Adiwiyata. Kota Limboto (Kabupaten Gorontalo), Gorontalo; Kota Limboto, Kabupaten Gorontalo mendapat penghargaan Adipura dan Adiwiyata dari pemerintah pusat. Bupati Gorontalo David Bobihoe mengatakan, kedua penghargaan menjadi bukti nyata Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dan masyarakatnya dalam memelihara kebersihan lingkungan. Kota Donggala (Kabupaten Donggala), Sulawesi Tengah;

Bupati Kolaka Buhari Matta.

Kabupaten Kolaka kembali meraih Piala Adipura untuk keempat kalinya. Bupati Kolaka, H. Buhari Matta menyatakan, makna penghargaan Adipura pada dasarnya bagaimana menanamkan dan membudayakan hidup bersih. Kota Martapura (Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur), Sumatera Selatan;

Bupati OKU Timur, Sumatra Selatan, Herman Deru menyerahkan piala Adipuran kepada Sekda OKU Timur

Bupati Donggala, Habir Ponulele.

Ketiga kalinya Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah meraih Piala Adipura (2009, 2010, 2011). Kamis (9/6). Bupati Donggala, H. Habir Ponulele, MM menerima langsung Piala Adipura. Kota Lubuk Pakam (Kabupaten Deli Serdang), Sumatera Utara; Bupati Deliserdang Amri Tambunan menerima Piala Adipura dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Piala Adipura yang merupakan penghargaan tertinggi lomba kota bersih se

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

31


TOPIK OTONOMI Indonesia itu diraih Kota Lubukpakam untuk kategori kota kecil yang juga merupakan ibukota Kabupaten Deliserdang. Kota Barru (Kabupaten Barru), Sulawesi Selatan;

lingkungan hidup yang diberikan Pemerintah Pusat. Kota Masamba (Kabupaten Luwu Utara), Sulawesi Selatan; Plh Bupati, H. Syamsul Bahri usai menerima Adipura mengatakan Kabupaten Lutra sendiri masuk kategori kota kecil dari 11 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Kota Sanana (Kabupaten Kepulauan Sula), Maluku Utara;

Bupati Barru Ir. HA Idris Syukur MS menerima Piala Adipura dari Presiden SBY.

Kabupaten Barru kembali meraih Adipura 2011 untuk kategori kota kecil. Perhargaan ini merupakan kelima kalinya diterima. Piala Adipura dari Presiden SBY diterima Bupati baru Ir. HA Idris Syukur MS. Kota Caruban (Kabupaten Madiun), Jawa Timur;

Kota Pinrang (Kabupaten Pinrang), Sulawesi Selatan;

Kota Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan), Lampung Selatan; Kota Kalianda kembali meraih Piala Adipura yang ketujuh tahun ini. Prestasi ini sangat membanggakan. Pasalnya, hanya Lampung Selatan (Lamsel) yang menerimanya, dari semua kabupaten/ kota di Sai Bumi Ruwa Jurai. Kota Nganjuk (Kabupaten Nganjuk), Jawa Timur;

Bupati Kep. Sula Ahmad Hidayat Mus.

Tahun ini, Kabupaten Kepulauan Sula di bawah kepemimpinan H. Ahmad Hidayat Mus, SE, MBA, menerima Piala Adipura. Kota Ponorogo (Kabupaten Ponorogo), Jawa Timur;

Sangatlah perlu dan patut diacungi jempol pemerintah Kabupaten Madiun karena tahun ini telah menerima empat penghargaan sekaligus. Diantaranya : (1) Piala Adipura yang keempat kalinya untuk Kota Caruban, (2) Piala sekolah Adi Wiyata Mandiri SMA Negeri I Geger ketiga kalinya, (3) Piala Sekolah Adi Wiyata untuk SMA Negeri I Mejayan, (4) Piala Juara I Lomba Pasar Desa Tingkat Nasional Desa Kajang Kec. Sawahan, Kab. Madiun.

Istana Negara Jakarta, Selasa, 7 Juni. Penghargaan tersebut diberikan atas prestasi yang diperoleh Pemkab tentang program kepedulian lingkungan bersih, sehat, dan indah.

Bupati Ponorogo Jawa Timur H. Amin menerima Adipura.

Belum sampai satu tahun masa jabatannya sebagai Bupati Ponorogo, H. Amin, SH mempersembahkan kado indah bagi warga Ponorogo. Piala Adipura yang bisa kembali ke Kota Reyog yang ke-4 kalinya berturut-turut.

Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman.

Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman menerima penghargaan bergengsi tersebut langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya Adipura, pada kesempatan yang sama Bupati Nganjuk juga menerima penghargaan Adiwiyata. Penghargaan ini diberikan untuk SMPN 1 Prambon yang dinilai peduli lngkungan dan berhasil menyisihkan ratusan sekolah lainnya di Indonesia. Kota Sibolga, Sumatera Utara;

Kota Wonosobo (Kabupaten Wonosobo), Jawa Timur; Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk menyerahkan Adipura ketujuh kepada Ketua DPRD Sibolga.

Bupati Pinrang, H.A.Aslam Patonangi.

Kabupaten Pinrang kembali meraih Piala Adipura untuk ketiga kalinya, piala tersebut merupakan penghargaan tertinggi di bidang kebersihan dan

32

Bupati Wonosobo, Kholiq Arif menerima penghargaan Piala Adipura yang ke-5 di

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

Kota Sibolga ‘Nauli’ (Nyaman Aman Unggul Lestari dan Indah) sudah 7 kali menerima penghargaan piala Adipura, dan secara berturut-turut selama 5 tahun sejak, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011,” sebut DT Tamba. Kota Stabat (Kabupaten Langkat),


TOPIK OTONOMI Sumatera Utara; Stabat, Ibu Kota Kabupaten Langkat Sumatera Utara kembali berhasil mempertahankan sekaligus meraih Piala Adipura yang kelima untuk tahun penilaian kurun waktu 2010/2011.

Kabupaten Sumenep untuk keempat kalinya menerima piala Adipura. Keberhasilan Kabupaten Sumenep meraih Anugerah Adipura 2011 merupakan satu-satunya Kabupaten di Pulau Madura yang diundang ke Istana Negara.

Gorontalo;

Kota Amlapura (Kabupaten Karangasem), Bali; Bupati Boalemo Iwan Bokings menerima Adipura.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu saat menerima Adipura 2011.

Kota Sarolangun (Kabupaten Sarolangun), Jambi; Bupati Sarolangun, H Hasan Basri Agus (HBA), Selasa, 7 Juni menerima penghargaan sekaligus piala Adipura atas keberhasilan mewujudkan Kota Menengah Terbersih. Penghargaan ini merupakan prestasi kedua berturutturut yang diterima Sarolangun, yaitu 2009 dan 2010 ini. Kota Boyolali (Kabupaten Boyolali), Jawa Tengah; Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terpilih menjadi salah satu kota kecil terbersih nasional dengan mendapatkan penghargaan Adipura 2011 yang keenam kali berturut-turut. “Boyolali bukan hanya bersih kotanya, tetapi juga bersih hatinya, sehingga pemerintah memberikan penghargaan Adipura yang keenam kalinya secara berturut-turut,� kata Bupati Boyolali Seno Samudro.

Bupati Boyolali Seno Samudro.

Kota Malili (Kabupaten Luwu Timur), Sulawesi Selatan; Kabupaten Luwu Timur, khususnya Kota Malili untuk pertama kalinya menerima penghargaan anugerah piala Adipura dalam kategori kota kecil. Bupati Luwu Timur Andi Hatta Marakarma mengatakan, penghargaan Adipura merupakan hasil jerih payah seluruh lapisan masyarakat kabupaten ini. Kota Tilamuta (Kabupaten Boalemo),

Bupati Boalemo Iwan Bokings menerima penghargaan Piala Adipura dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Daerah yang berslogan Bertasbih ini tercatat baru dua tahun berpartisipasi di ajang lomba Adipura tingkat nasional sudah langsung berbicara banyak di tingkat nasional yakni menyabet piala Adipura 2011. Kota Kepanjen (Kabupaten Malang), Jawa Timur;

Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, SH menerima Adipura.

Kabupaten Karangasem kembali berjaya dalam lomba bergengsi Adipura dan Adiwiyata, dengan meraih tropy kembar Adipura dan Adiwiyata. Kedua tropy tersebut diraih Kota Amlapura untuk Tropy Adipura dan Tropy Adiwiyata untuk SD No. I Selumbung Manggis. Kota Airmadidi (Kabupaten Minahasa Utara), Sulawesi Utara;

Camat Kepanjen, Eko Suwanto bersama Adipura.

Kabupaten Malang kembali meraih Piala Adipura Tahun 2011 untuk kategori kota kecil yang bersih, teduh, dan sehat. Sedangkan Adipura tersebut sudah keempat kalinya diraih Kota Kepanjen sebagai kota kecil, yang hingga kini menjadi andalan Kabupaten Malang. Selain, menerima penghargaan Piala Adipura, Kabupaten Malang juga mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tahun 2011, yang diperoleh SMPN 5 Kepanjen untuk kategori sekolah berwawasan lingkungan. Kota Temanggung (Kabupaten Temanggung), Jawa Tengah; Pemerintah Kabupaten Temanggung meraih Adipura sebagai penghargaan di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Penghargaan diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Bupati Temanggung, Hasyim Affandi di Istana Negara. Kota Sumenep (Kabupaten Sumenep), Jawa Timur;

Bupati Minahasa Utara Sompie SF Singal (kiri).

Bupati Minahasa Utara (Minut) Sompie SF Singal menerima penghargaan Adipura dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jakarta Selasa, 7 Juni. Penghargaan tersebut untuk Kota Kecil Terbersih Airmadidi. Bupati Sompie SF Singal merasa bangga atas prestasi yang raih oleh Kabupaten Minut. Kota Purbalingga (Kabupaten Purbalingga), Jawa Tengah;

Bupati Purbalingga Drs H Heru Sudjatmoko M.Si.

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

33


TOPIK OTONOMI Kabupaten Purbalingga kembali meraih penghargaan anugerah Adipura. Penghargaan Adipura tahun 2011 ini merupakan penghargaan Adipura ketiga sejak tahun 2009.

prestasi luar biasa sepanjang sejarah Kabupaten Merangin. Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan;

Kota Watansoppeng (Kabupaten Soppeng), Sulawesi Selatan; Penerimaan Piala Adipura Walikota Pagar Alam H. Djazuli Kuris yang diberikan langsung oleh Presiden.

Bupati Soppeng A. Soetomo.

Bupati Soppeng A Setomo menerima penghargaan Adipura dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Kota Sengkang (Kabupaten Wajo), Sulawesi Selatan; Kota Sengkang Kabupten Wajo, kembali mendapat pengakuan dari pemerintah pusat melalui penganugerahan Piala Adipura untuk kategori kota Kecil. Selasa 7 Juni Bupati Wajo HA Burhanuddin Unru menerima langsung penghargaan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta. Kota Solok, Sumatera Barat;

Walikota Pagar Alam H. Djazuli Kuris menerima Piala Adipura langsung dari Presiden DR H Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta. Piala Adipura ini lambang untuk Kota yang bersih. Penghargaan ini juga hadiah bagi Kota Pagar Alam dalam menyambut HUT Kota yang ke X (Satu Dasa Warsa). Kota Muara Enim (Kabupaten Muara Enim), Sumatera Selatan;

Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar saat menerima Piala Adipura dari Presiden SBY.

Kota Muara Enim kembali meraih Piala Adipura yang keenam kalinya secara berturut-turut dengan predikat Kota Kecil dan Teduh di Indonesia. Piala Adipura diterima langsung Bupati Muaraenim, Muzakir Sai Sohar. Kota Sragen (Kabupaten Sragen), Jawa Tengah;

Walikota Solok, Sumatera Barat, Irzal Ilyas saat menerima Adipura.

Walikota Solok, Irzal Ilyas menerima Piala Adipura yang kelima kalinya diraih Kota Solok secara berturut-berturut. Kota Solok merupakan satu-satunya kota di Sumatra Barat yang meraih penghargaan di bidang kebersihan tersebut. Kota Bangko (Kabupaten Merangin), Jambi; Bupati Merangin H Nalim untuk ketiga kalinya secara berturut-turut menerima anugerah Adipura dan dianugerahi Piala Adipura Kencana dari Kementerian Lingkungan Hidup di Istana Negara Jakarta dan hal ini merupakan sebuah

34

Untuk kesekian kalinya Kabupaten Bangli, kembali meraih penghargaan bergengsi di bidang lingkungan hidup terutama kebersihan berupa piala Adipura. Di mana, Bangli dinobatkan sebagai salah satu Kota Kecil Terbersih di seluruh Indonesia. Hebatnya lagi, selain meraih Adipura, Kabupaten berhawa sejuk ini, juga meraih piagam Kalpataru yang diperuntukkan kepada Petugas Penyuluh Lapangan atas nama Suryadi. Kota Tidore, Maluku Utara;

Walikota Tidore, Drs. H. Achmad Mahifa menerima Adipura dari Presiden SBY.

Kota Tidore Kepulauan untuk lima kali berturut-turut menerima Adipura, setelah pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010. Piala Adipura tahun 2011 ini, juga diserahkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan diterima Walikota Tidore Drs. H. Achmad Mahifa Kota Sekayu (Kabupaten Musi Banyu Asin), Sumatera Selatan; Kota Sekayu kembali meraih penghargaan Piala Adipura untuk kategori Kota Kecil Terbersih. Piala Adipura ini untuk tujuh kalinya diterima oleh Kota Sekayu sebagai ibu Kota Kabupaten Muba. Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Muba H Pahri Azhari. Kota Pacitan (Kabupaten Pacitan), Jawa Timur;

Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen kembali menerima penghargaan Adipura Kencana sebagai kota terbersih dan terindah tingkat nasional kali kedelapan. Penghargaan yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu diterima langsung Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman. Kota Bangli (Kabupaten Bangli), Bali;

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

Bupati Pacitan Indartato menerima Piala Adipura.

Kabupaten Pacitan kembali menyabet penghargaan tingkat nasional. ''Ini piala keempat di bidang kebersihan yang diterima Pacitan untuk kategori kota kecil,'' Bupati Pacitan Indartato. ] (Syarif/Mirza/Amri/Pram)


TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

35


TOPIK SOSOK

S

ebagai institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara, Kementerian BUMN memiliki visi: “Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme korporasi”. Salah satu misi BUMN adalah meningkatkan peran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan negara. Dalam pelaksanaan program ekonomi pemerintah, BUMN selalu memberikan andil yang sangat signifikan. Saat ini tak kurang ada 17 sektor yang dikuasai BUMN. Namun hal ini tidak membuat Kementerian BUMN menjadi terlena. Berbagai upaya dilakukan Kementerian BUMN untuk meningkatkan kinerja perusahaan ‘pelat merah’ agar betul-betul menjadi leader di kancah perekonomian nasional dan mampu menjelma menjadi perusahaan kelas dunia. Dengan pembenahan secara terus menerus disertai dengan penerapan GCG yang semakin baik potensi BUMN untuk menuju world class company bukan hal yang mustahil. Untuk mengetahui pelaksanaan program dan peran BUMN dalam perekonomian nasional, Kharul Amri, Syarifudiin serta fotografer Adang Sumarna dari Majalah TOPIK mewawancarai Menteri BUMN DR. Ir. Mustafa Abubakar, MSi di ruang kerjanya. Berikut petikannya:

Menteri BUMN : DR. Ir. Mustafa Abubakar, MSi

Kurangi Deviden Tingkatkan Pajak 36

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011


TOPIK SOSOK Apa manfaat didapat oleh BUMN dalam World Economic Forum (WEF) yang diselenggarakan di Jakarta baru-baru ini? Tentu saja kita manfaatkan benar World Economic Forum (WEF) sebagai media komunikasi, media sharing sesama pelaku usaha baik BUMN maupun private sector. Khusus BUMN; Pertamina, Perbankan, Telkom, dan PLN, kita libatkan secara penuh. Dari even ini, kita harap bisa mencari mitra dari luar untuk menangkap peluang iklim investasi di Indonesia. Termasuk dibicarakan juga tentang pemanfaatan Corporate Social Redponsibilty (CSR), bukan hanya dari BUMN tetapi juga dari perusahaan migas swasta, misalnya. Begitu juga untuk BUMN Perbankan, saya memberikan kesempatan untuk menangkap peluang investment banking maupun pembiayaan perbankan secara konvensional. Semua ini saya lihat membawa manfaat besar, walaupun secara nominal tidak bisa diukur berapa transaksi atau komitmenkomitmen yang dihasilkan. Tetapi secara keseluruhan saya lihat sangat positif.

pada 4 April 2011 yang disampaikan kepada Presiden. Artinya, harapan dan perhatian Presiden terhadap komunitas BUMN begitu besar, karena hampir di semua sektor BUMN-nya. Terutama pada conectivity yang sangat menjadi konsen Presiden, kita (BUMN) ada di situ. Mulai dari pelabuhan laut, bandara termasuk pesawat terbangnya, kapal laut termasuk tempat penyebrangan, kereta api termasuk stasiunnya, elektrik, gas , BBM, dan telekomunikasi. Itulah yang merupakan titik penguat dari MP3EI, baik dalam rangka percepatan maupun perluasan. Baik dalam rangka lebih menguatkan yang ada di Jawa, kawasan barat, maupun kawasan yang menjadi prioritas pemerataan di wilayah Indonesia Timur.

“ �

Apakah sudah ada kesepakatan dengan investor? Mereka akan menindaklanjuti sesuai dengan bidangnya masing-masing. Memang format acara ini tidak didesign untuk membuat MoU-MoU, tapi ini adalah forum kumunikasi, saling sharing, dan even ini adalah annual meeting. Insya Allah tahun depan akan diselenggarakan di Thailand. Jadi besar manfaatnya. Kita tahu, Indonesia sekarang mengandalkan tiga sumber dana untuk pembangunan, pertama dari APBN sendiri sekitar Rp 750 triliun, kedua dari BUMN Rp 836 triliun, yang ketiga diharapkan dari sumber-sumber luar, baik dari swasta nasional maupun pihak asing. Dana pihak asing selama ini bisa kita dapat dari Initial Public Offering (IPO), global bond, termasuk dari obligasi. Sekarang ini mereka (investor asing) sendiri yang datang ke Indonesia. Selain dalam forum besar seperti itu, juga ada meeting, baik di tingkat Presiden, Menko maupun tingkat menteri. Jadi semua kita laksanakan secara intens, dan saya kira sangat efektif. Apakah hal ini bisa menunjang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang baru diluncurkan pemerintah?

Tentu saja. Pada saat opening, Presiden juga mengaitkan hal ini dengan MP3EI. Menko dan kementerian terkait membawa juga hal ini dalam format pengisian atau percepatan implementasi dari MP3EI. Mereka, baik para dubes maupun pelaku bisnis high ranking yang datang, juga memanfaatkan masterplan tersebut untuk berbisnis, terutama dalam connectivity, transfortasi, infrastruktur, termasuk komunikasi. Semua ini ada dalam minat-minat mereka. Untuk sosialisasi MP3EI di dalam negeri sudah lumayan dipahami. Bagi negara sahabat, khususnya pelaku bisnis, forum ini ibarat kata pepatah; “pucuk dicinta ulampun tiba�. Masterplannya, baik kuantitatif maupun durasi waktu sebaran geografis semua sudah siap.

BUMN siap bersinergi membentuk konsorsium untuk menerima penugasan dengan dana 100 persen tanpa perlu mengandalkan APBN

Bagaimana peran BUMN dalam MP3EI ini? Sangat besar. Misalnya sekarang bisa kita lihat, sampai dengan 2014 ada komitmen investasi, katakanlah sebesar U$D 300 miliar, sepertiganya atau U$D 100 miliar, ada pada BUMN. Sekarang, yang lebih dulu untuk proyek groundbreaking sebahagian besar adalah proyek BUMN. Dari 17 proyek yang telah diresmikan Presiden, sembilan di antaranya merupakan poyek BUMN. Oleh karenanya peran BUMN sangat penting di sini. Bahkan Presiden pun memberi perhatian khusus, mulai dari retreat di Bogor 21-22 Januari 2011 lalu sampai presentasi kami secara khusus

Apakah hal ini merupakan jawaban dari usulan HIPMI yang mendorong supaya BUMN lebih agresif dalam pembangunan infrastruktur? Ya, kita sekarang sudah on the right track dari segi agresifitas. Dalam dokumen MP3EI, banyak yang saya tawarkan, kalau swasta belum melaksanakan, kami bisa menjadi alternatif. Misalnya pembangunan jalan tol Jawa ada 24 ruas dengan investasi antara Rp 59 triliun sampai Rp 60 triliun. Manakala ada kemacetan karena suatu hal, maka BUMN-BUMN bersiap untuk bersinergi dengan membentuk konsorsium untuk menerima penugasan ini dengan dana 100 persen dari kami sendiri, tanpa perlu mengandalkan dana dari sumber APBN kita. Begitu juga dengan pelabuhan, sekarang ini pelabuhan yang paling vital adalah Tanjung Priok, kita siap dengan konsep pengembangan di Kali Baru. Konsep itu bertahap, tahap I sampai tahap IV. Dananya mencapai 22 triliun. Tahap pertama siap groundbreaking pada Agustus, sehingga bulan November sudah siap. Sekarang di Kementerian Perhubungan tinggal menunggu tender khusus yang disebut right to make, yang memberikan kesempatan khusus kepada Pelindo II. Kalau ini berjalan sesuai rencana, akan menjadi poyek yang spektakuler. Selama ini kita sangat ketinggalan dalam pelayanan pelabuhan laut, sekarang kita tebus dengan masterplan besar yang empat tahap di Kali Baru tersebut. Begitu juga dengan Ngurah Rai Bali, kita juga sudah siap 100 persen, yang dibiayai oleh BUMN sendiri senilai Rp

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

37


TOPIK SOSOK

“ �

1,9 triliun. Dana itu untuk meningkatkan kapasitas Bandara Ngurah Rai. Tidak hanya sampai di situ, kita juga merancang ada jalan tol khusus di samping bandara untuk menghubungkan Tanjung Benoa–Serangan, dana seluruhnya dirancang BUMN dan dibangun nanti oleh BUMN juga. Dan sekitar November sudah groundbreaking. Kalau yang di Sungai Lilin sudah groundbreaking. Begitu juga dengan Kereta Api, terbagi dalam tiga kategori. Untuk di Jakarta, pertama KA rute Bandara Soekarno Hatta-Mangarai sudah kita sanggupi. Kedua, ada line shelter (KA dalam intra Jakarta), dan kita siap untuk meng-improve pembangunannya. Jadi untuk KA, kita sudah menyiapkan diri, karena memang sudah kesepakatan. Sedangkan yang double track (jalur ganda) ke arah Jawa, sudah disepakati dalam rapat dengan Wapres dan akan di-handle sendiri oleh Kementerian Perhubungan. Pada 2013, seluruh hubungan Jakarta– Surabaya sudah jalur ganda. Yang ini (penanganannya) diserahkan kepada BUMN. Terkait income keuangan BUMN, Menteri Keuangan meminta target deviden lebih besar dari target BUMN sendiri, tanggapan Anda? Untuk masalah ini saya klarifikasi. Jadi, bukan persoalan capaian BUMN menurun dari 2010, karena pendapatan, penerimaan, dan keuntungan kita justru meningkat tajam dari 2009-2010. Insya Allah untuk 2010-2011 bisa lebih dari itu. Tapi yang kita minta adalah

38

pergeseran porsi, jangan terlalu deviden oriented. Tolong diutamakan pajak, ini lebih positif. Ibaratnya, kita menaman dulu baru menuai. Beri porsi lebih besar untuk menanam agar yang dituai lebih besar. Dengan memberikan sekian triliun untuk perbankan, katakanlah misalnya BRI meminta deviden, dulu deviden

Jadi, bukan persoalan capaian BUMN menurun dari 2010, karena pendapatan, penerimaan, dan keuntungan kita justru meningkat tajam dari 20092010.

kami bayar 40 persen, sekarang kami minta 20 persen. Andai saja Rp. 2 triliun diberi kelonggaran, namanya G ring ratio itu untuk di perbankan adalah 10 kali lipat. Dengan dana Rp 2 triliun dia bisa mengembangkan kredit Rp 20 triliun da-

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

lam satu tahun. Begitu juga dengan Pertamina, bila diberi kelonggaran deviden turun dari tahun lalu, dia (Pertamina) bisa investasi untuk memperkuat hulu dan hilirnya. Begitu juga dengan Telkom, kita berikan kesempatan untuk buy back saham strategis, baik Telkom membeli saham Sing-Tel maupun saham umum Telkom kita. Strategi buy back ini sangat positif. Dananya dari mana? Devidennya dikurangi. Kalau hal ini bisa berkembang secara signifikan, maka ekonomi tumbuh, kesempatan kerja tercipta, sehingga multiplier effect-nya sangat besar. Akhirnya pendapatan dari pajak akan bertambah besar. Artinya, dengan mengurangi deviden tetapi untuk meningkatkan pendapatan pajak. Selain itu, dari jumlah dua komponen ini jika dimasukkan ke kas negara akan lebih besar dibanding setoran deviden itu sendiri sekarang ini. Jadi yang kita minta Rp 25 triliun sekarang ini masih di bawah angka setoran deviden Rp 27,5 triliun tahun lalu. Dan itu bukan karena prestasi BUMN menurun, tetapi hanya menggeser porsi untuk memberikan kesempatan BUMN melakukan pengembangan. Kalau dulu deviden dan penjualan aset untuk memperkuat keuangan negara (APBN), kali ini kalau ada dividen yang ditahan atau dilakukan IPO maupun right issued, bukan untuk disetor ke Negara, tapi digunakan untuk pengembangan usaha. Pengurangan deviden ini pun tidak ditujukan kepada seluruh BUMN.


TOPIK SOSOK den dalam rangkaian menghadiri Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) di Tenggarong, Kukar. Jadi yang sudah groundbreaking yaitu Ngurah Ray, Sepinggan, dan Kuala Namo. Untuk jangka panjang, akan dilakukan pengembangan di Bandara Soekarano Hatta. Semua itu sudah didaftar, kalau tidak salah semuanya tujuh proyek dalam pipeline untuk peningkatan fasilitas bandara. Sementara Bandara Internasional Juanda memang belum ditentukan groundbreaking-nya, tetapi tentunya menjadi target peningkatan bandara. Selama ini disebutkan tersendatnya arus investasi di Indonesia disebabkan karena minimnya infrastruktur penunjang, komentar Anda? Ya. Infrastruktur dan connectivity memang selama ini bisa dikatakan menjadi salah satu kendala. Karena itulah BUMN diharapkan bisa menjadi garda depan dalam peningkatan infrastruktur. Tadi Anda menyinggung soal buy back saham Telkom dan Indosat, ada kabar terbaru tentang hal itu ? Saya belum menyebut soal Indosat, tapi Telkom. Jadi khusus untuk Telkom dalam RUPS tempo hari kita memberikan kesempatan agar manajemen, khususnya direksi, untuk melakukan buy back. Buy back yang sekarang sudah dilakukan adalah buy back PT Telkom, kita menyediakan dana sekitar Rp 5 triliun. Kemungkinan kalau ada kesepakatan dengan Sing-Tel, kita pun akan siap. Kalau untuk Indosat, kita akan pelajari dulu. Idealnya untuk di Indosat, kita memilki saham mayoritas.

Bagi BUMN yang punya kapasitas untuk berkembang akan diberi kesempatan. Kemudian, kalau BUMN pencapaiannya hanya sampai di situ saja, maka devidennya seperti biasa. Jadi langkah itulah yang kami dilakukan. Namun, bila Menkeu mengatakan untuk memperbesar deviden, waktu menetapkan angka Rp 25-26 triliun dilakukan bersama-sama Bappenas, BUMN, dan Kemenkeu. Hal ini tentu harus dibicarakan di DPR. Semangat di DPR juga sama dengan kita. Mereka ingin agar dividen dikurangi untuk memberi kesempatan pada pengembangan usaha.

Terkait pengembangan infrastruktur di bandara, selain Ngurah Ray juga ada pengembangan Bandara Sepinggan Balikpapan oleh Angkasa Pura I. Bagaimana progresnya? Untuk Sepinggan, Insya Allah akan diresmikan Presiden pada 21 Juni 2011. Jadi nanti ada dua proyek yang akan diresmikan. Pertama, peletakan batu pertama pengembangan Bandara Sepinggan dan peresmian Pabrik Pupuk Kaltim V. Pada saat bersamaan juga dikonsentrasikan di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Peresmian tersebut dilakukan Presi-

Untuk penyelamatan BUMN yang merugi dikatakan sebaiknya tidak menggunakan dana APBN, tanggapan Anda? Soal ini harus dibedakan dalam dua hal. Pertama, untuk BUMN strategis, misalnya PT PAL, PINDAD, PT DI, perannya strategis. Namun, akibat kerugian yang dialami perusahaan-perusahaan ini di masa lalu, sehingga mereka tidak dapat perform atau bleeding. Namun, itu bukan salah mereka, tetapi imbas dari krisis ekonomi kita sepuluh tahun lalu. Sehingga mereka kesulitan untuk bangkit karena beban hutang masa lalu. Karena itu, satu-satunya cara untuk menyehatkan BUMN tersebut adalah

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

39


TOPIK SOSOK memberikan penyertaan modal negara (PMN). PMN ini untuk meringankan beban hutang bawaan tersebut. Kalau ada BUMN yang tidak sehat bukan karena alasan penanganannya yang tidak baik, tidak seperti itu. Karena alasan (merugi) itulah, maka sangat vital untuk kembali ditingkatkan. Apalagi dari sisi pekerjaan sudah ada multi year contract sehubungan dengan peningkatan alutsista pertahanan kita. Pada sisi lain, ada juga yang namanya minimum essential force dari Presiden, yang harus di-back up oleh industri-industri strategis kita. Untuk menjawab peluang yang bagus tersebut, pemerintah ikut membantu perusahaan atau industri-industri strategis tersebut. Di samping ada juga negara-negara sahabat yang memberi order, misalnya order untuk PT DI dalam pembelian pesawat, seperti dari Thailand, Korea, dan beberapa negara Arab. Tentu hal ini memerlukan modal. Sementara pemberian modal dari perbankan adalah hal yang tidak mungkin. Jangankan bankable, feasible pun tidak mungkin. Oleh karenanya harus dibantu oleh negara dalam skema PMN tadi. Yang kedua, untuk BUMN yang merugi secara normal, kita tidak ganggu APBN, seperti dialami Djakarta Lloyd. Jika size—kerugiannya—tidak seberapa, misalnya tidak sebesar PT PAL, bisa kita handle sendiri. Caranya? Sinergitas antar BUMN. Contohnya Djakarta Lloyd punya kapal tapi tidak bisa beroperasi secara maksimal karena kurangnya order. Saya kumpulkan beberapa BUMN misalnya PLN, PUSRI, dan Pertamina sebagai sumber pemberi pekerjaan. Ternyata setelah didata lebih dari cukup. Misalnya PLN, dalam setahun harus mengangkut 20 juta metrik ton batubara yang selama di-handle anak perusahaanya sendiri PT Bahtera Adiguna bersama perusahaan lain. Awalnya disepakati 5 juta metrik ton yang diberikan kepada DL, dan DL cukup kuat untuk mengangkut batubara tersebut. Dari 20 juta metrik ton tadi, masih ada 15 juta metrik ton yang di-handle perusahaan lain. Kemudian berkurang menjadi hanya 1 juta metrik ton saja, karena DL juga mendapat order dari PT PUSRI, Pertamina, dan PT Krakatau Steel. Itu salah satu cara untuk menyelamatkan BUMN-BUMN yang bukan merupakan industri strategis. Seperti kita ketahui, BUMN ini banyak yang antri untuk diselamatkan. Misalnya Garuda yang sudah lama dalam

40

kondisi merugi. Seperti yang saya katakan tadi, jangankan bankable, feasible pun tidak. Maka untuk Garuda tidak ada jalan lain selain IPO. Saya kukuh sekali agar Garuda bisa IPO. Meskipun banyak sekali yang protes, ditekan sana sini saya tidak peduli, karena saya berkeyakinan untuk Garuda tidak ada jalan lain kecuali IPO. Alhamdulillah, ternyata sukses. Sebelumnya di mata Garuda, untuk mendapat dana Rp 3,3 triliun itu seperti mimpi, dengan adanya IPO mereka bisa mendapatkan dana sebesar itu. Soal Industri strategis tadi, untuk PT PAL khusus pembuatan kapal niaga atau komersil memang masih lancar. Namun untuk produk kapal perang, banyak menemui kendala. Sejauh ini bagaimana dukungan pemerintah untuk hal tersebut? Kita sangat mendukung progres peningkatan bisnis PT PAL. Begitu pula dengan Menhan, ikut mendukung, termasuk ikut memberi kesempatan PT PAL menjalin kerjasama proyek pembuatan kapal dengan Belanda. Jika kerjasama seperti itu sudah terjalin, maka bisa jadi pembelajaran bagi PT PAL. Misalnya mereka punya dua order kapal, satu bisa dikerjakan di sana (Belanda) satu lagi di PT PAL. Point-nya, pertama, PT PAL mendapat pekerjaan dan yang kedua untuk pembelajaran PT PAL sendiri untuk meningkatkan produksi kapal canggih, baik kapal perang maupun

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

kapal niaga. Dikatakan gaji Direksi BUMN masih tinggi, namun kinerja ada yang belum maksimal. Apakah akan ada peninjauan? Soal gaji direksi saya baru bicara dalam rapat khusus dengan pimpinan Kementerian BUMN soal remunerasi. Dalam rapat, saya sengaja menahan agar tidak dulu memutuskan remunerasi, baik salary maupun tantiem. Dalam RUPS, saya juga minta untuk tidak membicarakan remunerasi dulu. Mengapa? Hal ini saya maksudkan untuk meredam gejolak pro kontra setiap RUPS. Kedua, saya punya kesempatan untuk mengkonsolidasi antar bidang/deputi agar nanti bisa seimbang pada saat menentukan remunerasi, gaji, tantiem, termasuk bonus. Kemudian, setiap deputi pun perlu juga mengatur keseimbangan antar jenis pekerjaan. Misalnya sektor tambang, Antam, atau Bukit Asam, pekerjaannya lebih ringan dibanding dengan Pertamina. Pertamina, mulai dari memproduksi, mengolah hingga distribusi tentu beban kompleksitasnya besar. Risikonya juga besar. Antam dan Bukit Asam lebih sederhana, mereka hanya menggali, mengangkut dan menjual (baik ekpsor atau antar pulau). Hal ini kita akan atur secara proporsional meskipun masih dalam satu ke-deputian. Sekarang ditingkat deputi sudah selesai, kita sudah konsolidasi dan sudah dapat masukan dari unsur pimpinan


TOPIK SOSOK soal ini. Mudah-mudahan bulan ini (Juni) akan selesai di Kementerian Keuangan, sehingga rancangan PP bisa dibahas di interdept, baik dengan Menkeu, Menkumham, maupun Setneg. Kalau 15 BUMN Perkebunan (PTPN I-XIV plus PT RNI) bergabung menjadi satu, luar biasa besarnya. Kalau sudah jadi holding, sudah bisa bersiap diri untuk go public. Mudah-mudahan pada 2012 sudah bisa terlaksana (go public).

dalam rapim. Sekarang sudah ke Sekretaris Menteri untuk dirampungkan, dan saya membentuk Tim Kajian Remunerasi. Saya berencana mengundang BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) untuk melakukan semacam asessment. Formula yang telah kita hasilkan secara internal akan dilakukan asessment lagi oleh BPKP. Hasil dari itu baru kita akan memutuskan perusahaan A dapat berapa, B dapat berapa, dan seterusnya. Jadi ada kriterianya. Artinya, penilaiannya tidak sembarangan, tidak ada penilaian subjektif, semuanya konsepsional. Salah satu program yang diutamakan Kementerian BUMN adalah membentuk Holding Company, misalnya untuk BUMN Kebun. Sejauh ini bagaimana progresnya, apakah ada kendala? Masih on going process, karena memang membutuhkan waktu yang agak lama, karena volume pekerjaan di setiap kementerian sangat tinggi. Begitu juga dengan Kementerian Keuangan. Terlalu banyak pekerjaan rumah mereka, sehingga kita pun harus antri untuk pembahasan holding. Kita tahu, soal Newmont saja Menteri Keuangan dipusingkan luar biasa. Karena itu Pak Agus Martowardoyo (Menkeu-red) mengatakan, akan menyelesaikan persoalan Newmont dulu, baru kemudian holding. Sekarang progresnya sudah mulai, beberapa hari lalu sudah mulai rapat

Jadi bisa dikatakan Anda melihat banyak sisi positif dengan holdingisasi BUMN ini? Ya,sangat positif. Saya bisa beri contoh, misalnya BUMN Pupuk. Dulu PT PUSRI merangkap sehingga namanya operating holding . Pada 2011 BUMN Pupuk benar-benar kita pisahkan operating holding-nya menjadi invesment holding. Di holding pusat ini tidak merangkap lagi sebagai operating holding, tetapi betulbetul sebagai payung bagi kelima BUMN Pupuk (Pusri Palembang, PIM, Kujang, Kaltim, dan Petrokimia). Apa manfaatnya? Ditarik dan inbrand-kan saham ke atas menjadi super group pupuk yang sangat perkasa. sehingga bargaining position untuk deal-deal pun kuat sekali. Misalnya, jika kita ingin mengadakan fosfat, sulfur dari luar ataupun bahanbahan baku yang dibeli oleh masingmasing BUMN Pupuk tersebut jika dulu dibeli secara sendiri-sendiri, sekarang hanya melalui satu pintu besar, yaitu lewat holding. Dan harga yang didapat pun jauh lebih rendah, karena tidak bisa dipermainkan lagi oleh importir. Begitu juga jika ada pupuk yang berlebih, saya sudah identifikasi ada sekitar 12 juta ton dari berbagai jenis. Katakanlah 9 juta ton untuk dipergunakan di

dalam negeri, ada kapasitas sisa 3 juta ton. Nah, yang 3 juta ton ini dalam pengaturan holding bisa ditunjuk perusahaan mana yang mempoduksi jenis tertentu untuk diekspor. Mengeskpor 3 juta ton lewat satu pintu, besar sekali pengaruhnya terhadap harga yang bisa didapat dibandingkan mereka bersaing ekspor secara sendiri-sendiri. Kita akan dapat harga yang lebih baik. Bagaimana dari sisi SDM-nya? Dari sisi efisiensi SDM juga berpengaruh besar, misalnya kekhawatiran akan terjadi layoff, tidak sama sekali. No layoff pada saat dinaikkan ke atas dibandingkan dengan yang ada sekarang. Jadi anak-anak perusahaan ini tetap eksis seperti biasa. Hanya saja dalam tingkat holding ini beberapa pekerjaan dan kewenangan kita tarik ke atas. Misalnya kewenangan investasi, jika ada mitra asing ingin invest di mana, mereka cukup berhubungan dengan holding tidak ke anak perusahaan. kemudian kewenangan distribusi. Dulu mereka berebut lahan, siapa di Kalimantan, siapa yang di Sumatera, misalnya. Tetapi sekarang hal seperti itu tidak terjadi lagi, karena sudah di-maping. Misalnya Kujang ke Jawa Barat, Pusri ke Sumatera, PKT ke Kalimantan, dan seterusnya. Begitu juga produksi, semuanya diatur oleh holding. Jadi sangat terorganisir dan sangat tinggi tingkat efisiensi, competitifness, dan produktivitasnya. Itu sudah terbukti di pupuk (holding). Apa lagi ke-15 BUMN Kebun menjadi satu, tentu akan luar biasa sekali. Setelah holding kebun jadi, kita masuk ke sektor hutan. BUMN Hutan ada enam, satu Perhutani dan lima Inhutani. Semuanya akan dilebur menjadi satu.

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

41


TOPIK SOSOK Artinya dari 21 BUMN (15 Kebun+6 Hutan) tinggal 2 BUMN saja setelah re-grouping. Cantik kan? Dan untuk efisiensi juga sudah terbukti pada Pusri Holding. Bagaiman dengan Peleburan BUMN untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), apakah sudah masuk dalam rencana? Bukan sudah ada rencana, tapi pemerintah sudah ada konsep. Dan konsep itu telah disampaikan kepada DPR, sekarang sedang pembahasan. Tentu saja dalam pembahasan belum bisa disimpulkan. Antara pemerintah dan DPR bisa saja masih berbeda pendapat dalam mempelajari konsep. Pemerintah sudah mengajukan kepada DPR bahwa akan dibentuk dua BPJS baru. Statusnya bukan BUMN tetapi Badan Hukum Publik. Kalau disebut peleburan, tidak ada istilah peleburan. Yang ada adalah masa transisi yang menyelenggarakan pelayanan dasar, terutama kesehatan menyesuaikan dengan yang dilakukan BPJS baru. Jadi kriterianya, preminya, kompensasi yang bisa didapat, coveringnya yang sekarang dilakukan Askes, Jamsostek dijalankan atau dialihkan oleh BPJS baru. Jadi bukan empat menjadi satu, alihannya bukan institusi tetapi programnya. Itu konsep pemerintah. Bisa saja DPR melihatnya lebih jauh dari itu, ya silahkan. Nanti akan dicari titik temunya. Berapa lama transisi itu? Masih dalam dalam pembicaraan dengan DPR, belum bisa disebutkan. Transisi itu dalan rangka penyusesuaian program/kegiatan bukan transisi kelembagaan. Ini konsep pemerintah, bukan Menteri BUMN.

Terhadap BUMN besar, yang kami ketahui Anda begitu antusias mendorong sejumlah perusahaan negara untuk berkiprah di pasar internasional. Bisa dijelaskan tujuan yang ingin dicapai dari program ini? Era kita kan globalisasi, saat ini transaksi bisnis bersifat sangat global tidak kuat lagi jika kita hanya menjadi “jagoan� lokal. Oleh karenanya yang punya transnasional ini, misalnya kita punya kemampuan dalam hal telekomunikasi, ada rencana mau merambah Kamboja meskipun masih ada pro kontra. Begitu juga Pertamina diundang untuk masuk ke kawasan-kawasan tertentu, sekarang ini masih kita pelajari. Demikian pula BUMN Pupuk, beberapa waktu lalu saya diajak Wapres ke Kazakhstan. Arifin Tasrif, (Dirut PT PUSRI Holding-red) melaporkan pada saya bahwa ada peluang untuk kerjasama. Opsinya, Kazakhstan yang ke Indonesia atau kita yang ke sana. Nah, peluang-peluang seperti ini harus bisa ditangkap oleh BUMN-BUMN kita. Termasuk aktif turut serta dalam even seperti Word Economic Forum. Semua ini tujuannya untuk meningkatkan kapasitas perusahaan-perusahaan BUMN kita dalam rangka mensetarakan duet perusahaan asing dengan BUMN kita. Dengan demikian, space kita berkiprah akan menjadi lebih lebar. Kalau dalam skala nasional, room kita untuk meningkatkan produktivitas, penerimaan, keuntugan begitu besar. Presiden juga telah mengatakan, walaupun peningkatan di dalam negeri sangat bagus, berkisar antara 19-20 persen, apa lagi kalau kita bisa melebarkan sayap ke luar negeri. Misalnya Pertamina atau industri semen kita yang sudah menja-

lin kerjasama dengan Malaysia. Bahkan ada juga ide untuk kerjasama dengan Angola. Jadi bukan sekadar ambisius untuk gagah-gagahan, tetapi betul-betul untuk melebarkan bisnis, sekaligus menguatkan kapasitas kita berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan asing. Nah, dari 142 BUMN yang ada sekarang ini, ada 10-12 BUMN yang sudah memenuhi kriteria untuk go international, misalnya BUMN Perbankan, Pertamina, Telkom, Pupuk, WIKA, dan Garuda. Anda pernah mejadi Dirut Bulog, kemudian jadi Plt Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan sekarang menjadi menteri, apakah ada impian yang Anda kejar tapi belum terealisir? Ada yang mengatakan, sesuatu itu berasal dari mimpi, terutama ide-ide atau pekerjaan besar. Untuk saya, dalil itu tidak berlaku. Falsafah kehidupan saya menjalani hidup seperti air yang mengalir. Apa yang ditugaskan atau diamanatkan, saya kerjakan dengan sungguh-sungguh sepanjang kemampuan dengan segala kekurangan akan saya maksimalkan. Apa yang ditugaskan, kalau itu mengecewakan, ya sudah cukup sampai di situ. Tetapi, bila dianggap ada keberhasilan, itu semua saya kembalikan kepada yang memberi penugasan atau mandat. Seandainya setelah 2014 Anda tidak lagi masuk di birokrasi, apa yang akan Anda kerjakan? Bagi saya mudah sekali, Insya Allah jika umur saya dipanjangkan, di usia 65 tahun saya kira usia yang paling bagus untuk memasuki masa pensiun. Bila saya memang tidak lagi diberi tugas di pemerintahan, saya paling senang melanjutkan pengabdian saya pada jalur sosial. Tidak ingin berkiprah di dunia politik, masuk parpol misalnya? Saya dibesarkan dalam lingkungan profesional, saya menikmati kebebasan sebagai profesional. Dalam kehidupan profesional ini, baik sebagai mantan gubernur, irjen, Kepala Bulog, termasuk nanti insya Allah mantan menteri BUMN, saya lihat nanti ladang pengabdian saya di bidang sosial yang paling relevan. Mungkin saya happiness di situ untuk melanjutkan pengabdian saya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. ]

42

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011


TOPIK SOSOK

Rekam Jejak DR. Ir. Mustafa Abubakar, Msi Nama Lengkap : DR. Ir. Mustafa Abubakar, Msi Jabatan : Menteri Negara BUMN Tempat dan Tanggal Lahir : Pidie, 15 Oktober 1949 Kegemaran (hobby) : Berorganisasi KELUARGA: Isteri : Darliza Mustafa (52 tahun) Anak : 1. Reza Mustafa (29 tahun) 2. Dewi Suryani (27 tahun) 3. Irfan Adiputra (18 tahun) PENDIDIKAN: 1. SD Negeri I Meureudu, Aceh, lulus 1963 2. SMP Negeri Meureudu, Aceh, lulus 1966 3. SPDMA Negeri Bogor, lulus 1970 4. S1, Fakultas Perikanan IPB – Bogor, Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, lulus 1977 5. S2, Program Pasca Sarjana IPB – Bogor, Jurusan Teknologi Kelautan, lulus 2002 6. S3, Program Pasca Sarjana IPB – Bogor, Jurusan Teknologi Kelautan, lulus 2004 KURSUS/LATIHAN: 1. Studi Banding di Malaysia dari 9 s/d 11 November 1995 2. Studi Banding di Thailand dari 16 s/d 20 November 1996 3. ORPADNAS di Jakarta tahun 1997 4. Lemhannas (KSA IX) di Jakarta dari 24 Jan s/d 31 Mei 2001 PEKERJAAN: 1. Staf pada Dinas Perikanan Tk. I Provinsi Daerah Istimewa Aceh di Departemen Dalam Negeri (1970-1973) 2. Mahasiswa tugas belajar pada Institut Pertanian Bogor (1973-1979) 3. Konsultan Perikanan Proyek World Bank pada Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (IND 827 - RCP) (1979-1984) 4. Konsultan Agribisnis Proyek SEDP pada Bank Indonesia (PPUK - Jabotabek) (1985 – 1989) 5. Tim Ahli (Bidang Perkreditan Perikanan) pada Proyek Bantuan Presiden - Tambak Inti Rakyat (TIR) - Jakarta (SK. Gubernur D.I. Aceh No.Peg.824.8070 tgl. 27 Mei1985) di Proyek Pandu TIR Jakarta (1985 – 1999)

6. Tim Penasehat Presiden Urusan Aceh (Keppres RI No. 74/M Tahun 1999 tgl. 5 Maret 1999) di Sekretariat Negara Jakarta (1999 – 2000) 7. Widyaiswara Badan Diklat Departemen Dalam Negeri (SK. Mendagri No. 896 5306 tgl. 10 - 12 - 1999) di Departemen Dalam Negeri (1999) 8. Inspektur Jenderal Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (Keppres RI No. 385/M Tahun 1999) di Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (1999 s/d 2001) 9. Inspektur Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan (Keppres RI No. 51/M Tahun 2001) di Departemen Kelautan dan Perikanan (2001 s/d 2005) 10. Pejabat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (2005 s/d 8 Februari 2007) 11. Direktur Utama Perum BULOG (Maret 2007 s/d 22 Oktober 2009) 12. Menteri Negara BUMN di Kementerian BUMN (22 Oktober 2009 sampai sekarang. TANDA JASA/PENGHARGAAN: 1. Mahasiswa Teladan IPB Tingkat Nasional SK. Menteri P&K RI (1975) dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. 2. Piagam Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya 20 Tahun Keppres RI Nomor: 081/TK/Tahun 1997, tgl. 11 Agustus 1997 dari Presiden Republik Indonesia. 3. Penghargaan Citra Eksekutif Pembangunan Indonesia 1998 (Yayasan Nirwana Indonesia, Jakarta) dari Yayasan Nirwana Indonesia, Jakarta 4. Penghargaan Citra Adhikarsa Pembangunan Indonesia, 1998/1999 dari Yayasan Penghargaan Indonesia, Jakarta. 5. Piagam Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya 30 Tahun Keppres RI Nomor: 062/TK/TAHUN 2001, tgl. 19 Juli 2001 dari Presiden Republik Indonesia 6. Medali Tanda Jasa kelas I (satu), No.002/054/2007 tanggal 9 Pebruari 2007 dari Gubernur NAD. 7. Penghargaan Forum Komunikasi dan Konsultasi Implementasi Reintegrasi Aceh Pasca MOU Helnsinki tahun 2008 dari Menko Polhukam. 8. Tanda Kehormatan Presiden RI Satyalancana Wirakarya, Kepres RI. 028/ TK/2009 tanggal 2 Juli 2009 dari Presiden RI. 9. Piagam Penghargaan sebagai Pembina Koperasi Terbaik Tahun 2009 dari Ketua Umum DEKOPIN. 10. Piagam Tanda Kehormatan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) no. KP.086/KTNA-NAS/07/2009 tanggal 11 Juli 2009 dari Ketua Umum KTNA 11. Man of the Year 2010 versi Majalah Globe Asia tahun 2010. ]

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

43


TOPIK KORPORASI

Direktur Utama PKT Aas Asikin Idat (kanan) bersama saat menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas Natural untuk PKT Disaksikan Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, dan Presiden Direktur PT Pusri Holding Arifin Tasrif.

PKT Pastikan Dapat Pasokan Gas Untuk mensukseskan program Ketahanan Pangan yang diluncurkan pemerintah, BUMN Pupuk berupaya keras untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan akan pupuk untuk meningkatkan produksi beras merupakan hal yang sangat penting. Salah satu yang menjadi kendala untuk meningkatkan produksi pupuk adalah kurangnya pasokan gas sebagai kebutuhan utama pabrik pupuk.

P

T Pupuk Kalimantan Timur (PKT) bisa bernafas lega. Di tengah sulitnya perusahaan industri mendapat pasokan gas, pada 20 Juni 2011 produsen pupuk tersebut berhasil memastikan memperoleh pasokan gas untuk pabrik pupuk urea, PKT 5 yang baru dibangun. Disaksikan Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, dan Presiden Direktur PT Pusri Holding Arifin Tasrif, tiga perusahaan yakni Pearl Oil Sebuku, Ltd, Total E&P, dan Inpex Corporation telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas

44

Natural untuk PKT. Dalam perjanjian pasokan gas yang berdurasi 10 tahun tersebut, ketiga perusahaan tersebut akan memenuhi kebutuhan gas PKT dengan total pasokan sebesar 80 juta mmscfd. “Pasokan gas alam itu selama periode 10 tahun mulai Januari 2012 sampai 31 Desember 2021. Gas alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan pabrik urea PKT I yang kemudian gas tersebut akan dialihkan ke pabrik urea PKT V saat pabrik baru tersebut mulai beroperasi. Dengan total gas yang dibutuhkan selama 10 tahun itu sebanyak 80 juta

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

mmscfd,” ungkap Direktur Utama PKT Aas Asikin Idat. Blok Mahakam akan menyuplai gas alam pada 2012 dan Blok Sebuku akan menyuplai mulai 2013 sampai berakhirnya kontrak itu. “Blok Mahakam yang dioperasikan oleh “Total E&P Indonesie” adalah pemasok gas alam terbesar untuk industri domestik di Kalimantan Timur yang terdiri dari pabrik Petrokimia yaitu urea, ammonia, dan methanol serta pembangkit listrik,” jelas Aas. Menurut Aas, PKT 5 akan mulai dibangun pada Juli 2011. Pem-bangunan pabrik tersebut diperkirakan memakan waktu selama 33 bulan. “Ini untuk gantikan pabrik PKT I yang sudah tua dan tidak efisien lagi. Ditargetkan, total produksinya mencapai 8,6 juta ton per tahun dan akan menjadi pabrik terbesar di Asia Tenggara,” ujar Aas. Sementara mengenai harga gas, kata Aas, telah ada formulasi disepakati. Dan formulasi tersebut tergantung dengan harga amoniak dan urea. Aas juga mengungkapkan bahwa pabrik PKT 5 merupakan pabrik yang sangat hemat energi. Karena tidak semuanya mempergunakan gas. Tapi ada yang menggunakan batubara. Saat ini pembangunan boiler batubara sedang berlangsung dan diperkirakan tahun depan sudah bisa beroperasi. ] Amri


TOPIK KORPORASI

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

45


TOPIK KORPORASI

PTBA Optimis Target Produksi dan Pembelian 17,57 Juta Ton Terpenuhi

S

alah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia PT Bukit Asam (Persero) Tbk, (PTBA) pada 2011 ini menetapkan target produksi dan pembelian sebesar 17,57 juta ton. Masing-masing 16,63 juta ton dari produksi PTBA dan anak perusahaan serta 0,94 juta ton dari pembelian.Target ini naik 23 persen dibandingkan realisasi produksi dan pembelian tahun 2010 dengan capaian 13,02 juta ton. Sementara target penjualan tahun 2011 sebesar 16,88 juta ton atau naik sebesar 23 persen dibandingkan dengan realisasi penjualan tahun 2010 sebesar 12,95 juta. Direktur Utama PTBA Sukrisno mengatakan, untuk merealisasikan target tersebut, secara internal PTBA akan mengoptimalkan volume produksi anak perusahaan PT International Prima Coal (IPC) dan volume trading batubara. Tahun 2011 produksi PT IPC ditargetkan 0,9 juta ton, dari tahun sebelumnya sebesar 0.5 juta ton. Volume trading tahun 2011 juga ditetapkan naik menjadi 1,2 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya 0,5

46

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

juta ton. Selain itu, Sukrisno mengungkapkan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) juga telah menetapkan target volume angkutan mereka untuk tahun 2011 sebesar 13,6 juta atau naik sebesar 26 persen dari tahun 2010 sebesar 10,8 j uta ton. Untuk itu, pada pertengahan tahun ini PT KAI akan menambah armadanya berupa lokomotif dan gerbong baru. “Jika dikaitkan dengan kinerja Triwulan I Tahun 2011 (non audited) dan peningkatan kemampuan transportasi kereta api, PTBA optimis target produksi dan pembelian serta target penjualan tahun 2011 bisa tercapai,� ujar Sukrisno. Realisasi produksi dan pembelian triwulan I Tahun 2011 sebesar 3,1 juta ton, kemudian penjualan sebesar 3,1 juta ton. Di samping itu, realisasi angkutan kereta api sebesar 2,8 juta ton. Selain target volume penjualan yang lebih tinggi 23 persen untuk pasokan tahun 2011 dari tahun sebelumnya, PTBA juga telah menandatangani kesepakatan harga jualnya dengan PT Indo-


TOPIK KORPORASI nesia Power untuk pasokan tahun 2011 ke PLTU Suralaya sebanyak 6,1 juta ton sebesar Rp 815.000 per ton atau 19 persen lebih tinggi dari harga pasokan tahun 2010 untuk batubara 5.000 kcal/kg. Demikian juga untuk pasokan ke PLTU Bukit Asam di Mulut Tambang Tanjung Enim untuk tahun 2011 sebanyak 1 juta ton, menjadi Rp 575.000 per ton atau naik 34 persen dari harga tahun sebelumnya. Harga jual ke PLTU Tarahan untuk pasokan 0,7 juta ton juga disepakati naik menjadi Rp 729.325 atau naik 28 persen dibanding tahun sebelumnya. Pembagian Deviden Dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Tambang Bukit Asam Tbk (PTBA) pada 9 Juni 2011 lalu, telah disetujui pembagian dividen 2010 sebesar Rp1,20 triliun atau setara Rp. 523,12 per lembar saham. Pembagian dividen 2010 ini sebesar 60% dari laba bersih 2010 sebesar Rp.2,01 triliun. Dalam RUPST kali ini pemegang saham menyepakati pembagian dividen sebesar 60% dari nilai laba bersih 2010. “Sebenarnya, kita ajukan dividen 40%, tapi yang disetujui 60% dalam RUPS,” ungkap Sukrisno. Sebelumnya PTBA sudah membagikan dividen interim senilai Rp.66,75 per saham pada 29 Desember 2010. Maka, sisa dividen final yang masih akan dibayarkan kepada pemegang saham senilai Rp.456,37 per saham. Bila dibandingkan nilai dividen PTBA pada 2009 yang mencapai Rp.1,228 triliun, maka nilai dividen 2010 terhitung turun sebesar 1,85%. PTBA telah membagi dividen interim sebesar Rp.66 per lembar saham pada Desember 2010. Dengan demikian, maka dividen tunai yang akan diterima pemegang saham sebesar Rp.456,4 per lembar saham. “Selain dibagi sebagai dividen, sebanyak Rp.694,4 miliar dari laba bersih disepakati akan digunakan untuk cadangan lain guna pengembangan perseroan. Ada juga alokasi Rp.28,8 miliar untuk cadangan wajib dan masing-masing Rp40,18 miliar untuk Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL),” ujar Sukrisno. Dibandingkan dengan jumlah dividen yang dibagikan untuk Tahun Buku 2009 sebesar Rp.1.228 miliar atau 45 persen dari total laba bersih sebesar Rp. 2.778 miliar, maka dividen yang dibagikan PTBA untuk Tahun Buku 2010 turun

1,85 persen, atau menjadi Rp.1.205.33 miliar. Sebanyak Rp.694,40 miliar dari 34,57 persen laba bersih ditetapkan untuk Cadangan Lain yang akan digunakan untuk pengembangan perseroan, dan Rp.28,80 miliar atau 1,43 persen untuk cadangan wajib sebagaimana yang disyaratkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selain itu, juga dialokasikan masing-masing 2 persen dari laba bersih atau masing-masing Rp.40,18 miliar untuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. PTBA sebagai BUMN yang bergerak di sektor pertambangan batubara dengan konsentrasi produksinya di wilayah Tanjung Enim Sumatera Selatan telah melepas 34,98 persen sahamnya kepada publik melalui Bursa Efek Indonesia dari total saham yang beredar sebesar 2.304.131.850 lembar saham. Perolehan Laba Bersih Tahun Buku 2010 sebesar Rp.2,01 triliun atau setara dengan 74 persen persen dibandingkan Laba Bersih tahun buku 2009 sebesar Rp.2,78 triliun. Hal ini merupakan konstribusi dari penjualan batubara sebesar 12,93 juta ton atau 4 persen lebih tinggi dari penjualan tahun 2009 sebesar 12,48 juta ton. Sedangkan total Pendapatan Usaha Tahun Buku 2010 sebesar Rp.7,91 triliun, atau setara dengan 88 persen Pendapatan Usaha tahun 2009 sebesar Rp.8,95 triliun. Dari sisi volume penjualan memang terjadi kenaikan sebesar 4 persen dibandingkan volume penjualan tahun 2009, namun dari sisi Laba Bersih terjadi penurunan 26 persen. Hal ini akibat terjadinya penurunan harga jual ratarata (tertimbang) untuk pasar domestik sebesar 18 persen yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp Rp.6 I 2.366,- per ton di bandingkan dengan harga jual tahun 2009 sebesar Rp.747.417. Meskipun di luar ini terjadi kenaikan harga jual ratarata batubara Perseroan untuk pasar ekspor sebesar 4,5 persen yaitu, US$ 67,50 pada tahun 2010 dan US$ 64,59 untuk harga jual rata-rata pasar ekspor pada tahun 2009. Pengembangan Usaha Disisi lain, untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, PTBA telah membangun 2 buah PLTU untuk kebutuhan sendiri. Bahkan yang berlokasi di Tanjung Enim dengan kapasitas 3 x 10 MW tahun ini siap untuk beroperasi penuh. Sedangkan untuk PLTU 2 x 8 MW di

Pelabuhan Tarahan yang saat ini telah mulai melaksanakan EPC. Sementara untuk pengembangan di bidang transportasi kereta api, PTBA sudah menandatangani Perjanjian Angkutan Batubara Jangka Panjang dengan PT KAI. Dalam perjanjian itu disebutkan penetapan target angkutan tahun 2011 sebesar 13,6 juta ton yang merupakan bagian kenaikan kapasitas secara bertahap dan tahun 2014 menjadi 22,7 juta per tahun hingga tahun 2029. Selanjutnya untuk proyek angkutan kereta api jalur baru Tanjung Enim-Bandar Lampung oleh konsorsium PT Bukit Asam, Transpacific Railway (BATR), saat ini dalam persiapan pembebasan lahan untuk jalur reI baru sepanjang 307 kilometer. Proyek ini diharapkan mulai beroperasi komersial tahun 2014 dengan kapasitas angkut 25 juta ton batubara per tahun untuk jangka waktu 20 tahun. Untuk proyek angkutan jalur baru kereta api dari Tanjung Enim-Tanjung Api-api di pantai timur Sumatera Selatan, yang bekerja sama dengan PT Adani dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saat ini dalam tahap detail feasibility study. Dengan jalur rel baru sepanjang 270 kilometer, ditargetkan nantinya jalur ini dapat mengangkut 35 juta ton batubara per tahun untuk jangka waktu 20 tahun. Dalam hal proyek Coal Bed Methane (CBM), melalui konsorsium antara PTBA. PT Pertamina dan Arrow Energy, saat ini sedang dalam tahap pengeboran. Dengan cadangan sekitar 0,8 Trillion Cubic Feet (TCF), proyek yang merupakan bagi hasil antara konsorsium sebesar 45 persen dan pemerintah 55 persen, diharapkan mulai beroperasi komersial tahun 2013. Sedangkan untuk proyek PLTU Banjarsari 2x 100 MW di wilayah Lahat Sumatera Selatan, menurut Sekretaris Perusahaan PTBA, Achmad Sudarto, saat ini dalam tahap finalisasi addendum Power Purchase Agreement (PPA) dengan PT PLN selaku offtaker. Persetujuan Menteri ESDM atas draft PPA telah diperoleh 23 Februari 2011. Ditargetkan tahun ini juga, EPC (Engineering Procurement Construction) sudah dimulai dan ditargetkan selesai dalam waktu 33 bulan. Segala upaya yang dilakukan PTBA tentu saja dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja perseroan. Achmad Sudarto yakin apa yang ditargetkan PTBA bisa terpenuhi. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

47


TOPIK INFORIAL

Ir Harsusanto Soenarwan MM

Direktur Utama PT PAL INDONESIA (Persero)

PT PAL Siap Mendukung MP3EI Sebagai salah satu ujung tombak revitalisasi industri maritim nasional Indonesia, PT PAL INDONESIA (Persero) senantiasa berjuang keras untuk dapat mewujudkan amanat yang diembannya. Tantangan yang dihadapi dalam waktu dekat ini berupa peningkatan kebutuhan kapal sebagai dampak langsung dari revitalisasi industri yang akan mendorong peningkatan pelayaran dalam negeri.

D

alam perjalanan dan darma baktinya PT PAL INDONESIA (Persero) telah membuktikan kemampuannya selama bertahun-tahun menjadikan semboyan kekuatan bahari manusia Indonesia bukan semboyan semata, namun hasil nyata yang membanggakan. Kemampuan rancang bangun yang menonjol dari PT PAL INDONESIA (Persero) telah memasuki pasaran internasional dan kualitasnya telah diakui dunia. Kapal-kapal produksi PT PAL INDONESIA (Persero) telah melayari perairan di seluruh dunia. Hanya saja, saat ini jika pembuatan kapal komersil (niaga) masih berjalan mulus, tidak berjalan linier dengan kapal perang. Ya, proyek kapal perang di PT PAL sedang mengalami stagnasi. Karena itu, “Harus ada keseimbangan antara kapal komersil dengan kapal perang.

48

Yang merisaukan kita sekarang ini setelah LPD selesai, what next? Jika pemerintah tidak memberikan penugasan untuk pembuatan kapal perang kepada PT PAL, lalu siapa yang memberi order kapal perang?” tanya Ir Harsusanto Soenarwan MM, Direktur Utama PT PAL INDONESIA (Persero) saat wawancara dengan Syarifudin dan Mirza dari Majalah TOPIK. Dan seiring telah diluncurkan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, PT PAL Indonesia (Persero) pun, kata Harsusanto ikut mendukung program tersebut. “Apalagi sekarang dengan dibangunnya koridor-koridor dalam program sehingga terjadi koneksitas antar daerah, maka menjadi sangat penting fungsi dari kapal (niaga),”

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

ujarnya seraya menambahkan bahwa kapal merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur itu sendiri. Lebih jelasnya, berikut petikan wawancara dengan peraih penghargaan The Best CEO BUMN bidang Turn Around Management tahun 2004 ini. Sejak menjabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia (Persero), pada 15 Nopember 2007, pembenahan apa saja yang kali pertama Anda lakukan? Pertama, saya ingin memberitahukan bahwa sejak diresmikan menjadi sebuah PT (Perseroan Terbatas) pada 15 April 1980, singkatan PAL bukan lagi Penataran Angkatan Laut, tetapi namanya PT PAL Indonesia (Persero). Bagi saya, kali pertama masuk di PT PAL bukan hal yang asing. Karena sebelumnya


TOPIK INFORIAL saya sudah pernah bekerja di Dirgantara Indonesia (sebelumnya bernama PT IPTN), dengan jabatan terakhir Kepala Program Modifikasi Boeing 737 Maritim Patrol TNI-AU (1991-1992). Sesudahnya, saya pernah menjabat Kepala Biro Rekayasa dan Rancang Bangun di Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) di bawah pimpinan BJ Habibie, yang ikut membina PT PAL. Jadi, ketika masuk ke PT PAL, saya sudah mengira-ngira apa yang akan saya kerjakan. Karena ini merupakan jabatan baru, maka pertama yang saya lakukan adalah dalam hal bisnis prosesnya. Yaitu bagaimana mewujudkan bisnis proses sebuah industri perkapalan. Kebetulan karena saya masuk di akhir tahun 2007, maka saya melihat dulu apa yang terjadi selama kurun 2007. Kemudian supaya lebih jelas apa yang akan saya lakukan, maka saya minta diaudit oleh suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan cut off date. Artinya, pada kali pertama saya masuk ke PT PAL, harus jelas posisi perusahaan pada waktu itu antara lain berapa kasnya, berapa kewajibannya, dan lain-lain. Maka hanya manajemen baru bertanggung jawab ke depan tentunya. Setelah kita melihat dari bisnis proses, tentunya ada hal-hal yang perlu dibenahi, terutama dari segi orientasi bisnis. Orientasi bisnis sebelumnya saya anggap tidak fokus. Sebagai gambaran, ketika itu saya harus menyelesaikan 24 unit kapal yang memang sudah ada kontraknya dengan pembeli. Tapi pengerjaannya hampir semuanya sudah terlambat dari jadwal yang ditentukan. Kemudian, dari penyelesaian 24 unit kapal tersebut, ada delapan macam teknologi yang digunakannya berbeda. Artinya, pada saat bersamaan kita harus menyelesaikan pembuatan kapal

tersebut dengan delapan teknologi yang berbeda. Bahkan ada juga teknik pembuatan kapal yang sama sekali belum pernah kita lakukan. Contohnya kapal Chemical Tanker 24.000 DWT. Tentunya hal ini menjadi kendala di perusahaan, dan itulah yang akhirnya kita putuskan di jajaran direksi dan komisaris PT PAL, ke depan kita akan melakukan suatu focussing. Jadi lebih fokus, tidak asal mengambil pengerjaan semua macam kapal. Tapi kita fokuskan pada beberapa produk kapal saja, yang betul-betul teknologinya kita kuasai. Setelah kita mengetahui akar permasalahannya, kemudian kita lakukan restrukturisasi, mulai dari segi keuangan, permodalan, dan organisasi—yang ramping. Jadi jabatan-jabatan yang tidak perlu kita merger, dijadikan satu, sehingga lebih efisien. Pembenahan di PT PAL cukup lama saya lakukan, hampir dua tahun. Langkah yang Anda tempuh terhadap kontrak kerjasama pembuatan 24 kapal tersebut? Kita melakukan perkiraan-perkiraan, apakah kontrak kerjasama itu dibatalkan atau dilanjutkan. Jika kapal-kapal itu kita berhentikan kontraknya, karena memang kita tahu mengerjakan kapalkapal ini sulit dan ada masalah. Tapi jika kita berhentikan, dari segi lost yang terjadi, itu lebih mahal ongkosnya memberhentikan kontrak daripada melanjutkan. Sehingga pada waktu itu kita putuskan kontrak kita lanjutkan dengan harapan mengurangi kerugian. Jadi, bukan untuk menambah keuntungan. Tapi kontrak ini suka tidak suka harus kita lanjutkan dengan tujuan mengurangi kerugian. Meskipun pada akhirnya dari 24 kapal ini hingga tahun 2011 pada Semester I, kita

Landing Ship Tank (LST) Length Over All: abt 117.00m.

mampu menyelesaikan 17 kapal. Itupun hanya untuk mengurangi kerugian, karena merupakan kontrak-kontrak lama. Kemudian yang kita tidak sangka juga, pada 2008 akhir terjadi global crisis. Harga kapal ketika itu drop (turun) sangat jauh. Contoh harga Kapal Star 50 dengan bobot 50.000 DWT, yang ketika itu bisa dijual dengan harga 35 juta dollar AS, bahkan hingga 40 juta dollar AS, pada tahun 2008 akhir harganya drop menjadi 26 juta dollar AS. Bahkan kondisi bisnis perkapalan hingga saat ini tidak seperti sebelum tahun 2008. Kegiatan utama PT PAL Indonesia (Persero) adalah memproduksi kapal perang dan kapal niaga, memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan pesanan. Berapa target produksi kapal perang dan kapal niaga per tahunnya? Kalau kita melihat komposisi penjualan secara total PT PAL, kita memiliki empat divisi. Yaitu, Divisi Kapal Perang, Divisi Kapal Niaga, Divisi Rekayasa Umum, dan Divisi Pemeliharaan dan Perbaikan (Harkan). Dominasinya memang di Divisi Kapal Perang dan Divisi Kapal Niaga. Komposisi dari Kapal Niaga ini sekitar 40%, sementara Kapal Perang 20%. Sisanya, 40%, dibagi antara Harkan dan Rekayasa Umum. Itu portofolio dari bisnis PT PAL. Kalau untuk tonase untuk pembuatan kapal, targetnya 220.000 gross tons per tahun. Maksudnya begini, Star 50 bobotnya kan 50.000, jadi dalam setahun kita mampu membangun 2,5 kapal sekelas Star 50. Hitungannya, 2,5 X 50.000 yaitu 125.000 gross tons. Nah, selain itu kita juga mampu membangun kapal-kapal yang bobotnya di bawah 50.000 gross tons. Contohnya kapal Dry Cargo Vessels 18.500, kemudian kapal tanker 24.000. Nah, jika kita total semuanya selama setahun jumlahnya 220.000 gross tons, yang terdiri dari 2,5 Kapal Star 50, dua kapal DCV dan satu kapal tanker dan sebagainya. Itu semua adalah target PT PAL untuk kapal perang dan kapal niaga selama setahun. Untuk kapal perang kemarin, misalnya kapal LPD yang kita luncurkan waktu itu, tonasenya sekitar 9.000 ton. Apakah marketing bisnis yang dilakukan PT PAL berdasarkan pemesanan atau memang dibuat

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

49


TOPIK INFORIAL dulu baru dijual? Semuanya berdasarkan base on contract. Dan kebanyakan buyernya dari luar negeri. Seperti Kapal Star 50, pembelinya ada yang dari Jerman, Hongkong, Singapura, dan Turkey. Dan untuk jenis kapal tanker pembelinya kebanyakan dari Italia. Belum bisa masuk pasar Amerika? Saat ini belum masuk ke Amerika. Karena memang pasar yang ramai untuk angkutan itu di Eropa. Apakah itu angkutan biji tambang seperti Iron Ore, Nickel, bahan chemical, dan sebagainya. Di dalam negeri sendiri belum ada yang membeli, kecuali saat ini kita baru saja memenangkan kontrak pengadaan dua kapal tanker Pertamina berbobot 17.500 DWT. Kontraknya ditandatangani pada Desember 2010. Dan deliverynya sekitar 24 bulan. Jadi pada awal 2013, satu kapal tanker akan kita delivery, kemudian enam bulan berikutnya kita kirim lagi kapal tanker yang kedua. Tapi kita akan percepat, proses pembuatannya tidak sampai 24 bulan. Sebelumnya, sekitar 6

tahun lalu, kita juga pernah membangun kapal Pertamina, bahkan tonasenya lebih tinggi 30.000 DWT, namanya Fastron yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah ke depan akan dilakukan perubahan komposisi target pemasaran antara kapal komersil dengan kapal perang? Kalau kapal komersil, pasarannya bisa diketahui. Misalkan Kapal Bulker, dunia sudah bisa menghitung. Kapal yang bobotnya di bawah 50.000 ini harganya antara 35 juta dollar AS-40 juta dollar AS. Tetapi kalau pasar perang, itu kan sangat spesifik, tergantung jenis combatnya yang mau dipasang di kapal itu. Jadi senjata, meriam, peluru kendali, torpedo, sistem navigasi, dan komunikasinya mau dipasang seperti apa. Jadi, suatu perusahaan tidak bisa memasang harga yang standar untuk kapal perang.Maunya sih bisinis kapal perang meningkat. Bisa dijelaskan jasa perbaikan dan

Seragam dinas PT PAL Indonesia (Persero).

50

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

pemeliharaan kapal (harkan), serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan pesanan? Perbaikan itu ada dua jenis kapal, yaitu kapal perang dan non kapal perang. Kapal perang itu seperti KRI. Jadi, TNI AL sebagian besar kalau ingin merawat atau memperbaiki kapal menggunakan dok PT PAL. Dan selama ini hubungan kita dengan TNI AL sangat baik. Lebih dari itu, kita juga lebih mengutamakan, misalnya ada hal urgent untuk KRI, dia bisa masuk lebih cepat dan akan segera kita lakukan perbaikan. Satu lagi kapal non perang, yaitu kapal komersil, banyak yang masuk ke PT PAL. Misalnya dari Meratus, Spil, dan sebagainya. Kemudian untuk kapal dari luar negeri, seperti kapal drilling ship dari Australia pernah juga diperbaiki oleh PT PAL. Selain itu ada juga kapal Hibiscus pernah direpair oleh PT PAL. Kapal ini dipakai oleh kelompok kontraktor minyak untuk mengeksplorasi minyak di lautan. Dan kita (Indonesia) belum punya kapal seperti Hibiscus ini. Untuk Rekayasa Umum, karena PT PAL dekat laut, maka kita manfaatkan permesinan kita untuk membuat suatu kontruksi seperti jack up Rig—untuk pengeboran tengah laut. Kita banyak membuat kontruksi seperti itu. Customers kita mulai dari Chevron, Total, Hess. Sementara yang on shore (di darat), PT PAL membangun suatu komplek untuk project on shore processing plant. Jadi, tempat itu difungsikan untuk memurnikan gas, kemudian di-feed ke PT PLN untuk menggerakkan turbin. Dengan diubahnya orientasi bisnis di masa kepemimpinan Anda, adakah pengaruh dari sisi pendapatan keuntungan PT PAL? Sebenarnya PT PAL didirikan dalam


TOPIK INFORIAL rangka, selain memberikan return kepada pemegang saham berupa deviden maupun keuntungan, kita juga selaku industri pertahanan strategis untuk mendukung kemandirian pertahanan nasional. Di situlah sebetulnya fungsi daripada produsen alutsista yang dijalankan. Sehingga sebetulnya di sini, suka tidak suka, mau tidak mau, ini adalah bagian dari pemerintah untuk memberikan penugasan kepada PT PAL dan temanteman lain sesama industri strategis agar mampu membuat alutsista. Dan ini harus dipertahankan secara kontinyu. Yang sekarang terjadi, kapal perang itu “petanya” tidak rutin. Contohnya, setelah saya membuat kapal LPD, terakhir telah kami serahkan Maret 2011, kita mau membuat kapal perang apa lagi? Tidak ada lagi, kosong. Jadi sekarang ini Divisi Kapal Perang sedang kosong, karena tidak ada pembuatan kapal perang. Inilah yang merisaukan kami. Ya, meskipun kapal komersil tetap jalan—karena memang itu untuk hidup PT PAL—tapi sebagai industri strategis yang tugasnya untuk mendukung kemandirian pertahanan nasional, maka kontinuitas alutsista ini harus tetap dijaga. Jadi sekarang ini teknisi-

teknisi ahli kapal perang ini masih menunggu pengerjaan kapal perang. Dikhawatirkan, jika terus-terusan tidak ada yang dikerjakan, ahli-ahli kapal perang ini akan hilang (meninggalkan PT PAL-red). Memang, bisa saja tenaga mereka kita alihkan ke kapal niaga, tapi lama-lama skill mereka akan turun. Karena teknik pengerjaan kapal perang dengan kapal komersil itu beda. Di sana ada sistem yang terintegrasi mulai dari pembuatan software hingga designnya. Jadi, mulai dari proses hingga produksi harus benar-benar dijaga sumber daya manusianya. Jika tidak, mereka akan diambil orang. Dan ini sudah terjadi dilakukan perusahaan lain yang mengambil tenaga-tenaga ahli dari PT PAL atau PT Dirgantara. Jadi harus ada keseimbangan antara kapal komersil dengan kapal perang? Ya, harus ada keseimbangan antara kapal komersil dengan kapal perang. Yang merisaukan kita sekarang ini setelah LPD selesai, what next? Jika pemerintah tidak memberikan penugasan untuk pembuatan kapal perang, lalu siapa yang memberi order kapal perang? Masa orang luar negeri yang memberi order, kan nggak mungkin. Memang saat ini PT PAL sedang berusaha menjual design LPD kepada negara-negara Asean, seperti Malaysia, Philipina, dan Brunai.

Tapi, itu kan kalau mereka mau. Karena itu, seharusnya pemerintah memberikan penugasan untuk kapal perang, kalau memang misinya adalah ikut mendukung kemandirian pertahanan nasional. Untuk kapal komersil memang tetap berjalan. Apalagi sekarang dengan dibangunnya koridor-koridor dalam program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), sehingga terjadi koneksitas antar derah, maka menjadi sangat penting fungsi dari kapal (niaga). Karena kapal merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur itu sendiri. Misalnya, kalau kita ingin memasuki suatu daerah, kapal bisa dijadikan sarana transportasi ke daerah tersebut. Maka, seiring dicanangkan koneksivitas tersebut, sekarang keberadaan pelabuhanpelabuhan harus diberdayakan. Termasuk juga kapal-kapalnya. Artinya pemerintah harus sigap menanggapi kendala yang dihadapi PT PAL? Saya kira memang ada hal-hal yang harus diputuskan secara cepat, dalam hal koneksivitas, dikaitkan dengan industri perkapalan. Industri perkapalan dan alutsista juga masuk dalam satu agenda MP3EI, khususnya di koridor Pulau Jawa. Dan PT PAL siap mendukung program MP3EI. ]

Biodata Ir Harsusanto Soenarwan MM: Nama : Harsusanto Soenarwan Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 7 Februari 1955 Status : Menikah Anak : Tiga Riwayat Pendidikan: • SD Santa Maria II di Malang, lulus tahun 1967 • SMP Santo Yoseph di Malang, lulus tahun 1970 • SMA St Albertus (Dempo) di Malang, lulus Sarjana Teknik Elektro tahun 1979 • ITB Bandung, lulus Magister Management Bidang Keuangan dan Perbankan tahun 2011 Riwayat Pekerjaan: 1. PT Fairchild-Jakarta sebagai Staf Departemen Engineering tahun 1979 2. PT PLN sebagai Staf Direktur Muda Teknik tahun 1979 3. PT IPTN Bandung sebagai Staf Departemen Engineering 1980-1981, KA Seksi Avionik dan Instrument (1982-1984), KA Departemen Shop (1985-1987), KA Departemen Shop dan Final Assy CN-235 (1987-1992), KA Program Modifikasi Boeing 737 Maritim Patrol TNI AU (1991-1992). 4. Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) sebagai KA Biro Rekayasa dan Rancang Bangun 1992-1998.

5. PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) sebagai Vice President Technology dan Engineering (1998-2000), Vice President Corporate Planning (2000-2001). 6. PT Pusat Engineering BPIS-Jakarta sebagai Komisaris Utama (1997-1998), Direktur Utama (1998-2001). 7. PT Barata Indonesia sebagai Direktur Utama 2001-sekarang. 8. PT PAL Indonesia (Persero) sebagai Direktur Utama, November 2007-sekarang. 9. Asosiasi Industri Perkapalan dan Lepas Pantai (INPERINDO) sebagai Ketua Umum, Mei 2008-April 2011. Riwayat Tanda Jasa/Penghargaan: 1. Penghargaan Pembina Gugus Kendali Mutu Terbaik PT IPTN-Divisi Fixed Wing tahun 1991. 2. Kesetiaan dan Pengabdian 10 Tahun-PT IPTN tahun 1992 3. Kesetiaan dan Pengabdian 15 Tahun-PT IPTN tahun 1995 4. Satya Lencana Pembangunan Republik Indonesia tahun 1997 5. The Best CEO BUMN bidang Turn Around Management tahun 2004.

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

51


TOPIK EKBIS

Sawah Percontohan tanaman padi SRI.

K

ementerian BUMN berperan aktif dalam mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional melalui sinergi antar BUMN dan BUMN dengan Petani melalui “GERAKAN PRODUKSI PANGAN dengan sistem KORPORASI (GPPK)� dalam rangka memproduksi bahan pangan terdiri dari padi, jagung, kedelai, daging (bibit sapi potong), dan gula. Tujuan program ini adalah mendorong peningkatan produktivitas padi, jagung, dan kedelai pada tingkat yang optimal melalui penyediaan paket teknologi, modal, sarana produksi sesuai dengan kalender tanam dan jaminan harga serta pembelian hasil; mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas melalui rehabilitasi dan optimalisasi kapasitas pabrik gula; serta menyediakan bibit unggul sapi. Sedangkan manfaat program adalah dalam rangka implementasi visi BUMN sebagai instrumen kesejahteraan melalui sistem korporasi, meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan usaha tani melalui pendekatan korporasi dan bertambahnya pendapatan petani, bertambahnya kapasitas produksi pangan nasional dan aktivitas ekonomi pedesaan dan diharapkan dapat menekan inflasi.

52

Peran BUMN Dalam Program Ketahanan Pangan Ketahanan pangan merupakan salah satu komponen strategis dalam pembangunan ekonomi. Pemantapan ketahanan pangan pun menjadi agenda utama di Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai program GPPK untuk tanaman padi, jagun,g dan kedelai adalah: (a) Tercapainya peningkatan produktivitas padi antara 1,01,5 ton/Ha untuk areal seluas 500.000 Hektar. (b) Tercapainya perluasan areal padi gogo seluas 70.000 Hektar dengan produktivitas 3 ton/Ha di areal Perum Perhutani dengan sistem tumpang sari. (c) Tercapainya perluasan areal jagung hibrida seluas 250.000 hektar dengan produktivitas minimal 6 ton jagung pipilan kering per hektare. (d) Tercapainya peningkatan produktivitas kedelai seluas 50.000 hektar dengan produktivitas 1,25 ton/Ha dengan sistem tumpang sari di areal Perum Perhutani. Untuk komoditas gula (tebu) adalah tercapainya peningkatan produksi tebu

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

pada 2011 sebesar 2% dan pada 2014 sebesar 20% dari 2010 atau peningkatan produksi gula tahun 2011 sebesar 23 % (1,7 juta ton) dan 68% (2,33 juta ton) dari 2010. Peningkatan produktivitas tanaman tebu/gula akan dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II, VII, IX, X, XI dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan peningkatan produksi sapi dilaksanakan dengan pengembangan Village Breeding Center (VBC) untuk mendukung penyediaan stok bibit sapi sebanyak 30.000 ekor per tahun. Pada tahap awal program VBC ini akan dilaksanakan oleh PT. Berdikari dan PTPN XIV di tiga provinsi sentra produksi sapi,


TOPIK EKBIS yang selama ini berfungsi sebagai Supply Point bibit sapi potong, yaitu NAD, NTT, dan Sulawesi Selatan. Pelaksana utama program GPPK ada 3 BUMN, yaitu PT.Pertani, PT. Sang Hyang Seri dan PT. Pusri (holding dan anak perusahaannya), serta Perum Perhutani yang akan bersinergi dengan BUMN lain dan dengan petani dalam budidayanya. Sementara itu, sumber pembiayaan untuk pelaksanaan program GPPK ditargetkan dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), atau sumber-sumber pembiayaan lain dengan tingkat suku bunga yang rendah. Pola kemitraan yang akan dikembangkan dalam GPPK adalah : (1) Pola CSR, di mana semua sarana produksi dibantu oleh BUMN. (2) Pola Yarnen, dimana petani dibantu sarana produksi dan dibayar setelah panen. (3) Pola pengelolaan oleh BUMN, di mana seluruh biaya usaha tani mulai sewa lahan sampai panen disediakan oleh BUMN dan hasilnya menjadi milik pengelola. Dengan menerapkan pola intensifikasi maka diharapkan pada 2011 akan dihasilkan minimal 3,725 juta ton GKP atau menambah produksi minimal 0,56 juta ton; 1,50 juta ton jagung pipilan kering dan 0,06 juta ton kedelai. Kontri-

Kebun Jagung.

Peternakan Sapi pedaging.

busi terhadap produksi dan produktivitas pangan nasional diharapkan terus meningkat sampai pada 2014. Pada bagian lain, koordinasi yang telah dilaksanakan sejak pencanangan GPPK akan semakin ditingkatkan dengan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian), dan Organisasi Petani (KTNA) dengan harapan mendapat dukungan sehingga benarbenar dapat berkontribusi dalam “Penguatan Ketahanan Pangan Nasional. Pemerintah melalui sejumlah BUMN menyiapkan dana Rp 4,1 triliun hingga 2014 untuk membantu Gerakan Peningkatan Produksi Pangan dan Sinergi Petani (GPPPK). “Dari Rp 4,1 triliun dana untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional itu, sebesar Rp 1,3 triliun-Rp 1,5 triliun di antaranya dialokasikan pada tahun ini (2011),” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, saat memberi keterangan pers soal “Peran BUMN Dalam Penguatan Ketahanan Pangan” di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Mustafa, pemerintah menetapkan komoditas utama yang masuk dalam program ketahanan pangan yaitu beras, jagung, kedelai, gula, dan indukan sapi. BUMN yang akan terlibat aktif da-

Proses pengolahan tebu.

lam rangka ketahanan pangan tersebut meliputi Perum Bulog (beras), 7 PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (gula), PT Sang Hyang Seri (benih). Selanjutnya, PT Pertani (kedele), PT Berdikari (ternak sapi), PT Pusri (penyediaan pupuk), Perum Jasa Tirta (irigasi). Untuk komoditi beras, dari target pemerintah 70,6 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2011, pemerintah berpartisipasi menyiapkan sekitar 3,725 juta ton, atau 5,28 persen dari target pemerintah. Total areal pertanian untuk beras Bulog, akan mendapat tambahan lahan sekitar 500.000 ha. “Dari sekitar 500.000 ha yang disediakan tersebut, sebesar 300.000 Ha di antaranya akan ditanami padi hibrida,” ujar Menteri. Untuk komoditas jagung, sasaran yang akan dicapai melalui program perluasan areal tanaman jagung hibrida seluas 250.000 Ha dengan produktivitas minimal 6 juta ton jagung pipilan kering per ha per tahun. “Dari target pemerintan sebesar 22 juta ton, Bulog berperan sekitar 1,5 juta ton atau sekitar 6,82 persen,” ujarnya. Adapun pada komoditas kedelai, target perluasan areal tanam mencapai 50.000 ha dengan produktivitas 1,25 ton per ha. Sementara komoditas gula diharapkan terjadi peningkatan produksi pada 2011 menjadi 1,7 juta ton, naik sebesar 23 persen dibanding tahun sebelumnya. “Peningkatan produktivitas tanaman tebu direalisasikan di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” ujarnya seperti dikutip Antara. Pada program pengadaan indukan sapi ditargetkan mencapai sekitar 3.000 sapi per tahun. Peningkatan pengadaan sapi dikembangkan di tiga provinsi yang menjadi sentra produksi sapi yaitu, Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Mustafa menambahkan, pendanaan GPPPK tersebut akan dibiayai dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), dan pinjaman perbankan. Keberhasilan GPPPK akan sangat ditentukan peran seluruh BUMN baik sebagai pelaksana, pendukung modal usaha tani, dan pembelian hasil usaha tani. ] Amri/bbs

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

53


TOPIK PARLEMEN

Ir. Endah S. Pardjoko, MM:

Kukuh Memegang Prinsip IR. Endah S. Pardjoko, MM, salah satu politisi yang dikenal kritis dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat di DPRD DKI Jakarta. Jika ada suatu persoalan dianggap layak diperjuangkan, maka ia tak akan berhenti untuk memperjuangkannya.

54

S

ebut saja misalnya yang diperjuangkan Endah mengenai pengenaan pajak Warung Tegal (Warteg) usulan pemerintah beberapa tahun lalu. Menganggap program tersebut logis, maka ia memperjuangkan usulan tersebut di komisinya. “Kalau semua Warteg di Jakarta membayar pajak, maka akan menambah pemasukan PAD DKI Jakarta cukup besar,” katanya. Padahal usulan pajak Warteg kala itu, dikritik Lembaga Swadaya Masya-rakat (LSM) dan masyarakat. Namun, Endah tetap yakin, pengenaan pajak pada Warteg di Jakarta tak akan memberatkan masyarakat. Endah juga sangat kritis menyoroti kinerja Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Optimalisasi penerimaan pajak restoran, hotel, hiburan dan parkir of street yang diberlakukan pada 2008, katanya hingga sekar a n g ,

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

masih belum optimal. Begitu juga, persoalan pendidikan, kesehatan dan, pelayanan masyarakat. Banyak lagi kebijakankebijakan Pemda DKI Jakarta, dikritik alumni Jurusan Arsitektur Universitas Trisakti Jakarta ini. Politisi satu ini, memang kukuh dalam memegang prinsip. Bila ada persoalan yang dianggap layak diperjuangkan, ia tak akan berhenti untuk memperjuangkannya. Sikap seorang aktifis, berani bersikap tegas dalam menyikapi persoalan ternyata masih tertanam kuat dalam dirinya. Kendati era sebagai aktivis mahasiswa sudah berlalu, namun, ‘ruh’nya tetap bersemayam pada diri wanita kelahiran Jakarta tahun 1969 yang pernah menjadi pengurus Kadinda Jakarta Selatan ini. Dialog Publik Dalam mendengarkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jakarta Selatan ini punya cara sendiri. Setiap ada kesempatan, ia mengadakan diskusi publik di kantornya Jalan Mampang Prapatan XVI Jakarta Selatan. Selain mengundang berbagai elemen masyarakat, ia juga mengundang elemen eksekutif. Dikatakan Endah, partai politik seharusnya menjadi pemandu masyarakat dalam menyampaikan masalah ke pemerintah kota. Melalui diskusi publik, berbagai usulan dan permasalahan akan bisa disampaikan langsung kepada pemerintah. Dalam diskusi tersebut, warga boleh bertanya apa saja yang terjadi lingkungannya ke pejabat terkait, seperti lurah, camat, dan Bapeko (Badan Pengawas Kota). Dari pernyataan masyarakat tersebut, nanti pejabat terkait menjelaskan secara gamblang dan jelas sehing-


TOPIK PARLEMEN ga masyarakat bisa menerima alasan atau jawaban dari pejabat terkait. “Jadi diskusi ini, semacam informasi kepada Pemkot Jakarta Selatan,” tukas Endah. Diskusi publik ini, Endah mengungkapkan, selain sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, juga memberi pesan moral kepada masyarakat luas. “Negara kita memang demokratis, tapi harus terarah,” katanya. Karena itu, masyarakat, kata Endah, harus belajar menyelesaikan masalah melalui diskusi dan musyawarah, bukan dengan otot, dan hal-hal kontroversial, yang bikin resah masyarakat bisa lang-

sung terpecahkan. Hasil dari diskusi nantinya, akan menjadi rekomendasi untuk pemerintah. Rekomendasi tersebut, terus diawasi dan kawal, sampai sejauh mana realisasinya. “Semua masalah yang terangkat dan muncul dalam diskusi ini menjadi masukan juga bagi komisi-komisi yang ada di DPRD DKI Jakarta,” bilang Endah. Melalui DPC Partai Gerindra, Endah sengaja mengundang pelaku kebijakan dan eksekutor kebijakan agar dalam diskusi terjadi dialog dua arah, transparan, dan berjalan sangat demokratis.

Ke depan, usulan masyarakat dalam Musrembang kota tak boleh ada yang ketinggalan atau tidak diakomodasi oleh pemerintah. Bila masih ada, maka Dewan akan mempertanyakan pada eksekutif. Bila perlu, Endah menekankan, “Saya akan gunakan hak saya sebagai anggota dewan.” Endah berobsesi, kelak Indonesia memiliki pemerintah yang bersih, adil, dan betul-betul memperhatikan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. “Obsesi saya sekarang lebih kepada perbaikan. Sekarang bagaimana memperbaiki pemerintah,” tandas Endah. ] Zul

Ir. Endah S. Pardjoko, MM:

Konsisten Berjuang untuk Rakyat Jumantik), pengangguran, perdagangan (pasar tradisional), kemacetan, dan pendidikan. Selama ini saya baru bisa langsung membantu permasalahan masyarakat di bidang kesehatan. Fokus saya adalah di kalangan perempuan yang berjuang di bidang kesehatan seperti Posyandu, dan PAUD. Kemudian, masalah mereka terhadap alat-alat bantu kegiatan seperti alat timbang dan alat peraga (PAUD), sudah saya bantu.

E

ndah tak menafikan perjalanan kariernya saat ini secara tak langsung ada pengaruh dari nama besar ayahnya, S Pardjoko, mantan Walikota Jakarta Selatan. Walau demikian, bukan berarti Endah ingin mendompleng dari nama besar sang ayah. Toh, sejak SMP dia sudah terbiasa hidup bermasyarakat, hingga sekarang. Endah juga aktif di berbagai kegiatan organisasi, mulai dari OSIS, Karang Taruna, LGN-OTA, Dewan Pendidikan, Kadin, hingga organisasi kepartaian. Sebelum akhirnya Endah kini menjabat Ketua DPC Partai Gerindra, ia pernah menjabat Wakil Ketua Partai Golkar DKI Jakarta (1999-2003). Berikut petikan wawancara Zul Azhari dengan wanita lulusan S2 dari Universitas Indonesia Jurusan Manajemen Pemasaran. Sebagai anggota Komisi C DPRD DKI, apa saja yang telah Anda perjuangkan untuk masyarakat, khususnya di daerah pemilihan Anda? Bersama-sama kawan perempuan di Komisi C, telah terbentuk Tim Aset yang bertujuan untuk mengawasi, menginventarisasi, serta mencarikan solusi atas semua masalah aset-aset yang dimiliki Pemerintah DKI Jakarta. Tim ini juga mencoba membuat sistem yang baik untuk manajemen aset Pemda DKI Jakarta.

Anda juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra wilayah Jakarta Selatan. Program apa saja yang ingin Anda realisasikan dalam membesarkan partai? Program yang sedang berjalan seperti diskusi publik dua mingguan dengan tujuan untuk mensosialisasikan eksistensi partai dan menjalani peran komunikasi aktif lintas partai. Saya juga menyiapkan kehumasan partai politik dalam rangka 2014 dengan membentuk struktur ranting dan subranting di tingkat kelurahan yang kuat dan aktif serta responsif.

Masyarakat tentu saja tidak ingin janji-janji dari elite politik. Kegiatan nyata yang telah diberikan kepada warga sekitar wilayah kerja Anda? Sesuai point-point kepartaian selama ini, saya berusaha memenuhi janji saya dengan tetap konsisten memperhatikan yang sudah berjuang selama ini dengan memberikan bantuan terhadap fasilitas yang saya berikan kepada masyarakat pemilih dan kader serta pengurus partai. ]

Bagaimana respon dari eksekutif terhadap usulan-usulan masyarakat yang Anda sampaikan? Selama ini yang menjadi permasalahan masyarakat adalah masalah-masalah yang berakibat dari kebijakankebijakan sosial masyarakat terhadap kesehatan (Posyandu,

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

55


TOPIK PARLEMEN

B

adan Kehormatan (BK) DPR RI telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada sejumlah anggota dewan yang terbukti melakukan pelanggaran, baik etika, moral, maupun yang diduga tersangkut atau terlibat kasus hukum. Menurut Ketua BK DPR RI, M Prakosa, keputusan tersebut sudah diambil berdasarkan Undang Undang Tata Tertib yang ada di BK. Semua fraksi pun diharuskan menghormati keputusan tersebut. “Keputusan BK itu final, dalam Undang Undang Tata Tertib begitu, BK memutuskan dan bersifat final, tidak ada lagi banding. Fraksi harus tunduk pada keputusan BK dan ini amanat tata tertib yang harus dijalankan,” jelas Prakosa. Sementara itu, Wakil Ketua BK DPR RI, Nudirman Munir yang ditemui Majalah TOPIK, meski enggan merinci siapa saja anggota dewan yang terkena sanksi tersebut, tak membantah sejumlah nama yang sempat beredar di media-media nasional. Ada tiga nama anggota dewan yang sempat beredar di media-media nasional seperti politisi dari Fraksi-PKS Misbakhun yang terjerat dalam kasus LC fiktif Bank Century tahun 2010 di mana kasusnya sudah vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kini tengah mengajukan banding, As’ad Sam dari Fraksi PD yang terkait kasus korupsi pembangkit listrik tenaga diesel di Muaro Jambi pada 2004, dan Izzul Islam dari Fraksi PPP yang terlibat dalam kasus pemalsuan ijasah dan sudah dijatuhi vonis yang berkekuatan hukum tetap. “Yang penting bagi BK, bahwa kita sudah memutuskan untuk memberikan sanksi. Memang, prosesnya bertahap,

Ketua BK DPR M Prakosa.

Sanksi Itupun Dijatuhkan Sanksi telah diputuskan. Tinggal menunggu pelaksanaannya. karena kalau sekaligus (diputuskan) ada kesulitan-kesulitan, seperti teknis administratif. Tapi, umumnya, sudah banyak yang diputuskan,” kata Nudirman yang tak menampik jika ada anggota dewan yang telah diputuskan untuk mendapatkan sanksi mengundurkan diri terlebih dahulu. Anggota dewan yang dimaksud

Politisi Partai Demokrat M Nazaruddin.

56

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

Nudirman mengundurkan diri sebelum sanksi diberikan adalah politisi PDI Perjuangan, Dudhie Makmun Murod, yang sudah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom pada 2004. Namun, tambah politisi dari Partai Golkar ini, karena Dudhie disebutkan fraksi telah mengajukan pengunduran diri, BK pun akan meninjau kembali kewenangan BK untuk memutuskan sanksi bagi yang bersangkutan. Selain kasus-kasus yang melibatkan ketiga anggota dewan yang telah disebutkan di atas, kasus terakhir pun menjadi sorotan BK DPR dalam menjatuhkan sanksi, yakni kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet Sea Games 2011. Nudirman pun mempersilahkan anggota-anggota dewan yang terkena sanksi untuk melakukan pembelaan diri. “Yang jelas, karena adanya pelanggaran-pelanggaran, seperti kode etik, tata tertib, dan hukum, sanksi diberikan. Namun, teman-teman yang diberikan sanksi tetap akan diberikan kebebasan


TOPIK PARLEMEN seluas-luasnya untuk membela diri,” tandas Nudirman. Sebelumnya, BK DPR telah melakukan pertemuan konsultasi dengan kelima pimpinan DPR untuk membicara-

daripada yang bersangkutan dipecat dari DPR melalui sidang paripurna DPR. Menurut Priyo, BK sudah memutuskan nama-nama yang telah diberi sanksi seperti pemberhentian sementara seba-

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

Wakil Ketua BK DPR Nudirman Munir.

kan mengenai sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan. Dalam pertemuan tersebut, kelima pimpinan DPR menyatakan pandangannya terkait sanksi yang akan dijatuhkan BK kepada para anggota DPR yang bermasalah. “Pimpinan DPR memberikan kewenangan penuh kepada BK untuk mengambil formula yang terbaik,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Pada kesempatan tersebut, Priyo berpesan agar sanksi yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jernih dan melalui mekanisme yang ada. Priyo juga mengimbau agar para anggota DPR yang telah menjadi terdakwa kasus tertentu, sebaiknya, mengundurkan diri. Langkah ini dinilai lebih elegan

gai anggota DPR. Namun, Ketua DPP Partai Golkar tersebut enggan menyebut nama dan kasus spesifik yang mendapat sanksi pemberhentian sementara dari BK tersebut. Priyo hanya mengatakan kasus seperti vonis terpidana sudah pasti akan mendapat sanksi. Kasus yang bersifat sudah ditindaklanjuti dari sisi hukum dan ternyata anggota yang bersangkutan atau diperlakukan atau divonis atau menjadi terdakwa itu sudah cukup alasan. “Ingat, sanksi ada yang paling ringan dan paling berat, dan sudah tentu pemberhentian kalau sudah inkracht,” ujarnya. Nudirman menyebutkan, sesuai Un-

dang Undang Tata Tertib yang berlaku maupun tata cara yang sudah disampaikan, ada lima macam sanksi yang diberikan bagi anggota dewan yang melakukan pelanggaran, yakni peringatan tertulis, pemindahan dari alat kelengkapan, pencopotan dari jabatan, pemberhentian sementara, dan terakhir pemberhentian tetap atau selamanya. “Gambaran itu sudah jelas dan sudah berulang-ulang kali pula kita sampaikan. Jadi, saya rasa, dalam hal ini, kita tunggu saja,” tutur Nudirman menegaskan. Terkait dengan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Nazaruddin yang diduga terlibat kasus proyek pembangunan wisma atlet Sea Games 2011, Nudirman mengatakan, BK akan segera memanggil saksi-saksi. Menurutnya, saat ini BK tengah bekerja dan merekap bukti-bukti yang ada, baik dari kliping media maupun sumber lain. “Bukti awal akan dikumpulkan terlebih dahulu, setelah itu yang bersangkutan kami panggil. Kita tunggu sajalah,” ujar Nudirman yang juga berprofesi sebagai pengacara ini seraya menegaskan, bahwa yang dilakukan BK hanya khusus masalah pelanggaran etika, sementara pelanggaran hukum diserahkan kepada aparat hukum. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, diduga terlibat kasus proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games XXVI Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Selain itu, anggota DPR yang juga pengusaha tersebut juga diduga memberikan uang kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, Nazaruddin diduga berada di Singapura. ] Endang

Politisi PKS Misbakhun.

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

57


TOPIK POLITIK Ibarat jamur di musim hujan, setiap menjelang Pemilu selalu saja bermunculan partai-partai baru. Sebenarnya kemunculan partai-partai baru merupakan hal yang lumrah karena bagian dari dinamika demokrasi.

DR. John Nathan Palinggi:

Semua Partai Tergelincir Sangat Dalam

K

emunculan partai-partai baru juga karena partai politik merupakan instrumen atau wadah untuk mensejahterakan rakyat dan jembatan untuk mencapai tangga kekuasaan. Namun sayangnya tujuan membuat partai politik lebih sebagai ekspresi kepentingan segelintir elite untuk melakukan berbagai macam manuver untuk kepentingan pribadi, golongan, dan kelompoknya. Sehingga tidak jarang kemunculan partai-partai politik sekarang menimbulkan Sekarang banyak tumbuh partaipartai baru menjelang Pemilu, padahal parlementary treshold atau syarat untuk masuk parlemen di Senayan cukup tinggi, berkisar antara 3-5 persen perolehan suara suatu partai. Bagaimana menurut Anda? Sebetulnya tumbuhnya partai kecil ini dimungkinkan berdasarkan undangundang. Namanya proses demokrasi, itu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menyatakan pendapat, dalam hal ini membuat partai dan lain sebagainya sehingga mereka juga menyalurkan aspirasinya melalui partai itu. Cuma di dalam negara berkembang seperti kita ini tidak dimungkinkan terjadi hal seperti itu karena dengan banyaknya partai maka unsur perbedaan pendapat akan makin menajam dan memadukan pendapat atau kompromi sangat sulit

58

rasa apatis dari masyarakat. Bagaimana dengan munculnya partai-partai politik baru menjelang Pemilu 2014? Apakah kehadirannya dapat memberikan nilai positif untuk rakyat. Bisakah partai-partai itu eksis mengingat syarat partai politik untuk masuk parlemen begitu berat. Untuk mengetahui lebih jauh, Gaus Kaisuku dari Majalah TOPIK mewawancarai pengamat politik DR. Jhon Nathan Palinggi. Berikut petikannya:

sekali. Saat ini, boleh dikatakan hanya tujuh sampai sepuluh partai saja sudah sangat sulit menyatukan pendapat untuk mencapai suatu titik kesepakatan dalam rangka kemitraan untuk membangun negara. Sebaliknya, lebih banyak diwarnai oleh pikiran-pikiran yang berjalan sendiri-sendiri masing-masing partai, tanpa kendali. Memang bisa dipahami bahwa dalam undang undang, partai politik tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Tapi apa yang terjadi pada dataran implementasinya, aspirasi, tuntutan, dan dukungan berlangsung begitu bebasnya sampai-sampai tidak jelas lagi, mana kepentingan pribadi, partai, dan mana kepentingan rakyat. Anda melihat partai-partai politik sekarang seperti apa? Boleh saya katakan sebagian besar partai tergelincir dan terjatuh sangat da-

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

lam. Artinya ketidakmampuan menjaga dan menjauhkan diri mereka dari prilaku cacat etika dalam rangka berbangsa dan bernegara. Tujuan didirikan partai kan bagaimana mereka berjuang untuk mencapai kekuasaan supaya mengatur sesuatu dalam negara untuk kemaslahatan masyarakat. Ini berbeda dengan organisasi kemasyarakatan. Partai adalah pressure group dalam istilah politiknya kelompok penekan. Sementara organisasi kemasyarakatan adalah interest group. Jadi kepentingan partai itu untuk mencapai kekuasaan supaya bisa mengatur sesuatu. Tetapi organisasi kemasyarakatan adalah kelompok kepentingan sesuai dengan UU No 8 Tahun 1985. Ormas hanya berjuang untuk kepentingan anggotanya sesuai anggaran dasar. Sementara partai berjuang untuk mencapai kekuasaan. Kesalahan besar yang terjadi adalah elite politik partai saat mereka belum menjadi


TOPIK POLITIK anggota legislatif/DPR, mereka membuat atribut sedemikian banyak. Hal ini bisa dipahami, misalnya, satu partai warnanya merah jingga atau warna tertentu, bisa merah, biru, kuning, dan sebagainya. Tetapi saat mereka dilantik sebagai seorang elite partai yang berkarya di legislatif atau eksekutif, maka pada saat yang sama pula mereka telah mengucapkan sumpah sebagai seorang elite politik yang mau mengabdikan diri pada bidang yang lebih luas, yaitu negarawan. Kenapa negarawan? Karena mereka dilantik, disumpah untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan partai. Sumpah artinya mengikatkan diri sebagai seorang negarawan yang memikirkan bangsa, negara, dan masyarakat. Tidak lagi memikirkan hanya anggota partainya saja. Tetapi memikirkan bagaimana menyatukan pendapat di DPR dan di pemerintahan supaya melayani sejumlah orang walaupun beda pendapat.

dan ikuti aturan itu. Jadi ukuran warga negara adalah tunduk pada aturan. Tapi aturan parlementary threshold sebesar 3-5 persen mendapat penolakan dari partai-partai kecil? Itu tidak masalah. Itulah gunanya DPR, karena mempunyai kewenangan untuk membuat dan menetapkan UU. Jadi serahkan saja kepada DPR. Bahwa kemudian di luar ada perlawanan, nanti kita lihat saja. Jadi tidak perlu untuk diresahkan. Yang harus diresahkan adalah partai yang telah berjuang begitu bagus dan memperoleh kepercayaan rakyat tapi tidak pernah melaksanakan tugasnya untuk membuat secara bertahap kehidupan bangsa ini menjadi sejahtera. Malah justru sebagian elite partainya maling se-

Anda melihat kondisinya sekarang seperti itu? Sekarang ini masing-masing berjuang, bahkan kalau perlu sampai pukul-memukul, hina menghina. Tapi cara itu masih lumayan, karena belum sampai pada bunuh membunuh. Tadi Anda mengatakan bahwa lahirnya partai baru merupakan proses demokrasi? Proses demokrasi, tapi bisa saja dia akan tersingkir sendiri. Tidak ada masalah selama UU belum diubah, tidak usah disesalkan. Mereka ini sebetulnya adalah bagian daripada retorika politik. Nanti juga dia akan tersingkir sendiri karena memang tidak memenuhi syarat. Mestinya UU partai politik itu dibuat sedemikian rupa syarat-syaratnya sehingga bisa mem-filter sampai maksimum hanya tiga atau lima partai politik di Indonesia. Tidak ada masalah dinaikan parlementary threshold-nya itu lima persen, karena berbangsa dan bernegara ini kan berdasarkan kesepakatan. Bahwa ada aturan yang membunuh partai atau tidak membunuh partai itu dinamika demokrasi. Selama UU disepakati, ya harus tunduk

mua. Itu yang harus diresahkan. Kalau saya analogikan, kalau teroris itu membunuh dengan meledakkan bom, yang jadi korban bisa dihitung, tapi pada saat terjadi penyimpangan, dalam hal ini perbuatan prilaku cacat etika dengan cara memanipulasi UU itu justru dapat membuat penderitaan jutaan orang. Sekarang ini terorisme tidak hanya membuat keresahan lewat peledakan bom atau senjata. Tapi terorisme telah berada pada proses pembuatan undang-undang yang tidak pernah mengakomodir kepentingan rakyat. Sekarang mulai muncul partai-partai baru. Ada Yeni Wahid, Surya Paloh, dan Tommy Soeharto. Khusus untuk partai Tommy, apakah ini memunculkan lagi semangat orde

baru? Bagaimana Anda melihatnya? Saya tidak tertarik dengan wacana orde baru, orde lama, atau orde reformasi. Tapi lebih tertarik kepada siapa saja yang mampu membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Karena sudah tidak relevan kita membicarakan orde lama atau orde reformasi. Itu omong kosong semua! Mereka yang masih mewacanakan hal itu, termasuk manusia kurang waras. Karena apa, ngapain kita bicara tentang orde lama, orde baru, toh nyatanya kita nikmati masa kepemimpinan Pak Harto. Kita nikmati kepemimpinan Pak Habibie, kita nikmati kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid, kita nikmati kepemimpinan Ibu Mega, begitupun dengan SBY. Jadi harusnya berpikir siapapun yang jadi pemimpin negeri ini harus mampu mensejahterakan rakyat. Jadi tidak perlu membicarakan hal-hal seperti itu. Bagaimana menurut Anda solusi untuk keluar dari persoalan ini? Solusinya adalah pendekatan legislasi. Semua produk legislasi yang dikeluarkan tidak bermuara pada bagaimana secara bertahap untuk memberdayakan rakyat dari sudut ekonomi, idiologi politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, itu harus disingkirkan. Jadi pendekatannya harus legislasi, dan prioritasnya adalah, pertama bangsa ini harus punya legislasi yang menyatakan bahwa dilarang keras menghina suku, agama, etnis, dan golongan. Penjara seumur hidup kalau ada yang melakukan hal seperti itu. Omong kosong kita bicara soal Pancasila kalau tidak bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Bagaimana mungkin setiap orang bisa menghina orang lain, agama orang, etnis, dan suku orang lain. Tidak bisa bangsa ini dibangun dengan hal seperti itu. Lihat Singapura, Malaysia, semuanya dirukunkan seperti itu. Kedua, harus ada legislasi yang lebih keras tentang masalah korupsi. Kalau tidak bangsa ini tidak pernah akan bangkit. Setiap orang dalam sekejap bisa menjadi pencuri, penyamun, dan koruptor, dan itu terjadi setiap saat. Semoga para elit partai lebih menyadari tugas dan tanggung jawabnya. ]

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

59


TOPIK NASIONAL

Edhy Prabowo MM, MBA: (Manager Tim Pencak Silat Sea Games XXVI)

Target Juara Umum dari Cabang Pencak Silat Manager Tim Pencak Silat Sea Games XXVI, Edhy Prabowo MM, MBA, optimis cabang olah raga pencak silat akan meraih juara umum. Ia menargetkan dapat menggondol tujuh medali emas, dari 18 nomor yang dipertandingkan.

P

esta olah raga antar bangsabangsa Asia Tenggara (Sea Games) ke XXVI sudah di depan mata. Indonesia sebagai tuan rumah bertekad menjadi juara umum. Pengurus Besar(PB) cabang olah raga saat ini sedang menggembleng atlet-atletnya agar bisa mencapai prestasi puncak saat Sea Games berlangsung. Tak terkecuali PB Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI). Bagaimana kesiapan PB IPSI yang ditargetkan menjadi juara umum? Edhy Prabowo, Manager Tim Pen-

60

cak Silat Indonesia Sea Games ke XXVI, menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi target dari KONI Pusat. Meski tidak mudah, kata Edhy, Tim Pencak Silat berusaha semaksimal mungkin agar juara umum. “Kita semua tahu pencak silat adalah olah raga bela diri yang berasal dari negeri kita. Berkat kerja keras pengurus dan pelatih yang menyebarkan ilmu bela diri ini, sekarang pencak silat sudah banyak diminati oleh negara-negara lain. Saat ini pencak silat sudah ada di 40 negara,” kata Edhy.

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

Negara-negara Asean, khususnya Vietnam dan Thailand, perkembangan sangat baik. Bahkan kedua negara itu, kata Edhy, merupakan lawan kita yang paling tangguh saat ini. Seiring perkembangan negaranegara lain dalam olah raga pencak silat, di satu sisi sangat menggembirakan. Karena ilmu bela diri asli Indonesia ini berkembang pesat. Di sisi lain, tentu “mempersulit” kita untuk mencapai prestasi tertinggi. Contohnya dalam kejuaran dunia, dalam sepuluh tahun terakhir Indonesia tidak merasakan gelar juara umum. Baru pada event 2010 kemarin, Indonesia berhasil kembali menjadi juara umum. Ketika itu lawan terberat kita adalah negara-negara Asean, seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Dalam kejuaran dunia yang diikuti 32 negara itu Indonesia berhasil meraih 10 medali emas dari 23 nomor pertandingan, mengungguli Vietnam yang hanya memperoleh delapan medali emas. Hasil dari kejuaraan dunia tersebut, dapat dijadikan bahan evaluasi pengurus untuk persiapan Sea Games XXVI yang akan diselenggarakan di Palembang dan Jakarta November 2011 mendatang. “Kita mempesiapkan atlet agar mampu memperoleh prestasi yang baik dalam event bergengsi bagi negara-ne-


TOPIK NASIONAL gara Asean itu,” tekad Edhy. Edhy bahkan bertekad pada ajang Sea Games kali ini, dari beberapa cabang olah raga yang dipertandingkan, Indonesia bisa menjadi juara umum. Kalaupun harapan itu tidak bisa diwujudkan, paling tidak pencak silat yang akan menjadi juara umum. Sebab, menurut Edhy, tentu akan sangat memalukan bila dari beberapa cabang olah raga yang dipertandingkan, Indonesia gagal meraih juara umum. Dus pencak silat sebagai satu-satunya cabang olah raga asli yang dipertandingkan, juga mengalami kegagalan. Optimisme yang sama juga diungkapkan Ketua umum PB Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Prabowo Subianto. Ia juga sudah mematok cabang pencak silat harus jadi juara umum. “Tidak ada istilah gagal,” tegasnya. Untuk mencapai target tersebut, PB sudah melakukan persiapan dengan melakukan Pemusatan Latihan (Training Centre/TC) Sea Games Juni 2010. Kemudian melakukan try out untuk membiasakan atlet dengan suasana pertandingan. Selain itu, untuk melihat kekurangan para atlet, maka akan diperbaiki. Misalnya soal fisik, kata Prabowo, sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Meski dalam pertarungan sengit, sampai akhir pertandingan stamina mereka tetap terjaga. Prabowo mengemukakan, saat ini PB sedang mempersiapkan para pesilat untuk melakukan TC ke Sanghai, China. Namun langkah yang ditempuh ini sempat mendapat pertanyaan dari para pengamat, kenapa atlet pencak silat kita harus ber-

Edhy Prabowo MM, MBA (Manager Tim Pencak Silat Sea Games XXVI)

latih ke China. Sebab, kata mereka, silat merupakan olah raga leluhur kita. Menanggapi pertanyaan para pengamat ini, Edhy menjelaskan, dipilihnya China sebagai tempat TC, karena di negeri Tirai Bambu tersebut teknologi untuk membentuk atlet yang tangguh sudah sangat baik. Berdasarkan pengalaman pada 2007, meski hanya sebulan berlatih di Sanghai University of Sport, atlet pencak silat kita berhasil menjadi juara umum Sea Games yang diselenggarakan di Thailand. TC untuk Sea Games kali ini direncanakan akan berlangsung selama tiga bulan. Di sini latihan akan dititik beratkan agar atlet mampu meningkat dan reaksi dan kecepatannya serta memilki daya tahan yang lebih baik dari sebelumnya. Edhy tak menafikan saat ini prestasi pencak silat Indonesia mengalami kemerosotan. Untuk itu, (Pengurus IPSI) berharap peran lebih pemerintah, khususnya dari sisi pendanaan. Apa yang telah dirintis Menteri BUMN dan Menpora dengan melaksanakan Nota Kesepahaman (MoU) untuk membantu pendanaan Pengurus Besar (PB) cabang-cabang olah raga merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Memang untuk event Sea Games ini pemerintah telah menganggarkan dana melalui APBN. Namun dengan tambahan dana dari BUMN-BUMN besar ini tentu akan lebih memacu atlet untuk lebih berprestasi. Sementara untuk pencak silat, BUMN yang membantu dalam pendanaan adalah PT Asuransi Kesehatan(Askes). PB IPSI dan Askes telah melakukan pembicaraan intensif terkait dengan penyaluran dana untuk Sea Games ke XXVI

ini. “Kami paham, selaku BUMN, Askes tentu memiliki regulasi agar penyaluran dana tidak melanggar aturan yang ada,” ujar Edhy. PT Askes telah menyanggupi menyalurkan dana Rp 1 miliar kepada PB IPSI dalam rangka menghadapi Sea Games. Finalisasi skema penyerahan dana tinggal menunggu pertemuan Ketua Umum PB IPSI dengan Direktur Utama PT Askes yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. “Kami berharap realisasi pencairan dana dari Askes ini bisa dilakukan dalam waktu dekat, agar tidak mengganggu program yang kami siapkan,” harap Edhy. Dalam penyelenggaraan Sea games Ke XXVI ini, disebutkan Edhy, cabang olah raga pencak silat akan mempertandingkan 18 nomor putera puteri. “Sebenarnya kami berharap 22 nomor yang ada dipertandingkan semua. Semakin banyak nomor yang dipertandingkan, kami yakin akan semakin banyak medali emas yang bisa diraih. Namun keputusan dari panitia penyelenggara hanya 18 nomor yang dipertandingkan,” papar Edhy. Dari 18 emas yang akan diperebutkan , Koni berharap agar kontingen pencak silat bisa menggondol tujuh medali emas. Dengan perolehan tujuh medali emas, diharapkan tim pencak silat kita akan menjadi juara umum. Edhy yakin, target itu akan terpenuhi. Bahkan, kata Edhy, dari hitungan-hitungan PB IPSI sendiri, paling tidak ada 10 nomor yang berpeluang besar meraih emas. Namun pihaknya tak mau dianggap sesumbar, artinya IPSI akan tetap mengikuti target yang telah dibebankan, yang penting menjadi juara umum. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

61


TOPIK HUKUM Sengketa Tanah di Kapuk, Jakarta Barat

Hak Erpacht Produk Usang Para penggugat hanya mengandalkan hak Erpacht Versponding sebagai dasar gugatannya. Apakah mereka sekadar menggugat ataukah ada unsur-unsur pemerasan? Hanya majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang akan membuktikannya.

Hartono Tanuwidjaja

P

uluhan pengusaha di Jalan Peternakan II, Jalan Kapuk Pulo dan Jalan Kapuk Sawah, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, belakangan ini mengaku resah. Pasalnya, area usaha seluas 29,13 hektar yang selama ini dijadikan tempat usaha mereka itu diklaim 16 orang yang mengaku sebagai ahli waris dari pemilik di masa lampau, Johanners Maurmans (warga keturunan Belanda) dan Salim bin Aziz (warga keturunan Arab). Pada jamannya, kedua orang ini sempat menguasai area itu (dulu bernama Karisidenan Djakarta Distrik Tangerang Desa Kapuk) berdasarkan hak Erpacht Versponding No. 10. Tindakan para ahli waris tadi tentu saja membuat pusing para pengusaha yang telah bertahun-tahun menjalankan bisnis di area itu. Para pengusaha mengklaim telah membeli tempat itu dengan cara yang benar dari pemilik terdahulu melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagai tanda kepemilikan yang sah serta dilindungi oleh negara. Namun sanggahan para pengusaha itu sama sekali tidak digubris oleh para pewaris. Selanjutnya, para pewaris mencoba peruntungan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat berbekal hak Erpacht dan

62

surat pernyataan waris. Gugatan bernomor 0246A/FHV-01/GPMH-Pdt/XI/2010 tertanggal 24 Januari 2011 bukan saja ditujukan kepada ke-27 pengusaha, tapi juga kepada kantor Primkoppol dan PT. Pertamina yang ada di area itu. Dalam berkas gugatan, para ahli waris melalui kuasanya menyatakan, tanah seluas 29,13 Ha itu semestinya menjadi hak para ahli waris. Dan para tergugat dinyatakan telah menyerobot tanah tersebut. Sejak Kapan Keturunan Belanda dan Arab Bekerjasama? Sama halnya dengan ahli waris yang mengajukan gugatan melalui advokat sebagai kuasanya, sekitar 11 orang pengusaha mengandalkan pembelaannya melalui advokat Hartono Tanuwidjaja dari kantor hukum HTP. Sewaktu ditemui di kantornya, Hartono menyatakan, gugatan yang diajukan para ahli waris terhadap para kliennya itu mengandung kelemahan. “Para penggugat yang mengaku sebagai ahli waris hanya berdasarkan kepada hak Erpacht Versponding, yang merupakan produk hukum Barat di masa penjajahan yang sudah tidak dipakai lagi sejak pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960,” papar Hartono sewaktu ditemui Nurul Hakim di kantornya. Lebih jauh dijelaskannya, UU tersebut menyatakan bahwa status tanah seperti Edigendom, hak Erpacht, atau hak Opstal wajib dikonversi menjadi hak milik sesuai undang-undang di Indonesia. Dan peraturan itu harus dipatuhi

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

selambatnya pada 1980. Sehingga apabila tidak segera dikonversi dalam waktu yang telah ditetapkan, maka tanah tersebut akan kembali dikuasai oleh negara, dan negara berhak memindahtangankan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan UUPA. Hartono juga menolak keras tudingan di dalam gugatan yang menyatakan bahwa para kliennya menyerobot dan merampas tanah yang bukan menjadi haknya. “Para klien kami mendapatkan tanah tersebut atas dasar alas hak yang benar dari pemilik sebelumnya sesuai ketentuan serta disahkan oleh pihak BPN dengan dikeluarkannya sertifikat,” Hartono menguraikan. Hartono juga menekankan kepada pihak BPN selaku penerbit sertifikat sebagai tanda kepemilikan tanah yang sah untuk memberikan perlindungan terhadap produk hukum yang telah dikeluarkannya itu. Namun, bagi Hartono menyikapi permasalahan sengketa tersebut, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik yakni sejak kapan keturunan Belanda dan keturunan Arab bersatu dalam kerjasama? Rasa-rasanya belum pernah ada. “Itu nanti yang akan berkembang dalam proses pembuktian bahwa apakah mereka layak sebagai penggugat? Sebab yang keturunan Belanda ini tinggalnya di Bogor, sedangkan yang keturunan Arab ini di Jakarta. Apakah mereka punya surat waris tersebut? Tapi kok bisa punya tanah di kapuk secara samasama? Itu membingungkan. Dan sampai saat ini mereka tidak bisa membuktikan batas-batas tanah yang mereka klaim tersebut,” pungkasnya. ] N. Hakim


TOPIK HUKUM

T

iga mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Penajam Paser Utara-Kaltim, yakni Drs. Kamaludin Sahar, H.M. Yakhson Al Khatiri, dan Suparno, kini bisa menghirup udara bebas. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang dimohonkan mereka melalui penasihat hukumnya, Suhandi Cahaya dari Law Firm Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA. Sebelum itu, ketiga mantan wakil rakyat tersebut divonis penjara selama tiga tahun setelah MA melalui putusan Kasasi Nomor 1243 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 18 November 2008 menyatakan bersalah kepada mereka atas penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. PPU Anggaran Tahun 2003 yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 3,6 miliar lebih. Putusan Kasasi itu dapat dikatakan sebagai hasil dari upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Penajam yang merasa tidak puas atas putusan bebas yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Tanah Grogot atas perkara Nomor 170/Pid.B/2006/PN.TG pada 21 Juni 2007 lalu. Nahas di putusan Kasasi, namun tidak demikian pada putusan di tingkat PK. Dalam putusan bernomor 44 PK/ PID.SUS./2010 yang ditetapkan melalui rapat musyawarah yang diketuai oleh Djoko Sarwono SH, MH, majelis PK menerima permohonan PK yang dimohonkan serta menyatakan batal putusan Kasasi Nomor 1243 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 18 November 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 170/Pid.B/2006/PN.TG pada 21 Juni 2007.

Selain itu dalam mengadili kembali, majelis menyatakan bahwa para terpidana terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran. Memerintahkan untuk melepaskan para terpidana dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak para terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya. Putusan PK yang membawa angin segar itu tentu saja disambut dengan rasa syukur oleh ketiga pemohon PK tersebut. Keluarga serta sanak saudara pun turut suka cita menyambut kepulangan mereka. Dan yang lebih penting lagi adalah wakil rakyat Kabupaten PPU kini menjadi lengkap kembali. Putusan Perkara yang Sama Saling Bertentangan Tak dapat dipungkiri, bahwa terbebasnya ketiga mantan wakil ketua DPRD Kab. PPU dari segala jerat hukum tak lepas dari peranan dan jasa dari penasihat hukum dalam upaya permohonan peninjauan kembali. Dr. Suhandi Cahaya selaku kuasa ketiganya menuturkan bahwa upaya peninjauan kembali merupakan hak dari terpidana maupun keluarganya dalam upaya mencari keadilan. Pengajuan tersebut tentunya harus dibarengi dengan bukti-bukti baru (novum) ataupun pertimbangan hukum lainnya. “Berdasarkan bukti-bukti baru serta penelaahan hukum kami selaku penasihat hukum, ada kesempatan bagi klien kami untuk mengambil haknya dalam mengajukan peninjauan kembali,� kata Suhandi sewaktu ditemui Nurul Hakim di kantornya, Jalan Gajah Mada No. 10, Jakarta Pusat.

Beberapa waktu lalu, sewaktu mewakili hak kliennya, Suhandi dalam memori PK-nya mengajukan sejumlah keberatan terhadap putusan yang bertentangan antara satu dengan lainnya. Pasalnya, dakwaan kepada ketiga kliennya itu merupakan satu kesatuan yang sama dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada Ketua DPRD dan Sekretaris Dewan Kab. PPU waktu itu. Namun, kedua pejabat itu malah diputus bebas di pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi. Menurut Suhandi, apabila atasannya saja diputus tidak bersalah, maka semestinya demikian pula dengan bawahannya. Apalagi dalam perkara tersebut mereka dijerat dengan tuduhan dugaaan tindak pidana yang sama. “Segala sesuatu yang telah dilakukan oleh klien kami selaku bawahan tentunya atas perintah maupun persetujuan dari atasannya yakni ketua DPRD, kan?� ujar Suhandi. Dalam memori PK-nya, Suhandi juga menyatakan keberatan atas displit/ dipisahkannya dugaan tindak pidana tersebut oleh JPU. Padahal, pasal-pasal yang didakwakan serta uraian kejadian peristiwanya sama. Lebih jauh lagi Suhandi menyampaikan kepada majelis MA yang memeriksa perkara di tingkat PK, bahwa telah terjadi diskriminasi hukum terhadap penanganan perkara tersebut. Pada akhirnya keberatan-keberatan dan novum yang disampaikan oleh Dr. Suhandi Cahaya tersebut menjadi pertimbangan MA dalam memutus perkara serta mengabulkan permohonan PK yang dimohonkan oleh ketiga kliennya. ] N. Hakim

Terbebasnya Para Wakil Rakyat Novum keberatan yang disampaikan oleh Dr. Suhandi Cahaya menyebabkan ketiga kliennya dapat kembali menghirup udara bebas. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu disambut dengan rasa syukur. Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

63


TOPIK HUKUM

M

asih banyaknya pengguna narkoba di Indonesia, menjadi magnet tersendiri bagi sindikat narkoba internasional memasok barang haram tersebut ke Indonesia. Ketua DPR RI Marzuki Alie pernah mengungkapkan, saat ini pengguna narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai 1,5 persen dari jumlah total penduduk Indonesia. Sedang uang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba mencapai Rp20 triliun per tahunnya dan diprediksi akan terus meningkat. Untuk mengantisipasinya, DPR RI telah melakukan perubahan atas UU 22/1997 tentang Narkotika yang kini menjadi UU 35/2009 tentang Narkotika. Perubahan tersebut dikarenakan banyaknya terjadi keterlibatan narapidana dan oknum petugas dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di

Lembaga Pemasyarakatan (LP). Sering ditemukan terjadi pengaturan atau pengendalian narkotika nasional dan internasional di LP, bahkan sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisasi. UU 35/2009 tentang Narkotika sendiri telah mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati. Toh, kehadiran UU tersebut dirasakan belum mampu mencegah meningkatnya jumlah peredaran, produksi, dan penggunaan narkoba di Indonesia. Banyaknya pengguna narkoba di Indonesia, tentu menjadi daya tarik sindikat transnasional untuk memasok barang haram tersebut dengan berbagai cara— modus operandi yang berubah-ubah. Bahkan bila perlu dengan cara nekad, misalnya menyelundupkan narkoba dalam bentuk kapsul dengan cara ditelan atau memasukkan ke organ-organ tubuh manusia. Seperti aksi nekad yang dilakukan Yanuary M Silfanus K, tenaga kerja Indonesia (TKI) di Singapura, yang direkrut sebagai kurir sindikat narkoba transnasional. “Yanuary dijanjikan akan dibayar 2 juta dollar AS atas jasanya membawa narkoba dari Singapura ke Indonesia,� kata AKBP K Lubis, S.Sos, SH, MH, Kepala Unit I Subdit II Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kepada TOPIK. Namun, aksi Yanuary terungkap aparat kepolisian. Wanita kelahiran Kupang, 9 Januari 1980 ini ditangkap di Hotel Puri In Cikini Jakarta di kamar 327, Selasa, 10 Mei 2011 dengan barang bukti heroin senilai Rp 1,6 miliar. Aparat kepolisian juga berhasil menangkap warga negara Ghana bernama Tony Appiah dan

seorang wanita Indonesia isteri Tony, Priyettin Debora Wuisan saat itu akan mengambil barang yang dibawa Yanuary. Proses pengungkapan kasus ini berawal adanya informasi dari Polisi Diraja Malaysia Bagian Narkotika yang menyampaikan bahwa akan ada kurir yang bawa narkoba yang akan masuk ke Indonesia. Yanuary menelan 54 kapsul heroin di Hotel Central kamar 301, Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Sabtu, 7 Mei dan Minggu, 8 Mei 2011. Heroin yang dibawa Yanuary berasal dari Iran dan merupakan jaringan Afrika Selatan. Dari informasi tersebut, aparat kepolisian Indonesia kemudian melakukan penyelidikan, dengan membuntuti Yanuari hingga mendarat ke Indonesia. Berikut petikan wawancara dengan AKBP K Lubis, S.Sos, SH, MH, saat proses pengungkapan penyelundupan narkoba tersebut. Bagaimana seorang Yanuary bisa menelan puluhan kapsul berisi heroin tersebut? Sebelum menelan puluhan kapsul heroin, Yanuary puasa satu hari. Setelah itu, tubuhnya disuntik cairan yang tujuannya untuk menahan rasa sakit. Barulah dia menelan kapsul-kapsul heroin itu sambil dipukul-pukul pundaknya agar masuk ke tenggorokannya. Sementara kapsul berukuran lebih besar dimasukkan ke duburnya. Jumlah kapsul heroin itu 560 gram atau lebih dari setengah kilogram. Setelah mendapat informasi dari Polisi Diraja Malaysia Bagian Narkotika, langkah selanjutnya yang dilakukan aparat kepolisian Indonesia? Kita menunggu sampai kurir itu mendarat di Indonesia. Dari pengintaian kami, diketahui wanita ini sempat singgah ke Bandung. Dari Bandung, dia naik

AKBP K Lubis, S.Sos, SH, MH

Indonesia Ladang Subur Import Narkoba 64

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011


TOPIK HUKUM bus ke Jakarta. Kemudian dia menyewa kamar 327 Hotel Puri In Cikini Jakarta. Di hotel itu dia minum obat untuk mengeluarkan kapsul yang ditelannya. Setelah kapsul itu keluar semua, dia merasakan tenggorokannya bengkak. Dan duburnya pun ketika kita tangkap masih mengeluarkan darah. Bahayanya, seandainya ada kapsul itu yang pecah di tenggorokannya, dia akan mati. Setelah mengeluarkan kapsul berisi heroin itu, barulah dia dihubungi oleh sindikat jaringan narkoba dari Malaysia. Orang itu menanyakan, apakah barang itu sudah keluar atau belum. Lalu ada pula sindikat mereka di Jakarta menelepon dia untuk mengambil barang itu di hotel. Yang mengambil barang itu di hotel adalah wanita Indonesia juga, yang bersuamikan orang Afrika. Setelah barang itu diambil lalu di bawa ke rumahnya di daerah Kembangan, Kebon Jeruk. Sepasang suami isteri itu kita tangkap di rumah kontrakannya saat sedang menimbang heroin tersebut. Setelah kita tangkap, rupanya pria Afrika ini panik, muncul rasa ketakutan yang berlebihan, hingga mengalami stres. Saking stresnya, dia mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan cara memotong alat vitalnya. Sebelumnya pria Afrika itu minta air untuk minum. Begitu diberikan, dia langsung memecahkan gelas minuman. Pecahan gelas itu dipergunakan untuk memotong alat vitalnya sampai putus. Beruntung nyawa pria itu masih terselamatkan karena kami segera membawanya ke rumah sakit untuk diberikan pengobatan. Apakah pengungkapan kasus ini baru diketahui ketika mendapat informasi dari pihak kepolisian Malaysia? Terungkapnya peredaran narkoba ini dari pengembangan kasus sebelumnya. Jadi, dari beberapa sindikat narkoba orang Afrika yang sudah ditangkap kita korek informasinya (dimintai keterangan), jaringan siapa lagi yang bermain dan sebagainya. Dari informasi sedikit yang mereka berikan itu, lantas kita kembangkan. Maka, tertangkaplah sindikat yang sekarang ini. Barang yang kita sita pun hanya 560 kg lebih. Sebenarnya sindikat ini sudah lama beroperasi, sekitar tiga tahunan. Yang mengoperasikan belum tertangkap? Sindikat mereka ini terpisah-pisah.

Saat pemeriksaan di kantor polisi.

Ini merupakan bagian sindikat Afrika yang berada di Malaysia. Sindikat mereka itu tersebar di antaranya di Afrika, Hongkong, dan Malaysia. Jadi, bos mereka ini ada di Malaysia. Dalam menjalankan bisnisnya, mereka mencari kurir yang bersedia mendistribusikan heroin ke negara-negara yang membutuhkan. Nah, untuk mendistribusikan ke Indonesia, dia menggunakan jasa kurir TKI Indonesia. Sungguh luar biasa keberanian wanita Indonesia ini. Dia berani menelan kapsul-kapsul berisi heroin dan merobek duburnya untuk dimasukkan kapsul-kapsul tersebut.

Yanuari dan isteri Tony, Priyettin Debora Wuisan.

Mengapa sindikat yang di Malaysia belum ditangkap? Kita (Indonesia) kan belum ada perjanjian Narkoba selundupan dalam bentuk kapsul. ekstradisi, jadi kita mengalami kesulitan untuk menangkap pelakunya di Malaysia. Karena tidak ada kewena- Yanuari TKI legal atau illegal? ngan. Upaya yang kita lakukan adaDia TKI legal, karena memiliki kartu lah melakukan penyelidikan terhadap tenaga kerja di Singapura. sindikat mereka jika sudah turun ke Indonesia. Tapi sebelumnya kita sudah Modus peredaran narkoba selalu mengantongi nama-nama jaringan me- berubah-ubah. Khusus untuk reka yang kami ketahui dari sindikat penggelapan narkoba yang yang sudah tertangkap. dimasukkan ke tubuh, apakah

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

65


TOPIK HUKUM

Tony Appiah bersama istrinya saat pemeriksaan.

Tony Appiah saat dibawa ke ruang perawatan.

Tony Appiah menjalani pengobatan.

saat ini kita sudah memiliki alat pendeteksinya? Alatnya sudah ada, tapi itu baru dimiliki di bidang kedokteran. Misalnya untuk memeriksa kehamilan, seperti di USG. Nah, jika ada orang yang dicurigai menyembunyikan narkoba di dalam tubuhnya, maka dibawa ke dokter untuk dilakukan USG. Tapi bagaimana cara mendeteksi

66

orang tersebut dicurigai menyembunyikan narkoba di dalam tubuh ketika baru turun di bandara? Memang, sekarang ini perangkat yang dimiliki, katakanlah perangkat Bea Cukai untuk mendeteksi penyembunyi-an narkoba di dalam tubuh belum ada. Kecuali alat pendeteksi penyembunyian narkoba, katakanlah di dalam koper dan benda-benda lainnya. Tapi, penyediaan perangkat deteksi ke tubuh manusia memungkinkan untuk dimiliki aparat penegak hukum di Indonesia. Bagaimana sanksi hukuman yang diberikan kepada para pelakunya yang sudah tertangkap? Hukumannya sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Misalnya hukuman untuk TKI Indonesia ini, posisi dia hanya sebagai orang yang membawa barang itu dari luar negeri. Maka, dia akan dikenakan pasal sebagai orang yang membawa barang itu dari luar negeri. Kalau dilihat dari sanksi hukumannya, paling tidak dia dihukum 15 tahun penjara.

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

Apakah sindikat ini ada kaitannya dengan napi warga Malaysia yang mengoperasikan narkoba dari dalam Lapas Cipinang? Jadi begini. Rata-rata Napi sekarang ini, baik yang sudah terancam hukuman mati, maupun seumur hidup, mereka masih bisa “bekerja�. Mereka masih bisa mengendalikan bisnis narkoba dari dalam penjara melalui alat komunikasi handphone. Jadi antara sindikat yang sudah tertangkap di Indonesia dengan sindikat yang berada di luar negeri, ma-sih melakukan komunikasi. Sekarang, katakanlah, mereka ingin merekrut seorang kurir, mereka bahkan tidak saling jumpa muka. Mereka cukup menjalin komunikasi, misalnya dengan cara chating di internet. Penyediaan dana yang dibutuhkan kurir itupun cukup dikirim via transfer ke nomor rekening kurirnya. Nah, dalam perjalanan kurir tersebut, katakanlah dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar negeri kembali lagi ke Indonesia, itu dipantau oleh sindikat mereka. Mungkinkah Direktorat Polda Metro Jaya diberikan kewenangan untuk menyadap telepon napi-napi yang sudah mendekam di penjara? Kalau memang informasi tersebut sudah pas, artinya berdasarkan penyelidikan sudah memenuhi unsur-unsur yang cukup, ya tentu kita juga seperti itu. Kita diberikan alat untuk mendeteksi komunikasi di antara mereka. Kenapa Indonesia menjadi sasaran empuk import narkoba? Karena masyarakat kita masih banyak pengguna narkoba, berarti narkoba yang masuk juga banyak. Dengan banyaknya pengguna, maka nilai jualnya semakin tinggi. Kalau di Malaysia harga shabu antara Rp 700 juta per kilogram, di Indonesia harganya sudah Rp 1 miliar per kilogram. Itu baru harga per kilogram. Jika dijualnya dengan per gram, di Indonesia harganya bervariasi antara Rp 1,8 juta hingga Rp 2 juta per gram. Berarti kalau jumlahnya 1 kilogram, harga jualnya mencapai Rp 2 miliar. Inilah yang membuat semakin suburnya para bandar narkoba dari luar negeri tertarik menjual narkoba ke Indonesia. Karena untungnya sangat menggiurkan. Kalau kita lihat dari efeknya, satu gram shabu itu bisa dipakai oleh sepuluh orang. Apalagi jumlahnya satu kilogram, 100 orang yang kena. ] Syarif/Mirza


TOPIK HUKUM

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

67


TOPIK HUKUM

Dari kiri, Prof DR Romli Atmasasmita, DR Benny K. Harman, D. Andhi Nirwanto, Adnan Topan Husodo.

Korupsi Telah Merambah Berbagai Sektor Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Alih-alih mengurangi, yang terjadi justru peningkatan dengan beragam modus.

P

arahnya lagi prilaku koruptif telah terdesentralisasi ke daerahdaerah yang melibatkan para pejabat daerah. Belum tuntas penindakan terhadap para pejabat dalam korupsi anggaran maupun penuntasan perkara mafia peradilan dan perpajakan yang melibatkan oknum aparat penegak hukum dan pejabat asing, telah muncul lagi kasus yang melibatkan anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah.

68

“Banyaknya pejabat di daerah yang tengah dilakukan penindakan atas dugaan berbagai kasus korupsi, semakin menambah pajang deretan penindakan terhadap perkara korupsi oleh institusi penegak hukum, baik dalam tahap penyelidikan/penyidikan maupun dalam tahap penuntutan. Hampir tidak ada sektor ataupun bidang yang imun dari penyakit korupsi. Malah dalam realitasnya telah menjalar ke segenap aspek kehidupan manusia,” ungkap Jaksa Agung Muda

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

Tindak Pidana Khusus Andhi Nirwanto. Oleh karenanya, disebutkan Andhi, Word Bank pernah menyebut fenomena korupsi di Indonesia dengan istilah “the cancer of corruption”, sebagai penyakit kronis yang dapat membahayakan sekaligus menghambat pembangunan dan menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah. Catatan merah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebagaimana dirilis oleh lembaga survey internasional tersebut, tidak terlepas dari realitas korupsi yang hampir terjadi di seluruh sektor (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), swasta, pejabat pejabat asing, dan segenap aspek kehidupan manusia. Banyak faktor dan indikator yang dapat dipakai untuk menjelaskan fenomena korupsi di Indonesia. “Korupsi yang terjadi di lingkungan legislatif dan eksekutif dewasa ini tidak terlepas dari kecenderungan DPR yang lebih banyak memerankan fungsi budgeting daripada fungsi legislasi dan pengawasan. Di mana pada saat ini terdapat trends dari kementerian dan lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai pendekatan dalam rangka pembahasan rencana anggaran institusinya dengan DPR,” papar mantan Kajati DKI ini. Apabila tidak diwaspadai, menurutnya, fenomena tersebut sangat rentan dan rawan menciptakan suap-menyuap. Karena masing-masing kementerian


TOPIK HUKUM tersebut akan berusaha dengan berbagai cara untuk menggolkan rencana anggaran institusinya masing-masing. Sehingga apabila pengajuan anggaran saja menimbulkan berbagai kerawanan, maka dikhawatirkan dapat berimbas pula terhadap implementasi penggunaan anggaran di kementerian dan lembaga pemerintah yang bersangkutan. Lebih jauh dikatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) dan salah kaprahnya implementasi otonomi daerah menjadikan maraknya korupsi yang melibatkan para pejabat daerah. Karena otonomi daerah yang tidak diikuti peningkatan partisipasi dan pengawasan masyarakat menjadi salah satu penyebab semakin banyaknya korupsi di daerah. Andhi juga menguraikan bahwa berbagai realitas obyektif serta catatan merah dari lembaga-lembaga survey dan penggiat anti korupsi itu semakin menyadarkan pemerintah dan bangsa Indonesia untuk mengambil langkahlangkah dan kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi secara komprehensif. Upaya tersebut tercermin dalam sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Andhi Nirwanto.

bersih dan bebas KKN. Dirinya juga menyoroti terkait hukum acara pidana dalam praktik seringkali sudah tertinggal dengan perkembangan teknologi informasi. Misalnya sarana persidangan dengan menggunakan teleconfrenence, alat bukti elektronik, rambu penyadapan (wire tapping) belum diatur dalam hukum acara pidana. Dalam praktek yang terjadi selama ini, terkait halhal tersebut di atas, harus berdasarkan aturan-aturan khusus dalam berbagai peraturan perundangan, misalnya UU Terorisme, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pencucian uang, UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara se-pintas memberikan aturan terkait hukum acara pidana. Realitas tersebut membuktikan bahwa UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah seharusnya direvisi. Sementara Prof. DR. Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran Bandung, lebih menyoroti pada upaya memulangkan para koruptor yang lari keluar negeri. Untuk itu, arah pemberantasan korupsi di Indonesia harus kompherensif dan bertumpu pada adanya pemahaman para aparat penegak hukum terhadap aturan hukum yang berlaku, khususnya hukum internasional. Ini berkaitan dengan banyaknya para pelaku korupsi yang lari ke luar negeri, namun pemerintah sangat sulit untuk melakukan ekstradisi terhadap mereka. “Hal ini terjadi karena para aparat hukum kita kurang memahami hukum internasional, sehingga seringkali tidak dapat melakukan upaya paksa terhadap para koruptor yang lari ke luar negeri, seperti Singapura,” kata Ramli. Ia mengatakan bahwa strategi dan upaya pemberantasan korupsi pada masa depan harus bertumpu pada beberapa hal, di antaranya; tinggalkan penegakkan hukum reaktif, perkuat penegakkan hukum proaktif, perkuat kinerja birokrasi dengan sistem check and balances melalui parlemen, kontrol eksternal dan tegakkan asas legalitas, asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas. Selain itu juga adalah perkuat pengadilan Tipikor, perkuat kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Serta memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi KPK, fokus pada korupsi oleh PEPS dan penegak hukum. “Dan yang tidak kalah pentingnya adalah membentuk lembaga pencegahan korupsi seperti KPKN,” tukasnya.

Adnan Topan Husodo, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)

Adnan Topan Husodo, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), mengatakan, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan sangat lamban. Hal justru ini dikarenakan banyak aturan hukum yang justru menghambat aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi. “Adanya aturan yang justru menghambat agenda penegakan hukum seperti ijin pemeriksaan, pencemaran nama baik, remisi, grasi, pembebasan bersyarat, dan lainlain. Selain itu yang paling penting juga adalah belum diadopsinya aturan yang dapat menerobos stagnasi penegakan hukum di antaranya pembuktian terbalik murni, perampasan asset, illicit enrichment (kekayaan yang diperoleh dari cara tidak wajar), dan sebagainya,” urai Adnan. Untuk itu, ke depan Adnan mengusulkan agar pemerintah mempunyai agenda starategis yang jelas dalam menangani kejahatan korupsi yang ibaratnya sudah menjadi virus yang sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa. “Reformasi di lembaga penegak hukum harus menjadi prioritas, termasuk pemberantasan korupsi di sektor tersebut. Selain itu juga harus diimbangi dengan dukungan politik yang besar untuk menyusun agenda pemberantasan korupsi yang efektif melalui agenda seleksi pejabat KPK dan penyusunan aturan hukum anti korupsi yang kuat dan tegas,” himbaunya. ] Gaus Kaisuku

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

69


TOPIK HANKAM

Penetapan Edhie untuk Persiapan Agenda 2014? Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo terpilih sebagai KSAD menggantikan Jenderal George Toisutta. Persiapan “agenda� di 2014?

Pangkostrad Letjend TNI Pramono Edhie Wibowo.

T

eka-teki soal siapa yang bakal menggantikan posisi Jenderal George Toisutta sebagai KSAD, terjawab sudah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada Rabu, 29 Juni 2011, telah memutuskan Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo sebagai KSAD baru. Pelantikan Pramono pun dilangsungkan di Istana Negara, Kamis, 30 Juni 2011, yang dipimpin langsung Presiden SBY. Peraturan Panglima (Perpang) No 15/III/2009 pada 24 Maret 2009 memastikan KSAD Jenderal George Toisutta pensiun pada 30 Juni 2011. Lahir pada 1 Juni 1953, masa pensiun Toisutta dihitung 30 hari setelah ia menginjak umur 58 tahun atau memasuki usia pensiun TNI AD. Sebelumnya, dari tujuh nama yang muncul ke permukaan, nama Pramono memang diprediksi kuat bakal menggantikan posisi George Toisutta. Analisanya,

70

Pangkostrad Letjend TNI Pramono Edhie Wibowo merupakan adik kandung Ani Yudhoyono, isteri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Pramono Edhie Wibowo juga pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Latar belakang ini membuat parpol seperti Partai Demokrat dan PDIP diduga akan mendukung Pramono selaku KSAD. Adapun keenam nama kandidat lainnya yaitu Wakasad Letjend Budiman, Dankodiklat Letjen Marciano, Kasum TNI Letjend TNI Letjend Johanes Surjo Prabowo, Rektor Universitas Pertahanan Letjend TNI Syarifuddin Tippe, Sesmenko Polhukam Letjend Hotmangaraja Pandjaitan, dan Mantan Irjen TNI Letjend M Noer Moeis. Akan tetapi, dilihat dari kepangkatan dan masa pensiun, nama Budiman yang baru berusia 55 tahun dan Pramono, 56, lebih berpotensi untuk menggantikan Toisutta. Sementa-

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

ra Marciano Norman dan Surjo masingmasing berusia 57 tahun sehingga masa pensiun mereka tinggal setahun lagi. Sementara masa pensiun Syarifuddin, Hotmangaraja, dan Moeis kurang dari satu tahun lagi. Hanya bagi penggiat HAM berharap, siapapun KSAD berikutnya harus mampu melanjutkan agenda reformasi, terutama mengubah kultur prajurit untuk menghormati HAM, tidak ikut dalam urusan politik praktis, menyiapkan prajurit untuk ikut pemilu 2014 tanpa terjebak ikut berpolitik praktis, serta penuntasan bisnis TNI AD. Analis pertahanan Universitas Indonesia (UI) Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, sistem Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) seharusnya dibiarkan berjalan tanpa ada intervensi kepentingan, arahan, dan titipan politik sipil. Menurut Connie, sudah ada dua nama kuat di peta calon


TOPIK HANKAM KSAD. Ia mengonfirmasi dua nama itu adalah Wakasad Letjend TNI Budiman dan Pangkostrad Letjend TNI Pramono Edhie Wibowo. “Beliau yang SBY suka. Itu benarbenar pilihannya ada di tangan Presiden. Tinggal visi misinya mau ke mana?” ujar Connie. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo, menilai ada dua kandidat kuat untuk menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menggantikan George Toisutta yang memasuki masa pensiun pada akhir Juni ini. “Saya melihat ada dua yang memiliki kandidat kuat, yakni Pangkostrad Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo dan Wakasad Letjen TNI Budiman,” kata Tjahjo. Namun, lanjut dia, masih ada dua kandidat lainnya yang memiliki peluang untuk menjadi KSAD yakni Kepala Staf Umum (Kasum) Mabes TNI Letjen Johanes Surjo Prabowo dan Letjen Marciano Norman yang kini sebagai Dankodiklat Angkatan Darat (AD). “Namun, saya kira Pramono dan Budiman yang kuat,” tuturnya. Menurut dia, calon-calon KSAD minimal memiliki pengalaman di bidang teritorial, yakni memimpin Kodam, Korem, dan Kodim. Serta memiliki pengalaman di bidang operasional, yakni Kopassus, Kostrad, dan kepala brigade lainnya. Ia menyebutkan, posisi KSAD ini mendapat sorotan politik karena KSAD yang akan datang memiliki peluang menjadi Panglima TNI. Pasalnya, memasuki 2014. Munculnya nama Pramono Edhie Wibowo, lanjut dia, karena dirinya melihat Pramono sudah ditunjuk oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Mabes TNI yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menambahkan, walaupun Pramono harus sudah pensiun pada 2013, namun tidak bisa menjadi pertimbangan untuk tidak dipilih. “Masa pensiun masih bisa diperpanjang saat akan menjabat sebagai Panglima TNI,” ujarnya. Direktur Program Imparsial Al Araf menambahkan, Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Ombudsman harus diikutsertakan memberi masukan mengenai jejak rekam para calon KSAD. “Agar calon yang ada memiliki kredibilitas memimpin Angkatan Darat,” katanya. Sementara Pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusabakti menilai siapapun yang yang dicalonkan baik itu Pramono Edhie maupun yang lain sebagai KSAD,

Wakasad Letjend Budiman.

harus melalui proses penilain Wanjakti. “Tergantung dari penilaian wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi) TNI mengatakan dia layak atau tidak untuk menduduki jabatan itu, kalau layak mengapa tidak,” kata Ikrar. Disinggung soal faktor kedekatan Pramono Edhie sebagai adik kandung Ani Yudhoyono, Ikrar tidak mempermasalahkan hal itu selama dirinya mempunyai kemampuan untuk mmenduduki jabatan KSAD. “Masalah kedekatan atau nggak dalam hal ini sebagai adik Ani Yudhoyono harus dilihat juga, maksudnya di sini adalah bahwa jangan kemudian gara-gara seorang itu misalnya adik ipar atau bukan adik ipar kemudian kita tidak memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk maju. Kalau memang dirinya memenuhi syarat,” ujar pengamat yang dikenal kritis ini. Nama-nama calon yang disebutkan di atas, bagi Ikrar hanya TNI AD yang bisa menilai siapakah yang pantas untuk menduduki kursi KSAD. “Hanya TNI Angkatan Darat yang bisa melihat dan

menilai sendiri, kira-kira mana paling tepat untuk jabatan itu. Tinggal lihat saja misalnya orang itu pernah menjadi Pangdam, apakah pernah di kependidikan, semuanya itu kan harus ada dan sudah ada aturannya. Karena menjadi KSAD itu harus melalui jenjang-jenjang seperti itu. Kemudian, kalau dia belum melaui jenjang seperti itu tentu masyarakat akan bertanya,” imbuhnya. Adanya isu bahwa pencalonan Pramono Edhie Wibowo untuk menduduki jabatan KSAD dikaitkan dengan agenda Pilpres 2014, dirinya tidak menampik hal tersebut. “Bukan mustahil itu terjadi. Karena selama ini orang menduga bahwa dia (Edhie) akan menjadi pengganti KSAD George Toisutta, setelah itu dalam waktu dekat ini mungkin Panglima TNI diganti dan kemudian setelah itu adik ipar (Edhie-red) diplot jadi panglima TNI dalam satu setengah tahun mendatang. Kemudian ketika menjelang Pemilu Presiden 2014, dia sudah layak untuk menjadi seorang presiden, jadi tidak mustahil,”tutup Ikrar. ] Gaus K/MI

Dankodiklat Letjen Marciano Norman.

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

71


INFO EVENT

Mutu Pelayanan Bank Naik Tak Mengurangi Risiko Pembobolan

K

etatnya kompetisi menuntut bank-bank untuk makin giat meningkatkan mutu pelayanannya. Hasil survei bertajuk Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2011 pun menunjukkan indikasi mutu pelayanan bank-bank di Indonesia mengalami peningkatan selama sepuluh tahun terakhir. Dalam BSEM 2011 ini, tingkat pelayanan prima (service excellence) bank-bank mengalami peningkatan. Namun, ketika mutu pelayanan bank-bank terus mengalami peningkatan, potret pelayanan bank justru diwarnai pembobolan dana nasabah yang melibatkan tindakan kolusif orang dalam. Setelah kasus pembobolan dana nasabah Citibank oleh Malinda Dee dan juga aksi kekerasan kepada pemegang kartu kredit Citibank yang diduga dilakukan debt collector Citibank pada akhir Maret lalu, publik kembali terhenyak oleh kasus pembobolan dana Rp111 miliar milik Elnusa di Bank Mega. Menurut Eko B Supriyanto, Direktur Biro Riset Infobank dan Penanggung Jawab Redaksi Majalah Infobank, kasus pembobolan nasabah private banking dan meninggalnya nasabah kartu kredit Citibank, itu bisa merusak citra perbankan nasional. “Dikesankan seolah-olah perbankan nasional tidak aman dan bisnis kartu kredit mendapat cobaan berat. Dan diperkirakan non performing loan kartu kredit bisa mencapai 25% jika per-

72

soalan jasa penagihan pihak ketiga tidak segera tuntas,” ujar Eko B Supiyanto. Menurut Eko, kejahatan kerah putih di bidang perbankan masih sulit dihilangkan jika ada perilaku kolusif antara orang dalam dengan pihak luar bank yang sulit dideteksi. “Manajemen bank sudah seharusnya merubah mekanisme pengawasan terhadap perilaku dan perubahan gaya hidup karyawan. Manajemen harus bertindak tegas terhadap perubahan gaya hidup karyawannya,” imbuh Eko. Menurutnya, sistem rotasi dan cuti dapat dipastikan berjalan sesuai kebijakan intern perusahaan. Kasus yang menimpa bank asing seperti Citibank menunjukkan ternyata bank-bank asing bukan jaminan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam survei pelayanan, mutu pelayanan prima kelompok bank asing mengalami penurunan sementara kelompok bank BUMN terus membaik. Dan seperti yang terlihat dalam (BSEM) 2011, tidak ada satupun bank asing yang masuk dalam jajaran 10 bank umum terbaik dalam pelayanan prima. Citibank yang tahun lalu masih berada di urutan kesepuluhan tahun ini terpental. Secara berurutan, 10 bank yang masuk dalam The Best bank Service Excellence 2011 adalah sebagai berikut: (1) Bank Mandiri, (2) Bank Internasional Indonesia, (3) Bank OCBC NISP, (4) PermataBank, (5) Bank BNI, (6) Bank CIMB Niaga, (7) BRI, (8) Bank Central Asia, (9) Bank Danamon, dan

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

(10) Bank Bukopin. “Menurut hasil riset, terlepas dari pemilikan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia, ternyata bank-bank swasta nasional mampu memberikan pelayanan yang lebih baik ketimbang bank asing. Bahkan, bank BUMN, seperti Bank Mandiri menjadi yang terbaik selama empat tahun berturut-turut. Sementara bank-bank asing, seperti HSBC, Citibank & Standard Chartered Bank tidak masuk dalam hitungan 10 besar,” kata Eko B. Supriyanto. Untuk kategori bank syariah, peringkat pelayanan 10 bank syariah secara berurutan adalah, (1) PermataBank Syariah, (2) BII Syariah, (3) Bank Muamalat, (4) Bank CIMB Niaga Syariah, (5) BRI Syariah, (6) Bank Syariah Mandiri, (7) BCA Syariah, (8) BNI Syariah, (9) Bank Bukopin Syariah, dan (10) Bank OCBC Syariah. Sedangkan untuk kategori bank pembangunan daerah (BPD), 10 bank terbaik dalam pelayanan prima adalah (1) Bank Nusa Tenggara Barat (NTB), (2) Bank Sumatera, (3) Bank Daerah Khusus Ibukota, (4) Bank Kalimantan Timur, (5) Bank Jawa Timur, (6) Bank Kalimantan Selatan, (7) Bank Sulawesi Selatan, (8) Bank Jawa Tengah, (9) Bank Riau, dan (10) Bank Sulawesi Utara. BSEM yang dilakukan dengan metode mystery shopper merupakan survei pelayanan bank yang dilakukan MRI bekerja sama dengan majalah InfoBank. Survey pelayanan prima terhadap perkembangan kualitas layanan bank-bank umum walk in channel, yaitu kantor cabang, satpam, teller, customer service, dan banking hall, serta melalui e-channel seperti ATM, phone banking, sms banking, mobile banking dan internet banking. Dengan metode ini, survey sebenarnya memotret “customer experience” di berbagai interaksi nasabah dengan banknya. Tahun ini, survei pelayanan prima dilakukan di Jakarta, Denpasar, Lampung, Makassar, dan Malang, serta daerah-daerah lain yang menjadi wilayah beroperasinya 22 BPD yang ikut dalam survei ini. ] Adang/Biro Riset Info Bank


INFO NIAGA

H

anphone BlackBerry memang masih banyak diminati konsumen di Indonesia. Salah satunya adalah varian BlackBerry Monaco Touch Spesifikasi Review, smartphone yang diluncurkan Research In Motion (RIM). Lantas seperti apa sih keunggulan dari varian ini? BlackBerry Monaco Touch Monaco dilengkapi fitur-fitur khusus fungsi full touchscreen bukan keyboard QWERTY fisik. Research In Motion ini rencana perangkat untuk sebuah smartphone global dengan mendukung ponsel dengan konektivitas data CDMA EV-DO dan juga bekerja pada GSM/ GPRS/EDGE dan UMTS/ HSDPA. BlackBerry Monaco Touch ini didukung oleh prosesor Qualcomm 1.2GHz, memori RAM 768MB, 4GB penyimpanan internal, video layar touchscreen 3.7-inch kapasitif dengan resolusi 480 x 800 piksel dan rasio 15:09, 5 mega pixel autofocus kamera dengan fitur 720p HD pencatatan dan LED flash, Accelerometer, kedekatan, magnetometer, berjalan pada sistem operasi BlackBerry 6.1. Spesifikasi lain dari smartphone Touch Monaco 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 2.1, Mobile Hotspot, Dukungan Hot Swap MicroSD Slot, GPS, Near Field Communication (NFC) juga pre sarat dengan Blackberry Evolution 6 dengan Open GL ES 2.0. Dimensi Monaco smartphone BlackBerry 120x62x11.5mm. ] Wawa

Melengkapi Varian BlackBerry Anda Spesifikasi BlackBerry Monaco Touch Brand Type Also known as Form factor Color Phone Network

Service Bluetooth Infrared Wi-Fi (WLAN) USB Fax / Data Main display Color display Dimensions Resolution External display Internal memory External memory Memory slots Storage types Battery Standby time Talk time Vibrate alert Photo ID

: BlackBerry : Monaco Touch : BlackBerry Touch : Candybar : Black : 3G, CDMA, CDMA EV-DO, CDMA2000, GSM, UMTS (3G) : 850, 900, 1800, 1900, 2100 : v2.1 with EDR : No : Yes : Yes MicroUSB v2.0 : N/A : Color TFT capacitive touchscreen : 16.000.000 colors : 3.7 in. : 480 x 800 pixels : No : 4GB : 32GB : 1 : MicroSD, MicroSDHC : Standard battery, Li-Ion : N/A : N/A : Yes : Yes

Ringtones : MP3 Camera : Yes Megapixels : 5 megapixels Maximum photo resolution : 2592×1944 pixels Digital zoom : Yes Optical zoom : No Auto focus : Yes Flash : Yes Recording video : Yes Second (front) camera : No SMS : Yes MMS : Yes T9 text function : Yes E-mail : Yes Internet browsing : Yes FM radio : No Java : No Audio player : AAC, MP3, WMA Video player : H263, H264, MP4, WMV Add ringtones : Yes Organiser : Organiser, Voice memo Video call : No Other features : BlackBerry OS 6.1, 1.2GHz processor, Accelerometer & Proximity sensor, Optical trackpad, Downloadable games, NFC support Weight : N/A Dimensions (H x W x D) : 4.7×2.4×0.5 in.

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

73


TOPIK RAGAM

Keberagaman Kain Nusantara Dalam Rancangan Nan Elok I Kain merupakan salah satu bentuk representasi budaya dari suatu daerah. Dengan berbagai keunikannya, eksotika kain nusantara mengilhami para desainer Tanah Air.

74

ndonesia terkenal dengan keragaman budaya dan peninggalan leluhur. Salah satunya adalah kain tradisional. Sebut saja songket dari Palembang (Sumatera Selatan), tenun sutra khas Bugis, tenun khas Aceh, tenun Flores, batik khas Jawa, songket dari Bali, sutra dari Makassar, tenun Garut, kain ulap doyo dari Kalimantan Timur, dan lain-lain. Setiap kain menampilkan kekhasan dan keunikannya masingmasing. Sejumlah desainer yang tergabung dalam Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) berkesempatan menggali potensi yang ada pada kain-kain tradisional tersebut. Hengki Kawilarang mengangkat kain tradisional Tanah Air yang begitu kaya dengan corak, motif dan bahan yang mempesona. Kain Batik Pesisir, Tenun Garut, kain Songket Palembang, Songket Bali,

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

dan Sutra Makassar berkolaborasi dalam paduan etnik dan modern. Keindahan, romantisme dan kemewahan ditampilkan Hengki dalam gaya yang penuh dengan kualitas tinggi. Permainan warnawarna indah yang menciptakan detail unik dan feminim berpadu dengan aplikasi kristal, payet, bebatuan dan logam.

Defrico Audy, desainer muda APPMI, mengangkat keanekaragaman budaya Kutai, Kalimantan Timur, melalui kain khasnya, yakni ulap doyo dan kain motif dayak. Kebudayaan yang sangat kental dengan kepercayaan animisme dalam masyarakat Kutai, Kalimantan Timur, menjadi inspirasi Audy, sapaan akrab Defrico Audy, dimana ia meletakkan kerincingan pada baju sagta yang diterjemahkannya sebagai alat untuk memanggil arwah pada saat upacara agama. Dengan mengambil


TOPIK RAGAM cara berpakaian penduduk Dayak yang berciri khas memakai busana secara tumpuk, Audy menghadirkan pakaian wanita ala prajurit perang dan raja yang glamor. Penggunaan kain ulap doyo yang dikombinasikan dengan chiffon silk, thai silk, satin silk yang di-print dengan motif ulap doyo dan sequin leather. Desainer APPMI lain pun tak kalah menampilkan keragaman budaya Tanah Air berupa kain-kain tradisional melalui hasil-hasil karya rancangan terbaiknya, seperti Ade Irma yang mengangkat motif kapalo samek (sulaman khas Bukittinggi, Sumatera Barat) dalam detail rancangannya yang bernuansa muslimah, Adhy dan Alie yang mengangkat kain tenun khas Bugis yang kaya akan warna, tenun dari Flores yang menjadi inspirasi desainer Jeny Tjahyawati, Zainal Songket yang mengangkat kain khas Palembang (Sumatera Selatan) yakni songket, songket Silungkang yang menjadi aspirasi desainer Fomalhaut Zamel, dan desainer APPMI lainnya. Keragaman budaya Tanah Air melalui kain-kain tradisional yang diangkat para desainer APPMI menjadi bagian dalam even tahunan Jakarta Fashion & Food Festival (JFFF) yang digelar pertengahan Mei 2011 di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. JFFF sendiri merupakan sebuah perayaan tentang mode dan kuliner tahunan, yang misinya mengangkat reputasi Jakarta sebagai pusat mode dan wisata belanja Asia, sekaligus memajukan industri boga dan kuliner Tanah Air. Mengusung tema InCulturation, JFFF 2011 turut berupaya menumbuhkan kecintaan akan produk dan warisan seni budaya Indonesia untuk mengembangkannya menjadi hasil karya bernuansa modern tanpa meninggalkan keunikan identitas budayanya. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

75


TOPIK KULINER

Bengkulu dan Wisata Kuliner

S

dapat dengan mudah diperoleh di beberapa sentra makanan khas Bengkulu yang tersebar di beberapa titik di kota Bengkulu, salah satunya di Jalan Soekarno Hatta, tidak berapa jauh dari rumah sejarah Presiden Soekarno dan juga di Jalan Fatmawati Soekarno.

Lempuk atau Lempok Durian Lempuk atau Lempok Durian berbahan baku daging buah durian. Pada dasarnya, lempuk atau lempok durian ini hampir sama dengan dodol, makanan khas Jawa Barat. Cara pengolahannya, daging buah durian disangrai hingga kering dan kadar airnya seminimal mungkin, bersifat agak lengket dan adonan cenderung menyatu. Lempuk atau lempok durian sangat lezat disantap bersama kopi hangat pada saat cuaca dingin. Pada saat ini, lempuk durian

Tempoyak Penganan satu ini sangat terkenal di Bengkulu, bahkan hingga luar Bengkulu. Bagi kebanyakan orang, belum lengkap rasanya jika berkunjung ke Bengkulu tanpa membawa oleholeh makanan khas satu ini. Tempoyak terbuat dari daging buah durian dan berbentuk menyerupai saus, sehingga tempoyak dapat Tempoyak. juga disebut sebagai saus durian. Daging isi buah durian cukup ditaruh di dalam wadah tertutup dan didiamkan selama beberapa hari sesuai dengan selera dan keinginan masing-masing orang. Tempoyak cenderung lebih awet dan dapat bertahan beberapa bulan lamanya. Tempoyak dapat dijadikan sambal dengan ikan dan disuguhkan bersama lalapan atau rebusan sayur dan dapat juga dicampur dengan beraneka masakan berkuah. Tempoyak bisa juga

etiap daerah memiliki kekhasan tersendiri, baik adat istiadat, budaya, bahkan makanan tradisional. Pada umumnya, makanan tradisional masing-masing daerah mengikuti tradisi atau kebiasaan dan lingkungan. Sayang rasanya, jika kita berkunjung ke salah satu daerah di Tanah Air tanpa merasakan atau mencicipi makanan khas setempat, karena belumlah tentu kita dapat menemukannya di tempat atau daerah lain. Bengkulu sebagai salah satu provinsi di Indonesia pun tak kalah dengan daerah lain di Tanah Air. Berbagai jenis makanan khas tradisional asal kota ini pun tersaji. Apa sajakah makanan khas tradisional Bengkulu? Berikut beberapa di antaranya :

Lempok Durian.

76

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011


TOPIK KULINER dikombinasikan dengan aneka bahan masakan lainnya, seperti ikan, tempe, petai, dan lain-lain. Gelamay Gelamay sebenarnya memiliki kesamaan dengan lempuk atau lempok durian dan dodol. Hanya saja, perbedaannya terletak pada bahan pembuatannya. Gelamay terbuat dari tepung beras ketan hitam dan dapat juga dicampur dengan tepung beras ketan putih, cairan santan kental dan juga gula merah hingga kalis dan mengental. Proses selanjutnya, Gemalay. masukkan tepung beras ketan hitam dan adonan, kemudian diaduk secara terus-menerus hingga kental, lengket, dan membeku. Setelah itu, Gelamay dipindahkan ke dalam cetakan dan didiamkan hingga dingin dan membeku. Bagar Hiu Hiu merupakan salah satu jenis ikan ganas yang hidup di laut. Meski terkenal ganas, ternyata, ikan satu ini dapat juga dijadikan santapan khas yang cukup nikmat. Salah satunya oleh masyarakat Bengkulu yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi pesisir pantai, hiu merupakan hidangan favorit terutama saat ada hajatan besar. Hiu biasanya diolah menjadi salah satu kuliner khas Bengkulu, yakni Bagar Hiu. Biasanya, sang koki haruslah orang yang ahli dalam mengelola dan meracik ikan jenis tersebut. Karena jika tidak, selain hasilnya tidak enak, olahan ini akan mengeluarkan bau amis yang sangat tajam. Sebelum dimasak, biasanya, hiu dibumbui terlebih dahulu dengan bawang putih dan jeruk nipis kemudian digoreng agar tidak amis. Bagar hius sepintas seperti kari daging. Hanya bedanya, kuah dari jenis masakan ini dikombinasikan dengan kelapa giling yang terlebih dahulu disangrai. Karena ikan hiu sulit diperoleh, jenis masakan khas ini tidak terlalu familiar sekalipun di Bengkulu. Jenis masakan khas satu ini hanya dapat dijumpai di rumah makan tertentu saja. Namun, jika ada hajat

gedang (istilah orang Bengkulu), biasanya, menu ini selalu ada, terutama bagi mereka yang berasal dari desa di sekitar pesisir. Lema/Lemea Bahan dasar pembuatan Lema adalah rebung bambu atau iwung yang dicincang halus berbentuk dadu atau secara acak yang dicampur dengan Lema/Lemea. ikan. Namun, untuk menghasilkan rasa Lema yang enak dan sedap, tidak semua jenis rebung bambu dapat digunakan. Biasanya rebung bambu yang digunakan dalam pembuatan Lema adalah rebung bambu yang disebut oleh masyarakat Bengkulu dengan bambu manyan, atau bisa juga rebung bambu pering atau pehing. Cara pembuatan Lema sangat mudah dan praktis. Rebung bambu yang sudah dibersihkan dicincang halus, lalu dicampur dengan ikan yang juga dipotong kecil-kecil. Campuran bahan ini sedikit diaduk, lalu disimpan di dalam wadah tertutup hingga satu hari dan satu malam atau dua hari. Lema ini cenderung memiliki rasa asam, dapat dibuat sambal yang diberi ikan dan lain sebagainya. Lema bisa juga dijadikan bumbu penyedap yang dicampur pada masakan berkuah, aromanya yang khas mampu membangkitkan selera makan. Ikan Pais Ikan Pais merupakan ikan pepes khas Bengkulu yang dibuat dari ikan gebu dan ikan buli. Rasanya segar dan mengundang selera. Terlebih jika disantap bersama nasi panas.

Ikan Pais.

Perut Punai Oleh-oleh khas Bengkulu ini berbentuk bulat pipih terbuat dari tepung ketan yang dicampur gula merah lalu digoreng. Rasanya keras dan manis.

Bagar Hiu.

Masih banyak lagi penganan atau makanan khas Bengkulu. Namun, yang jelas, setiap penganan atau makanan khas dari satu daerah, kiranya, tidak pernah meninggalkan tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

77


TOPIK KONSULTASI

KONSULTASI

Seks

DAN KELUARGA

Bersama Dr Ferryal Loetan, ASC & T, SpRM, MKes-MMR pembersihan vagina agar benar-benar bersih. Sedangkan herpes adalah semacam penyakit yang disebabkan oleh virus.

Kemaluan Perih Habis Haid

Vaginal Dutch

Salam kenal dok! Saya mempunyai pertanyaan, dan saya tanyakan adalah : Bisakah membersihkan liang vagina menggunakan liang “vaginal dutch�, mengingat setelah senggama takut ada sperma yang tertinggal, dan menimbulkan penyakit? Apakah yang dimaksud dengan penyakit herpes itu dok? Untuk jawabanya saya ucapkan terima kasih. Epi-Jogja Jawab: Sebaiknya kalau membersihkan vagina cukup dengan memakai air yang hangat dan bersih. Tidak perlu memakai zat aktif semisal bethadine atau sabun. Untuk bagian luar vagina boleh saja memakai zat-zat tersebut kalau tidak alergi. Sperma tidak akan ada yang tertinggal, karena semua zat yang tertinggal di vagina tentunya akan keluar saat dibersihkan tersebut (asal cara membersihkannya benar dan tidak asal-asal). Bila khawatir dapat ditanyakan ke dokter cara membersihkan yang benar. Dan bila perlu sekali-sekali melakukan

78

Dokter, apa kabar, Kembali saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Pak Dokter. Beberapa hari yang lalu haid saya berhenti. Karena sudah lima hari kami tidak melakukan hubungan, suami mengajak melakukannya meskipun saya agak takut-takut dan ternyata benar waktu penisnya masuk rasanya perih sekali seperti ada yang lecet di dalam. Kemudian yang kedua kalinya kami gagal karena saya benarbenar tidak tahan dengan rasa perihnya itu. Yang ingin saya tanyakan apakah memang rasa perih itu karena bekas haid itu atau ada penyebab yang lain. Saya mohon nasehat dan saran Dokter. Sebelumnya saya sampaikan

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

terima kasih.

Fenny-Sby Jawab: Hai juga untuk Fenny. Memang pada wanita yang baru saja menstruasi biasanya semua lapisan mukosa di daerah vagina juga ikut menipis. Jadi sebaiknya kalau ingin melakukan hubungan pada saat setelah menstruasi itu harap pelanpelan, dan tentunya akan lebih baik lagi kalau dibantu dengan pelumasan dari luar seperti penggunaan vaselin atau baby oil sehingga lebih memperlancar hubungan.

Belum Siap Penetrasi

Dokter, usia saya 29 dan suami 32 tahun. Kami pasangan yang baru menikah satu setengah bulan yang lalu, akan tetapi sampai saat ini suami saya belum bisa memasukkan penisnya ke vagina saya. Setiap kali dicoba selalu saja gagal


TOPIK KONSULTASI

karena pada saat akan dimasukkan, saya seolah-olah menahan supaya penisnya tidak masuk karena baru masuk sedikit rasanya sakit sekali. Padahal sebelumnya kami sudah melakukan oral dan saya sudah mencapai klimaks. Yang saya heran apabila di oral, saya bisa membuka kaki saya lebarlebar untuk mencapai klimaks lalu pada saat akan dimasukin penis, kaki saya langsung menjepit seakan-akan menghalangi penisnya masuk. Saya sudah mencoba untuk membuka kaki saya lebar-lebar, tapi setelah masuk sedikit terasa sakit sekali dan saya minta dihentikan. Perlu diketahui sebelum menikah, kami sering melakukan oral, bahkan pernah sekali penisnya masuk sedikit ke vagina saya yang mengakibatkan keluar darah sedikit karena dipaksa dan saya kesakitan jadinya dihentikan karena dia tidak tega dan kami memutuskan untuk menunggu setelah menikah. Pertanyaan kami adalah: Bagaimana caranya supaya saya tidak sakit dan siap untuk dimasuki penisnya ke vagina saya? Apakah setelah saya mencapai klimaks dulu baru dimasukin penis? Mengapa kaki saya selalu menutup/menjepit? Saya seperti dihantui rasa sakit yang akan saya rasakan apabila penisnya masuk ke vagina. Kami perlu konsultasi kemana untuk hal ini? Karena tanpa konsultasi rasanya mustahil bagi kami bisa melakukan hubungan suami istri, sedangkan kami mengharapkan un-

tuk segera punya anak mengingat umur kami tidak muda lagi. Mohon bantuan dari dokter, sebelum dan sesudahnya, kami ucapkan terima kasih. Tuti-Jakarta Jawab: Keadaan yang terjadi pada diri kamu ini perlu diwaspadai dan ada baiknya segera dilakukan konsultasi. Agar hal ini tidak menjadi berlarut karena bila hal ini didiamkan saja dapat berakibat makin berat. Ini dapat dikatakan identik dengan yang disebut vaginismus dimana terjadi kekejangan pada otot-otot sekitar kelamin dan pada paha dalam yang menolak terjadinya suatu penerimaan dari benda asing. Hal seperti ini umumnya disebabkan adanya suatu trauma pada saat sebelumnya sehingga timbul gangguan psikis, yang lama kelamaan menjadi gangguan fisik yaitu tadi adanya kekejangan pada otot-otot tertentu. Segeralah berkonsultasi, hal ini bisa diatasi dengan terapi khusus, dan jangan takut.

Problem Ejakulasi

Dokter Ferryal Loetan Yth., Kami menikah sudah lebih dari 2 tahun, bertemu setahun sekali selama I.k 2 bulan, berhubung suami kerja di luar. Dalam seminggu kami berhubungan I.k. 5 kali. Kami berdua berusia 28 tahun tidak ada masalah kesehatan, dan kami belum memiliki anak. Problem kami adalah, pada saat berhubungan suami sulit/tidak mengeluarkan sperma walaupun kami

telah lakukan lebih dari 15 menit, sehingga kami memutuskan untuk selesai dimana dia masih dalam keadaan ereksi. Hal tersebut terjadi 2 kali dalam sebulan. Terkadang saya harus memberi support/ rangsangan agar dia bisa mengeluarkan spermanya. Apakah hal tersebut masih bisa memberikan kepuasan kepada suami saya walaupun tidak mengeluarkan sperma? Dan apakah dampaknya kepada suami saya. Sebab setiap terjadi seolah hal tersebut bukan masalah buatnya, tapi saya khawatir akan dampaknya. Tolong penjelasannya Pak Dokter. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan banyak terima kasih. Ny. Hendarto-Bali Jawab: Saya masih belum jelas apakah suami anda itu masih bisa ejakulasi atau memang tidak bisa ejakulasi sama sekali. Karena jelas sangat bebrbeda kedua keadaan tersebut. Kalau tidak bisa ejakulasi sama sekali berarti itu adalah suatu gangguan yang perlu segera ditangani, apalagi kalau terjadi suatu rasa sakit pada saat seharusnya ada ejakulasi. Tapi kalau hanya ejakulasinya yang lama, sedangkan kemampuan ereksi tetap bertahan, dan tidak ada keluhan apa-apa pada suami anda ‌ya itu berarti suatu kemampuan yang harus kamu sukuri dan sebenarnya diharapkan dan didambakan oleh banyak wanita. Jadi suami dapat bertahan lama dalam setiap pertempurannya. Bila kamu tidak dapat mengimbangi karena terlampau lama dia bisa bertahan sebenarnya sangat mudah solusinya, yaitu dengan lebih memperpanjang atau memperlama waktu pada saat foreplay atau pemanasan. Dapat saja kamu lebih lama dalam merangsangnya pada saat pendahuluan, dan hal itu bisa dilakukan secara manual dan bahkan dapat secara oral. Sehingga dalam hubungan seks berikutnya dia akan lebih cepat mendapatkan kepuasan alias ejakulasinya. Nanti setelah kalian berdua dapat saling mengatur waktu (setelah saling memahami tentunya) maka akan dengan mudah untuk melaksanakan orgasme secara bersamaan. ]

Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui email ke redaksi@majalahtopik.co.id

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

79


TOPIK WISATA

Keunikan dan Kemistisan

Reog Ponorogo

B

Ada yang sedikit berbeda dari aksi unjuk rasa sekitar 500 perangkat desa yang menuntut agar draf RUU Desa segera diserahkan ke DPR dan segera disahkan di Kementerian Dalam Negeri pada 20 Juni 2011. Kesenian khas Ponorogo, Jawa Timur, yakni Reog Ponorogo, mengiringi aksi unjuk rasa tersebut. Suasana aksi unjuk rasa para perangkat desa yang berasal dari seluruh desa se-Indonesia itu pun semakin semarak dan meriah dengan iringan kesenian Reog Ponorogo.

anyak orang, mungkin, sudah sangat mengenal dengan salah satu warisan budaya bumi nusantara ini. Selain memang karena keunikan dari warisan budaya yang satu ini, beberapa tahun belakangan kebudayaan Reog Ponorogo ramai menjadi perbincangan di kalangan domestik maupun internasional. Namun, terlepas dari hal tersebut, salah satu warisan budaya kebanggaan Indonesia ini memang sangat menarik. Tidak ha-

80

nya sebagai unsur budaya yang memiliki nilai jual pariwisata yang tinggi. Reog Ponorogo juga memiliki nilai historis kebudayaan yang sarat akan kearifan lokal yang penuh dengan pesan moral. Reog Ponorogo pada dasarnya adalah salah satu seni budaya yang berasal dari tanah Jawa, tepatnya Jawa Timur yang bernama asli Reog. Namun, karena kesenian ini sudah sangat melekat dan diyakini berasal dari wilayah Ponorogo, maka nama Reog ditambah-

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

kan menjadi Reog Ponorogo. Tak heran, gerbang kota Ponorogo pun dihiasi oleh dua sosok khas Reog, yakni Warok dan Gemblak. Reog juga acapkali diidentikkan dengan dunia hitam, preman atau jagoan serta tak lepas pula dari dunia mistis dan kekuatan supranatural. Reog mempertontonkan keperkasaan pembarong dalam mengangkat dadak merak seberat sekitar 50 kilogram dengan kekuatan gigitan gigi sepanjang pertunjukan berlangsung. Adapun instrumen pengiringnya, seperti kempul, ketuk, kenong, genggam, ketipung, angklung, dan (terutama) salompret, yang menyuarakan nada slendro dan pelog yang memunculkan atmosfer mistis, unik, eksotis serta membangkitkan semangat. Dalam kesenian ini, tokoh utama yang sangat mencuri perhatian penontonnya adalah Reog, yakni ditampilkan dalam bentuk topeng kepala singa yang bermahkotakan bulu merak. Tokoh tersebut merupakan simbol untuk Kertabumi dalam cerita pemberontakan Ki Ageng Kutu.


TOPIK WISATA Legenda Reog Ada banyak versi yang mengiringi perjalanan kesenian Reog Ponorogo, salah satunya adalah cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu, seorang abdi kerajaan pada masa Bhre Kertabhumi, Raja Majapahit terakhir yang berkuasa pada abad ke-15. Dikisahkan, Ki Ageng Kutu tidak suka dan marah menyaksikan adanya pengaruh yang kuat dari pihak rekan Cina rajanya dalam pemerintahan dan perilaku raja yang korup. Ia pun melihat bahwa kekuasaan Kerajaan Majapahit akan berakhir. Ki Ageng Kutu pun meninggalkan sang raja dan mendirikan perguruan dimana ia mengajar anakanak muda seni bela diri, ilmu kekebalan diri, dan ilmu kesempurnaan dengan harapan bahwa anak-anak muda ini akan menjadi bibit dari kebangkitan lagi Kerajaan Majapahit kelak. Sadar bahwa pasukannya terlalu kecil untuk melawan pasukan kerajaan maka pesan politis Ki Ageng Kutu disampaikan melalui pertunjukan seni Reog, yang merupakan ‘sindiran’ kepada Raja Bhre Kertabhumi dan kerajaannya. Pagelaran Reog pun menjadi cara Ki Ageng Kutu membangun perlawanan masyarakat lokal. Dalam pertunjukan Reog ditampilkan topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai “Singa Barong”, raja hutan, yang menjadi simbol untuk Kertabhumi, dan diatasnya ditancapkan bulubulu merak hingga menyerupai kipas raksasa yang menyimbolkan pengaruh kuat para rekan Cinanya yang mengatur dari atas segala gerak-geriknya. Jatilan, yang diperankan oleh kelompok penari Gemblak yang menunggangi kuda-

kudaan menjadi simbol kekuatan pasukan Kerajaan Majapahit yang menjadi perbandingan kontras dengan kekuatan Warok, yang berada di balik topeng badut merah yang menjadi simbol untuk Ki Ageng Kutu, sendirian dan menopang berat topeng singa barong yang mencapai lebih dari 50 kilogram hanya dengan menggunakan giginya. Kepopuleran Reog Ki Ageng Kutu akhirnya menyebabkan Kertabhumi mengambil tindakan dan menyerang perguruannya. Pemberontakan oleh Warok pun dengan cepat dapat diatasi, dan perguruan dilarang untuk melanjutkan pengajaran akan warok. Namun, murid-murid Ki Ageng Kutu tetap melanjutkannya secara diam-diam. Banyak lagi cerita yang berkembang seputar kesenian Reog. Yang jelas, hingga kini, masyarakat Ponorogo hanya mengikuti apa yang menjadi warisan leluhur mereka sebagai pewarisan budaya yang sangat kaya. Dalam pengalamannya, Seni Reog merupakan cipta kreasi manusia yang terbentuk adanya aliran kepercayaan yang ada secara turun temurun dan terjaga. Upacaranya pun menggunakan syaratsyarat yang tidak mudah bagi orang awam untuk memenuhinya tanpa adanya garis keturunan yang jelas. Mereka menganut garis keturunan Parental dan hukum adat yang masih berlaku. Kontroversi Beberapa waktu lalu, kesenian Reog sempat menjadi pemberitaan yang cukup memanaskan dan mengganggu hubungan bilateral dua negara, Indonesia dan Malaysia. Pasalnya, Negeri Jiran tersebut mengklaim bahwa kesenian Reog

merupakan kesenian asli dari Malaysia. Di Malaysia sendiri, memang, ada sebuah kesenian atau tarian sejenis Reog Ponorogo yang dinamakan Tari Barongan. Tarian ini juga menggunakan topeng dadak merak, yaitu topeng berkepala harimau yang di atasnya terdapat bulu-bulu merak. Deskripsi dan foto tarian ini ditampilkan dalam situs resmi Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia. Kontroversi timbul karena pada topeng dadak merak di situs resmi tersebut terdapat tulisan ‘Malaysia’, dan diakui sebagai warisan masyarakat dari Batu Pahat, Johor dan Selangor, Malaysia. Hal ini pun memicu protes berbagai pihak di Indonesia, termasuk seniman Reog asal Ponorogo yang menyatakan bahwa hak cipta kesenian Reog telah dicatatkan dengan nomor 026377 tertanggal 11 Februari 2004, dan dengan demikian diketahui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ditemukan pula informasi bahwa dadak merak yang terlihat di situs resmi tersebut adalah buatan pengrajin Ponorogo. Ribuan seniman Ponorogo sempat berdemonstrasi di depan Kedutaan Malaysia di Jakarta. Pemerintah Indonesia menyatakan akan meneliti lebih lanjut hal tersebut. Pada akhir November 2007, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Zainal Abidin Muhammad Zain menyatakan, bahwa Pemerintah Malaysia tidak pernah mengklaim Reog Ponorogo sebagai budaya asli negara itu. Reog yang disebut ‘Barongan’ di Malaysia dapat dijumpai di Johor dan Selangor, karena dibawa oleh rakyat Jawa yang merantau ke negeri tersebut. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

81


TOPIK SELEBRITI

Kisah Melinda Dee

S

osok fenomenal Malinda atau Melinda Dee dengan segala liku-liku perjalanan hidupnya, ternyata mencuri perhatian rumah produksi K2K. Belakangan, K2K tertarik untuk mengangkat kisah perjalanan isteri artis Andika Gumilang itu ke layar lebar dalam waktu dekat. "Iya itu (film Melinda Dee) benar, tapi kita lagi fokus ke filmnya Dewi Persik yang sebentar lagi beredar", jelas produser KK Dheraj ketika dihubungi, Kamis, 23 Juni 2011. K2K tertarik dengan kisah hidup Melinda yang membuat heboh dengan aksinya membobol rekening milik nasabah Citybank, tempatnya bekerja hingga Rp 17 miliar. Tidak hanya itu, sosok seksinya dan sisi kehidupan pribadinya, juga mengundang banyak orang untuk tahu. Kini Melinda pun kembali membuat heboh dengan radang payudara yang dideritanya. Dia terpaksa menjalani operasi, dengan segala perdebatan yang menyertainya. Perdebatan menyangkut biaya yang digunakan untuk operasi tersebut. KK Dheraj sendiri belum bisa banyak menjelaskan filmnya itu, namun yang jelas Melinda Dee akan menjadi sesuatu yang berbeda dari film-film sebelumnya. "Belum saya buka projectnya. Karena masih fokus ke film Dewi Persik. Yang jelas nanti filmnya akan berbeda dari yang lain," tandasnya. ] Surya/KL

82

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011


TOPIK SELEBRITI

Wajah SepakbolaTanah Air Dalam

N A G N A D N TE DARI L ANGIT THE MOVIE

Hanung Bramantyo

K

isruh yang melanda organisasi sepak bola Tanah Air, PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia), mengilhami sutradara muda Hanung Bramantyo untuk membuat sebuah film. Dengan mengambil judul Tendangan dari Langit, Hanung mencoba menuangkan apa yang ada dalam pikiran Timo Scheunemann, pelatih klub Persatuan Sepakbola Malang (Persema), mengenai kondisi persepakbolaan Tanah Air saat ini. Bekerjasama dengan Fajar Nugros dalam penyusunan naskah, Hanung juga melibatkan sejumlah pemain tim nasional, yakni Irfan Bachdim dan Jeffrey Kim Kurniawan, dalam film yang pengambilan gambarnya sudah selesai 60

persen dan dijadwalkan berakhir 21 Juli mendatang. Irfan dan Jeffrey merupakan dua pemain binaan Timo. Namun, karena Persema merupakan klub anggota Liga Primer Indonesia, nasib keduanya di tim nasional pun terkatung-katung. Kondisi tersebut disinggung pula dalam film yang sebagian besar pengambilan gambarnya di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, ini. Selain kedua pemain tim nasional, Hanung juga mengajak dalang Sudjiwo Tedjo dan pelawak Tarzan. Dalam film ‘Tendangan dari Langit’, Sudjiwo Tedjo berperan sebagai mantan pemain sepakbola yang kesal dan frustasi terhadap kondisi organisasi sepakbola di Indonesia. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 06 | Tahun V | Juni-Juli 2011

83


MAJALAH TOPIK - Edisi 06 - Tahun V - Juni-Juli 2011

KERJA KERAS, MENGEJAR KETERTINGGALAN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.